Hotel Maleo Mamuju 13 Februari 2018 · penyusunan NSPK pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi...
Transcript of Hotel Maleo Mamuju 13 Februari 2018 · penyusunan NSPK pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi...
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
K E M E N T E R I A N D E S A , P D T , D A N T R A N S M I G R A S I
Paparan Plt. Direktur Jenderal PKP2Trans RAPAT REGIONAL PENJARINGAN USULAN PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (PKP2TRANS) TAHUN 2019 WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA DAN PROVINSI ACEH
Arah Kebijakan Dan
Teknis Direktorat
Jenderal
PKP2Trans
Hotel Maleo Mamuju 13 Februari 2018
MATERI PAPARAN
I. KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI
II. KEBIJAKAN TEKNIS PKP2TRANS
III. PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2018
IV. KEBIJAKAN PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS
TAHUN 2019
A. DASAR PELAKSANAAN
UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU nomor 15 thn 1997 tentang Ketransmigrasian
PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 15 thn 1997 tentang Ketransmigrasian
Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigarsi.
1
2
3
4
B. TUJUAN PENYELENGARAAN TRANSMIGRASI
Tujuan Penyelenggaraan Transmigrasi (Pasal 3) (UU 15 TAHUN 1997 jo UU 29 TAHUN 2009) a
b
Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat Sekitar
Meningkatkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi (Pasal 4) :
Meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosbud mampu tumbuh dan berkembang
1
2
3
4
1. UU No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU NO 15 Tahun 1997 Ttg Ketransmigrasian bahwa arah kebijakan penyelenggaraan program pembangunan transmigrasi dilaksanakan Berbasis Kawasan.
2. Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan yang menganut azas desentralisasi dan otonomi daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih besar kpd Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi - fungsi pemerintahan dan pembangunan khususnya pada pelaksanaan program transmigrasi.
3. PP No. 3 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan transmigrasi.
4. Tahapan pelaksanaan transmigrasi meliputi : a) perencanaan kws trans, b) pembangunan kws trans, serta c) pengembangan masy trans dan kws trans.
C. KEBIJAKAN UMUM TRANSMIGRASI
PRINSIP PENGELOLAAN
Merupakan integrasi antara kawasan perdesaan/ kampung sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan
hierarki keruangan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu
sistem pengembangan ekonomi wilayah
Adalah kawasan budidaya yang
memiliki fungsi sebagai permukiman
dan tempat usaha masyarakat dalam
satu sistem pengembangan berupa
Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) atau Lokasi Permukiman
Transmigrasi (LPT)
D. KONSEP KAWASAN TRANSMIGRASI (1/2)
(PP 3 Tahun 2014)
6
E. SUMBER DANA PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
8
Mendes, PDTTrans, bersama K/L lain
Gubernur/Bappeda
Bupati/Bappeda
PUSAT (APBN)
PROVINSI (APBD)
KAB/KOTA (APBD)
SWASTA MASYARAKAT
Dekonsentrasi Pembantuan DAK Transver Daerah Penyesuaian dll
KAWASAN TRANSMIGRASI
Kawasan Perkotaan Baru
Daiatur dengan
PERPRES
KEMENTERIAN/LEMBAGA
TUGAS
FUNGSI
SASARAN
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN
DITJEN PKP2TRANS (sesuai dengan
Perpres No. 12 Tahun 2015)
Menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan
kawasan dan pembangunan permukiman
transmigrasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Di Bidang pembinaan potensi
kawasan transmigrasi,
perencanaan
pembangunan dan
pengembangan kawasan
transmigrasi, penyediaan
tanah transmigrasi,
pembangunan
permukiman transmigrasi,
dan penataan persebaran
penduduk
• perumusan kebijakan
• pelaksanaan kebijakan
• penyusunan NSPK
• pelaksanaan
bimbingan teknis dan
supervisi
• pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan
• pelaksanaan
administrasi Ditjen
• pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan
oleh MenterI
• Tersedianya Kawasan untuk pembangunan transmigrasi
• Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
10
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN DITJEN PKP2TRANS
11
ARAH KEBIJAKAN DAN TEKNIS PKP2TRANS
ARAH KEBIJAKAN
1. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
2. Penyediaan Tanah Transmigrasi;
3. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
4. Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
5. Penataan Persebaran Penduduk.
1. Penetapan Kawasan Transmigrasi oleh Menteri;
2. Penyediaan Tanah untuk kawasan transmigrasi oleh pemerintah daerah yang memenuhi kriteria 2C (Clear and Clean);
3. Perencanaan teknis permukiman memenuhi standar 3L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang) dan berbasis partisipasi masyarakat;
4. Perencanaan pembangunan prasarana dan sarana memenuhi SPM;
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Transmigrasi;
6. Penyelenggaraan program penempatan melalui Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (KSAD);
7. Penyediaan transmigran berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
TEKNIS
11
SASARAN RPJMN 2015-2019 BIDANG KETRANSMIGRASIAN
RPJMN
Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan
Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil
pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan Nasional
Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan
dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
13
A.
RPJMN
SASARAN RPJM
Capaian 2015-2017, Program 2018
RANCANGAN 2019
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk percepatan desa berkembang dengan target sebanyak 144 Kawasan Transmigrasi/ 72 SP sbg Pusat SKP dan 20 KPB
Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi yang telah dilakukan dalam rangka mendukung
Sasaran RPJMN 144 Kawasan :
Tahun 2015 - 2017 : • Penetapan Kawasan : 101 Kws.
• Pembangunan permukiman: 9.940 Unit • Penempatan transmigran : 11.183 KK
• Penetapan kawasan :
52 Kawasan • Pembangunan
Permukiman : ??
• Penempatan
Transmigran : ??
Program 2018 : • Penetapan Kawasan : 52
Kws. • Pembangunan
permukiman: 1.275 Unit • Penempatan transmigran
: 1.275 KK (38 SP/38 Kab/16 Prov).
B. CAPAIAN RPJMN PROGRAM PKP2TRANS
Tahun 2015-2017
14
(1/2)
SASARAN DAN REALISASI RPJMN 2015-2019
NO. PROGRAM/KEGIATAN SATUAN
TARGET
(RPJM 2015-2019)
REALISASI
(2015-2017)
PROGRAM
2018
CAPAIAN
s/d 2018
VOLUME ANGGARAN
(Miliar) VOLUME
ANGGARAN
(Juta) VOLUME
ANGGARAN
(Juta) VOLUME %
1 Pembinaan Potensi
Kawasan Transmigrasi KWS 144 158,0 101 48.323,7 52 7.966,1 153 106
2
Perencanaan
Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
DOK 193 125,5 64 42.892,7 20 10.894,4 84 44
3 Penyediaan Tanah
Transmigrasi Ha 37.227 191,7 73.100 42.515,8 15.000 9.849,6 88.100 237
4
Pembangunan
Permukiman
Transmigrasi
Unit 20.000 2.493,2 9.940 1.075.006,5 1.275 234.844,5 11.215 56
5 Penataan Persebaran
Penduduk KK 20.000 316,2 11.183 121.050,2 1.275 27.024,2 12.458 62
TOTAL 3.340,5 1.588.108,7 391,2
(2/2)
Daerah
72,16%
Pusat
27,83%
1 SATKER PUSAT
26 SATKER PROVINSI
45 SATKER KABUPATEN
TOTAL 72 SATKER
Belanja Modal
28,19% Belanja Pegawai
9,03%
Belanja Barang
62,78%
PUSAT/ DAERAH2 ANGGARAN
(X Rp. 1.000.-)
PUSAT (1 Satker) 108.911.186
DAERAH (71 Satker) 282.343.164
> PROVINSI
(26 Satker) 50.824.609
> KABUPATEN
(45 Satker) 231.518.555
TOTAL 391.254.350
NO JENIS
BELANJA
ANGGARAN
(x Rp.1000) %
1 Pegawai 35.345.900 9,03
2 Modal 110.276.398 28,19
3 Barang 245.632.052 62,78
TOTAL 391.254.350 100,00
ALOKASI
PENDANAAN
PROPORSI
PENDANAAN
C. PAGU ANGGARAN TAHUN 2018
PEMBANGUNAN
DRAINASE
3,06 KM
DOKUMEN PERENCANAAN
YANG DIHASILKAN
20 DOKUMEN
FASILITASI PERPINDAHAN
KELUARGA KE KAWASAN
TRANSMIGRASI
1.275KK
LUAS TANAH YANG
DIFASILITASI HPL
15.000 HA
LAHAN DIBUKA
1.529,5 HA
PEMBANGUNAN
EMBUNG
7 PAKET (7 SP)
KAWASAN TRANSMIGRASI
YANG DITETAPKAN
52 KAWASAN
PEMBANGUNAN
FASILITAS UMUM
165 UNIT
PEMBANGUNAN JALAN
DAN GORONG – GORONG
111,4 KM
PEMBANGUNAN
JEMBATAN
505,5 M
PEMBANGUNAN RTJK
DAN SAB
1.173 UNIT
LAYANAN TEKNIS DAN
ADMINISTRATIF DITJEN
PKP2TRANS
12 BLN LAYANAN
C. TARGET KINERJA TAHUN 2018 (38 SP/38 Kab/16 Prov)
A. KEBIJAKAN PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2019
Sesuai dengan target RPJMN Tahun 2015-2019, Kebijakan Penjaringan Program PKP2Trans Tahun 2019 : 1. Kabupaten yang mempunyai kawasan berada dalam Daftar 144 Kawasan sesuai
dengan Surat Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa,PDT, dan Transmigrasi kepada Bappenas Nomor : S-1332/SJ-KDPDTT/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017
2. Melakukan intervensi pembangunan pada 144 kawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri :
Pembangunan Permukiman yang telah memenuhi 3 kriteria pokok yaitu RKT ditetapkan, 2C (HPL), dan 3 L, dengan prioritas ditujukan pada pembangunan SP-Tempatan.
Khusus pembangunan permukiman pemenuhan Sisa Daya Tampung (SDT) harus memenuhi kriteria RKT ditetapkan, 2C (HPL), serta peta As Build Drawing.
Mendukung 4 program prioritas Menteri : BumDes, Prudes/Prukades, Sarana Olahraga, dan Embung.
3. Alokasi target program dilaksanakan dalam skala layak program (minimal 100 KK/per Lokasi) jika dipandang perlu daya tampung permukiman, pembangunan dan penempataannya dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun anggaran.
4. Pendanaan pembangunan permukiman dan penempatan diarahkan untuk dapat menggali potensi sharing APBD daerah asal