Heri Hartanto - FH UNS 1 filePermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ... kemudian hari atau...
Transcript of Heri Hartanto - FH UNS 1 filePermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ... kemudian hari atau...
Kekuasaan Kehakiman
Psl 13 UU 14/1970 Jo. UU 4/2004 ttg Kekuasaan Kehakiman : memungkinkan di bentuk peradilan khusus di dalam peradilan Umum.
Psl 8 UU 2/1986 Jo. UU 8/2004 ttg Peradilan Umum : Di dlm Peradilan Umum dpt diadakan pengkhususan yg diatur oleh UU.
2Heri Hartanto - FH UNS
PENGADILAN NIAGA
Di bentuk berdasarkan PERPU 1/1998 Jo. UU 4/1998
UU 37 / 2004 Wewenang memeriksa perkara Kepailitan,
PKPU dan Perkara lain yg ditentukan UU.
3Heri Hartanto - FH UNS
KOMPETENSI ABSOLUT
Kewenangan atau kekuasaan mengadili antar badan peradilan
Kompetensi Absolut menjawab pertanyaan badan peradilan mana yg berwenang memeriksa & mengadili suatu sengketa
6Heri Hartanto - FH UNS
Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga(Pasal 300 UU 37/2004)
Permohonan Pernyataan Pailit Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Perkara lain yg ditentukan oleh UU, yaitu :
Paten, Merek, Desain Industri, Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7Heri Hartanto - FH UNS
Pengertian (Pasal 1 angka 1 UU 37/2004) Kepailitan adalah sita umum atas
semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas
9Heri Hartanto - FH UNS
Syarat DEBITOR Pailit (Psl 2 (1) UU 37/2004)
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
10Heri Hartanto - FH UNS
Syarat Debitor Pailit :
1. Debitor memiliki minimal 2 orang Kreditor2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1
utangnya3. Minimal ada 1 utang sudah jatuh tempo dan
dapat ditagih
11Heri Hartanto - FH UNS
UTANG (Psl. 1 angka 6 UU 37/2004)
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
12Heri Hartanto - FH UNS
Permasalahan :
Apakah utang selalu ada jaminannya? Apa saja jenis jaminan kebendaan ? Mengapa Debitur Pailit harus memiliki
minimal 2 Kreditor?
13Heri Hartanto - FH UNS
Setiap Utang yg Jatuh tempo, belum tentu dapat ditagih Force Majeur Rechts Verwerking / pelepasan hak Kreditor Exceptio non ad impleti contractus
Even of Defaults
14Heri Hartanto - FH UNS
1131 KUH Perdata : Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak
milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.
1132 KUH Perdata : Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi
semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
15Heri Hartanto - FH UNS
TUJUAN PENGATURAN KEPALITAN Menghindari perebutan harta debitor jika
dalam waktu yg sama ada beberapa kreditor yg menagih piutangnya kepada debitor
Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yg menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lain
Menghindari kecurangan cari salah satu kreditor atau debitor sendiri
16Heri Hartanto - FH UNS
LANDASAN HUKUM
Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb. 1906 No. 348, Jo. Perpu No. 1 / 1998 Jo. UU No. 4 / 1998
UU 37/2004 ttg Kepailitan dan PKPU Herzeine inlandsch Reglement (HIR) untuk jawa dan
madura dan Recht Reglement Buitengewijsten(RBg) untuk luar jawa dan madura.
UU No.14/1985 Jo. UU No.5/2004 Jo. UU No.3/2009 tentang MA
UU PATEN
17Heri Hartanto - FH UNS
UU tentang MEREK UU tentang HAK CIPTA UU tentang DESAIN INDUSTRI UU tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU
18Heri Hartanto - FH UNS
KEDUDUKAN HUKUM PENGADILAN NIAGA Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan
Peradilan Umum (Psl. 280 (1) Perpu 1/1998 Jo. Psl. 1 angka 7 UU 37/2004)
Pasal 15 (1) UU 4/2004 : Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud psl. 10 yg diatur dgn UU.
Pengadilan Niaga termasuk salah 1 badan peradilan khusus yg berada dilingkungan peradilan umum
19Heri Hartanto - FH UNS
KOMPETENSI RELATIF
Kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga.
Kompetensi Relatif menjawab permasalahan pengadilan niaga mana yg berwenang mengadili
20Heri Hartanto - FH UNS
Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pengadilan Niaga Ujung Pandang Pengadilan Niaga Medan Pengadilan Niaga Surabaya Pengadilan Niaga Semarang
21Heri Hartanto - FH UNS
Pasal 2 KEPPRES 97/1997 Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
22Heri Hartanto - FH UNS
Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi : Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat.
23Heri Hartanto - FH UNS
Permohonan Kepailitan diajukan pada : (Pasal 3 UU 37/2004)
1. Permohonan Kepalitan diajukan pada Pengadilan Niaga yg mewilayahi tempat kedudukan hukum Debitor
2. Jika Debitor meninggalkan wilayah RI, permohonan pailit diajukan pada Pengadilan Niaga yg daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor
24Heri Hartanto - FH UNS
3. Apabila Debitornya Firma,perseroan, permohonan pailit diajukan pada Pengadilan Niaga yg mewilayahi kedudukan hukum firma/perseroan tersebut
4. Apabila Debitor tidak berkedudukan di Indonesia, tapi menjalankan usahanya di Indonesia, permohonan pailit diajukan di Kantor pusat Debitor menjalankan usahanya di Indonesia
5. Jika Debitor adalah badan hukum, tempat kedudukannya adalah sebagaimana dimaksut dlm anggaran dasarnya
25Heri Hartanto - FH UNS
SIFAT KHUSUSHUKUM ACARA PERADILAN NIAGA
1. Beracara dengan tulisan/Surat Beracara dipengadilan niaga dengan surat/tulisan.
Berbeda dgn beracara dipengadilan negeri dapat diajukan scr lisan (120 HIR)
2. Kewajiban dengan bantuan ahli/Advokat (Psl. 7 UU 37/2004)
UU Kepalitan mewajibkan menggunakan bantuan Advokat dlm mengajukan permohonan pailit, krn proses pemeriksaan kepailitan memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis, (berbeda dgn Acara perdata di PN tidak diwajibkan menggunakan jasa Advokat.)
26Heri Hartanto - FH UNS
3. Tidak terikat Prosedur Mediasi
Menurut Psl 130 HIR dan PERMA 1/2016setiap perkara Perdata harus dilakukan upaya perdamaian dgn cara Mediasi.
Kecuali perkara yg diperiksa di Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, keberatan atas Putusan KPPU
27Heri Hartanto - FH UNS
4. Pembuktian secara Sederhana (Pasal 8 (4) UU 37/2004)
UU mensyaratkan agar permohonan pailit dapat dibuktikan dengan fakta/keadaan yg terbukti scr sederhana.
Yg dibuktikan scr sederhana syarat pailit : Ada 2 / lebih kreditor Minimal 1 hutang tidak dibayar lunas Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
28Heri Hartanto - FH UNS
5. Waktu Pemeriksaan (sidang) Tenggang waktu penerimaan permohonan dan
pemeriksaan kepalitan telah diatur scr tegas sbg pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Penggilan Sidang dgn surat kilat tercatat nimimal 7 hari sebelum sidang (pls 8 (2) UU37/2004).
Perkara kepalitan harus sudah diputus dlm waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan (psl.8(5)UU37/2004)
Perkara Paten, harus sudah diputus dlm waktu 180 hari sejak pendaftaran gugatan (psl.121 UU14/2001)
Perkara merek, harus sudah diputus dlm waktu 90 hari sejak pendaftaran gugatan (psl. 80 (8) UU15/2001)
29Heri Hartanto - FH UNS
6. Putusan Bersifat Serta Merta (Uit Veerbaar Bij Vooraad) (psl. 8 (7) UU 37/2004)
7. Perkara Kepalitan dgn klausula Arbitrase Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa
perkara kepailitan dari para pihak yg terikat perjanjian yg memuat klausula arbitrase (Psl 303 UU
37/2004). Apakah hal ini bertentangan dgn UU 30/1999?
30Heri Hartanto - FH UNS
8. Upaya Hukum Pengadilan Niaga memeriksa perkara kepailitan,
hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (Psl. 11 (1) UU 37/2004)
Terhadap Putusan PKPU tidak ada upaya hukum (psl.293 (1) UU 37/2004)
Terhadap putusan pengadilan niaga yg telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Kecuali PKPU (Psl. 14 (1) Jo. 295 UU 37/2004)
31Heri Hartanto - FH UNS