HARGA DIRI EKONOMI WNI DI PERBATASAN KALBAR

I. PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka

pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya

berperan sebagai beranda Negara Keatuan Republik Indonesia (NKRI)

yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional.

Kedudukannya strategis mejadikan pengembangan kawasan perbatasan

seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Wilayah perbatasan, harus dapat dimanfaatkan sebagai pintu

gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Pembangunan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan dengan

tidak meninggalkan pendekatan keamanan. Secara umum potret

permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia

adalah letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana

komunikasi dan transportasi, tingkat kesejahteraan dan pendidikan

penduduk yang masih rendah, ketergantungan kebutuhan sehari-hari

pada negara tetangga dan seringnya terjadi kegiatan kejahatan

transnasional seperti trafficking, illegal logging, penyelundupan narkotika

dan lain lain.

Salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain

adalah wilayah Kalimantan Barat yang mempunyai garis batas dengan

wilayah Negara Malaysia yaitu Sarawak. Kawasan perbatasannya berada

di 5 kabupaten yang luasnya 149.295,1 km2, terdiri dari : Kabupaten

Sambas 6.395,7 km2, Kabupaten Bengkayang 5.900,3 km 2, Kabupaten

Sanggau 18.302,0 km2, Kabupaten Sintang 32.297,0 km2 dan Kabupaten

Kapuas Hulu 29.842,0 km2. Panjang garis perbatasan ± 966 km, melintasi

140 desa, 15 kecamatan dan terdapat sekitar 50 jalan setapak

menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan kampung di Sarawak.

Ditilik dari keadaan ekonomi, warga Negara Indonesia (WNI) di

perbatasan dengan Sarawak mempunyai kondisi yang cukup membuat

rasa nasionalisme terkoyak. Mereka lebih sering berbelanja di Malaysia,

lebih sering berobat ke Malaysia, lebih sering datang untuk bekerja ke

Malaysia, bahkan mereka lebih sering mendapatkan siaran televisi

Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga dapat dikatakan

bahwa, mereka, WNI di perbatasan dengan Malaysia lebih sering

berhubungan dengan Malaysia, mereka lebih mengenal Kuching

dibandingkan dengan Jakarta.

Wajah kawasan perbatasan lebih seperti dapur sebuah rumah

tangga pemerintahan, jauh dari jatah kue pembangunan. Kesenjangan

ekonomi begitu terlihat dan terasa. Perbedaan tentang mulus dan tidak

mulusnya jalan, bahan rumah yang pada umumnya berbahan kayu dan

beratapkan seng dengan fasilitas minim hingga fasilitas umum seperti

angkutan umum yang tidak senyaman di Sarawak.

II. PERMASALAHAN

Belum optimalnya pembangunan wilayah perbatasan yang

mengakibatkan timbulnya kesenjangan perekonomian masyarakat

memunculkan permasalahan yang menyangkut harga diri bangsa,

sudahkan Pemerintah berusaha memakmurkan warga negaranya di

daerah perbatasan?

III. PEMBAHASAN

Secara ekonomi, wajar jika warga Negara Indonesia di wilayah

perbatasan dengan Malaysia menggantungkan hidup dari Negara

tetangga. Kesampingkan dahulu nasionalisme, kebutuhan hidup

mengharuskan mereka untuk mencari sumber penghidupan yang lebih

menjanjikan, fasilitas yang lebih nyaman dan pendapatan yang lebih

tinggi.

Pemerintah perlu untuk menerapkan strategi pembangunan yang

tepat guna mengatasi masalah kesenjangan ekonomi tersebut. Jika tidak

wilayah perbatasan akan semakin terpuruk dan mengancam stabilitas

keamanan dalam negeri dan keutuhan Negara kesatuan Republik

Indonesia.

Sebenarnya, pembicaraan mengenai pengembangan kawasan

perbatasan telah dilakukan dalam berbagai kesempatan, mulai dari rapat-

rapat terbatas dan koordinasi antar departemen/instansi pusat dan

daerah, seminar, lokakarya, pembahasan di DPR hingga ke sidang

kabinet. Sejak dibukanya pintu perbatasan di beberapa titik di Kalimantan

termasuk Kalimantan Barat, telah memperlihatkan kepada masyarakat

Indonesia, khususnya di sekitar perbatasan dan masyarakat Indonesia

pada umumnya, bahwa ada kesenjangan sosial, ekonomi dan

kesejahteraan antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan di

Malaysia.

Kesan kurangnya perhatian dari Pemerintah terhadap kawasan

perbatasan selalu dikaitkan dengan pendekatan pembangunan yang

digunakan di masa lampau, yang lebih menekankan pada keamanan

disbanding dengan peningkatan kesejahteraan. Apabila kita

memperhatikan kondisi sosial, politik dan keamanan pada masa ini,

terdapat kesan kuat bahwa dalam pengembangan kawasan perbatasan

lebih menekankan aspek dan pendekatan keamanan.

Namun, pada saat ini dimana situasi keamanan yang semakin

kondusif dan adanya proses globalisasi yang ditandai dengan berbagai

kerjasama ekonomi baik regional maupun sub-regional, maka pendekatan

keamanan perlu disertai dengan pendekatan kesejahteraan secara

seimbang. Di pihak lain, beberapa Negara tetangga yang berbatasan

langsung dengan Indonesia telah mengembangkan daerah

perbatasannya sebagai kwasan pertumbuhan ekonomi yang telah maju

dengan berbagai sarana dan prasarana fisik yang lengkap serta

sumberdaya manusia yang berkualitas.

Melalui UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penatan Ruang,

Kawasan Perbatasan saat ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Penggunaan

istilah ini bukan berarti pengembangan kawasan perbatasan semata-mata

berorientasi kepada pendekatan hankam semata. Pendekatan

kesejahteraan bersama-sama dengan pendekatan hankam dan

lingkungan sosial strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin

kedaulatan wilayah NKRI

Yang paling penting adalah komitmen yang kuat dari segenap

bangsa untuk membangun setiap jengkal wilayah kedaulatan negara

Indonesia, sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian

masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan

sebagai beranda terdepan NKRI.

1. Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan

beranda depan yang berinteraksi positif dengan Negara tetangga,

diperlukan upaya dan komitmen dari seluruh komponen bangsa,

mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislative, dunia usaha,

masyarakat adat dan sebagainya. Dari pemerintah diperlukan

adanya kebijakan nasional dan strategi pengeambangan serta

investasi sarana dan prasarana fisik dasdar seperti jalan,

pelabuhan, air bersih, listrik dan sebagainya.

Pihak legislative perlu mendukung setiap kebijakan dan

peraturan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan

perbatasan, sedangkan dari dunia usaha diperlukan dukungan

investasi bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti

kawasan-kawasan perdagangan, berikat, industri, pariwisata, dan

kawasan lainnya. Bagi masyarakat di sekitar perbatasan seperti

masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap

pengambilan keputusan karena mereka merasa memiliki hak-hak

ulayat yang telah ada sejak sebelum Republik berdiri. NAmun

pengorbanan masyarakat adat ini perlu disertai dengan reward

kepada mereka yang diatur secara adil dan transparan.

Strategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum

meliputi :

a. menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke

Negara tetangga

b. membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan

kesejahteraan (prosperity), keamanan (security) dan

lingkungan (environment) secara serasi

c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di

kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara

selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan

d. meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis

(tropical forest) dan kawasan konservasi, serta perhubungan

dan informasi

e. meningkatkan kerjasama pembangunan di bisang sosial,

budaya, keamanan dan ekonomi dengan Negara tetangga.

Sedangkan strategi pengembangan kawasan erbatasan

secara khusus harus disesuaikan dengan kondisi ptensi dan

masalah di masing-masing kawasan perbatasan. Beberapa model

pengembangan kawasan perbatasan darat yang dapat

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan

perbatasan yang ada antara lain sebagai pusat pertumbuhan,

transito, stasiun riset dan pariwisata alam, serta agropolitan.

Di dalam masing-masing model tersebut dapa dibangun

beberapa komponen pembentuk kawasan perbatasan, seperti PLB,

pelabuhan darat, kawasan wisata alam/lingkungan dan budaya,

akuakultur, kawasan berikat, kawasan industry dan welcome plaza.

Pengambangan ekonomi kawasan perbatasan perlu

mempertimbangkan beberapa aspek antara lain pasar di Negara

tetangga, potensi komoditas daerah, peluang bagi onestasi swasta,

serta jaminan keamanan, baik di internal maupun yang

berhubungan dengan Negara tetangga.

2. Kebijakan dan Program yang dilaksanakan

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu

komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN)

2004 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJM) 2009 – 2014. Dalam RJPN, salah satu arah

kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan

yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di

berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan

kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang

selama ini luput dari perhatian. Pengembangan kawasan

perbatasan dikemukakan pula secara rinci dalam RJPJMN

khususnya dalam agenda pengurangan ketimpangan antar

wilayah. Salah satu sasaran pengurangan ketimpangan antar

wilayah adalah terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-

wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk

wilayah perbatasan dalam suatu system wilayah pengembangan

ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.

Di dalam RJPMN, telah ditetapkan Program Pengembangan

Wilayah Perbatasan yang dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan

sekaligus, yaitu : (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui

penetapan hak kedaulatan yang dijamin oleh hokum internasional

dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan

menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan

lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan

Negara tetangga.

Kegiatan pokok terkait yang dilaksanakan untuk

memfasilitasi pemerintah daerah antara lain :

a. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

melalui : 1) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

sosial dan ekonomi ; 2) peningkatan kapasitas SDM; 3)

pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintan dan

kelembagaan serta 4) peningkatan mobilisasi pendanaan

pembangunan

b. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan

pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan

prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-

pulau kecil melalui, antara lain, penerapa berbagai skema

pembiayaan pembangunan seperti : pemberian prioritas dana

alokasi khusus, public service obligation dan keperintisan untuk

transportasi, penerapan universal service obligation untuk

telekomunikasi serta program listrik masuk desa

c. Peningkatan kerjasana masyarakat dalam memelihara

lingkungan dan mencagah penyelundupan barang, termasuk

hasil hutan dan perdagangan manusia, sekaligus

mengupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang

secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas

kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan

pertahanan.

Arah kebijakan lain tertuang di dalam PP No 26 tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). RTRWN telah

telah memprogramkan agar seluruh kawasan perbatasan dapat

dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek

kesejahteraan, hankam dan lingkungan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

a. kawasan perbatasan di Kalimantan Barat secara ekonomi

mempunyai kesenjangan yang begitu terlihat dan terasa dengan

Negara tetangga Malaysia;

b. penyebab dari kesenjangan yang terjadi adalah pembangunan

daerah perbatasan pada masa yang lalu adalah

menitikberatkan pada keamanan tanpa memperhatikan

kesejahteraan;

c. langkah-langkah telah diambil oleh Pemerintah baik pusat

maupun daerah untuk memberdayakan potensi daerah

perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan Negara

tetangga baik melalui RJPN maupun RJMN dengan harapan

dapat meningkatkan harga diri ekonomi warga Negara

Indonesia

2. Saran

Agar semua program yang telah dicanangkan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.