HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN - indohcf.com · – Promkes, manajemen IT, Kesling: dominan...
Transcript of HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN - indohcf.com · – Promkes, manajemen IT, Kesling: dominan...
HARAPAN-KENYATAAN &SOLUSI JKN(Terkait Regulasi)
HARAPAN-KENYATAAN &SOLUSI JKN(Terkait Regulasi)
SUNDOYO, SH, MKM, MHKOMPARTEMEN HUKUM PERSI
Pasal 34(1) Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara Negara(2) Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial
nasional untuk seluruh penduduk(3) Negara bertanggung jawab menyediakan faslitas
umum dan fasilitas kesehatan yang layak
UUD 45Pasal 28 H (1)
Setiap Penduduk berhak atas pelayanankesehatan
UUD 45Pasal 28 H (1)
Setiap Penduduk berhak atas pelayanankesehatan 1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT
MEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).
2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .
3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH
1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKATMEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).
2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .
3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALUNTUK SELURUH PENDUDUK
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALUNTUK SELURUH PENDUDUK
Pasal 34(1) Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara Negara(2) Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial
nasional untuk seluruh penduduk(3) Negara bertanggung jawab menyediakan faslitas
umum dan fasilitas kesehatan yang layak
1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKATMEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).
2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .
3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH
1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKATMEMILIKI JAMINAN KES.(RAKYATBELUM MEMPEROLEHPERLINDUNGAN YANG MEMADAI).
2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATASJAMINAN KESEHATAN BERAGAMBENTUKNYA, belum memiliki kesamaandan belum berkeadilan bagi peserta danprovider .
3. Penyelenggara Jaminan kesehatanTERPISAH-PISAH
UU NOMOR 40TAHUN 2004
UU NOMOR 40TAHUN 2004
PELAYANAN KESEHATANMASYARAKAT
– Promotif – Rehabilitatif, menonjol dibidang promotif dan preventif
– Promkes, manajemen IT, Kesling:dominan
PELAYANAN KESEHATANPERSEORANGAN
– Promotif – Rehabilitatif, menonjol dibidang kuratif dan rehabilitatif
– Medis, Perawat, bidan, Apoteker :dominan
PEMERINTAH
UU NOMOR 24TAHUN 2011
UU NOMOR 24TAHUN 2011
Setiap orangberhak
memperolehpelayanankesehatan
Negaraberkewajibanmenyediakan
fasilitaspelayanankesehatan
•Aman,•Bermutu,• terjangkau
meningkatkanderajat
kesehatanmasyarakat
setinggi-tingginya.
meningkatkanderajat
kesehatanmasyarakat
setinggi-tingginya.
JENISFASILITAS
TENAGAKESEHATAN
FKTP &FKRTL
JKN
Setiap orangberhak
memperolehpelayanankesehatan
Pasal 28
Negaraberkewajibanmenyediakan
fasilitaspelayanankesehatan
Pasal 34•Aman,•Bermutu,• terjangkau
Pelayanan
meningkatkanderajat
kesehatanmasyarakat
setinggi-tingginya.
meningkatkanderajat
kesehatanmasyarakat
setinggi-tingginya.
PENYEBARAN SARANA DANPRASARANA
FKTP &FKRTL
JKN
TAHUN 2004
Undang-Undang No. 29
TAHUN 2009
1. Undang-Undang No. 35
2. Undang-Undang No. 36
3. Undang-Undang No. 44
Setiap orangberhak
memperolehpelayanankesehatan
Pelayanankesehatan
YangAman,
Bermutu,Dan
terjangkau
Pelayanankesehatan
YangAman,
Bermutu,Dan
terjangkau
PSL 28UUD 45
MUTUPELAYANAN
DANPACIENTSAVETY
FASK
ESFKTP &FKRTL
3. Undang-Undang No. 44
4. Undang-Undang No. 52
TAHUN 2014
1. Undang-Undang No. 18
2. Undang-Undang No. 36
3. Undang-Undang No. 38
Negaraberkewajibanmenyediakan
fasilitas pelayanankesehatan
Pelayanankesehatan
YangAman,
Bermutu,Dan
terjangkau
Pelayanankesehatan
YangAman,
Bermutu,Dan
terjangkau
PSL 34UUD 45
MUTUPELAYANAN
DANPACIENTSAVETY
FASK
ESFKTP &FKRTL
BPJS
UU NOMOR 40TAHUN 2004
UU NOMOR 40TAHUN 2004
UU NOMOR 24TAHUN 2011
UU NOMOR 24TAHUN 2011
PERATURANPEMERINTAHPERATURANPEMERINTAH
PERATURANPRESIDEN
PERATURANPRESIDEN
PERATURANMENTERI
PERATURANMENTERI
PERATURANPEMERINTAHPERATURANPEMERINTAH
PERATURANPRESIDEN
PERATURANPRESIDEN
PERATURANMENTERI
PERATURANMENTERI
REGULATOR
PESERTA FASKES
PERATURANMENTERI
PERATURANMENTERI
SURATEDARANSURAT
EDARAN
PERATURANMENTERI
PERATURANMENTERI
SURATEDARANSURAT
EDARAN
FKRTL
PENILAIAN DANKREDENSIALING
1. SUMBERDAYAMANUSIA
2. SARANA DANPRASARANA
3. LINGKUPPELAYANAN
4. KOMITMENTPELAYANAN
ISUKREDENSIALING &
AKREDITASI
BPJSKESEHATAN
1. SUMBERDAYAMANUSIA
2. SARANA DANPRASARANA
3. LINGKUPPELAYANAN
4. KOMITMENTPELAYANAN
Undang-undangNo.44 Tahun
2009, Pasal, 40ayat 1
FASILITA
S PELAYAN
AN
AKREDITASIMENINGKATKAN MUTU
PELAYANAN
ISUKREDENSIALING &
AKREDITASI(2)
Adalah suatu pengakuanyang diberikan ke pada
manajemen fasilitaskesehatan
Telah memenuhi standaryang ditetapkan.
PERMENKESNO. 46/2014
FASILITA
S PELAYAN
AN
AKREDITASIMENINGKATKAN MUTU
PELAYANAN
Adalah suatu pengakuanyang diberikan ke pada
manajemen fasilitaskesehatan
Masyarakat yang semakin selektifdan berhak mendapatkan pelayanan
yang bermutu
ISUSATU KELAS (KELAS
STANDART)
19 2016
KAJIANMENDALAM
SATU KELAS(KELAS
STANDART)
PERPRES NO.28/2014
STANDARISASIKELAS
PERAWATANRUMAH SAKIT
PROGRAM JKN
Berbagaipermasalahan
termasuk potensiKecurangan
(Fraud)
Perlu dicegahdengan
kebijakannasional
pencegahanKecurangan
(Fraud)
Pelaksanaanprogram jaminan
kesehatannasional dalamsistem jaminansosial nasionaldapat berjalandengan efektifdan efesien
tindakan yang dilakukandengan sengaja olehpeserta, petugas BPJSKesehatan, pemberipelayanan kesehatan, sertapenyedia obat dan alatkesehatan untukmendapatkan keuntunganfinansial dari programjaminan kesehatan dalamSistem Jaminan SosialNasional melalui perbuatancurang yang tidak sesuaidengan ketentuan.
KECURANGAN JKNISU
FRAUD
PID
AN
A
KEB
IJA
KA
N P
ENC
EGA
HA
N F
RA
UD
Berbagaipermasalahan
termasuk potensiKecurangan
(Fraud)
Perlu dicegahdengan
kebijakannasional
pencegahanKecurangan
(Fraud)
Pelaksanaanprogram jaminan
kesehatannasional dalamsistem jaminansosial nasionaldapat berjalandengan efektifdan efesien
tindakan yang dilakukandengan sengaja olehpeserta, petugas BPJSKesehatan, pemberipelayanan kesehatan, sertapenyedia obat dan alatkesehatan untukmendapatkan keuntunganfinansial dari programjaminan kesehatan dalamSistem Jaminan SosialNasional melalui perbuatancurang yang tidak sesuaidengan ketentuan.
PID
AN
A
KEB
IJA
KA
N P
ENC
EGA
HA
N F
RA
UD
ISUKLAIM
19 2016
KLAIMFKTP & FKRTL
TIDAKLENGKAP/DIRAGUKAN
DIKEMBALIKAN DANDITUNDA
PEMBAYARANNYA
MENGGANGGUKEUANGAN RS
MEN
GG
ANG
GU
PELAYAN
AN
KES
PERPRES NO.28/2014
MENGGANGGUKEUANGAN RS
SOLU
SI TDK
MEN
GG
ANG
GU
PELAYAN
AN
KES
1. TDKLENGKAP/MERAGUKAN DIKEMBALIKAN
2. LENGKAPDIBAYAR
PS 28 DUUD 45
setiap orang berhakatas pengakuan,
jaminan,perlindungan dankepastian hukum
yang adil sertaperlakuan yang
sama di hadapanhukum.
Perlindungan hukumdan kepastian hukum
bagi tenagakesehatan
penyelenggarapelayanan kesehatanadalah peluang dansekaligus doronganuntuk memberikan
pelayanan kesehatanterbaik bagi
masyarakat di setiapwilayah Republik
Indonesia
ISUPERLINDUNGAN
HUKUMPEMERINTAH
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG
PERATURANPEMERINTAHPERATURANPEMERINTAH
PERATURANPRESIDEN
PERATURANPRESIDEN
PREVENTIF
PS 28 DUUD 45
setiap orang berhakatas pengakuan,
jaminan,perlindungan dankepastian hukum
yang adil sertaperlakuan yang
sama di hadapanhukum.
Perlindungan hukumdan kepastian hukum
bagi tenagakesehatan
penyelenggarapelayanan kesehatanadalah peluang dansekaligus doronganuntuk memberikan
pelayanan kesehatanterbaik bagi
masyarakat di setiapwilayah Republik
Indonesia
PERATURANPRESIDEN
PERATURANPRESIDEN
PERATURANMENTERI
PERATURANMENTERI
SURATEDARANSURAT
EDARAN
NAKES &FASKES
Tenaga kesehatan berhakmendapatkan imbalan
dan pelindungan hukumdalam melaksanakan
tugas
sepanjang melaksanakantugas sesuai dengan
Standar Profesi, StandarPelayanan Profesi, dan
Standar ProsedurOperasional
Harus dipatuhi dandilaksanakan
Menjamin Upaya terbaik Tidak menjamin keberhasilan
upaya atau kesembuhanpasien
Modifikasi hanya dilakukanatas dasar keadaan yangmemaksa untuk kepentinganpasien
PERAN STANDARISUPERLINDUNGAN
HUKUM(1)
Tenaga kesehatan berhakmendapatkan imbalan
dan pelindungan hukumdalam melaksanakan
tugas
sepanjang melaksanakantugas sesuai dengan
Standar Profesi, StandarPelayanan Profesi, dan
Standar ProsedurOperasional
Harus dipatuhi dandilaksanakan
Menjamin Upaya terbaik Tidak menjamin keberhasilan
upaya atau kesembuhanpasien
Modifikasi hanya dilakukanatas dasar keadaan yangmemaksa untuk kepentinganpasien
MEMATUHI=
DILINDUNGI SECARA HUKUM
MA
KN
APER
LIND
UN
GA
N H
UK
UM
Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yangmenghilangkan adanya kemungkinan penuntutanhukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindunganuntuk:
Memberikan Yankes sesuai ketentuan perundang-undanganBekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan ancaman
oleh pihak lainMemperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi
keprofesiannyaMemperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses
secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi,baik di sidang profesi, institusi RS, maupun di peradilanumum.
ISUPERLINDUNGAN
HUKUM(2)
MA
KN
APER
LIND
UN
GA
N H
UK
UM
Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yangmenghilangkan adanya kemungkinan penuntutanhukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindunganuntuk:
Memberikan Yankes sesuai ketentuan perundang-undanganBekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan ancaman
oleh pihak lainMemperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi
keprofesiannyaMemperoleh kesempatan untuk membela diri dan diproses
secara adil apabila diduga melakukan pelanggaran profesi,baik di sidang profesi, institusi RS, maupun di peradilanumum.