Ham Politik
-
Upload
fridho-hino-eiji -
Category
Documents
-
view
249 -
download
0
description
Transcript of Ham Politik
TUGAS PENGANTAR ILMU POLITIK
Kelompok 8 : •Elva Tri L•Muhammad Najmuddin•Chrisnan Y.P•Fridho A•Astrid D•Bella Ayu
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
I. Pengertian HAM secara umumHAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang
melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
II. Ciri-Ciri HAM
HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
HAM berlaku untuk semua orang HAM tidak bisa dilanggar.
III. Prinsip-Prinsip HAM Prinsip Universal Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan
norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional.
Prinsip non-diskriminasi
Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara. Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (egalite). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.
Prinsip ImparsialitasMaksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak
memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini meupakan sebuah keniscayaan.
IV. Pembagian Hak Asasi Manusia
A. Hak Asasi Pribadi / Personal RightB. Hak Asasi Politik / Political RightC. Hak Azasi Hukum / Legal Equality RightD. Hak Azasi Ekonomi / Property RigthsE. Hak Asasi Peradilan / Procedural RightsF. Hak Asasi Sosial Budaya / Social Culture
Right
V. Pengadilan HAM
Pasal 1 ayat (1) UU No. 26 / 2000 : Seperangkat hak yg melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan YMEMerupakan anugerahnya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi oleh negara, hukum & setiap orang demi keharmonisan serta perlindungan harkat & martabat manusia.Untuk merealisasikan perlindungan perlindungan HAM di Indonesia maka diterbitkan UU No. 26 / 2000, pada tanggal 23 November 2000 tentang Pengadilan HAM.
Tujuan Pengadilan HAM di bagi menjadi 2 :
A.Tujuan idiil : Untuk ikut memelihara perdamaian dunia. Menjamin pelaksanaan HAM. Memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan
perorangan maupun masyarakat.
B. Tujuan Praktis : Untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, karena
berdampak luas pada tingkat Nasional maupun Internasional. Perbuatan yang dapat menibulkan kerugian materiil maupun in-
materiil, dan dapat menimbulkan perasaan tidak aman , baik terhadap perorangan maupun masyarakat.
Perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman , keadilan & kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Lingkup Kewenangan Pengadilan
Pasal 4 UU No. 26 / 2000Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak azasi manusia yang berat.Termasuk Kompensasi, Retribusi dan Rehabilitasi.Menyangkut perkara pidanaPelaksanaan tidak dapat di pisahkan dengan tempat kejadian.Dilaksanakan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat peristiwa pidana.
Pasal 5 UU No. 26 / 2000Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
VI. Pelanggaran HAMA. Kejahatan Genosida ( pasal 8 UU No. 26 / 2000 )
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:membunuh anggota kelompok;mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
B. Kejahatan terhadap manusia ( pasal 9 UU No. 26 / 2000 )
Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:pembunuhan berencana;pemusnahan ( perbuatan yg menimbulkan penderitaan yg dilakukan dgn sengaja )perbudakan;pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
VII. CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM
Kasus Pelanggaran HAM : KASUS Marsinah karyawati PT. Catur Putera
Perkasa
Kasus Pelanggaran HAM : Peristiwa Pembunuhan Munir
Kasus Pelanggaran HAM : Tragedi Trisakti
TERIMA KASIH