Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila Dan UUD 1945 (7)
-
Upload
rizky-dwi-uldiana -
Category
Documents
-
view
317 -
download
3
description
Transcript of Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila Dan UUD 1945 (7)
SYOFIARTI, SH, MH
SYOFIARTI, SH, MH
NEGARA HUKUMNEGARA HUKUM RECHTSSTAATS / RULE RECHTSSTAATS / RULE
OF LAWOF LAW
NEGARA YG NEGARA YG PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
KEKUASAAN KEKUASAAN PEMERINTAHANNYAPEMERINTAHANNYA
DIDASARKAN ATAS HUKUMDIDASARKAN ATAS HUKUM
PERATURAN PERUNDANGA
N
PERATURAN PERUNDANGA
N
PRINSIPNYA :PRINSIPNYA :
SUPREMASI HUKUMSUPREMASI HUKUM
KESETARAAN HUKUMKESETARAAN HUKUM
PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUM
KONSTITUSI KONSTITUSI
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
NEGARA HUKUM NEGARA HUKUM INDONESIAINDONESIA
PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945
NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUMNEGARA HUKUM
SYOFIARTI, SH, MH
PR
INS
IP N
EG
AR
A H
UK
UM
IN
DO
NES
IA
NORMA HUKUM BERSUMBER PADA PANCASILA
SISTEM KONSTITUSI
KEDAULATAN RAKYAT (PRINSIP DEMOKRASI)
PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN
ADANYA ORGAN PEMBENTUK UU
SISTEM PRESIDENSIL
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS
HUKUM BERTUJUAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
JAMINAN HAK ASASI DAN KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
SYOFIARTI, SH, MH
NATURAL RIGHTS
RIGHT OF MAN, Tdk mengakomodasikan Right of woman
HUMAN RIGHTS
SYOFIARTI, SH, MH
HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK DASAR HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK DASAR ATAU HAK POKOK YANG DIBAWA SEJAK LAHIR ATAU HAK POKOK YANG DIBAWA SEJAK LAHIR SEBAGAI ANUGRAH TUHAN YMESEBAGAI ANUGRAH TUHAN YME
HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK YANG HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK YANG DIBERIKAN LANGSUNG OLEH TUHAN YMEDIBERIKAN LANGSUNG OLEH TUHAN YME
SYOFIARTI, SH, MH
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. martabat manusia.
Merupakan hak melekat pada diri manusia yang Merupakan hak melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan YME yang harus dihormati, dijaga anugrah Tuhan YME yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat.dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat.
SYOFIARTI, SH, MH
KODRAT MANUSIA; adalah sama derajat dan KODRAT MANUSIA; adalah sama derajat dan martabatnya martabatnya
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK CIPTAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK CIPTAAN TUHANTUHAN
SYOFIARTI, SH, MH
HAM TDK PERLU DIBERIKAN DIBELI ATAU DIWARISI. DIBELI ATAU DIWARISI. HAM ADALAH BAGIAN DARI MANUSIA SECARA HAM ADALAH BAGIAN DARI MANUSIA SECARA OTOMATISOTOMATIS
HAM BERLAKU UTK SEMUA ORANG TANPA MEMANDANG JENIS KELAMIN, AGAMA, ETNIS, PANDANGAN POLITIK ATAU ASAL USUL SOSIAL DAN BANGSA
HAM TDK BISA DILANGGAR. TDK SEORANG PUN BERHAK MEMBATASI ATAU MELANGGAR HAK ORANG LAIN
SYOFIARTI, SH, MH
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
• Magna ChartaKekuasaan raja yang absolut mulai dibatasi dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya di muka hukum. Pada awalnya raja yang berkuasa secara absolut membuat aturan hukum sedangkan dia sendiri tidak terikat dengan hukum
• Bill of RightsMemuat adagium bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini mendorong timbulnya negara hukum dan negara demokrasi
SYOFIARTI, SH, MH
• Declaration des Droit De Llhomme et Du Citoyen(Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara) sebagai reaksi rakyat Perancis terhadap rezim lama yang berkuasa dengan sewenang-wenang.
• The American Declaration of Independence (paham JJ Rosseau dan Montesquieu)Adanya penegasan bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibunya.
• The Four Freedoms1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan
pendapat2. Kebebasan memeluk agama3. Kebebasan dari ketakutan4. Kebebasan dari kekurangan atau kemelaratan
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Pencetusan Deklarasi Universal HAM Pencetusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh PBB (10 Desember 1948) (DUHAM) oleh PBB (10 Desember 1948)
puncak peradaban umat manusiapuncak peradaban umat manusia
Mengandung 2 maksud :Mengandung 2 maksud :1.1. Keluar; bertekad untuk saling menghormati dan Keluar; bertekad untuk saling menghormati dan
menjunjung tinggi harkat dan martabat menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antara negara dan bangsa agar kemanusiaan antara negara dan bangsa agar terhindar dari peperangan yang dapat terhindar dari peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaanmenghancurkan nilai-nilai kemanusiaan
2.2. Kedalam; deklarasi ini harus senantiasa menjadi Kedalam; deklarasi ini harus senantiasa menjadi kriteria objektif bagi rakyat dari masing-masing kriteria objektif bagi rakyat dari masing-masing negara untuk menilai setiap kebijakan pemerintah negara untuk menilai setiap kebijakan pemerintah
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
•HAK PERSONAL (HAK JAMINAN KEBUTUHAN PRIBADI)
•HAK LEGAL (HAK JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM)
•HAK SUBSISTENSI (HAK JAMINAN ADANYA SUMBERDAYA UNTUK MENUNJANG
KEHIDUPAN)
•HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Macam-macam HAM dalam DUHAMMacam-macam HAM dalam DUHAM
a.a. Hak berpikir dan mengeluarkan Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,pendapat,
b.b. Hak memiliki sesuatuHak memiliki sesuatuc.c. Hak mendapatkan pendidikan dan Hak mendapatkan pendidikan dan
pengajaranpengajarand.d. Hak menganut aliran kepercayaan Hak menganut aliran kepercayaan
atau agamaatau agamae.e. Hak untuk hidupHak untuk hidupf.f. Hak untuk memperoleh nama baikHak untuk memperoleh nama baikg.g. Hak memperoleh pekerjaanHak memperoleh pekerjaanh.h. Hak mendapatkan perlindungan Hak mendapatkan perlindungan
hukum hukum
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Secara garis besar perkembangan Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM :pemikiran HAM :• Generasi Pertama :Generasi Pertama :
pengertian HAM hanya berpusat pada bidang pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik sebagai dampak PD II, hukum dan politik sebagai dampak PD II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka menciptakan suatu negara yang baru merdeka menciptakan suatu sistem hukum yang barusistem hukum yang baru
• Generasi Kedua :Generasi Kedua :Pemikiran HAM tidak hanya menuntut hak Pemikiran HAM tidak hanya menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya (perluasan pengertian konsep politik dan budaya (perluasan pengertian konsep dan cakupan HAM)dan cakupan HAM)
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Generasi Ketiga :Generasi Ketiga :Menjanjikan adanya kesatuan antara hak Menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum dalam satu tempat yang disebut hak-hak dalam satu tempat yang disebut hak-hak melaksanakan pembangunan.melaksanakan pembangunan.
Namun dalam pelaksanaannya mengalami Namun dalam pelaksanaannya mengalami ketidakseimbangan, dimana pembangunan ketidakseimbangan, dimana pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sehingga ekonomi menjadi prioritas utama, sehingga hak-hak lain terabaikan hak-hak lain terabaikan
Generasi Keempat :Generasi Keempat :Mengharuskan negara untuk memenuhi hak Mengharuskan negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya.asasi rakyatnya.
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
HAM
HAK SIPIL
HAK POLITIK
1. Hak hidup2. Hak untuk bebas dari
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
3. Hak bebas dari penyiksaan danpenganiayaan
4. Hak atas bantuan hukum5. Hak atas peradilan yang bebas
dan tidak memihak
1. Hak kebebasan berpendapat2. Hak kebebasan berkumpul3. Hak kebebasan berserikat4. Hak diperlakukan sama di depan
dan pemerintahan5. Hak turut serta dalam memilih
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIADI INDONESIA
Periode sebelum kemerdekaan (1908-Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)1945)
1.1. Boedi Oetomo; para pendirinya telah Boedi Oetomo; para pendirinya telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat.dan mengeluarkan pendapat.
2.2. Perhimpunan Indonesia; lebih menitikberatkan Perhimpunan Indonesia; lebih menitikberatkan HAM pada hak menentukan nasib sendiriHAM pada hak menentukan nasib sendiri
3.3. Serikat Islam; menekankan pada usaha untuk Serikat Islam; menekankan pada usaha untuk memperoleh penghimpunan yang layak dan memperoleh penghimpunan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasialbebas dari penindasan dan diskriminasi rasial
4.4. PKI; lebih condong pada hak-hak yang bersifat PKI; lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh pada isu-isu yang sosial dan menyentuh pada isu-isu yang berkenaan dengan alat produksiberkenaan dengan alat produksi
5.5. Indische Partij; hak mendapatkan kemerdekaan Indische Partij; hak mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama di depan umumdan perlakuan yang sama di depan umum
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
6.6. Partai Nasional Indonesia; Hak untuk memperoleh Partai Nasional Indonesia; Hak untuk memperoleh kemerdekaankemerdekaan
7.7. Pendidikan Nasional Indonesia; hak politik yaitu : Pendidikan Nasional Indonesia; hak politik yaitu : hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, hak pendapat, berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka umum serta hak turut dalam persamaan di muka umum serta hak turut dalam penyelenggaraan negarapenyelenggaraan negara
8.8. Sidang BPUPKI; perdebatan antara Soekarno-Sidang BPUPKI; perdebatan antara Soekarno-Soepomo dengan M.Hatt-Jamin. Perdebatannya; Soepomo dengan M.Hatt-Jamin. Perdebatannya; hak persamaan kedudukan di muka umum, hak hak persamaan kedudukan di muka umum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran secara hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan lisan dan tulisan
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – sekarang)sekarang)
1. Periode 1945 – 19501. Periode 1945 – 1950 Hak untuk merdekaHak untuk merdeka Kebebasan berserikat melalui organisasi politikKebebasan berserikat melalui organisasi politik Kebebasan menyampaikanKebebasan menyampaikan pendapatpendapat
Pemikiran HAM ini telah mendapat legitimasi formal, karena Pemikiran HAM ini telah mendapat legitimasi formal, karena telah diatur dalam hukum dasar yaitu UUD 1945telah diatur dalam hukum dasar yaitu UUD 1945
MemberikanMemberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politikpartai politik
2.2. Periode 1950-1959 (periode demokrasi parlementer)Periode 1950-1959 (periode demokrasi parlementer)
Ada kesepakatan partai politik yang berbeda aliran dan Ada kesepakatan partai politik yang berbeda aliran dan
ideologi menuangkan substansi HAM dalam UUDideologi menuangkan substansi HAM dalam UUD
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
3. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)3. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)Terjadi pemasungan HAM, yaitu hak sipil dan hak politik Terjadi pemasungan HAM, yaitu hak sipil dan hak politik (hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan (hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan).tulisan).Dengan kata lain telah terjadi sikap restriktif (pembatasan Dengan kata lain telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.politik warga negara.
4. Periode 1966 – 1998 4. Periode 1966 – 1998 Diadakan seminar HAM; perlunya pembentukan Diadakan seminar HAM; perlunya pembentukan
pengadilan HAM, merekomendasikan perlunya hak uji pengadilan HAM, merekomendasikan perlunya hak uji materil (materil (judicial reviewjudicial review) guna perlindungan HAM) guna perlindungan HAM
Dalam rangka melaksanakan Tap MPRS No. Dalam rangka melaksanakan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966, MPRS melalui panitaia Ad Hoc IV, XIV/MPRS/1966, MPRS melalui panitaia Ad Hoc IV, telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam HAM dalam piagam HAM
Awal tahun 1970-an – akhir 1980 HAM mengalami Awal tahun 1970-an – akhir 1980 HAM mengalami kemunduran, tidak lagi dihormatikemunduran, tidak lagi dihormati
SYOFIARTI, SH, MH
DASAR HUKUM : KEPPRES NO. 50 TAHUN 1993, TGL 7 JUNI DASAR HUKUM : KEPPRES NO. 50 TAHUN 1993, TGL 7 JUNI 19931993TUGAS POKOK : TUGAS POKOK : Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah tentang pelaksanaan HAMtentang pelaksanaan HAM
TUJUAN : TUJUAN : Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, PBB pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, PBB dan Deklarasi Universal HAMdan Deklarasi Universal HAM
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
5. Periode 1998 – sekarang5. Periode 1998 – sekarang Dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan Dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan
pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAMkemajuan dan perlindungan HAM
Penyusunan peraturan perundang-undangan yang Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemaysrakatan di kehidupan ketatanegaraan dan kemaysrakatan di IndonesiaIndonesia
Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional, menunjukkan banyaknya norma dan Internasional, menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional diadopsi dari hukum ketentuan hukum nasional diadopsi dari hukum internasionalinternasional
Strategi penegakan HAM :Strategi penegakan HAM :
1.1. Tahap Status Penentuan; ditetapkan ketentuan Tahap Status Penentuan; ditetapkan ketentuan perundang-undangan tentang HAMperundang-undangan tentang HAM
2.2. Tahap penataan aturan secara konsistenTahap penataan aturan secara konsisten
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Beberapa pandangan terhadap jaminan Beberapa pandangan terhadap jaminan UUD 1945 atas HAM UUD 1945 atas HAM
Pertama :Pertama :UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM komprehensif. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM tidak ditemukan secara ekspilisit dalam Pembukaan, tidak ditemukan secara ekspilisit dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya (lebih banyak Batang Tubuh maupun Penjelasannya (lebih banyak membahas tentang HAW). membahas tentang HAW).
Kedua :Kedua :HAM yang tersirat dalam UUD 1945 bersumber pada HAM yang tersirat dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. falsafah dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam kepribadian bangsa.kepribadian bangsa.
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Ketiga :Ketiga :
Jaminan HAM dalam UUD 1945 tidak Jaminan HAM dalam UUD 1945 tidak dicantumkan secara sistematis dicantumkan secara sistematis
SYOFIARTI, SH, MH
HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945DALAM UUD 1945
HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945DALAM UUD 1945
KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT
KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN
KEBEBASAN BERKUMPUL
KEBEBASAN BERAGAMA
HAK ATAS PENGHIDUPAN YANG LAYAK
KEBEBASAN BERSERIKAT
HAK MEMPEROLEH PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN
SYOFIARTI, SH, MH
HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA DALAM UU NO.39/1999DALAM UU NO.39/1999
HAK ASASI MANUSIA HAK ASASI MANUSIA DALAM UU NO.39/1999DALAM UU NO.39/1999
HAK UNTUK HIDUP
HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
HAK MENGEMBANGKAN DIRI
HAK MEMPEROLEH KEADILAN
HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
HAK ATAS RASA AMAN
HAK ATAS KESEJAHTERAAN
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
HAK WANITA
HAK ANAK-ANAK
SYOFIARTI, SH, MH
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
Adalah setiap perbuatan seseorang atau Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, kelompok orang termasuk aparat negara,
baik disengaja ataupun tidak disengaja atau baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi kelalaian yang secara hukum mengurangi
menghalangi, membatasi, dan atau menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.orang yang dijamin oleh undang-undang.
SYOFIARTI, SH, MH
PELANGGARAN HAM PELANGGARAN HAM BERATBERAT
PELANGGARAN HAM PELANGGARAN HAM RINGANRINGAN
Kejahatan Genosida; adalah setiap perbuatan Kejahatan Genosida; adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama.etnis dan kelompok agama.
Kejahatan kemanusiaan; adalah salah satu Kejahatan kemanusiaan; adalah salah satu perbuatan yang ditujukan terhadap penduduk perbuatan yang ditujukan terhadap penduduk sipil, seperti; pembunuhan, pemusnahan, sipil, seperti; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk secara perbudakan, pengusiran penduduk secara paksa, perkosaan, kejahatan apartheidpaksa, perkosaan, kejahatan apartheid
SYOFIARTI, SH, MH
SYOFIARTI, SH, MH
Pengadilan HAM
• Dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000
• Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
• Berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Dibentuk atas usul DPR berdasarkan Dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan peristiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden untuk memutus perkara Presiden untuk memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.tentang Pengadilan HAM.
SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
HARAPAN : HARAPAN : SETIAP PERGURUAN TINGGI MENELORKAN IDE IDE YANG KREATIF DAN EFEKTIF
HARAPAN : HARAPAN : SETIAP PERGURUAN TINGGI MENELORKAN IDE IDE YANG KREATIF DAN EFEKTIF