HAK ASASI MANUSIA

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan

Disusun oleh :

Carlolita Hardani (11140170000016)

Ines Setiawati Putri (11140170000017)

Fitria Maghfiroh (11140170000018)

Annissa Islami Fadhilah (11140170000019)

Miftaqulzanah (11140170000020)

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

2014

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penuluis panjakat ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai

pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurna seluruh risalah-Nya

Syukur alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas penulis ucakan kepada Allah STW, karena bimbingan-Nyalah penulis dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia

Penulisan makalah ini ditujukan memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan, serta untuk mengetahui informasi tentang seluk beluk Hak Asasi

Manusia.

Dalam makalah ini, penulis membahas tentang bagaimana sejarah, bentuk, nilai Hak Asasi Manusia, serta hubungannya dengan Islam, Perundangan, pelanggaran dan pengadilan HAM di Indonesia. Penulis menyampaikan terima

kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1) Allah SWT., karena berkat rahmat-Nya yang telah melancarkan pembuatan

makalah ini 2) Bpk. Adi Prayitno selaku pembimbing dalam penyusunan makalah

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam makalah ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, agar

dapat memberi masukan positif untuk pengerjaan berikutnya.

Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ciputat, November 2014

Pemakalah

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................ii

BAB I .......................................................................................................................1

PENDAHULUAN..................................................................................................1

1.1. Latar Belakang .........................................................................................1

1.2. Rumusan Masalah ....................................................................................1

1.3. Tujuan Penelitian......................................................................................1

BAB II......................................................................................................................3

PEMBAHASAN ....................................................................................................3

2.1. Hakikat Hak Asasi Manusia ......................................................................3

2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia .......................................................................3

2.3. Bentuk-bentuk HAM ................................................................................5

2.4. Nilai-nilai HAM antara Partikular dan Universal ........................................5

2.5. Hubungan HAM dengan Islam ..................................................................6

2.6. Isu Gender dalam HAM ............................................................................7

2.7. HAM dalam Perundang-undangan Nasional ...............................................8

2.8. Bentuk Pelanggaran dan Pengadilan HAM ............................................... 11

2.9. Respection, Promotion, Protection, dan Fulfill HAM ................................ 11

BAB III ..................................................................................................................13

PENUTUP ........................................................................................................... 13

3.1. Kesimpulan ............................................................................................ 13

3.2. Saran ..................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................14

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh dan telah melekat pada individu. Hak berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan

menjaga martabat seorang individu.

Setiap manusia ingin selalu hidup dengan bebas dan nyaman. Maka hak merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap orang untuk terpenuhi demi tercipta kehidupan yang memanusiakan manusia yang berdasarkan hak-hak mereka.

Di Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengalami berbagai

perkembangan, yang pada awalnya HAM tidak tercantum dalam perundang undangan Indonesia, kemudian dengan berbagai keputusan dan perjuangan

maka diberlakukanlah pasal pasal tentang HAM dalam berbagai perundang undangan nasional. Hal tersebut merupakan suatu tonggak yang baik bagi Indonesia. Tanpa adanya perundang undangan tersebut maka akan terjadi

keotoriteran penguasa serta perluasan kekuasaan yang tak terbatas.

Tetapi perundang undangan yang mengatur tentang HAM tersebut tidak serta merta berjalan lancar sesuai keinginan awal. Masih banyak saja

pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang adanya

HAM, begitu pula karena kurang tegasnya peradilan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, dari pemaparan diatas, penulis akan menyusun makalah yang mengangkat tema tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia agar penulis dan para pembaca dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya mengharga i

Hak Asasi Manusia.

1.2. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimanakah sejarah perkembangan HAM? 3. Apa saja bentuk-bentuk HAM? 4. Apakah nilai- nilai HAM antara Partikular dan Universal?

5. Apakah hubungan HAM dengan Islam? 6. Apakah isu gender dalam HAM?

7. Bagaimanakah HAM dalam Perundang-undangan Nasional? 8. Bagaimanakah pelanggaran dan pengadilan HAM? 9. Apakah yang dimaksud dengan Respection, Promotion, Protection, dan

Fulfill HAM?

1.3. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia 2. Mengetahui bagaimana sejarah perkembangan HAM

3. Mengetahui bentuk-bentuk HAM 4. Mengetahui nilai-nilai HAM antara Partikular dan Universal

2

5. Mengetahui hubungan HAM dengan Islam

6. Mengetahui isu gender dalam HAM 7. Mengetahui bagaimana HAM dalam Perundang-undangan Nasional 8. Mengetahui bentuk pelanggaran dan Pengadilan HAM

9. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Respection, Promotion, Protection, dan Fulfill HAM

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Hakikat Hak Asasi Manusia

Sebelum membicarakan tentang HAM, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia,

tanpa pandang umur, ras agama, suku dll, dan telah ada setelah lahir atapun sebelum lahir. Hak ini berfungsi sebagai pelindung, dan penjaga harkat dan martabat manusia.

Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a) pemilik hak; b) ruang

lingkup penerapan hak; dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak (James W. Nickel, 1996).1 Didalam hak ini harus ada orang yang harus mendapatkan

sesuatu sesuai haknya. Harus ada pula orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak tersebut. Pelaksanaan hak ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Jika pelaksanaan hak dilakukan, pelaksanaan kewajiban turut pula

dilakukan. Jadi, keuntungan bisa diperoleh dari pelaksanaan hak pelaksanaan kewajiban.

Sekarang berlanjut ke Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat Jan

Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nation sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa “Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature

and without which can not live as human being “ (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat

hidup sebagai manusia).2 Hak asasi manusia pada umunya adalah hak-hak dasar yang sudah melekat dalam diri setiap manusia yang merupakan pemberian dari Allah. Dan hak-hak ini harus dijunjung tinggi, dihargai dan dilindungi oleh

negara dan hukum.

Berikut ini adalah ciri pokok hakikat HAM:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dcara otomatis;

2. HAM berlaku intuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;

3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyaihak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau

melanggar HAM ( Mansour Fakih, 2003).3

2.2. Sejarah Hak Asasi Manusia

1 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, HAk Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 199 2 Ibid, h. 200 3 Ibid, h. 201

4

Hak Asasi Manusia ditetapkan pada diri manusia sejak manusia didalam

kandungan sampai dengan manusia dilahirkan, karena hak asasi manusia itu memang harus dimiliki oleh setiap diri manusia.

Hak asasi manusia sangat penting dalam menghadapi dan menjalankan sesuatu keinginan dan sesuatu yang harus kita dapat yang dimana memang

sudah sewajarnya setiap manusia memiliki itu seperti harus dilindungi, diadili apabila bersalah, mendapatkan pekerjaan , pendidikan, dll.

Hak–hak ini bersifat asasi dan universal maksudnya adalah berlaku

untuk semua manusia yang tanpa membeda-bedakan berdasarkan ras, agama, suku dan bangsa (etnis), dan dapat digunakan dimana saja dan kapan saja.

Lahirnya hak asasi manusia itu didasari oleh lahirnya Magna Charta dimana Raja yang tadinya memiliki kekuasaan (raja yang menciptakan hukum) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban dimuka

umum. Dari sinilah lahir doktrin apabila seorang raja itu tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu mulai diterapkan pada

raja yang melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggung-jawabkannya.

Kemudian diikuti dengan lahirnya Bill Of Right yang perkembangannya lebih konkrit. Pada Bill Of Right di Inggris tahun 1689 ditegaskan bahwa

manusia itu sama di muka hukum. Amandemen ini dibuat untuk melindungi hak–hak asli dari kebebasan dan harta benda.

Deklarasi hak–hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, dan

membatasi kekuasaan pemerintah dibidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Meskipun awalnya amandemen ini berlaku hanya untuk pemerintah Federal, sebagian

besar dari ketetapan–ketetapan darinya telah diberlakukan untuk negara bagian berdasarkan amandemen ke empat belas.

Selanjutnya ditandai dengan The American Declaration Of

Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueo bahwa manusia itu adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Pada tahun 1789 lahirlah The French

Declaration dimana hak–hak diterangkan ddengan lebih rinci lagi, antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena–mena,

termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Ada pula Presumption Of Innocence yang artinya orang–orang yang

ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Hak–hak manusia yang dirumuskan sepanjang abad ke

17 dan ke 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Lock dan Jean Jaques

Rousseau yang hanya membatasi pada hak–hak yang bersifat politis saja , seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.

5

Pada abad ke 20 hak–hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan

mulailah dicetuskan hak–hak lain yang lebih luas cangkupannya.

2.3. Bentuk-bentuk HAM 1. Hak Sipil itu seperti :

Hak yang diperlukan sama dimuka hukum Hak bebas dari kekerasan

Hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu Hak hidup dan kehidupan

2. Hak Politik :

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah

Hak kebebasan berserikat dan berkumpul Hak kemerdekan mengelurkan pikiran dengan lisan dan tullisan Hak menyampaikan pendapat dimuka umum

3. Hak Ekonomi : Hak jaminan sosial

Hak perlindungan kerja Hak perdagangan Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

Hak pembangunan berkelanjutan 4. Hak Sosial Budaya :

Hak memperoleh pendidikan Hak kekayaan intelektual Hak kesehatan

Hak mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat Hak memperoleh perumahan dan pemukiman

2.4. Nilai-nilai HAM antara Partikular dan Universal

Ada banyak perdebatan apakah HAM itu bernilai universal atau partikular. Universal itu sendiri maksudnya adalah HAM itu berlaku di semua

negara, sedangkan partikular maksudnya adalah HAM memiiki kekhususan dan tidak berlaku di semua negara. Bagi negara negara Barat HAM berdifat mtlak

dan universal alasan mereka karena hak itu melekat pada manusia, karena ia “manusia” dan ia lepas dari aspek ras, kultur , suku agama dan regional. Menurut negara negara yang berasaskan islam . HAM itu bagi mereka bersifat

particular, karena menyangkut perbedaan budaya, adat istiadat, agama pandangan politik, dan nilai nailai kebangsaan.4Ada tiga teori yang berkaitan

dengan nilai-nilai HAM, yaitu teori realitas, teori relativisme kultural dan teori radikal universalisme.

Yang dimaksud teori realitas adalah teori yang mendasari pandangannya

pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self interest dan egoisme

4 Majid Nurkholis, Islam dan Hak Asasi Manusia menurut Nurkholis Majid,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2011),hlm 40-41

6

dalam dunia seperti bertindak anarkis.5 Teori ini dimaksudkan bahwa pada

pada keadaan anarkis, manusia akan saling mementingkan dirinya sendiri yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang merugikan manusia yang lainnya. Jadi, dalam situasi anarkis HAM yang bernilai universal tidak berlaku. Teori

relativisme cultural ialah teori yang mengatakan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat khusus. Artinya hak berbeda-beda di setiap negara, bergantung

kepada nilai-nilai moral dan budaya yang berlaku. Teori yang ketiga yaitu teori radikal universalisme. Teori ini berpandangan bahwa HAM bersifat universa l. Sehingga HAM bisa berlaku di semua negara. Jadi, tidak berpengaruh terhadap

budaya yang ada di suatu negara.

2.5. Hubungan HAM dengan Islam

Islam berasal dari bahasa arab yang berarti selamat, sentosa,dan damai. Islam sebagai agama yang mengajarkan keselamatan dan kedamaian bagi

seluruh umat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, lebih dari makhluk lain dan dimuliakan. Islam mengajarkan menghormati HAM dan

menjunjung tinggi perlindungan HAM bagi seluruh manusia. Islam agama yang menegakkan HAM dalam keadilan gender, dan kebebasan memeluk agama.

HAM dinyatakan oleh Abu A’la al-Maududi adalah hak kodrati yang dianugrahkan Allah kepada manusia, tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh

siapapun. HAM sendiri yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak dalam kandungan, hak hidup, hak memperoleh keadilan dan kesejahteraan, hak

memiliki rasa aman, bersifat universal dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.

Manusia mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya, yaitu saling menjaga dan saling menghormati antar sesama. Terdapat tiga bentuk HAM dalam Islam, hak dasar (hak yang apabila

dilanggar membuat manusia sengsara), hak sekunder (hak yang bila tidak dipenuhi hilang hak hidupnya), dan hak tersier (hak yang bila tidak

dipenuhi merasa kekurangan tetapi tidak membuat sengsara).

HAM dalam Piagam Madinah terdapat dua prinsip pokok. Pertama, semua pemeluk islam satu umat walau berbeda bangsa dan budaya. Kedua, hubungan semua umat beragama antara Muslim dan nonmuslim didasari prinsip

berinteraksi baik dengan tetangga, saling membantu menghadapi mubibah, membela yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati perbedaan agama.

Dalam Islam, sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang menyebutkan

bahwa setiap insan dilahirkan dalam keadaan suci6 sehingga dalam Islam terdapat sebuah konsep bahwa hak terbagi menjadi dua yaitu Hak Manusia (haq

al-insan) dan Hak Allah. Dimana hak manusia bersifat relatif dan hak Allah bersifat muthlak.

5 Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Demokrasi, HAk Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h.217 6 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:

Prestasi Publisher, 2007), hlm. 265

7

Ada beberapa prinsip-prinsip dalam Islam mengenai HAM dalam Islam

yaitu7:

1. Hak perlindungan terhadap jiwa

Yaitu merupakan hak hidup bagi setiap manusia di dunia secara bebas tanpa adanya ancaman dan perizinan untuk membunuh sesama kecuali

terjadi ketidaksengajaan

2. Hak perlindungan keyakinan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa setiap individu tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, dan di ayat yang lain diterangkan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang secara jelas

telah menginformasikan bahwa adanya hak bagi setiap individu untuk memeluk agama yang mereka yakini masing-masing.

3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak ini mengindahkan bagi setiap individu untuk membatasi diri

mereka dalam menjauhi segala hal yang dapat menyebabkan ketidaksehatan akal mereka seperti menghindari minuman-minuman keras, mengonsumsi

narkotika, dan segala hal yang menyebabkan kerusakan pada akal mereka. Namun, dapat diartikan pula bahwa hak ini memberikan seluas-luasnya pada setiap individu kebebasan untuk mengembangkan diri mereka dengan

mendapatkan pendidikan dan kebebasan dalam berpendapat.

4. Hak perlindungan terhadap kepemilikan

Hak ini memberikan larangan bagi setiap individu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, karena bagi siapa pun yang melakukan

tindakan mencuri maka mereka telah melanggar hak bagi orang lain terhadap kepemilikannya atas suatu benda.

5. Hak berkeluarga atau memperoleh keturunan dan mempertahankan nama

baik

Hak ini merupakan hak yang berbentuk larangan keras bagi siapa saja yang menuduh seseorang dengan berbuat zina harus disertai dengan empat orang saksi. Hal itu merupakan salah satu dari petunjuk yang terdapat dalam

Al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 4.

2.6. Isu Gender dalam HAM

Gender dalam bahasa inggris berarti jenis kelamin, tetapi secara terminologi gender berarti mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan

perempuan dalam sosial dan budaya. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender, membuat derajat perempuan lebih dibawah laki-laki yang

7 ibid.

8

kadang membuat perempuan direndahkan. Padahal dalam Islam perempuan

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Kualitas manusia dalam Islam dari prestasi atau pencapaian apa yang sudah didapat tanpa memandang jenis kelamin. Kedudukan manusia antara laki-lai dan perempuan sama dihadapan Al-Quran, dan Islam mengakuinya.

Dihadapan Allah, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, yang berbeda hanya tingkat ketakwaannya. Sama-sama diciptakan

dari satu nafs, tidak ada yang diunggulkan antara satu dengan lainnya.

2.7. HAM dalam Perundang-undangan Nasional

Kita semua pasti mengetahui bahwa hak asasi manusia ialah sangat penting. Oleh karena itu untuk menegakkan hak asasi manusia salah satu nya yaitu dengan diadakannya suatu acuan berupa peraturan ataupun deklarasi dan

perjanjian, contohnya yaitu perundang-undangan nasional.

Dalam perundang-undangan RI terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstirusi (Undang-Undang

Dasar Negara). Kedua, ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lainnya.8

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat

tentang HAM, maka hal ini dianggap efektif dalam meenegakkan HAM karena peraturan tertulis ini bersifat kuat dan mengikat. Untuk membentuk peraturan

peraturan tersebut pun membutuhkan waktu, proses dan pertimbangan yang lama.

1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi (UUD)

Sebelumnya terjadi perdebatan antara Soekarno-Soepomo dengan M.Hatta-M.Yamin tentang apakah pasal tentang HAM perlu dimasukkan

kedalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Soepomo beranggapan bahwa jaminan bagi warganegara yang berasal dari revolusi Prancis memiliki faham liberalisme dan kapitalisme, yang menyebabkan

adanya imperialis dan peperang antar sesama manusi. Dan Soekarno mengiginkan negara yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan gotong

royong sehingga tak perlu ada jaminan hak warganegara didalamnya. M.Hatata beranggapan bahwa bila tidak ada hak kewarganegaraan maka dikhawatirkan akan terjadi perebutan kekuasaan yang luas.Akhirnya

perdebatan tersebut berakhir dengan dimasukkannya pasal tentang HAM ke dalam UUD 1945. Hal tersebut adalah keputusan yang tepat, karena tanpa

adanya pasal tentang HAM maka akan marak terjadi ketidak adilan penguasa di Indonesia.9

8 Azra Azyumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2000), hlm. 221. 9 Riyadi Eko dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 247

9

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (RIS 1949) dan UUDS

1950 memuat pasal pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengakap dari UUD 1945.

2. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR (TAP MPR)

Pada masa orde baru MPRS berhasil merancang dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara.” Tetapi belum sempat piagam tersebut

diberlakukan, terjadi kendala kendala yang menghalangi pemberlakuan piagam tersebut, dan akhirnya piagam tersebut tidak jadi diberlakukan.

Kegagalan pemberlakuan piagam tersebut berawal dari keinginan Soeharto untuk segera dilantik menjadi Presiden Penuh.

Seiring berjalannya waktu setelah Soeharto terlantik sebagai presiden penuh, pemerintah orde baru seakan akan anti terhadap adanya

piagam hak asasi manusia. Piagam tersebut dianggap tidak dibutuhkan karena telah diatur alam perundang undangan. Tetapi pendapat tersebut

meluruh dengan diberlakukannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998

Pada intinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh

aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, Ketetapan ini juga menegaskan kepada

Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia, sepanjang

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.10

3. Pengaturan HAM dalam Undang-undang

Pengaturan HAM juga terdapat dalam Undang undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

a. UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara b. UU No.5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan,

perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan

merendahkan martabat c. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

d. UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat e. UU No. 11 tahun 1998 tentang amandemen terhadap UU No. 25

tahun 1997 tentang hubungan perburuhan

f. UU No. 19 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan pekerjaan secara paksa

10 ibid.

10

g. UU No. 20 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 138

tentang usia minimum bagi pekerja h. UU No. 21 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No. 11

tentang diskriminasi dalam pekerjaan

i. UU No. 26 tahun 1999 tentang apencabutan UU No. 11 tahun 1963 tentang tindak pidana subversi

j. UU No. 29 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi

k. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

l. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers m. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, mmenghasi lkan

Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan disusul

dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang hak asasi manusia

dicantumkan pula dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 2000), meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan

Ketetapan No. XVII/ MPR/1998.11

4. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden a. Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM

b. Kepres No. 181 tahun 1998 tetntang pendirian Komisi Nasional Penghapus Kekerasan Terhadap Wanita

c. Kepres No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikas i berbagai instrumen hak asasi manusia PBB serta tindak lanjutnya

d. Keputusan Presiden No. 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri jakarta pusat,

pengadilan negeri Surabaya, dan pengadilan negri Makassar e. Kepres No. 5 tahun 2001 tentang pembentukkan Pengadilan Hak

Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang

diubah dengan Kepres no. 96 tahun 2001 f. Kepres No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan. Seluruh peraturan perundang undangan tentang HAM diatas

merupakan sebagai upaya penegakkan, penghormatan serta pengharggan terhadap HAM. Dari pihak pemerintah ataupun masyarakat Indonesia

haruslah menaatinya untuk terciptanya keadilan tanpa adanya ketimpangan. Supermasi hukum haruslah di junjung tinggi agar peraturan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan awal.

11Riyadi Eko dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 279

11

2.8. Bentuk Pelanggaran dan Pengadilan HAM

Pelanggaran HAM merupakan suatu ancaman besar terhadap perdamaian dan kestabilan negara. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran kemanusiaan yang menyebabkan hak seseorang atau sekelompok orang

dibatasi, dihalangi ataupun dicabut dengan sengaja maupun tidak disengaja.

HAM dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM besar meliputi pelanggaran

genosida dan pelanggaran kemanusiaan. Pelanggran genosida yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan sekelompak ras

atapun agama. Sedangkan pelanggaran kemanusiaan adalah serangan meluas kepada rakyat sipil dengan mengusir, perbudakkan dan pemindahan penduduk secara paksa.12

Pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000. Bagi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan maka, seperti yang diatur

dalam Pasal 43, dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan asas retroaktif yaitu berlaku surut, maksudnya

meski pelanggaran sudah terjadi sebelum keluarnya peraturan atau larangan, maka pelanggaran yang sudah lampau tersebut tetap akan diproses dan diberi

sanksi.13

Penindakkan terhadap kasus pelanggaran HAM dilakukan melalu beberapa tahap yaitu penyelidikan, penyidika dan penuntutan. Komnas HAM berwenang menyelidik pelanggaran berat HAM, sedangkan penyidik dan

penuntut dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan penyelidikkan Komnas HAM (pasal 21-25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).

Tempat dan kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu di daerah

kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk DKI Jakarta, Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

2.9. Respection, Promotion, Protection, dan Fulfill HAM

Pengertian dari respection merupakan pertanggung jawaban atas

terlaksananya HAM, promotion merupakan pemajuan, protection merupakan perlindungan, dan fulfill merupakan pemenuhan. Maksudnya adalah tanggung

jawab dalam penegakkan HAM,kemajuan HAM, perlindungan terhadap HAM, serta pemenuhannya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

12 Azra Azyumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICC UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta,2000), hlm. 229 13 Riyadi Eko dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 307

12

Sehingga setiap individu mempunyai tanggungan yang sama dalam menjaga

HAMnya masing-masing. Karena itu pelanggaran HAM tidak hanya terjadi oleh negara kepada rakyatnya melainkan oleh rakyat kepada rakyat pula yang disebut sebagai pelanggaran secara horizontal.

13

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi,

tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat

dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan

umat Islam.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu

Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM

sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

3.2. Saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Disamping itu menghormati dan mejaga

HAM orang lain pun tak kalah penting agar kita tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM. Sehingga terciptalah masyarakat yang saling menghargai HAM sesamanya. Maka akan lahir peradaban yang damai dan harmonis.

Jadi di dalam melaksanakan HAM kita harus bisa menyelaraskan HAM

yang kita miliki dengan yang orang lain miliki.

14

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi, A. (2000). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.

Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Eko, R. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Majid, N. (2011). Islam dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Rosyada, D. (2000). Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan

Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Trianto, & Triwulan Tutik, T. (2007). Falsafah Negara dan Pendidikan

Kewarganegaraan. Jakarta: Prestasi Publisher.