Kelompok 7

Ketua : - M. Rahman K. (1217051043)

Anggota : - Muhaqiqin (1217051044)

- M.Juan Shaputera (1217051040)

- M.Shandy Putra (1217051041)

- Aprizal Arief (1217051009)

- Debby Pranata

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

(HAM)

kata “hak” merupakan unsur

normatif yang berfungsi sebagai

pedoman perilaku, melindungi

kebebasan, kekebalan serta

menjamin adanya peluang bagi

manusia dalam menjaga harkat

dan martabatnya

kata “asasi‟ berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh manusiasebagai fitrah, sehingga tak satupunmakhluk dapat mengintervensinyaapalagi mencabutnya.

Misalnya hak hidup sebagai hak paling dasar yang dimiliki manusia, sehingga taksatupun manusia ini memilikikewenangan untuk mencabut kehidupanmanusia yang lain.

Baharudin Lopa / Jan Materson:

Hak asasi manusia adalah hak-hakyang melekat pada setiapmanusia, yang tanpanyamanusia mustahil dapat hidupsebagai manusia

John Locke :Bahwa hak-hak asasi manusia

adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Ia memperinci hak asasi sebagai berikut: :

- hak hidup (the right to life);

- hak kemerdekaan (right to liberty);

- hak milik (right to property).

Franklin. D. Roosevelt:The four freedoms) :

bebas untuk berbicara (freedom of speech);

bebas dalam memeluk agama (freedom of religion);

bebas dari rasa takut (freedom of fear)

bebas terhadap suatu keinginan/kehendak (freedom of from want).

Tilaar:

Ham adalah hak-hak yang melekatpada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hiduplayak sebagai manusia. Haktersebut diperoleh bersama dengankelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan HAM

1. Hak asasi manusia pada dasarnyabersifat umum atau universal, karenadiyakini bahwa beberapa hak yangdimiliki manusia tidak memandangbangsa, ras, atau jenis kelamin.

2. Dasar dari hak asasi manusia adalahbahwa manusia harus memperolehkesempatan untuk berkembang sesuaidengan bakat dan cita-citanya.

Hak asasi manusia juga bersifatsupralegal, artinya tidak tergantungpada negara atau undang-undangdasar, dan kekuasaan pemerintahan.

UU No. 39/1999tentang hak asasi manusia

Mendefinisikan hak asasi manusia

sebagai seperangkat hak yang

melekat pada hakikat keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan

YME.

Pengertian HAM

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang

bersifat kodrati danfundamental sebagai suatuanugerah Tuhan yang harus

dihormati, dijaga, dandilindungi oleh setiap individu,

masyarakat, atau negara

The Universal Declaration of Human Rights

Piagam PBB lahir pada tanggal 10 Desember 1948, diJenewa

1. Menyangkut hak-hak politik dan yuridis.

2. Menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia.

3. Menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

The Universal Declaration of Human Rights1. Hak untuk hidup

2. Kemerdekaan dan keamanan badan

3. Hak untuk diakui kepribadian menurut hukum

4. Hak memperoleh perlakuan yang sama

5. Hak mendapat jaminan hukum dlm perkara.

6. Hak untuk masuk dan keluar suatu negara

7. Hak untuk mendapat hak milik

8. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

9. Bebas memeluk agama

10. Bebas berkumpul/rapat

11. Hak jaminan sosial

12. Hak berdagang

13. Mendapat pendidikan

Tujuan HAM

(1) Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang

(2) Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat dan derajat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil

(3) Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain hukum internasional menjadi dapat dipelihara.

Pengatur HAM di Indonesia1. Pancasila sila keempat;

2. Pembukaan UUD 1945 (alinea 1);

3. Bab XA Pasal 28 A- J UUD 1945;

4. UU Nomor 39/1999 tentang HAM

5. UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM

KOMNAS HAM

Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Tujuan Komnas HAM 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan hak asasi manusia sesJuai denganPancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasimanusia guna berkembangnya pribadi manusiaIndonesia seutuhnya dan kemampuannyaberpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Wewenang Komnas HAM

Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian :Pengkajian dan penelitian berbagai instrument

internasiona, perundang-undangan , Studikepustakaan, studi lapangan, dan studibanding di negara lain mengenai hak asasimanusia; perlindungan, penegakan danpemajuan hak asasi manusia; Kerja samapengkajian dan penelitian dengan organisasi,lembaga atau pihak lainnya, baik tingkatnasional, regional, maupun internasionaldalam bidang hak asasi manusia.

Wewenang dalam bidang penyuluhanPenyebarluasan wawasan mengenai hak asasi

manusia kepada masyarakat Indonesia;

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;

Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3. Wewenang dalam pemantauan

Pengamatan pelaksanaan ham,Penyelidikan dan pemeriksaan terhadapperistiwa yang timbul dalam masyarakat ;pemanggilan kepada pihak pengadu ataukorban maupun pihak yang diadukan untukdimintai dan didengar keterangannya;Pemanggilan saksi untuk diminta dandidengar kesaksiannya, Peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yangdianggap perlu;

Wewenang dalam bidang mediasi

Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.