HAK ASASI BURUH KONSTRUKSIMakalah Ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah KewarganegaraanDosen: Dra. Haniah Hanafie, M.Si

Disusun Oleh:Arin Febriana Crysanty1111095000030Azkiya Banata1111095000006Citra Kenanga1111095000031Muhammad Solikhin1111095000010Nailul Izzah1111095000008

JURUSAN BIOLOGIFAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA2011Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta Allah SWT, atas rahmat dan inayah-Nya serta kehendak-Nya pula penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah hkepada pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Dra. Haniah Hanafie, M.Si. Sebagai salah satu syarat memenuhi nilai akademik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya. Dengan segala kekurangan dari makalah ini kami selaku penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan kedepannya agar lebih baik. Akhirulkallam, kami mengucapkan terima kasih.

Ciputat, 19 Desember 2011

Tim Penulis

1BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangManusia sebagai mahluk sosial dan mahluk individu selalu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kebutuhan yang muncul dan berkembang tidak selalu dapat dengan mudah dipenuhi, yang pada akhirnya individu tersebut akan berusaha dan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.Kondisi perekonomian saat ini sedang mengalami kelesuan, dimana hal itu sangat berpengaruh pada hampir semua sector usaha yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pekerja, pengusaha, dan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian menjadi titik lemah bagi para pencari kerja dalam upaya memenuhi hak-haknya yang berhadapan dengan para pengusaha sebagai majikan, sehingga pada kahirnya mereka hanya bisa menerima persyaratan-persyaratan dari majikan yang terkadang persyaratan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan cenderung merugikan para pekerja tersebut.Hal ini sebenarnya terjadi bukan hanya diakibatkan dari lemahnya puhak pekerja saja, namun ini juga sebagai akibat dari lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertugas melindungi kepentingan mereka, dan yang lebih parah lagi justru terkadang para pengawas dari pihak pemerintahan justru lebih berpihak pada pengusaha, sehingga semakin menambah lemah posisi para tenaga kerja.Dari uraian diatas timbullah ide untuk berusaha memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk makalah guna mengkaji hak-hak dan upaya perlindungan hukum bagi para buruh konstruksi, agar kelak buruh konstruksi memperoleh perlakuan yang lebih layak dan adil. Untuk itu penulis membuat makalah ini dengan judul: HAK ASASI BURUH KOSTRUKSI.

B. Rumusan Masalah Bagaimana penerapan hak-hak buruh konstruksi di dalam pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya?2C. TujuanTujuan dilakukannya penelitian ini adalah:a. Untuk mengetahui penerapan hak-hak buruh yang tertuang dalam pasal 5 dan 6 UU No. 13 tahun 2003.b. Untuk mengetahui penempatan kesehatan dan keselamatan kerja pada buruh sesuai pasal 85 UU No. 13 tahun 2003 dan penempatan hak mendapatkan rasa aman sesuai dengan pasal 29 UU No. 39.

3BAB IIISI

Kondisi hukum perburuhan yang ada di Indonesia sudah cukup baik, dimana hukum perburuhan atau hukum tenaga kerja sudah diatur dalam suatu perundangan ketenagakerjaan, sehingga sudah ada kepastian hukum bagi pekerja. Namun demikian, dalam pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan tersebut (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) belum dapat terlaksana dengan baik dalam penerapannya. Pekerja atau buruh merupakan tulang punggung dalam rekonstruksi pembangunan nasional. Menyadari pentingnya buruh seharusnya ada perlindungan dan hak-hak yang diterima oleh buruh.Para buruh konstruksi tersebut mempertahankan hak asasi nya untuk hidup seperti tercantum pada pasal 9 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.. Untuk meningkatkan taraf kehidupannya, buruh tersebut bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya standarisasi hak dan perlindungan dalam pekerjaan masih kurang di dapatkan oleh pekerja. Menurut narasumber yang kami temui di lapangan, menyatakan bahwa Tidak tersedianya fasilitas keselamatan dalam bekerja, seperti helm dan sepatu boots. Serta tidak disediakannya jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan untuk kecelakaan dalam bekerja.

4Hasil Wawancara:Tanya (T): Setau saya, dalam bekerja terdapat standarisasi keselamatan kerja seperti mendapatkan helm proyek, sepatu boots. Apakah bapak mendapatkan hal itu?Jawab (J): TidakT: Jadi, disini tidak ada fasilitas helm proyek?J: Tidak adaT: Lalu apakah bapak disediakan sepatu boots?J: TidakT: Bapak diharuskan menggunakan apa ketika bekerja?J: Tidak dikasih tau apa-apaT: Tidak diberi penyuluhan apapun?J: Paling dikasih pengarahan, langsung kerjaT: Apakah bapak mendapatkan jaminan kesehatan?J: TidakT: Bapak tidak pernah menanyakan mengapa tidak disediakan jaminan tersebut?J: Kurang tahu, saya belum pernah nanya-nanyaT: Saran saya, Bapak harus menuntut hak Bapak tersebut. Karena hak Bapakadalah mendapatkan jaminan keselamatan yang layak.J: IyaT: Bagaimana ketika ada yang jatuh atau tertimpa batu?J: Kalau ada yang jatuh hanya disuruh pulangT: Tidak diberi biaya rumah sakit?J: TidakT: Terimakasih kalau begitu atas waktunyaJ: Iya sama-sama

5BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh konstruksi masih kurang Tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam perbaikan kehidupan para buruh Renggangnya strata sosial antara buruh konstruksi dan pengusaha, sehingga adanya perbedaan nyata antar keduanya.

B. Saran Untuk mengatasi hal seperti ini, sebaiknya dilakukan pengaduan kepada Departemen Tenaga Kerja Nasional dan Komnas HAM. Agar para buruh konstruksi tersebut mendapatkan hak-hak nya.