Hak Akses Masyarakat
-
Upload
yopi-juliantara -
Category
Documents
-
view
21 -
download
0
description
Transcript of Hak Akses Masyarakat
HAK AKSES MASYARAKATUNTUK MENDAPAT PELAYANAN
PKRESECARA TEPAT WAKTU
Djamhoer MartaadisoebrataSub Bagian ObGinSos
FKUP/RSHSB a n d u n g
PRAWACANA
G1, 16 thn, aterm. SD tdk tamat, pekerjaan Buruh. PNC Dukun
Mules-2, keluar cairan Dukun
>24 jam blm lahir, gerakan anak (-) RUJUK
D/ G1, 16 thn, aterm in partu, CPD,IUFD, infeksi intrauterin
Th/ Stabilisasi + Embriotomi
Beberapa hari pasca salin, kencing tidak tertahan
D/ Akhir : P1, AH 0, 16 thn + fistula genitalia + PID kronik +
Infertilitas Sekunder.
KOMENTARHal ini tdk perlu terjadi bila ybs
mempunyai HAK AKSES utk mendapat :
Informasi yg benar ttg bahaya kehamilan remaja
Layanan KB agar bisa mencegah kehamilan remaja.
Layanan KIA sejak permulaan kehamilan
Layanan Rujukan pada saat Ibu dan Anak masih baik
Layanan tepat waktu di RSD
G2, 34 thn, AH 2, terkecil 5 thn PNC Pskms, teratur
Saran Dok/Bid : Ini merupakan kehamilan terakhir, kalau tdk,
GRT Pasutri SETUJU, rencana partus
di RSD diikuti MOW. Partus lancar, ttp MOW BATAL,
ok biaya tdk terjangkau.
40 hari pasca salin, pakai AKDR ASI ekslusif
Tahun ke 2, AKDR expulsi spontan Belum sempat berKB, terlambat
haid, HAMIL. D/ G4, 35 thn, AH 3, terkecil < 2
thn GRT + KTD
KOMENTAR Pasutri mempunyai pengertian yang
cukup tentang kespro PNC teratur, terbuka untuk
informasi, termotivasi MOW Kasus tragis ini terjadi ok ybs tdk
mempunyai HAK AKSES, utk mendapat pelayanan MOW sesuai
dengan kemampuannya ekonominya.
PERKEMBANGAN WAWASAN KESEHATAN REPRODUKSI
ICPD, Cairo, 1994Perubahan Paradigma
Perubahan Paradigma dalam masalah kependudukan dan pembangunan,
dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan
fertilitas/keluarga berencana, menjadi pendekatan yang terfokus kepada kesehatan reproduksi serta
hak reproduksi.
Definisi Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, bukan semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan dalam
semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta
fungsi dan prosesnya.
TERMASUK:Hak Asasi Reproduksi, yaitu semua
orang, laki-2 maupun perempuan, tanpa memandang kelas sosial, suku,
umur atau agama, mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara
bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan kelahiran
anak dan di mana akan melahirkan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PASCA ICPD, 1994
1. Pelayanan Kespro Esensial
(PKRE) KIBBL
KB KRR
ISR termasuk HIV/AIDSPRIORITAS UTAMA !!!
2. Pelayanan Kespro
Komprehensif(PKRK) PKRE
Menopause Onkologi Reproduksi
PKRE Bentuk pelkespro yang
merupakan HAK tiap anggota masyarakat, terutama
perempuan Terdiri dari 4 program, yang
saling terkait secara erat. Keberhasilan/kegagalan satu program, akan berpengaruh thd
program lain.
CONTOHBila KB berhasil, TFR turun, jumlah bumil <<<, GRT + KTD <<<, proses kehamilan, persalinan, nifas lebih
aman, biaya lebih murah.Semuanya bisa berjalan lancar, bila semua perempuan mempunyai HAK AKSES, utk mendapat informasi dan pelayanan KB yang benar, sehingga
PUS akan terhindar dari kemelut “EMPAT TERLALU”
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJAMASALAH UTAMA
Kehamilan Remaja KTD
PMS, termasuk HIV/AIDS Kekerasan Seksual
PARADIGMA BARU PKRE Mengutamakan Kepentingan Klien dgn memperhatikan Hak
Reproduksi, Kesetaraan dan Keadilan Jender.
Pendekatan Siklus Kehidupan (life cycle approach)
Memperluas Pelayanan Kespro secara Proaktif
Meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat melalui Pelayanan
Kespro berkualitasDalam penerapannya, harus
disesuaikan dengan kebutuhan setempat, termasuk unsur
sosbud.
Pemberian HAK ini :1. Menggambarkan Niat, Sikap
dan Perilaku yg Etis, dan Adil(Justice) dari Pemerintah.
2. Merupakan salah satu ciri Profesi Dokter, yg t.d.
Beneficence, Non Malficence, Autonomy dan Justice.
PERHATIAN !!!Paradigma Baru PKRE sesuai
dengan pola pikir ObGinSos, yang mempunyai dua pola
kerja, yaitu :1. SKALA MAKRO2. SKALA MIKRO
SKALA MAKRO Sasaran : Komuniti
Falsafah : Hospital Without a Wall (Proaktif)
Life cycle approach Memberikan PelKespro bermutu
bagi semua Bekerja sama lintas sektoral
SKALA MIKRO Sasaran : Individu (Klien)
Pendekatan : Biopsikososial Bentuk pelayanan : Utuh,
Paripurna, Berkualitas Tujuan : menjawab kebutuhan
kesehatan fisik, mental, sosial, sesuai definisi Kespro.
Data AKI, BERVARIASI Nasional 228/100 000kh
Puskemas 119-151/100 000kh Jatim < 100/100 000kh
Yogyakarta 94/100 000kh Jabar Unreliable
PKRE, dilihat dari segi wawasan maupun kebijakannya sdh baik,
MENGAPA BELUM BERHASIL ???
FAKTOR-2 YG BERPENGARUH BURUK THD KONDISI
KESPRO
MULTIFAKTOR Demografi : terlalu banyak PUS
Geografi : banyak daerah terpencil Karakteristik Bumil : anemi, gizi
kurang, GRT, KTD. Sistem pelayanan : jumlah, mutu,
penyebaran masih kurang Kebijakan : kurang mendukung
HAK AKSES
HAK AKSESHistoris
Saat KB dimulai, ada sekelompok perempuan tdk ingin hamil,
tetapi tdk menggunakan kontrasepsi, ok tdk tersedia/tdk
mampu
UNMET NEED
Pengertian SekarangUnmet Need
= Kebutuhan yang tidak terpenuhi
Yg dibutuhkan bukan hanya kontrasepsi saja, tetapi semua PelKespro, termasuk PKRE dan
PKRK
POKOK BAHASAN HAK AKSES
Unmet Need terjadi ok mereka tidak mempunyai HAK AKSES
1. HAK AKSES ???2. Apa kewajiban Pihak Lain agar
hak tsb terpenuhi ???3. Siapa Pihak Lain itu ???
4. Adakah dampak negatif dari HAK AKSES itu ???
Tiga dasar hukum Hak Akses1. Pembukaan UUD RI thn 45, ttg
pembangunan bidang kesehatan utk setiap orang.
2. Definisi kespro dgn hak asasi reproduksinya (ICPD)
3. Kebijakan Pemerintah ttg PKRE dan PKRK
Pendukung Hak Askes lainnya :1. Salah satu misi MPS :
meningkatkan akses masyarakat thd pelayanan
berkualitas2. Tujuan umum PKBRS :
meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas.
Arti Hakiki Hak AksesTerpenuhinya kebutuhan secara
tepat waktu, baik fisik, mental maupun sosial.
Hal ini merupakan tantangan besar bagi para petugas
kespro, termasuk SpOG, DU dan Bidan.
Kebutuhan apa yg mereka perlukan melalui Hak Akses ini
???1. INFORMASI YANG BENAR
2. PELAYANAN YANG BAIK DAN MEMUASKAN
INFORMASI YANG BENARPERHATIAN !!!
Kespro itu sangat luas, masyarakat belum tentu mampu menyerapnya dan tahu apa yang
mereka butuhkan. Ok itu kita harus bijaksana/sabar melalui
pendekatan “life cycle approach”
ContohREMAJAInformasi yg dibutuhkan :
Kesehatan Umum, termasuk kespro, seperti haid, seksual, hamil sehingga mereka bisa menjaga diri dari hubungan
seksual di luar nikah, KTD dan PMS, termasuk HIV/AIDS
PASANGAN USIA SUBUR (PUS) Mereka yang boleh hamilInformasi yang dibutuhkan :Maternity Care (PNC, IPC, PPC) ,
agar proses reproduksi berjalan aman dan bersih, serta
luarannya baik dan selamat
Mereka yang belum boleh hamil dahulu
Informasi yang dibutuhkanMKET, dalam rangka
menjarangkan kehamilan dan mencegah KDT dan GRT
Mereka yang tidak boleh hamil lagi
Informasi yang diperlukanKONTAP, MOW /MOP, dalam rangka membatasi kehamilan.
Mengingat KONTAP tdk sepopuler MKET, cara konseling dan
advokasinya harus bijaksana.
Kendala terhadap Hak Akses1. Ketidaktahuan (Knowledge)
2. Ketidakmauan (Attitude)3. Ketidakmampuan (Poverty)
4. Ketidakterjangkauan (Geography)
PELKESPRO YANG BAIK Pelayanan berjenjang =Skala Makro
Tingkat Desa = Polindes Tingkat Puskesmas = PONED
Tingkat Rujukan Primer = PONEKDidukung dgn pelayanan khusus
seperti SPR dan SR
KOMPETENSI MANAJERIAL
Pelayanan Holistik/Humanistis = Skala Mikro
Merupakan gabungan CURE dan CARE yang seimbang, sehingga
masyarakat merasa puas, nyaman dan percaya diri.
MERUPAKAN CIRI DOKTER PROFESIONAL
KONPETENSI KLINIK + ETIK
PIHAK-2 PENDUKUNG HAK AKSES
Pengambil Kebijakan Normatif (Pusat / Daerah), berupa
“Political Will” dan “Alokasi Dana”
Pengambil Kebijakan Teknis/Operasional (DinKes,
BKKBN), berupa program kerja.
Pelaksana Operasional (SpOG, DU, Bidan), berupa kinerja yang
berkualitas. Pakar Kesehatan Reproduksi (Pusat
Pendidikan, Organisasi Profesi, termasuk HOGSI), berupa
advokasi/konseling kepada pengambil kebijakan, mengenai masalah yang sangat relevan, sebagai hasil kajian
terarah.
LSM dll, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan
masing-2.BERITA GEMBIRA MUTAKHIR !!!
DepKes dan BKKBN sepakat untuk mengaktifkan kembali PKBRS, khususnya KB Pasca
Salin, Pasca Keguguran, termasuk HAK AKSES.
HAK AKSESADAKAH DAMPAK NEGATIFNYA ?Hak asasi reproduksi perempuan
adalah hasil pola pikir Barat yang sekuler, praktis, pragmatis
dan pengagum HAM.Kita harus hati-2 dalam
mengiterpretasi dan melaksanakannya.
CONTOH1. Tiap perempuan berhak untuk menentukan jenis kontrasepsi yang
diinginkannya. Kalau hak ini diartikan tanpa perlu dibicarakan dengan suaminya, BISA
TIMBUL MASALAH.Walaupun kesetaran jender sangat
dianjurkan, tetapi budaya musyawarah, tetap lebih Bijaksana.
2. Dalam kasus KTD, Barat memilih upaya pragmatis
dengan menganjurkan Safe Abortion, dibandingkan mencegah “Unwanted
Pregnancy”Budaya kita, menganjurkan pendekatan Normatif, melalui penggunaan KB yang benar.
3. Untuk menghindarkan Kehamilan Remaja, Barat
menganjurkan penggunaan kontrasepsi kepada remaja
yang membutuhkannya.Kita menyarankan hubungan
seksual dalam hukum perkawinan.
HARUS DIAKUI BAHWA PENDEKATAN
PRAKTIS/PRAGMATIS LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN, TETAPI DILIHAT DARI NORMA, DAPAT
MENIMBULKAN EROSI BUDAYA DAN AGAMA.
KESIMPULAN
1. PKRE, masih merupakan masalah besar bagi negara
kita.2. Kegagalan PKRE, akan berdampak buruk terhadap
kondisi kesehatan reproduksi.3. Keberhasilan PKRE, sangat
tergantung kepada kerjasama antar Stakehoder, termasuk
penentuan Hak Akses.
4. Dalam melaksanaan Hak Akses, harus hati-2 agar tidak
menimbulkan erosi Budaya/Agama.
5. Petugas kesehatan reproduksi, termasuk HOGSI, harus mau
dan mampu mendukung program pemerintah, termasuk
PKRE.