GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR … · 2018-11-23 · GUGATAN PENGHAPUSAN...
Transcript of GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR … · 2018-11-23 · GUGATAN PENGHAPUSAN...
GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK ATAS DASAR
TIDAK DIGUNAKAN DALAM PERDAGANGAN (NON USE)
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Disusun oleh
Roby Sanjaya
NIM 1112048000041
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
P R O G R A M S T U D I ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1437 H / 2016 M
v
ABSTRAK
Roby Sanjaya. NIM 1112048000041. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek
Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (NonUse) (Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) Kosentrasi Hukum Bisnis
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jarata, 1437 H/ 2016 M. + halaman +lampiran.
Skripsi ini membahas tentang gugatan penghapusan pendaftaran merek atas
dasar merek tidak digunakan dalam perdagangan sebagai bagian dari pelaksanaan
ketentuan Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek. Undang-undang telah membolehkan penghapusan merek yang sudah terdaftar
dengan alasan Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir,
akan tetapi untuk membuktikan suatu merek tidak digunakan dalam perdagangan sulit
sekali perlu adanya interpretasi yang konkret agar benar-benar dapat membuktikan
suatu merek yang sudah terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan. Kekeliruan
dalam memutuskan merek tidak digunakan dalam perdagangan maka akan berdampak
ketidakadilan bagi pemilik merek terdaftar. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui
interpretasi merek tidak digunakan dalam perdagangan dan dasar dari pertimbangan
Hakim terhadap penghapusan pendaftaran Merek IKEA milik Inter Ikea Syetem B.V
atas gugatan PT. Ratania Khatulistiwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264
K/Pdt.Sus-HKI/2015.
Tulisan ini dibuat berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum jelas memberikan
ketentuan mengenai penghapusan pendaftaran merek akibat merek tidak digunakan
dalam perdagangan (non use) dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini
tidak memberikan pertimbangan secara menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada
dalam persidangan sehingga dapat disimpulkan hakim telah salah dalam memutuskan
perkara ini.
Kata Kunci : Gugatan, Penghapusan Merek, Hak Kekayaan Intelektual
Pembimbing : Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si
Dartar Pustaka : Tahun 1993 s.d 2015
vi
KATA PENGANTAR
حيم حمن الره الره بسم للاه
Assalamualaikum Wr.Wb.
Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan
nikmat dari Nyalah skripsi Penulis dengan judul “Gugatan Penghapusan Merek Atas
Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (Non Use) (Analis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)” dapat terselesaikan dengan baik.
Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarga dan sahabat.
Tidak mudah bagi penulis untuk membuat karya seperti ini dikarenakan
berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun hal ini penulis jadikan sebagai motivasi
rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Selesainya penelitian ini tidak terlepas
dari elaborasi keilmuan yang penulis dapatkan dari kontribusi banyak pihak. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan setulus hati ucapan
terimakasih kepada :
1. Dr. H. Asep Saepudin Djahar, MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
vii
2. Dr. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum
dan Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan arahan berupa saran dan
masukan terhadap kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia
menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran, arahan,
masukan, dan bimbingan terhadap proses penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum, dan yang telah memberikan ilmu
pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga Ilmu yang
diajarkan dapat bermanfaat bagi penulis baik di dalam kampus, maupun ketika
telah lulus.
5. Kedua Orang Tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, Bapak Japar
Hairudin dan Ibu Nurhasanah yang merupakan kedua orang tua yang selalu
mendoakan, mencintai, memberi dukungan baik moril maupun materil kepada
Penulis serta menjadi motivasi Penulis sekaligus menjadi inspirasi dalam
kehidupan Penulis.
6. Kawan-kawan seangkatan Ilmu Hukum 2012 yang selalu kompak dalam
mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi.
viii
7. Pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni Bapak Supanto SH, MH yang telah
memberikan penjelasan kasus ini serta berbagai ilmu pengetahuan dan saran dalam
proses penyelesaian skripsi penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang
tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah SWT
memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).
Akhir kata penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan
yang bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi
referensi untuk adik-adik kelas dan bermanfaat untuk setiap pembaca.
Wassalamualikum Wr. Wb.
Jakarta, 12 Oktober 2016
Roby Sanjaya
ix
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iv
ABSTRAK ........................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ......................................................................... 8
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah ................................................. 9
D. Tujuan dan manfaat Penelitian ........................................................ 9
E. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 10
F. Kajian (review) Studi Terdahulu .................................................... 11
G. Metode Penelitian .......................................................................... 13
H. Sistematika Penulisan .................................................................... 16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
A. Pokok-pokok Tentang merek ........................................................ 20
1. Merek sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual............... 20
x
2. Pengertian merek ....................................................................... 22
3. Fungsi merek ............................................................................. 26
B. Administrasi Merek ....................................................................... 28
1. Jangka Waktu Perlindungan Merek .......................................... 34
2. Itikad Baik Pendaftaran Merek ................................................. 35
C. Konvensi Internasional di Bidang Merek ...................................... 39
1. Konvensi Paris .......................................................................... 39
2. Perjanjian Madrid ...................................................................... 41
3. TRIPs-WTO .............................................................................. 42
BAB III GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DAN
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
A. Penghapusan Pendaftaran Merek ................................................... 44
B. Tinjauan Merek Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan
(Non Use) ....................................................................................... 48
C. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek .................................... 51
D. Perlindungan Hukum Merek Terkanal .......................................... 55
xi
BAB IV ANALISIS KASUS PENGHAPUSAN MEREK IKEA MILIK INTER
IKEA SYSTEM B.V ATAS GUGATAN PT. RATANIA
KHATULISTIWA
A. Kasus Posisi ................................................................................... 61
B. Profil Inter IKEA System B.V. dan PT.Ratania Khatulistiwa ....... 67
C. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat Hukum
Penghapusan Merek IKEA Milik Inter Ikea System B.V
Pada Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ............................ 71
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 84
B. Saran- saran ................................................................................. 85
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 86
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perundang-undangan tentang Merek sudah dimulai dari Statute of Pharma
yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa
pisau, pedang atau barang dari tembaga lainnya. Pada zaman modern, simbol ini
akan membantu untuk menunjukan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan
komersil yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam
pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai nama usaha
(business name), nama perusahaan (company name), cap (brand), merek
(trademark),serta kemasan dagang (trade-dress).1
Pada awalnya merek merupakan sebuah tanda agar konsumen dapat
membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Dengan merek
konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhknnya dan dengan cepat
dapat menentukan apa yang akan dibelinya. Pada perkembangannya peran merek
berubah. Merek bukan sekedar tanda, melainkan gaya hidup.2 Merek juga
merupakan identitas dari sebuah produk, terkadang konsumen mengenal sebuah
barang dari merek yang diketahuinya. Merek juga merupakan pencitraan dari
1 Rahmi Jened Parinduri Nasution, Interface Hukum dan Persaingan Usaha, ( Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2013), h.203
2 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 94
2
sebuah kualitas produksi, untuk itulah setiap pengusaha menginginkan mereknya
tidak disalahgunakan oleh pihak lain.3
Nama merek yang tepat memberikan sejumah manfaat bagi pemilik merek
dan konsumen. Bagi pemilik merek, manfaat yang diperoleh meliputi identifikasi
produk (pembelian ulang dan loyalitas membantu aktifitas promosi), familiaritas
merek (mempermudah dan memperlancar peluncuran produk baru), dan
diferensiasi potensi penerapan premium pricing). Sementara bagi konsumen,
manfaat merek antara lain identifikasi (menekan biaya pencarian), jaminan
kualitas (menekan biaya perceived risk) dan asosiasi merek (menekan risiko sosial
dan psikologi).4
Menurut Susanto A.B, merek selain digunakan sebagai nama atau simbol
pada objek barang/jasa juga digunakan sebagai sarana promosi. Tanpa merek
pengusaha tidak dapat mempromosikan barang/jasanya kepada masyarakat luas
dan maksimal. Selain itu merek juga dapat mencegah orang berbuat curang dan
bersaing secara tidak sehat. Meskipun persaingan dalam dunia usaha adalah hal
biasa, namun merek dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan
pihak lain.
Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Merek
merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat
3 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 141
4 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 37
3
exclusive dan monopoli yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan
orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.5 Konsep
bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi sesuai dengan
yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo bahwa hak itu adalah
kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah
tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.6
Dasar hukum mengenai hak atas suatu merek terdapat dalam Pasal 3
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi : “Hak atas
Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain
untuk menggunakannya”. Dengan dasar hukum ini maka hak tersebut dapat
dipertahankan terhadap siapapun. Untuk mendapatkan hak atas merek harus
mendaftarkan mereknya pada Direktoral Jendral HKI.
Di Indonesia mengenai pendaftaran merek menganut sistem konstitutif
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Dalam sistem ini menganut bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan
berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah
mutlak untuk terjadinya hak atas merek.
5 Agung Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek Terkenal, Jurnal Mimbar Hukum Universitas
Gajah Mada, Vol 22 Nomor2 (Yogyakarta: 2010), h. 252
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 41
4
Prinsip-prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan
pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (good faith) dari pendaftar.
Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan
mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI
di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana
secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang
didaftar atas dasar itikad tidak baik.7 Jika seseorang mencoba mendaftarkan
sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan
milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan.8
Pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu
“Pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau
keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang
dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/jasa sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.”
Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, masih dapat
dimintakan penghapusan pendaftaran merek tersebut. Penghapusan pendaftaran
merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas tindakan Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik
7 O.C Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Alumni, 2008), h.14
8 Tim Lindsey, dkk, ed., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, ( Bandung: P.T.
Alumni, 2005), h. 144
5
merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan pendaftaran
merek yang diajukan oleh pihak ketiga.
Penghapusan pendaftaran merek atas tindakan Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual atau berdasarkan gugatan pihak ketiga menurut Pasal 61
ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 2001 dapat
dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
terakhir; atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai
dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk
pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.
Persyaratan penghapusan merek berdasarkan pasal 61 ayat 2 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek bahwa merek tidak digunakan (non use)
selama 3 tahun berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
terakhir dalam perdagangan barang dan atau jasa. Permasalahan yang terjadi
bahwa pasal tersebut tidak secara jelas menentukan merek tidak dipakai sejak
tanggal pendaftaran dan atau pemakaian terakhir. Diperlukan interpretasi untuk
membuktikan suatu merek tidak digunakan sejak tanggal pendaftaran dan atau
pemakaian terakhir agar tidak ada pihak yang bertikad tidak baik dalam
penggunaan merek untuk merugikan konsumen maupun menyesatkan pihak lain.
Terdapat kasus penghapusan merek IKEA milik Inter IKEA Sistem B.V oleh
Pengadilan Niaga terhadap gugatan yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa.
Kasus ini terjadi atas penyelidikan PT. Ratania Khatulistiwa bahwa Inter IKEA
6
System B.V sejak tanggal pendaftaran merek tidak pernah menjual dan/atau tidak
pernah mengedarkan barang-barang dengan merek “IKEA” di toko-toko furniture
di seluruh wilayah Indonesia dan Inter IKEA System B.V juga tidak memiliki atau
tidak membuka store (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk
dengan merek “IKEA”. Hal ini membuktikan bahwa merek “IKEA” tidak
digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di
Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.
Hal tersebut menjadi alasan PT. Ratania Khatulistiwa melakukan gugatan ke
pengadilan untuk penghapusan pendaftaran merek IKEA dalam Pasal 61 ayat (2)
huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang
berunyi:
“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat
dilakukan jika :
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan
barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali
apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian
Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”.
Maksud PT. Ratania Khatulistiwa mencoba menghapus merek IKEA milik
Inter Ikea System B.V. dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah ingin
menggunakan merek IKEA sebagai merek dagangannya, sebab PT. Ranatia
Khatulistiwa mengetahui merek IKEA adalah milik Inter Ikea System yang sudah
terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:
7
a. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27
Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20
b. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09
Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21.
Apabila dilihat dari kasus tersebut terdapat kesamaan merek IKEA antara
milik Inter Ikea System dengan PT. Ratania Khatulistiwa. Perlindungan hukum
terhadap Merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya
adalah, bahwa hak atas Merek tersebut timbul karena pendaftarannya (first to
file).9 Kasus tersebut terlihat bahwa pendaftar pertama merek IKEA adalah Inter
Ikea System, dapat diduga pendaftaran merek IKEA yang dilakukan oleh PT.
Ratania Khatulistiwa sebagai pendaftaran merek yang beritikad tidak baik karena
bermaksud membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek IKEA miik
Inter Ikea System B.V demi kepentingan usahanya.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk
skripsi berjudul “Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar merek
tidak digunakan dalam perdagangan (non use) (Analisis Putusan Nomor 264
K/Pdt.Sus-HKI/2015)”.
9 Cita Citrawinda Priapantja, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, (Bogor: Biro
Oktroi Rooseno, 2000), h. 4
8
B. Identifikasi Masalah
Indentifikasi masalah berisikan uraian yang terkait dengan segala masalah
yang sedang diteliti. Identifikasi adalah kegiatan mendata segala hal yang terkait
dengan tema penelitian.10 Terdapat beberapa permasalah yang penulis temui dari
penulisan skripsi ini, yaitu:
1. Merek tidak digunakan (non use).
2. Itikad tidak baik pendaftar merek
3. Perlindungan terhadap merek terkenal.
4. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penghapusan merek
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Pembahasan mengenai merek begitu sangat luas untuk dibahas. Agar
pembahasan mengenai masalah yang penulis buat tidak melebar sehingga
mengakibatkan ketidak jelasan fokus masalah, maka dalam penelitian skripsi
ini penulis akan membatasi pembahasan mengenai gugatan penghapusan
pendaftaran merek atas dasar merek tidak digunakan dalam perdagangan
dengan menganalisis putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) dan akibat
hukum terhadap putusan tersebut.
10 Supriyadi Ahmad dkk, ed. Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakrta, Jakarta 2012
9
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah
peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana menginterpretasikan merek tidak digunakan (non use) pada
kegiatan perdagangan barang dan jasa?
b. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat Hukum Terhadap
Penghapusan Merek IKEA Milik Inter Ikea System B.V Pada Putusan
Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui merek yang tidak digunakan (non use) dalam
perdagangan barang dan jasa
b. Untuk mengetahui pihak beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek
c. Untuk mengetahui perlindungan merek terkenal di Indonesia
d. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Majelis Hakim dan akibat putusan
hakim dalam perkaran Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai
penghapusan merek IKEA
2. Manfaat dari Penelitian ini adalah:
a. Manfaat Teoritis
1) Hasil Penelitian ini, secara umum bertujuan untuk menambah
pengetahuan dan wawasan keilmuwan hukum bisnis khusus pada
10
permasalahan gugatan penghapusan merek atas dasar merek tidak
digunakan (non use).
2) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan
baru dan terpenuhinya kepastian hukum.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan menjadi masukan sebagai
berikut:
1) Diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam
mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung berjalannya
penyelesaian permasalahan penghapusan merek.
2) Diharapkan dapat memberi menjadi referensi berharga bagi kasus-kasus
merek serupa di masa yang akan datang.
E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam
rangka menjelaskan variable yang diteliti. Di dalam penelitian hukum, kerangka
pemikiran merupakan usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-
pengertian hukum.
Kegunaannya tidak saja terbatas pada penyusunan kerangka konsepsionil
saja, akan tetapi pada usaha untuk merumuskan definisi-definisi operasional diluar
peraturan perundang-undangan.11 Dalam pembahasan konseptual pada skripsi ini,
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-
Press, 2006), hal.143
11
akan diuraikan beberapa konsep-konsep terkait beberapa istilah yang akan sering
digunakan dalam penelitian skripsi ini:
1. Penghapusan merek atas dasar merek tidak digunakan
2. Itikad tidak baik
3. Perlindungan merek terkenal
4. Akibat hukum terhadap penghapusan merek oleh Pengadilan
F. Kajian (review) Studi Terdahulu
Kajian (review) studi terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan
dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Kajian (review) studi terdahulu ini juga
sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.
Penulis akan mencoba menyertakan beberapa dari penelitian-penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang penulis buat sebagai perbandingan
tinjauan kajian materi yang akan dibahas, berikut beberapa penelitian terdahulu
yang pernah dibuat berupa buku, skripsi dan jurnal akan penulis paparkan sebagai
berikut:
12
No Nama Nama Penulis/ Judul
Skripsi, Jurnal/ Tahun
Substansi Perbedaan dengan Penulis
1 Rahmi Janed/ Hukum
Merek Trandmark:
Dalam Era Global dan
Integrasi Global/ Buku
ini dibuat Tahun 2015
Buku ini mengkaji dan
menganalis berbagai pe-
ngembangan perbaikan
dan pengayaan, baik dari
segi teori maupun praktik
hukum, termasuk muncul-
nya berbagai kasus perlin-
dungan merek.
pengembangan,perbaikass
Penulis meneliti tentang
Gugatan Penghapusan
pendaftaran merek atas
dasar merek tidak
digunakan (non use).
2 Febyo Hartanto/ Perlindungan
Hukum Terhadap Merek Da-
gang Asing di Indone-sia/
(Analisis Putusan Pengadilan
Niaga Nomor:69/PDT.SUS/
Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Fakultas Syaiah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jaka-
Skripsi ini membahas
mengenai perlindungan
merek asing di Indonesia
serta dampak pelangga-
ran merek asing ini
terhadap perkembangan
investasi asing di Indone-
sia.
Penulis meneliti tentang
penghapusan merek IKEA
Terhadap gugatan yang
dilakukan oleh PT. Ratania
Khatulistiwa serta dampak
dari penghapusan merek di
Indonesia.
13
rta 2015.
3 Afwan Rosmi Fikriyuddin/
Tindakan Passing Off
Terhadap Hak Merek dan Jasa
dan Akibat Hukumnya/
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatulah
Jakarta 2015.
Skripsi ini mengkaji
mengenai pengaturan
Passing Off terhadap hak
atas merek yang belum
diatur secara jelas dalam
UU Merek sehingga tidak
ada kepastian dalam
penegakan passing off.
Serta akibat hukum dari
tindakan passing off.
Penulis lebih memfokuskan
mengkaji mengenai pengha-
pusan merek IKEA atas
gugatan PT. Ratania
Khatulistiwa yang mengindi
kasikan perbuatan itikad
tidak baik untuk dapat
memakai merek ikea dalam
kegiatan usaha dagangnya.
G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempelajari suatu hal atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.12 Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dan
pendekatan kasus (case approach). Pada penelitian hukum normatif yakni
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
ed.1, (Jakarta:Raja Grafindo,2006), h. 12
14
penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute
approach) yakni dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek, dan pada penelitian pendekatan kasus (case approach)
yakni mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan
dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus
yakni pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
2. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan
menggunakan cara penelelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu
metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku-buku
peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang
berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpukan oleh penulis
dalam menyusun skripsi ini berupa data:
a. Primer
Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesai Tahun 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek, Kitab Undang-undang Acara Perdata dan Perundang-
unadangan lain yang terkait dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264
K/Pdt.Sus-HKI/2015.
15
b. Sekunder
Sedangkan sumber data sekunder penulisan ini menelaahnya dari
buku-buku atau literatur kepustakaan, artikel-artikel maupun catatan yang
berkaitan dengan judul skripsi ini dan situs-situs di internet yang terkait
dengan penelitian ini.
c. Field Risearch
Yakni dengan mendatangi objek yang diteliti untuk mencari data-data
yang berkaitan dengan Penghapusan merek yang mana hal ini menggunakan
langkah-langkah untuk memperoleh informasi di lapangan dengan melalui
tekni, Wawancara, yaitu mencari informasi dan data-data melalui wawancara
secara langsung.
3. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode data analisis kualitatif yang bersifat
deskriptif. Analisis kualitatif ini berarti bahwa data yang bersangkutan yang
dikumpulkan terkait dengan objek penelitian ini akan dihimpun, diolah, dan
dianalisis lalu akan dikonstruksikan.
4. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
16
perundang-undangan, dan putusan hakim.13 Dalam penelitian ini yang
termasuk dalam bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomo15
Tahun 2001 Tentang Merek, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Paris
Conventions, Agreement on Trade Related Aspects of Inteectual Property
Right (TRIP’s).
b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, Bahan non-hukum yaitu
bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan
hukm primer dan sekunder, misalnya: Ensiklopedia, surat kabar, kamus
Bahasa dan Website resmi dalam internet.14
5. Analisa Data
Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
maupun bahan non-hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa,
sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan
secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari satu permasalahan yang bersifat
umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. 15
13 Peter Mahmud Marzuki, Peneitian Hukum. Cet.VI (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Sinar Grafika ,2010), h. 106
15 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodoogi penelitian Hukum Normatif. Cet -II,(Malang :
Bayumedia Publishing, 2006), h. 393.
17
Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap
bahan hukum dengan melakukan analisis secara kritis dan mendalam mengenai
Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar Merek Tidak digunakan
(Non Use) Dalam Perdagangan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
264 K/Pdt.Sus-HKI/2015).
H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk Penulisan Skripsi
Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012” dengan
sistematika yang terbagi lima dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas
beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cangkupan
permaslahan yang diteliti. Adapun urutan masing- masing bab dan tata letak
masing-masing bab serta pokok pembahasan masing- masing bab adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab awal memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah,
Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian,
Kerangka Pemikiran, Kajian (review) Studi Terdahulu, Metode
Penelitian, Sistematika Penulisan.
18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
Pada bab ini penulis akan membahas A. Pokok-pokok Tentang merek
Merek sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian
merek, Fungsi merek B. Pendaftaran Merek, Jangka Waktu
Perlindungan Merek, Itikad Baik Pendaftaran Merek, Pengalihan
Merek Melalui Lisensi, Lisensi Merek, Pengaturan Lisensi Merek, C.
Konvensi Internasional di Bidang Merek, Konvensi Paris, Perjanjia
Madrid, TRIPs-WTO
BAB III GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DAN
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Penghapusan
Pendaftaran Merek, Tinjauan Merek Tidak Digunakan Dalam Kegiatan
Perdagangan (Non Use) Gugatan Penghapusan Merek, Perlindungan
Merek Terkanal.
BAB IV ANALISIS KASUS PENGHAPUSAN MEREK IKEA MILIK
INTER IKEA SYSTEM B.V ATAS GUGATAN PT. RATANIA
KHATILISTIWA
Pada bab ini penulis akan membahas mengenai, Kasus Posisi, Profil
Inter IKEA System B.V dan PT. Ratania Khatulistiwa, Analisis
Putusan Majelis Hakim dan Akibat Hukum Penghapusan Merek IKEA
19
Milik Inter Ikea System B.V Pada Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-
HKI/2015.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi Kesimpluan dan Saran. Bab ini merupakan bab
terkhir dari penulisan skripsi, untuk itu penulis menarik beberapa
kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menengahkan
beberapa saran yang dianggap perlu.
20
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
A. Pokok Pokok Tentang Merek
1. Merek Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights
merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia
secara ekonomis.1 Hasil kreativitas intelektual manusia ini dapat berupa
aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industry, kesusastraan dan seni yang
kesemuanya itu mendapatkan perlidungan hukum.
Dilihat dari perwujudannya, HKI dikelompokan sebagai hak milik
perorangan yang sifatnya tidak berwujud (immaterial). Hukum HKI merupakan
fenomena yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk
melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI
memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah
kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang
menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.2
Hak kekayaan intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan atau rezim
yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi.
1 Sudaryat, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Oase Media, 2010), h. 15
2 Ahmad M. Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia
Dagang, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 24.
21
Pada pasal 1 dan 2 TRIPs, disebutkan bahwa Hak Kekayaan intelektual terdiri
dari:
1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti karya seni,
musik, litelatur, drama, film, tari, fotografi, dan program komputer;
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Indikasi Geografis;
5. Paten dan Paten Sederhana;
6. Desain Rangkaian Elektronik Terpadu, Pelaku Topografi, Sirkuit Terpadu;
7. Rahasia Dagang dan Test Data;
8. Varietas Tanaman Baru.
Dari pernyataan di atas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan
dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk
dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan,
untuk diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya
intelektualitas seseorang.3
Hak Kekayaan Intelektual juga melindungi merek (sebagai contoh nama
dan/atau symbol yang digunakan oleh sebuah perusahaan), yang telah
dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan
menempatkannya dalam pasar. Jika orang lain menggunakan merek tersebut, ini
3 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: PT. Alumni, 2009),
h.31
22
berarti bahwa perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersangkutan
dapat menderita kerugian. Hukum HKI mengizinkan perusahaan untuk
menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.4
2. Pengertian Merek
Berbicara mengenai merek maka tentu kita harus mengetahui terlebih
dahulu pengertian merek agar kita dapat berpegang pada pengertian yang sama
dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak
mendekati sasaran yang hendak dicapai.
Secara etimologi, istilah Merek berasal dari Bahasa Belanda (merk).
Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang
diperdagangkan oleh suatu perusahaan.5 Pengertian Merek sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:
“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of
services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable
of constituting a trademark.Suchs signs, in particular words including personal
names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as
well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as
trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the
relevant goods or services, members may make registrability depend on
distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of
registration, that signs be visually perceptible”
Terjemahnya adalah Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa
lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha
lain, dapat menjadi merek dagang.
4 Tim Lindsey, dkk, ed., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, ( Bandung: P.T.
Alumni, 2005), h. 2
5 Pipin Syarifin dan Dede Jubaidah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 166
23
Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari
nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna
dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat
membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota
dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang
diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan,
sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat
divisualisasikan
Pengertian merek juga dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomo 15 Tahun 2001 Tentang merek sebagai berikut: “merek adalah
tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.6
Selain itu menurut beberapa sarjana ada juga yang memberikan
pendapatnya tentang merek, yaitu:
1. Prof. R. Soekardono, SH., memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah
tanda dengan mana dipribadikan sebuah tertentu, dimana perlu juga
dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam
perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau
diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-banda perusahaan lain.7
2. Todung Mulya Lubis memberikan sebuah rumusan mengenai merek adalah
sebuah tanda pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (capable of
6 Saat penulisan skripsi ini sedang dilakukan Pembahasan RUU Merek yang baru dan
nantinya akan menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
7 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), h. 149
24
distringussing) dengan barang-barang sejenis, kalau tidak ada suatu daya
pembeda maka tidak mungkin dapat disebut merek.8
Berdasarkan dari rumusan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik
suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa merek :
1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna tersebut;
2. Memiliki daya pembeda (desitinctive) dengan merek lain yang sejenis;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis;
Namun dalam perkembangan lebih lanjut, beberapa negara, terutama
negara-negara maju mulai memperkenalkan unsur-unsur baru diluar unsur-
unsur tradisional yang telah dikenal selama ini. Unsur-unsur tersebut
diantaranya:
1. Satu warna (single color)
2. Tanda-tanda tiga dimensi (three- dimensional signs)
a) Bentuk sebuah produk (shpes of product) atau
b) Kemasan (packing)
3. Tanda-tanda yang didengar (Audible signs) atau
4. Tanda-tanda yang dapat dicium ( Olfactory Signs) dan
5. Tanda-tanda bergerak (moving signs)9
8 Todung Mulya Lubis, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, ( Yogyakarta: Liberty,
2000), h. 5
25
Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa
merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang
dan Merek Jasa. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa pembentukan
undang-undang membedakan merek itu menjadi 2 macam, yaitu:
1. Merek Dagang;
2. Merek Jasa;
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.10 Ini
berarti merek dagang maupun merek barang adalah sama saja mengandung
pengertian yang sama yaitu merek barang. Contoh Merek dagang antara lain:
Aqua, Sony, Nokia, Lg,Sosro,dan lain-lain.
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh merek jasa antara
lain: Restoran KFC, Mc Donalds, Hotel Aston, Hotel Hyatt, Matahari Dept
Store, Ramayana, Dept.Store Carrefour, Garuda Indonesia, dan lain-lain.
9 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba
Empat, 2011), h. 211-212
10 Erma Wahyuni, T. Saiful Bahari, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen
Hukum Merek, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia-YPAPI, Yogyakarta,hal.75
26
3. Fungsi Merek
Menyimak dari pengertian merek yang telah disebutkan di atas, merek
dapat berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh
seseorang atau badan hukum lainnya. Merek juga dapat berfungsi sebagai
perangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan
menguntungkan bagi semua pihak. 11 Pemakaian merek juga berfungsi sebagai:
1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup
dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
Selain itu Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan
konsumen. Jika dilihat dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan
nilai hasil produksinya, khusus mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya.
Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang
11 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia (Bandung: PT.Alumni, 2003), h. 320
27
dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen,
merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.12
Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan
suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan
sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang
mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.
Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli
atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat
melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah
antara produki yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.
Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai
berikut:13
1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu
dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang
atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika
diperdagangkan.
2. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (means fo trade promotion).
Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill
12 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung, CV. Nuansa
Aulia: 2010), h. 20
13 Direktoral Jendral HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pertanyaan dan
Jawaban, (Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000), h. 42
28
untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk memperluas
pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini
menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan
mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin).
Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang
menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
B. Administrasi Merek
1. Pendaftaran Merek
a. Persyaratan Merek Dapat Didaftar
Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak
berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable distinguishing)
maksudnya, tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk
membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari
perusahaaan lainnya.
Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran
merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem
konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran , artinya hak
eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required
29
by registration). Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak
merupakan keharusan jadi tidak ada wajib daftar merek.14
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut asas
konstitutif dalam sistem pendaftaran merek. Artinya bahwa perlindungan
hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini
dikenal juga dengan istilah first to file system, yang artinya perlindungan
diberikan kepada siapa yang lebih dulu. Untuk pemohon sesudahnya yang
mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapatkan
perlindungan hukum.
Persyaratan suatu merek mendapattkan perlindungan maka harus
didaftarkan terlebih dahulu ke Dirjen HKI dengan memiliki tanda pembeda.
Tatapi tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar
sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan
pemohan yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 4 UU No. 15
Tahun 2001 menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dari
ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak
bila pemiliknya beritikad buruk.15
14 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia ………. h. 331 15 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia, ………... h.326
30
Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa dalam
undang-undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif,
tetapi tetap asasnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya
permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang
dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan
hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik.16
b. Permohonan Merek
Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada direktoral jenderal hak kekayaan intelektual, oleh
pemohon atau kuasa, dengan melampirkan bukti pembayaran biaya
pendaftaran merek. Dalam surat permohonan harus dicantumkan :17
a. tanggal, bulan dan tahun;
b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan merek mengajukan
merek melalui kuasa;
d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
Secara umum hak prioritas ialah hak yang diberikan kepada pendaftar
Hak Kekayaan Intelektual, dimana tanggal penerimaan dianggap sama
16 OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Inteektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.368
17Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta: PT.
Rajagrafindo, 2005), h. 87
31
dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Dianggap sama berarti
bukanlah dalam pengertian yang sebenarnya, namun berupa pengakuan saja.
Sebagaimana dijelaskan juga hak prioritas dalam Pasal 1 butir 14 Undang-
undang No 15 tahun 2001 tentang Merek:
“Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the
Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World
Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang
juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut
dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris
Convention for the Protection of Industrial Property.”
Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam
Pasal 11 dan Pasal 12 UU Merek 2001.
1. Diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima
di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention For The
Protection Of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing
For The World Trade Organization.
2. Dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohoan pendaftaran
Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
32
3. Apabila terjadi ketidaklengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek, maka
jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan
permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
c. Pemeriksaan
Pemeriksaaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan
pendaftaran akan dilakukan oleh Direktoral Jenderal HKI. Jika ternyata
terdapat kekurangan, Direktur Jendral akan meminta untuk melengkapinya
dengan jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila
jangka terlampaui, dan pihak pemohon tidak melengkapinya, pengajuan
permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang
telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, sebaliknya jika persyaratan
dianggap lengkap, oleh Direktorat Jenderal HKI akan diberikan tanggal
penerimaan pada surat permohonan.
Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak
tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal HKI akan menyerahkan
permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan
substantif.
Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan
diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri. Sementara itu,
pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah
33
permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang yang tidak
dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak. 18
Dalam pemeriksaan substantif dikenal terdapatnya dua dasar
penolakan suatu merek yang diajukan permohonannya, yaitu: 19
a. Dasar penolakan absolut menggunakan pasal 5 Undang-undang No. 15
Tahun 2001 Tentang Merek, yang menjadi dasar penolakan absolut
adalah:
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.
b. Dasar penolakan relatif menggunakan pasal 4 dan pasal 6 Undang-undang
No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Suatu permohonan pendaftaran
merek akan ditolak jika:
1. Ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
2. Merek terdaftar milik pihak lain.
3. Untuk barang dan / jasa yang sejenis.
18 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia ………. h.
19 Julius Rizaldi, perlindungan kemasan produk merek terkenal terhadap persaingan curang,
( bandung: PT. Alumni, 2009), h. 53
34
Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa jika pemeriksaan melaporkan
hasil pemeriksaannya tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan
Direktorat Jenderal HKI, hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis
kepada pemohon atau kuasanya dngan menyebutkan alasan-alasannya.
Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi
persyaratan, maka dapat diberikan sertifikasi merek dan kemudian
didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan telah diterimanya sertifikat
merek dan didaftarkannya, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak
menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan.
2. Jangka waktu perlindungan merek
Seseorang yang mereknya telah terdaftar , pemiliknya mendapat hak atas
merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam pasal 3 Undang-undang No. 15
Tahun 2001 Tentang Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak
ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam
daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya.
Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas,
Pasal 28 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan
merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun
sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat
35
diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan dalam waktu 12 bulan
sebelum jangka waktu perlindungan mereknya berakhir.20
Jangka waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18
Persetujuan TRIP’s yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek
selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.21 Merek yang akan
dimintakan perpanjangan pendaftarannya harus dapat menunjukkan bukti
bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sesuai
dengan yang tercantum dalam sertifikat merek. Merek tersebut juga harus
masih diproduksi dan diperdagangkan di pasaran.
3. Itkad Baik Pendaftaran Merek
Itikad baik ialah prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum.
Seseorang yang melakukan perbuatan dengan itikad baik, dalam pandangan
hukum positif, dikatakan telah berkerja dengan kesalahan yang tidak dapat
dilihat, sehingga bebas dari kesalahan.22
Pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran
seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam
pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus
20 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta,2008), h. 42
21 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia ………. h. 347
22 Anita D.A Kolopaking, Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui
Arbitrase, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 89
36
didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang
patut dalam masyarakat. 23
Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPer
yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit) yang mengandung
makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan
perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga
dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang
menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer tersebut di atas dapat
dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada
keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh
kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam
perjanjian tersebut.24
Sejak berlakunya Undang-undang Merek Tahun 1992, hukum merek
mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam
memperoleh hak atas merek. Prinsip itikad baik adalah prinsip yang penting
dalam hukum merek. Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan
kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab itu
23 Syamsudin Qirom Meliala, Pengertian Asas Itikad Baik Di Dalam Hukum Indonesia,
(Surabaya: Mitra Ilmu, 2007), h. 38
24 Ismijati Jenie, Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009),
h.23
37
terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengan itikad
tidak baik misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran
merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.
Merek harus didaftar dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba
mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain
atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat
didaftarkan. Masalah itikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang
telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa
jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dirinya (pengusaha) atau
perusahaannya sudah menggunakan merek tersebut, maka usaha mendaftarkan
merek oleh orang lain dapat dicegah dengan mendasarkan kepada “itikad tidak
baik”25
Undang-undang Merek Tahun 1992 jo Undang-undang Merek Tahun
1997 tidak memberikan penjelasan mengenai itikad baik. Namun, dalam
penjelasan pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
disebutkan bahwa permohon yang beritikad baik adalah permohon yang
mendaftar mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk
membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau
25 Tim Lindsey, dkk, ed., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar ………. h. 142
38
menimbukan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan
konsumen.
Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang
diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. “Contohnya, merek dagang
A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru
sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah
terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui
unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal
tersebut.”26
Perbuatan itikad tidak baik yang merupakan pelanggaran pasal 6 UU
Merek tahun 2001 sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng
merek yang sudah ada atau sudah terkenal atau sudah banyak dikenal
masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu
produk ikut menjadi terkenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak
sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu
hasil merek orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus
dengan izin pemiliknya.27
26 Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 13.
27 Gatot supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 26
39
C. Konvensi Internasional Di bidang Merek
1. Konvensi Paris
Secara keseluruhan konvensi Internasional di bidang merek dimulai
pada tahun 1883 dengan ditanda-tanganinya The Paris Convention for the
Protection of Industrial property (selanjutnya disebut konvensi paris) yang
merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan penting. Negara
anggota peserta dalam Konvensi Paris ini adalah 178 negara, Indonesia sendiri
sudah menjadi anggota konvensi paris ini sejak 10 Mei 1979.
Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi
dibidang perundang-undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar
tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat
mengatur soal-soal merek secara seragam diseluruh dunia.
Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam konvensi Paris ini, yaitu
national treatment, yang artinya bahwa setiap warga negara peserta lainnya,
agar ia diperlakukan sama dengan warganegaranya sendiri, dalam hal
pemberian perlindungan merek, property rights, yaitu hak-hak prioritas yang
diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan
mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pendaftaran mereknya di negara peserta konvensi Paris, dan registration yang
40
merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek
bagi setiap peserta konvensi Paris.28
Mengenai pelanggaran terhadap merek, konvensi Paris memberikan
upaya perlindungan kepada merek terkenal. Perlindungan merek terkenal di
dalam Paris Convention telah dimuat di dalam amandemen Paris Convention,
yaitu ketika dilakukan konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi
Paris Convention di Den Haag pada tahun 1925.
Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan 6 bis Paris Convention
adalah sebagi berikut:
1. The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so
permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the
registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a
reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a
mark considered by the competent authority of the country of registration
or use to be well known in that country as being already the mark of a
person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or
similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of
the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an
imitation liable to create confusion therewith.
2. A period of at least five years from the date of registration shall be allowed
for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union
may provide for a period within which the prohibition of use must be
requested.
3. No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the
prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.
28 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar ………. h. 62
41
Terjemahannya adalah:
1. Negara anggota Union secara ex officio jika legislasinya mengizinkan
atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau
membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang
merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menciptakan
kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari
negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara
tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang
berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik
atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari
merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung
sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal
tersebut).
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas
waktu untuk memintakan pembatalan.
2. Perjanjian Madrid
Perjanjian Internasional lainnya mengenai merek adalah perjanjian
madrid (madrid agreement) tahun 1891 yang direvisi di Stockholm pada tahun
11967. Pasal 1,2 dan 3 perjanjian Madrid ditentukan bahwa perjanjian madrid
berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek
dagang Internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal.
42
Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya
perlindungan merek dagang diseluruh negara anggota peserta perjanjian
madrid melalui satu pendaftaran saja. Sehingga tujuan yang hedak dicapai dari
perjanjian madrid adalah mempermudah cara pendaftaran merek-merek
diberbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara
palsu. Negara anggota peserta dalam perjanjian madrid ini adalah 29 negara.
Indoneisa sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian
Madrid.29
3. TRIPs-WTO
Perjanjian mengenai pembentukan World Trade Organization 1 April
1994 di Marrakesh sebagai hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang
dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem
perdagangan Internasional yang bebas dan adil dengan tetap memperhatikan
kepentingan-kepentingan khusus negara berkembang.
Salah satu topik yang dibahas dalam putaran Uruguay adalah TRIPs
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) atau
aspek dagang yang terkait dengan HKI.30 Perjanjian TRIP’s ini mengharuskan
negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk
melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk didalamnya merek.
29 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar ………. h. 63 30 Normin Pakpahan, Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional, Jurnal
Hukum Bisnis, Voume 3, 1998, h. 41-42
43
Indonesia juga turut meratifikasi TRIPs Agreement melalui Keputusan
Presiden No. 7 Tahun 1997. Dengan di ratifikasinya TRIPs Agreement oleh
Indonesia maka memuat kewajban untuk menyesuaikan undang-undang yang
ada dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut.
Didalam TRIPs Agreement diatur mengenai penegakan hukum untuk
mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang HKI (khususnya
merek terkenal) yang terjadi di negara-negara anggota.
Pelanggaran yang sering terjadi salah satunya adalah pelanggaran
terhadap merek terkenal. Adapun perlindungan hukum dalam perjanjian
TRIPs pada merek terkenal tertuang di dalam Pasal 16, bahwa pemilik merek
terdaftar mendapat perlindungan apabila mereknya di daftarkan di wilayah
negara peserta, sehingga pemilik merek bersangkutan mempunyai hak ekslusif
dari negara peserta untuk melarang pihak lain untuk melakukan peniruan atau
pemalsuan terhadap merek tersebut. Maka dari itu, seyogianya Indonesia
harus melaksanakan kententuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian
tersebut sebagai negara yang ikut serta perjanjian TRIPs Agreement.
44
BAB III
GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DAN
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
A. Penghapusan Pendaftaran Merek
Merek yang terdaftar pada Direktorat Jendral HKI dapat dihapus dari daftar
umum merek.1 Kebolehan Penghapusan terhadap merek terdaftar dapat dilihat
dalam pasal 61, pasal 63 dan pasal 67 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek. Menurut pasal 61, penghapusan merek dari daftar umum merek
dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan
permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
Kemudian dalam pasal 63 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran
merek dapat pula diajukan oleh pihak ke tiga dalam bentuk gugatan kepada
Pengadilan Niaga dan Pasal 67 menyatakan bahwa pendaftaran merek kolektif
dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan
Niaga.
Dengan demikian, penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum
merek dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: pertama, atas prakarsa Direktorat
Jenderal HKI, kedua oleh pemilik merek sendiri dan ketiga, adanya gugatan oleh
pihak ketiga.
1 Yahya Harahap , Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia, (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 54
45
1. Penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
Direktorat Jendral HKI atas prakarsanya dapat melakukan penghapusan
pendaftaraan merek terdaftar jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal, yaitu: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan
dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang
bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat
sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai
dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk
pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek
tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian
terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu
barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu,
ketidak sesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk
46
penulisan kata atau huruf atau ketidak sesuaian dalam pengggunaan warna
yang berbeda.2
Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi
merek. Jika terdapat keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar
ini pemilik merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan
mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan
memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
Selajutnya penghapusan pendaftaran yang dimaksud diberitahukan
secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan
alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari
Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak
berlaku lagi, yang berarti pula bahwa penghapusan pendaftaran merek
mengakibatkan berkhirnya perlindungan hukum atas merek yang
bersangkutan.3
2 Ahmadi miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 80
3 Ahmadi miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek ………h.82
47
2. Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Pemilik Merek
Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan
penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh
jenis barang dan/jasa kepada Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal
HKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum
Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-
undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi
ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan
tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat
kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.4
3. Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Pihak Ketiga
Undang-undang mengehendaki adanya penghapusan pendaftaran merek
atas permintaan pihak ketiga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Tujuan dari penghapusan merek atas permintaan pihak ke tiga ini adalah
sebagai kontrol dari masyarakat dalam pelaksanaan merek yang telah
didaftarkan. Pengajuan permintaan penghapusan tersebut dilakukan dengan
gugatan melalui : Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.5 Apabila
4 Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2015), h.393.
5 OK Saidin , Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ………. h. 393
48
salah satu pihak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, maka terhadap
putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi.
Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi
putusan badan peradilan tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI yang hanya
akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan
badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.
Pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar atas permintaan
pihak ketiga terdapat dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek: “Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat
pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan
Niaga.”
B. Tinjauan Merek Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan
Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001, yang mengatur tentang penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa
Direktorat Jenderal HKI dapat dilakukan bila merek tidak digunakan selama 3
tahun bertut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat
diterima oleh Dirjen HKI.
Alasan penghapusan pendaftran merek berdasarkan penjelasan diatas yakni
merek tidak digunakan dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau
49
pemakaian terakhir. Menurut penulis perlu ada interpretasi mengenai merek
tidak digunakan dalam perdagangan, sebab penulis tidak menemukan suatu
acuan yang jelas dalam ketentuan hukum merek mengenai merek tidak
digunakan dalam perdagangan. Dalam ketentuan hukum merek hanya
menentukan bahwa titik tolak penghitungan suatu merek telah tidak digunakan
adalah dihitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
Bahwa yang dimaksud dengan pemakaian terakhir dalam Penjelasan Pasal
61 ayat (2) huruf a adalah tanggal terakhir penggunaan atau pemakaian suatu
merek terhadap suatu produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, tanpa
mempersoalkan apakah barang yang bersangkutan masih beredar atau tidak
dipasarkan.
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, membuktikan penggunaan merek
dalam kegiatan perdagangan sangatlah sukar dibandingkan dengan
membuktikan sesuatu yang terjadi.6 Membuktikan suatu merek digunakan
dalam kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan melakukan pembuktian
tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei pasar dengan
meneliti merek apa saja yang beredar di pasaran. Apabila merek yang
bersangkutan tidak termasuk dalam daftar merek yang beredar di pasaran, maka
6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002),
h.135
50
dapat disimpulkan bahwa merek yang bersangkutan tidak beredar dalam kegiatan
perdagangan.7
Berdasarkan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
516/PK/PDT/1997, tertanggal 11 februari 1998 berpendapat bahwa untuk
menguji tentang kebenaran atau menentukan kebenaran tentang dipergunakannya
atau tidaknya suatu merek terdaftar dapat dikaitkan dengan asas abandonment,
inferred from circumstances, asas cessation, asas diperdagangkan dalam pasar
domestik dan pemakain secara bonafide. Penjelasan mengenai asas tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Abandonment adalah asas yang memberi anggapan hukum bahwa pemilik
merek terdaftar dianggap melepaskan haknya apabila tidak mempergunakan
mereknya yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu;
2. Inferred From Circumstances, adalah pelepasan hak yang disimpulkan dari
keadaan – keadaan tertentu yang memperlihatkan bahwa secara substansial
suatu merek tidak dipakai selama jangka waktu tertentu;
3. Cessation adalah non use suatu merek dalam transaksi perdagangan;
4. Diperdagangkan dalam pasar domestik berarti barang-barang yang
menggunakan merek dimaksud terdapat di pasar domestik atau pasar
Indonesia.
7 Gunawan Suryomurcito, Hak Kekayaan Intelektual, (Klaten: Intan Pariwara, 2010), h 23
51
5. Pemakaian secara bonafide, yaitu pemakaian dalam transaksi perdagangan
berlangsung secara jujur dan wajar serta lumrah dalam kegiatan perdagangan
(tidak boleh dipergunakan hanya sebagai reservasi hak oleh pemilik).
C. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek
Penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
HKI, apabila pemilik merek terdftar tidak terima/keberatan atas keputusan tersebut
maka pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Niaga. Dasar hukum mengenai pengajuan gugatan ini terdapat pada pasa 61 adalah
sebagai berikut: “Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”.
Selain penghapusan pendaftaran merek atas prkarsa Direktorat Jenderal HKI
dan pemilik merek, penghapusan merek juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga
melalui gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga. Dasar hukum tersebut
terdapat dalam pasal 63 UU Merek, yakni: “Penghapusan pendaftaran Merek
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan
huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada
Pengadilan Niaga”
1. Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga
Ketentuan mengenai gugatan merek di Pengadilan Niaga telah diatur pada
pasal 80 Undang-undang Merek Tahun 2001 tentang merek dan KEPPRES RI
52
No. 97 Tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga mengenai tata cara
pengajuan gugatan pada sengketa merek.
Adapun “tata cara pengajuan gugatan” tersebut pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
a. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
b. Dalam hal tergugat bertempat tingal di luar wilayah Indonesia, gugatan
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis
yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran gugatan.
d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan
Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan.
e. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan
g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari
setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama
30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
i. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang
memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan
tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan
suatu upaya hukum.
j. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib
disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas)
hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.
Memang dari ketentuan tersebut tidak disebutkan apakah tata cara ini juga
berlaku bagi gugatan penghapusan merek namun mengingat penghapusan
merek merupakan bagian dari sengketa merek yang penyelesaian gugatannya di
53
Pengadilan Niaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 63
Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Oleh karena itu, tata cara gugatan
sebagaimana diatur dalam ketentuan ini juga berlaku bagi gugatan penghapusan
merek.
Mengenai perkara merek keberatan atas Putusan Pengadilan niaga
berbeda dengan putusan perkara perdata biasa dimana keberatan terhadap
putusan perkara perdata biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat diajukan
banding ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan terhadap keputusan Pengadilan
Niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung kasasi. Hal
ini dapat lebih mempermudah dan mempercepat keputusan yang sangat
diperlukan bagi dunia bisnis pada umumnya.8 Ketentuan ini diatur dalam pasal
82 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yakni : Terhadap putusan Pengadilan
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan
kasasi.
2. Tata Cara Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
Bedasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas bahwa terhadap
putusan Pengadilan Niaga hanya bisa diajukan upaya hukum kasasi. Maka
tentang tata cara pengajuan pengajuan upaya hukum kasasi tunduk pada dalam
ketentuan Pasal 83 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 sebagaimana
disebutkan dibawah ini:
8 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, edisi
keempat, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2005), h. 148
54
a. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling
lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi
diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan
kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
b. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan pendaftaran.
c. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling
lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
e. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera
paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima
memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib
menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2
(dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
f. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan
kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
g. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari
setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
h. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60
(enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah
Agung.
i. Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah
Agung.
j. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang
memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan
tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
k. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada
panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan
kasasi diucapkan.
l. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2
(dua ) hari setelah putusan kasasi diterima.
55
Mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara merek,
karena gugatan penghapusan merek harus diajukan ke Pengadilan Niaga
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 61 ayat (5) dan pasal 63 Undang-undang
No. 15 Tanun 2001 Tentang Merek dan Undang-undang No. 4 tahun 1999
tentang Pengadilan Niaga yang menyatakan terhadap putusan yang berkekuatan
hukum tetap dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka upaya ini
dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan pasal 23 Undang-undang
No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 66
sampai dengan pasal 76 Undang-undang No. Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
D. Perlindungan Hukum Merek Terkenal
Menurut perjanjian TRIPs disebutkan dalam pasal 16 bahwa pemilik merek
terdaftar mendapat perlindungan apabila mereknya didaftarkan diwilayah negara
peserta, sehingga pemilik merek bersangkutan mempunyai hak ekslusif dari negara
peserta untuk melarang pihak lain untuk melakukan peniruan atau pemalsuan
terhadap merek tersebut. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang ikut serta
dengan perjanjian TRIPs harus melakukan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam perjanjian tersebut.9
9 Maryati Bactiar, Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal, Well Known Mark Dalam
WTO-TRIPs dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indoneisa ( Jurnal Hukum Repubilca,
2007), h. 16
56
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur dua cara
pendaftaran merek, yakni pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran
dengan cara biasa. Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur
dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek dimana hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan
yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the
Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade
Organization dengan jangka waktu pengajuannya adalah paling lama 6 bulan,
terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali di
negara lain, yang juga merupakan anggota Protection of Industrial Property atau
Agreement Establishing the World Trade Organization.10
Pendaftaran dengan hak prioritas ditujukan untuk melindungi merek asing
atau merek yang terkenal di luar negeri dari tindakan pelanggaran merek. Sebab,
pada keadaan tertentu pemilik merek luar negeri atau merek terkenal lalai dan
belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga memiliki resiko mereknya
telah didaftarkan oleh pihak lain untuk produk yang sama. Melalui pendaftaran
merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.
Adapun pendaftaran merek dengan cara biasa dan dengan menggunakan
hak prioritas pada prinsipnya adalah sama. Permohonan pendaftaran diajukan
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ( Ditjen HKI ) secara tertulis
10 OK Saidin , Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ………. h.481
57
dengan mengisi formulir yang tersedia, dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia
terdapat dua perlindungan terhadap merek, yakni perlindungan Preventif dan
perlindungan Represif.
1. Perlindungan Preventif
Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum terjadinya
pelanggaran terhadap merek yang diperoleh melalui pendaftaran. Perlindungan
merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditujukan untuk adanya kepastian
hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan
dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek
terdaftar.11
2. Perlindungan Represif
Perlindungan represif terhadap merek diberikan apabila terjadi sengketa.
Perlindungan represif berupa upaya penyelesaian sengketa sebagaimana
ketentuan UU Merek dapat ditempuh secara non litigasi maupun litigasi. Secara
non litigasi, pemilik merek dapat memilih lembaga lain untuk menyelesaikan
sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Tentang Merek yang
menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan
atas pelanggaran merek, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui
Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11 Adrian Sutredi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), h. 93
58
Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan
hukum, mereka menggunakan merek tersebut tanpa izin pemiliknya, hal ini tentu
akan merugikan pemilik merek yang terdaftar. Biasanya merek yang digunakan
secara melawan hukum ini adalah merek terkenal.12 Kebutuhan untuk melindungi
hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika
dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya pelanggaran
dibidang merek yang merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang
berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa13
Pentingnya perlindungan merek ini beralasan karena “pencitraan” merek
memerlukan pengorbanan waktu dan biaya yang tidak sedikit didalam
mempromosikan merek untuk menjadi merek yang terkenal. Sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek bahwa ada beberapa persyaratan untuk sebuah merek dikategorikan sebagai
merek terkenal, yaitu pengetahuan umum masyarakat mengenai merek yang
bersangkutan, reputasi karena adanya promosi yang gencar dan besar-besaran,
investasi di beberapa negara di dunia, dan juga bukti pendaftaran merek tersebut di
beberapa negara.
12 Tana Mantiri, ed, Kompedium Bidang Hukum Investasi, (Jakarta: Badan Pembina Hukum
Nasioanl KEMENKUMHAM RI, 2011), h. 68
13 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,(
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , h. 82
59
Permasalahan pelanggaran dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal
sebenarnya bukan masalah baru. Konvensi Paris sendiri melalui amandemennya
dalam konferensi di Den Haag pada tahun 1925 telah memasukkan Pasal 6 bis
yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum merek terkenal.14
Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention
yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga
negara lainnya untuk barang yang menyerupai atau sama. Ditambahkan lagi dalam
Pasal 4A Ayat (1) mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal
harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota
Paris Convention sejak merek tersebut didaftar di negara peserta Paris
Convention atau negara asal.
Perlindungan merek terkenal ini dalam perkembangannya mempunyai ciri
universal yang didasarkan pada pemikiran sebagai berikut: suatu merek yang
dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di
bidang usaha dan lingkungan konsumen yang berkepentingan sebagai merek dari
barang atau jasa yang bermutu baik dan banyak digemari oleh konsumen
diberbagai negara seyogyanya tidak dapat didaftarkan oleh orang atau badan
hukum lain di negara lain dimana merek tersebut belum terdaftar, baik untuk
barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Ada unsur itikad baik
yang perlu dipertimbangkan pula dalam hubungan ini karena si pendaftar yang
14 Ridwan Khairandy,“Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, Seminar
Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global , (Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), h. 4
60
bukan pemilik sebenarnya itu dianggap membonceng pada ketenaran merek
terkenal, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri
secara cuma-cuma.15
Sementara ini perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran
merek terkenal pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi maupun
tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Di sini peran lembaga
peradilan dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan.16
15 Suyud Margono, Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011), h. 104
16 Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek Studi Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika
Serikat, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 18
61
BAB IV
ANALISIS KASUS PENGHAPUSAN MEREK IKEA MILIK INTER IKEA
SYSTEM B.V ATAS GUGATAN PT. RATANIA KHATULISTIWA
A. Kasus Posisi
1. Para pihak yang berperkara
Kasus dengan nomor putusan 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 merupakan kasus
mengenai penghapusan pendaftaran merek IKEA milik Inter Ikea System.
Adapun para pihak yang berperkara ialah :
a. Inter Ikea System B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-
undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL,
Amsterdam, the Netherland;
b. PT. Ratania Khatulistiwa, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17 A,
Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya;
c. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.
Direktorat Merek, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta
Selatan.
Dalam kasus ini Inter Ikea System B.V sebagai Pemohon Kasasi dahulu
disebut Tergugat. Melawan PT. Ratania Khatulistiwa sebagai Termohon Kasasi
62
dahulu disebut Penggugat. Dan Direktorat Jenderal HKI sebagai Turut
Termohon Kasasi dahulu disebut Turut Tergugat.
2. Duduk Perkara
Terjadinya Kasus ini berawal dari PT. Ratania Khatulistiwa yang ingin
mendaftarkan merek dagangnya dengan nama “ikea”, yang merupakan
singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi” pada Direktorat Jenderal HKI
untuk Produk kelas 20 jenis barang/jasa yaitu Perabot-perabot rumah, cermin-
cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas
lain) dari kayu dan produk kelas 21 untuk Jenis barang/jasa yaitu Perkakas dan
wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia
tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain).
Namun pendaftaran merek “ikea” PT. Ratania Khatulistiwa tidak dapat
didaftarkan ke Dirjen HKI karena merek IKEA sudah lebih dulu dimiliki oleh
Inter Ikea System B.V dan sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dirjen
HKI yaitu:
a. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27
Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang. Perabot-
perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak
termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk,
tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat,
magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
63
b. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09
Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : Perkakas
dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia
atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-
sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk
membersihkan, wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali
kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah
dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain.
Menurut data yang diperoleh PT. Ratania Khatulistiwadari hasil market
survey Berlian Group Indonesia (BGI). bahwa Inter Ikea System B.V. sejak
tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasanya tidak pernah
menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek
“IKEA” di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah
Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan, Inter Ikea System juga tidak
memiliki atau tidak membuka store (toko/gerai) untuk menjual atau
mengedarkan produk-produk dengan merek “IKEA”.
Berdasarkan hal tersebut PT. Ratania Khatulistiwa beranggapan merek
“IKEA” Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan
merek “IKEA” dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal 09 Oktober
2006 tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya. Dengan alasan
tersebut maka PT. Ratania Khatulistiwa sebagai pihak ketiga yang dibolehkan
64
oleh UU melakukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan dengan dasar
hukum Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek yang berbunyi:
Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal dapat
dilakukan jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat
Jenderal atau;
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian
Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”
Berdasarkan gugatan tersebut pihak Inter Ikea System mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya berisikan dasar kepentingan PT. Ratania
mengajukan gugatan penghapusan, serta meragukan kredibilitas hasil survey
yang diajukan PT. Ratania sebagai bukti atas non-use dari merek-merek
terdaftar IKEA.
65
3. Putusan Pengadilan Niaga
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 99 /Pdt.Sus-
Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst 17 September 2014, menolak eksepsi tergugat
dan mengabulkan permohonan penggugat dengan memutuskan :
a. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat
dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober
2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat
Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
b. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama Tergugat
dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober
2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat
Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal
12 Mei 2015 menolak permohonan-permohonan kasasi dari Inter Ikea System
B.V dengan mempertahankan putusan Pengadian Niaga/Judex Facti.1
Pertimbangan hukum pengadilan atas putusan ini yaitu Bahwa telah benar
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh
pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar
1 Judex Facti ialah suatu tingkatan peradilan di Indonesia berupa Pengadilan Negeri dan
Peradilan Tinggi yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa
bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut.
66
Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa
sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas
barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor
IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh
Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut
terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a
quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan.
Namun Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, menyatakan
dissenting opinion2 dengan alasannya Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat
membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah
dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-
alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual
produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA yang cukup
besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan
demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001
tentang Merek tidak dapat diterapkan.
2 Pendapat berbeda (bahasa Inggris: dissenting opinion) umumnya berada dalam hukum
peradilan tingkat tinggi adalah pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan
yang memperlihatanketidak setujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam
majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat
ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi dissenting opinion tidak akan menjadikan
sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman.
67
B. Profil Inter Ikea System B.V dan Profil PT. Ratania Khatulistiwa
1. Profil Inter Ikea System B.V
Inter Ikea System adalah perusahaan yang bergerak, antara lain, dibidang
produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor
(selanjutnya disebut juga "Produk Barang") yang berasal dari Negara Swedia
secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai atau secara
ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan merek IKEA dan
kombinasi-kombinasinya yang mana merek IKEA tersebut adalah merupakan
merek yang diciptakan oleh seorang berkebangsaan Swedia bernama Ingvar
Kamprad.
a. Sejarah IKEA
Merek IKEA mempunyai arti dan sejarah khusus tersendiri yaitu kata
IKEA sebenarnya terdiri dari singkatan 4 (empat) huruf tersebut yang
digabungkan menjadi satu kata yaitu yaitu dari huruf-huruf I, K, E, dan A
yang selanjutnya digabung menjadi IKEA. Huruf tersebut mempunyai arti
yaitu :
I = adalah Ingvar, nama depan pendiri perusahaan Inter Ikea
System B.V
K = adalah Kamprad, nama keluarga pendiri perusahaan
E = adalah Elmtaryd, nama pertanian tempat Ingvar Kamprad
beranjak dewasa
A = adalah Agunnaryd, nama kelompok Gereja dimana Ingvar
Kamprad sebagai salah satu anggotanya
68
Perusahaan ini didirikan Ingvar Kamprad pada 1943 saat ia berusia 17
tahun yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia.
Awalnya, IKEA menjual berbagai barang, dari pulpen, dompet, bingkai foto,
hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke dalam daftar pada 1947 dan
IKEA mulai merancang sendiri pada 1955.
Pada 1958 saat toko pertama IKEA dibuka di Almhult, luas toko
tersebut hanya 6.700 meter persegi, lalu dikembangkan menjadi 24 ribu
meter persegi. Di November 2012, toko IKEA di Almhult dipindahkan ke
tempat yang lebih luas, yaitu seluas 35 ribu meter persegi. Di sejumlah
negara, toko IKEA dibuka dengan sistem franchise atau waralaba. Sistem
waralaba ini telah dioperasikan sejak awal 1980. Saat ini, IKEA telah
bekerjasama dengan 12 perusahaan yang menggunakan waralabanya di
seluruh dunia. Pada 23 Maret 1963, toko IKEA pertama di luar Swedia
dibuka di Asker, dekat Oslo, Norwegia. 3
b. IKEA Indonesia
IKEA adalah peritel perlengkapan rumah tangga asal Swedia yang
keberadaannya telah mendunia. IKEA memiliki 365 gerai di 47 negara.
Memandang kekuatan brand IKEA dan peluang di Indonesia untuk pasar
perabot rumah tangga, pada tahun 2012 HERO Group menandatangani
perjanjian untuk menjadi pewaralaba IKEA di Indonesia.
3 http://finance.detik.com/read/2014/08/26/072547/2672351/4/mengintip-kampung-ikea-toko-
furnitur-beromzet-ratusan-triliun-rupiah diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.
69
Setelah selesainya masa persiapan serta pembangunan terencana yang
telah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dalam memenuhi potensi
kebutuhan pelanggan di Indonesia, jejak sejarah IKEA di Indonesia dimulai
dengan dibukanya gerai IKEA yang pertama di kawasan niaga di Alam
Sutera, Tangerang pada Oktober 2014. Gerai IKEA seluas 35.000 meter
persegi dimana pelanggan dapat berbelanja perabotan rumah serta
menikmati makanan kuliner khas Swedia.
c. Desain Toko4
Toko-toko lama milik IKEA biasanya sangat besar dengan cat warna
biru dan aksen kuning (yang juga merupakan warna nasional Swedia) dan
hanya memiliki sedikit kaca. Bangunan-bangunan ini biasanya dibangun
berbentuk labirin dan dirancang sedemikian rupa sehingga konsumen akan
berkeliling mengikuti arah jarum jam. Layout seperti ini dibuat agar
konsumen menjelajah ke seuluruh bagian toko.
Bagian pertama dari toko biasanya berisi ruang pajang mebel dan
beberapa produk pilihan. Di ruang pajang ini pelanggan mencatat nama dan
kode barang yang ia suka. Dari sana, pelanggan dapat mengambil keranjang
belanja, kemudian melanjutkan perjalanan ke "Market Hall" yang menjual
berbagai aksesoris dan barang-barang kecil. Dari Market Hall barulah
pelanggan masuk ke gudang swalayan (Self Serve) tempat pelanggan
mengambil mebel-mebel dengan nomor seri yang telah dicatat di area
4 https://id.wikipedia.org/wiki/IKEA diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.
70
sebelumnya. Setelah itu, pelanggan dapat membayar produknya yang
dibelinya di kasir.Biasanya, toko terdiri dari dua lantai dengan ruang pamer
("show room") dan market-hall di atas dan gudang di bawah.
2. Pofil PT. Ratania Khatulistiwa
PT. Ratania Khatulistiwa ialah Perseroan Terbatas yang didirikan pada
tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal 7
Oktober 1988. Direktur dari perusahaan ini bernama Ir. I. Made Indrawan.
a. Kegiatan usaha
Perusahaan ini bergerak di bidang industri furniture dari kayu, rotan,
besi. Sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya
Perusahaan ini telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk
perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja,
cermin-cermin (mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket,
kursikursi dari rotan, leha-leha loanger chair (kursi malas) dining chair
(kursi makan) dan produk-produk lainnya. Perusahaan ini juga berencana
untuk membuat industri dan memproduksi perkakas dan wadah-wadah untuk
rumah tangga atau dapur, gelas-gelas dan barang pecah belah dari bahan
tembikar.
Perusahaan ini juga telah memasarkan dan mengekspor produk-
produknya keberbagai negara seperti, Amerika Serikat, Eropa, Jepang,
Australia dan lain-lain.
71
b. Alamat dan Kontak5
Jalan Raya Greges Barat 17 A, Kecamatan Asemrowo , Surabaya
60183 – Indonesia.
Tel : (62-31) 7493023, 7493024, 7480245
Fax : (62-31) 7482690
E-Mail : [email protected]
C. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dan Akibat Hukum Penghapusan
Merek IKEA Milik Inter Ikea System B.V Pada Putusan Nomor 264
K/Pdt.Sus-HKI/2015
1. Pertimbangan Majelis Hakim
Sengketa merek antara Inter Ikea System B.V dengan PT. Ratania
Khatulistiwa termuat dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung yang
menguatkan putusan Pengadilan Niaga dengan memenangkan pihak PT.
Ratania KhatulistiwaDalam putusan tersebut menghapus 2 jenis merek IKEA
milik Inter Ikea System dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dan Nomor
Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas
barang/jasa 21.
Dasar putusan Hakim tersebut termuat dalam Pasal 61 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana merek yang tidak
digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari
5 http://www.ratania.com/profiles.html diakses pada tanggal 27 Agustus 2016.
72
Daftar Umum Merek. Pada putusan tersebut penulis sangat tertarik untuk
menganalisis beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim yang dirasa belum
tepat dan belum meyeluruh dalam pemeriksaannya. Sebab berdasarkan Pasal
178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan
harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan
yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja,
dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian
bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.6
Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus kasus gugatan
penghapusan merek IKEA yang menurut penulis menarik untuk dianalisis
yaitu:
a. Merek Tidak Digunakan (Non Use)
Dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan “Bahwa telah benar
sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh
pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar
Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu
bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk
kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing
Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan
6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.800
73
oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang
tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti
dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan”;
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut penulis
mencoba untuk menentukan bahwa merek IKEA milik Termohon Kasasi
dipergunakan dalam perdagangan atau tidak, yaitu dengan menggunakan
Yurisprudensi Nomor 516/PK/PDT/1997, tertanggal 11 februari 1998 yang
telah penulis sebutkan diawal yaitu dengan mengkaitkan asas
abandonment, inferred from circumstances, asas cessation, asas
diperdagangkan dalam pasar domestik dan pemakain secara bonafide.
Pada kasus ini berdasarkan pembuktian yang ada dalam persidangan,
penulis berpendapat pemakaian merek milik Pemohon Kasasi jika
dikaitkan pada asas Abandonment yaitu pemilik merek dianggap
melepaskan hak atas merek tersebut apabila tidak mempergunakan
mereknya yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu, maka tidaklah
terbukti hal tersebut bagi merek IKEA milik Pemohon Kasasi sebab
Pemohon Kasasi dapat membuktikan menggunakan merek IKEA dengan
menunjukan bukti faktur-faktur penjualan atas produk-produk merek IKEA
Pemohon Kasasi yang diperjual belikan pada kurun waktu 2006-2013 dan
memproduksi barang-barang merek IKEA di kelas 20 dan 21 dengan
menunjuk PT. Karya Sutarindo dan PT. Findora Internusa sebagai
produsen untuk memproduksi merek IKEA. Hal tersebut juga menunjukan
74
bahwa asas Cessation yaitu (non use) tidak terbukti pada merek IKEA
milik Pemohon Kasasi sebab nyatanya merek tersebut digunakan dalam
perdagangan sebagaimana yg telah penulis jelaskan diatas.
Kemudian bila dikaitkan dengan asas Inferred From Circumtances
yakni menyimpulkan dari keadaan – keadaan tertentu yang memperlihatkan
bahwa secara substansial suatu merek tidak dipakai selama jangka waktu
tertentu maka, berdasarkan pembuktian terdapat fakta bahwa market survei
yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia (BGI) cenderung
menyesatkan karena survey Berlian Group Indonesia (“BGI”) tidak
melalukan survey di seluruh kota yang seharusnya layak untuk disurvei
untuk membuktikan tidak digunakannya Merek IKEA milik Pemohon
Kasasi. Berlian Group Indonesia (BGI) hanya melakukan survey di Medan,
Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar sementara jika mau menelisik lebih
dekat toko IKEA milik Pemohon Kasasi berada di Jalan Alam Sutera,
Tangerang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan keberadaan toko
IKEA tempat Pemohon Kasasi memperjual belikan produk-produknya
dapat ditemukan di Jalan Alam Sutra, Tangerang dan hal tersebut
membuktikan juga merek IKEA Pemohon Kasasi adalah merek yang
digunakan dalam perdagangan.
Selanjutkan dalam kasus ini, untuk membuktikan merek IKEA milik
Pemohon Kasasi digunakan dalam perdagangan atau tidak jika dikaitkan
75
dengan asas Bonafide yaitu merek tedaftar tidak boleh dipergunakan hanya
sebagai reservasi hak oleh pemilik, maka berdasarkan pembuktian di dalam
persidangan terbukti pemakaian merek IKEA oleh Pemohon Kasasi tidak
digunakan untuk reservasi melainkan digunakan dalam kegiatan
perdagangan, yaitu terdapat bukti-bukti berupa produk dengan Merek
"IKEA" yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs (yang didukung oleh Bukti
T-13B sampai dengan Bukti T-13G) telah membuktikan bahwa produk
LATT N Table/2 Chairs tersebut memang diproduksi di Indonesia, produk
dengan Merek "IKEA" yaitu berupa BRANAS Basket (yang didukung oleh
Bukti T-14B sampai dengan Bukti T-14G) telah membuktikan bahwa
produk BRANAS Basket tersebut memang diproduksi di Indonesia dan
berbagai macam produksi barang dengan merek IKEA milik Pemohon
Kasasi.
76
Berdasarkan pemaparan diatas sudah jelas terbukti bahwa merek
IKEA milik Pemohon Kasasi diperdagangkan dalam pasar domestik.
Kemudian dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengartikan kata barang
atau jasa yang diperdagangkan dalam pasal 61 tersebut dengan kegiatan
penjualan fisik saja. Padahal, kenyataannya bahwa di pasal 61 ayat 2
Undang-undang Merek juga memungkinkan Interpretasi akan barang dan
jasa yang diperdagangkan tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan
kemajuan teknologi yaitu seperti diperoleh dari penjualan melalui media
online di Internet.
Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas,
penulis dapat menyimpulkan bahwa merek IKEA dengan Nomor
Pendaftaran IDM000277901 untuk kelas barang/jasa 20 dan Nomor
77
Pendaftaran IDM000092006 untuk kelas barang/jasa 21 milik Pemohon
Kasasi dipergunakan dalam perdagangan sehingga tidak layak untuk
dilakukan penghapusan dan Hakim tidak meyeluruh dalam memeriksa
bukti dalam kasus ini.
b. Itikad Tidak Baik
Menurut penulis terdapat ketidak cermatan hakim dalam memutus
perkara ini, yakni hakim tidak mempertimbangkan apa yang dinyatakan
oleh Pemohon Kasisi, yakni adanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh
Termohon Kasasi. Yakni Termohon Kasasi ingin dapat menggunakan serta
mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada
pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Pendaftaran Merek
"IKEA" milik Inter Ikea System dengan tujuan untuk mendompleng
ketenaran merek IKEA milik Pemohon Kasasi.
Meskipun Pasal 63 Undang-undang Merek Tahun 2001 memberi
hak kepada pihak ketiga untuk dapat mengajukan gugatan penghapusan
pendaftaran merek dengan alasan non use mark, akan tetapi pihak ketiga
dimaksud adalah pihak ketiga yang berkepentingan, beritikad baik dan
tidak sedang menggunakan merek yang sama pada pokoknya. Kepentingan
PT. Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA
menurut penulis adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan
Merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun
78
pada keseluruhannya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Inter Ikea
System dengan tujuan untuk mendompleng ketenaran merek IKEA milik
Inter Ikea System. Kepentingan yang dimiliki oleh PT. Ratania
Khatulistiwa merupakan kepentingan yang didasari atas itikad tidak baik.
Pasal 16 TRIP’s ayat (1) melarang pihak atau badan lain yang dengan
itikad tidak baik menggunakan merek barang atau jasa yang telah
digunakan oleh pihak lain sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar tidak
menimbulkan kebingungan pada masyarakat.
Kemudian dalam pertimbangannya hakim juga tidak menggunakan
Yurisprudensi prinsip itikad baik dalam persidangan sebagai acuan untuk
memutus perkara ini karena perkara ini terdapat indikasi itikad tidak baik
yang dimiliki Termohon Kasasi.
Terdapat yurisprudensi yang mengkaji perlunya itikad baik bagi para
pihak yang berperkara, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 677
K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972. Kasus ini menceritakan tentang
gugatan yang dilakukan oleh Tancho Co. Ltd. Terhadap Wong A. Kiong
sebagai direksi Tokyo Osaka Company dimana Tancho Kabushiki Kaisha
selaku pemilik dan pemakai pertama atas merek “Tancho”. Tancho
Kabushiki Kaisha mengadakan joint venture dengan N.V. The City Factory
dan membentuk PT Tancho Indonesia. Permohonan pendaftaran Tancho
Co. Ltd. Ditolak karena telah ada pihak lain yang mendaftarakan merek
yang sama. Di tingkat Pengadilan Negeri, Gugatan yang dilayangkan oleh
79
Tancho Co. Ltd. dikalahkan. Kemudian di Tingkat Kasasi, MA
memenangkan pihak Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa pihak
Penggugat telah mendaftarkan mereknya di beberapa negara seperti:
Singapura, Pilipina dan Hongkong. Perlindungan juga harus diberikan di
wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama
tersebut atas nama orang lain di Indonesia. MA berpendapat bahwa
tindakan PT Tancho Indonesia tidak dapat dibenarkan karena telah
menimbulkan kebingungan bagi khalayak ramai. Undang-undang
menentukan bahwa perlindungan diberikan kepada pemakai pertama di
Indonesia sekalipun ia tidak terdaftar. Jadi, “pemakai Pertama di
Indonesia” harus dianggap sebagai pemakai yang jujur (beritikad baik).
Kemudian kepada pemakai berikutnya yang melakukan pemboncengan
dianggap sebagai pemakai yang beritikad buruk (itikad tidak baik). Sejak
adanya putusan ini, mengenai prinsip itikad baik pada perselisihan merek
menjadi sangat penting dalam hukum merek Indonesia dan selalu dijadikan
sebagai panduan atas dasar pertimbangan dalam memutus perkara sengketa
merek.
c. Merek Terkenal
Penulis juga menilai Hakim dalam pertimbangannya kurang
mempertimbangkan merek IKEA milik Pemohon Kasasi merupakan merek
terkenal, tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta
80
mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan
merek terkenal merupakan perbuatan yang terlarang.
Merek IKEA merupakan merek terkenal yang berasal dari swedia yang
keberadaanya sudah mendunia dan sudah memiliki gerai kurang lebih 365
gerai di 47 negara termasuk di Indonesia. Keterkenalan merek IKEA ini
yang memicu banyak orang untuk menggunakan merek IKEA sebagai merek
dagang dengan tujuan untuk mendompleng dan menjiplak ketenarannya.
Termasuk pada kasus PT. Ratania Khatulistiwa yang mencoba menggunakan
merek Ikea sebagai merek dagangnya dengan mendaftarkan ke Dirjen HKI,
pendaftaran merek ikea oleh PT. Ratania Khatulistiwa tersebut dapat diduga
terdapat itikad tidak baik karena merek IKEA sudah terdaftar di Dirjen HKI
dan merupakan merek terkenal yang dimiliki Inter Ikea System B.V.
Pentingnya perlindungan merek terkenal sebagai pertimbangan hakim,
bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi
“iktikad buruk”, terutama untuk mengambil keuntungan dengan
membonceng keterkenalan suatu merek orang lain, menimbulkan kondisi
persaingan orang dan mengecohkan konsumen sehingga tidak selayaknya
mendapatkan perlindungan hukum.7
penulis menilai terjadinya putusan penghapusan merek IKEA atas
gugatan PT. Ratania Khatulistiwa didasari karena masih kurang memadainya
7 Syprianus Aristeus, Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan, ( Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2010), h. 114
81
pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum yakni Hakim untuk
memutus perkara yang berkaitan tentang perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan perlunya pembenahan
sistem hukum mengenai perlindungan terhadap merek terkenal. Indonesai
saat ini sangat perlu meningkatan perlindungan terhadap pemegang hak atas
merek dagang terkenal asing sebab jika rendahnya perlindungan terhadap
merek terkenal asing maka investor asing pun akan enggan untuk
berinvestasi di Indonesia.
Kemudian dalam putusan ini terdapat dissenting opinion yang
diakukan oleh Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, dengan
adanya hal tersebut menurut penulis membuktikan telah adanya
ketidakseragaman Hakim dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam
perundang-undangan. Terjadinya dissenting opinion ini menurut penulis juga
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum secara keilmuan maupun praktek.
Berdasarkan putusan ini juga penulis sangat menyayangkan terhadap
kurangnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dalam hal merek
tidak digunakan, itikad tidak baik dan keterkenalan merek IKEA milik Inter
Ikea System B.V, sebab dengan begitu masih kurangnya pemahaman hakim
sebagai penegak hukum akan pentingnya arti tujuan perlindungan yang
diberikan oleh undang-undang merek yang ada dan juga menjadikan
82
pertanyaan besar bagi pegusaha akan arti penting mendapatkan kepastian
untuk memperoleh perlindungan tersebut.
2. Akibat Hukum Penghapusan Merek
Penghapusan terhadap pendaftaran merek akibat dari gugatan pihak
ketiga apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek diterima, maka
Direktorat Jenderal HKI akan melaksanakan penghapusan dengan mencoret
merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya
dalam berita resmi merek, ketika telah dilakukan pencoretan merek dari daftar
umum merek maka sertifikat yang bersangkutan tidak beraku lagi.
Dampak dari putusan penghapusan pendaftaran merek dari daftaran
merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang
bersangkutan.8 Akibat dari Putusan Mahkamah Agung pada kasus Inter Ikea
System Vs PT Ratanai Khatulistiwa berdasarkan uraian yang talah
dikemukankan diatas maka Dirjen HKI akan menghapus merek IKEA nomor
IDM000277901 dan IDM000092006 dalam daftar umum merek di Dirjen HKI.
Namun berdasarkan perkembangan saat ini merek IKEA milik Inter Ikea
System masih tetap eksis pasca putusan pengadilan tersebut, sebab luputnya
perhatian PT. Ratania Khatulistiwa adalah bahwa pada bulan Maret 2012 Inter
IKEA System kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA di
8 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia (Bandung: PT.Alumni, 2003), h. 362
83
lebih dari 20 kelas barang dan jasa, tak terkecuali di kelas barang 20 dan 21.
Sebagian besar permohonan merek tersebut saat ini telah disetujui untuk
didaftar. Ini berarti bahwa penghapusan merek terdaftar IDM000277901 dan
IDM000092006 berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut sesungguhnya
tidak berdampak apapun terhadap hak eksklusif Inter IKEA Systems atas
merek-merek IKEA di kelas 20 dan 21.
Adapun “ikea” yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa, hingga saat
ini kedua permohonan tersebut di kelas 20 dan 21 sama-sama masih tertahan di
tahap pemeriksaan substantif oleh Dirjen HKI, dan sepertinya sangat kecil
kemungkinan untuk bisa berlanjut terus hingga ke pendaftaran karena akan
tertolak oleh merek-merek IKEA yang dimohonkan tahun 2012 dan terdaftar
tahun 2014 tersebut. Bahkan sebaliknya, dengan merek-merek terdaftarnya itu
IKEA justru berhak menggugat PT. Ratania Khatulistiwa atas pelanggaran
merek dagang, dan sangat berpeluang kuat untuk menang, jika PT. Ratania
Khatulistiwa tetap nekat menggunakan merek "ikea" untuk produk-produk
perangkat dan perabot rumah tangga yang mereka pasarkan. Namun yang
terpenting tentunya adalah IKEA masih tetap berhak menggunakan merek-
mereknya dengan leluasa di Indonesia.9
9 http://www.hki.co.id/artikel/ikea
84
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam bab I sampai bab VI
didapati beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan merek yang telah tidak digunakan dalam perdagangan
sebagaimana dirumuskan pada Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Merek
masih menimbulkan persoalan. Alasan untuk dapat melakukan penghapusan
terhadap merek terdaftar atas dasar “non use” pada pasal 61 ayat 2 tersebut
dalam praktik sukar sekali untuk dilaksanakan karena tidak mudah untuk
membuktikan bahwa suatu merek tidak dipakai. Membuktikan suatu merek
digunakan dalam kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan melakukan
pembuktian tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei
pasar.
2. Keputusan hakim menghapus pendaftaran merek IKEA milik Inter Ikea System
B.V dinilai kurang cermat, sebab hakim tidak memberi dasar pertimbangan
terhadap unsur itikad tidak baik yang dimilik oleh PT. Ratania Khatulistiwa
yaitu membonceng ketenaran merek IKEA milik Inter Ikea System B.V untuk
kegiatan usahanya. Kemudian dalam pertimbangannya hakim juga kurang
memperhatikan keterkenalan merek IKEA milik Inter Ikea System B.V yang
pantut untuk dilindungi dari perbuatan-perbuatan curang. Akibat dari
85
penghapusan merek oleh pengadilan adalah hilangnya perlindungan hukum
terhadap merek tersebut.
B. SARAN
1. Menurut penulis perlunya penegasan dalam kerangka UU Merek di Indonesia
mengenai interpretasi terhadap merek yang tidak digunakan atau non use dalam
perdagangan, agar dapat menjadi referensi dan memudahkan untuk menentukan
merek yang layak untuk dihapuskan.
2. Lemahnya perlindungan terhadap pemilik merek di Indonesia menurut penulis
hampir tidak ada. Maka menurut penulis sangat perlunya pembenahan hukum
dalam penegakan perlindungan terhadap pemilik merek. Mulai dari penguatan
pihak/aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, PPNS dan Hakim untuk
memahami arti dari keberadaan merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang
harus dilindungi dan dapat diberikan prioritas. Sampai kepada pemberian
hukuman yang berat bagi setiap pelanggar merek.
86
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum. PT. Raja Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Akbar Silondae, Arus dan Wirawan B.Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta:
Salemba Empat, 2011.
Aristeus, Syprianus. Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan.
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2010.
Asyhadie, Zaeni.Hukum. Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia. Jakarta:
PT. Rajagrafindo, 2005.
D.A Kolopaking, Anita. Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak
Melalui Arbitrase. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996.
Harahap,Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Hasibuan,Effendy. Perlindungan Merek Studi Putusan Pengadilan Indonesia dan
Amerika Serikat. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Jendral HKI, Direktoral. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Pertanyaan dan
Jawaban. Jakarta: Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000.
Jenie, Ismijati. Itikad Baik Sebagai Asas Hukum. Yogyakarta: Pascasarjana UGM,
2009.
Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodoogi penelitian Hukum Normatif. Cet -II. Malang:
Bayumedia Publishing, 2006.
Kaligis, O.C. Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia. Bandung: Alumni. 2008.
Lindsey,Tim.dkk.ed. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: P.T.
Alumni, 2005.
87
Mantiri, Tana, ed, Kompedium Bidang Hukum Investasi, (Jakarta: Badan Pembina
Hukum Nasioanl Kemenkumham RI, 2011.
Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet.VI. Jakarta: Kencana, 2010
Margono, Suyud. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual.Bandung, CV.
Nuansa Aulia, 2010.
Margono, Suyud. Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia. Bogor:
Ghalia Indonesia, 2011.
Mertokusumo Sudikno. Mengenal Hukum.Yogyakarta: Liberty, 1989.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta: Liberty,
2002.
Miru, Ahmadi. Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Miru Ahmadi. Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005.
Mulya Lubis, Todung. Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia. Yogyakarta:
Liberty, 2000.
Qirom Meliala, Syamsudin. Pengertian Asas Itikad Baik Di Dalam Hukum Indonesia.
Surabaya: Mitra Ilmu, 2007.
R. Soekardono. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat,1983.
M. Ramli, Ahmad. Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan
Rahasia Dagang. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
Rahmi Jened Parinduri Nasution. Interface Hukum dan Persaingan Usaha. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Rizaldi, Julius. Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap
Persaingan curang. Bandung: PT. Alumni, 2009.
Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Inteektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
Soekanto Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
UI-Press, 2006.
88
Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. ed.1. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
Sri Astarini, Dwi Rezeki. Penghapusan Merek Terdaftar. Bandung: PT. Alumni,
2009.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Sujatmiko Agung. Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. Jurna Mimbar Hukum
Universitas Gajah Mada. Vol 22 Nomor 2. Yogyakarta: 2010.
Sudaryat, dkk, Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media.2010.
Supramono, Gatot. Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia.
Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Suryomurcito, Gunawan. Hak Kekayaan Intelektual. Klaten: Intan Pariwara, 2010.
Syaripin, Pipin dan Dede Jubaidah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: PT.Alumni, 2003.
Zainuddin, Ali Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Zainal, Asikin. Hukum Dagang. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
Perjanjian Internasiona
Paris Convention
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Include Trade In
Conuterfelt, Goods/TRIP’s
89
Jurnal
Pakpahan, Normin. Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional.
Jurnal Hukum Bisnis. Voume 3. 1998.
Bactiar, Maryati. Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal, Well Known Mark
Dalam WTO-TRIPs dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indoneisa.
Jurnal Hukum Repubilka. 2007.
Website
http://finance.detik.com/read/2014/08/26/072547/2672351/4/mengintip-kampung-ikea-
toko-furnitur-beromzet-ratusan-triliun-rupiah Diakses pada tanggal 4 September
2016 Pukul 15.00 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/IKEA Diakses pada tanggal 2 September 2016 Pukul 15.00
WIB
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 1 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
P U T U S A N
Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada
tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan
berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2
Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland, yang
diwakili Gabrielle Olsson, selaku Managing Director, Legal Affairs,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan
M. Raja Mada Silalahi, S.H., M.Phil., LLM., Para Advokat,
beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21,
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat;
m e l a w a n
PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat
Nomor 17 A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan
Asemrowo, Surabaya, yang diwakili oleh Ir. I Made
Indrawandalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio Aridarmo,
S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Arthaloka
Building, 15th Floor, suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November
2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
d a n
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT
MEREK, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta
Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 2 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada
tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46
tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
(7-10-1988) oleh Trisnawati Mulia,S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana
tercatat dalam Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 23/12-1989 Nomor
102 (Bukti P-1), dan terakhir telah diubah melalui Akta Nomor 58 tanggal
15 Juli 2008 oleh Maria Rahmawati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta
(Bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri
furniture dari kayu dan rotan, dengan jenis industri (KLUI) 3601 dan 3602,
sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri milik Penggugat yang
diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman
Modal Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003 (Bukti P-3).
Kegiatan usaha Penggugat dalam bidang furniture rotan, kayu dan besi
juga tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor
503/10352A/436.66.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan
oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya (Bukti P-4);
3. Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya
Penggugat telah membuat dan memproduksi berbagai macam produk
perabot-perabot rumah yang terbuat dari kayu dan rotan, seperti meja,
cermin-cermin (mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket, kursi-
kursi dari rotan, leha-leha loanger chair (kursi malas) dining chair (kursi
makan) dan produk-produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Nota
Pelayanan Ekspor (NPE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of
Lading, Bon Pengantar Barang dan Lampiran Surat Jalan (Bukti P-5);
Selain itu, Penggugat juga berencana untuk membuat industri dan
memproduksi perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau
dapur, gelas-gelas dan barang pecah belah dari bahan tembikar;
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-produk
furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan
hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor
produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia,
termasuk negara-negara di Eropa. Hal ini dibuktikan dari daftar nama
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 3 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
pembeli/bayer nama/daftar nama pelanggan Penggugat (Bukti P-6), dan
dari invoice (tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para
pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan
Australia (Bukti P-7);
5. Bahwa dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai
negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat
merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis brand building atau
membangun merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek
untuk produk-produknya tersebut dengan tujuan antara lain untuk
membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk pesaing,
meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan, membuka
peluang untuk bisnis waralaba, dan yang terpenting adalah untuk
mendapatkan perlindungan atas merek dari negara dalam hal ini
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual;
6. Bahwa untuk tujuan tersebut Penggugat telah memilih dan menentukan
nama merek untuk produk-produknya tersebut, yakni “ikea”, yang
merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”. Adapun
uraiannya adalah sebagai berikut:
- i : Intan, akronim dari Industri Rotan”;
- k : Khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum
Penggugat;
- e : Esa, yang berarti : satu atau tunggal;
- a : Abadi, yang berarti : kekal atau selamanya;
Hal ini tercantum dalam uraian ciptaan yang didaftarkan Penggugat ke
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Bukti P-9);
7. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan
Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-
produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Permintaan
Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 20
untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,
bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 4 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda
D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” untuk Kelas 21
untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah
tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya
oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor
Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10);
8. Bahwa Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya,
selain permohonan pendaftaran merek “ikea”, Penggugat juga telah
mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta), untuk Seni
Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-Intan Khatulistiwa Esa Abadi, yang
telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan
Nomor agenda C00201305635 tanggal 20 Desember 2013 (lihat kembali
Bukti P-8);
9. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah
pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai
berikut:
a. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan
jenis barang. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar,
benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus,
rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang,
amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan
penggantinya, atau dari plastik. (Bukti P-11);
b. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal
pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan
jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau
dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-
sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas), bahan
pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol baja, kaca
yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai
dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari
tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. (Bukti P-12);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 5 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
10.Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak tanggal
pendaftaran merek-merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam butir 9 di atas Tergugat tidak pernah menjual dan/atau
tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan merek “IKEA” di
wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah
Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Tergugat juga tidak
memiliki atau tidak membuka stroke (toko/gerai) untuk menjual atau
mengedarkan produk-produk dengan merek “IKEA”. Hal ini membuktikan
bahwa merek “IKEA” Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27
Oktober 2010 dan merek “IKEA” dengan Nomor Pendaftaran
IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 tersebut tidak digunakan
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di
Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;
11.Bahwa fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil market survey
Berlian Group Indonesia (“BGI”). BGI merupakan lembaga yang netral
dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di
Indonesia. BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di
Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan,
Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu
November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market
survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat
puluh) toko/responden. Bahwa market survey ini dilakukan oleh
pewancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara
dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari market survey
tersebut. Bahwa berdasarkan hasil market survey tersebut dapat
disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek
“IKEA” atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual
dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di
seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat,
dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini.
Tergugat belum memiliki atau belum membuka tokonya di Indonesia
untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek “IKEA” di
wilayah Indonesia (Bukti P-13);
12.Bahwa hasil market survey tersebut membuktikan bahwa produk-produk
merek “IKEA” yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21,
tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 6 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
dunia perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal
pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut
membuktikan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan merek “IKEA”
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya, dalam
hal ini:
- Tergugat tidak menggunakan merek “IKEA” Nomor Pendaftaran
IDM000277901 kelas 20 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di
Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- Tergugat tidak menggunakan merek “IKEA” Nomor Pendaftaran
IDM00092006 kelas 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah
Republik Indonesia, sejak tanggal 09 Oktober 2006;
13.Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut sejak tanggal pendaftaran dan juga adanya pemakaian merek yang
tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan
penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:
Pasal 61
(1). ................
(2). Penghapusan pendaftaran merek atau prakarsa Direktorat Jenderal
dapat dilakukan jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal ; atau
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai
dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk
pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar”;
14.Bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia telah
membuktikan Tergugat tidak menggunakan merek “IKEA” pada kelas 20
dan 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan
barang/dan jasa sejak tanggal pendaftarannya di Indonesia;
15.Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat sebagai pihak ketiga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 7 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran, merek “IKEA”
atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan
merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006
kelas 21, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga;
Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi
“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula
diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan
Niaga”;
16.Bahwa merek “ikea” beserta Seni Lukisan/Gambar/Desain Logo ikea-
Intan Khatulistiwa Esa Abadi merupakan karya cipto yang dikreasikan
oleh Penggugat karena memiliki makna tersendiri sebagaimana
diuraikan pada butir “6” gugatan ini. Selain itu, berdasarkan hasil survey
yang telah dilakukan oleh BGI, maka Tergugat telah terbukti tidak
menggunakan merek “IKEA” 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dapat
dinilai Tergugat sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan
perlindungan merek yang telah diberikan negara Republik Indonesia
kepadanya atau sudah menyia-nyiakan merek yang telah didaftarkannya
tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepantasnya perlindungan
hukum terhadap merek “IKEA” milik Tergugat berakhir dan dihapus
Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional dibidang furniture
adalah pihak yang hendak menggunakan merek “ikea” tersebut agar
dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia.
Dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan
untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
17.Bahwa apabila gugatan penghapusan merek ini diterima dan dikabulkan
oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat
memohon kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1
(satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 8 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan penghapusan
Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
Adapun bunyi Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor. 15
Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut:
“Pasal 64
(1). .................
(2). Isi Putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera disampaikan oleh Panitera pengadilan yang bersangkutan kepada
Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan;
(3). Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum
tetap”;
Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas,
Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dengan memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan
untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas
nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran
27 Oktober 2010 dan merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor
Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh
Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh
Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 9 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
5. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan
Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober
2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
6. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan
Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober
2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama
Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar
Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama
Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal
pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar
Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1
(satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk
melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar
Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
Atau;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
Gugatan prematur karena pada saat diajukannya gugatan, Turut Tergugat
bahkan belum memeriksa permohonan pendaftaran merek IKEA Penggugat;
1. Bahwa Penggugat di dalam Halaman 4 Butir 7 Gugatannya menyatakan
bahwa:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 10 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
"Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Permintaan
Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun
permohonan Permintaan Merek yang diajukan oleh Penggugat
adalah sebagai berikut:
a. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk
Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah,
cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan yang telah
diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D00.2013.061337
tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-9);
b. Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" untuk
Kelas 21 untuk jenis barang/jasa: Perkakas dan wadah-wadah
untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau
yang dilapisi logam mulia); gelas-gelas, porselin dan pecah
belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain,
yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D00.2013.061336 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti P-10)";
2. Bahwa selanjutnya di dalam halaman 5 butir 9 gugatannya, Penggugat
menyatakan bahwa:
"Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah
pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan
rincian sebagai berikut:
a. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20,
dengan jenis barang: Perabot-perabot rumah; cermin-cermin;
bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam
kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk,
tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah
liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari
plastik; (bukti P-11);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 11 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
b. Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal
pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21,
dengan jenis barang; Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah
tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi
logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat
(kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat; benda-benda untuk
membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau setengah
dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-
gelas, perselin, dan pecah belah dari tembikar yang tidak
termasuk dalam kelas lain; (Bukti P-12);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Posita sebagaimana terurai pada
halaman 4 butir 7 dan halaman 5 butir 9 gugatan Penggugat, di dalam
petitumnya, Penggugat meminta agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat memberikan amar putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan
pendaftaran merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor
Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober
2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat Nomor
Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober
2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek
"ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima
pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20
Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek
"ikea" oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima
pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20
Desember 20130 adalah sah;
5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat
dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 12 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat
dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal
pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak
digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas
nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901
tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa
20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan
segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas
nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006
tanggal pendaftaran 9 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa
21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan
segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang
ditunjuk agar mengirimkan 1 satu eksemplar copy putusan
tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
pasti akan memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan
penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum
Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut
hukum;
4. Bahwa berdasarkan kerangka gugatan dan dengan mempertimbangkan
kesesuaian antara Posita dan Petitum, maka jelas bahwa kepentingan
Penggugat adalah kekhawatiran Penggugat atas permohonan
pendaftaran Merek "IKEA" Nomor Agenda D00.2013.061337 dan Nomor
Agenda D00.2013.061336 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal
20 Desember 2013 ("Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat"),
yang hingga saat ini masih belum diperiksa secara substantif oleh Turut
Tergugat;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 13 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
5. Bahwa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang
Undang Merek") telah menyatakan bahwa:
Pasal 18 Undang-Undang Merek:
(1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan;
(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan
Pasal 6;
(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:
(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada
Direktorat Jenderal" ;
6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat diajukan pada
tanggal 20 Desember 2013. Mengingat bahwa pemeriksaan substantif
atas permohonan pendaftaran suatu merek diselesaikan dalam jangka
waktu 9 bulan, maka jelas hingga saat didaftarkannya gugatan a quo
kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni
pada tanggal 24 Desember 2013, Permohonan Pendaftaran Merek IKEA
Penggugat belumlah diperiksa oleh Turut Tergugat, dan oleh karenanya
Penggugat belumlah memiliki kepentingan dalam perkara a quo,
dikarenakan Turut Tergugat sendiri belum memutuskan apakah
Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat dapat terdaftar;
7. Oleh karenanya, dengan melihat pada kesesuaian antara Posita dan
Petitum, maka jelas bahwa kepentingan Penggugat di dalam perkara ini
belumlah lahir. Oleh karenanya, secara terang dan nyata bahwa gugatan
yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat prematur
untuk diajukan sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai
cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard);
Gugatan Penggugat obscuur karena tidak berkesesuaian antara posita dan
petitum;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 14 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
8. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah mengenai
gugatan penghapusan Merek "IKEA" milik Tergugat karena tidak
digunakan selama 3 tahun berturut-turut;
9. Bahwa ternyata di dalam Petitum Penggugat yaitu tepatnya butir 3 dan
butir 4 Petitium, Penggugat justru memintakan hal-hal sebagai berikut:
"3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh
Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh
Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah";
10. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek
bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut
Tergugat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang merek telah secara
jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas suatu
permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu permintaan
pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut
Tergugat dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan pasal-
pasal di dalam Undang Undang Merek yang relevan:
Pasal 18 Undang-Undang Merek:
(1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan;
(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan
Pasal 6;
(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:
(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada
direktorat Jenderal;
Pasal 20 Undang-Undang Merek:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 15 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan
substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar,
atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut
diumumkan dalam Berita Resmi Merek";
(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif
bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas
persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan
menyebutkan alasannya";
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat
menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan
menyebutkan alasan";
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa
Petitum Penggugat butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan
Niaga untuk mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA
Penggugat adalah sesuatu hal di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga;
12. Bahwa selain daripada uraian di atas, jelas bahwa alur dari Posita
Penggugat disusun untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- latar belakang Penggugat (vide butir 1 hingga butir 5 gugatan
Penggugat);
- tujuan pemakaian merek "IKEA" ( vide butir 16 gugatan Penggugat);
- permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat (vide butir 7
Gugatan Penggugat);
- permohonan Hak cipta IKEA yang diajukan oleh Penggugat (vide butir
8 gugatan Penggugat);
- pendaftaran Merek "IKEA" milik Tergugat (vide butir 9 Gugatan
Penggugat); dan ;
- alasan diajukannya gugatan (vide butir 10 hingga butir 12 gugatan
Penggugat);
13. Bahwa sebagaimana terurai dari gugatan Penggugat di atas, maka
terang dan nyata bahwa posita Penggugat merupakan sebuah alur
gugatan yang bertujuan untuk menghapuskan Merek "IKEA" milik
Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan petitum Penggugat yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 16 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
justru memintakan agar Pengadilan Niaga menyatakan sah Permohonan
Pendaftaran Merek IKEA Penggugat;
14. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa
gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak
berkesuaian antara posita dan petitumnya sehingga dengan demikian
harus dinyatakan sebagai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan itikad tidak baik:
14. Bahwa berdasarkan butir 11 Halaman 6 gugatan Penggugat, diketahui
bahwa Penggugat telah memerintahkan Berlian Group Indonesia, yaitu
suatu lembaga survey yang harus diragukan kredibilitasnya, untuk
mengadakan market survey pada bulan November - Desember 2013;
15. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada tanggal 20 Desember 2013 telah
mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat kepada
Turut Tergugat. Dengan membandingkan antara jangka waktu
diadakannya survey (yaitu bulan November - Desember 2013) dan
tanggal pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat,
maka jelas terbukti bahwa Penggugat memang dengan sengaja mencoba
untuk mendaftarkan merek yang memang diketahuinya telah terdaftar
pada kantor Turut Tergugat;
Apabila memang Penggugat adalah pemohon pendaftaran Merek yang
mempunyai itikad baik, maka seharusnya fakta tentang adanya
pendaftaran Merek IKEA milik Tergugat diketahuinya setelah
permohonan pendaftaran mereknya diajukan. Dalam logika yang sama
pula, apabila Penggugat memang beritikad baik dalam pengajuan
Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat, maka Penggugat
seharusnya tidak mengadakan survey sebelum permohonan tersebut
diajukan;
16. Bahwa selanjutnya perlu juga Majelis Hakim cermati dengan seksama
motif Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta
untuk Seni Lukis logo IKEA kepada kepada Direktorat Hak Cipta. Bahwa
selain dengan mengajukan permohonan pendaftaran Merek IKEA,
Penggugat juga berani mengadakan survey yang - walaupun hasilnya
tidak akurat - telah memakan biaya yang tidak sedikit. Fakta bahwa
Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek IKEA
Penggugat dan mengadakan market survey terhadap Merek "IKEA"
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 17 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tergugat, telah memicu suatu pertanyaan besar kenapa Penggugat juga
mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta untuk logo yang sama.
Patut diduga bahwa Penggugat sedang berusaha mencari jalan agar
apabila nantinya Permohonan Pendaftaran Merek IKEA Penggugat yang
sedang diperiksa oleh Turut Tergugat ternyata ditolak, Penggugat akan
mempunyai dasar lainnya untuk dengan itikad tidak baik tetap
menggunakan logo IKEA yang sama;
Patut di duga adanya motivasi Penggugat yang mencoba-coba
menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan komersial sebelum
adanya dasar hak diberikan oleh Turut Tergugat, ataupun mencoba
menjustifikasi penggunaan logo IKEA berdasarkan permohonan hak cipta
yang diajukannya;
16. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka terang dan nyata bahwa
gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang telah diajukan dengan
itikad tidak baik sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 99/PDT.SUS-
MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang amarnya
sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk
mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama
Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27
Oktober 2010 dan merek “IKEA” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran
IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006;
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh
Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh
Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 18 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
5. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan
Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober
2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
6. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan
Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober
2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftarannya;
7. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama
Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar
Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek “IKEA” atas nama
Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal
pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar
Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan 1
(satu) eksemplar salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Turut Tergugat dan memerintahkan kepada Turut
Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan
dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi
Merek;
10.Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga
ratus enam belas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirnya Kuasa
Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2014, terhadap
putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 19 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
pada tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Kasasi Nomor 42 Kas/Pdt-Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor
99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;
Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon
Kasasi/Penggugat pada tanggal 18 November 2014, kemudian Termohon
Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27
November 2014;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-
keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:
Secara ringkas, alasan-alasan yang mendasari permohonan Kasasi
adalah dikarenakan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum
yang berlaku dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup
(onvoldoende gemotiveerd) dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu
dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
Pemohon Kasasi meyakini bahwa Judex Facti di dalam perkara Nomor
99/Pdt.Sus-Merek/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah melakukan kesalahan-kesalahan
sebagai berikut:
Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di
dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang
Merek mengenai mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan
pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa;
Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan
yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 20 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Kasasi sebagai sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada kantor
Turut Termohon Kasasi;
Judex Facti telah memberikan suatu putusan dengan tidak
mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan
oleh Pemohon Kasasi di persidangan;
Uraian Lengkap Permohonan Kasasi
Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak
ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek:
1. Bahwa Pertimbangan Judex Facti dari halaman 75 sampai dengan
halaman 77 Putusan membahas apakah Termohon Kasasi berhak untuk
dinyatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan
gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon
Kasasi;
Adapun pertimbangan Judex Facti tersebut didasarkan pada Petitum
kedua dari Termohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan
untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA"
atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal
pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek "IKEA" atas nama Tergugat
Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9 Oktober
2006;
2. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, Judex Facti memberikan
pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-
produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak
didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan
mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh
dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu
Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli
Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa);
Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan
invoice atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para
pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia;
Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha
industri membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-
perabot rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 21 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
cermin (mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket, kursi-kursi dan
rotan, leha-leha loanger chair (kursi malas), dining chair (kursi makan) dan
produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas
merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia R. I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga
Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk
mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama
Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27
Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat
Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006
kelas barang/jasa 21;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan
demikian petitum kemudian haruslah dikabulkan;
Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu
pertimbangan yang tergesa-gesa dan tidak diambil dengan mencermati
seluruh fakta dan argumen dari Pemohon Kasasi;
3. Bahwa perlu dicermati dengan lebih seksama bahwa pertimbangan Judex
Facti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan adalah suatu
afirmasi yang diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada;
Fakta kelalaian dari Judex Facti di dalam mempertimbangkan bukti-bukti
yang diajukan dapat dicermati antara lain dari pertimbangan Judex Facti
pada halaman 76 putusan yaitu pada paragraph terakhir yang berbunyi
sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dan produsen produk-
produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor sejak
didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan
mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh
dunia, termasuk negara-negara di Eropa, sebagaimana bukti P.6 yaitu
Daftar Bayer Nama and Address (Daftar Nama dan Alamat Pembeli
Pelanggan dari PT. Ratania Khatulistiwa" (vide Halaman 76 Putusan Judex
Facti);
Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan bukti P.7e. menunjukkan
invoice atau tagihan dari Penggugat yang ditujukan kepada para
pelanggannya antara lain Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia"
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 22 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bahwa pertimbangan tersebut telah diambil tanpa mempertimbangkan
seluruh bukti-bukti yang ada karena pada kenyataannya, berdasarkan
Bukti P-5 sampai dengan P-7.e yang diajukan oleh Termohon Kasasi
sendiri, telah terbukti tanpa terbantahkan bahwa seluruh kegiatan
perdagangan Termohon Kasasi telah berhenti sejak tahun 2010 (vide Bukti
P-5.e). Apabila memang Termohon Kasasi adalah sebuah perusahaan
yang aktif dan menghasilkan produk-produk dalam kegiatan komersial,
maka bukti-bukti yang diajukan harus setidak-tidaknya membuktikan
aktifitas Termohon Kasasi di tahun 2014 atau 2013;
Oleh karena itu, jelas bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan
bahwa Termohon Kasasi masih aktif di dalam kegiatan perdagangan hingga
saat diajukannya gugatan a quo. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka
jelas bahwa Termohon Kasasi bukanlah pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan gugatan a quo karena tidak ada aktifitas perdagangan yang
dilakukan oleh Termohon Kasasi;
4. Bahwa selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa : "Menimbang,
bahwa karena Penggugat telah melakukan kegiatan usaha industri
membuat dan memproduksi berbagai macam produk perabot-perabot
rumah yang terbuat dari kayu atau rotan, seperti meja, cermin-cermin
(mirror), headboard, drawer (meja rias), big basket, kursi-kursi dan rotan,
leha-leha loanger chair (kursi malas), dining chair (kursi makan) dan
produk-produk lainnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan atas
merek dari negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga
Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk
mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek "IKEA" atas nama
Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27
Oktober 2010 kelas barang/jasa 20 dan merek "IKEA" atas nama Tergugat
Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006
kelas barang/jasa 21" (vide Halaman 77 Putusan Judex Facti);
5. Bahwa, quod non, Termohon Kasasi berkeinginan untuk memiliki
pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangannya, maka Termohon
Kasasi telah menggunakan merek-merek yang dimiliki selama ini dan telah
terdaftar di kantor Turut Termohon Kasasi. Oleh karena itu, Judex Facti
telah melampui seluruh kewenangan yang dimilikinya dengan
mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi perlu memiliki pendaftaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 23 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
merek dimana merek tersebut justru memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu;
6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Termohon Kasasi, Termohon
Kasasi telah mendalilkan hal hal sebagai berikut:
16. "... Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepantasnya perlindungan
hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus,
Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang
furniture adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA"
tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional
Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
7. Berdasarkan uraian gugatan Termohon Kasasi tersebut di atas, maksud
Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara a quo
adalah untuk dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang
jelas memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya
dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi;
8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan
Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi, perlu kiranya
Pemohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya itikad baik bagi pihak
yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, sebagai berikut:
"Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan
mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk
membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan
konsumen...”;
Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan
pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad
tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek
"IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi
yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap
Merek "IKEA" di Indonesia harus diduga telah dilandasi oleh itikad tidak
baik;
9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas
Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 24 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian
nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta
mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi,
justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud
mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Termohon Kasasi;
Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan terhadap Pendaftaran Merek
"IKEA" Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, justru
merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi, bahwa
Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan
kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada pokoknya
dengan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi, yang telah terdaftar
dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, jauh
sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek
"IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya,
sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, sangat
beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-merek "IKEA" Termohon
Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;
10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya,
Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti
awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan
Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:
16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang
furniture adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA" tersebut
agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia.
Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan
untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi
hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon
Kasasi mengajukan Gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya
komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";
Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran
Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan
Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam
mengajukan gugatan a quo;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 25 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek,
dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan,
dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak
dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan
bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem first-to-file
yang dianut Undang-Undang Merek;
Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu
gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran
merek dan rencana penggunaan suatu merek, adalah sangat mudah bagi
setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk mengkualifikasi dirinya
sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang mana tidak akan
menciptakan suatu kepastian hukum;
Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan memberikan suatu
putusan mengenai keabsahan suatu permohonan pendaftaran merek:
11. Bahwa Pertimbangan Judex Facti dan halaman 77 sampai dengan
halaman 79 Putusan membahas mengenai petitum ketiga dan keempat
dari Termohon Kasasi sebagai berikut:
3. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh
Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
4. Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "ikea" oleh
Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda
D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah;
12. Bahwa terhadap Petitum Kedua tersebut, Judex Facti memberikan
pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa dari hasil market
survey ternyata membuktikan bahwa produk-produk merek "IKEA" yang
didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21, telah terbukti tidak
pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia
perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya
hingga tanggal gugatan ini didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa
Tergugat telah tidak menggunakan merek “IKEA” selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P. 13
sampai dengan bukti P. 19.25;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 26 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Menimbang, bahwa karena merek atas nama Tergugat sudah tidak
digunakan, maka pendaftaran merek penggugat haruslah dinyatakan sah
menurut hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan
demikian petitum ketiga dan keempat haruslah dikabulkan;
(vide Halaman 77 sampai dengan Halaman 79 Putusan Judex Facti);
13. Bahwa pertimbangan dari Judex Facti tersebut di atas telah diambil
dengan melampaui kekuasaan dari Judex Facti yang telah diamanatkan
oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
14. Bahwa perihal sah atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek
bukanlah kewenangan pengadilan melainkan kewenangan dari Turut
Termohon Kasasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek telah
secara jelas dinyatakan bahwa wewenang pemeriksaan substantif atas
suatu permintaan pendaftaran merek, terkait dengan apakah suatu
permintaan pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya
ataupun keseluruhannya dengan merek milik pihak lain terletak pada Turut
Termohon Kasasi dan bukan Pengadilan Niaga. Berikut adalah kutipan
pasal-pasal di dalam Undang-Undang Merek yang relevan:
Pasal 18 Undang-Undang Merek:
(1) Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Tanggal
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat
Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan;
(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Merek:
(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada direktorat
Jenderal;
Pasal 20 Undang-Undang Merek:
(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa
Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur
Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi
Merek";
(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa
Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 27 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya";
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau
tanggapannya dengan menyebutkan alasan";
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pasal di atas, maka jelas bahwa
pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan Petitum Termohon Kasasi
butir 3 dan butir 4 yang memintakan Pengadilan Niaga untuk
mengesahkan Permohonan Pendaftaran Merek telah diambil dengan
melampaui batas kewenangannya;
Judex Facti salah mempertimbangkan bahwa merek merek ikea Penggugat
tidak digunakan di dalam kegiatan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut;
16. Bahwa Pertimbangan Judex Facti dari halaman 79 sampai dengan
halaman 81 Putusan membahas mengenai petitum kelima dan keenam
dari Termohon Kasasi sebagai berikut:
5. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat
dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27
Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3
(tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa
sejak tanggal pendaftarannya;
6. Menyatakan merek "IKEA" yang terdaftar atas nama Tergugat
dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 9
Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3
(tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa
sejak tanggal pendaftarannya;
17. Bahwa terhadap petitum kedua tersebut, Judex Facti memberikan
pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran merek "IKEA"
Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 dan merek "IKEA" Nomor
Pendaftaran IDM00092006 kelas 21, tidak pernah menjual dan/atau tidak
pernah mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" tersebut di
wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah
Indonesia . Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Hal ini membuktikan
bahwa merek "IKEA" Nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 28 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Oktober 2010 kelas 20 dan merek "IKEA" dengan Nomor Pendaftaran
IDM000092006 tanggal 09 Oktober 2006 kelas 21 tersebut tidak digunakan
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di
Indonesia sejak tanggal pendaftarannya;
Menimbang, bahwa fakta tersebut diketahui dari hasil market survey
Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI telah melakukan market survey di 5
(lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia,
yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun
waktu Nopember sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan
market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus
empat puluh) toko/responden;
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil market survey tersebut dapat
disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek
"IKEA" atas nama Tergugat untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual
dan/atau tidak pernah diedarkan oleh Tergugat di toko-toko furnitur di
seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat,
dikarenakan terbukti sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan ini.
Tergugat belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau
mengedarkan produk-produk dengan merek "IKEA" di Wilayah Indonesia
(Bukti P-13);
Menimbang, bahwa dari hasil market survey tersebut membuktikan bahwa
produk-produk merek "IKEA" yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20
dan kelas 21, telah terbukti tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah
diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang dan jasa di
Indonesia, sejak tanggal pendaftarannya hingga tanggal gugatan ini
didaftarkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah tidak
menggunakan merek "IKEA" selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak
tanggal pendaftarannya sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P.
19.25;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan
demikian petitum kelima dan keenam haruslha dikabulkan";
18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas merupakan suatu
pertimbangan yang telah diambil tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-
fakta di persidangan;
Bahwa berdasarkan jalannya persidangan, telah terbukti secara tegas dan
meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Pendaftaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 29 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Merek "IKEA" Pemohon Kasasi di dalam kegiatan komersial. Adapun
uraian bukti pemakaian dari Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi
dapat dicermati dari bukti-bukti berikut yang telah diajukan di persidangan:
a. Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Pendaftaran
Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang diproduksi di Indonesia;
b. Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang
memberikan konfirmasi produksi Pendaftaran Merek "IKEA"
Pemohon Kasasi, beserta bukti mengenai dokumentasi produk-
produk "IKEA" tersebut;
c. Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan
toko resmi Pemohon Kasasi di Indonesia;
d. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk dengan
menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi yang
dijual secara langsung dan dikirimkan kepada berbagai individu dan
badan hukum di Indonesia, antara lain dalam kurun waktu sejak
tahun 2006 hingga tahun 2013; dan
e. Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa
Pemohon Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia
sejak lebih dari 7 tahun yang lalu di Indonesia;
Berikut adalah uraian lengkap dari pemakaian sebagaimana telah disebut
di atas;
Bukti Pemakaian Pertama:
Bukti fisik berupa produk-produk yang menggunakan Merek "IKEA" di Kelas 20
dan Kelas 21 yang diproduksi di Indonesia
19. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi
memang memproduksi barang-barang Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas
21 di Indonesia. Adapun produsen yang ditunjuk untuk memproduksi
Merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 di antaranya adalah PT. Karya
Sutarindo (vide Bukti 7-8) dan PT Findora Internusa (vide Bukti T-11).
20. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-13A (yang telah diajukan
sebagai bukti fisik di persidangan), yaitu asli produk dengan Merek "IKEA"
yaitu berupa LATT N Table/2 Chairs (yang didukung oleh Bukti T-13B
sampai dengan Bukti T-13G) telah membuktikan bahwa produk LATT N
Table/2 Chairs tersebut memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi
mengutip Bukti T-13B, Bukti T-13D dan Bukti T-13G (berupa kemasan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 30 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
produk dari LATT N Table/2 Chairs) untuk mempertegas fakta adanya
produksi dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:
21. Selanjutnya bukti fisik yang membuktikan produksi di Indonesia juga dapat
dicermati dari Bukti T-14A, yaitu asli produk dengan Merek "IKEA" yaitu
berupa BRANAS Basket (yang didukung oleh Bukti T-14B sampai dengan
Bukti T-14G) telah membuktikan bahwa produk BRANAS Basket tersebut
memang diproduksi di Indonesia. Pemohon Kasasi dengan ini juga
mengutip Bukti T-14B, Bukti T-14D dan Bukti T-14G (berupa kemasan
produk dari BRANAS Basket) untuk mempertegas fakta adanya produksi
dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 31 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
22. Sebagaimana dapat dicermati dari Bukti T-15A dan Bukti T-16A (berupa
produk dengan Merek "IKEA" yaitu "Bingkai Foto type RIBBA"), Bukti T-
17A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang "cetakan")
dan Bukti T-18A (berupa produk dengan Merek "IKEA" yaitu produk barang
"Kalas Cuttlery"), telah membuktikan secara nyata bahwa Pemohon Kasasi
telah menggunakan Merek "IKEA" di dalam kegiatan perdagangan dimana
produk-produk dengan Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi dapat juga
diperoleh dari penjualan melalui online di Internet. Pemohon Kasasi
dengan ini juga mengutip Bukti T-15B, Bukti T-16B, Bukti T-17B dan Bukti
T-18B untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan Merek
"IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:
23. Bahwa, mengingat fakta penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon
Kasasi di Indonesia dalam proses produksi berbagai jenis barang-barang
di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh perusahaan rekanan
Pemohon Kasasi, atas izin dan persetujuan dari Pemohon Kasasi, yang
mana menurut penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a), hal
tersebut haruslah mengindikasikan adanya penggunaan merek menurut
Undang-Undang Merek Indonesia;
24. Bahwa, dari penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi oleh
berbagai usaha produksi dan manufaktur Pemohon Kasasi di Indonesia,
akan dengan jelas membuktikan penggunaan merek-merek "IKEA" oleh
Pemohon Kasasi secara tidak terbantahkan di wilayah Republik Indonesia,
untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan
oleh produsen-produsen rekanan Pemohon Kasasi, yang mana barang-
barang tersebut lantas dijual langsung oleh Pemohon Kasasi kepada
konsumen di Indonesia dan kepada konsumen di luar negeri;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 32 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Adapun hal tersebut sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/PK/N/HaKI/2003, tanggal
19 Agustus 2003 jo Nomor 13 K/N/HaKI/2002 tanggal 3 September 2002
dalam perkara penghapusan merek "UNITED" antara NV. Sumatra
Tobacco Trading Company melawan Turut Tergugat, dimana
pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengemukakan hal
sebagai berikut:
"....... sebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek
yang nyata-nyata dipergunakan di dalam kegiatan produksi dan
perdagangan";
25. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan Judex Facti, Judex Facti
telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G
dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan merek
IKEA yang didiproduksi di Indonesia , namun ternyata setelah diadakan
survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group Indonesia
("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata
Chou Der Liang tidak pernah didengar sebagai saksi di depan persidangan
sehingga pernyataan yang dibuat tidak mempunyai kekuatan pembuktian
sehingga bukti T.8 dan bukti T.1 3.A. sampai dengan bukti T. 13 .G.
haruslah dikesampingkan" (vide halaman 82 Putusan Judex Facti)";
Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas jelas merupakan pertimbangan
yang telah diambil dengan memaknai secara sempit definisi kata
perdagangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang
Merek;
Bahwa Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek berbunyi
sebagai berikut:
"Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal;
Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-
Undang Merek, dinyatakan juga:
"Yang dimaksud dengan "pemakaian terakhir" adalah penggunaan merek
tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat
pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 33 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di
masyarakat";
26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa seharusnya Judex Facti
seharusnya tidak secara semena-mena mengenyampingkan Bukti T-8
dihubungkan dengan Bukti T-13A sampai dengan Bukti-T-13G, karena
jelas bukti-bukti tersebut merupakan bukti sempurna terpenuhinya unsur
perdagangan sesuai dengan definisi Pasal 61 ayat (2) huruf (a) berikut
penjelasannya pada Undang-Undang Merek Indonesia;
Definisi perdagangan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang
Merek juga mencakup kegiatan produksi barang (vide penjelasan Pasal 61
ayat (2) huruf (a)). Oleh karena itu, Bukti P-8 yang membuktikan adanya
kegiatan produksi barang di Indonesia seharusnya tidak ditolak tanpa
mempertimbangkan pentingnya suatu proses produksi untuk memperoleh
perlindungan Merek;
27. Bahwa kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan undang-undang
merek seharusnya tidak diredusir sehingga semata-mata dan secara
sempit hanya mencakup proses distribusi di Indonesia secara fisik saja,
karena pada kenyataannya proses produksi suatu barang juga merupakan
ranah kegiatan perdagangan yang juga harus memperoleh perlindungan
merek. Pemaknaan adanya perbedaan pada kegiatan distribusi dan
produksi juga dipahami secara sempurna oleh para penyusun undang-
undang merek dimana telah secara sempurna dituangkan pada penjelasan
Pasal 61 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan bahwa tolak ukur digunakan
atau tidaknya suatu merek dapat dilihat dari pemakaian terakhir dari Merek
yang bersangkut, yaitu penggunaan merek tersebut pada produksi barang
atau jasa yang diperdagangkan;
28. Bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah mempergunakan merek
"IKEA" milik Pemohon Kasasi di dalam kegiatan perdagangan dan
dilakukan tanpa adanya niat membonceng merek orang lain. Kegiatan
perdagangan atas barang-barang dengan Merek "IKEA" milik Pemohon
Kasasi juga telah dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan yang
berlaku di Indonesia. Sebagai pelaku usaha yang baik, Negara
berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak bagi kegiatan
perdagangan Termohon Kasasi. Oleh karena itu, dengan menghapuskan
Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, maka Judex Facti telah mencabut
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 34 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
hak merek dari Pemohon Kasasi yang telah terbukti digunakan dengan
itikad baik pada kegiatan perdagangan yang nyata;
29. Bahwa arti "perdagangan" yang dimaksud dalam ketentuan Undang-
Undang Merek di atas. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia
memberikan definisi "dagang" dan "perdagangan", sebagai berikut:
perdagangan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli
barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga;
perdagangan/perdagangan/ dan perihal dagang; urusan dagang;
perniagaan;
Bahwa, apabila unsur kata "dagang" dalam kata "perdagangan" tersebut
dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Merek,
agar suatu merek tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan
perdagangan, haruslah terdapat (i) penjual, (ii) pembeli, (iii) adanya
kegiatan produksi (iv) adanya produk yang diterima oleh pembeli;
Bahwa dari bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam
persidangan tingkat pertama, terdapat bukti penjualan serta
pendistribusian barang secara langsung dari Pemohon Kasasi kepada
berbagai badan hukum, maupun warga negara Indonesia, dalam masa
terdaftarnya Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa Judex Facti
telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak
memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas pengertian kegiatan
perdagangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan segala
bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
Bukti Pemakaian Kedua
Bukti berupa Surat Pernyataan dari produsen lokal di Indonesia yang
memberikan konfirmasi produksi merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21,
beserta bukti mengenai dokumentasi produk-produk "IKEA" tersebut;
31. Bahwa, Bukti T-8 hingga Bukti T-10, dapat dicermati bahwa kegiatan
produksi berbagai jenis produk di Kelas 20 dan Kelas 21 (yaitu berupa
produk: LATT N Table/2 Chairs, NORDDAL Bnk Bd, NORRASEN Laptop
Tbl) dengan menggunakan merek "iKEA" dilakukan oleh PT. Karya
Sutarindo, berdasarkan perjanjian pembelian yang ditandatangani antara
PT. Karya Sutarindo dengan IKEA Trading (Hong Kong) Ltd., dan
Pemohon Kasasi.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 35 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Selanjutnya, dari Bukti T-11 dan Bukti T-12 juga dapat dicermati bahwa
terdapat penggunaan merek "IKEA" untuk produksi berbagai jenis produk
di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan oleh PT. Findora Internusa (yaitu
berupa produk: "BRANAS NN" basket 32x35x32 rattan, "BYHOLMA" ach
grey dan "STORSELE" ach hi black/rattan), berdasarkan perjanjian
pembelian antara PT. Findora Internusa dengan Ikea Trading (Hong Kong)
Ltd., dan Pemohon Kasasi;
32. Pemohon Kasasi dengan ini mengutip kembali Bukti T-8 dan Bukti T-11
untuk mempertegas fakta adanya produksi barang dengan Merek "IKEA"
milik Pemohon Kasasi di Indonesia:
33. Selanjutnya berdasarkan Bukti T-61A sampai dengan Bukti T-80B telah
membuktikan lebih jauh bahwa di dalam memproduksi barang-barang
dengan Merek "IKEA", maka PT. Karya Sutarindo (vide Bukti 7-8) harus
memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Pemohon Kasasi. Demikian
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 36 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
juga halnya dengan PT. Findora Internusa (vide Bukti T-11) di dalam
kegiatan produksi barang-barang dengan Merek "IKEA" juga harus
memenuhi standar kualitas dan panduan yang diberikan oleh Pemohon
Kasasi (vide Bukti T-82A sampai dengan Bukti T-90B);
Bahwa seluruh bukti-bukti di atas telah secara sempurna membuktikan
adanya pemakaian merek IKEA di dalam kegiatan perdagangan di
Indonesia;
34. Bahwa selanjutnya di dalam Halaman 82 Putusan Judex Facti, Judex Facti
telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa bukti T.13.A. sampai dengan bukti T.13.G
dihubungkan dengan bukti 7.8 dinyatakan bahwa produk dengan
merek IKEA yang didiproduksi di Indonesia , namun ternyata setelah
diadakan survey oleh penggugat melalui market survey Berlian Group
Indonesia ("BGI") ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di
Indonesia dan ternyata Chou Per Liang tidak pernah didengar sebagai
saksi di depan persidangan sehingga pernyataan yang dibuat tidak
mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti 7.8 dan bukti T.1 3.A.
sampai dengan bukti T.13 .G. haruslah dikesampingkan" (vide
halaman 82 Putusan Judex Facti)";
Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas jelas merupakan pertimbangan
yang telah diambil dengan tidak memaknai esensi dari Bukti T-8. Judex
Facti telah secara ringkas mengklasifikasikan bukti T-8 sebagai suatu bukti
berupa kesaksian yang seharusnya di dengar di persidangan. Padahal
jelas dan tegas bahwa bukti T-8 adalah suatu bukti keterangan yang
dituangkan di dalam akta otentik, sehingga dengan demikian, quod non,
Judex Facti beranggapan bahwa Bukti T-8 bukanlah bukti kesaksian,
seharusnya Judex Facti tidak mengesampingkan secara semena-mena
dan tetap memeriksa bukti T-8 sebagai suatu bukti surat;
35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa Judex Facti
telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak
memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas segala bukti-bukti yang
telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
Bukti Pemakaian Ketiga:
Bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan toko resmi
Pemohon Kasasi di Indonesia
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 37 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
36. Bukti T-60A sampai dengan bukti T-60E telah secara sempurna
membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki cabang "IKEA" di
Indonesia yaitu tepatnya di Jalan Alam Sutera, Tangerang. Pemohon
Kasasi dengan ini mengutip bukti T-60A, bukti T-60B, bukti T-60C dan
bukti T-60D untuk mempertegas fakta adanya peredaran barang dengan
Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi di Indonesia:
37. Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangannya telah memberikan
pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa bukti Tergugat tentang gambar toko-toko yang
dimaksudkannya tidaklah dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah atau
sedang memasarkan produk-produknya" (vide Halaman 83 Putusan Judex
Facti);
Bahwa pertimbangan di atas jelas merupakan suatu pertimbangan yang
diambil tanpa mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang telah
dihadirkan selama persidangan, karena membuktikan bahwa market
survey yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah sebuah market
survey yang tidak akurat. Adapun tujuan Pemohon Kasasi mengajukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 38 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bukti Bukti T-60A sampai dengan Bukti T-60E adalah untuk membuktikan
bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa:
Tergugat hingga saat ini tidak memiliki satu pun toko di Wilayah
Republik Indonesia untuk kelas barang/jasa 16,35, 20, 11, 24, 42 dan
21, ataupun Tergugat tidak memiliki pabrik, distributor resmi, agen
resmi, dealer resmi, pengecer resmi, maupun perwakilin resmi untuk
memperdagangkan barang-barang dengan Merek "IKEA", ataupun
Tergugat tidak melakukan aktivitas produksi, perdagangan dan
penyediaan untuk barang-barang dengan Merek;
Adalah suatu dalil yang mengada-ada dan hanya didasarkan pada asumsi-
asumsi yang dihasilkan dari sebuah survey yang sangat meragukan.
Termohon Kasasi tidak melalukan survey di seluruh kota yang seharusnya
layak untuk disurvei untuk membuktikan tidak digunakannya Merek IKEA
milik Pemohon Kasasi. Dalam hal ini, Termohon Kasasi melakukan survey
di Jakarta, sementara toko IKEA milik Pemohon Kasasi berada di Jalan
Alam Sutera, Tangerang. Jelas bahwa hasil survey dari Termohon Kasasi
adalah manipulasi dan tidak dilakukan berdasarkan metode yang benar
dan komprehensif. Seharusnya kalau memang Penggugat jeli dalam
menyusun Gugatannya dan memang telah mengambil langkah strategis
yang diperlukan untuk mengajukan gugatan penghapusan Merek,
seharusnya Penggugat dapat melihat dengan jelas keberadaan Toko
Resmi dari Tergugat di Jalan Alam Sutera, Tangerang;
V. Bukti berupa faktur-faktur penjualan atas produk-produk di Kelas 20 dan
Kelas 21 dengan Merek "IKEA" yang dijual secara langsung dan dikirimkan
kepada berbagai individu dan badan hukum di Indonesia, antara lain dalam
kurun waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2013;
38. Bahwa, bukti T-19A sampai dengan bukti T-54B membuktikan secara
tegas bahwa telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai
produk dari Pemohon Kasasi secara langsung kepada badan hukum
maupun individu yang bertempat tinggal di Indonesia yang menggunakan
Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
39. Contohnya, pada bukti invoice tertanggal 17 Agustus 2006 (bukti T-36A
dan bukti T-36B), terdapat kegiatan jual beli serta distribusi secara
langsung produk-produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 dari Pemohon
Kasasi kepada individu bernama Pors yang beralamat di Jalan H.R.
Rasuna Said Kav. 2-3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 39 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Di antara produk-produk yang dikirim Pemohon Kasasi tersebut, termasuk
namun tidak terbatas pada produk-produk sebagai berikut:
Bahwa kegiatan jual beli serta distribusi secara langsung atas produk-
produk "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 oleh Pemohon Kasasi tersebut
juga dilakukan secara berkesinambungan, setidak-tidaknya hingga tahun
2013 (vide bukti T-45A dan 7-45B).
40. Dari bukti-bukti tersebut (vide bukti T-19A hingga bukti T-54B), dapat
disimpulkan bahwa konsumen serta masyarakat Indonesia (baik individu
maupun badan hukum) dapat memesan dan membeli secara langsung
barang-barang di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi,
sekaligus membuktikan adanya fakta terdapatnya proses jual beli antara
Pemohon Kasasi dan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk di
Kelas 20 dan Kelas 21 tersebut, setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak
tahun 2006 hingga tahun 2013;
Bukti Pemakaian Ketiga
Bukti salinan berbagai surat kabar yang mengkonfirmasi bahwa Pemohon
Kasasi telah memproduksi barang-barang di Indonesia sejak lebih dari 7 tahun
yang lalu di Indonesia;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 40 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
41. Sebagaimana dapat diketahui dari bukti 7-55 sampai dengan bukti 7-58,
setidak-tidaknya dari 7 tahun yang lalu. Pemohon Kasasi telah menjalin
kerjasama dengan para pengusaha lokal di Solo, Semarang dan
Jogjakarta untuk memproduksi barang-barang dengan Merek "IKEA", hal
yang mana konsisten dengan Bukti 7-8 sampai dengan Bukti 7-56 yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi, terkait dengan penggunaan Merek "IKEA"
untuk kegiatan produksi barang di Kelas 20 dan Kelas 21 yang dilakukan
oleh PT Karya Sutarindo dan PT Findora Internusa;
42. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi telah secara tegas membuktikan bahwa
Pemohon Kasasi merupakan pelaku usaha yang jujur yang telah
menjalankan usahanya sejak lama di Indonesia dan telah berhasil
menyumbangkan devisa yang nyata bagi perekonomian negara;
Survey Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung
Menyesatkan
43. Bahwa dari jalannya persidangan Judex Facti, terbukti bahwa hasil survey
yang dilakukan Termohon Kasasi, survey mana yang dilakukan oleh
Berlian Group Indonesia adalah tidak akurat dan benar-benar
menyesatkan, karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa:
a) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor
Pendaftaran IDM000277901 dalam kurun waktu atau periode setidak-
tidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut yaitu tanggal 27
Oktober 2010 hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 20
antara lain "Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar;
benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus,
rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang,
amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan
penggantinya, atau dari plastik."; dan
b) terdapat penggunaan berkesinambungan atas Merek "IKEA" Nomor
Pendaftaran IDM000092006 dalam kurun waktu atau periode setidak-
tidaknya sejak tanggal pendaftaran merek tersebut 9 Oktober 2006
hingga saat ini untuk jenis-jenis barang di Kelas 21 antara lain
"Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan
dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-
bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat;
benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau
setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 41 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain";
44. Ketidakakuratan hasil survey tersebut tidaklah mengherankan karena
dikarenakan Berlian Group Indonesia, selaku lembaga survey yang
ditunjuk oleh Termohon Kasasi, sebagaimana dapat diketahui dalam
database Putusan Mahkamah Agung, tidak pernah menjadi rujukan bagi
para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus
perkara penghapusan merek;
Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi
tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai produk-
produk "IKEA" milik Pemohon Kasasi untuk jenis barang dalam Kelas 20
dan Kelas 21 yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran
online yang dapat dilakukan oleh siapapun;
45. Lebih lanjut, juga tidak mengherankan apabila lembaga survey yang
ditunjuk oleh Termohon Kasasi, Berlian Group Indonesia, juga tidak
mampu mengetahui adanya penggunaan Pendaftaran Merek "IKEA" oleh
Pemohon Kasasi secara mendalam, baik terkait proses produksi yang
dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap berbagai jenis barang di Kelas
20 dan Kelas 21 dengan Pendaftaran Merek "IKEA" di Indonesia, maupun
kegiatan perdagangan dengan menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA"
Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan berbagai
pihak di Indonesia;
Mahkamah Agung Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Sendiri Perkara A
Quo
46. Bahwa melihat kepada hal-hal di atas, maka sudah selayaknya Putusan
Judex Facti harus diperbaiki karena putusan tersebut tidak saja didasarkan
atas ketidaktelitian maupun ketidakmengertian Judex Facti di dalam
meneliti syarat keterkenalan suatu merek berdasarkan undang-undang
merek;
47. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pemohon
Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat
membatalkan putusan Judex Facti untuk selanjutnya memeriksa dan
memutus sendiri perkara a quo;
Untuk itu Pemohon Kasasi merujuk kepada Jurisprudensi-Jurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana berikut ini:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 42 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor
017K/N/HaKI 2003 tertanggal 21 November 2003 yang membatalkan
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 63/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Februari 2003,
dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya
memberikan pertimbangan:
b. Bahwa oleh karena itu seharusnya Judex Facti memeriksa
gugatan Penggugat tersebut apakah merek Tergugat bertentangan
dengan ketertiban umum, yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam pengertian
bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya
itikad tidak baik dari Tergugat I:
c. Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti harus dibatalkan dan
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan
berikut ini;
b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor
012K/N/HaKI/2006 tertanggal 28 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/HKI-Merek
72005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 15 Februari 2006 dimana
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian di dalam putusannya
memberikan pertimbangan:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa
perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut
Mahkamah Agung Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum,
yaitu Pasal 62 ayat 1,2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo. Pasal
69 ayat (2), sehingga dalam hal ini terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: GIORDANO
tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Februani 2006 Nomor 45/ MEREK/
2005/PN.NIAGA, JKT.PST. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri
perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan amar
seperti yang akan disebutkan dibawah ini;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 43 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor
037K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Merek/2003/
PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 20 Agustus 2003 dimana pengadilan niaga
tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusannya
memberikan pertimbangan:
e. bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
harus ditolak dan putusan Judex Facti harus dibatalkan serta
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan
berikut ini:
48. Bahwa atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi
dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengabulkan
permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan selanjutnya memeriksa pokok
perkara sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini;
Pemohon Kasasi Tetap Pada Dalil Gugatannya
Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon Kasasi telah
sampaikan di dalam bagian terdahulu, maka Pemohon Kasasi dengan ini
menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil gugatannya
maupun dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Jawaban,
Duplik maupun Kesimpulan Pemohon Kasasi di dalam persidangan di tingkat
pertama;
Bahwa adapun gugatan ini Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut;
Tentang Pemohon Kasasi Sebagai Pelaku Usaha Yang Jujur Yang Telah
Menjalankan Usahanya Sejak Lama
1. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemohon Kasasi adalah
perusahaan yang bergerak, antara lain, di bidang produksi peralatan dan
perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor yang berasal dari
negara Swedia, yang melakukan penjualan secara langsung kepada para
konsumen atau para pemakai secara ritel/eceran dalam skala internasional
dengan menggunakan Merek "IKEA" dan kombinasi-kombinasinya;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Pemohon Kasasi juga
mengemban tanggung jawab sosial perusahaan dengan mendukung dan
bekerjsama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Organisasi Dunia untuk
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 44 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
anak-anak (UNICEF) dan organisasi non pemerintah berskala
internasional yang berasal dari negara Inggris, Save the Children, yang
bergerak dalam misi mencegah anak-anak dipekerjakan sebagai buruh.
Selain itu Pemohon Kasasi bekerjasama dengan organisasi non
pemerintah berskala internasional yang bergerak di bidang lingkungan
hidup, WWF (World Wide Foundation) yang bergerak dalam misi
mencegah penebangan dan penjualan hasil hutan secara liar dan iIlegaI;
3. Bahwa, di Indonesia, Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Merek "IKEA"
untuk berbagai jenis barang dan jasa, antara lain sebagai berikut:
(Secara bersama-sama Merek-merek terdaftar "IKEA" atas nama
Pemohon Kasasi tersebut selanjutnya disebut sebagai "Merek-merek
"IKEA" Pemohon Kasasi");
4. Bahwa, selain penggunaan sebagai merek, "IKEA" juga merupakan bagian
esensial dari nama badan hukum Pemohon Kasasi yakni INTER IKEA
SYSTEMS B.V., yang telah secara luas dan berkesinambungan digunakan
oleh Pemohon Kasasi untuk membedakan usaha Pemohon Kasasi yang
telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara di dunia dengan
produk sejenis lainnya;
Bahwa selama 68 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1948, perusahaan
Pemohon Kasasi telah menggunakan Merek "IKEA" secara terus menerus
tidak terputus. Pada tahun 2006, Pemohon Kasasi telah memiliki
setidaknya 237 toko yang tersebar di 34 negara, dengan toko terkecil
berada di kota Odense, Denmark dengan luas 1500 m2 hingga toko
terbesarnya yang berada di kota Munich dengan luas 37.700 m2;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 45 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bahwa dalam mengelola perusahaan yang multinasional dan beroperasi di
banyak negara tersebut, Pemohon Kasasi telah mempekerjakan
setidaknya 100.000 karyawan yang tersebat di 44 negara;
Bahwa, Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang Merek telah menyatakan:
(3). Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak;
Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a undang-undang merek juga berbunyi:
Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum
yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
Termohon Kasasi Bukanlah Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan
A Quo
5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon
Kasasi pada butir 16 Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi)
yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;
6. Bahwa di dalam halaman 8 dari gugatan Penggugat (sekarang Termohon
Kasasi), Termohon Kasasi mendalilkan hal hal sebagai berikut:
16. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepantasnya perlindungan
hukum terhadap merek "IKEA" milik Tergugat berakhir dan dihapus,
Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang
furniture adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA"
tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional
Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
7. Berdasarkan uraian gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi)
tersebut di atas, dapat dipahami bahwa maksud Termohon Kasasi
mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara a quo adalah untuk
dapat menggunakan serta mendaftarkan Merek "IKEA" yang jelas memiliki
persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Merek-
merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi yang telah terdaftar;
8. Bahwa, terkait dengan maksud Termohon Kasasi dalam mengajukan
permintaan pendaftaran dan menggunakan Merek "IKEA" Pemohon
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 46 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Kasasi, perlu kiranya Termohon Kasasi mengacu pada keharusan adanya
itikad baik bagi pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek,
sebagai berikut : "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang
mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun
untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain
demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu
atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyesatkan konsumen...";
Bahwa, justru menurut Pemohon Kasasi, pengajuan permintaan
pendaftaran Merek "IKEA" oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad
tidak baik, dilandasi maksud meniru dan membonceng keterkenalan Merek
"IKEA" Pemohon Kasasi. Oleh karenanya itu, argumen Termohon Kasasi
yang mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan terhadap
Merek "IKEA" di Indonesia dilandasi oleh itikad tidak baik;
9. Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas
Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan
merek "IKEA" dengan maksud "membawa manfaat bagi perekonomian
nasional Indonesia", tindakan Termohon Kasasi dalam menggunakan serta
mendaftarkan merek yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek terkenal, dalam hal ini Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi,
justru menunjukkan itikad tidak baik Termohon Kasasi yang bermaksud
mendompleng keterkenalan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi;
Lebih lanjut, adanya gugatan penghapusan yang diajukan oleh Termohon
Kasasi, justru merupakan suatu bentuk pengakuan dari Termohon Kasasi,
bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi yang
diajukan kepada Turut Termohon Kasasi, memiliki persamaan pada
pokoknya dengan Pendaftaran Merek "IKEA" milik Pemohon Kasasi, yang
telah terdaftar dan digunakan di banyak negara di dunia, termasuk di
Indonesia, jauh sebelum Termohon Kasasi mengajukan Permohonan
Pendaftaran Merek "IKEA" Termohon Kasasi kepada Turut Termohon
Kasasi. Oleh karenanya, sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan
sebelumnya, sangat beralasan apabila permintaan pendaftaran merek-
merek "IKEA" Termohon Kasasi diajukan tanpa itikad tidak baik;
10. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, di dalam gugatannya,
Termohon Kasasi juga tidak mampu secara meyakinkan memberikan bukti
awal bahwa Termohon Kasasi harus dikategorikan sebagai pihak yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 47 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Halaman 8 dari gugatan
Termohon Kasasi, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa:
16. "... Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang
furniture adalah pihak yang hendak menggunakan merek "IKEA"
tersebut agar dapat membawa manfaat bagi perekonomian nasional
Indonesia. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
Berdasarkan dalil Termohon Kasasi di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi
hanya berencana untuk menggunakan Merek "IKEA" dan Termohon
Kasasi mengajukan gugatan, dan hingga saat ini belum mengambil upaya
komersial apapun yang patut terkait penggunaan Merek "IKEA";
Walaupun Termohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pendaftaran
Merek "IKEA", hal tersebut jelas tidaklah cukup untuk menjadikan
Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan di dalam
mengajukan gugatan a quo;
Bahwa, apabila faktor pengajuan suatu permohonan pendaftaran merek,
dan rencana penggunaan suatu merek yang memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek yang dimintakan permohonan penghapusan,
dapat dipandang cukup untuk membuktikan kepentingan suatu pihak
dalam mengajukan gugatan penghapusan, hal tersebut sama dengan
bentuk kesewenang-wenangan interpretasi terhadap sistem first-to-file
yang dianut Undang-Undang Merek.
Apabila semua orang maupun badan hukum dapat mengajukan suatu
gugatan penghapusan hanya bermodalkan permohonan pendaftaran
merek dan rencana penggunaan suatu merek tanpa adanya upaya
komersial yang konkrit terhadap penggunaan merek tersebut, adalah
sangat mudah bagi setiap orang ataupun badan hukum tersebut untuk
mengkualifikasi dirinya sendiri selaku pihak yang berkepentingan, hal yang
mana tidak akan mencipakan suatu kepastian hukum;
Bahwa Telah Terdapat Penggunaan Merek "Ikea" Oleh Termohon Kasasi Untuk
Berbagai Jenis Barang Di Kelas 20 Dan Kelas 21
11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon
Kasasi butir 10 hingga butir 12 Gugatan Termohon Kasasi yang
mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjual ataupun
mengedarkan barang-barang dengan merek "IKEA" di wilayah Republik
Indonesia;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 48 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bahwa, Pemohon Kasasi menyadari jika urgensi serta kepentingan
melindungi merek-mereknya di Indonesia, dengan mendaftarkan Merek
"IKEA" Pemohon Kasasi di Kantor Turut Termohon Kasasi, adalah hal
yang sangat krusial guna melindungi konsumennya di Indonesia,
khususnya untuk dapat membedakan produk-produk di berbagai kelas
hasil produksi Pemohon Kasasi yang dipasarkan di Indonesia, dengan
produk-produk lainnya milik pihak-pihak ketiga;
12. Bahwa, Pasal 61 ayat 2 huruf (a) jo. Pasal 63 Undang-Undang Merek
memang memberikan hak pada pihak ketiga dalam mengajukan gugatan
penghapusan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga atas merek
yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
perdagangan barang dan/atau jasa;
Namun Pemohon Kasasi perlu tekankan bahwa Pemohon Kasasi telah
menggunakan Pendaftaran Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dalam kegiatan
perdagangan di wilayah Republik Indonesia secara berkesinambungan;
Hal tersebut telah Pemohon Kasasi buktikan di muka persidangan bahwa:
• Telah terdapat penjualan serta pendistribusian berbagai produk dari
Pemohon Kasasi kepada badan hukum maupun warga negara
Indonesia yang menggunakan Merek "IKEA" Pemohon Kasasi dengan
Nomor Pendaftaran IDM000277901 di Kelas 20 dan Nomor
Pendataran IDM000092006 di Kelas 21; dan
• Konsumen, serta masyarakat Indonesia, baik individu/badan hukum
dapat membeli barang-barang hasil produksi Pemohon Kasasi dengan
menggunakan Merek "IKEA" Nomor Pendaftaran IDM000277901 di
Kelas 20 dan Nomor Pendataran IDM000092006 di Kelas 21;
Hasil Survey Termohon Kasasi Tidak Akurat Dan Cenderung Menyesatkan
13. Bahwa, apabila Termohon Kasasi melakukan survey dengan lebih jeli dan
seksama, Termohon Kasasi akan mampu menemukan keberadaan
berbagai jenis barang di Kelas 20 dan Kelas 21 dengan menggunakan
Pendaftaran Merek "IKEA" yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi, yang
nyata-nyata dapat dibeli oleh konsumen di Indonesia;
Bahkan, tanpa harus melakukan survey di berbagai kota di Indonesia,
Termohon Kasasi dapat dengan mudah menemukan berbagai situs
internet yang dioperasikan oleh badan hukum ataupun warga negara
Indonesia, yang menawarkan serta menjual berbagai produk dengan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 49 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
merek "IKEA" di Kelas 20 dan Kelas 21 hasil produksi Pemohon Kasasi,
yang dapat dibeli secara bebas oleh konsumen Indonesia;
Adapun detail mengenai situs-situs ini akan Pemohon Kasasi tunjukkan
kepada Majelis Hakim dalam sidang acara pembuktian kelak;
Oleh karenanya, menurut Pemohon Kasasi, hasil survey yang dilakukan
oleh Termohon Kasasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar,
adalah tidak tepat dan sangat menyesatkan;
14. Bahwa selanjutnya perlu kiranya Majelis Halim mencermati tingkat
kredibilitas dan kompetensi perusahaan yang ditunjuk Termohon Kasasi
untuk menyeleggarakan survey tersebut, yakni Berlian Group Indonesia,
khususnya karena melalui database Putusan Mahkamah Agung, tidak
terdapat satupun putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung
pada gugatan penghapusan merek yang menjadikan hasil survey Berlian
Group Indonesia sebagai rujukan para Hakim Mahkamah Agung ataupun
Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek;
Oleh karenanya, sangat tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi
justru tidak mampu menemukan penjualan dan pendistribusian berbagai
produk-produk "IKEA" untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21
yang dilakukan di Indonesia, bahkan melalui penelusuran online yang
dapat dilakukan oleh siapapun;
15. Lebih lanjut, pemilihan kota dimana Termohon Kasasi melakukan survey,
yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, tidaklah cukup untuk
menghasilkan kesimpulan mengenai penggunaan Merek "IKEA" Pemohon
Kasasi di seluruh Indonesia;
Bahwa, untuk menghasilkan suatu hasil kesimpulan terkait penggunaan
suatu merek secara tepat, sudah sepatutnya Termohon Kasasi melakukan
survey di seluruh kota di Indonesia, atau setidak-tidaknya di tiap kota besar
pada setiap pulau di Indonesia. Ketentuan tersebut juga telah beberapa
kali diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan dalam beberapa
perkara penghapusan merek, antara lain pada perkara penghapusan
merek "MOSAICMIRO" antara Herman W.G.M. Nooijen B.V. selaku
Penggugat dan Pemohon Kasasi melawan Drh. Cahyoko Bahar Sarjito
selaku Tergugat dan Termohon Kasasi, dimana melalui Putusan Nomor
421/K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menguatkan dalil Pengadilan
Niaga dalam menolak gugatan penghapusan merek Penggugat dengan
dalil sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 50 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
"Bahwa sesuai dengan bukti surat P. 14, P. 15, P.15, Majelis berpendapat
bahwa survey yang dilakukan Penggugat melalui PT. Molresta Research
Indonesia terhadap 215 responden pada Toko Keramik dan Toko
Bangunan di Jakarta serta 150 responden pada Toko Keramik dan toko-
toko bangunan di Yogyakarta mengenai data-data merek MOSAICMIRO
selama tiga tahun berturut-turut tidak menjadi patokan atau pedoman,
dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan ratusan kota-kota
besar di seluruh wilayah Indonesia dan Tergugat dalam memasarkan
merek MOSAICMIRO dapat dilakukan diluar Pulau Jawa, misalnya Pulau
Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Pulau Irian dan Pulau
Maluku";
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan
kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan
hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf
a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang
tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat
dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam
perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek
dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama
Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901
telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu
putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk
dipertahankan;
Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti
Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion)
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti/
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam
menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 51 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa
Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal
yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara
kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar
dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di Jalan alam
Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam
Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh
tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil
putusan dengan suara terbanyak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INTER IKEA
SYSTEM B.V tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INTER IKEA
SYSTEM B.V tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul
Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal 52 dari 52 hal Put. Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing
sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota
tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para Pihak.
Anggota-Anggota, K e t u a,
Panitera Pengganti,
Biaya-biaya:1. Meterai : Rp 6.000,002. Redaksi : Rp 5.000,003. AdministrasiKasasi : Rp4.989.000,00 +
Jumlah : Rp5.000.000,00
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52