GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN · PDF filePsikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia dan...
Transcript of GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN · PDF filePsikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia dan...
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
TAHUN 2011-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang :a. bahwadalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
b. bahwamemperhatikan lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, maka perlu menetapkan kebijakan dan strategi serta rencana aksi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-UndangNomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-UndangNomor36Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2
5. Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentang PencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
9. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. PeraturanPemerintahNomor19Tahun2010tentangTata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentangBadanNarkotikaNasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan
Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
235);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
3
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
16. PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
244);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
18. PeraturanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanGubernurini yang dimaksuddengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. PemerintahProvinsiadalahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. GubernuradalahGubernur Sulawesi Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja dan kedudukannya di daerah.
8. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.
4
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI
Pasal 2
Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
Tahun 2011-2015, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal3
Kebijakan dan Strategi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
BAB III
RENCANA AKSI PROVINSI
Pasal4
Rencana Aksi Provinsi dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal5
Rencana Aksi untuk Tahun 2011 sebagaimana antara lain dimaksud dalam pasal 4, sesungguhnya telah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai agenda aksi masing-masing SKPD/Biro, BNNP, dan Instansi vertikal terkait.
BAB IV
KOORDINASI DAN EVALUASI
Pasal6
(1) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan Kebijakan dan strategi Provinsi serta Rencana Aksi Provinsi dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.
(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten dan Kota.
(3) Teknis pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Biro Bina Napza dan HIV-AIDS bersama BNNP.
Pasal7
(1) Gubernur melakukan evaluasi terkait realisasi Rencana Aksi tahunan Provinsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(2) Teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh Biro Bina Napza dan HIV-AIDS dengan BNNP.
5
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksudkan untuk mendorong realisasi Rencana Aksi Provinsi secara optimal.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal8
Pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi sesuai agenda masing-masing didukung pembiayaan/anggaran dari SKPD/Biro, BNNP, dan / atau Instansi Vertikal bersangkutan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 33 TAHUN 2012 TANGGAL : 20 JULI 2012 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI SULAWESI
SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di
Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama pada
remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Karena posisi Indonesia
sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit dan pemasaran Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif.
Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia dan terungkapnya impor prekursor atau
bahan pembuat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam bentuk besar dari luar
negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak
jauh dari daerah segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah Bulan
Sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium
terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif.
Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, angka prevalensi
penyalahguna narkoba nasional sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta
orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta
orang). Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan
pada tahun 2008 sebesar 1,80% dan meningkat menjadi 2,04% pada tahun 2010.
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia maupun
Sulawesi Selatan terus naik. Sebuah angka mengejutkan dirilis Badan Narkotika
Nasional (BNN), yaitu penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2008
sebanyak 3.362.527 orang dan meningkat menjadi 3.826.974 penyalahguna pada
tahun 2010.
1
- 2-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Sedangkan penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2008
sebanyak 103.849 orang, meningkat sebesar 14,72% pada tahun 2010 (121.773)
penyalahguna. Angka ini melebihi dari rata-rata penyalahgunaan narkoba tingkat
nasional. Peningkatan ini di luar perkiraan karena pada tahun 2008, hanya
diestimasikan mencapai 30.000-50.000 saja.
Peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan karena
kecenderungan dari masyarakat untuk mencoba-coba dan belum tahu bahayanya.
Penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) di Sulawesi Selatan
meningkat dari tahun ke tahun. Kasus penyalahgunaan narkoba mengalami
pertumbuhan jumlah penyalahguna rata-rata 6% pertahun, yaitu tahun 2008
(103.849 penyalahguna), 2009 (110.999 penyalahguna), dan 2010 (121.773
penyalahguna), dan menjadi 125.730 penyalahguna (November 2011). Jika tidak
tertangani dengan baik, maka akan meningkat menjadi 168.255 penyalahguna
pada tahun 2015.
Oleh karena itu perlu komitmen bersama bagi seluruh komponen masyarakat
Sulawesi Selatan baik unsur pemerintah, keamanan, satuan kerja perangkat
daerah, lembaga sosial, keagamaan, pendidik, siswa dan mahasiswa untuk
bersatu melakukan Rencana Aksi (action plan) mendukung Program Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN).
Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
menginstruksikan kepada seluruh unsur yang terkait untuk melaksanakan Program
Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
dalam rangka mewujudkan wilayah Sulawesi Selatan Bebas Narkoba.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- 3-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 244);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 251);
- 4-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini
dimaksudkan sebagai pedoman seluruh komponen masyarakat Sulawesi
Selatan dalam mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menuju Sulawesi Selatan
Bebas Narkoba Tahun 2015, sesuai Program Nasional Indonesia Bebas
Narkoba Tahap 2011-2015.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan ini untuk menyatukan pola pikir, sikap dan tindak seluruh komponen
masyarakat menuju Tahap 2011-2015 menjadi “Sulawesi Selatan Bebas
Narkoba”
D. Sistematika Penyusunan
BAB I Pendahuluan
BAB II Perkembangan Lingkungan Strategis
BAB III Analisis Ancaman Narkoba
BAB IV Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Di Bidang P4GN
BAB V Koordinasi dan Kerjasama
BAB VI Evaluasi dan Pelaporan
BAB VII Penutup
Dengan rincian dan uraian lebih lanjut pada bab – bab berikutnya
- 5-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB II
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
A. Kondisi Regional
Sulawesi Selatan rawan menjadi sasaran pengiriman dan peredaran
narkotika oleh sindikat internasional karena merupakan wilayah strategis jalur
internasional serta merupakan pintu gerbang di kawasan timur Indonesia.
Kerawanan Sulawesi Selatan menjadi wilayah tujuan pengiriman narkoba oleh
bandar internasional terbukti ditemukannya tiga paket sabu-sabu seberat 6
kilogram asal Kuala Lumpur di Bandara Internasional Hasanuddin. Begitupun
peluang yang harus diwaspadai melalui pelabuhan laut Sukarno Hatta.
Dengan masuknya narkoba dari negara luar itu membuktikan bahwa
Sulawesi Selatan sudah menjadi kota tujuan narkoba internasional. Apalagi
dengan dibukanya penerbangan langsung Makassar-Malaysia dan Singapura,
membuka peluang masuknya peredaran gelap masuk ke Sulawesi Selatan.
B. Kondisi Nasional dan Daerah
Untuk menggambarkan situasi penyalagunaan narkoba di Provinsi Sulawesi
Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional berdasarkan umur 10-59
tahun sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada
tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang).
Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan
pada tahun 2008 sebesar 1,80% (103.849 orang) dan meningkat menjadi
2,04% (121.773 orang) pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 2,08%
(125.730 orang) pada akhir tahun 2011.
Tabel. 1
Prevalensi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Umur 10-59 Tahun di Sulawesi Selatan Tahun 2008-2010
NO URAIAN
SULSEL NAS % SULSEL NAS % SULSEL NAS %
1 Jumlah penduduk usia 10-59 Th 5,756,501 169,251,600 3.40 5,968,421 173,452,500 3.44 6,055,602 175,468,200 3.45
2 Prevalensi 1.80 1.99 2.04 2.21 2.08
3 Penyalahguna 103,849 3,362,527 3.09 121,773 3,826,974 3.18 125,730 4,071,015 3.09
2008 20112010
Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
- 6-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 3.362.527
orang dan meningkat menjadi 3.826.974 penyalahguna pada tahun 2010,
bahkan diperkirakan menjadi 175.468.200 penyalahguna ada akhir tahun
2011. Sedangkan penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun
2008 terdiri dari 3,09% dari angka nasional, meningkat menjadi sebesar
3,18% pada tahun 2010, serta diperkirakan 3,9% pada tahun 2011.
Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
Jika dilihat dari trend perkembangannya, maka setiap tahunnya di Sulawesi
Selatan mengalami peningkatan penyalahguna narkoba sebesar 6%,
sehingga pada tahun 2015 dapat diperkirakan menjadi 168.255
penyalahguna jika tidak mendapat penanganan yang tepat.
2. Penyalahgunaan Narkoba yang Dirawat Ditempat Terapi dan Rehabilitasi
Penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi
di seluruh Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 3.477 orang yang teriri dari
3.127 laki-laki (89,9%) dan 350 perempuan (10,10%).
Tabel. 2 Penyalahguna Narkoba Yang Dirawat Di Tempat Terapi dan Rehabilitasi
Berdasarkan Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan Tahun 2010
No JENIS KELAMIN PENYALAHGUNA
% SULSEL NAS
1 Laki-laki 55 3.127 1,76
2 Perempuan 3 350 0,86
JUMLAH 58 3.477 1,67 Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
- 7-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Sedangkan di Sulawesi Selatan, penyalahguna narkoba yang dilayani
di tempat terapi dan rehabilitasi 58 orang yang terdiri dari 55 laki-laki
(94,82%) dan 3 perempuan (5,17%).
3. Tersangka Pengedar dan Penyalahguna Narkotika dan Psikotropika
Tersangka pengedar dan penyalahguna narkotika dan psikotropika di
Indonesia cukup memprihatinkan. Sebanyak 26.201 tersangka, 43,01%
diantaranya sebagai pengedar, dan pada tahun 2010 sebanyak 25.414
tersangka, 49,91% diantaranya sebagai pengedar.
Tabel. 3 Tersangka Pengedar dan Penyalahguna Narkotika dan Psikotropika
di Sulawesi Selatan Tahun 2008-2010
No URAIAN
SULSEL NAS % SULSEL NAS % SULSEL NAS %
1 Pengedar 90 11,283 0.80 91 13,050 0.70 78 12,685 0.61
2 Penyalahguna 344 14,918 2.31 247 13,739 1.80 541 12,729 4.25
JUMLAH 434 26,201 1.66 338 26,789 1.26 619 25,414 2.44
2008 2009 2010
Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
Sedangkan di Sulawesi Selatan, tersangka pengedar dan penyalahguna
narkotika pada tahun 2008 sebanyak 434 tersangka, 20,74% diantaranya
sebagai pengedar, dan pada tahun 2010 sebanyak 619 tersangka, 12,60%
diantaranya sebagai pengedar. Perbandingannya dapat dilihat pada gbr 2.
Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
- 8-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
4. Kasus dan Tersangka Narkotika yang Ditangkap POLRI
Kasus dan tersangka narkotika yang ditangkap POLRI dan BNN di
Indonesia tidak terlalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2008
(18.621 kasus dan 25.049 tersangka), tahun 2009 (18.579 kasus dan 25.032
tersangka), dan tahun 2010 (17.877 kasus dan 23.958 tersangka).
Sedangkan kasus narkotika di Sulawesi Selatan, mengalami
peningkatan yang berarti dari tahun 2007-2011. Secara rinci dapat dilihat
pada gambar 3.
Gambar.3
Data Kasus Narkotika yang Ditangkap POLDA di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011
Sumber : Data POLDA Sulselbar
Tersangka penyalahguna narkoba yang ditangani POLDA Sulselbar
dari tahun 2007-2011 menunjukkan angka rata-rata 90% tersangka
penyalahguna tersebut berjenis kelamin laki-laki, dan 10% lainnya dari jenis
kelamin perempuan, dapat dilihat pada gambar 4 berikut.
Gambar.4 Data Tersangka Penyalahguna Narkoba yang Ditangkap POLDA
di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011
Sumber : Dit Narkoba POLDA Sulselbar
- 9-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Tersangka penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan berdasarkan
latar belakang pendidikan, dapat dilihat pada gambar 5 yaitu dari tahun
2007-2009 dijadikan tersangka paling banyak berlatar belakang pendidikan
SD, kemudian SLTA, SLTP dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pada tahun
2010-2011, terjadi perubahan yaitu paling banyak tersangka ditemukan
berlatar belakang pendidikan SLTA, kemudian SD, SLTP dan perguruan
tinggi.
Gambar.5 Data Tersangka Penyalahguna Narkoba yang Ditangkap POLDA
Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011
Sumber : Dit Narkoba Polda Sulselbar
Tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh POLDA di
Sulawesi Selatan paling banyak dari kalangan pekerja swasta, kemudian
pengangguran, buruh, pelajar dan seterusnya dari kalangan POLRI, PNS,
serta mahasiswa.
Gambar.6 Data Tersangka Penyalahguna Narkoba yang Ditangkap POLDA Berdasarkan Pekerjaan di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011
Sumber : Dit Narkoba Polda Sulselbar
5. Barang Bukti Narkotika yang Disita POLRI dan BNN
Pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melihat
barang bukti yang disita. Jenis barang bukti yang dominan disita pleh POLRI
dan BNN dari tahun 2008-2010 di Indonesia yaitu daun ganja di atas 96,8%,
menyusul ekstasi 1,56%, shabu 1,54% dan heroin/putaw 0,06%.
- 10-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Secara angka, sitaan daun ganja pada tahun 2008 (40.496.253,20 gr),
2009 (110.764.253,90 gr), dan tahun 2010 (22.692.283,73 gr), secara rinci
dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.
Tabel. 4 Jumlah dan Rangking Barang Bukti Narkotika yang Disita POLRI dan BNN
di Sulawesi Selatan Tahun 2008-2010
Sulsel (gr) Nas (gr) Sulsel (gr) Nas (gr) Sulsel (gr) Nas (gr)
1 Barang bukti daun ganja 9,337.80 40,496,253.20 0.02 21 280.50 110,764,253.90 0.0003 24 474.85 22,692,283.73 0.0021 25
2 Barang bukti heroin/ putaw 14.72 20,553.30 0.07 8 10.88 15,473.73 0.0703 8 - 33,111.34 0
3 Barang bukti ekstasi 1,050 1,091,204 0.10 15 4,683 318,934.50 1.4683 9 1,191 434,660.25 0.274 8
4 Barang bukti shabu 1,189 709,854 0.17 6 2,465 239,449.60 1.0294 7 1,616 649,119.30 0.249 17
JUMLAH 11,592 42,317,865 0.03 7,439 111,338,112 0.0067 3,282 23,809,175 0.0138
No URAIAN BARANG BUKTI2008 2009 2010
% % %Peringk
at
Peringk
at
Pering
kat
Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
Sedangkan barang bukti sitaan narkotika di Sulawesi Selatan sangat
bervariasi setiap tahunnya, pada tahun 2008 barang sitaan terbanyak yaitu
daun ganja ( 80,56%), disusul sabhu (10,26%),ekstasi (9,06%) dan
Heroin/putaw (0,12%). Tahun 2009 justru ekstasi yang terbanyak (62,96%),
kemudian menyusul shabu (33,14%), daun ganja (3,76%) dan heroin/putaw
(0,13%). Sedangkan pada tahun 2010 barang sitaan yang terbanyak yaitu
shabu (49,25%), menyusul ekstasi (36,30%), dan daun ganja (14,45%).
Sumber : Jurnal Data P4GN (diolah)
6. Kerawanan Daerah Tempat Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkoba
Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahguna narkoba di Sulawesi
Selatan oleh POLDA Sulselbar sudah hampir semua kabupaten/ kota dapat
ditemukan.
- 11-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat
ditentukan kerawanan daerah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.
Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Makassar, kemudian Kota
Pare-pare, Kab. Maros, Kab. Sidrap, Kab. Bone, Kab. Pinrang dan
selengkapnya dapat dilihat pada gambar 8.
Gambar.8 Data Kerawanan Daerah Berdasarkan Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkoba di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011
Sumber : Dit Narkoba POLDA Sulselbar
- 12-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB III
ANALISIS ANCAMAN NARKOBA
A. Penyalahgunaan Narkoba
1. Hasil penelitian terhadap prevalensi penyalahgunaan maupun
peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan, terjadi peningkatan
setiap tahunnya. Jika dilihat dari trend perkembangannya, maka
setiap tahunnya di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan
penyalahguna narkoba sebesar 6%, sehingga pada tahun 2015 dapat
diperkirakan menjadi 168.255 penyalahguna jika tidak mendapat
penanganan yang tepat.
2. Penyalahgunaan Narkoba yang sementara direhabilitasi di Unit Terapi
dan Rehabilitasi yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan 2010
sebanyak 58 orang. Menjadi kehawatiran setelah selesai menjalani
terapi dan rehabilitasi, mereka bergabung ulang dengan teman
pecandu lainnya. Maka “After Care Korban Narkoba”, merupakan
salah satu upaya yang harus dilakukan.
3. Meningkatnya Penyalahguna Narkoba coba pakai yang mencapai
38,26% di atas rata-rata Nasional akan timbul pelanggan baru, dan
setelah meningkat maka akan menjadi teratur pakai dan kemudian
akan menjadi pelanggan tetap. Hal ini menjadi kerawanan bagi orang
yang “imun” terhadap Narkoba.
4. Pusat Rehabilitasi narkoba untuk wilayah timur Indonesia, berlokasi di
Baddoka Kec. Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan, sehingga memungkinkan untuk merujuk pecandu narkoba
untuk direhabilitasi sebanyak-banyaknya.
B. Peredaran Gelap Narkoba
1. Pengungkapan kasus narkoba tiga tahun terakhir, bervariasi setiap
tahunnya. Tahun 2008 terbanyak yaitu ganja (80,56%), 2009
terbanyak yaitu ekstasi (62,96%), dan tahun 2010 terbanyak yaitu
shabu (49,25%). Hal ini menunjukkan bahwa bervariasinya barang
bukti narkoba yang beredar di Sulawesi Selatan kemungkinan
diperuntukkan untuk pengguna coba pakai.
- 13-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
2. Pengedar dan penyalahguna narkotika pada tahun 2008 sebanyak
434 tersangka, 20,74% diantaranya sebagai pengedar, dan pada
tahun 2010 sebanyak 619 tersangka, 12,60% diantaranya sebagai
pengedar.
3. Tersangka penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan berdasarkan
latar belakang pendidikan, yaitu dari tahun 2007-2009 dijadikan
tersangka paling banyak berlatar belakang pendidikan SD, kemudian
SLTA, SLTP dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pada tahun 2010-
2011, terjadi perubahan yaitu paling banyak tersangka ditemukan
berlatar belakang pendidikan SLTA, kemudian SD, SLTP dan
perguruan tinggi.
4. Tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh POLDA di
Sulawesi Selatan paling banyak dari kalangan pekerja swasta,
kemudian pengangguran, buruh, pelajar dan seterusnya dari kalangan
POLRI, PNS, serta mahasiswa.
- 14-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI SULAWESI SELATAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
A. Visi
Bersama mewujudkan “Sulawesi Selatan Bebas Narkoba Tahap 2011–2015”.
B. Misi
Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap secara komprehensif dan sinergis.
C. Tujuan
Terwujudnya Sulawesi Selatan Bebas Narkoba Tahun 2015
D. Sasaran
Sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tujuan
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba, antara lain :
1. Meningkatnya jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang imun terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di bawah 2,04% dari
jumlah penduduk Sulawesi Selatan usia 10-59 tahun.
3. Meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba.
E. Arah Kebijakan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Berkenaan dengan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka
diputuskan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan pada periode 2011-2015, antara lain :
1. Menjadikan 97,96 % penduduk Sulawesi Selatan imun terhadap PPGN
melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan
swasta dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan
lingkungan bebas narkoba.
2. Menjadikan 2,04 % penduduk Sulawesi Selatan (penyalahguna narkoba)
secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi melalui rawat inap/rawat
jalan.
- 15-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
3. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui
pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam negeri dan Provinsi Sulawesi
Selatan dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba
dalam negeri dengan cara penyitaan aset melalui penegakan hukum yang
tegas dan keras.
F. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:
1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan
pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan
lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi
penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan
kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau
pecandu narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku
tindak kejahatan narkoba.
- 16-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA
A. Koordinasi
1. Setiap pimpinan Daerah Kabupaten – Kota, Instansi Vertikal, dan SKPD
serta Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
guna mencegah terjadinya tumpang tindih sasaran kegiatan.
2. Setiap pimpinan Daerah Kabupaten – Kota, Instansi Vertikal, dan SKPD
serta Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
bertanggung jawab atas pencapaian target Rencana Aksi Nasional sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
3. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan oleh pelaksana program/kegiatan
dengan mengutamakan asas transparansi.
B. Kerjasama
1. Setiap pimpinan Daerah Kabupaten – Kota, Instansi Vertikal, dan SKPD
serta Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
melakukan…secara terpadu dalam pelaksanaan program/kegiatan, dapat
melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman
dan/atau perjanjian kerjasama.
2. Kerjasama tersebut dilaksanakan untuk optimalisasi pencapaian target
Rencana Aksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 17-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi
1. Evaluasi pencapaian target Rencana Aksi Daerah dilaksanakan setiap 6
(enam) bulan sekali.
2. Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan melalui Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Masing-masing pimpinan Daerah Kabupaten – Kota, Instansi Vertikal,
dan SKPD serta Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan menugaskan pejabat yang membidangi perencanaan
sebagai penghubung.
4. Penyusunan laporan evaluasi menggunakan format yang telah
ditentukan.
5. Review Kebijakan dan Strategi Daerah di Bidang Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
dilaksanakan setiap setahun sekali sesuai dengan perkembangan
ancaman narkoba.
B. Pelaporan
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Asisten III Bidang
Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pengkompilasian laporan
masing-masing Kabupaten – Kota, Instansi Vertikal dan SKPD/Unit Kerja
terkait Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk disampaikan
kepada Gubernur dan selanjutnya akan diteruskan kepada Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia.
2. Pejabat yang telah ditugaskan oleh pimpinan Daerah Kabupaten – Kota,
Instansi Vertikal, dan SKPD serta Unit Kerja terkait sebagai penghubung
mengirimkan laporan pencapaian target Rencana Aksi Daerah kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Asisten III Bidang
Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan format yang telah
ditentukan.
- 18-
Kebijakan & Strategi Provinsi Sulsel 2011-2015 tentang P4GN
BAB VII
P E N U T U P
Penyusunan Kebijakan dan Strategi di Bidang Pencegahan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 ini,
merupakan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap instansi terkait, untuk
melakukan upaya terkait secara terpadu dan berkesinambungan dalam
mewujudkan “Sulawesi Selatan Bebas Narkoba”.
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 33 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 JULI 2012
TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN
: DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
: RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
BIDANG PENCEGAHAN
Memberikan penyuluhan dan
penerangan kepada para
Siswa/Pelajar menengah yang
rentan dan beresiko tinggi dari
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
300 4770 10354 17573 27713
Dinas Pendidikan,
Kantor Agama, KPA,
Biro Napza & HIV-
AIDS, Dinkes.,
BNNP/BNNK
Meningkatnya jumlah
Siswa/Pelajar
pendidikan menengah
menolak narkoba.
APBN/APBD
Membentuk dan meningkatkan
keterampilan kader anti narkoba di
kalangan para Siswa/Pelajar
pendidikan menengah yang
lingkungannya rentan dan beresiko
0 1050 1608 2090 2734
Dinas Pendidikan,
Kantor Agama, KPA,
Biro Napza & HIV-
AIDS, Dinkes,
BNNP/BNNK
Meningkatnya jumlah
Kader Anti Narkoba di
kalangan para
Siswa/Pelajar
pendidikan menengah.
APBN/APBD
Memberikan penyuluhan dan
penerangan kepada para Mahasiswa
yang rentan dan beresiko tinggi dari
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
0 4700 9730 16386 25668
Dinas Pendidikan,
Kantor Agama, KPA,
Biro Napza & HIV-
AIDS, Dinkes,
BNNP/BNNK
Meningkatnya jumlah
Mahasiswa menolak
narkoba
APBN/APBD
Membentuk dan meningkatkan
keterampilan kader anti narkoba di
kalangan Mahasiswa yang
lingkungannya rentan dan beresiko
tinggi dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.
0 1120 1368 1783 2516
Dinas Pendidikan,
Kantor Agama, KPA,
Biro Napza & HIV-
AIDS, Dinkes,
BNNP/BNNK
Meningkatnya jumlah
Kader Anti Narkoba di
kalangan para
Mahasiswa.
APBN/APBD
2
Para Mahasiswa
tidak
menyalahgunakan
narkoba dan terlibat
peredaran gelap
narkoba
INDIKATOR BIAYA
1
Para Siswa/Pelajar
pendidikan
menengah tidak
menyalahgunakan
narkoba dan terlibat
peredaran gelap
narkoba.
No TUJUAN RENCANA AKSITARGET/ TAHUN
PELAKSANA
2011 2012 2013 2014 2015INDIKATOR BIAYANo TUJUAN RENCANA AKSI
TARGET/ TAHUNPELAKSANA
Memberikan penyuluhan dan
penerangan kepada para pekerja di
perusahaan atau instansi swasta
yang rentan dan beresiko tinggi dari
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
0 1600 2160 2808 3907
Disnakertrans, Biro
Napza dan HIV-AIDS,
Hyperkes, BKKM,
BNNP/BNNK
Meningkatnya jumlah
Pekerja di perusahaan
atau instansi swasta
menolak narkoba
APBN/APBD
Membentuk dan meningkatkan
keterampilan kader anti narkoba di
instansi swasta/wiraswasta yang
lingkungannya rentan dan beresiko
tinggi dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.
0 1015 1226 1593 2230
Disnakertrans, Biro
Napza dan HIV-AIDS,
Hyperkes, BKKM,
BNNP/BNNK
Meningkatnya jumlah
Kader Anti Narkoba di
lingkungan
perusahaan atau
instansi swasta.
APBN/APBD
Memberikan penyuluhan dan
penerangan kepada pegawai negeri
yang rentan dan beresiko tinggi dari
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
0 7400 8880 11544 16172Seluruh lembaga
pemerintah
Meningkatnya jumlah
Pegawai Negeri
menolak narkoba
APBN/APBD
Membentuk dan meningkatkan
keterampilan kader anti narkoba di
instansi pemerintah yang
lingkungannya rentan dan beresiko
tinggi dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.
0 2520 3032 3941 5517Seluruh lembaga
pemerintah
Meningkatnya jumlah
Kader Anti Narkoba di
lingkungan Instansi
Pemerintah.
APBN/APBD
Memberikan penyuluhan dan
penerangan kepada masyarakat
yang rentan dan beresiko tinggi dari
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
0 2800 3360 4368 6126BNNP, Biro Napza &
HIV
Meningkatnya jumlah
Pegawai Negeri
menolak narkoba
APBN/APBD
Membentuk dan meningkatkan
keterampilan kader anti narkoba
pada msyarakat yang lingkungannya
rentan dan beresiko tinggi dari
penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.
0 910 1100 1430 2001BNNP, Biro Napza &
HIV
Meningkatnya jumlah
Kader Anti Narkoba di
lingkungan Instansi
Pemerintah.
APBN/APBD
BIDANG PEBERDAYAAN MASYARAKAT
Para pekerja swasta
/wiraswasta/buruh
tidak
menyalahgunakan
narkoba dan terlibat
peredaran gelap
narkoba
3
Para pegawai di
lembaga
Negara/pemerintah
tidak
menyalahgunakan
narkoba dan terlibat
peredaran gelap
narkoba
4
5
Masyarakat di
lingkungan keluarga
tidak
menyalahgunakan
narkoba dan terlibat
peredaran gelap
narkoba
2011 2012 2013 2014 2015INDIKATOR BIAYANo TUJUAN RENCANA AKSI
TARGET/ TAHUNPELAKSANA
Melakukan test narkoba dimulai dari
pendidikan menengah yang rentan
dan beresiko tinggi terhadap
penyalahgunan dan peredaran gelap
narkoba.
0 2 6 6 6 Dinkes, BNNP APBN/APBD
Memberikan pelayanan rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial bagi
pelajar pendidikan menengah yang
terlibat sebagai penyalahguna,
korban penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba
0 3 8 8 8 Dinkes, Dinsos, BNNP APBN/APBD
Mengungkap jaringan sindikat
narkoba yang mengakibatkan
pelajar pendidikan menengah terlibat
sebagai penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba.
0 10% 20% 30% 40% Polda, BNNP/BNNK APBN/APBD
Melakukan test narkoba dimulai dari
kampus yang rentan dan beresiko
tinggi terhadap penyalahgunan dan
peredaran gelap narkoba.
0 6 8 8 8 Dinkes, BNNP APBN
Memberikan pelayanan rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial bagi
Mahasiswa yang terlibat sebagai
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba
0 6 8 10 12 Dinkes, Dinsos, BNNP APBN/APBD
Mengungkap jaringan sindikat
narkoba yang mengakibatkan
Mahasiswa terlibat sebagai
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba.
0 10% 20% 30% 40% Polda, BNNP APBN/APBD
Melakukan test narkoba dimulai dari
lingkungan kerja yang rentan dan
beresiko tinggi terhadap
penyalahgunan dan peredaran gelap
narkoba.
0 5 6 6 6 Dinkes, BNNP APBN/APBD
1
Lingkungan
pendidikan
menengah bebas
dari
penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkoba terutama
Ganja, Shabu,
Ekstasi, dan Heroin
Meningkatnya jumlah
pendidikan menengah
bebas narkoba
2
Lingkungan
kampus bebas dari
penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkoba terutama
Ganja, Shabu,
Ekstasi, Heroin.
Meningkatnya jumlah
kampus bebas
narkoba
3
Lingkungan kerja
bebas dari
penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkoba terutama
Ganja, Shabu,
Ekstasi, dan Heroin
Meningkatnya
jumlahlingkungan kerja
bebas narkoba
2011 2012 2013 2014 2015INDIKATOR BIAYANo TUJUAN RENCANA AKSI
TARGET/ TAHUNPELAKSANA
Memberikan pelayanan rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial bagi
pekerja/ pegawai yang terlibat
sebagai penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
0 4 4 4 4 Dinkes, Dinsos, BNNP APBN/APBD
Mengungkap jaringan sindikat
narkoba yang mengakibatkan
pekerja/ pegawai terlibat sebagai
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba.
0 0 10% 20% 40% Polda, BNNP APBN
4
Para pencandu
narkoba yang sudah
cukup umur atau
keluarganya dan
orang tua atau wali
pecandu Narkotika
yang belum cukup
umur melaporkan
diri kepada
institusi penerima
wajib lapor
Melakukan pendataan Wajib Lapor
secara terpadu 0 20 orang 100 orang200 orang 250 orang
Dinkes, Dinsos, BNNP,
Polda
Meningkatnya jumlah
pecandu narkotika
yang melaporkan diri
dan menerima
perawatan
APBN/APBD
5
Secara bertahap
para penyalahguna,
korban
penyalahgunaa, dan
pencandu narkoba
dapat menerima
pelayanan
rehabilitasi medis
dan rehabilitasi
sosial
Melakukan pendataan kondisi
lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial instansi
pemerintah dan komponen
masyarakat
0
4
Kab/Kot
a
10
Kab/Kot
a
18
Kab/Kota
24
Kab/KotaDinkes, Dinsos, BNNP
Meningkatnya jumlah
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba yang
mengikuti program
rehabilitasi
APBN/APBD
Meningkatkan penguatan lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial terutama lembaga yang
hendak berhenti beroperasi
0 4 KM 4 KM 4 KM 4 KM BNNP APBN/APBD
Secara bertahap
tersedianya lembaga
rehabilitasi medis
dan rehabilitasi
sosial didaerah
rawan
penyalahgunaan
narkoba
6
3
Lingkungan kerja
bebas dari
penyalahgunaan
dan peredaran gelap
narkoba terutama
Ganja, Shabu,
Ekstasi, dan Heroin
Meningkatnya
jumlahlingkungan kerja
bebas narkoba
2011 2012 2013 2014 2015INDIKATOR BIAYANo TUJUAN RENCANA AKSI
TARGET/ TAHUNPELAKSANA
Melakukan penataan kembali
lembaga rehabilitasi sesuai dengan
status penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu yang
0 10% 20% 30% 40% Dinkes, Dinsos, BNNP APBN/APBD
Melakukan pendataan kembali
terhadap tersedianya lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial terutama Kabupaten/Kota
yang benar-benar belum tersedia
lembaga rehabilitasi
0
LUT,
WAJ,
BUK
SEL,
SID,
BON
BAN,
PIN, LUT
LUW,
JEN,
PAN
Dinkes, Dinsos, BNNP
Meningkatnya lembaga
rehabilitasi di daerah
rawan penyalahgunaan
narkoba
APBN/APBD
Memberikan pelayanan mantan
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba dengan program after care
0 +10% +10% +10% +10% Dinkes, Dinsos, BNNP APBN/APBD
Melakukan penataan sIstem
manajemen informasi yang terpadu
bagi para mantan penyalahguna,
korban penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba
0 12 12 12 12 Dinkes, Dinsos, BNNP APBN/APBD
2011 2012 2013 2014 2015
BIDANG PEMBERANTASAN
7
No TUJUAN
Para penyalahguna,
korban
penyalahgunaan,
dan pencandu
narkoba yang telah
lengkap
menyelesaikan
program rehabilitasi
secara berlanjut
mengikuti program
after care untuk
mencegah terjadinya
kekambuhan
kembali (relapse)
Meningkatnya mantan
penyalahguna, korban
penyalahgunaan,
pecandu narkoba yang
mengikuti program
after care
INDIKATOR BIAYARENCANA AKSITARGET/ TAHUN
PELAKSANA
Secara bertahap
tersedianya lembaga
rehabilitasi medis
dan rehabilitasi
sosial didaerah
rawan
penyalahgunaan
narkoba
6
2011 2012 2013 2014 2015INDIKATOR BIAYANo TUJUAN RENCANA AKSI
TARGET/ TAHUNPELAKSANA
Meningkatkan koordinasi instansi
terkait yang bertanggung jawab
melakukan pengawasan bahan kimia
prekursor
0 12 12 12 12
Dinkes, Dinsos,
Disperindag, Bea
Cukai, Polda, BNNP,
BPOM
APBN/APBD
Melakukan penegakan hukum yang
tegas dan keras terhadap setiap
terjadinya penyimpangan bahan
kimia prekursor :
0 0 1 kasus 1 kasus 1 kasus
- Prekursor yang disita 0 0 25% 25% 25%- Produksi kimia Prekursor yang
diungkap 00 10% 10% 10%
- Tersangka yang terlibat produksi
kimia prekursor yang ditangkap 00 10% 10% 10%
2
Tersitanya seluruh
aset jaringan
sindikat narkoba
yang terkait tindak
pidana narkotika
Melakukan penyelidikan dan
penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tindak pidana pencucian
uang sampai dengan penyitaan aset
yang berkaitan dengan tindak pidana
narkotika
0 0 150 Jt 10% 20%Polda, Kejati, BNNP,
Kanwil Kumham
Meningkatnya nilai
aset yang disitaAPBN/APBD
3
Terlaksananya
penyelidikan dan
penyidikan,
penuntutan, dan
peradilan jaringan
sindikat narkoba
provinsi secara
sinergi
meningkatkan koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi antar aparat
penegak hukum provinsi sulsel
dalam upaya melakukan tindakan
tegas dan keras terhadap master
mind jaringan sindikat yang berada
di luar sulsel dengan memanfaatkan
UU Pencucian Uang dengan
menyelenggarakan peradilan in –
abstentia
0
1
Laporan/
Kasus
1 kasus 2 kasus 2 kasus
Bea Cukai, Imigrasi,
Polda, BNNP, Kejati,
Lapas, Kanwil Kumham
Meningkatnya
penyelesaian jumlah
kasus TP Narkotika
APBN/APBD
Melibatkan seluruh komponen
masyarakat dalam melakukan
pengawasan terhadap kinerja aparat
penegak hukum
0 12 12 12 12
LSM, TOMA, Tokoh
pemuda, Tokoh
Agama, Pengacara,
Keluarga
APBN/APBD
1
Terungkapnya
penyelewengan
bahan kimia
prekursor dan
penindakan jaringan
tersangka
berdasarkan hukum
yang berlaku
4
Terciptanya aparat
pemerintah yang
bersih dan
berwibawa
Berkurangnya aparat
penegak hukum yang
terlibat jaringan
sindikat narkoba
Meningkatnya hasil
pengungkapan
penyelewengan bahan
kimia prekursorPolda dan BNNP APBN/APBD
2011 2012 2013 2014 2015INDIKATOR BIAYANo TUJUAN RENCANA AKSI
TARGET/ TAHUNPELAKSANA
Melakukan penindakan tanpa
pandang bulu terhadap para aparat
penegak hukum dan aparat
pemerintah lainnya yang terlibat
jaringan sindikat narkoba melalui
proses peradilan
0 12 12 12 12Polda, BNNP, Kanwil
Kumham, KejatiAPBN/APBD
5
Terselenggaranya
penegakan hukum
yang sinergi
Meningkatkan koordinasi antar
aparat penegak hukum di lapangan
demi terungkapnya jaringan sindikat
yang lebih besar
0 12 12 12 12 Bea cukai, Polda, BNNP
Berkurangnya
permasalahan penegak
hukum di lapangan
APBN/APBD
Membangun komunikasi dengan
sesama aparat penegak hukum dan
saling tukar informasi tentang
perkembangan jaringan sindikat
yang menjadi target nasional
0 0 1 jar 2 jar 3 jarBea Cukai, Polda,
Imigrasi, BNNPAPBN/APBD
Mengevaluasi dan mengintensifkan
kerjasama yang telah terjalin selama
ini
0 12 12 12 12Bea Cukai, Polda,
Imigrasi, BNNPAPBN/APBD
4
Terciptanya aparat
pemerintah yang
bersih dan
berwibawa
Berkurangnya aparat
penegak hukum yang
terlibat jaringan
sindikat narkoba
6
Terungkapnya
jaringan sindikat
narkoba nasional
Meningkatnya hasil
pengungkapan
jaringan sindikat
nasional