GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR...
Transcript of GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR...
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)
RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan
Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);
6. Undang-Undang
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
16. Peraturan
- 3 -
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per II/1988
tentang Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47/MENKES/PER/I/
2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/
2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/
2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Penetapan Jasa Layanan Bagi
Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa
Timur;
29. Peraturan
- 4 -
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Non PNS;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2015
tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada
Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL
(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER
PAMEKASAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan.
7. Direktur adalah Kepala UPT Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan sekaligus merupakan Pimpinan BLUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
9. Pola
- 5 -
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Tata Kelola Korporasi (Corporate/Hospital Bylaws) adalah
peraturan yang mengatur hubungan antara pemilik dengan
Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis Rumah
Sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban,
kewenangan dan haknya masing-masing.
11. Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah peraturan
yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab,
kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di Rumah
Sakit.
12. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas
diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur Rumah
Sakit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan
Medik dan Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan
Penelitian Pengembangan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana operasional
dari tugas dan fungsi UPT Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan yang dalam melaksanakan tugasnya
dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional.
14. Koordinator Pejabat Fungsional, adalah Pejabat Fungsional yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer Pamekasan.
15. Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Medis adalah kelompok
kerja sebagai pelaksana operasional bidang Pelayanan Medis
pada UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
yang melaksanakan tugas sesuai profesi dan kewenanganya.
16. Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Penunjang Medis adalah
kelompok kerja sebagai pelaksana operasional Pelayanan
Penunjang Medis pada UPT Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan yang melaksanakan tugas sesuai profesi dan
kewenangannya.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah
kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan
fungsional.
19. Unit
- 6 -
19. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang medik, meliputi:
instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, unit gawat darurat,
instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi,
instalasi gizi dan lain-lain.
20. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang
keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medis
Fungsional dan/atau yang mewakili.
21. Komite Keperawatan adalah wadah profesional medis yang
keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Keperawatan
Fungsional dan/atau yang mewakili.
22. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh pihak UPT
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan karena
keahliannya, berkedudukan sejajar dengan Rumah Sakit,
bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat
secara proporsional sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan
yang berlaku di UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan.
23. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang
bekerja dibidang keperawatan dalam jabatan fungsional di UPT
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan.
24. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan
dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur
Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan untuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam
menyelenggarakan bisnis yang sehat dan memuaskan
masyarakat.
25. Koordinator adalah pelaksana sebagian tugas Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan
Kepala UKM dan Litbang serta bertanggung jawab pada
kepada masing-masing atasan langsung yang membawahi,
dan dibawah kelompok kerjanya terdapat Sub Koordinator.
26. Koordinator Jabatan Fungsional adalah Pejabat Teknis non
struktural, sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Sub
Bagian Medis, Penunjang Medis dan Keperawatan.
27. Instalasi adalah unit terkecil kelompok jabatan fungsional
yang langsung memberikan pelayanan tertentu kepada
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
secara berkesinambungan dan pada tempat/lokasi yang
relatif tetap.
28. Tenaga
- 7 -
28. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang
bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna
menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Mohammad
Noer Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan kepegawaian.
30. Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah tenaga yang
berkedudukan bukan pegawai negeri sipil yang direkrut oleh
UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan
berdasarkan formasi kebutuhan.
BAB II
TATA KELOLA KORPORASI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Tata Kelola Rumah Sakit
terdiri dari Tata Kelola Korporasi dan Tata Kelola Staf Medis, dan hal-
hal lain yang berhubungan dengan Tata Kelola Rumah Sakit.
Bagian Kedua
Prinsip Tata Kelola
Pasal 3
(1) Tata Kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 merupakan peraturan internal Rumah Sakit, yang
didalamnya memuat:
a. struktur Organisasi;
b. prosedur Kerja;
c. pengelompokan tugas dan fungsi-fungsi yang logis; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.
(2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas,
fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam
organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(4) Pengelompokan
- 8 -
(4) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional
antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai
dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas
pencapaian tujuan organisasi.
(5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang
jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada
pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan
produktif.
Pasal 4
(1) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut
prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Transparansi;
b. Akuntabilitas;
c. Resposibilitas; dan
d. Independensi.
(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat
diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan.
(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan
pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
(4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan
organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-
undangan.
(5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/
pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan,
hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM,
pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
BAB III
- 9 -
BAB III
TATA KELOLA KORPORASI
Bagian Kesatu
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis
Nilai-Nilai Dasar, Identitas dan Lambang
Pasal 5
(1) Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal dan
profesional, Rumah Sakit mempunyai falsafah memberikan
pelayanan kesehatan paru dengan mengutamakan kualitas
pelayanan, dengan kemampuan ekonomi lemah, melayani
masyarakat sepenuh hati dan ikhlas dan tanpa memandang
suku, ras, agama dan golongan.
(2) Untuk mewujudkan falsafah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Rumah Sakit mempunyai visi menjadi Rumah Sakit Umum
Unggulan Paru Berstandar Nasional dengan Pelayanan Prima.
(3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Rumah Sakit mempunyai misi:
a. memberikan pelayanan professional, modern, bermutu, dan
terbaik dibidang penyakit paru dengan biaya terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat;
b. mengembangkan kemampuan professional sumber daya
manusia guna meningkatkan mutu pelayanan dibidang
penyakit paru; dan
c. menggalang kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak
dalam hal pelayanan, rujukan, pendidikan dan pelatihan di
bidang kesehatan paru masyarakat.
(4) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Rumah Sakit mempunyai tujuan strategis yaitu:
a. mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan
daerah;
b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik dan
paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan
dan pelatihan;
c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan
prasarana peralatan medis (medical equipment), utamanya
yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub
spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara
mencukupi;
e. meningkatkan kecepatan, ketepatan, keramahan dan
efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan
kesehatan lokal dan nasional;
f. melakukan
- 10 -
f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua
unit kerja dan unit kegiatan; dan
g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara
berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan
dan gugus kendali mutu.
(5) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Rumah Sakit dilandasi dengan nilai-nilai dasar Melayani dengan
SEHATI (Senyum, Empaty, Harmonis, Aman, Terpercaya dan
Imtaq).
(6) Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Rumah Sakit
menerapkan motto Kepercayaan Anda adalah Amanah Bagi
Kami.
(7) Identitas dan Logo Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit
Pasal 6
(1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Direktur yang
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Kesehatan di bidang promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif penyakit dalam bentuk upaya Kesehatan
Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program rumah sakit;
b. pelaksanaan ketatausahaan;
c. pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit;
d. pelayanan medis penyakit;
e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non
medis;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
h. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan program;
i. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah
sakit;
j. penyelenggaraan penelitian, pengembangan (litbang) dan
pendidikan dan pelatihan (diklat);
k. pelaksanaan
- 11 -
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
l. pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis; dan
m. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah
kerjanya.
Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 7
(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan
hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan
yang diharapkan oleh masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah Provinsi berwenang:
a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola Rumah Sakit dan
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola, Pejabat
Struktural dan Dewan Pengawas;
c. membentuk Tim Pembina Dewan Pengawas; dan
d. melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai
kinerja Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan
maupun non keuangan.
(3) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menutup defisit
anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam
pengelolaan dan setelah di audit secara independen.
Bagian Keempat
Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Susunan
Pasal 8
(1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas:
a. Direktur;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
d. Kepala Seksi Usaha Kesehatan Masyarakat dan Penelitian
Pengembangan (UKM dan Litbang).
(2) Susunan
- 12 -
(2) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya,
setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan
perubahan.
(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
Paragraf 2
Direktur
Pasal 9
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas terhadap
operasional dan keuangan Rumah Sakit secara umum dan
keseluruhan.
Pasal 10
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur meliputi:
a. seorang dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitan;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit; dan
d. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk
menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit.
Pasal 11
(1) Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS),
maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dan barang daerah.
(2) Dalam hal Direktur berasal dari unsur non Pegawai Negeri Sipil,
maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dan barang daerah.
(3) Dalam hal Direktur bukan merupakan pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
maka yang menjadi pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan barang daerah adalah Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan/atau Kepala Seksi
UKM dan Litbang.
Pasal 12
- 13 -
Pasal 12
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas
dan kewajiban:
a. memimpin dan mengurus Rumah Sakit Umum sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha
meningkatkan daya guna dan hasil guna;
b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola
Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
e. memperhatikan pengelolaan Rumah Sakit dengan berwawasan
lingkungan;
f. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi
Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan Rumah Sakit.
Pasal 13
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 Direktur mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang pelayanan kesehatan;
c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
d. pelayanan medis;
e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
f. pelayanan keperawatan;
g. pelayanan rujukan;
h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian
masyarakat;
j. pengelolaan akuntansi dan keuangan;
k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat,
organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan
dan umum.
l. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
m. pelayanan
- 14 -
m. pelayanan penunjang dalam penyelanggaraan pemerintahan
daerah dibidang pelayanan kesehatan; dan
n. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan dibidang pelayanan kesehatan.
Pasal 14
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13, Direktur mempunyai kewenangan:
a. memberikan perlindungan kepada dokter dengan
mengikutsertakan dokter pada asuransi tanggung gugat
profesional;
b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur
tetap Rumah Sakit;
d. mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit Umum
sesuai peraturan perundang-undangan;
e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional
yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya
tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
g. memberikan sanksi yang sifatnya mendidik sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi kepada Gubernur;
i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga
independen apabila diperlukan;
j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung
dengan uraian tugas masing-masing;
k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis
perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan; dan
l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di
bawahnya serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi.
Pasal 15
Direktur mempunyai tanggung jawab menyangkut hal-hal sebagai
berikut:
a. kebenaran kebijaksanaan Rumah Sakit;
b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan.
Paragraf 3
- 15 -
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) huruf b merupakan pejabat struktural dibawah Direktur,
bertindak sebagai Pejabat Keuangan.
Pasal 17
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata
Usaha meliputi:
a. seorang yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman dibidang keuangan dan/atau
akuntansi, umum dan keadministrasian;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
usaha guna kemandirian keuangan, pelayanan umum dan
administrasi yang profesional;
c. mampu melaksanakan koordinasi dilingkup kerja yang menjadi
tanggung jawabnya;
d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah
Sakit; dan
g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan
protokol, kearsipan serta perpustakaan;
b. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM);
c. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
d. menyusun
- 16 -
d. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
perlengkapan peralatan kantor dan aset;
e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peraturan
perundang-undangan serta perizinan operasional serta peralatan
penunjang medis dan non medis; dan
f. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi
Pemeliharaan Sarana, Instalasi Pengelolaan Limbah dan
lingkungan serta Laundri/linen, ambulans, gudang, pengelolaan
gas medik, penanggulangan kebakaran, teknik dan pemeliharaan
fasilitas serta pengelolaan air bersih.
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Koordinator Kelompok
Kerja Keuangan, Koordinator Kelompok Kerja Umum dan
Administrasi serta Koordinator Kelompok Kerja Sumber Daya
Manusia (SDM).
Pasal 20
(1) Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 diangkat dan di berhentikan oleh Direktur.
(2) Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya dan
bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian
Tata Usaha.
Paragraf 4
Kepala Seksi Pelayanan Medik
Pasal 21
Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c merupakan pejabat struktural dibawah Direktur bertindak
sebagai Pejabat Teknis.
Pasal 22
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan
Medik adalah:
a. seorang dokter atau sarjana kesehatan lain yang memenuhi
kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di
bidang pelayanan;
b. berkelakuan
- 17 -
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
pelayanan yang profesional;
c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah
Sakit;
d. berstatus PNS; dan
e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Rumah Sakit.
Pasal 23
Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
program pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
b. mengelola kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan
gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar
operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan
perkembangan di masyarakat;
c. mengelola kegiatan pelayanan Keperawatan yang meliputi
asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam
pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat
intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan
keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di
masyarakat;
d. mengelola kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi
penunjang medis dan penunjang klinis yang terdiri dari rawat
intensif, farmasi, radiologi, laboratorium, sanitasi, Bagian
Pusat Pelayanan Sterilisasi (Central Sterilization Services
Department), rekam medik, rehabilitasi medik, gizi dan jasa
boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang
lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan
pelayanan medis, keperawatan dan penunjang; dan
f. mengkoordinasi kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis,
pelayanan keperawatan dan penunjang.
Paragraf 5
Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan
Pengembangan
Pasal 24
Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan
Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
d merupakan pejabat struktural dibawah Direktur bertindak sebagai
Pejabat Teknis.
Pasal 25
- 18 -
Pasal 25
Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi UKM dan
Litbang adalah:
a. seorang dokter atau sarjana kesehatan lain yang memenuhi
kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di
bidang pelayanan;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
pelayanan yang profesional;
c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah
Sakit;
d. berstatus PNS; dan
e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit.
Pasal 26
Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan
Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai
tugas:
a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
program kesehatan sesuai dengan program prioritas;
b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan UKM di wilayah
binaan;
c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan serta memfasilitasi
kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program
pelayanan kesehatan;
d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring dan
evaluasi program;
e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelayanan penunjang yang meliputi Instalasi Pembuangan
Limbah dan pengelolaan lingkungan, Gizi, serta UKM;
f. melaksanakan dan mengkoordinasi Survey Kepuasan
Masyarakat;
g. mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
h. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
program dan pelayanan Rumah sakit;
i. menyusun dan menganalisa program kerjasama di bidang
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan
termasuk sarana dan SDM;
j. menyusun dan menganalisa laporan tahunan dan profil rumah
sakit; dan
k. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
program promosi serta pelayanan publik Rumah Sakit.
Paragraf 6
- 19 -
Paragraf 6
Pengangkatan Pejabat Pengelola
Pasal 27
(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola
Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
praktik bisnis yang sehat.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam tugas jabatan.
(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan,
kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah
Sakit.
(4) Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan Gubernur.
Paragraf 7
Pemberhentian Pejabat Pengelola
Pasal 28
Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang
telah digariskan; dan
e. mengundurkan diri karena alasan yang patut.
Bagian Kelima
Koordinator Pejabat Fungsional
Pasal 29
(1) Selain Pejabat Pengelola, di Rumah Sakit juga diangkat
Koordinator Pejabat Fungsional untuk membantu pelaksanaan
tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
(2) Koordinator Pejabat Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana pelayanan medis, penunjang medis dan
non medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari
komite-komite yang ada di Rumah Sakit;
b. melaksanakan
- 20 -
b. melaksanakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis
dan non medis sesuai dengan RBA;
c. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, penunjang
medis dan non medis;
d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang
pelayanan medis, penunjang medis dan non medis; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
pelayanan medis;
b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
pelayanan keperawatan;
c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
pelayanan penunjang; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.
Pasal 30
(1) Dalam melaksanakan tugas Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional dibantu oleh Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional Medis, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Keperawatan dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Penunjang Medis.
(2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Medis, Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional Keperawatan dan Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional Penunjang Medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Koordinator kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya dan
bertanggung jawab kepada Direktur melalui Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 31
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional adalah:
a. seorang dokter, sarjana kesehatan/teknis lainnya yang memenuhi
kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di
bidang pelayanan;
b. berkelakuan
- 21 -
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
pelayanan yang profesional;
c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah
Sakit;
d. berstatus PNS atau NON PNS;
e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;
dan
f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Keenam
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 32
(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas
usulan Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga)
orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
dan 2 (dua) orang anggota.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, maka Gubernur mengangkat
salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Ketua hingga
masa jabatan berakhir.
(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Gubernur.
Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 33
(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan
oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dewan Pengawas berkewajiban:
a. memberikan pendapat dan saran mengenai RBA yang
diusulkan oleh Direktur;
b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan
memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur terhadap
setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah
Sakit;
c. melaporkan
- 22 -
c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja Rumah Sakit;
d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan
maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-
catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola
Rumah Sakit;
e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;
dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu
tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Paragraf 3
Keanggotaan
Pasal 34
(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
a. pejabat pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan
Rumah Sakit;
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
dan
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
(3) Kriteria menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang
berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi
atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit
atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan
daerah; dan
c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan,
sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Paragraf 4
- 23 -
Paragraf 4
Masa Jabatan
Pasal 35
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5
(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya.
(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya
oleh Gubernur.
(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak
pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya
melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.
Paragraf 5
Sekretaris
Pasal 36
(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
Paragraf 6
Biaya
Pasal 37
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan
Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam RBA.
Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana
Paragraf 1
Instalasi
Pasal 38
(1) Guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan,
pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dibentuk instalasi
yang merupakan unit pelayanan non struktural.
(2) Instalasi
- 24 -
(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Rumah Sakit.
(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
Rumah Sakit.
(4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan monitoring
dan evaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya
masing-masing.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh
tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
(6) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertanggung jawab kepada Direktur melalui Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 39
Instalasi di Rumah Sakit meliputi:
a. Instalasi Rawat Jalan;
b. Instalasi Rawat Inap;
c. Instalasi Gawat Darurat;
d. Instalasi High Care Unit (HCU);
e. Instalasi Bedah Sentral;
f. Instalasi Laboratorium;
g. Instalasi Radiologi;
h. Instalasi Farmasi;
i. Instalasi Rekam Medik dan Informasi;
j. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
k. Instalasi Administrasi Pasien;
l. Instalasi Gizi;
m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit; dan
n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
Pasal 40
(1) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a merupakan tempat untuk melakukan kegiatan
pelayanan pada Unit Rawat Jalan.
(2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Poli Bedah;
b. Poli Anak;
c. Poli Penyakit Dalam;
d. Poli
- 25 -
d. Poli Kebidanan dan Kandungan;
e. Poli Gigi dan Mulut;
f. Poli Saraf;
g. Poli Paru, yang terdiri dari;
1. Poli Tuberculosis (Directly Observed Treatmen) DOTS;
2. Poli Asma/Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).
h. Poli Rehabilitasi Medis dan Fisiotherapi.
Pasal 41
(1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf b merupakan tempat untuk melakukan kegiatan
pelayanan di Unit Rawat Inap.
(2) Instalasi Rawat Inap, meliputi :
a. Kelas Utama;
b. Kelas I;
c. Kelas II; dan
d. Kelas III.
Pasal 42
Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf c merupakan tempat untuk melakukan kegiatan
pelayanan kegawatdaruratan.
Pasal 43
High Care Unit (HCU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d
merupakan unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan
kondisi stabil dari fungsi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran
namun masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pemantauan
secara ketat.
Pasal 44
Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf e merupakan salah satu bagian dari sistem pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit, yang penting dalam hal memberikan
pelayanan kepada pasien yang memerlukan tindakan
pembedahan, baik untuk kasus-kasus bedah terencana (elektif)
maupun untuk kasus-kasus bedah darurat/segera (cito).
Pasal 45
- 26 -
Pasal 45
(1) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf f merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan
pelayanan pemeriksaan laboratorium.
(2) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pemeriksaan Biologi; dan
b. Pemeriksaan Kimia.
Pasal 46
Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf
g merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan
pemeriksaan Radiologi.
Pasal 47
Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf
h merupakan tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan
penyimpanan, penyediaan, penyaluran, peracikan obat-obatan
dan bahan kimia.
Pasal 48
Instalasi Rekam Medik dan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf i merupakan tempat untuk melakukan
kegiatan penatausahaan pengelolaan rekam medis penderita
baik untuk pelayanan di Instalasi Rawat Jalan maupun Instalasi
Rawat Inap dan informasi mengenai kegiatan pelayanan Rekam
Medik di Rumah Sakit.
Pasal 49
Instalasi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf j menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang
kesehatan lingkungan sebagai upaya dalam pengelolaan, pengolahan,
pengawasan, dan pengendalian masalah kesehatan lingkungan di
Rumah Sakit.
Pasal 50
(1) Instalasi Administrasi Pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf k merupakan tempat untuk melakukan
kegiatan berkaitan dengan pelayanan administrasi pasien di
Instalasi Rawat Jalan maupun di Instalasi Rawat Inap.
(2) Instalasi
- 27 -
(2) Instalasi Administrasi Pasien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. Unit Pelayanan Pasien Umum; dan
b. Unit Pelayanan Pasien yang ditanggung asuransi.
Pasal 51
Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l
merupakan tempat untuk melakukan pelayanan penyediaan,
pengolahan, penyaluran makanan dan minuman, terapi gizi dan
konsultasi gizi.
Pasal 52
(1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf m merupakan
tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan
medis, non medis, bangunan gedung, air, gas, dan
pengolahan sampah serta limbah.
(2) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
meliputi :
a. Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
b. Unit Penyehatan Lingkungan; dan
c. Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Pasal 53
Instalasi Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf n merupakan Instalasi yang menyelenggarakan
pelayanan pemulasaraan jenazah dan forensik terhadap jenazah
yang berasal dari dalam atau dari luar Rumah Sakit.
Pasal 54
(1) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 didasarkan atas analisis organisasi dan
kebutuhan.
(2) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis
kepada Gubernur.
Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 55
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional
sesuai bidang keahliannya.
(2) Jumlah
- 28 -
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3
Staf Medis Fungsional
Pasal 56
(1) SMF merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis
dalam jabatan fungsional.
(2) SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit,
peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan,
pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tehnologi kedokteran.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
SMF menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung
Paragraf 1
Satuan Pengawas Intern
Pasal 57
(1) Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan
monitoring dibentuk SPI.
(2) Tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. mengawasi pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit;
b. menilai pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan
Rumah Sakit; dan
c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
SPI mempunyai fungsi:
a. pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan Rumah
Sakit;
b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang
penyimpangan yang terjadi; dan
c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.
(4) SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur .
(5) SPI dibentuk dengan Keputusan Direktur.
Paragraf 2
- 29 -
Paragraf 2
Komite Medis
Pasal 58
(1) Guna membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu
pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan dan
untuk memberi wadah bagi profesional medis dibentuk Komite
Medis.
(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
otoritas dalam organisasi Staf Medis.
(3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan
kewenangan Komite Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Tata
Kelola Staf Medis.
Paragraf 3
Komite Keperawatan
Pasal 59
(1) Guna membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun
Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya,
mengatur kewenangan (previlege) perawat, mengembangkan
pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan
penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
keperawatan, dibentuk Komite Keperawatan.
(2) Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin
kerjasama yang harmonis dengan komite medis, Manajemen
Keperawatan dan instalasi terkait.
(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan wadah non struktural yang berada dibawah serta
bertanggungjawab kepada Direktur.
Pasal 60
(1) Susunan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.
(2) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.
Bagian
- 30 -
Bagian Kesembilan
Tata Kerja
Pasal 61
Dalam melaksanakan tugasnya setiap koordinator dan penanggung
jawab instalasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sikronisasi dan pendekatan fungsional (cross
functional approach) secara vertikal dan horisontal baik internal
maupun eksternal.
Pasal 62
Setiap koordinator dan penanggung jawab instalasi wajib mengawasi
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 63
Setiap koordinator dan penanggung jawab instalasi bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 64
Setiap koordinator dan penanggung jawab instalasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta
menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
Pasal 65
Setiap laporan yang diterima oleh koordinator dan penanggung
jawab instalasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberi petunjuk kepada bawahan.
Pasal 66
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Koordinator Kelompok
Kerja dan Penanggung jawab Instalasi wajib menyampaikan laporan
berkala kepada atasannya.
Pasal 67
Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya tembusan laporan
lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
BAB IV
- 31 -
BAB IV
TATA KELOLA STAF MEDIS
Bagian Kesatu
Staf Medis
Paragraf 1
Keanggotaan
Pasal 68
(1) Keanggotaan Staf Medis merupakan hak khusus (previlege) yang
dapat diberikan kepada dokter yang secara terus menerus mampu
memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin,
keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya.
Pasal 69
Untuk dapat bergabung dengan Rumah Sakit sebagai staf medis,
seorang dokter harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat
Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmani
dan rohani yang laik (fit) untuk melaksanakan tugas dan tanggung-
jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik.
Pasal 70
Untuk dapat diangkat atau diangkat kembali sebagai staf medis
Rumah Sakit seorang dokter harus mengajukan permohonan kepada
Direktur dan selanjutnya Direktur berdasarkan pertimbangan dari
Komite Medis dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut.
Paragraf 2
Kategori
Pasal 71
(1) Pengelompokan kategori SMF berdasarkan jenis kompetensi
meliputi :
a. Dokter umum;
b. Dokter gigi;
c. Dokter spesialis; dan
d. Dokter gigi spesialis.
(2) Kategori SMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan status kepegawaian meliputi :
a. Dokter tetap (organik); dan
b. Dokter tamu (non organik);
(3) Dokter
- 32 -
(3) Dokter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
yakni dokter sebagai pegawai tetap berkedudukan dan
bekerja untuk Rumah Sakit serta bertanggung jawab pada
Direktur dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi
dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
yakni dokter sebagai pegawai tidak tetap karena reputasi atau
keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur untuk
menangani atau membantu menangani kasus yang tidak
dapat ditangani oleh SMF lain yang ada dengan kualifikasi
sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak
dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 72
Bagi Staf Medis Tetap (Organik) yang sudah pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis
Mitra sepanjang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan.
Pasal 73
(1) Tujuan umum pengorganisasian SMF untuk meningkatkan mutu
pelayanan medis di Rumah Sakit.
(2) Tujuan khusus pengorganisasian SMF meliputi:
a. tercapainya kerjasama yang baik antara SMF, pemilik dan
Direktur;
b. tercapainya sinergi antara manajemen dan SMF untuk
kepentingan pasien; dan
c. terciptanya tanggung jawab SMF terhadap mutu pelayanan
medis.
Pasal 74
(1) Penempatan dokter ke dalam kelompok SMF ditetapkan oleh
Direktur atas usul komite medis yang dilengkapi perjanjian kerja
masing–masing dokter untuk mewujudkan kejelasan fungsi, tugas
dan kewenangannya.
(2) Kelompok SMF secara administratif bertanggung jawab kepada
Direktur sedangkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung
jawab kepada Komite Medis melalui ketua kelompok Staf Medis.
Paragraf 3
- 33 -
Paragraf 3
Syarat Penerimaan
Pasal 75
Untuk dapat bekerja di Rumah Sakit sebagai staf medis, dokter
spesialis, dokter umum, atau dokter gigi harus memenuhi
persyaratan:
a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
b. memiliki STR dan SIP;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki prilaku dan moral yang baik; dan
e. telah melalui proses kredensialing dan program orientasi di
rumah sakit.
Paragraf 4
Kewenangan Klinik
Pasal 76
(1) Setiap Dokter yang diterima sebagai staf medis di Rumah
Sakit diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah
memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.
(2) Penentuan kewenangan klinik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat yang dimiliki Staf
Medis.
(3) Dalam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka
Komite Medis dapat meminta informasi atau pendapat dari
Kolegium terkait.
Pasal 77
Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dievaluasi
terus menerus untuk menentukan apakah kewenangan tersebut
dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut.
Pasal 78
(1) Dalam hal seorang staf medis menghendaki agar kewenangan
kliniknya diperluas, staf medis yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebut
alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan
dan/atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
(2) Direktur
- 34 -
(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan
rekomendasi Komite Medis.
(3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang
dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan
Direktur dan disampaikan kepada pemohon.
Pasal 79
Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter
Pengganti dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.
Pasal 80
Dalam keadaan darurat atau terjadi bencana yang menimbulkan
banyak korban, semua staf medis Rumah Sakit diberikan
kewenangan klinik untuk untuk melakukan tindakan penyelamatan
diluar kewenangan klinik yang diberikan sepanjang yang
bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Paragraf 5
Pembinaan
Pasal 81
(1) Dalam hal staf medis dinilai kurang mampu atau melakukan
tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan
sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian, Komite
Medis dapat melakukan penelitian.
(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan kebenaran penilaian, Komite Medis dapat
mengusulkan kepada Direktur agar staf medis yang bersangkutan
diberikan sanksi administrasi.
(3) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disampaikan kepada
Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite
Medis.
(4) Dalam hal staf medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat mengajukan
sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya Keputusan, untuk selanjutnya Direktur Rumah Sakit
memiliki waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk menyelesaikan
dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak
yang terkait.
(5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.
Paragraf 6
- 35 -
Paragraf 6
Pengorganisasian
Pasal 82
Semua dokter yang bertugas memberikan pelayanan/praktik
kedokteran di Rumah Sakit termasuk di unit pelayanan yang
melakukan kerjasama operasional dengan Rumah Sakit, wajib
menjadi anggota staf medis Rumah Sakit.
Pasal 83
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82, staf medis dikelompokkan sesuai bidang
spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan
pertimbangan khusus.
(2) Setiap Kelompok Staf Medis paling sedikit terdiri atas 2 (dua)
orang dokter dengan bidang keahlian sama.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat dipenuhi, dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang
terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan
memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan
kewenangannya.
Pasal 84
(1) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih
oleh anggotanya.
(2) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijabat oleh dokter organik atau dokter mitra.
Pasal 85
(1) Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 diatur dengan mekanisme yang disusun oleh
Komite Medis.
(2) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan Komite Medis dan Direktur.
(3) Ketua Kelompok Staf Medis hasil pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(4) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis 3 (tiga) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk 1 ( satu ) kali periode berikutnya, berturut-
turut.
Pasal 86
- 36 -
Pasal 86
Fungsi staf medis Rumah Sakit adalah sebagai pelaksana pelayanan
medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
dibidang medis.
Pasal 87
Tugas staf medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan
dan pelatihan berkelanjutan;
d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar
pelayanan medis, dan etika kedokteran; dan
e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa, dan membuat laporan
pemantauan indikator mutu klinik.
Pasal 88
Tanggungjawab Kelompok Staf Medis Rumah Sakit meliputi:
a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada
Direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru untuk
mendapatkan surat keputusan;
b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktek dokter
berdasarkan data yang komprehensif;
c. memberikan rekomendasi melalui Komite Medik kepada Direktur
terhadap permohonan penempatan ulang dokter untuk
mendapatkan keputusan;
d. memberikan kesempatan kepada dokter untuk mengikuti
pendidikan dokter berkelanjutan;
e. memberikan masukan melalui Komite Medis kepada Direktur
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran;
f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun
melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur tentang hasil
pemantauan indikator mutu klinik, pelaksanaan program
pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu; dan
g. melakukan perbaikan standar operasional prosedur serta
dokumen-dokumen yang terkait.
Pasal 89
- 37 -
Pasal 89
Kewajiban Kelompok Staf Medis sebagai berikut:
a. menyusun standar operasional prosedur pelayanan medis,
meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan
medis;
b. menyusun indikator mutu klinis; dan
c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing
anggotanya.
Paragraf 7
Penilaian
Pasal 90
(1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh
Direktur.
(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite
Medis.
(3) Staf medis yang memberikan pelayanan medik dan menetap di
unit kerja tertentu secara fungsional menjadi tanggung jawab
Komite Medis, khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.
Bagian Kedua
Komite Medis
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 91
Guna membantu Rumah Sakit dalam mengawal mutu layanan
kesehatan berbasis keselamatan pasien maka dibentuk komite
medis, yang merupakan satu-satunya wadah profesional di Rumah
Sakit yang memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis.
Pasal 92
(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan
dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga)
tahun.
(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Paragraf 2
- 38 -
Paragraf 2
Susunan
Pasal 93
Susunan Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
terdiri dari :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.
Pasal 94
(1) Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medis adalah :
a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang
lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
c. peka terhadap perkembangan Rumah Sakit;
d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani
dilingkungan profesinya; dan
f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.
(2) Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Pasal 95
(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Komite
Medis adalah dokter organik atau dokter mitra yang dipilih secara
demokratis oleh kelompok staf medis.
(2) Wakil Ketua Komite Medis diangkat dengan Keputusan Direktur.
(3) Wakil Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi Ketua Sub Komite Medis.
Pasal 96
(1) Sekretaris Komite Medis dipilih oleh Ketua Komite Medis.
(2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang Dokter organik.
(3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub
Komite.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Komite Medis dibantu
oleh tenaga administrasi/staf sekretariat purna waktu.
Pasal 97
- 39 -
Pasal 97
Anggota Komite Medis terdiri dari semua Kelompok Staf Medis
dan/atau yang mewakili.
Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Tanggung jawab dan Kewajiban
Pasal 98
Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai
tugas:
a. membantu Direktur menyusun Standar Pelayanan Minimum dan
memantau pelaksanaannya;
b. membina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
c. mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Staf
Medis;
d. membantu Direktur menyusun Peraturan Tata Kelola Staf Medis
(Medical Staff Bylaws) serta memantau pelaksanaannya;
e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang
berkaitan dengan medikolegal;
f. melakukan koordinasi dengan Kelompok Staf Medis Fungsional
dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan
tugas Kelompok Staf Medis;
g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan
i. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.
Pasal 99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
Komite Medis mempunyai fungsi pengarahan (steering) dalam
pemberian pelayanan medis, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
a. memberikan saran kepada Direktur atau Pokja Fungsional
Pelayanan;
b. mengkoordinasikan atau mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
c. menangani hal-hal berkaitan etika profesi; dan
d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh staf medis.
Pasal 100
- 40 -
Pasal 100
Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal
yang berkaitan dengan:
a. mutu pelayanan medis;
b. pembinaan etik kedokteran; dan
c. pengembangan profesi medis.
Pasal 101
Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Medis
diberikan kewenangan:
a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan
kualitas tenaga medis;
b. memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan
pemeliharaan alat medis dan penunjang medis serta
pengembangan pelayanan;
c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;
d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat
kedokteran;
e. membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis;
f. membentuk Tim Klinis lintas profesi; dan
g. memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi.
Pasal 102
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 Komite Medis mempunyai kewajiban:
a. menyusun rancangan Peraturan Tata Kelola Staf Medis (Medical
Staff Bylaws);
b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis,
standar prosedur operasional dibidang manajerial dan
administrasi serta bidang keilmuan, profesi, standar profesi dan
standar kompetensi;
c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan
pelaporan indikator mutu klinik; dan
d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan
pelaksanaan pengembangan profesi medis.
Paragraf 4
- 41 -
Paragraf 4
Sub Komite
Pasal 103
Komite Medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub
Komite, yang terdiri dari:
a. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis, yang melaksanakan
kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas
sektoral dan lintas fungsi;
b. Sub Komite Kredensial, yang melaksanakan kegiatan kredensial
secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas
fungsi; dan
c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, yang melakukan
pemantauan dan penanganan masalah etika kedokteran dan
disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas
fungsi.
BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Jenis Pegawai
Pasal 104
(1) Pegawai Rumah Sakit berstatus:
a. PNS; dan
b. Non PNS.
(2) Pengangkatan pegawai yang berstatus PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Rekrutmen pegawai yang berstatus non PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dan dilakukan dengan cara seleksi meliputi seleksi
administrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan,
wawancara dan test kesehatan.
(3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari non PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur
tersendiri.
(4) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 105
- 42 -
Pasal 105
Dalam hal Rumah Sakit tidak mempuyai dokter spesialis tetap,
Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter dari luar Rumah
Sakit sesuai kebutuhan.
Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 106
Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai Rumah
Sakit menerapkan kebijakan mengenai imbal jasa/penghargaan bagi
pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang
tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang
ditetapkan.
Paragraf 2
Penghargaan
Pasal 107
(1) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan
terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler
dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Penghargaan pegawai non PNS merupakan penghargaan yang
diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan yang
diberikan berdasarkan sistem jasa layanan Rumah Sakit.
Pasal 108
(1) Selain penghargaan berupa kenaikan pangkat, Pegawai Rumah
Sakit juga dapat diberikan penghargaan berupa penghasilan dari
pembagian jasa pelayanan.
(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
imbalan jasa atas kinerja pegawai yang diberikan oleh Direktur
kepada pegawai di lingkungan Rumah Sakit.
(3) Besaran imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
Pasal 109
- 43 -
Pasal 109
(1) Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit dapat diberikan jasa
layanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan.
(2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
imbalan kerja atas kinerja pegawai.
(3) Besaran jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh usulan Direktur dan diketahui Kepala Dinas
Kesehatan.
Pasal 110
Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dapat
dihitung berdasarkan indikator penilaian antara lain :
a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
c. resiko kerja (risk index);
d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
e. jabatan yang disandang (position index); dan
f. hasil/capaian kerja (performance index).
Pasal 111
Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berstatus PNS,
gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan
tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan
penghasilan sesuai jasa layanan yang telah ditetapkan berdasarkan
indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
Pasal 112
(1) Penetapan jasa layanan Direktur dengan mempertimbangkan
faktor-faktor sebagai berikut :
a. jumlah aset yang dikelola Rumah Sakit, tingkat pelayanan
serta produktifitas;
b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan
sejenis;
c. kemampuan pendapatan Rumah Sakit; dan
d. kinerja operasional Rumah Sakit yang ditetapkan oleh
Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator
keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
(2) Jasa layanan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan
paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari jasa
layanan Direktur.
Pasal 113
- 44 -
Pasal 113
(1) Pejabat Pengelola yang diberhentikan sementara dari jabatannya
memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
jasa layanan/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak
tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan
definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
jasa layanan bulan terakhir di Rumah Sakit sejak tanggal
diperhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat
keputusan pangkat terakhir.
Bagian Ketiga
Mutasi Pegawai
Pasal 114
(1) Mutasi pegawai PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan
untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karir.
(2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan
pendidikan dan keterampilannya;
b. masa kerja di unit tertentu;
c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
Bagian Keempat
Pemberhentian Pegawai
Pasal 115
(1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS diatur menurut peraturan
tentang pemberhentian PNS.
(2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila
pegawai mengajukan permohonan pemberhentian sebagai
pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang
masa kontrak;
b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun,
dilaksanakan apabila pegawai telah memasuki masa batas
usia pensiun; atau
c. pemberhentian
- 45 -
c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan
apabila pegawai non PNS melakukan tindakan-tindakan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatur oleh
Rumah Sakit.
BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 116
(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan umum yang diberikan Rumah Sakit, Gubernur
menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
(2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diusulkan oleh Direktur melalui Kepala Dinas.
(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan
kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan
layanan.
Pasal 117
(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. fokus pada jenis layanan;
b. terukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.
(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang
terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya.
(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat
dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah
ditetapkan.
Pasal 118
- 46 -
Pasal 118
Direktur wajib menyusun Laporan Pencapaian Kinerja pelayanan
sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimum kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan
paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
BAB VII
TARIF LAYANAN
Pasal 119
(1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai
imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang
disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan
atau hasil per investasi dana.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil
yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya per unit layanan.
(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah
Sakit.
Pasal 120
(1) Tarif layanan Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur melalui
Dinas Kesehatan.
(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan,
daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
(4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim.
(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal
dari :
a. pembina teknis;
b. pembina keuangan;
c. unsur perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.
Pasal 121
- 47 -
Pasal 121
(1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat
dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan.
(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 120.
Bagian Ketigabelas
Pengelolaan Keuangan
Pasal 122
Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip
efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan
akuntabilitas dan transparan.
Pasal 123
Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122 dalam penatausahaan keuangan diterapkan Standar kutansi
Berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).
BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Pendapatan dan Biaya
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 124
Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. APBN; dan
f. lain-lain pendapatan yang sah.
Pasal 125
- 48 -
Pasal 125
(1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat
berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat.
(2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari
kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang
mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
(4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan
yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
program atau kegiatan di Rumah Sakit.
(5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan
yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
(6) Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan
diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
(7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 huruf f, antara lain:
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;
f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa
Rumah Sakit; dan
g. hasil investasi.
Pasal 126
(1) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola
langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai
RBA.
(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan
sesuai peruntukannya.
(3) Seluruh
- 49 -
(3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 ayat (7) huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui
rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Rumah Sakit.
(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124
dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap
triwulan.
(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Biaya
Pasal 127
(1) Biaya Rumah Sakit terdiri dari:
a. biaya operasional; dan
b. biaya non operasional.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan,
kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan
kegiatan.
Pasal 128
(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat
(2) terdiri dari :
a. biaya pelayanan; dan
b. biaya umum dan administrasi.
(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan.
(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
(4) Biaya
- 50 -
(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:
a. biaya pegawai;
b. biaya bahan;
c. biaya jasa pelayanan;
d. biaya barang dan jasa;
e. biaya pemeliharaan; dan
f. biaya pelayanan lain-lain.
(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri dari :
a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor;
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya barang dan jasa;
e. biaya promosi; dan
f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
Pasal 129
Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (3) terdiri dari:
a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai barang; dan
e. biaya non operasional lain-lain.
Pasal 130
(1) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) setiap triwulan.
(2) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung jawab (SPTJ).
(3) Format laporan pengeluaran dan format SPTJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan peraturan perundang-undangan.
Pasal 131
(1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan
signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas
RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3) Fleksibilitas
- 51 -
(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit
yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah
terikat.
(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD
melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 132
(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat
(2) ditetapkan dengan besaran persentase.
(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional Rumah Sakit.
(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Rumah Sakit oleh PPKD.
(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat
dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 133
(1) Rumah Sakit menyusun Rencana Strategi Bisinis (RSB).
(2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
pernyataan visi, misi program strategis, pengukuran
pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan
proyeksi keuangan lima tahunan.
(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan
gambaran tentang keadaan masa depan Rumah Sakit yang
berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan.
(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan
gambaran tentang sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidang pelayanan
kesehatan dan berhasil dengan baik.
(5) Program
- 52 -
(5) Program strategis sebagaimana pada ayat (2), merupakan
gambaran tentang program yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
atau mungkin timbul.
(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang
dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan
dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), merupakan gambaran tentang rencana capaian
kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), merupakan gambaran perkiraan capaian
kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
Paragraf 2
Penganggaran
Pasal 134
(1) Rumah Sakit menyusun RBA tahunan berpedoman pada RSB.
(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja,
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,
kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,
APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit
lainnya.
Pasal 135
RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1),
dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja.
Pasal 136
RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan
kegiatan Rumah Sakit dengan berpedoman pada pengelolaan
keuangan.
Pasal 137
- 53 -
Pasal 137
(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, memuat :
a. kinerja tahun berjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
c. target kinerja;
d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
e. anggaran pendapatan dan biaya;
f. besaran persentase ambang batas;
g. prognosa laporan keuangan;
h. perkiraan maju (forward estimate);
i. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi
dengan RKA-SKPD/APBD.
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan
usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan
biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
Pasal 138
(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. hasil kegiatan usaha;
b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan
pencapaian kinerja tahun berjalan.
(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (1) huruf b, antara lain :
a. tingkat inflasi;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. nilai kurs;
d. tarif; dan
e. volume pelayanan.
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat
(1) huruf c, antara lain : tercapainya RSB dan RBA yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya
per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang
diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya
dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
(5) Perkiraan
- 54 -
(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa
setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (1) huruf e, merupakan rencana
anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan
dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan
dan biaya.
(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (1) huruf f, merupakan besaran
persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan
operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah
sakit.
(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137 ayat (1) huruf g, merupakan perkiraan realisasi
keuangan tahun berjalan sebagaimana tercantum pada
laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
(9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (1) huruf h, merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari
tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.
(10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf i, merupakan
rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan
RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
ayat (1) huruf j, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya
dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-
SKPD/APBD.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran
DPA-BLUD
Pasal 139
(1) DPA-BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132 ayat (3), mencakup antara lain :
a. pendapatan dan biaya;
b. proyeksi arus kas; dan
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan.
(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD Rumah Sakit sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.
(3) Dalam
- 55 -
(3) Dalam hal DPA-BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, Rumah Sakit dapat
melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar
angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.
Pasal 140
(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), menjadi dasar penarikan
dana yang bersumber dari APBD.
(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang
dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih
(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran
kas masuk yang ditetapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang
telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
Pasal 141
(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja (contractual
performance agreement), yang ditandatangani oleh Gubernur
dengan Direktur.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan
Direktur dalam perjanjian kinerja.
(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada (2),
Gubernur menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan
kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai
yang tercantum dalam DPA-BLUD.
(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.
Bagian Keempat
Pengelolaan Kas
Pasal 142
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya
bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-Rumah Sakit.
Pasal 143
- 56 -
Pasal 143
(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-Rumah Sakit
menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka
pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk
memperoleh tambahan.
(2) Penerimaan BLUD-Rumah Sakit pada setiap hari disetorkan
seluruhnya ke rekening kas BLUD-Rumah Sakit dan
dilaporkan kepada PPKD.
Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 144
(1) BLUD-Rumah Sakit dapat memberikan piutang sehubungan
dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan
kegiatan BLUD-Rumah Sakit.
(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan,
dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah,
sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BLUD-Rumah Sakit melaksanakan penagihan piutang pada
saat piutang jatuh tempo.
(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), BLUD-Rumah Sakit menyiapkan
bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan
tagihan atas piutang BLUD-Rumah Sakit.
(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
yang sulit ditagih dilaporkan kepada Gubernur dengan
dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
Pasal 145
(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh
pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara
berjenjang.
(2) Kewenangan
- 57 -
(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
tersendiri, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 146
(1) BLUD-Rumah Sakit dapat melakukan pinjaman/utang
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain.
(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang
jangka panjang.
(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan
pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional
termasuk keperluan menutup defisit kas.
(5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan
pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran
investasi/modal.
(6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan
Gubernur.
Pasal 147
(1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang
secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
(2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
Pasal 148
(1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD
Rumah Sakit.
(2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit menjadi
kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh
tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung
sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Pasal 149
- 58 -
Pasal 149
(1) BLUD Rumah Sakit wajib membayar bunga dan pokok utang
yang telah jatuh tempo.
(2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga
dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang
telah ditetapkan dalam RBA.
Bagian Keenam
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 150
(1) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit merupakan selisih lebih
antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Rumah
Sakit pada satu tahun anggaran.
(2) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan
Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Rumah
Sakit.
Pasal 151
(1) Defisit anggaran BLUD Rumah Sakit merupakan selisih
kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya
pada satu tahun anggaran.
(2) Dalam hal terjadi defisit anggaran BLUD Rumah Sakit dapat
diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran
berikutnya kepada PPKD.
Bagian Ketujuh
Penatausahaan Keuangan BLUD
Pasal 152
Penatausahaan keuangan BLUD Rumah Sakit paling sedikit
memuat:
a. pendapatan/biaya;
b. penerimaan/pengeluaran;
c. utang/piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas dana.
Pasal 153
- 59 -
Pasal 153
(1) Penatausahaan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 didasarkan pada prinsip pengelolaan
keuangan bisnis yang sehat.
(2) Penatausahaan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 154
(1) Direktur Rumah Sakit menetapkan kebijakan penatausahaan
keuangan BLUD Rumah Sakit.
(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
Bagian Kedelapan
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 155
(1) BLUD Rumah Sakit menerapkan sistem informasi manajemen
keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang
sehat.
(2) Setiap transaksi keuangan BLUD Rumah Sakit dicatat dalam
dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
Pasal 156
(1) BLUD Rumah Sakit menyelenggarakan akuntansi dan laporan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan
oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen
bisnis yang sehat.
(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis
akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban
dan ekuitas dana.
(3) BLUD Rumah Sakit mengembangkan dan menetapkan sistem
akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang
berlaku untuk BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 157
- 60 -
Pasal 157
(1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan
keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 156 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi
yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis
layanannya.
(2) Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Pasal 158
(1) Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit terdiri dari:
a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah
pendapatan dan biaya BLUD Rumah Sakit selama satu
periode;
c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas
berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan
aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan
saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan
naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan
keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil/keluaran BLUD Rumah Sakit.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 159
(1) Setiap triwulan BLUD Rumah Sakit menyusun dan
menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas
kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
periode pelaporan berakhir.
(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD Rumah Sakit wajib
menyusun laporan keuangan lengkap yang terdiri dari
laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
(3) Laporan
- 61 -
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan
setelah periode pelaporan berakhir.
Pasal 160
(1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana,
gedung dan tanah akan dilakukan sesuai dengan peraturan
peundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu
pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Rumah Sakit.
BAB IX
KERJASAMA
Pasal 161
(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan,
BLUD Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak
lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling
menguntungkan.
Pasal 162
(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 161 ayat (1), antara lain berupa:
a. kerjasama operasi;
b. sewa menyewa; dan
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi.
(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, merupakan perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan
pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses
operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan
sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang
BLUD Rumah Sakit kepada pihak lain atau sebaliknya dengan
imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk
jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara
berkala.
(4) Usaha
- 62 -
(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan
pendapatan bagi BLUD Rumah Sakit dengan tidak mengurangi
kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD
Rumah Sakit.
Pasal 163
(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit.
(2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA.
BAB X
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 164
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Rumah Sakit
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
Pasal 165
(1) Sebagai BLUD dengan status penuh, Rumah Sakit diberikan
fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya
dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang
dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas
dan/atau efisiensi.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber
dananya berasal dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit yang sah.
Pasal 166
- 63 -
Pasal 166
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan
barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan
disetujui Gubernur.
(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan
barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,
proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah
menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung
kelancaran pelayanan BLUD-Rumah Sakit.
Pasal 167
Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari
hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan
barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Rumah Sakit
sepanjang disetujui pemberi hibah.
Pasal 168
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 166 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana
pengadaan.
(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh
Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk
melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna
keperluan BLUD.
(3) Pelaksana pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara
pengadaan, subtansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan
dan bidang lain yang diperlukan.
Pasal 169
Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3), dilakukan
dengan prinsip:
a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada
aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai
proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa,
tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau
jasa;
b. independensi
- 64 -
b. independensi, untuk menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam
melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung
maupun tidak langsung; dan
c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh
informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya,
dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan
keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan
pelaksana pengadaan lain.
Pasal 170
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai
yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB XI
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 171
(1) Barang inventaris milik BLUD-Rumah Sakit dapat dihapus
dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar
pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau
dihibahkan.
(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau
dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai aset tetap.
(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari
pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pendapatan BLUD Rumah Sakit
(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan
keuangan BLUD Rumah Sakit
Pasal 172
(1) BLUD Rumah Sakit tidak boleh mengalihkan dan/atau
menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang
berwenang.
(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD
Rumah Sakit atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
(3) Kewenangan
- 65 -
(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan
berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan
diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD
Rumah Sakit.
(5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui
Kepala Dinas Kesehatan.
(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait
langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit harus
mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi.
Pasal 173
(1) Tanah dan bangunan BLUD Rumah Sakit disertifikatkan atas
nama Pemerintah Daerah.
(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit, dapat
dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Gubernur.
BAB XII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT
Pasal 174
(1) Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan Rumah
Sakit antara lain lingkungan fisik, biologi, kimia, serta
pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan
lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan
lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tugas Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit meliputi:
a. pengelolaan limbah dan sampah;
b. pengawasan dan pengendalian vector/serangga;
c. pengawasan sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi
Rumah Sakit; dan
d. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan
pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan dibidang
penyehatan lingkungan di Rumah Sakit.
Pasal 175
- 66 -
Pasal 175
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
174, Pengelola Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit mempunyai
fungsi:
a. penyehatan ruang dan bangunan Rumah Sakit;
b. penyehatan makanan dan minuman;
c. penyehatan air bersih dan air minum;
d. pemantauan pengelolaan linen;
e. pengelolaan sampah;
f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
g. pelaksanaan desinfeksi dan sterilisasi ruang;
h. pengelolaan air limbah; dan
i. penyuluhan kesehatan lingkungan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 176
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO
- 67 -
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2017
an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
ttd
Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 00111 010
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 77 SERI E.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 77 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2017
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)
RUMAH SAKIT UMUM MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
I. Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan merupakan UPT,
dengan identitas sebagai berikut:
a. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan.
b. Jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum.
c. Kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Kelas D.
d. Alamat Rumah Sakit : Jl. Bonorogo Nomor 17 Kelurahan
Lawangan Daya Kecamatan Pademawu
Kabupaten Pamekasan, kode pos 69323,
telepon (0324) 322594, fax (0324) 323085
Madura – Jawa Timur.
II. Logo Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan berbentuk bulan
sabit dengan tulisan Rumah Sakit Umum berwarna ungu, dibagian
tengah terdapat singakatan nama Mohammad Noer, dengan huruf M
berwarna hijau dan N berwarna kuning yang saling bersambung
sehingga membentuk 4 pilar, serta tulisan Mohammad Noer Pamekasan
yang berwarna hijau.
Keterangan logo:
1. Bulan Sabit:
Menggambarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah
Subhanahu Wataala dalam menciptakan suasana kerja dengan
harapan menjadi ladang ibadah dan amal kebaikan untuk semua
pegawainya.
2. Huruf m
- 2 -
2. Huruf m dan n yang bersambung membentuk 4 pilar :
a. Menggambarkan singkatan nama “ Mohammad Noer “;
b. Menggambarkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) fungsi rumah
sakit sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;
c. Menggambarkan 4 (empat) pilar utama dalam pelayanan rumah
sakit yang harus selalu bekerjasama dalam menjamin
kesinambungan pelayanan yang berfokus kepada mutu dan
keselamatan pasien yaitu pelayanan medis, pelayanan
keperawatan, pelayanan penunjang dan pelayanan manajemen
rumah sakit; dan
d. Menggambarkan sejarah rumah sakit yang telah bertransformasi
sebanyak 4 (empat) kali yaitu dari Balai Pemberantasan dan
Pencegahan Penyakit Pamekasan, Rumah Sakit Paru Pamekasan,
Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan dan Rumah Sakit
Umum Mohammad Noer Pamekasan.
3. Tulisan “ Rumah Sakit umum “:
Menunjukkan status rumah sakit yang sudah berubah dari rumah
sakit paru menjadi rumah sakit umum, sehingga pelayanan yang
diberikan lebih luas tidak hanya penyakit paru saja tetapi penyakit
lainnya.
4. Tulisan Nama “ Mohammad Noer “:
Merupakan nama Gubenur Jawa Timur pada masa bakti 1967-1976
yang merupakan putra asli madura. Beliau sangat terkenal dengan
ungkapan “Agawe wong cilik melu gemuyu” (membuat rakyat kecil
ikut tertawa) yang sangat sesuai dengan salah satu misi rumah sakit
yaitu pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh
masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu
alasan menggunakan nama beliau sebagai nama rumah sakit adalah
untuk mengenang jasa beliau bagi masyarakat Madura khususnya
dalam menggagas ide pembangunan jembatan Suramadu demi
peningkatan perekonomian di pulau Madura dan Provinsi Jawa
Timur pada umumnya.
5. Tulisan “ Pamekasan “:
Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan
merupakan rumah sakit UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
yang berada di Kabupaten Pamekasan.
6. Arti Warna yang digunakan:
a. Ungu : Menggambarkan keakraban, kebersamaan,
aspirasi yang tinggi, kepekaan dan semangat
terhadap setiap perubahan yang positif;
b. Hijau
- 3 -
b. Hijau : Kesegaran dan keseimbangan lingkungan hidup
untuk kesembuhan dan peningkatan derajad
kesehatan; dan
c. Kuning : Energik, Optimis, kebijaksanaan, loyalitas dan
kerjasama yang baik dalam menghadapi setiap
perubahan situasi.
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO