Gubernur Jawa Barat - acch.kpk.go.id · PDF filesatu pemasok beras terbesar di Indonesia ......
Transcript of Gubernur Jawa Barat - acch.kpk.go.id · PDF filesatu pemasok beras terbesar di Indonesia ......
Gubernur Jawa Barat
RAPAT MONITORING DAN EVALUASIGERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA
Semarang, 20 Mei 2015
RINGKASAN
SISTEMATIKA
2
I
II KONDISI UMUM JAWA BARAT
III PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI MINERAL DAN BATU BARA
PROGRES IMPLEMENTASI SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
IV
3
KONDISI UMUM JAWA BARAT
Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat : +3.709.528,44 Ha, mempunyai garis pantaisepanjang 816,82 Km.
Jumlah Penduduk + 46,49 juta Jiwa Memiliki topografi yang bervariasi mulai dari datar
sampai bergunung-gunung dengan sejumlahgunung api yang memuntahkan mineral dan sungaiyang mengendapkan mineral di dataran luasmembuat Jawa Barat sebagai salah satu wilayahyang subur, sehingga Jawa Barat sebagai salahsatu pemasok beras terbesar di Indonesia
Luas kawasan hutan berdasarkan Kep Menhut195/Kpts-II/2003 seluas + 816.603 Ha(22,03 % dariluas daratan wilayah Provinsi), terdiri dari hutanlindung 291.306 ha, hutan produksi 393.117 ha danhutan konservasi 132.180 ha
Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat : +3.709.528,44 Ha, mempunyai garis pantaisepanjang 816,82 Km.
Jumlah Penduduk + 46,49 juta Jiwa Memiliki topografi yang bervariasi mulai dari datar
sampai bergunung-gunung dengan sejumlahgunung api yang memuntahkan mineral dan sungaiyang mengendapkan mineral di dataran luasmembuat Jawa Barat sebagai salah satu wilayahyang subur, sehingga Jawa Barat sebagai salahsatu pemasok beras terbesar di Indonesia
Luas kawasan hutan berdasarkan Kep Menhut195/Kpts-II/2003 seluas + 816.603 Ha(22,03 % dariluas daratan wilayah Provinsi), terdiri dari hutanlindung 291.306 ha, hutan produksi 393.117 ha danhutan konservasi 132.180 ha
Potensi perkebunan seluas 494.167 ha, terdiri dari PBS (Perkebunan Besar Swasta) 52.588 ha, PT.PN 68.306 ha dan Perkebunan Rakyat 373.303 ha
Jawa Barat juga memiliki banyak sumber energi yang berkelanjutan seperti panas bumi dan air, dimana Gubernur telah menetapkan bahwa Jawa Barat sebagai lumbung panas bumi Indonesia, mengingat sekitar 6.101 MWe (21.7%) pot berada di Jawa Barat dan sebagian besar berada di dalam kawasan hutan.
Terdapat 828 IUP (izin Usaha Pertambangan) di Jawa Barat yang tersebar di 20 kabupaten/kota, terdiri dari mineral nonlogam (50 IUP), mineral logam (125 IUP), batuan (652 IUP), dan 1 IUP batubara
Sebagian besar mineral strategis (emas, tembaga, timah hitam dll) berada di kawasan hutan Potensi perikanan budidaya 99.798 ha Beberapa PLTA terdapat di Jawa Barat & memanfaatkan air sungai yg hulunya berada di kawasan hutan
Potensi perkebunan seluas 494.167 ha, terdiri dari PBS (Perkebunan Besar Swasta) 52.588 ha, PT.PN 68.306 ha dan Perkebunan Rakyat 373.303 ha
Jawa Barat juga memiliki banyak sumber energi yang berkelanjutan seperti panas bumi dan air, dimana Gubernur telah menetapkan bahwa Jawa Barat sebagai lumbung panas bumi Indonesia, mengingat sekitar 6.101 MWe (21.7%) pot berada di Jawa Barat dan sebagian besar berada di dalam kawasan hutan.
Terdapat 828 IUP (izin Usaha Pertambangan) di Jawa Barat yang tersebar di 20 kabupaten/kota, terdiri dari mineral nonlogam (50 IUP), mineral logam (125 IUP), batuan (652 IUP), dan 1 IUP batubara
Sebagian besar mineral strategis (emas, tembaga, timah hitam dll) berada di kawasan hutan Potensi perikanan budidaya 99.798 ha Beberapa PLTA terdapat di Jawa Barat & memanfaatkan air sungai yg hulunya berada di kawasan hutan
RINGKASAN MINERBA
4
NO RENCANA AKSI PROGRES IMPLEMENTASI KENDALA UPAYA PEMECAHAN MASALAH INSTANSI TERKAIT1 , Penataan Ijin Usaha
PertambanganBaru terinventarisasi data pemegang IUP sebanyak 822 (159 Clean and Clear dan 663 non Clearn and Clear), tumpang tindih komoditas yang sama (2) ijin, tumpang tindih denganbeda komoditas sebanyak (3) ijin, tumpang tindih lahan kehutanan 18, permasalahan administrasi 135
a. Kab/kota ke Prov belum menyerahkan dokumenperijinan kepada Provinsi pasca UU 23/2014.
a. Pertemuan rapat koordinasi dan rekonsiliasi data di tingkat prov dan proaktif ke kab/kota
Dinas ESDM Prov, Dinas/Instansi teknis Kab/Kota
b. Data yang disampaikan oleh OPD teknis, OPD penerbit izin dan OPD pengelola pendapatan daerah di kab/kota tidak sama dan tidak akurat.
b. Dilakukan desk antara prov dengan melibatkan OPD terkait di kab/kota dan pemegang IUP sekaligus untuk mendapatkan dokumen
Dinas ESDM Prov, Dinas/Instansi teknis Kab/Kota, BPMPT Kab/Kota, DPPKAD Kab/Kota
2 Kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan
a. Dari sebanyak 125 IUP (Izin Usaha Pertambangan) mineral logam (8 kab), terdapat 76 IUP (6 kab) yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran royalti dan landrent
a. Identitas pemegang IUP tidak jelas dan tidak lengkap a. Rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan umum per triwulan
Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Dispenda Prov, Dinas/Instansi teknis Kab/Kota, BPMPT Kab/Kota, DPPKAD Kab/Kotab. Total piutang negara yang belum dibayar sebesar Rp.
2,56 milyar (turun dari Rp. 86 milyar (97%) sebelum renaksi)
b. Tidak semua pemegang IUP menyerahkan tembusan bukti setor royalti dan landrent ke prov maupun kab/kota
b. Pemanggilan pemegang IUP dan OPD terkait
c. Terdapat kenaikan prosentase pembayaran Jaminan Reklamasi (dari 21% menjadi 36%), Jaminan Pascatambang (dari 2% menjadi 3%), Jaminan Keseungguhan (dari 0% menjadi 3%) setelah renaksi
c. Kab/kota tidak memberikan tindakan tegas kepada pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibannya
3 Pengawasan produksi pertambangan mineral dan batubara
Teridentifkasi dari 663 IUP hanya 182 IUP (22%) yang menyampaikan laporan produksi secara rutin
Di beberapa kab/kota laporan produksi tambang tidak sampai kepada Dinas teknis namun langsung ditarik oleh Dispenda/DPPKAD
Alur pelaporan produksi perlu dibenahi serta mengembangan sistem pelaporan produksi yang mudah diakses (mis : sistem simponi di Ditjen Minerba)
Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Dispenda Prov, Dinas/Instansi teknis DPPKAD Kab/Kota
4 Pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang
a. Terdapat 50 pemegang IUP yang telah memiliki rencana pengolahan/pemurnian
a. Terbatasnya dukungan infrastruktur dan pasokan energi bagi operasional smelter
a. Perlu dukungan fasilitasi dari pemerintah seperti PLN untuk pasokan energi
Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Disperindag Prov Dinas/Instansi teknis Kab/Kota
b. Terdapat 2 pemegang IUP yang sedang membangun smelter pasir besi, yaitu PT. Megatop (Kab. Cianjur) dan PT. Sumber Suryadaya Prima (Kab. Sukabumi), namun belum melaporkan progres kegiatannya
b. Pelaksanaan pengawasan oleh kab/kota tidak intensif b. Pemanggilan pemegang IUP dan OPD terkait
c. Pengelolaan pabrik pengolahan oleh Ditjen Minerba bagi pemegang IUP modal asing tidak dikoordinasikan ke Pemda
c. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat
5 Pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang
a. Terdapat 2 pembangunan Tersus di Kec. Cidaun Kab. Cianjur dan Kec. Tegalbuleud Kab. Sukabumi
Pemerintah Pusat, Dinas ESDM Prov, Dishub Prov Dinas/Instansi teknis Kab/Kotab. Laporan uji coba ekspor pasir besi PT. Megatop
sebanyak 50.000 MT (Des 2014) dengan royalti ekspor Rp. 666 Juta
a.
b.
Terdapat perbedaan data produksi dengan data penjualan yang digunakan untuk menghitung pajakbahan galianTidak menyampaikan bukti setor ke Pemda terkait pajak ekspor
a.
b.
Memberlakukan satu system perhitunganpajak
Pemda diberi akses untuk mendapatkan data penjualan dan pengapalan bahan tambang
c. Pemda tidak memiliki akses terhadap data ekspor di pelabuhan
5
1.2. PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENAKSI SEKTOR PERTAMBANGAN DI JAWA BARAT
RENAKSI 1 :Penataan Izin Usaha Pertambangan
Terjadi peningkatan jumlah IUP dari posisi Desember 2014 (720 IUP) sampai Bulan Mei 2015 (828 IUP), hal ini dimungkinkan setelah adanyakoordinasi dan pendataan lapangan sehingga data lebih lengkap.
7
SOLUSI : ‐ Dilakukan beberapa kali pertemuan rekonsiliasi data di tingkat Provinsi dan proaktif keKabupaten/kota. ‐ Akan dilakukan desk antara Pemerintah Provinsi dengan melibatkan OPD terkait di tingkatkabupaten/kota dan perusahaan, sekaligus untuk mendapatkan dokumen.
KENDALA : ‐ Penyerahan dokumen perijinan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi pasca UU 23/2014 belum dilakukan, sehingga data yang diperlukan sulit didapatkan. ‐ Antara OPD teknis, OPD penerbit ijin, dan OPD pengelola pendapatan daerah diKabupaten/kota tidak sinergis, sehingga data yang didapat tidak akurat.
RENAKSI 1 :PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
8
JUMLAH IUP (data rekon Mei 2015) 822Jumlah IUP Clean and Clear (CNC) 159Jumlah Kab/Kota yang memiliki potensimineral
20 kab/kota
Jumlah IUP Non CNC 663Tumpang tindih sama komoditi 2Tumpang tindih beda komoditi 3Tumpang tindih lahan kehutanan 18Masalah administrasi 135
RENAKSI 2 :KEWAJIBAN KEUANGAN
PELAKU USAHA PERTAMBANGAN
HASIL YANG DICAPAI :
Dari sebanyak 125 pemegang IUP mineral logam di Jawa Barat (8 kabupaten), terdapat 76 perusahaan (di 6 kabupaten) yang belummenyelesaikan kewajiban pembayaran landrent dan/atau royalti.
Total piutang negara yang belum dibayarkan sebesar 2,56 milyar rupiah (menurun dari 86 milyar rupiah atau 97% dibandingkan sebelumrenaksi).
Terdapat kenaikan prosentase yang signifikan terhadap kewajibanpembayaran Jaminan Reklamasi (dari 21% 36%), Jaminanpascatambang (dari 2% 3%), dan jaminan kesungguhan dari 0% 3% setelah pelaksanaan Renaksi.
9
RENAKSI 2 :KEWAJIBAN KEUANGAN
PELAKU USAHA PERTAMBANGAN
Masih banyak Pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibankeuangannya.
10
KENDALA : ‐ Identitas Pemegang IUP tidak jelas dan tidak lengkap. ‐ Tidak semua Pemegang IUP memberikan tembusan bukti setor royalti/landrent ke provinsimaupun kabupaten/kota .
‐ Pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan penindakan kepada Pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibannya.
SOLUSI :
‐ Rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil per triwulan.
‐ Pemanggilan perusahaahan dan OPD terkait, serta melibatkan Pemerintah Pusat karena menyangkutpenerimaan negara.
KEWAJIBAN KEUANGAN
TOTAL PIUTANG NEGARA
KONDISIDESEMBER 2014 SETELAH RENAKSI 1
LANDRENT (KurangBayar Dan Belum Bayar)
Rp. 1.839.257.556 Rp 1.521.775.825,22
ROYALTI (Belum Bayar Dan Kurang Bayar)
Rp. 85.142.510.056 Rp 1.057.528.784,00
JUMLAH Rp. 86.981.767.612 Rp 2.578.704.609,22 (‐97%)
11
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN
JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCA TAMBANG
12
KEWAJIBAN KEUANGAN
KONDISI DESEMBER 2014 SETELAH RENAKSI 1BELUM ADA SUDAH ADA BELUM ADA SUDAH ADA
JAMINAN REKLAMASI 570 (79,2%) 150 (21%) 532 (64%) 296 (36%)
JAMINAN PASCA TAMBANG 708 (98%) 12 (2%) 797 (97%) 31 (3%)
JAMINAN KESUNGGUHAN 720 (100%) 0 805 (97%) 23 (3%)
RENAKSI 3 : PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN
MINERBA
Dari sejumlah 663 IUP Operasi Produksi, hanya 182 perusahaan (22%) yang secara rutin menyampaikan laporanproduksi.
KENDALA
Di beberapa kabupaten/kota, laporan produksi tambang tidakdisampaikan kepada Dinas teknis, namun langsung ditarik olehDispenda/DPPKAD.
SOLUSI
Alur pelaporan produksi ke depan perlu dibenahi, serta dibuatsistem pelaporan yang mudah diakses agar pengawasanproduksi dapat dilakukan sesuai prinsip good mining practice. 13
14
RENAKSI 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENGOLAHAN/PEMURNIAN HASIL TAMBANG Terdapat 50 Pemegang IUP seluruh Jawa Barat yang telah memiliki rencana pengolahan pemurnian.
Terdapat 2 perusahaan yang sedang membangun smelter pasir besi, yaitu PT. Megatop Inti Selaras (di Kab. Cianjur) dan PT. Sumber Suryadaya Prima (Kab. Sukabumi), namun sampai saat ini belum melaporkanprogresnya.
KENDALA : 1. Terbatasnya dukungan infrastruktur dan pasokan energi bagi operasional smelter2. Pelaksanaan pengawasan oleh kab/kota tidak intensif3. Pengelolaan pabrik pengolahan oleh Ditjen Minerba bagi pemegang IUP modal asing tidak
dikoordinasikan ke Pemda.
SOLUSI : 1. Perlu dukungan fasilitasi dari pemerintah seperti PLN untuk pasokan energi.2. Pemanggilan pemegang IUP dan OPD terkait.3. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat.
RENAKSI 5 :PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENJUALAN/PENGAPALAN HASIL TAMBANG• Terdapat 2 pembangunan Tersus di Kec. Cidaun Kab. Cianjur dan Kec. Tegalbuleud Kab. SukabumI.
• Laporan uji coba ekspor pasir besi PT. Megatop sebanyak 50.000 MT (Des 2014) dengan royaltiekspor Rp. 666 Juta .
15
KENDALA : 1. Terdapat perbedaan data produksi dengan data penjualan yang digunakan untuk menghitung
pajak bahan galian2. Tidak menyampaikan bukti setor ke Pemda terkait pajak ekspor3. Pemda tidak memiliki akses terhadap data ekspor di pelabuhan.
SOLUSI : 1. Memberlakukan satu sistem perhitungan pajak. 2. Pemda diberi akses untuk mendapatkan data penjualan dan pengapalan bahan
tambang.
HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN
16
REKAPITULASI TINDAKAN
17
TINDAKAN TANGGAL HASILRapat Fasilitasi dan koordinasi BidangPertambangan
16 Desember 2014 Konsolidasi data dan sosialisasi format KPK di Bali
Rapat Koordinasi Renaksi‐1 17 Februari 2015 Konsolidasi data
Evaluasi Renaksi‐1 dan PersiapanRencana Aksi Tahap 2
23 April 2015 Pengumpulan data Renaksi Tahap 2
Verifikasi data di 5 UPTD 6‐23 April 2015 Verifikasi dokumen dan data IUP
Pemberitahuan Renaksi Tahap 2 22 April 2015 Pemberitahuan melengkapi berkas
Pembentukan Satgas PenegakanHukum Lingkungan Terpadu bersamaPolda Jabar
Desember 2014 Penegakan Hukum terhadap pelaku usahapertambangan
Pelaksanaan Tinjauan lapangankegiatan usaha pertambangan
Desember 2014 – April 2015
‐ Penutupan tambang pasir besi di KabTasikmalaya‐ Penertiban PT. Juishin di Karawang‐Penertiban penambangan ilegal di Gn. Sindur (Bogor) dan Gn. Guntur (Kab. Garut)
DOKUMENTASI PELAKSANAAN TINDAKAN DI LAPANGAN
18
Penertiban Penambangan ilegal pasir di Gn. Guntur, Kab. Garut
Pemasangan garis polisi di PT. Anugerah Sumber AlamMining, Kab. Tasikmalaya.
Penindakan instalasi pengolahan pasir besi PT. Treasure , Kab. Tasikmalaya.
Sidak penambangan ilegal tanah urug di Gn. Sindur, Kab. Bogor. Penindakan bersama tambang batugamping
PT. Juishin, Kab. Karawang.
LIST SURAT-SURAT YANG TELAH DIKELUARKAN PROVINSI
NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANGGAL SURAT
PERIHAL
005/1661‐MGAT 26 KAB/KOTA SE JAWA BARAT 12 DESEMBER 2014 Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertambangan
540/1694‐MGAT KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT 18 DESEMBER 2015 Hasil Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pertambangan
540/22‐MGAT DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI 09 JANUARI 2015 Pelaksanaan CnC
540/40‐MGAT S.D 540/54‐MGAT
BUPATI DAN WALIKOTA SE JAWA BARAT 19 JANUARI 2015 Penyelenggaraan Usaha Pertambangan
540/72‐MGAT S.D540/82‐MGAT
BUPATI DAN WALIKOTA SE JAWA BARAT 27 JANUARI 2015 Penyelenggaraan Usaha Pertambangan
005/180‐MGAT KAB/KOTA SE JAWA BARAT 13 FEBRUARI 2015 Undangan ke 2
540/292‐MGAT BAPAK GUBERNUR JAWA BARAT 27 PEBRUARI 2015 Laporan Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi (Korsup) SektorPertambangan Minerba
540/372.a‐MGAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) RI
10 MARET 2015 Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi I Koordinasi dan Supervisi(Kousup) Sektor Minerba
540/372.b‐MGAT DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM
10 MARET 2015 Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi I Koordinasi dan Supervisi(Korsup) Sektor Minerba
005/624‐MGAT KAB/KOTA SE JAWA BARAT 20 APRIL 2015 Undangan ke 3 Korsup
540/639‐MGAT KAB/KOTA SE JAWA BARAT 22 APRIL 2015 Pelaksanaan Rencana Aksi Tahap II Kegiatan Koordinasi danSupervisi
540/713.a‐MGAT BAPAK GUBERNUR JAWA BARAT 29 APRIL2015 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi I dan PersiapanPelaksanaan Rencana Aksi II Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Sektor Minerba 19
REKAPITULASI SURAT PERINGATAN/TEGURAN/PEMBATALAN
20
JENIS SURAT JUMLAH KABUPATEN/KOTA JUMLAH IUP
SURAT TEGURAN 2 19
SURAT PERINGATAN I 2 108
SURAT PERINGATAN II 3 20
SURAT PERINGATAN III 2 10
SURAT PEMBATALAN/ REKOMENDASI 1 60
SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA 1 1
SURAT PENAGIHAN PNBP 1 11
Sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU 23/2014, untuk pengelolaan urusan pemerintahan padamasa transisi (termasuk Bidang ESDM), Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan InstruksiGubernur No.4/2014, Peraturan Gubernur No. 86/2014, dan Kesepakatan Bersama antaraGubernur dengan Bupati/Walikota se Jawa Barat.
PENGATURAN MASA TRANSISI UU 23/2014
21
TINDAK LANJUT
22
TIMELINE TINDAK LANJUT RENCANA AKSI 1 DAN 2
23
10 MARET 2015
‐ Pelaporan Renaksi I
APRIL 2015
‐ Rapat Konsolidasi data korsup 3‐ Verifikasi data di 5 UPTD‐ Pelaksanaan tindakanlapangan oleh satgaspertambangan (bersamaPolda Jabar)
20 MEI 2015
‐ Rapat Evaluasi korsupdi Semarang ‐ Pengiriman SuratTeguran/peringatankepada Pemegang IUP ‐ Asistensi dan supervisiterhadap PemegangIUP terkait pemenuhankewajiban‐ Rapat KoordinasiPersiapan PelaporanRenaksi‐2
10 JUNI 2015
‐ Pelaporan RenaksiII
PENGELOMPOKAN TINDAK LANJUT RENAKSI
24
Bagi pemegang IUP yang belum memenuhi kewajiban, diberikanteguran/peringatan untuk memenuhi kewajibannya, terdiri dari :1. Kewajiban pembayaran landrent dan royalti.2. Kewajiban pembayaran Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, dan
Jaminan Kesungguhan.3. Tidak memiliki NPWP.4. Tidak membangun smelter.
Para Pemegang IUP yang bermasalah, diutamakan penyelesaian permasalahandan/atau perbaikan, terdisi dari kasus-kasus :1. Tumpang tindih lahan kehutanan/belum memiliki IPPKH.2. Tidak sesuai RTRW dan Wilayah Pertambangan.3. Koordinat tidak standar/salah.4. Masalah administrasi lainnya.
Para Pemegang IUP yang telah diberi peringatan ke 3 dan tetap tidakmemenuhi kewajibannya, akan direkomendasikan untuk dicabut/dibatalkan :1. IUP yang telah direkomendasikan oleh Bupati/Walikota untuk dicabut.2. Pelanggaran setelah peringatan ketiga.
PEMENUHAN KEWAJIBAN
REKOMENDASI PEMBATALAN/PE
NCABUTAN
PENYELESAIAN MASALAH
DISKUSI
Diperlukan ketegasan Pemerintah Pusat dalam hal tata kelola pertambanganumum (c.q. Kementerian ESDM).
25
Berkenaan dengan telah terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang diantaranyamengatur kewenangan Provinsi di Bidang ESDM, beberapa hal perlu menjadi perhatian:
Perlu ada perbedaan pengelolaan pelaksanaan Korsup antara sebelumdengan sesudah terbitnya UU 23/2014 Bupati/Walikota di Jabar kurangresponsif terhadap pelaksanaan Korsup.
Siapakah yang seharusnya melakukan pencabutan/pembatalan IUP yang bermasalah, Bupati/Walikota atau Gubernur?
Bagaimana mekanisme pengambil‐alihan dan pencairan JaminanReklamasi/Jaminan Pascatambang setelah UU 23/2014?
DATA PENUNJANGSEKTOR MINERBA
26
PENATAAN IUP DI JAWA BARAT
Keterangan : Jumlah adalah hasil rekonsialiasi data terakhir (per tgl 13 Mei 2015), hanya mencantumkan IUP yang masih berlaku.
1 KAB. BANDUNG 19 3 19
2 KAB. BANDUNG BARAT 71 70 70 1
3 KAB. BEKASI 1 0 1
4 KAB. BOGOR 114 46 89 2 235 KAB. CIAMIS 4 4 1 3
6 KAB. CIANJUR* 85 81 63 1 217 KAB. CIREBON 25 25 25
8 KAB. GARUT 30 18 15 14 19 KAB. INDRAMAYU 44 44 4410 KAB. KARAWANG 3 2 3
11 KAB. KUNINGAN 20 20 20
12 KAB. MAJALENGKA 3 3 3
13 KAB. PURWAKARTA 28 25 25 1 214 KAB. PANGANDARAN 15 12 13 2
15 KAB. SUBANG 18 18 1816 KAB. SUKABUMI 167 137 73 40 5417 KAB. SUMEDANG 115 115 11518 KAB. TASIKMALAYA 34 22 23 3 819 KOTA BANJAR 5 5 5
20 KOTA TASIKMALAYA 21 13 21
822 663 646 50 125 1
Batuan Mineral Bukan Logam
Logam BatubaraNO KABUPATEN/KOTA JUMLAH IUP
TOTAL
JUMLAH IUP NON
CNC
TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN 2009 - 2014
HUTAN LINDUNG (HL)HUTAN KONSERVASI
(HK)HP,HPK,HPT
1 KAB. BANDUNG
2 KAB. BANDUNG BARAT 40.53 KAB. BEKASI
4 KAB. BOGOR 6258.81 4784.755 KAB. CIAMIS
6 KAB. CIANJUR
7 KAB. CIREBON
8 KAB. GARUT 8062.55 6573.79 KAB. INDRAMAYU
10 KAB. KARAWANG
11 KAB. KUNINGAN 1*12 KAB. MAJALENGKA
13 KAB. PURWAKARTA
14 KAB. SUBANG
15 KAB. SUKABUMI 2376 9*16 KAB. SUMEDANG
17 KAB. TASIKMALAYA
18 KOTA BANJAR
19 KOTA TASIKMALAYA
TOTAL* merupakan jumlah perusahaan, belum diketahui luasannya, total perusahaan : 18
NO KABUPATENLUAS TUMPANG TINDIH KAWASAN HUTAN (ha)
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN
Keterangan :‐Kewajiban pembayaran iuran tetap/landrent dan royalti hanya berlaku untuk pemegang IUPMineral Logam.‐ n/a : kabupaten tidak memberikan data
JUMLAH PERUSAHAAN
RpJUMLAH
PERUSAHAANRp
1 KAB. TASIKMALAYA 4 447,478,177.22Rp 5 144,494,280.00Rp 591,972,457.22Rp
2 KAB. CIANJUR** 5 726,487,890.00Rp 726,487,890.00Rp
3 KAB. PURWAKARTA* 1 600,000.00Rp
4 KAB. GARUT 4 107,279,963.00Rp 107,279,963.00Rp
5 KAB. SUKABUMI 6 239,929,795.00Rp 2 11,207,868.00Rp 251,137,663.00Rp
6 KAB. BANDUNG BARAT
7 KAB. BOGOR* n/a ‐ 18 901,826,636.00Rp 901,826,636.00Rp
8 KAB. CIAMIS/PANGANDARAN
TOTAL 20 1,521,775,825.22Rp 25 1,057,528,784.00Rp 2,578,704,609.22Rp
NO KABUPATENKURANG BAYAR BELUM BAYAR
JUMLAH
KONDISI JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
‐ Sumber data : Rekonsiliasi bulan mei 2015.‐ Bentuk Jaminan reklamasi di kab/kota berbeda‐beda (deposito/rekening) dan ada yang dicicil.
NO KABUPATEN/KOTAJUMLAH IUP/KP
BELUM ADA JAMINAN REKLAMASI
BELUM ADA JAMINAN PASCA TAMBANG
1 KAB. BANDUNG 19 19 19
2 KAB. BANDUNG BARAT 71 71 71
3 KAB. BEKASI 1 1 1
4 KAB. BOGOR 114 42 114
5 KAB. CIAMIS 4 4 4
6 KAB. CIANJUR * 85 53 85
7 KAB. CIREBON 25 24 25
8 KAB. GARUT 30 17 24
9 KAB. INDRAMAYU 44 44 44
10 KAB. KARAWANG 3 3 3
11 KAB. KUNINGAN 20 20 20
12 KAB. MAJALENGKA 3 3 3
13 KAB. PURWAKARTA 28 12 27
14 KAB. SUBANG 18 1 1
15 KAB. PANGANDARAN 15 9 10
16 KAB. SUKABUMI 167 163 165
17 KAB. SUMEDANG 121 ‐ 121
18 KAB. TASIKMALAYA 34 25 34
19 KOTA BANJAR 5 ‐ 5
20 KOTA TASIKMALAYA 21 21 21828 532 797JUMLAH
PENYAMPAIAN LAPORAN PRODUKSI
IUP Eksplorasi
IUP Operasi Produksi
IUP OPK IPR
Kab. Bandung 3 16 ‐ 19 ‐Kab. Bandung Barat 1 70 71 ‐Kab. Bekasi 1 1 ‐Kab. Bogor 17 95 2 114 ‐Kab. Ciamis 3 1 4 1Kab. Cianjur 6 55 9 15 85 64Kab. Cirebon 25 25 4Kab. Garut 11 19 30 7Kab. Indramayu 44 44 ‐Kab. Karawang 2 1 3 ‐Kab. Kuningan 20 20 9Kab. Majalengka 3 3 ‐Kab. Pangandaran 5 10 15 ‐Kab. Purwakarta 6 22 28 13Kab. Subang 18 18 12Kab. Sukabumi 27 134 6 167 46Kab. Sumedang 74 47 121 ‐Kab. Tasikmalaya 5 29 34 26Kota Banjar 5 5 ‐Kota Tasikmalaya 21 21 ‐Jumlah 86 663 64 828 182
Kab/KotaJenis Izin
TOTAL ADA
LAPORAN PRODUKSI
RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
NO KABUPATEN KOMODITAS JUMLAH1 KAB. BANDUNG n/a -
2 KAB. BANDUNG BARAT Batuan 32
3 KAB. BEKASI n/a -
Emas 1
Galena 2
5 KAB. CIAMIS / PANGANDARAN Besi 1
6 KAB. CIANJUR - -
7 KAB. CIREBON n/a -
8 KAB. GARUT Tembaga, Emas, Pasir Besi, Bijih Besi -
9 KAB. INDRAMAYU n/a -
10 KAB. KARAWANG n/a -
11 KAB. KUNINGAN n/a -
12 KAB. MAJALENGKA n/a
Andesit 13
Galena 0
14 KAB. SUBANG n/a -
15 KAB. SUKABUMI Pasir Besi 1
16 KAB. SUMEDANG n/a -
17 KAB. TASIKMALAYA n/a -
18 KOTA BANJAR
19 KOTA TASIKMALAYA n/a -
50TOTAL
4 KAB. BOGOR
13 KAB. PURWAKARTA
REKAPITULASI SURAT PERINGATAN/TEGURAN/PEMBATALAN
33
NO Kab/KotaSurat
TeguranSurat
Peringatan ISurat
Peringatan IISurat
Peringatan III
Surat Pembatalan
IUP OP
Surat Penghentian Sementara
Surat Penagihan PNBP
1 Kab. Bandung
2 Kab. Bandung Barat
3 Kab. Bekasi
4 Kab. Bogor 9 2 65 Kab. Ciamis
6 Kab. Cianjur 607 Kab. Cirebon
8 Kab. Garut 1 9 49 Kab. Indramayu
10 Kab. Karawang
11 Kab. Kuningan
12 Kab. Majalengka
13 Kab. Pangandaran
14 Kab. Purwakarta 18 115 Kab. Subang
16 Kab. Sukabumi 99 917 Kab. Sumedang
18 Kab. Tasikmalaya 1119 Kota Banjar
20 Kota Tasikmalaya
Jumlah 19 108 20 10 60 1 11
CONTOH SURAT-SURAT PERINGATAN/TEGURAN/PEMBATALAN IUP
CONTOH SURAT EDARAN BUPATI
35
NO RENCANA AKSI PROGRES IMPLEMENTASI KENDALA UPAYA PEMECAHAN MASALAH INSTANSI TERKAIT1 Penyelesaian
Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
-
-
-
Telah terbentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (KepGub no. 522.13/Kep 1742 -Binprod/2013 tahun 2013)Pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan utk kepentingan nonkehutanan dan pemenuhan kewajibannnyaTidak merekomendasikan perpanjangan izin terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak memenuhi ketentuan
a.
b.
Belum terbit Juklak IP4T (Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Luas Kawasan hutan jabar masih menggunakan SK 195/Kpts-II/2003 sementara sejak 2003 sudah terbit bbp SK penetapan parsial dan perubahan fungsi kawasan hutan
a
b
Mendorong Kementerian LHK untuksegera menerbitkan Juklak IP4TMendorong Pemerintah utkmenerbitkan SK Men LHK sbgpenyesuaian atas kondisi saat ini, ygtidak sesuai lagi dengan SK 195/Kpts-II/2003
Kemen LHK, Pengelola Kawasan Hutan, Panitia Tata Batas Penggunaan Kawasan Hutan
2 Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan
a. KehutananBerdasarkan hasil inventarisasi, jumlah IUIPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu) Kapasitas Produksi s/d 6.000 m3 /tahun di Provinsi Jawa Barat adalah110 izin terdiri dari : Kapasitas s/d 2.000 m3 = 87 izin, Kapasitas 2000 s/d 6.000 m3= 23 izin
Belum semua industri kayu memiliki IUPHHK Mendorong industrikayu untuk mengajukan izin iuppkh
Pusat, Provinsi, Kab/Kota,
Pusat, Provinsi, Kab/Kota,
b. PerkebunanDilakukan pendataan ulang terhadap para pelaku usaha perkebunan baik swastamaupun negara dengan melibatkan istansi terkait.
Masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban administrasi dan keuangan negara
Penertiban dan pembinaan usaha perkebunan terhadap para pelaku usaha perkebunan
3 Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat -.
-.
KehutananTelah terbit Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan PemberdayaanMasyarakat Desa Hutan dan Pergub No. 49 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaannyaTelah dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Hutan PangkuanDesa (HPD) dalam rangka Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Jumlah LMDHsebanyak 1.340 ( dari jumlah desa hutan 1.351 desa), luas HPD 562.755 ha dariluas kawasan hutan 592.361 ha, masyarakat yang terlibat/anggota LMDH 190.709orang
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang sudah diterbitkan
Melaksanakan sosialisasi program dankebijakan tentang pemberdayaanmasyarakat di sekitar kawasan hutan
Provinsi, Kab/Kota,
PerkebunanMelaksanakan kerjasama pemanfaatan lahan bawah perkebunan untuk dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar
Masih ditemukan adanya pemanfaatan lahanperkebunan negara maupun swasta yangdilakukan oleh masyarakat tanpa izin
Dilakukan upaya mediasi diantara masyarakat dan pemegang hak.
4 Penyelesaian Konflik Wilayah Hutan
. Membentuk Pengamanan Hutan Swakarsa untuk menekan tingkat gangguan keamanann hutan
Masih banyaknya lahan/kawasan hutan yangdiokupasi oleh masyarakat
Mediasi masyarakat disekitar hutandengan pengelola kawasan
5. Penguatan Instrumen Lingk Hidup Dalam Perlindungan Hutan
Tidak ada yang menjadi tanggung jawab Pemda
6 Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi
-.-.
Optimalisasi Website SKPDPeningkatan efektifitas dan efisiensi perizinan melalui sistem perizinan satu atap (Perda No. 7 Tahun 2014) dan Pergub No. 92 tahun 2014 tentang juklakpelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 37
1.3. PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENAKSI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI JAWA BARAT
A. KEHUTANAN
38
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
6 SASARAN RENCANA
AKSI KORSUP KEHUTANAN
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI
REKOMENDASI :A. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan batas
wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakatB. B.Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa
izin
RENCANA AKSI :(1) Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
(termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat(2) Menyusun Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat(3) Menyelesaikan batas wilayah administrasi(4) Mengumpulkan data dan informasi serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi
untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan dan pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yangberkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi)
(5) Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan(6) Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan
pemenuhan kewajibaannya(7) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan
tidak memenuhi kewajiban
REKOMENDASI :A. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan batas
wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakatB. B.Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa
izin
RENCANA AKSI :(1) Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
(termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat(2) Menyusun Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat(3) Menyelesaikan batas wilayah administrasi(4) Mengumpulkan data dan informasi serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi
untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan dan pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yangberkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi)
(5) Melakukan evaluasi hak‐hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan(6) Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan
pemenuhan kewajibaannya(7) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan
tidak memenuhi kewajiban
PERMASALAHAN :1. Pengukuhan kawasan hutan di Jawa Barat belum seluruhnya selesai (Hutan Konservasi, Hutan Lindung/Produksi/Produksi Terbatas)2. Luas kawasan hutan Jawa Barat masih menggunakan SK 195/Kpts‐II/2003, sementara sejak Tahun 2003 sudah diterbitkan beberapa SK
Penunjukan/Penetapan Parsial dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
PROGRES IMPLEMENTASI :1. Mendorong percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan melalui kegiatan: sinkronisasi dan rekonsiliasi data perkembangan pengukuhan
kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan, rapat koordinasi percepatan penyelesaianpengukuhan kawasan hutan, koordinasi dan konfirmasi kesiapan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tatabatas kawasan hutan.
2. Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.13/Kep.1742-Binprod/2013 tanggal 20 Desember2013 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota) -> sesuai Permenhut No. P.25/Menhut-II/2014, Kepgub tersebut masihberlaku sampai terbentuknya SK Panitia Tata Batas yang dibentuk oleh Dirjen Planologi Kehutanan
3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk menenerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan di Provinsi JawaBarat sebagai penyesuaian atas kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai dengan SK 195/Kpts‐II/2003.
4. Mendorong dilaksanakannya identifikasi dan inventarisasi serta penyelesaian Hak‐hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan BatasKawasan Hutan.
5. Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jabar 2009-20296. Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKTP Jawa Barat Tahun 2013-2032 yang berisi arahan‐arahan
makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluarkehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.
7. Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya8. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian LHK9. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan PerijinanTerpadu
11. Tidak merekomendasikan perpanjangan ijin terhadap pengguna kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban
PERMASALAHAN :1. Pengukuhan kawasan hutan di Jawa Barat belum seluruhnya selesai (Hutan Konservasi, Hutan Lindung/Produksi/Produksi Terbatas)2. Luas kawasan hutan Jawa Barat masih menggunakan SK 195/Kpts‐II/2003, sementara sejak Tahun 2003 sudah diterbitkan beberapa SK
Penunjukan/Penetapan Parsial dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
PROGRES IMPLEMENTASI :1. Mendorong percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan melalui kegiatan: sinkronisasi dan rekonsiliasi data perkembangan pengukuhan
kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan, rapat koordinasi percepatan penyelesaianpengukuhan kawasan hutan, koordinasi dan konfirmasi kesiapan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tatabatas kawasan hutan.
2. Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.13/Kep.1742-Binprod/2013 tanggal 20 Desember2013 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota) -> sesuai Permenhut No. P.25/Menhut-II/2014, Kepgub tersebut masihberlaku sampai terbentuknya SK Panitia Tata Batas yang dibentuk oleh Dirjen Planologi Kehutanan
3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk menenerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan di Provinsi JawaBarat sebagai penyesuaian atas kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai dengan SK 195/Kpts‐II/2003.
4. Mendorong dilaksanakannya identifikasi dan inventarisasi serta penyelesaian Hak‐hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan BatasKawasan Hutan.
5. Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jabar 2009-20296. Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKTP Jawa Barat Tahun 2013-2032 yang berisi arahan‐arahan
makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan diluarkehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.
7. Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya8. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian LHK9. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan10. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan PerijinanTerpadu
11. Tidak merekomendasikan perpanjangan ijin terhadap pengguna kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN
REKOMENDASI:Mendorong kepatuhan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasukpenegakan sanksinya
RENCANA AKSI :1. Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang
ijin2. Melakukan rekonsiliasi data perijinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan
Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup
Dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terdapat keterkaitan dengan banyak sektor dengan peraturan masing‐masingsektor (ESDM, Perindustrian dan Perdagangan, PSDA, PU dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Agraria dan Tata Ruang, Perikanan danKelautan, Pertanian, dan lain‐lain) yang mempengaruhi proses perijinan di daerah.
Progres Implementasi:1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda
No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
2. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan3. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait proses perizinan kehutanan4. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka tertib penggunaan kawasan hutan.
REKOMENDASI:Mendorong kepatuhan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasukpenegakan sanksinya
RENCANA AKSI :1. Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang
ijin2. Melakukan rekonsiliasi data perijinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan
Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup
Dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terdapat keterkaitan dengan banyak sektor dengan peraturan masing‐masingsektor (ESDM, Perindustrian dan Perdagangan, PSDA, PU dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Agraria dan Tata Ruang, Perikanan danKelautan, Pertanian, dan lain‐lain) yang mempengaruhi proses perijinan di daerah.
Progres Implementasi:1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atap dengan menerbitkan Perda
No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
2. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan3. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis terkait proses perizinan kehutanan4. Melakukan evaluasi penggunaan kawasan hutan dalam rangka tertib penggunaan kawasan hutan.
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
REKOMENDASI:Mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat
RENCANA AKSI:Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan timgkat tapak dan oleh masyarakat(KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar Melakukan pengajuan izinHKm, HD dan HTR ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar
PROGRES IMPLEMENTASI:Perluasan wilayah kelola masyarakat dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan hutan di Jawa Barat, dikembangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) :1. Pengembangan PHBM di wilayah pengelolaan Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten merupakan
bentuk kelola sosial pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan melalui Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, Pergub No. 49 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 untuk memfasilitasi akses masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat.
3. Melaksanakan sosialisasi program dan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasanhutan.
REKOMENDASI:Mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat
RENCANA AKSI:Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan timgkat tapak dan oleh masyarakat(KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR) ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar Melakukan pengajuan izinHKm, HD dan HTR ‐> HKm, HD dan HTR tidak ada di Jabar
PROGRES IMPLEMENTASI:Perluasan wilayah kelola masyarakat dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan hutan di Jawa Barat, dikembangkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) :1. Pengembangan PHBM di wilayah pengelolaan Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten merupakan
bentuk kelola sosial pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan melalui Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, Pergub No. 49 Tahun 2014 tentang PetunjukPelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 untuk memfasilitasi akses masyarakat sekitar hutan dalampengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat.
3. Melaksanakan sosialisasi program dan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasanhutan.
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
REKOMENDASI:Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik terkait SDA
RENCANA AKSI :1. Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data dan informasi tentang konflik SDA
(termasuk melibatkan KPH)2. Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
Konflik yang berkembang dalam pengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat berupa konflikpenguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
PROGRES IMPLEMENTASI:1. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan2. Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data permasalahan kawasan hutan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan.3. Mengusulkan rekonstruksi batas kawasan hutan untuk wilayah kelola Pemerintah Provinsi.4. Mendorong dan melaksanakan penegakan hukum antara lain melalui operasi gabungan terpadu
pengaman hutan dengan instansi terkait.
REKOMENDASI:Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik terkait SDA
RENCANA AKSI :1. Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data dan informasi tentang konflik SDA
(termasuk melibatkan KPH)2. Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
Konflik yang berkembang dalam pengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat berupa konflikpenguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
PROGRES IMPLEMENTASI:1. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan kawasan hutan2. Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data permasalahan kawasan hutan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengelola kawasan hutan.3. Mengusulkan rekonstruksi batas kawasan hutan untuk wilayah kelola Pemerintah Provinsi.4. Mendorong dan melaksanakan penegakan hukum antara lain melalui operasi gabungan terpadu
pengaman hutan dengan instansi terkait.
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUPDALAM PERLINDUNGAN HUTAN
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperkuat instrumen lingkungan hidup dalam perlindunganhutan melalui :1. Penguatan kelembagaan melalui :
• Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan• Perda No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan• Perda Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS• Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan
Kawasan Lindung• Kepgub 593.05/Kep.534‐Yansos/2011 tentang Tim Pengendalian dan rehabilitasi Lahan Kritis• Kepgub Nomor 591.5/Kep.802‐Yansos/2014 tentang Penetapan data dan peta Lahan Kritis
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.2. Untuk meningkatkan koordinasi pengamanan gangguan keamanan hutan negara, perkebunan negara
dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat diterbitkan Kepgub No. 22.05/Kep.503‐binprod/2012dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pengawasan penyelesaian gangguankeamanan hutan negara, perkebunan negara dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat.
3. Dalam penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan KeputusanGubernur No. 188.44/kep.1836‐Hukham/2014 tentang Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadudi Jawa Barat
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperkuat instrumen lingkungan hidup dalam perlindunganhutan melalui :1. Penguatan kelembagaan melalui :
• Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan• Perda No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan• Perda Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS• Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan
Kawasan Lindung• Kepgub 593.05/Kep.534‐Yansos/2011 tentang Tim Pengendalian dan rehabilitasi Lahan Kritis• Kepgub Nomor 591.5/Kep.802‐Yansos/2014 tentang Penetapan data dan peta Lahan Kritis
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.2. Untuk meningkatkan koordinasi pengamanan gangguan keamanan hutan negara, perkebunan negara
dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat diterbitkan Kepgub No. 22.05/Kep.503‐binprod/2012dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pengawasan penyelesaian gangguankeamanan hutan negara, perkebunan negara dan perkebunan besar swasta di Jawa Barat.
3. Dalam penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan KeputusanGubernur No. 188.44/kep.1836‐Hukham/2014 tentang Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadudi Jawa Barat
REKOMENDASI:1. Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan
pengawasan di sektor kehutanan2. Mendorong akuntabilitas pelayanan publik di sektor SDA
RENCANA AKSI:1. Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengawasan di sektor kehutanan2. Melakukan pemutakhiran terhadap NSDH berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perijinan,
penatausahaan hasil hutan, peerdaran kayu dan pembayaran kewajiban keuangan3. Menyediakan informasi SDH bagi publik sesuai dengan UU KIP
PROGRES IMPLEMENTASI:1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) dengan mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atapmelalui Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelakanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
2. Optimalisasi website SKPD untuk memberikan informasi terkait Sumber Daya Hutan serta mewadahi danmelayani pengaduan masyarakat
3. Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan
REKOMENDASI:1. Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan
pengawasan di sektor kehutanan2. Mendorong akuntabilitas pelayanan publik di sektor SDA
RENCANA AKSI:1. Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengawasan di sektor kehutanan2. Melakukan pemutakhiran terhadap NSDH berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perijinan,
penatausahaan hasil hutan, peerdaran kayu dan pembayaran kewajiban keuangan3. Menyediakan informasi SDH bagi publik sesuai dengan UU KIP
PROGRES IMPLEMENTASI:1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui Badan Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) dengan mengatur setiap perijinan melalui sistem perijinan satu atapmelalui Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Pergub No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelakanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
2. Optimalisasi website SKPD untuk memberikan informasi terkait Sumber Daya Hutan serta mewadahi danmelayani pengaduan masyarakat
3. Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
B. PERKEBUNAN
47
6 RENCANA AKSI DIBIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
RENCANA AKSI I : PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTANDAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRASI
RENCANA AKSI II : PELAKSANAAN PENATAAN PERIJINAN
RENCANA AKSI III : PERLUASANWILAYAH KELOLA MASYARAKAT
RENCANA AKSI IV : PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
RENCANA AKSI VI : MEMBANGUN SISTIM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
Catatan :DARI 6 AKSI TERSEBUT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT DENGAN RENAKSI No. 2, 3 DAN 6
RENCANA AKSI V : PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
Rekomendasi :Mendorong kepatuhan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya.
Keterangan : Dari sejumlah 201 pekebunan negara maupun Swasta, yang lintas kabupaten kota sebanyak 9 perkebunan yaitu ; 1. PTPN Cikasungka 2. PTPN Cianten. 3. PTPN Sedep. 4. PTPN. Panglejar. 5. PTPN. Batulawang. 6. PTPN Cikupa. 7. PTPN. Gualpara. 8. PBS Cimatis II. 9. PBS. Cukul.
RENCANA AKSI 2:PELAKSANAAN PENATAAN PERIJINAN
Deskripsi :Masih banyak pelaku usaha di sektor perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya, administrasi dan keuangan negara.
PENJELASAN ;Dalam melaksanakan usaha perkebunannya , kepada pemegang IUP tidak diwajibkan dalam peraturan perundangan termasuk Permentan yang harus membayar PNBP dari produksi yang dihasilkan, seperti halnya PSDH/DR di sektor kehutanan.
RENCANA AKSI : MELAKUKAN PENDATAAN ULANG TERHADAP PEMEGANG IUP ATAS KEWAJIBAN ADMINISTRASI YANG HARUS DIPENUHI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
PROGRES IMPLEMENTASI :SEDANG DILAKUKAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN TERHADAP PARA PELAKU USAHA PERKEBUNAN BAIK SWASTA MAUPUN NEGARA DENGAN MELIBATKAN ISTANSI TERKAIT.
Rekomendasi :Mendorong berdayanya masyarakat dalam pemanfaatan ruang tanah melalui kegiatan perkebunan.
Target 2016:Meningkatkan program kemitraan perkebunan
RENCANA AKSI 3:PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
Deskripsi :Lemahnya posisi masyarakat dalam usaha perkebunan.
Mendorong usaha kemitraan antara perkebunan negara maupun perkebunan swasta dengan masyarakat sekitarnya sesuai dengan Permentan no.98/permentan/ OT.140/9/2013 dan Peraturan Daerah no.18 tahun 2013 tentang pengelolaan perkebunan serta Pergub no.11 tahun 2006 tentang pemberdayaan masyarakat desa disekitar hutan negara dan perkebunan besar.
Rencana aksi ;Melakukan pendataan terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat pada lahan perkebunan negara maupun swasta.
PROGRES IMPLEMENTASI ;Melakukan langkah nyata dengan melaksanakan kerjasama pemanfaatan lahan bawah perkebunan untuk dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar dalam rangka menindaklanjuti perda, pergub maupun permentan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kebun.
RENCANA AKSI 6:PEMBANGUNAN SISTIM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
Deskripsi ;Tingginya praktik maladministrasi dalam berbagai pelayanan publik terkait sumberdaya alam.
Rekomendasi ;Mendorong pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDK (NERACA SUMBER DAYA KEBUN) dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor perkebunan.
Rencana aksi ;Invetarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor perkebunan.Melakukan pemutakhiran data untuk NSDK
PROGRES IMPLEMENTASI ;Perijinan telah diatur melalui pelayanan satu atap. PERDA No.7 tahun 2010 dan PERGUB no.92 tahun 2014 tentang juklak perijinan terpadu.
PERMASALAHAN ;Masih ditemukan adanya pemanfaatan lahan perkebunan negara maupun swasta yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui perijinan dari pemegang hak kebun/ Penjarahan kebun untuk dijadikan lahan pertanian lainnya.UPAYA PEMECAHAN MASALAH ;Dilakukan upaya mediasi diantara masyarakat dan pemegang hak.TINDAK LANJUT ;Melakukan upaya win win solution dengan melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan .
TERIMAKASIH
58