PENGHANTARAN NOTA KEUANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017 PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIDATO GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa

memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga kita dapat

menghadiri Rapat Paripuma, untuk bersarna-sama mengikuti Penjelasan Atas

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati.

I l l l l l l l l l l l l l l l l I l

1t l I I

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

PENJELASAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ATASRANCANGANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN

BELANJA DAERAH

DAERAH ISTIMEW A YOGY AKARTA

TAHUN ANGGARAN 2017

PADA RAP AT PARIPURNA DPRD

DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA

TANGGAL: 6 SEPTEMBER 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEW A YOGYAKART A

2

Pemerintah Pusat, kebutuhan-kebutuhan lain yang rnengikat dan mendesak yang

hams dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun untuk menampung

penyesuaian pendapatan dan tambahan belanja prioritas yang belum tercantum

dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2017.

tel ah

oleh

Anggaran 20 I 7 1111

yang sudah digariskan

Penyusunan Perubahan APBD Tahun

mempertimbangkan kewajiban-kewajiban

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 201 7, sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017,

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 201 7, berubah antara lain karena:

l. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang ditetapkan

sebelumnya.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

3. Sisa Lebih Anggaran Tahun lalu yang harus digunakan untuk pembiayaan

dalam Tahun Anggaran berjalan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami hormati.

3

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal­

hal sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;

2. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan

wajib untuk dilaksanakan;

3. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak

daerah; 4. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus

(DAK);

5. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;

Kita telah berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dengan menerapkan

strategi proaktif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan. Kebijakan

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD DIY berdasarkan kondisi terkini

kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan

perhitungan APBD DIY Tahun 2017 khususnya evaluasi kinerja bi dang

pendapatan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2017.

3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari

Pemerintah Pusat.

4. Hasil kinerja pengelolaan BLUD maupun BUMD, dan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami hormati.

I I

I l I l •

4

12/ KSPIVIII/2017 Kesepakatan Nomor tertanggal 31 Agustus 2017, dengan 62/ KI DPRD/2017

harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dengan rincian sebagai

berikut:

sepakati bersama dengan Nota Kesepakatan Nomor IIIKSPIVIII/2017 rt se a 611 KI DPRD/2017'

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PP AS) Perubahan dengan Nota

Berikut ini kami sampaikan gans besar Rencana Perubahan Anggaran

Pendapatan clan Belanja Daerah DIY berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan

APBD dan PP AS Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2017 yang telah kita

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami hormati.

1. Pertumbuhan Ekonomi sebelum perubahan 4,3% setelah perubahan menjadi

5,46%.

2. Inflasi sebelum perubahan ~·,91 % - 4,93%, setelah perubahan menjadi

3,36%.

3. ICOR sebelum perubahan 4,72% - 5,43%, setelah perubahan menjadi 5,51 %.

Berdasarkan perkembangan dan realisasi kondisi perekonomian tahun 2016,

maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam Rancangan

Perubahan APBD DIY Tahun 2017 adalah :

Kebijakan Pembiayaan Daerah dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2016 clan realisasi pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.

6. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SK.PD;

7. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi ·gaji sampai

dengan bulan Juni 2017 dan prognosis.

5

Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Dana Perimbangan semula dari

Rp2,46 trilyun menjadi Rp2,4 l trilyun men g a 1 am i pen u run an sebesar

Rp51,21 milyar atau turun 2,08% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah dari Rp869,49 milyar menjadi Rp853,71 milyar mengalami penurunan

sebesar Rp15,77 milyar atau turun 1,81%.

Secara rinci perubahan pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 1,65 trilyun berubah

menjadi Rpl,69 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp33,22 milyar

atau naik 2 % dengan rincian sebagai berikut :·

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp18,53 milyar atau naik

sebesar 1,29%, dari Rpl,43 trilyun sebelum perubahan, menjadi

Rp 1,45 trilyun setelah perubahan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rpl ,09 milyar atau

naik sebesar 2,81 %, dari Rp3 8, 79 milyar sebelum perubahan, menjadi

Rp39,88 milyar setelah perubahan.

Rencana pendapatari mengalami perubahan, semula sebelum perubahan sebesar

Rp4,98 trilyun berubah menjadi Rp4,95 trilyun setelah perubahan atau

mengalami penurunan sebesar Rp33,77 milyar atau turun 0,68%.

A. PENDAPATAN

Hal ini karena adanya penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun

Anggaran 2016 yang semula direncanakan menjadi pendapatan di Tahun

2017 telah ditransfer di Bulan Desember Tahun 2016.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar

Rp14,97 juta atau naik sebesar 0,01 %, dari semula Rp132~30 milyar

sebelum perubahan, menjadi Rpl32,3 l milyar setelah perubahan.

b. Dana Alokasi Umum

I I I I I I

1 l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l I I I l

! l l I l l I l l I I I l I ! I l l l I I I 1 I 1 I l l l I l I I l l .

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp65,98

milyar atau turun sebesar 4,78 %, dari Rpl,38 trilyun sebelum

perubahan, menjadi Rpl,31 trilyun setelah perubahan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp2,46 trilyun sebelum

perubahan, menjadi Rp2,41 trilyun setelah perubahan, mengalami

penurunan sebesar Rp51,21 milyar atau turun 2,08% dengan rincian sebagai

berikut:

a. Dana Bagi Basil Pajak/Bukan Pajak

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan

sebesar Rp2,36 milyar atau naik sebesar 1,96 %, dari Rp 120,69 milyar

sebelum perubahan, menjadi Rp123,05 milyar setelah perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

I I

' I l l I l l I I I

' I I I I I

! t I

6

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami

kenaikan sebesar Rp 11,22 milyar atau naik sebesar 18,81 %, dari

Rp59,71 milyar sebelum perubahan, menjadi Rp70,94 milyar setelah

perubahan.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalami penurunan

sebesar Rpl5,77 milyar atau turun sebesar 1,85%, dari sebesar

Rp853,99 milyar sebelum perubahan, menjadi Rp838,22 milyar setelah

perubahan. Penurunan ini dikarenakan SiLP A Dana Keistimewaan

Tahun Anggaran 2016 sebagai pengurang transfer Tahun Anggaran

2017.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami penurunan sebesar

Rp 15, 77 milyar a tau turun sebesar 1,81 % dari sebesar Rp869 ,49 milyar

sebelum perubahan, menjadi Rp853,71 milyar setelah perubahan dengan

rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hi bah direncanakan sebesar Rp 14,82 milyar tidak

mengalami perubahan atau tetap.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rpl4,75 milyar atau

naik 1,55% dari semula sebesar Rp949,08 milyar sebelum perubahan,

menjadi Rp963,83 milyar setelah perubahan. Hal ini karena penyelesaian

atas kekurangan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2016.

c. Dana Alokasi Khusus

7

8

Secara keseluruhan perubahan belanja Tahun Anggaran 2017 yang semula

direncanakan sebesar Rp5,20 trilyun sebelum perubahan menjadi Rp5,14 trilyun

setelah perubahan, mengalami penurunan sebesar Rp57 ,89 milyar atau turun

1, 11 %, yang terdiri dari:

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan

pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang

dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2017

mengalami penurunan.

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang semula direncanakan sebesar Rp2,77 trilyun

sebelum perubahan menjadi Rp2,58 trilyun setelah perubahan, mengalami

penurunan sebesar Rpl 94,94 milyar atau turun sebesar 7,01 % yang terdiri

dari:

a. Belanja Pegawai yang semula Rpl,31 trilyun menjadi Rpl,27 trilyun,

mengalami penurunan sebesar Rp43,0l milyar atau turun sebesar 3,27%.

Gaji PNS dihitung berdasarkan pada realisasi pembayaran gaji dan

tunjangan sampai dengan bulan Juni 2017.

b. Belanja Hibah, yang semula Rp719,52 milyar berubah menjadi

Rp602,69 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp 116,82 milyar atau

turun sebesar 16,24%. Penurunan diakibatkan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 90311043/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah

9

pengungsian.

f. Belanja Tidak Terduga, semula sebesar Rp24,91 milyar menjadi

Rpl5,13 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp9,78 milyar atau turun

39,25%. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak

diperkirakan sebelumnya. Kebijakan Belanja Tidak Terduga pada

' I 1 1 I 1 1 I 1 I I I I I I 1 I 1 1 1

I I 1 1

l 1 1

c. Belanja Bantuan Sosial, tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar

Rp2,09 milyar.

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa, semula sebesar Rp601,30 milyar sebelum perubahan menjadi

Rp611,99 milyar setelah perubahan, mengalami kenaikan sebesar

Rpl0,68 milyar atau naik 1,78%. Kenaikan ini akibat Kewajiban kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Bagi Hasil Pajak Daerah sesuai

dengan realisasi pendapatan dan kenaikan target pendapatan.

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa, yang semula sebesar Rpl 14,62 milyar sebelum

perubahan, turun menjadi Rp78,62 milyar setelah perubahan, mengalami

penurunan sebesar Rp3 6 milyar atau turun sebesar 31,41 %. Penurunan

ini disebabkan adanya penangguhan pelaksanaan bantuan keuangan

khusus di Kabupaten Bantul untuk pembangunan jembatan akses

Industri Piyungan dan pergeseran dari belanja hibah erupsi merapi ke

bantuan keuangan kepada Desa di Kabupaten Sleman untuk barak

Negeri dan Satuan Pendidikan K.husus Negeri Yang Diselenggarakan

Pemerintah Provinsi, sehingga ada pergeseran dari rekening Belanja

Tidak Langsung ke Belanja Langsung.

10

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung yang semula direncanakan sebesar Rp2,42 trilyun setelah

perubahan menjadi Rp2,55 trilyun, mengalami kenaikan sebesar Rpl37,05

milyar atau naik 5,66%.

Perubahan pada Belanja Langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai, sebelum perubahan sebesar Rp185,78 milyar menjadi

Rpl83,02 milyar setelah perubahan, mengalami penurunan sebesar

Rp2, 75 milyar atau turun 1,48%.

b. Belanja Barang dan J asa, sebelum perubahan sebesar Rp 1, 19 trilyun

menjadi Rpl,28 trilyun setelah perubahan, mengalami kenaikan sebesar

Rp87,12 milyar atau naik 7,29%.

c. Belanja Modal sebelum perubahan sebesar Rpl,04 trilyun menjadi

Rpl,09 trilyun setelah perubahan, mengalami kenaikan sebesar Rp51,18

milyar atau naik 4,92%.

d. Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan naik 100%, dari sebelum

perubahan RpO menjadi Rpl,5 milyar.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini diarahkan untuk kesiapan

Pemerintah Daerah dalam menghadapi bencana.

11

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp4 milyar

berubah menjadi Rp4,22 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp220

juta atau naik 5,50%, Kenaikan Pengeluaran Pembiayaan ini untuk

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi Pasal

5 Peraturan Daerah Norn or 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 ten tang

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan

Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Anggaran Pernbiayaan pada dasamya adalah transaksi Keuangan Daerah yang

dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan

Daerah dan Belanja Daerah.

Anggaran Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp212,0l milyar setelah

perubahan menjadi Rpl 87,88 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp24,l l

milyar atau turun 11,38%.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

l. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebelum perubahan yang direncanakan

sebesar Rp2l6,01 milyar berubah menjadi Rp 192,l 0 milyar setelah

perubahan, mengalami penurunan sebesar Rp23 ,89 milyar a tau turun

11,06%. Penurunan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas Laporan

Keuangan APBD Tahun Anggaran 2016 dari Sisa lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2016.

C. PEMBIA Y AAN

12

~ENGKU BUWONO X·

GUBERNUR

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demikian garis besar gambaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017. Saya

berharap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini,

dapat segera dibahas dan disetujui mengingat faktor waktu yang sangat sempit

untuk tahap pelaksanaan di sisa waktu Tahun 201 7.

Yth. Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati.

Akhimya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya

dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Daerah Istimewa Y ogyakarta Tahun Anggaran 201 7. Semoga Tuhan

Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin.