GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER · PDF file2016) 6. Pelaporan ... Koordinasi dengan Bea...

GERAKAN NASIONAL

PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

• Sektor Kelautan

• Sektor Pertambangan

• Sektor Kehutanan dan Perkebunan Rapat Teknis

Prov. Jabar, Jateng, DIY, Jatim

Semarang, 18 Mei 2015

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada

kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta

berkesinambungan.

KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar

pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam

pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.

Hak Menguasai Negara

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

2

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK

Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi:

1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan)

2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur

3

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

TUGAS KPK

(ps.6)

Koodinasi (ps.7)

Supervisi (ps.8)

Penyelidikan, Penyidikan dan

Penuntutan (ps.11)

Pencegahan (ps.13)

Monitor (ps.14)

Melakukan pengkajian terhadap sistem

pengelolaan administrasi

Memberi saran perubahan jika berdasarkan

hasil pengkajian, sistem pengelolaan

administrasi tersebut berpotensi korupsi

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut

tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK

4

PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK

Kelautan Minerba Kehutanan & Perkebunan

Kajian Sistem

Pengelolaan Ruang

Laut & Sumberdaya

Kelautan (2014)

Kajian Kebijakan Pengusahaan

Batubara di Indonesia (2011)

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan

Kawasan Hutan (2010)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP

Minerba (2013)

NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan

Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Perizinan di Sektor

Pertambangan (2013)

Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,

Pertanahan (2013)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak

Sektor Batubara (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum

Perhutani (2014)

Koordinasi Supervisi atas

Pengelolaan Pertambangan

Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kelautan

di 34 Provinsi

(2105) – lokus 9

Kota

Korsup Minerba di 19 Provinsi

(2015) – lokus 6 Kota

Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24

Provinsi (2015) – lokus 7 Kota

5

PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besar

Kemakmuran Rakyat

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam

Bumi

Kehutanan Perkebunan Pertambangan

Laut

Pelayaran Perikanan Pesisir dan Pulau Kecil

Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA

Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif

6

Korsup Kelautan:

- KOM 17 Feb 2015

- 24 K/L & 34

Provinsi

Korsup Minerba:

- 12 Prov: KOM 7 Feb 2014

- 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014

- 24 K/L & 34 Provinsi

Korsup Kehutanan dan

Perkebunan:

- 24 Prov: KOM 17 Feb 2015

- 19 K/L & 24 Provinsi

NKB Percepatan

Pengukuhan KH,

11 Mar 2013; 12 K/L NKB GN-SDA 27

K/L 34 Gub 19 Mar

2015

PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA

Pemerintah Pusat

• Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan

Pemerintah Daerah

• Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban

Aparat penegak hukum

• Format kegiatan dan komitmen

Masyarakat sipil dan pelaku usaha

• Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan

Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama

7

Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.

2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia.

4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.

5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.

6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.

8

Tujuan Kegiatan GN-SDA

1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

9

6 Sasaran Kegiatan GN-SDA

1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

10

Instrumen Pelaksanaan Kegiatan

1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO

2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM

11

Peranan Para Pihak

Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung

terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang

mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah

provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi

pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap

rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak

lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin

12

Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada

pemberi izin

Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi

dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi

pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak

Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi

dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

• Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya

KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap

pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.

3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait.

4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.

5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.

7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi

Peranan Para Pihak

13

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan

1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb

2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov

2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester

a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des)

7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).

14

Koordinasi dengan Pelaku Usaha a) Mengundang pelaku usaha

menyampaikan hasil rekonsiliasi

Tindak lanjut antara lain: a) Menagih seluruh kewajiban keuangan

pelaku usaha

b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan

TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait:

a) Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait)

b) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final

c) Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP

d) Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA terkait data izin SDA di Kawasan Hutan

e) Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP/Syahbandar terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan.

f) Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT

g) Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan.

h) Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing

15

Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi

2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan

3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).

REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN

17

NO FOKUS AREA REKOMENDASI RENCANA

AKSI PEMDA

PELAPORAN RENAKSI PEMDA

1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 1 5

Laporan Berkala:

10 Mar 2015 10 Jun 2015

(Dari Gubernur

ditujukan kepada KPK tembusan

KESDM)

2 Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

1 4

3 Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

4 18

4 Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

1 4

5 Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang minerba

3 15

T O T A L 10 46

REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN

NO. FOKUS AREA REKOMEN

DASI

RENCANA

AKSI

PUSAT

INDIKATOR

OUTPUT PELAPORAN

1 Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia 4 13 13

Laporan I: 10 Juni 2015;

Laporan III : 10 Des 2015

2

Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait

dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya

Kelautan

8 14 17

3 Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-

undangan 3 35 38

4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 4 12 14

5 Pengembangan Sistem Data dan Informasi 3 3 5

6

Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan,

Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan

Sosial/Hibah/Subsidi

4 6 17

7 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6

TOTAL 32 89 110

19

REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN

NO.

FOKUS AREA REKOMENDASI

RENCANA

AKSI

PEMDA

INDIKATOR

OUTPUT PELAPORAN

1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 4 6 6 Laporan Berkala

10 Mar 2015

10 Jun 2015

10 Des 2015

(Dari Gubernur

ditujukan kepada

KPK tembusan

KKP)

2 Penataan Izin 4 4 4

3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6

4 Pemberian dan Perlindungan Hak-hak

Masyarakat 5 5 5

TOTAL 19 21 21

20

Format Kegiatan CSO

21

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi:

mengacu pada renaksi Pemprov

Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan

penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi

b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan

c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak

masyarakat

Format Kegiatan APGAKUM

22

No. Aparat Penegak Hukum Kasus Pelanggaran Hukum*) Tindak Lanjut Terhadap Kasus

Pelanggaran Hukum**)

1. Kepolisian

2. Kejaksaan

3. TNI AL dan BAKAMLA

4. PPNS PSDKP KKP

5. PPNS Ditjen Imigrasi

6. PPNS Ditjen Bea & Cukai

7. PPNS Karantina

8. PPNS Perhubungan Laut Kemhub

9. PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya

11 Penyidik TNI

Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat. **) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.

22

Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link

berikut: http://acch.kpk.go.id/gn-sda

23

http://acch.kpk.go.id/gnp-sda




Waktu Pelaksanaan Kegiatan

24

Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia

20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA

PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA,

TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA

UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN

SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

DATA SEKTOR KELAUTAN

dan PERTAMBANGAN

DI 4 PROVINSI

Jawa Barat, Jawa Tengah,

DIY, Jawa Timur

REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015

29

NO. SEKTOR PROVINSI Pelaporan Maret 2015

Soft Copy Hard Copy Keterangan 1

PERTAMBANGAN

JAWA BARAT 12 Maret 2015 12 Maret 2015 Lengkap

2 JAWA TENGAH 16 Maret 2015 16 Maret 2015 Lengkap

3 DIY 9 Maret 2015 13 April 2015 Lengkap

4 JAWA TIMUR Belum melaporkan

1

KELAUTAN

JAWA BARAT 16 Maret 2015

Matriks rencana aksi belum disampaikan

2 JAWA TENGAH Belum melaporkan

3 DIY Belum melaporkan


1

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

JAWA BARAT Belum melaporkan

2 JAWA TENGAH Belum melaporkan

3 DIY Belum melaporkan




SEKTOR PERTAMBANGAN

Jan- Feb

2014 FEB – JULI

2014 3-4 Des

2014

JAN – JUNI

2015

AUG-NOV 2014

Monev Korsup Minerba

12 Prov

FEB 2014

Kick-Off Meeting Korsup

Minerba di KPK

FEB – JULI 2014

Rapat Korsup Minerba

12 Provinsi

KORSUP MINERBA 2014-2015

Deklarasi Penyelamatan SDA

Indonesia, 9 Juni 2014

Pelaksanaan

Monev Korsup 19

Provinsi

DES 2014

Rapat Korsup 19 Provinsi

di Bali

AUG - DES

2014

31

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Riau

4. Sumatera Barat

5. Lampung

6. Bengkulu

7. Banten

8. Jawa Barat

9. Jawa Tengah

10. Jawa Timur

11. Daerah Istimewa Yogyakarta

12. Sulawesi Utara

13. Sulawesi Barat

14. Gorontalo

15. Nusa Tenggara Timur

16. Nusa Tenggara Barat

17. Papua

18. Papua Barat

19. Maluku

32

Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba

TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif:

1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

SASARAN:

1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba 33

5 FOKUS KEGIATAN TARGET JUNI 2015

1. Penataan izin usaha pertambangan

Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba

• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di

wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba

yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba

Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

• Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan

kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 Item Renaksi Pemda

34

Tindak Lanjut Pemprov

35

Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan.

Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain.

Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI)

Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara)

Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda.

KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara.

http://www.simponi.kemenkeu.go.id/









Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014)

Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban

Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T

Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah

Kenaikan PNBP Batubara sebesar

± Rp 10 T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

901 IUP dicabut/dikembalikan/berakhir di 12 Provinsi

36

REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015

No. Provinsi Tidak

diperpanjang Mengembalikan Pencabutan TOTAL

1 Sulawesi Tengah 0 0 122 122

2 Sulawesi Tenggara 0 0 35 35

3 Maluku Utara 0 0 48 48

4 Sulawesi Selatan 0 0 27 27

5 Kepualauan Riau 48 0 34 82

6 Sumatera Selatan 33 2 49 84

7 Jambi 46 21 104 171

8 Bangka Belitung 0 0 18 18

9 Kalimantan Timur 74 2 27 103

10 Kalimantan Selatan 33 18 30 81

11 Kalimantan Tengah 0 0 4 4

12 Kalimantan Barat 10 0 58 68

13 Aceh 0 0 28 28

14 Papua 0 0 23 23

15 Gorontalo 0 0 3 3

16 Sulawesi Barat 4 4

TOTAL 244 43 556 901 37

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional

Status perizinan kehutanan : 25.983.486 Ha (5.022 unit) Operasi Produksi : 3.312.612 Ha (1.735 unit)

IPPKH : 279.429 Ha ( 457 unit) Persetujuan Prinsip : 111.103 Ha ( 340 unit)

Explorasi : 22.670.874 Ha (3.287 unit) IPPKH : 1.230.270 Ha ( 281 unit)

• Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha (7.584 unit) IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit) KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit) PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit) • Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan : Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha ( 379 unit) Hutan Lindung : 4.936.878 Ha (1.457 unit) Hutan Produksi : 19.674.210 Ha (4.327 unit) Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha (5.022 unit) Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha (6.208 unit)

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 38

Data IUP NasionaL - NPWP

Pemegang IUP

7.834 (100%)

Ber-NPWP

5.984 (76%)

Lapor SPT

3.276 (42%)

Tidak membayar pajak*

404 (5%)

Membayar Pajak

2.304 (29%)

Tidak Lapor SPT

2.708 (35%)

Non -NPWP

1.850 (24%)

Jumlah IUP yang

Diterbitkan 10.922

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

*Penyebab:

a. WP belum produksi b. WP rugi c. WP lebih bayar d. PPh dibayar = PPh terutang Sumber : Ditjen Pajak, 2014 39

RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C di 4 PROVINSI

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

PENATAAN IUP

NO PROVINSI JUMLAH IUP/KP

CNC

TOTAL IUP CNC

NON-CNC

TOTAL IUP

NON CNC

PROSENTASE (%)

MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP CNC NON CNC

TOTAL

1 JAWA TENGAH 275 13 130 0 0 143 12 120 0 0 132 52% 48% 100%

2 JAWA BARAT 619 14 314 1 0 329 13 276 0 1 290 53% 47% 100%

3 DI YOGYAKARTA 16 0 1 0 0 1 9 6 0 0 15 6% 94% 100%

4 JAWA TIMUR 337 3 184 0 0 187 16 134 0 0 150 55% 45% 100%

TOTAL 1247 30 629 1 0 660 50 536 0 1 587 53% 47% 100%

STATUS 01 DESEMBER 2014

40


REKAPITULASI IZIN

USAHA PERTAMBANGAN

C&C DAN NON C&C PROVINSI JAWA BARAT


42

NO PROVINSI

CNC NON-CNC

TOTAL MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA

EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

1 PROV. JAWA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KAB. BOGOR 1 123 0 0 1 10 0 0 135

3 KAB. SUKABUMI 1 80 0 0 1 20 0 0 102

4 KAB. CIANJUR 1 7 0 0 5 34 0 0 47

5 KAB. BANDUNG 0 16 0 0 0 0 0 0 16

6 KAB. GARUT 6 5 1 0 2 0 0 0 14

7 KAB. TASIKMALAYA 0 52 0 0 2 23 0 1 78

8 KAB. CIAMIS 3 0 0 0 2 1 0 0 6

9 KAB. KUNINGAN 0 17 0 0 0 0 0 0 17

10 KAB. CIREBON 0 0 0 0 0 20 0 0 20

11 KAB. MAJALENGKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 KAB. SUMEDANG 0 0 0 0 0 61 0 0 61

13 KAB. INDRAMAYU 0 0 0 0 0 19 0 0 19

14 KAB. SUBANG 0 0 0 0 0 16 0 0 16

15 KAB. PURWAKARTA 1 3 0 0 0 21 0 0 25

16 KAB. KARAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 KAB. BEKASI 0 1 0 0 0 0 0 0 1

18 KAB. BANDUNG BARAT 1 0 0 0 0 51 0 0 52

19 KOTA BOGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 KOTA SUKABUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 KOTA CIREBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 KOTA BEKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 KOTA DEPOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 KOTA CIMAHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 KOTA TASIKMALAYA 0 10 0 0 0 0 0 0 10

27 KOTA BANJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14 314 1 0 13 276 0 1 619


REKAPITULASI IZIN

USAHA PERTAMBANGAN

C&C DAN NON C&C PROVINSI JAWA TENGAH


43

NO PROVINSI

CNC NON-CNC



1 PROV. JAWA TENGAH 0 8 0 0 2 56 0 0 66 2 KAB. CILACAP 1 19 0 0 0 22 0 0 42 3 KAB. BANYUMAS 2 73 0 0 2 2 0 0 79 4 KAB. PURBALINGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 KAB. BANJARNEGARA 0 2 0 0 2 0 0 0 4 6 KAB. KEBUMEN 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 KAB. PURWOREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 KAB. WONOSOBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 KAB. MAGELANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 KAB. BOYOLALI 0 0 0 0 0 4 0 0 4 11 KAB. KLATEN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 KAB. SUKOHARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 KAB. WONOGIRI 6 7 0 0 0 1 0 0 14 14 KAB. KARANGANYAR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 15 KAB. SRAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 KAB. GROBOGAN 2 2 0 0 6 0 0 0 10 17 KAB. BLORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 KAB. REMBANG 0 1 0 0 0 21 0 0 22 19 KAB. PATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 KAB. KUDUS 0 0 0 0 0 2 0 0 2 21 KAB. JEPARA 1 11 0 0 0 1 0 0 13 22 KAB. DEMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 KAB. SEMARANG 0 6 0 0 0 3 0 0 9 24 KAB. TEMANGGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 KAB. KENDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 KAB. BATANG 0 0 0 0 0 6 0 0 6 27 KAB. PEKALONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 KAB. PEMALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 KAB. TEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 KAB. BREBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 KOTA MAGELANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 KOTA SURAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 KOTA SALATIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 KOTA SEMARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 KOTA PEKALONGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KOTA TEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13 130 0 0 12 120 0 0 275


REKAPITULASI IZIN

USAHA PERTAMBANGAN

C&C DAN NON C&C PROVINSI JAWA TIMUR


44

NO PROVINSI CNC NON-CNC

TOTAL MINERAL BATUBARA MINERAL BATUBARA EKS OP EKS OP EKS OP EKS OP

1 PROV. JAWA TIMUR 0 2 0 0 0 12 0 0 14 2 KAB. PACITAN 1 15 0 0 0 1 0 0 17 3 KAB. PONOROGO 0 10 0 0 0 0 0 0 10 4 KAB. TRENGGALEK 1 36 0 0 2 5 0 0 44 5 KAB. TULUNGAGUNG 0 8 0 0 0 0 0 0 8 6 KAB. BLITAR 0 23 0 0 0 0 0 0 23 7 KAB. KEDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 KAB. MALANG 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 KAB. LUMAJANG 0 45 0 0 1 0 0 0 46

10 KAB. JEMBER 0 13 0 0 3 38 0 0 54 11 KAB. BANYUWANGI 1 2 0 0 1 1 0 0 5 12 KAB. BONDOWOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 KAB. SITUBONDO 0 0 0 0 0 9 0 0 9 14 KAB. PROBOLINGGO 0 0 0 0 0 7 0 0 7 15 KAB. PASURUAN 0 2 0 0 7 8 0 0 17 16 KAB. SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 KAB. MOJOKERTO 0 2 0 0 0 32 0 0 34 18 KAB. JOMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 KAB. NGANJUK 0 0 0 0 0 2 0 0 2 20 KAB. MADIUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 KAB. MAGETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 KAB. NGAWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 KAB. BOJONEGORO 0 0 0 0 0 7 0 0 7 24 KAB. TUBAN 0 20 0 0 0 3 0 0 23 25 KAB. LAMONGAN 0 5 0 0 0 6 0 0 11 26 KAB. GRESIK 0 0 0 0 2 3 0 0 5 27 KAB. BANGKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 KAB. SAMPANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 KAB. PAMEKASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 KAB. SUMENEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 KOTA KEDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 KOTA BLITAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 KOTA MALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 KOTA PROBOLINGGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 KOTA PASURUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KOTA MOJOKERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 KOTA MADIUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 KOTA SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 KOTA BATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 184 0 0 16 134 0 0 337


45 Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO PROVINSI

CNC NON-CNC



1 PROV. DI. YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KAB. KULON PROGO 0 1 0 0 9 4 0 0 14

3 KAB. BANTUL 0 0 0 0 0 1 0 0 1

4 KAB. GUNUNG KIDUL 0 0 0 0 0 1 0 0 1

5 KAB. SLEMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 KOTA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 1 0 0 9 6 0 0 16

REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN 2011 S.D 2013

Sumber Data : Ditjen Minerba, Desember 2014

PENATAAN IUP


NO. PROVINSI JUMLAH

IUP MINERBA

JUMLAH IUP

MINERBA YANG

KURANG BAYAR

PIUTANG NEGARA 2011

2012

2013

JUMLAH SELURUHNYA

IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI IURAN TETAP ROYALTI

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 JAWA BARAT 154 126

989,374,411

855,081,019

3,017,390,027

62,459,408

2,255,768,282

-

6,262,532,720 3,114,083,380

2 JAWA TENGAH 56 43

68,374,500

-

729,149,049

-

725,989,065

-

1,523,512,614 -

3 DI YOGYAKARTA 12 12

15,279,693

-

109,539,978

-

143,480,127

-

268,299,798 -

JAWA TIMUR 70 48

265,378,745

1,218,238,082

532,956,937

159,667,595

647,767,855

315,215,826

1,446,103,537 1,693,121,502

JUMLAH 292 229 1338407348 2073319100 4389035991 222127003 3773005329 315215825.5 9.500.448.668 4.807.204.883

Total Piutang Negara Rp: 14.307.653.551

46

DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014

IUP PERTAMBANGAN

Status Proper Pembinaan dan Pengawasan

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

No. Provinsi Kabupaten Nama Perusahaan Keterangan

1 Jawa Barat Sukabumi PT. Vasco Nusantara Pembinaan dan Pengawasan

2 Jawa Timur PT. Neve Jember Golden international

Pembinaan dan Pengawasan

3 Jawa Timur PT. Bumi Suksesindo Pembinaan dan Pengawasan

4 Jawa Timur Lumajang PT. IMMS Pembinaan dan Pengawasan

5 Jawa Timur Lumajang PT. IMM Tenpeh Pasitoh Pembinaan dan Pengawasan

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

No. Provinsi

Hutan Konservasi Hutan Lindung

Jumlah perusahaan

Luas (Ha) Jumlah

perusahaan Luas (Ha)

1 Jawa Tengah 1 0.14 7 3,033

2 Jawa Timur 1 31.09 32 12,901

3 Jawa Barat 3 3.215,69 13 16,712

4 DIY 2 28.89 - -

TOTAL 7 3275.81 7 3,033

48

1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) 2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi


49

NO. PROVINSI KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN

1 JAWA TENGAH HUTAN KONSERVASI IUP SAKINO 0,14 CILACAP

2 JAWA TIMUR HUTAN KONSERVASI IUP INDO MULTI NIAGA 31,09 BANYUWANGI

3 JAWA BARAT HUTAN KONSERVASI ANEKA TAMBANG (TBK) 3.010,35 BOGOR

66,03 GARUT

4 JAWA BARAT HUTAN KONSERVASI IUP ASGARINDO PRIMA UTAMA 46,38 GARUT

5 JAWA BARAT HUTAN KONSERVASI IUP TIGER ROOT 92,93 GARUT

6 DIY HUTAN KONSERVASI IUP ANEKA SUMBER INDONESIA 21,77 KULONPROGO

7 DIY HUTAN KONSERVASI IUP MYKOINDO DAYA GEMILANG 7,12 KULONPROGO

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung

Provinsi Jawa Tengah Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

50

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN

1 HUTAN LINDUNG IUP ALEXIS PERDANA MINERAL 1.121,58 WONOGIRI

2 HUTAN LINDUNG IUP ANEKA TAMBANG (TBK) 297,60 BANYUMAS

1.454,43 WONOGIRI

3 HUTAN LINDUNG IUP HARGOSARI GOLDEN MINING 40,91 WONOGIRI

4 HUTAN LINDUNG IUP PUTRA KAYANGAN TIRTOMOYO 39,92 WONOGIRI

5 HUTAN LINDUNG IUP SELO PUTRO 0,05 WONOGIRI

6 HUTAN LINDUNG IUP SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI 44,33 BANYUMAS

7 HUTAN LINDUNG IUP ULTRATECH MINING INDONESIA 34,41 WONOGIRI


51

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN 1 HUTAN LINDUNG IUP AL HIKMAH 0,31 TULUNGAGUNG 2 HUTAN LINDUNG IUP ANEKA TAMBANG (TBK) 1.651,35 MADIUN 3 HUTAN LINDUNG IUP ARDI MANUNGGAL 0,04 TULUNGAGUNG 4 HUTAN LINDUNG IUP ARTA MULYA 4,45 LUMAJANG 5 HUTAN LINDUNG IUP BHUMI PERTIWI SUPRA MULTI GUNA 6,14 BLITAR 6 HUTAN LINDUNG IUP BRIANDO MAJU PERKASA 623,00 TRENGGALEK 7 HUTAN LINDUNG IUP BUDI LUHUR 4,54 LUMAJANG 8 HUTAN LINDUNG IUP BUMI SUKSESINDO 2.516,67 BANYUWANGI 9 HUTAN LINDUNG IUP DRS. SUDARMAN M - PACITAN

10 HUTAN LINDUNG IUP DUTA MAS BAHARI 36,27 TRENGGALEK 11 HUTAN LINDUNG IUP EDI SAMPURNA 2,19 BLITAR 12 HUTAN LINDUNG IUP GUNUNG KELABAT CITRA ABADI 182,77 JEMBER 13 HUTAN LINDUNG IUP INDO MODERN MINING SEJAHTERA 72,14 LUMAJANG 14 HUTAN LINDUNG IUP INDO MULTI NIAGA 4.299,11 BANYUWANGI 15 HUTAN LINDUNG IUP JOYO MULYO 4,32 LUMAJANG 16 HUTAN LINDUNG IUP KARYA MULYA 4,67 LUMAJANG 17 HUTAN LINDUNG IUP KARYA SANTOSA 1,46 LUMAJANG 18 HUTAN LINDUNG IUP LANGGENG 5,09 LUMAJANG 19 HUTAN LINDUNG IUP MUKRI 0,44 TRENGGALEK 20 HUTAN LINDUNG IUP NIRWANA 4,43 LUMAJANG 21 HUTAN LINDUNG IUP PERKEMI 1,57 LUMAJANG 22 HUTAN LINDUNG IUP RAHARJA 4,34 LUMAJANG 23 HUTAN LINDUNG IUP SARI RAYA 2,08 LUMAJANG 24 HUTAN LINDUNG IUP SARI REJEKI 1,61 LUMAJANG 25 HUTAN LINDUNG IUP SEJAHTERA 5,09 LUMAJANG 26 HUTAN LINDUNG IUP SOERIA PERSADA SAKTI 1,40 JEMBER 27 HUTAN LINDUNG IUP SUMBER MAS 0,26 TULUNGAGUNG 28 HUTAN LINDUNG IUP SUMBER MINERAL NUSANTARA 3.413,11 TRENGGALEK 29 HUTAN LINDUNG IUP SURYA ABADI 1,72 LUMAJANG 30 HUTAN LINDUNG IUP TANI MAKMUR 4,26 LUMAJANG 31 HUTAN LINDUNG IUP TUNAS MAS 0,18 JEMBER 32 HUTAN LINDUNG IUP USPRI PULUNG KENCANA 45,64 JEMBER

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan

yang Terindikasi Berada Pada Kawasan

Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah

Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung

Provinsi Jawa Barat Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)

52

NO. KAWASAN HUTAN PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN LUAS (Ha) KABUPATEN

1 HUTAN LINDUNG IUP ANEKA TAMBANG (TBK) 732,56 BOGOR

13.590,50 GARUT

2 HUTAN LINDUNG IUP BARA ALAM REKHANNUSA 122,70 BOGOR

3 HUTAN LINDUNG IUP ESANA REKHANUSA 7,59 BOGOR

4 HUTAN LINDUNG IUP GILANG CEMPAKA UPRI 30,15 CIANJUR

5 HUTAN LINDUNG IUP HOYA PERKASA SENTOSA 249,18 GARUT

6 HUTAN LINDUNG IUP JIO INDONESIA 19,10 SUKABUMI

7 HUTAN LINDUNG IUP KARUNIA SEMESTA RAYA 98,42 GARUT

8 HUTAN LINDUNG IUP KOPERASI BINA USAHA 161,67 GARUT

9 HUTAN LINDUNG IUP MEGAH CIPTA SAWARGITAMAS 91,69 GARUT

10 HUTAN LINDUNG IUP PUTRA GUNUNG LIMBUNG 5,96 BOGOR

11 HUTAN LINDUNG IUP PUTRA SAMUDRA 729,53 BOGOR

12 HUTAN LINDUNG IUP PUTRA SAMUDRA PADJAJARAN II 378,81 BOGOR

13 HUTAN LINDUNG IUP TIGER ROOT 493,92 GARUT

Data Tersus/TUKS NO PROVINSI TERSUS TUKS

Tidak ada

keterangan TOTAL TERMINAL

1 ACEH 9 8 17

2 BALI 7 15 22

3 BANGKA BELITUNG 24 8 32

4 BANTEN 5 52 57

5 BENGKULU 5 1 6

6 DKI 12 4 16

7 GORONTALO 1 0 1

8 JAMBI 0 58 58

9 JAWA BARAT 9 2 11

10 JAWA TENGAH 2 14 16

11 JAWA TIMUR 16 20 36

12 KALBAR 12 27 39

13 KALSEL 54 65 1 120

14 KALTARA 6 10 16

15 KALTENG 50 23 73

17 KALTIM 93 148 4 245

16 KEPRI 93 30 123

18 LAMPUNG 9 9 18

19 MALUKU 4 2 6

20 MALUT 18 0 18

21 NTB 4 0 4

22 NTT 3 0 3

23 PAPUA 6 3 1 10

25 PAPUA BARAT 6 3 9

24 RIAU 16 33 49

27 SULBAR 3 0 3

28 SULSEL 10 3 13

29 SULTENG 25 15 40

30 SULTRA 40 6 1 47

26 SULUT 5 17 22

31 SUMATERA BARAT 0 4 4

32 SUMATERA SELATAN 37 12 49

33 SUMATERA UTARA 2 14 16

TOTAL 586 606 1199

Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015

NO PROVINSI TERSUS TUKS TOTAL

TERMINAL

1 JAWA BARAT 9 2 11

2 JAWA TENGAH 2 14 16

3 JAWA TIMUR 16 20 36

TOTAL 27 36 63

IUP OP Khusus yang telah

berakhir di Kementerian ESDM

54

Tindak Lanjut K.ESDM

Witness Survey

56

Tindak Lanjut K.ESDM

Pembayaran melalui SIMPONI

57

Tindak Lanjut Lingkungan Hidup

Proper Pertambangan pada 16 Provinsi

58

Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut

59

SE KEMENDAGRI

Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014

60

Tindak Lanjut Gubernur Bengkulu

61

Tindak Lanjut Gubernur Kalimantan Utara

62

Tindak Lanjut Bupati Aceh Barat Daya

Surat pencabutan CNC untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya

63

Tindak Lanjut Provinsi Aceh

64

Tindak Lanjut Bupati Aceh Jaya

Surat pencabutan IUP

65



SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PENCEGAHAN KORUPSI Kehutanan

Hak Menguasai Negara Atas Hutan

Perencanaan Kehutanan

Inventarisasi Hutan

Pengukuhan Kawasan Hutan

Penatagunaan Hutan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan

Pemanfaatan Hutan

Pemberian Izin dan Pengelolaan Hutan oleh

BUMN

Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan

Sistem Penarikan PNBP

Pengawasan dan

Pengendalian

Penguatan Partisipasi

Masyarakat

Dari 22 regulasi berkaitan izin di sektor kehutanan, 18 diantaranya memberikan celah koruptif – baik suap, perlakuan memihak patron-klien, maupun “state capture”. Dengan potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun. (Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan, KPK, 2014)

Ketidak pastian hukum dalam kawasan hutan, berdampak pada ketidak adilan pengelolaan hutan yang seluas 70% wilayah Indonesia. (Kajian Sistem Perencanaan Kehutanan, KPK, 2010)

Lemahnya pengendalian administrasi hasil hutan kayu dan sistem penarikan PNBP menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara di sektor kehutanan (Kajian

Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Kehutanan)

Perum Perhutani menguasai kawasan hutan Jawa hingga seluas 2,4 juta hektar. Pendapatan dan laba per hektar hanya 146 ribu rupiah per hektar per tahun (Kajian Perhutani, KPK, 2014)

67

5 PERMASALAHAN MENDASAR SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1) Ketidakpastian hukum kawasan hutan

2) Lemahnya regulasi dalam perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan

3) Belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat

4) Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA.

5) Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani.

68

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 11 Maret 2013

“PERSOALAN KORUPSI, KETIDAKPASTIAN HUKUM, DAN KEADILAN HARUS DILIHAT DAN DISELESAIKAN SECARA UTUH

MENYELURUH”

TEMA 1.

Harmonisasi

Regulasi

TEMA 3.

Resolusi

Konflik

TEMA 2.

Penyelarasan

Prosedur

Pengukuhan

PERCEPATAN

PENGUKUHAN

KAWASAN

HUTAN

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI RENAKSI NKB PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

51.8

51.6

66.7

34.6

31.3

38.5

55

53.6

56.8

40.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tutup (%)

UKURAN KEBERHASILAN SAMPAI DENGAN B24 = 52%

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia

Badan Informasi Geospasial

Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pertanian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Kehutanan

• Rencana Aksi NKB perlu

direvitalisasi.

• Untuk lebih inklusif dan

partisipatif melibatkan

Pemerintah Daerah dan

masyarakat (civil society)

• Perlu disesuaikan dan

diselaraskan dengan arah

kebijakan Pemerintah

2014-2019 dan perubahan

strukturnya.

70

2013 2010 2012 2014 2016

11 MAR 2013

PENANDATANGANAN

NOTA KESEPAKATAN

BERSAMA (NKB)

JAN 2010

KAJIAN PERENCANAAN

DAN PENGELOLAAN

KAWASAN HUTAN

DES 2012

SEMILOKA

PERCEPATAN

PENGUKUHAN

31 JUL 2013

PENYEPAKATAN

INDIKATOR

KINERJA

NKB DAN KORSUP SDA

2011

“membangun komitmen

kementerian dan lembaga lintas

sektor”

“tidak bisa dilakukan oleh

hanya satu kementerian”

TARGET NKB

NOV 2014

REFLEKSI

SETAHUN

NKB

2015

KORSUP HUTBUN

& KELAUTAN

71

KORSUP

MINERBA

PERMASALAHAN PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN

Perizinan SDA rentan suap

atau pemerasan, terhitung

untuk satu izin HPH/HTI

besar potensi transaksi koruptif

berkisar antara 688 juta hingga

rupiah 22,6 milyar setiap tahun

(KPK, 2013).

PEMBERIAN

IZIN

PRODUKSI

HASIL

HUTAN

WASDAL PNBP

TATA

USAHA

Indikasi state capture

Potensi suap, pemerasan,

penjualan pengaruh

Ketidakpastian status

105,8 juta ha kawasan

hutan (Penetapan baru

16,18% dari 120 juta ha –

data Kemhut 2013)

0.84

0.45

Margono et.al Kemenhut

JUT

A H

EK

TA

R

Laju Deforestasi

Ketimpangan pengelolaan

hutan oleh kepentingan skala

besar. Hanya 3,18% yang

dialokasikan untuk skala kecil.

Nilai manfaat SDA tidak

sampai ke masyarakat.

97%

3%

Pemanfaatan Hutan

Skalabesar

Skalakecil

Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%.

Perkebunan, tidak ada kewajiban PNBP 72

34 juta ha open access

Kinerja Izin

179 67

48

IUPHHK-HA TDK AKTIF

IUPHHK-HA AKTIF TDKBERSERTIFIKAT

139 80

26

IUPHHK-HT TDK AKTIF

IUPHHK-HT AKTIF TDK BERSERTIFIKAT

IUPHHK-HT AKTIF BERSERTIFIKAT

212

188

167

143

115

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(JumlahHPHAk

f)

TRENHPHAKTIF

Sumber: APHI, 2013

USAHA HUTAN ALAM

USAHA HUTAN TANAMAN

73

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

PELAKSANAAN PERIZINAN

Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011) 2 2 1

Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11) 1 2 1 1 1

Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi

Gub/Bup. 1 1 3

Pelayanan informasi perizinan secara online (P

13/2012) 1 1 3 2

Pengalihan Saham ( PP 6/07 jo PP 3/08) 3 1

PERENCANAAN HUTAN

Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P

56/2009, P 24/11)

1 1 1 2 2

Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi

Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam

Rp. 50 sd 100 ribu/ha

Rp. 2 sd 6 milyar

Revisi 50-100 juta & Unofficial sd 200 jt

Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta

Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013

yang difasilitasi UNDP

Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya

Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013) 74


-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P

56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi

1 3 2 2

Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13) 1 1 1

IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011) 2 1

PRODUKSI HASIL HUTAN

Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) 5 1 1 Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P

29/12) 1 1 1 1

Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P

58/2009). 1 2 3 2 1

Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010) 1 1 1 1 3

PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN

Sistem informasi penatausahaan hasil hutan

dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009) 2 2

Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt

Unofficial , kasus 15 juta

Double tax dng beragam pungutan

Biaya pelatihan 30-40 jt/orang

Biaya unofficial sd 100 jt

Lanjutan ...

Biaya monitoring pra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang

Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M

Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt.




-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT)

(P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)

1 2 3 1

Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11,

P45/12, P42/13) 1 1 2 1

TERKAIT KAWASAN HUTAN

Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) 1 3 3

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011,

P 14/2013)

2 1 1

Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P

41/2012)

1 1 1

KEBIJAKAN LAIN Monitoring dan pengawasan rutin

1 4

Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi

konflik sosial) 1 3

Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu

Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M

Biaya unofficial untuk mendapat izin

Lanjutan ...

Membayar biaya perjalanan dan akomodasi

Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin

Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev 100-150 x SPT ke pershn



Data Perkebunan Indonesia

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015

No. PROVINSI Jumlah

Perusahaan LUAS (Ha)

TOTAL PRODUKSI

(Ton) No. Komoditi Luas %

1 RIAU 310 1,558,553.35 4,335,419.21 1 K. Sawit 6,496,126 85.95% 2 JAWA BARAT 193 210,775.59 309,755.81 2 Karet 278,644.90 3.69% 3 JAMBI 136 685,676.40 1,095,658.80 3 Tebu 250,028.40 3.31% 4 ACEH 123 327,152.60 755,965.83 4 Teh 109,211.10 1.44% 5 KALIMANTAN BARAT 103 590,345.70 861,048.30 5 Kelapa 102,076.00 1.35% 6 JAWA TIMUR 100 188,325.51 202,591.28 6 Kakao 60,003.40 0.79% 7 KALIMANTAN TENGAH 90 607,454.66 1,467,208.56 7 Kopi 54,864.80 0.73% 8 KALIMANTAN TIMUR 89 842,882.36 491,103.21 8 Cengkeh 43,689.20 0.58% 9 KALIMANTAN SELATAN 84 650,082.87 394,066.09 9 Sagu 23,157.20 0.31%

10 SUMATERA UTARA 74 293,422.70 830,784.28 10 Kapuk 3,211.50 0.04%

11 SUMATERA SELATAN 54 47,742.08 157,737.75 11 Kelapa Dalam 2,157.00 0.03% 12 BENGKULU 53 153,146.24 189,728.77 12 Kina 1,060.00 0.01%

13 SULAWESI UTARA 43 10,031.96 12,218.13 13 Jarak 948.7 0.01%

14 JAWA TENGAH 38 88,777.39 52,703.66 14 Jambu Mete 815.4 0.01% 15 LAMPUNG 34 263,128.04 891,968.24 15 Kenaf 805 0.01% 16 KEP. BANGKA BELITUNG 32 151,398.63 510,717.48 16 Astiri 393.4 0.01%

17 SULAWESI SELATAN 24 99,622.72 103,732.36 17 Serai Wangi 198 0.00%

18 GORONTALO 24 8,341.50 28,294.81 18 Aneka Tanaman 140 0.00% 19 SUMATERA BARAT 17 63019.6 19 Albazia 90 0.00%

20 BANTEN 17 9,470.32 12,299.74 20 Jahe 71.5 0.00% 21 SULAWESI TENGAH 10 140,806.63 108,980.37 21 Abaca 0.00%

22 PAPUA 8 99,041.60 93,070.80 22 Tidak ada Keterangan 130,240.08 1.72%

23 SULAWESI BARAT 8 48,036.85 152,467.65 24 PAPUA BARAT 8 249855.3

25 KALIMANTAN UTARA 7 99,260.69 - 26 MALUKU 7 52880.48 27 SULAWESI TENGGARA 3 18700

TOTAL 1,689.00 7,557,932 13,057,521 TOTAL 7,557,932

Data Perkebunan Berdasarkan Komoditas

Sumber : Kementerian Pertanian, 2015

NO. KOMODITAS LUAS (Ha)

JAWA BARAT JAWA

TENGAH JAWA

TIMUR

1 Albazia 90

2 K. Sawit 7768.3 4932.83

3 Aneka Tanaman 140

4 ina 1060 5 Serai Wangi 198 6 Jarak 948.73

7 Astiri 393.42

8 Karet 67254.18 21610.5439 21223.61

9 Kopi 1136.31 30891.99355 15183.94 10 Kakao 8959.61 1874.6226 38171.1013 11 Tebu 17398.61 381.58 8150.55

12 Teh 98380.94702 3397.1524 3870.65 13 Kelapa 2983.89 371.09 84206.16

14 Cengkeh 5210.32 30052.4115 8426.44 15 Kapuk 3211.501767

Total 210,776

88,777

188,326

No. PROVINSI Jumlah

Perusahaan

LUAS (Ha)

TOTAL PRODUKSI (Ton)

1 JAWA BARAT 193 210,776 309,756

2 JAWA TIMUR 100 188,326 202,591

3 JAWA TENGAH 38 88,777 52,704

TOTAL 331 487,878 565,051

No. Provinsi Jumlah

Perusahaan Perkebunan

NPWP NPWP Tidak

Teridentifikasi

1 JAWA BARAT 196 170 26 2 JAWA TENGAH 59 57 2 3 JAWA TIMUR 220 196 24

Jumlah 475 423 52

IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015

NO. PROV KABUPATEN PERUSAHAAN KOMODITI

1 JAWA TENGAH SEMARANG PT. UFI CENGKEH

2 JAWA TENGAH SEMARANG PT. SRI SARWO ADHI KOPI

IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI PROVINSI JAWA BARAT


NO. KABUPATEN PERUSAHAAN KOMODITI

1 BOGOR PT. PERKEBUNAN DAN PERINDUSTRIAN TEH

2 BOGOR PT. SUMBER AGRI PRIMA ANEKA TANAMAN

3 BOGOR PT. TAJUR HAMBALANG KARET

4 CIAMIS PT. MULYA ASLI KARET

5 CIANJUR PT. CIRAMA KAKAO

6 CIANJUR PT. CIRANJI KARET

7 CIANJUR PT. PASIR KELAPA KARET

8 CIANJUR PT. TJIMPAG TEH

9 GARUT PT. HARDJASARI TEH

10 KARAWANG PT. UTAMA KELAPA

11 PURWAKARTA PT. HARDJASARI KARET

12 PURWAKARTA PT. HARDJASARI KAKAO

13 SUKABUMI PT. ACHUBWANA SUTERA KELAPA

14 SUKABUMI PT. CIMANGKOK INDAH CENGKEH

15 SUKABUMI PT. CIPELANG KARET

16 SUKABUMI PT. KEUTANGI JAYA TEH

17 SUKABUMI . JL. PEMUDA NO. 9 BOGOR KARET

18 SUKABUMI PT. PERKEBUNAN TEH DAN KARET TEH

19 SUKABUMI PT. PERKEBUNAN TEH DAN KARET KARET

20 SUKABUMI PT. PUTRI PERDANA LESTARI ALBAZIA

21 SUKABUMI PT. TJIBUHUNG KARET

22 SUMEDANG PT. RATU GILANG KENCANA TEH

23 SUMEDANG PT. SUBUR SETIA CORP KOPI

24 TASIKMALAYA PT. CISUGIH KARET

25 TASIKMALAYA . KPP. GENTENG KARET

26 TASIKMALAYA PT. DATAR SALAM ALBAZIA

IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI PROVINSI JAWA TIMUR


NO. KABUPATEN PERUSAHAAN KOMODITI

1 BANYUWANGI PT. WONGSOREJO KAPUK

2 BANYUWANGI PT. PERK. BUMI SARI KOPI

3 BANYUWANGI PT. PERKEBUNAN KALIBENDO KARET

4 BANYUWANGI PT. PERKEBUNAN KALIBENDO KOPI

5 BANYUWANGI PT. PERK. WONOSARI KELAPA

6 JEMBER PT. WILANSARI KENCANA KOPI

7 JEMBER PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KARET

8 JEMBER PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KOPI

9 PROBOLINGGO PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KOPI

10 PROBOLINGGO PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA CENGKEH

11 MALANG PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KARET

12 BLITAR PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KELAPA

13 BLITAR PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KARET

14 BLITAR PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KOPI

15 BLITAR PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA CENGKEH

16 BLITAR PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KELAPA

17 BLITAR PT. HARTA MULIA KOPI

18 BLITAR PT. LINTANG AGRO LESTARI KOPI

19 BLITAR PT. LINTANG AGRO LESTARI CENGKEH

20 KEDIRI PD. PD. PERKEBUNAN MARGOMULYO KOPI

21 KEDIRI PD. PD. PERKEBUNAN MARGOMULYO CENGKEH

22 TULUNGAGUNG PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KAPOK RANDU

23 TULUNGAGUNG PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA KELAPA

24 TULUNGAGUNG PT. AREMA KELAPA

DAFTAR PERINGKAT PERUSAHAAN PROPER 2013-2014 PERKEBUNAN

Sumber : Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

No. Nama Perusahaan Sektor Sub

Sektor Kab./Kota Provinsi

PERINGKAT 2013-2014

1 PT. Inni Pioneer Food Industry AGRO Sawit Kab. Karawang Jawa Barat MERAH



SEKTOR KELAUTAN

HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014 *

No. Permasalahan Jumlah Temuan

1 Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia 5

2 Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia 11

3 Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 25

4 Permasalahan Kelembagaan 7

5 Permasalahan Regulasi 8

TOTAL 56

1 • Rekomendasi/Saran Perbaikan

2 • Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia

3 • Pelaporan Rencana Aksi

• Monitoring dan Evaluasi

85 * Kajian KPK: Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, Desember 2014

8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan

1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas.

2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.

3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain.

4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.

5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.

6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi

7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.

8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya.

86

Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan

Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nilai Produksi Perikanan Laut 46,598,552,733,000 49,527,135,768,000 59,580,474,171,000 64,452,537,439,000 72,016,210,109,000 77,334,050,000,000

PNBP SDA Perikanan 77,404,162,800 92,039,435,895 91,785,569,110 183,802,161,080 215,766,602,000 229,350,562,720

% PNBP vs Nilai Produksi 0.17% 0.19% 0.15% 0.29% 0.30% 0.30%

RincianTahun

88

Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013

Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3%

dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang

nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun

2013 88

Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan

**

< 0,02% Kontribusi Penerimaan Pajak dari sektor Perikanan

selama 5 tahun terakhir dari Total Penerimaan Pajak

Nasional

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

2010 2011 2012

31.42 61.96 54.38 92.00 183.80 215.77

4,970.00 5,580.00 7,380.00

59,580.00

64,450.00

72,020.00

Dal

am M

ilyar

Rup

iah

Pajak PNBP Hasil Perairan Umum Hasil Perairan Laut

Sumber: Dirjen Pajak, 2015

89

Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham

Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014

NO NAMA PEMILIK AKTE PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN/USAHA

Pertama Terakhir

10 ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21

September 2006 yang dibuat dan

disampaikan oleh Notaris Bonar

Sihombing, SH

Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23

Desember 2013 yang dibuat dan

disampaikan oleh Notaris RM.

Soediarto Soenarto, SH

PERTAMBANGAN

BATUBARA

PEMBANGUNAN

BERTINDAK SEBAGAI PENGEMBANG

PERTAMBANGAN

BIJIH URANIUM DAN THORIUM

PERDAGANGAN

DISTRIBUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKILAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN

PENGANGKUTAN DARAT

EKSPEDISI DAN PERGUDANGAN.

16 ASROBEN, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan

21 BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT tidak ditemukan tidak ditemukan

22 BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan

49 EMPAT BINTANG KAWANUA, PT tidak ditemukan tidak ditemukan

54 FISCHO MARINDO UTAMA, PT tidak ditemukan tidak ditemukan

77 INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT tidak ditemukan tidak ditemukan

78 ING ING tidak ditemukan tidak ditemukan

88 JASA MORINDO MANDIRI, PT. Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29

Desember 1995 yang dibuat oleh

Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan

Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei

2002 yang dibuat dan disampaikan

oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH

Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21

Januari 2014 yang dibuat dan

disampaikan oleh Notaris Justitia

Ferryanto, SH

JASA

EKSPEDISI, PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM)

JASA KEBERSIHAN

JASA PERIKLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN

JASA TELEKOMUNIKASI UMUM

JASABOGA

KONSULTAN BIDANG LAPANGAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI

KONSULTASI

90 JAYA KOTA, CV. tidak ditemukan tidak ditemukan

124 OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan

164 SUDITA PRIMA, PT. tidak ditemukan tidak ditemukan

181 WAILAN PRATAMA, CV.

182 WAILAN PRATAMA, PT Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17

April 2008 dan Salinan Akta Nomor :

323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat

dan disampaikan oleh Notaris Dr.

Irawan Soerodjo, SH., MSi.

Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli

2013 yang dibuat dan disampaikan

oleh Notaris Mintje Waani, SH

PERTANIAN

AGROINDUSTRI

PERTAMBANGAN

BATUBARA

PEMBANGUNAN

BERTINDAK SEBAGAI PENGEMBANG

PERTAMBANGAN

BIJIH URANIUM DAN THORIUM

PERCETAKAN

DESAIN DAN CETAK GRAFIS

PERDAGANGAN

DISTRIBUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKILAN DARI BADAN-BA

• Sejumlah perusahaan tercatat

bergerak dibidang non-perikanan

seperti pertanian, agrobisnis,

pengangkutan darat,

pertambangan batubara,

percetakan, dan sebagainya.

• Terdapat perusahaan yang tidak

tercatat dalam database perusahaan

pada Ditjen AHU Kementerian

Hukum dan HAM.

90

Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP

No. NAMA PEMILIK KETERANGAN No. NAMA PEMILIK KETERANGAN

1 ARIFIN WIJAYA NPWP Tidak Teridentifikasi 28 PHANG CIAT LIE NPWP Tidak Teridentifikasi

2 BUYUNG KUSNADI NPWP Tidak Teridentifikasi 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT NPWP Tidak Teridentifikasi

3 ERVINA TANGKULUNG NPWP Tidak Teridentifikasi 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT NPWP Tidak Teridentifikasi

4 GUNAWAN NPWP Tidak Teridentifikasi 31 PUTU ARTA NPWP Tidak Teridentifikasi

5 HALIM Als TIUA TJEN NPWP Tidak Teridentifikasi 32 RAMLI NPWP Tidak Teridentifikasi

6 I GUSTI ARYA DAMARYANTA NPWP Tidak Teridentifikasi 33 RANI NPWP Tidak Teridentifikasi

7 I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA NPWP Tidak Teridentifikasi 34 RICHI RICHADO NPWP Tidak Teridentifikasi

8 I KOMANG REDANA NPWP Tidak Teridentifikasi 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT NPWP Tidak Teridentifikasi

9 IWAN WANAPUTRA NPWP Tidak Teridentifikasi 36 RIYANTO NPWP Tidak Teridentifikasi

10 JUMI ERMIYATI NPWP Tidak Teridentifikasi 37 RUSLI NPWP Tidak Teridentifikasi

11 KADIRAN NPWP Tidak Teridentifikasi 38 RUSTAM NPWP Tidak Teridentifikasi

12 KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT NPWP Tidak Teridentifikasi 39 SALIKIN,SE NPWP Tidak Teridentifikasi

13 KASAN NPWP Tidak Teridentifikasi 40 SIANTI MALA NPWP Tidak Teridentifikasi

14 KRISTALIN DWILESTARI .PT NPWP Tidak Teridentifikasi 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. NPWP Tidak Teridentifikasi

15 KUB. MINA TUNA SEGAR NPWP Tidak Teridentifikasi 42 SUCANDRA NPWP Tidak Teridentifikasi

16 KUNCORO HANDAYA NPWP Tidak Teridentifikasi 43 SUDIANTO NPWP Tidak Teridentifikasi

17 LO AI SIEN NPWP Tidak Teridentifikasi 44 SURYANTO NPWP Tidak Teridentifikasi

18 LOE TIONG PENG NPWP Tidak Teridentifikasi 45 TAIB NPWP Tidak Teridentifikasi

19 MASLIM NPWP Tidak Teridentifikasi 46 TANG TUA TIE NPWP Tidak Teridentifikasi

20 MEITTY SULAMANDA NPWP Tidak Teridentifikasi 47 TJIN LEI NPWP Tidak Teridentifikasi

21 MINA NPWP Tidak Teridentifikasi 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. NPWP Tidak Teridentifikasi

22 MINATAMA MUTIARA , PT NPWP Tidak Teridentifikasi 49 WAHID / AL TJINTIK NPWP Tidak Teridentifikasi

23 MUHDI NPWP Tidak Teridentifikasi 50 WARSONO NPWP Tidak Teridentifikasi

24 NOMEN NPWP Tidak Teridentifikasi 51 WENY YUHADI NPWP Tidak Teridentifikasi

25 NURWAHID NPWP Tidak Teridentifikasi 52 WILLIAM SUTIOSO NPWP Tidak Teridentifikasi

26 NYOMAN SARYA, BSC NPWP Tidak Teridentifikasi 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT NPWP Tidak Teridentifikasi

27 OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. NPWP Tidak Teridentifikasi

Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014

53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak

memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari

187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang

di telusuri

91

Data Umum Perpajakan Pemilik Kapal (Per Jan. 2015)

Pemilik Kapal

1.836 (100%)

Ber-NPWP

1.204 (66%)

NPWP Belum Teridentifikasi

632 (34%)

*Sumber: Ditjen Pajak 2015, Berdasarkan data Pemilik Kapal > 30 GT Per Januari 2015

Jumlah Izin 2036

Daftar Status Rzwp-3-k Provinsi Di Indonesia

Hingga Tahun 2015

94

No PROVINSI KONDISI DOKUMEN RZWP-3-K S/D 2015 Keterangan

1 NAD Sedang menyusun dokumen awal Direncanakan perda 2017

2 SUMUT Masih proses perbaikan dokumen final Direncanakan perda 2016

3 SUMBAR Belum menyusun Akan disusun pada tahun 2016

4 RIAU Sedang menyusun dokumen awal Direncanakan perda 2017

5 KEPRI Masih proses perbaikan dokumen final

6 JAMBI Masih proses perbaikan dokumen final

7 SUMSEL Masih proses perbaikan dokumen final

8 BABEL Masih proses perbaikan dokumen final

9 BENGKULU Masih proses perbaikan dokumen final

10 LAMPUNG Masih proses perbaikan dokumen final

11 DKI JAKARTA Masih proses perbaikan dokumen final Direncanakan perda 2015

12 JABAR Sudah perda tahun 2013 Perlu ditinjau kembali

13 BANTEN Masih proses perbaikan dokumen final Direncanakan perda 2017

14 JATENG Sudah perda tahun 2014 Perlu ditinjau kembali

15 DIY Sudah perda tahun 2011 Perlu ditinjau kembali

16 JATIM Sudah perda tahun 2012 Perlu ditinjau kembali

17 BALI Masih proses perbaikan dokumen final

18 NTB Sedang menyusun dokumen awal

19 NTT Masih proses perbaikan dokumen final

20 KALBAR Masih proses perbaikan dokumen final

21 KALTENG Masih proses perbaikan dokumen final

22 KALSEL Masih proses perbaikan dokumen final

23 KALTIM Masih proses perbaikan dokumen final

24 KALTARA Masih proses perbaikan dokumen final

25 SULUT Masih proses perbaikan dokumen final

26 SULBAR Masih proses perbaikan dokumen final

27 SULTENG Masih proses perbaikan dokumen final

28 SULTRA Masih proses perbaikan dokumen final

29 SULSEL Masih proses perbaikan dokumen final

30 GORONTALO Masih proses perbaikan dokumen final

31 MALUKU Masih proses perbaikan dokumen final

32 MALUKU UTARA Sudah perda tahun 2012 Perlu ditinjau kembali

33 PAPUA BARAT Masih proses perbaikan dokumen final

34 PAPUA Masih proses perbaikan dokumen final

Sumber : Kementerian Kelautan dan

Perikanan, April 2015

LAPORAN VERIFIKASI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN

SAMUDERA BELAWAN, SUMUT (2011-2012)

NO Uraian SESUAI TIDAK SESUAI

Panjang Lebar Dalam GT Panjang Lebar Dalam GT

1 < 30 GT = 72 Kapal 7 27 7 0 65 45 65 72

Presentase (%) 9.72 37.50 9.72 - 90.28 62.50 90.28 100.00

2 > 30 GT = 154 Kapal 28 98 50 11 126 56 104 143

Presentase (%) 17.88 63.64 32.47 7.14 82.12 36.36 67.53 92.86

3 Jumlah = 226 Kapal 35 125 57 11 191 101 169 215

Jumlah Presentase (%) 15.28 55.31 25.22 4.87 84.72 44.69 74.78 95.13

No Uraian Kapal (Unit) Prosentase(%)

1 Izin Daerah 3 4,17

2 Izin Pusat 69 95,83 Jumlah 72 100,00

Kapal Izin Daerah Yang Seharusnnya Izin Pusat

Sumber : PSDKP Belawan, 2015

Hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak

sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara

lain:

a. Ukuran panjang, lebar dan dalam kapal

b. Jenis, nomor dan kekuatan mesin

c. Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya/

melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.

NO NAMA KAPAL

(KM) SESUAI DOKUMEN HASIL VERIFIKASI SELISIH

Panjang Lebar Dalam GT Panjang Lebar Dalam GT GT

1 SUMBER NUSANTARA 3 15.98 4.34 1.38 20 15.10 4.05 1.94 30 -10

2 SERBA MAKMUR 16.15 4.64 1.34 20 16.41 4.68 2.16 41 -21

3 SERBA MAKMUR 16.15 4.64 1.34 20 16.37 4.82 2.28 45 -25

4 MILLENIUM III 16.95 4.42 1.36 22 14.97 4.06 2.20 33 -11

5 FARMA SAMUDERA 8 19.80 4.75 1.35 22 11.78 6.50 2.42 46 -24

6 Sabena 14.45 4.60 1.48 23 21.28 6.20 2.77 91 -68

7 MAHKOTA 17.56 4.64 1.34 24 12.03 4.34 2.02 26 -2

8 REZEKI MAKMUR 15.10 4.25 2.00 24 19.09 5.80 2.58 71 -47

9 Camar 29 19.47 4.38 1.32 25 16.65 4.22 1.60 28 -3

10 CAMAR 29 19.47 4.38 1.32 25 16.79 4.70 1.93 38 -13

11 SUMBER REZEKI 17.85 4.90 1.34 25 17.02 5.48 2.08 49 -24

12 KIRANA MANDIRI 15.02 5.04 1.56 26 15.73 5.45 2.35 50 -24

13 Bahari Indah 15.10 4.60 2.00 26 17.47 5.00 2.56 56 -30

14 Bintang Samudera 17.64 5.46 1.58 26 19.75 5.77 2.25 64 -38

15 BAHARI INDAH 15.10 4.60 2.00 26 17.77 5.50 2.76 67 -41

16 BINTANG SAMUDERA 17.64 5.48 1.58 26 19.88 6.27 2.17 68 -42

17 NEW USAHA 18.80 5.07 1.55 28 16.09 5.17 1.85 38 -10

18 NUSANTARA MAS l 19.45 5.35 1.36 28 17 4.21 2.27 41 -13

19 ULANDARI 18.84 4.62 1.54 28 16.66 4.66 2.17 42 -14

20 MUJUR JAYA I 20.44 5.36 1.40 28 18.74 5.72 2.39 64 -36

21 BINTANG BARU 18.65 5.00 1.11 28 19.56 5.68 2.50 69 -41

22 BEROMBANG PERKASA 15 20.87 4.85 1.32 28 19.08 5.16 2.84 70 -42

23 MBF 188 18.96 4.92 1.44 28 17.67 6.05 2.76 74 -46

24 YAKIN 18.95 4.80 1.36 28 20.14 6.30 2.57 82 -54

25 Super Jaya I 17.65 5.12 1.42 28 22.70 7.00 2.50 99 -71

26 FAMILI 18.12 5.40 1.42 28 19.91 6.12 3.43 104 -76

27 SELAMAT JADI 22.38 5.32 1.45 28 23.90 7.45 2.72 121 -93

28 SAMUDERA INDAH 20.86 5.36 1.50 29 21.29 4.50 1.82 44 -15

29 MAJU JAYA 19.00 5.60 1.50 29 18.44 6.00 1.78 49 -20

30 WIDURI I 18.81 4.42 1.50 29 16.80 5.39 2.32 53 -24

31 MBF 2 18.20 4.56 1.44 29 18.10 5.48 2.18 54 -25

32 SUMBER BARU 21.10 4.24 1.59 29 18.87 6.40 1.92 58 -29

33 CAMAR 15 19.89 4.80 1.38 29 16.06 6.15 2.56 63 -34

34 Sentosa 17.12 5.40 1.68 29 20.14 5.84 2.35 69 -40

35 PALEMBANG 18.64 5.36 1.44 29 19.57 6.05 2.35 70 -41

36 SUMBER SAMUDRA 8 20.81 5.36 1.40 29 20.18 5.87 2.59 77 -48

37 Selamat Jadi V 16.64 5.40 1.62 29 21.10 6.22 2.50 82 -53

38 Sumber Sempurna 20.01 5.40 1.45 29 20.84 6.05 2.65 84 -55

39 Sumber Berjaya 16.95 5.48 1.54 29 21.72 6.00 2.60 85 -56

40 Sumber Berjaya 16.95 5.48 1.54 29 21.42 5.95 2.73 87 -58

41 SUMBER NUSANTARA 5 17.58 4.94 1.38 29 19.26 5.92 3.10 88 -59

42 SUMBER BERJAYA 16.95 5.48 1.54 29 21.20 6.00 2.83 90 -61

43 SUKSES 16.40 5.82 1.52 29 20.75 5.89 3.54 108 -79

44 MUSTIKA MAJU 17.78 5.45 1.42 29 22.00 7.50 3.25 134 -105

45 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 29 25.52 7.38 4.19 197 -168

46 USAHA JAYA 21.09 5.53 1.40 30 17.64 5.78 1.76 45 -15

47 MBF-26 18.06 5.02 1.40 30 18.99 5.37 2.05 52 -22

48 MBF-328 21.07 5.53 1.40 30 18.83 4.92 2.60 60 -30

49 MBF 9888 15.08 5.05 1.75 30 20.08 6.33 2.05 65 -35

50 Cinta Bahagia 21.70 5.80 1.32 30 20.18 5.86 2.35 69 -39

51 ALAM BAHARI 18.38 5.50 1.44 30 22.61 6.25 2.03 72 -42

52 ASIA BARU 18.95 5.80 1.45 30 20.13 6.10 2.39 73 -43

53 CINTA BAHAGIA 21.70 5.80 1.32 30 21.28 6.00 2.38 76 -46

54 MBF-9788 21.04 5.51 1.40 30 23.25 5.56 2.40 78 -48

55 NUSANTARA MAS 19.42 5.35 1.36 30 18.46 5.78 2.96 79 -49

56 MBF 9288 19.52 5.12 1.46 30 19.77 6.56 2.47 80 -50

57 REZEKI LAUT 17.42 5.10 1.27 30 20.71 6.34 2.47 81 -51

58 SUBUR BARU 18.36 5.62 1.42 30 21.73 5.82 2.59 82 -52

59 SRI MAKMUR 19.28 5.00 1.30 30 20.45 5.76 2.83 83 -53

60 MUSTIKA BARU 17.18 5.50 1.70 30 20.00 6.00 2.81 84 -54

61 MBF-5 19.18 5.42 1.42 30 20.45 6.04 2.80 86 -56

62 Lestari Indah 17.92 5.56 1.44 30 20.03 6.30 2.75 87 -57

63 YAKIN 88 20.10 4.70 1.60 30 18.95 6.33 2.90 87 -57

64 Alam Kencana 18.32 5.45 1.44 30 22.47 6.30 2.50 88 -58

65 KARYA LAUT 15.84 5.40 1.86 30 21.90 6.48 2.52 89 -59

66 NAGA MAS 21.09 5.53 1.40 30 20.14 6.00 2.98 90 -60

67 SUBUR BARU 18.36 5.60 1.42 30 20.70 6.43 2.72 91 -61

68 SUMBER MAS 19.12 4.76 1.32 30 20.64 6.40 2.84 94 -64

69 Sumber Mandiri 18.46 5.50 1.46 30 20.97 6.17 2.92 94 -64

70 SUPER II 19.06 5.57 1.49 30 18.95 6.00 3.35 95 -65

71 MAKMUR INDAH 18.09 5.02 1.64 30 21.45 6.00 3.04 98 -68

72 SUMBER MANDIRI 18.46 5.50 1.46 30 22.47 6.46 2.70 98 -68

73 REZEKI LAUT 20.83 5.61 1.40 30 20.72 6.05 3.21 101 -71

74 UNITED I 21.04 5.61 1.40 30 21.50 6.40 3.01 104 -74

75 UNITED BARU 19.84 5.98 1.32 30 21.75 6.45 2.97 104 -74

76 ALAM KENCANA 18.32 5.45 1.44 30 22.63 6.30 3.03 108 -78

77 LESTARI INDAH I 17.92 5.56 1.44 30 20.28 6.84 3.23 112 -82

78 USAHA BARU 31.39 5.53 1.40 30 22.37 7.00 2.91 114 -84

79 ANUGERAH BAHARI 20.09 5.10 1.63 30 21.95 6.65 3.19 116 -86

80 SUMBER SAMUDERA 30 20.44 5.39 1.40 30 24.37 6.87 3.03 127 -97

81 NUSANTARA PRAWN 20.09 5.13 1.60 30 23.16 7.23 3.20 134 -104

82 LAUTAN MAS III 18.26 5.48 1.40 30 24.36 7.52 3.12 143 -113

83 MBF 18 19.94 4.82 1.52 30 24.04 7.10 3.62 154 -124

NO NAMA KAPAL

(KM) SESUAI DOKUMEN HASIL VERIFIKASI SELISIH

Panjang Lebar Dalam GT Panjang Lebar Dalam GT GT 1 Nusantara 23.70 7.27 2.95 136 23.74 6.74 2.60 104 32

2 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 29 25.52 7.38 4.19 197 -168

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER · PDF file2016) 6. Pelaporan ... Koordinasi dengan Bea...

Documents

Transcript of GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER · PDF file2016) 6. Pelaporan ... Koordinasi dengan Bea...