GAMBARAN UMUM PERENCANAAN - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/OUTLINE PAPARAN...
Transcript of GAMBARAN UMUM PERENCANAAN - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/OUTLINE PAPARAN...
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
2
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi satu organisasi perangkat daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
3
DASAR PERBUP NOMOR 29
TAHUN 2016
Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang
Merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
PROFIL PNS
PTT3.08
%PNS96.92
%
STATUS KEPEGAWAIAN
Jml PNS Badan Kepegawaian Daerah s.d bln Agustus 2017 sejumlah 75 orang
Berdasarkan Status Kepegawaian : 75 PNS 12 Tenaga Kontrak/PTT
Berdasarkan Pendidikan : S-3 = 1 PNS S-2 = 15 PNS S-1 = 39 PNS (D3/SM) = 4 PNS SMA/SMU = 16 PNS Berdasarkan Jabatan : jab. Struktural = 23 PNS jab. Fungsional (analis kepegawaian,
arsiparis, pranata komputer) = 7 orang jab. Pelaksana = 45 orang
SMA24.64%
D3/SM4.35%
S155.07%
S214.49%
S31.45%
PENDIDIKAN
2017
Jml PNS Kabupaten Malang s.d bln Agustus 2017 sejumlah 13.882 PNS Berdasarkan Pendidikan : S-3 = 10 PNS S-2 = 688 PNS S-1 = 805 8 PNS (D-IV) = 70 PNS (D-III) = 1.052 PNS (D-II) = 842 PNS (D-II) = 166 PNS SMA = 2.529 PNS SMP = 309 PNS SD = 158 PNS
4
SDM Aparatur dlm mendukung Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui
kegiatan :
5
Menurunkan angka kemiskinan
Diklat Teknis : Kewirausahaan bagi aparatur Kepariwisataan bagi aparatur Pengendalian Dampak Lingkungan
bagi aparatur Diklat Fungsional : Peningkatan kompetensi penyuluh
KB Peningkatan kinerja konselor
ASI/Tata Laksana gizi Buruk Peningkatan kinerja Tenaga
sanitarian
Sasaran Prioritas
Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata
Menyusun Formasi CPNS Tenaga Fungsional Pamong
Budaya dan jabatan Pelaksana Pemeriksa
kepariwisataan
Memperkuat daya dukung Lingkungan Hidup
Penyusunan Formasi CPNS Tenaga Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali
Dampak Lingkungan Hidup, jabatan pelaksana Analis
Lingkungan Hidup
TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6
TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan FUNGSI : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa
data untuk penyusunan program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah; 3. Perumusan kebijakan teknis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian; 6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
bidang kepegawaian; 7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah; 9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Daerah;
FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
7
10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan
Lembaga lainnya; 11. Penyelenggaraan administrasi Aparatur Sipil Negara; 12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian; 13. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian; 14. Persiapan kebijakan umum pengembangan Aparatur Sipil Negara bidang Pendidikan
dan Pelatihan; 15. Persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
16. Persiapan dan penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara ; 17. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 18. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Aparatur Sipil Negara; 19. Persiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
20. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara secara komprehensif; 21. Penyiapan kebutuhan data dan atau informasi untuk penyusunan program
pengembangan Aparatur Sipil Negara; 22. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian
TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2016
TINDAK LANJUT Penjelasan :
1. Indikator kinerja tingkat eselon III (Indikator
Program) tercantum pada Perubahan Renstra dan dituangkan pada tabel 5.1, sedangkan pada RKT tidak muncul indikator kinerja tingkat eselon III (Indikator Program) sebab format RKT tahun 2016 tidak ada variabel indikator kinerja program Tidak Lanjut : Memperbaiki/merivisi RKT tahun 2017 dengan menambahkan variabel Indikator Kinerja Program (Eselon III) pada kolom 7 semula hanya berbunyi Indikator Kegiatan diubah menjadi Kinerja Program dan Kegiatan
2. 1. Dengan diperbaiki / direvisinya RKT maka
indikator kinerja eselon III dan IV diupayakan selaras dengan eselon atasannya
2. Digunakan dalam promosi jabatan dan pembinaan pimpinan langsung
3. Diupayakan perbaikan IKU terutama pada Perubahan Renstra Tahun 2016–2018 melalui E-Renstra lewat Portal Bappeda
8
REKOMENDASI 1. Perencanaan Kinerja Menetapkan indikator kinerja tingkat
eselon III yang selaras dengan indikator kinerja atasannya (Eselon II);
2. Pengukuran kinerja 1. Menetapkan indikator kinerja eselon
III dan IV yang selaras dengan indikator kinerja atasannya sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara berjenjang;
2. Memanfaatkan pengukuran kinerja untuk pemberian reward and punishment;
3. Melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama IKU secara berkala sehingga perbaikan yang dilaksanakan mencerminkan core business yang dilaksanakan oleh eselon II yang kemudian dijabarkan secara selaras sampai dengan kinerja individu pegawai.
REKOMENDASI 3. Pelaporan Kinerja
1. Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran yang mengacu pada perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Eselon II sehingga hasil evaluasi menunjukan bahwa anggaran yang dialokasikan telah sesuai dengan sasaran program yang akan dicapai.
4. Evaluasi Kinerja 1. Melengkapi hasil evaluasi program dengan
merekomendasi perbaikan atas keberhasilan/kegagalan capaian proram serta dikomunikasikan kepada pihak–pihak yang berkepentingan;
2. Melengkapi hasil evaluasi atas rencana aksi dengan penilaian dan alternatif perbaikan sehingga keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana aksi dapat dipantau secara optimal.
TINDAK LANJUT: 3. Evaluasi internal salah satu
langkah yang ditempuh melalui Matrik laporan Triwulanan mulai eselon II sampai dengan Staf yang memuat evaluasi berkala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
4. Dalam laporan triwulanan
Sakip sudah dilengkapi dengan isian kendala dan solusi diharapkan hal tersebut merupakan rekomendasi hal–hal yang harus dilakukan kedepannya.
9
RPJMD TAHUN 2016 - 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
Visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang
MADEP MANTEB MANETEP"
Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan
kuantitas layanan publik kepada
masyarakat
RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
SEBELUM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
TUJUAN 1.
Peningkatan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian
Indikator Tujuan
1. Persentase kualitas SDM Aparatur dan pelayanan kepegawaian
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi
SASARAN STRATEGIS
1. Peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
INDIKATOR SASARAN
1. Persentase Aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan
2. Persentase aparatur aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional dengan kategori baik
3. Persentase tingkat kompetensi ASN
4. Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai
11
REVIU RPJMD TAHUN 2016 - 2021
Reviu RPJMD Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.
Visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang
MADEP MANTEB MANETEP"
Misi ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas dan
kuantitas layanan publik kepada
masyarakat.
RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 Telah diubah dengan KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 3794 /KEP/35.07.201/2017 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 TUJUAN 1.
Peningkatan kualitas pelayanan ASN Indikator Tujuan
1. Persentase kualitas SDM Aparatur dan pelayanan kepegawaian
2. Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi
SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik
melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
INDIKATOR SASARAN 1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi
manajerial; 2. Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan
dan pengembangan kompetensi; 3. Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan
kepangkatan aparatur; 4. Persentase peningkatan dan pengembangan
data serta informasi kepegawaian.
12
KOMPONEN SAKIP 2017
5
PERENCANAAN KINERJA 01
PENGUKURAN KINERJA 02
PELAPORAN KINERJA 03
EVALUASI INTERNAL 04
05
RENSTRA 2016-2021
RENJA 2017 & 2018
RKA/DPA 2017 dan DPPA 2016
CASCADING 2017 & 2018
IND. KINERJA UTAMA
IND. KINERJA INDIVIDU 2017
PENGUM. DATA KINERJA & SOP
R.AKSI KINERJA SASARAN 2017
L Kj 2016
LAP. KINERJA ESELON III S.D STAF FUNGSIONAL 2016
EVAL. PROGRAM & CAP. KINERJA SASARAN TRIWULAN III 2017
NOTULENSI RAPAT EVALUASI SAKIP TRIWULAN III 2017
CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN INOVASI
PERJANJ. KINERJA 2017
CROSSCUTTING 2017 & 2018
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SASARAN PRIORITAS DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 DAN 2018
01. PERENCANAAN KINERJA
:
:
Kondisi
Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM
6
1. Jumlah ASN yang lulus diklat
kepemimpinan dengan kategori
mamuaskan
71,00 71,00 70,00 71,00 71,00 71,00 71,00
1. Pendidikan Kedinasan
Jummlah ASN mengikuti diklat
kepemimpinan
2.
Jumlah ASN yang lulus diklat teknis
dan fungsional dengan kriteria baik
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Jumlah ASN mengikuti diklat teknis
dan fungsional
3. Jumlah aparatur yang sesuai
kompetensi (jabatan, pangkat,
pendidikan, diklat)
89,53 89,53 91,61 93,70 95,79 97,88 100,00
Melaksanakan penempatan
ASN yang sesuai kompetensi
3. Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Bidang
Pengembangan dan
Pembinaan Aparatur
Jumlah aparatur Bidang Pengolahan
Data dan Informasi
Aparatur
4. Persentase penurunan
pelanggaran disiplin dan etika
pegawai
Jumlah pelanggaran tahun ini - tahun
lalu
5,26 5,26 27,78 4,35 4,55 4,76 5,00
Bidang Mutasi
Aparatur
Pelanggaran tahun lalu
MISI
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016 - 2021
PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informatika
KET/SUMBER
DATAURAIAN INDIKATOR
1 2 3 4 5
TUJUAN
SASARAN
Formula Perhitungan
Target Tahun CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
1. Peningkatan kualitas
pelayanan dibidang
kepegawaian
1. Peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Persentase aparatur yang lulus
diklat kepemimpinan dengan
kategori memuaskan
Melaksanakan
penyelenggaraan diklat
kepemimpinan sesuai
kualifikasi kediklatan yang
dibutuhkan
Bidang
Pendidikan dan
Pelatihan
Aparatur
Persentase aparatur yang lulus
diklat teknis dan fungsional
dengan kriteria baik
2. Melaksanakan
penyelenggaraan diklat teknis
dan fungsional sesuai
kualifikasi kediklatan yang
dibutuhkan
Bidang
Pendidikan dan
Pelatihan
Aparatur
1.
Melaksanakan pembinaan
dan penegakan disiplin ASN
2. Peningkatan kinerja
birokrasi dan layanan
publik melalui
peningkatan kompetensi
dan profesionalisme
aparatur
Persentase tingkat kompetensi
aparatur
3.
4.
14
NO TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA/PENJELASAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN FORMULA/PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Peningkatan kualitas pelayanan
bidang kepegawaian
1. Persentase kualitas SDM
Aparatur dan pelayanan
kepegawaian
Jumlah ASN yang telah mengikuti Kediklatan
X
100
1. Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
1. Persentase aparatur yang lulus diklat
kepemimpinan dengan kategori memuaskan
Jumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori
memuaskan
X
100
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
- Usulan peserta dari SKPD;
- Data pegawai yang belum
mengikuti diklatpim;
- Data Inventarisasi
kebutuhan diklat;
- Hasil Nilai peserta diklat.
Jumlah ASN Kabupaten Malang
Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan
2. Persentase aparatur yang
lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria
baik
Jumlah ASN/CPNS yang lulus diklat teknis dan fungsional
dengan kriteria baik
X
100
- Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
- Usulan peserta dari SKPD; - Database PNS yang belum
mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- Hasil Nilai peserta diklat. Jumlah ASN/CPNS yang
mengikuti diklat teknis dan
fungsional
2. Persentase ASN yang
ditempatkan sesuai kebutuhan
dan kompetensi
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai
kebutuhan dan kompetensi
X
100
2. Peningkatan kinerja
birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme
aparatur
3. Persentase tingkat kompetensi
aparatur
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat,
pendidikan, diklat)
X
100
- Bidang Mutasi Aparatur
- Bidang Pengolahan Data dan
Informasi Aparatur
- Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Aparatur
- Data pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan,
kepangkatan, diklat.
Jumlah ASN di
lingkungan Kabupaten Malang
Jumlah ASN
4. Persentase penurunan pelanggaran
disiplin aparatur
Jumlah pelanggaran tahun ini-tahun lalu
X
100
- Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Aparatur
- Data ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
Jumlah Pelanggaran tahun
lalu
02. PENGUKURAN KINERJA
23
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
2016 2017 (Triwulan III)
TARGET REALISASI CAPAIAN
%
TARGET REALISASI CAPAIAN
%
1. Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang lulus diklat
kepemimpinan
dengan kategori
memuaskan
71,00 % 100,00% 140,00 % 70,00 % 7,00 % 9,68 %
Persentase aparatur
yang lulus diklat
Teknis dan
Fungsional dengan
kriteria baik
100,00
%
100,00 %
100,00 % 100,00 % 66,92 % 66,92 %
2. Peningkatan
kinerja birokrasi
dan layanan publik
melalui
peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
Persentase tingkat
kompetensi
Aparatur
89,53
%
87,56
%
97,79% 91,62 % 91,55% 99,92 %
Persentase
penurunan
pelanggaran disiplin
Aparatur
5,26 % 65,79
%
1250 ,00
%
27,78 % - -
CAPAIAN TERHADAP IKU TH.2016 – 2017 (Triwulan III)
27
03. PELAPORAN KINERJA
No
Uraian
Satuan
Tahun 2017
Target Realisasi
1. Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional dengan kriteria baik
% 100,00 % 66,92 %
TARGET 2017
100,00 %
REALISASI 66,92 %
Capaian : 66,92 %
IKU 2 Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional
dengan kriteria baik
Keterangan :
Pada tahun 2017 target 100,00% atau 272 orang dari 260 orang peserta Diklat Prajabatan, Teknis dan Fungsional. Sampai dengan bulan September 2017 telah dilaksanakan Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sejumlah 174 peserta dengan realisasi dan capaian sebesar 66,92 %. Sedangkan untuk 86 peserta terdiri dari: Diklat Prajabatan 86 peserta. Dilaksanakan di Triwulan IV.
28
No
Uraian
Satuan
Tahun 2017
Target Realisasi
1. Persentase tingkat kompetensi aparatur
% 91,62% 91,55%
TARGET 2017
91,62 %
REALISASI 91,55 %
Capaian : 99,92%
IKU 3 Persentase tingkat kompetensi aparatur
Keterangan :
Jumlah aparatur sesuai tingkat kompetensi pada tahun 2017 ditaretkan sejumlah 14.600 ASN atau 91,62% s.d Triwulan III terealisasi sebanyak 14.589 ASN atau 91,55.
29
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR RENSTRA
TAHUN 2016-2021
REALISASI
2016
TINGKAT
KEMAJUAN TAHUN
2016
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang lulus diklat Teknis dan Fungsional dengan kriteria baik
100,00 % 25,00 % 25,00%
2. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme
Persentase tingkat kompetensi Aparatur
100,00 %
87,56 % 87,56 %
CAPAIAN KINERJA Tabel 3.3 LKj TAHUN 2016 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
31
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisa
si
Capai
an
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Apartur yang
telah lulus
Diklat Teknis
dan Fungsional
dangan
kategori baik*
100% 100% 100% 2.068. 468.100,- 2.068. 319.100,- 99,99%
Peningkatan
kinerja birokrasi
dan layanan
publik melalui
peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur
Persentase
tingkat
kompetensi
aparatur **
89,53% 87,56% 97,79% 2.236. 928 .000,- 2.079.141.140,- 93,00 %
ANGGARAN Tabel 3.6 LKj Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
32
Rapat Evaluasi SAKIP Triwulan III Tahun 2017
34
NOTULENSI RAPAT EVALUASI SAKIP TRIWULAN III
TAHUN 2017
Memperkuat Komitmen Pimpinan
Penguatan
Soliditas Tim
Fasilitasi SAKIP
37
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
dengan Bupati
Rapat Evaluasi SAKIP
Peningkatan Kapasitas
SDM Aparatur
Perencanaan Strategis secara Elektronik
( e-RENSTRA )
Menerapkan SAKIP secara
Elektronik (e-SAKIP)
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 PERBANDINGAN PENCAPAIAN
KINERJA TAHUN 2016 DAN 2015
05. PENCAPAIAN KINERJA
39
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA
Before (Renstra)
After (e-Renstra)
1 Tujuan
1 Misi
2 Sasaran 4 Indikator sasaran
8 Program
11 Indikator Program
34 Kegiatan
1 Tujuan
1 Misi
2 Sasaran 4 Indikator sasaran
8 Program 11 Indikator Program
36 Kegiatan
40
INOVASI BKD
41
ANUGERAH PNS BERPRESTASI
PESERTA PNS dengan batas usia maksimal 45 tahun dan setiap Perangkat Daerah
wajib mengirimkan minimal 1 orang PNS
Adalah Kompetisi inovasi tingkat Kabupaten pada Bidang Kemiskinan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang direncanakan
pelaksanaannya satu tahun sekali
MAKSUD: Menumbuh kembangkan semangat dan rasa memiliki serta mencintai Kabupaten Malang.
TUJUAN:
Penerapan VISI MISI MADEP MANTEB MANETEP
MANFAAT: Meningkatkan Pengetahuan Umum PNS tentang Prioritas
Pembangunan Kabupaten Malang melalui konsep program dan kegiatan menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan
potensi sektor pariwisata dan memperkuat daya dukung
lingkungan hidup , sebagai upaya untuk mendukung VISI dan
MISI Kabupaten Malang.
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
1. Penyusunan pelaporan yang akurat, handal dan tepat waktu
2. Adanya ukuran kinerja individu untuk pemberian reward and punishment
3. Efektifitas penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja penyederhanaan program/konvensi program
42