Gambar. 2.1. Tingkat Keterlibatan Sektor Swasta...
Transcript of Gambar. 2.1. Tingkat Keterlibatan Sektor Swasta...
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -1 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. Kajian Teoritis
2.1.1. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan upaya yang dapat memberikan manfaat bagi pihak
lain dan dapat ditawarkan untuk digunakan, dengan membayar kompensasi penggunaan.
Menurut H.A.S Moenir (1995) yang disebut dengan pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melaui
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang
lain sesuai dengan haknya. Adapun ciri-ciri dari pelayanan publik adalah:
a. Tidak dapat memilih konsumen;
b. Peranannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
c. Politik menginstitusionalkan;
d. Pertanggungjawaban yang kompleks;
e. Sangat sering diteliti;
f. Semua tindakan harus mendapat justifikasi;
g. Tujuan dan output sulit diukur atau ditentukan.
Pelayanan publik dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, dan negara
(pemerintah), dan sebagai produk yang sifatnya intangible maka aktivitas pelayanan publik
tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
Dalam ilmu ekonomi kita mengenal dua macam barang, yaitu: barang-barang
individual (private gods) atau barang-barang swasta dan barang-barang publik atau
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -2 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
masyarakat umum. Contoh dari barang-barang individual adalah beras, pakaian,
kendaraan, dan alat-alat rumah tangga. Sedangkan contoh dari barang-barang publik
adalah jalan umum, jaringan listrik, pelabuhan, air bersih, dan lain sebagainya. (A.
Nurmandi, 1996).
Dua elemen barang publik yaitu: “Yang pertama tidak mungkin untuk menjatah
(ratio) barang-barang kepada setiap individu. Kedua, bila itu bisa, amat sulit dan tidak
diinginkan untuk menjalankan atau membagi barang-barang tersebut. Sementara setiap
orang memiliki keinginan untuk mengkonsumsi dan menikmati barang-barang termasuk
jasa publik tersebut”.
Agar penyediaan barang-barang dan jasa publik dapat dikonsumsi oleh seluruh
lapisan masyarakat secara berkesinambungan serta tidak menimbulkan konflik di
dalamnya, maka diperlukan adanya suatu aktivitas pelayanan umum. Aktivitas pelayanan
umum dalam pengelolan barang dan jasa di suatu negara biasanya merupakan suatu
aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang mendapat persetujuan
pemerintah.
Menurut Depdagri (2006) definisi pelayanan publik yang disebut dengan
pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara
tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan
keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk berupa barang dan jasa.
Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang dimaksud
dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik
sebagi upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penyelenggara Pelayanan Publik adalah
instansi pemerintah.
Pelayanan publik menurut Mahmudi (2005) adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -3 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
kebutuhan publik dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal
ini yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Lebih
Lanjut pelayanan publik diklasifikasikan dalam dua kategori utama yaitu pelayanan
kebutuhan dasar (seperti kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok dan
lain-lain) dan pelayanan umum yang terdiri dari tiga kelompok pelayanan administratif
(pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan untuk publik),
pelayanan barang (pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang
menjadi kebutuhan publik) dan pelayanan jasa (pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan publik).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan
hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata, dan sektor lain yang terkait):
Pelayanan Barang Publik meliputi:
a) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha
yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c) pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -4 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Pelayanan atas Jasa Publik:
a) penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan; dan
c) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi
ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Pelayanan Administratif:
a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
b) tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara
dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan
perjanjian dengan penerima pelayanan.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -5 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu bagian
penyelenggaraan negara bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai
bidang pemerintahan umum dan pembangunan sesuai dengan sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah.
Sasaran program ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat,
murah, dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) melibatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik tertentu; (2) menyusun standar
pelayanan publik yang cepat, murah, tepat, memuaskan, transparan, dan tidak
diskriminatif; (3) mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat sebagai
tolak ukur terhadap optimalisasi pelayanan umum oleh penyelenggara negara kepada
masyarakat; (4) melakukan upaya deregulasi dan debirokratisasi khususnya kebijakan-
kebijakan di bidang ekonomi untuk menghilangkan berbagai hambatan terhadap
kelancaran mekanisme pasar secara sehat dan optimal.
Secara teoritis organisasi pemerintahan harus ditata kembali atau
ditransformasikan karena beberapa hal: perubahan lingkungan, perkembangan teknologi,
perkembangan organisasi, perubahan kehidupan politik, dan perubahan kepemimpinan.
Prinsip-prinsip dalam melakukan reformasi pemerintahan antara lain: pemerintahan milik
masyarakat, pemerintahan yang kompetitif dalam memberikan pelayanan publik,
pemerintahan yang memiliki peraturan dan aturan kerja yang jelas tetapi berorientasi hasil,
pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik, dan pemerintahan
yang terdesentralisasi.
Dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah, alur
pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua macam: pelayanan internal dan pelayanan
eksternal. Pelayanan internal yaitu pelayanan yang diberikan oleh suatu unit organisasi
kepada unit organisasi lain dalam satu organisasi. Sedangkan pelayanan eksternal yaitu
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -6 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
pelayanan organisasi kepada masyarakat/di luar organisasi (pelanggan/klien) yang terdiri
dari:
a. Pelayanan makro/manajerial yaitu pelayanan dari organisasi kepada
masyarakat di luar organisasi yang tampilannya bisa diukur dari kualitas
manajemen organisasi yang bersangkutan. Misalnya pelayanan dari
pemerintah daerah.
b. Pelayanan mikro yaitu pelayanan organisasi kepada masyarakat di luar
organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisik, meliputi
pelayanan dari unit/sub unit organisasi, seperti dinas, yang derajatnya berada
di bawah pelayanan makro tetapi belum sepenuhnya dapat diukur dari
tampilan pelayanan fisiknya.
c. Pelayanan front linier/langsung/tatap muka, yaitu pelayanan organisasi
kepada masyarakat secara langsung, di mana tampilan fisik pelayanan terasa
langsung dalam mengukur kualitas pelayanan. Misalnya pelayanan di klinik,
rumah sakit, IMB, SIM, pembayaran pajak, dan lain-lain.
Secara umum upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh organisasi pemerintah guna
mewujudkan pelayanan prima:
a. Merumuskan kembali strategi organisasi yang meliputi pelurusan visi dan
misi;
b. Menata ulang struktur organisasi/restrukturisasi/redesign organisasi yang
menyangkut pembagian tugas dan kewenangan;
c. Memperbaiki sistem dan mekanisme/refungsionalisasi di dalam organisasi
yang mencakup penentuan tata kerja dan prosedur dalam menjalankan
tugas-tugas organisasi;
d. Meningkatkan kualitas kultur kerja di dalam organisasi yang meliputi aspek-
aspek yang sangat luas menyangkut kehidupan sosial dalam organisasi; dan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -7 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
e. Mengadopsi teknologi yang tepat guna.
Prinsip dasar dalam menata ulang struktur organisasi: dari piramidal-hirarkis
menuju organik-egaliter, dari sentralisasi menuju desentralisasi, penggabungan fungsi lini
dan staf, interdependensi antar unit, dan networking.
Dalam konteks penciptaan pelayanan prima oleh organisasi pemerintah kepada
masyarakat, restrukturisasi dapat ditempuh melalui beberapa kemungkinan:
a. Mengalihkan tugas dan kewenangan pelayanan publik tertentu dari tingkatan
organisasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah atau mengalihkan fungsi
pelayanan itu dari instansi pemerintah kepada badan swasta/LSM;
b. Memfokuskan agar kewenangan yang strategis diampu oleh unit pemerintahan
atasan (fungsi policy formulation) di satu pihak, dan mengarahkan agar
kewenangan dan tugas-tugas pelayanan teknis diampu oleh unit organisasi
pemerintahan yang bawah (fungsi policy implementation);
c. Menciptakan struktur organisasi yang makin datar dan rentang kendali yang
makin melebar untuk memperoleh efisiensi;
d. Melakukan pengurangan, penambahan, dan atau penggabungan unit-unit
organisasi sehingga bersifat “horizontal linkage” dengan pertimbangan
efektivitas organisasi;
e. Melimpahkan kewenangan merencanakan, mengambil keputusan, dan
mengelola anggaran dari instansi lebih atas ke instansi yang lebih bawah;
f. Membuat jaringan kerja dalam organisasi maupun antar organisasi.
Prinsip dasar dalam memperbaiki sistem/mekanisme di dalam organisasi yang
mencakup penentuan tata kerja dan prosedur dalam menjalankan tugas-tugas organisasi:
rancang bangun ulang pekerjaan.
Dalam konteks pelayanan publik yang prima, refungsionalisasi dapat ditempuh
melalui beberapa langkah:
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -8 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
a. Memerinci pekerjaan-pekerjaan organsiasi yang meliputi jenis-jenis kegiatan
dan instruksi kerja yang dapat dikerjakan dan atau dilimpahkan oleh dan dari
satu unit organisasi ke unit organisasi lainnya baik secara vertikal maupun
horisontal;
b. Membuat standard operating procedures untuk setiap fungsi pekerjaan dalam
kerangka gugus kendali mutu untuk memfokuskan sasaran pada hasil kerja
(outputs) yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna;
c. Mengidentifikasi dan menetapkan ruang gerak, discretionary power, dan
inovasi bagi para pelaku pelayanan publik agar dapat mewujudkan prinsip
orientasi pada hasil;
d. Membuat “customer charter” yang mendefinisikan jenis, persyaratan, waktu,
dan mekanisme untuk complaint bagi masyarakat untuk mengurangi
ketidakpastian pelayanan dan bureaucratic costs dan merupakan wujud daya
tanggap birokrasi.
Prinsip dasar dalam meningkatkan kualitas kultur kerja dalam organisasi dapat
ditempuh melalui langkah-langkah: menciptakan kepemimpinan yang demokratis,
pengembangan skills dan knowledge, dan pengaitan antara rewards system dengan
performance.
Pola pengembangan pelayanan publik di Indonesia tidak lepas dan terkait dengan
pengaruh paradigma manajemen publik (public management) yang dikembangkan di
Negara-negara Anglo Saxson, dengan mengawinkan pola manajemen swasta pada
organisasi pemerintah.
Dalam studinya, Karen Manley mereview pola manajemen publik di negara-negara
OECD, USA dan Kanada dan dinamika proses inovasi pemerintahan. Di negara-negara
OECD inovasi sektor publik didorong dengan penerapan paradigma baru “manajemen
publik” yang berusaha menerapkan budaya berorientasi pada kinerja dan sektor publik
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -9 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
yang kurang sentralisasi. Beberapa langkah inovasi yang dicatat oleh Manley (2001:11)
adalah:
Desentralisasi otoritas dalam unit-unit pemerintahan dan devolusi ke tingkat
pemerintah yang lebih rendah;
Perubahan-perubahan dari pengujian kembali pada apa yang seharusnya
dilakukan dan dibayar, apa yang seharusnya dibayar tetapi tidak dilakukan dan
apa yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak dibayar;
Downwizing pelayanan publik dan privatisasi atau korporatisasi kegiatan-
kegiatan;
Cara-cara yang lebih cost-efffective dalam pelayanan publik, seperti kontrak,
mekanisme pasar dan retribusi;
Orientasi pada pelanggan, termasuk standar kualitas yang eksplisit pada
pelayanan publik;
Benchmarking dan pengukuran kinerja;
Reformasi dengan menyederhanakan regulasi dan menurunkan biaya
Secara teoritis dalam administrasi publik, pengaruh pasar di dalam manajemen
publik digunakan dalam pendekatan ekonomi neo-liberal, yang memasukkan asumsi-
asumsi pendekatan pasar di dalam modernisasi sektor publik. Nilai kompetisi, “value for
money”, pelayanan prima, efisiensi, dan efektivitas menjadi nilai-nilai baru dalam
manajemen publik dan selanjutnya disebut sebagai New-Public Management (NPM).
Kompetisi yang diajukan dalam NPM dengan memasukkan sektor swasta di dalam
produksi dan provisi pelayanan publik. Asumsi pokok adalah meningkatkan kompetisi
dengan organisasi publik untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelayanan.
Wargener (1997) membagi kompetisi pelayanan publik ini menjadi tiga jenis yaitu:
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -10 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
1. Kompetisi pasar (kompetisi eksternal) antar-perusahaan swasta dan antar
perusahaan publik dan swasta. Kompetisi antar-perusahaan swasta atau antar-
perusahaan swasta dengan pemerintah ini didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang jelas, kontrak yang kompetitif atau sistem monitoring yang baik.
Peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pihak swasta untuk
memproduksi dan memprovisi pelayanan publik, misalnya pelayanan air bersih,
transportasi atau perumahan. Peran pemerintah dalam hal ini hanya sebagai
regulator atau pengatur saja dari berbagai pihak yang berpartisipasi dalam
pelayanan publik.
2. Kompetisi setengah pasar/quasi pasar (kompetisi pasar internal) antar-unit dan
antara-unit. Dalam kompetisi setengah pasar, kompetisi terjadi antar unit-unit
pemerintah yang memberikan pelayanan atau memproduksi pelayanan pada
aspek-aspek tertentu seperti penggunaan anggaran, kepuasan konsumen,
kebersihan dan lain sebagainya.
3. Kompetisi bukan pasar. Dalam kompetisi bukan pasar, pemerintah menetapkan
patok banding (benchmarking) yang secara normatif menjadi pedoman bagi
semua unit pelayanan pemerintah. Pemerintah Indonesia, misalnya, menetapkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan
kepada pemerintah daerah. Kelemahan jenis kompetisi ini adalah tidak adanya
standar kinerja pelayanan dan hanya menjadi legitimasi formal semata.
Dari survey yang diadakan terhadap pemerintah daerah di negara-negara Eropa
menunjukkan efek kompetisi pada produktivitas, penurunan biaya produksi, kualitas, biaya
yang dibayar konsumen, personalia, beban kerja, kondisi kerja, keamanan kerja, dan
resiko buruk pada pemerintah cukup signifikan.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -11 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Tabel 2.1. Pengaruh Kompetisi
Pasar Setengah Pasar Non-PasarProduktivitas +++ + 0Penurunan biaya +++ + 0Kualitas + ++ 0Fee ++ + 0Personalia -- 0 0Beban kerja +++ ++ 0Kondisi kerja + + 0Keamanan pegawai -- 0 0Resiko hilangnya efisiensi Ya Tidak TidakResiko buruknya governance Ya Tidak Tidak
Keterangan: +++ sangat positif 0 tidak ada ++ positif -- sangat negatif + cukup positif - negatif
Kompetisi produktivitas dan provisi pelayanan publik memberikan peluang
delegasi pelayanan kepada perusahaan swasta ini mengalami perkembangan yang cukup
pesat. Dari berbagai praktek di berbagai negara, Amos (1999) mencatat keterlibatan
perusahaan swasta dalam pelayanan publik ini dalam dua bentuk yaitu:
1. Delegated services (pelayanan yang didelegasikan) melalui mekanisme kontrak;
2. Privatisasi.
Pelayanan yang didelegasikan mempunyai beberapa varian, yakni:
a. Operasi pendukung;
b. Bantuan teknis;
c. Operasi dan pemeliharaan;
d. Operasi dengan modal kerja (affermage);
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Pemerintah
Konsesi Pemilikan Swasta
BOT
Affermage Joint Venture
Operasi dan Pemeliharaan
Bantuan Teknis
Operasi Tambahan
Perusahaan Swasta
Bab II -12 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
e. Operasi dengan investasi baru (konsesi dan built-operate-transfer (BOT).
Sedangkan privatisasi mempunyai dua varian yaitu joint venture dan pemilikan
oleh pihak swasta.
0 3 5 10 20 30 selamanyaWAKTU
Gambar. 2.1. Tingkat Keterlibatan Sektor Swasta dalam Pelayanan Publik
Sumbu Y menunjukkan tingkat keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan publik,
sedangkan sumbu X menunjukkan waktu keterlibatan. Semakin ke atas tingkat keterlibatan
sektor swasta semakin besar dan semakin mendalam, dan semakin lama semakin kuat,
dan pada akhirnya swasta memiliki pelayanan publik tersebut. Dengan kata lain,
pelayanan publik tidak lagi menjadi milik negara tetapi menjadi milik perusahaan swasta.
Operasi tambahan sebagai contoh merupakan bentuk keterlibatan perusahaan swasta
dalam tingkat yang paling rendah. Pengumpulan sampah di kota-kota tertentu merupakan
bentuk operasi tambahan yang sering dilakukan. Selain itu pula sektor swasta sering
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -13 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
memberikan bantuan teknis kepada pemerintah, terutama pemerintah tidak memiliki
keahlian tersebut. Fasilitas pelayanan publik seringkali dipelihara dan dioperasikan oleh
pihak swasta, karena keterbatasan personal pemerintah. Semakin lama waktu yang
diberikan kepada pihak swasta, maka proporsi kepemilikan pemerintah pun semakin kecil.
Pada jangka dua puluh sampai dengan tiga puluh tahun, skema BOT (Built, Operate and
Tranfer) lebih sering digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Skema ini digunakan
dengan beberapa alasan, yaitu keterbatasan dana pemerintah dan kemampuan
pemerintah yang rendah dalam menyelenggarakan sendiri pelayanan publik yang menjadi
tanggungjawabnya.
2.1.2. Rumah Sakit
Merujuk pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan,
kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu
meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan untuk menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan
kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap,
rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan tindakan medik. Istilah rumah sakit juga berarti
suatu institusi, bangunan atau sarana yang mempunyai tempat tidur bagi dewasa atau
anak, yang digunakan oleh pasien selama 24 jam atau lebih untuk mengobati suatu
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -14 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
kondisi atau penyakit. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap
dan gawat darurat serta dapat dibedakan dalam klasifikasi rumah sakit.
Menurut Permenkes Nomor 340/Menkes/Per/III/2010, Rumah Sakit harus
mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat
darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik
spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan
administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah,
laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.
Rumah sakit dapat dikategorikan menurut jenis maupun pengelolaannya.
Menurut jenisnya, berdasarkan Permenkes Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 rumah
sakit dapat dikategorikan sebagai berikut:
a) Rumah sakit umum, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan
semua bidang dan jenis penyakit.
b) Rumah sakit khusus, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan
pada suatu bidang tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, kelompok usia, sistem organ,
ataupun kekhususan lainnya. Contohnya adalah rumah sakit khusus jantung dan
rumah sakit paru-paru.
Menurut pengelolaannya, rumah sakit dapat dikategorikan sebagai berikut:
a) Rumah sakit vertikal (milik Departemen Kesehatan)
b) Rumah sakit milik Pemerintah daerah Provinsi
c) Rumah sakit milik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
d) Rumah sakit milik TNI dan POLRI
e) Rumah sakit milik Departemen lain dan BUMN
f) Rumah sakit milik swasta atau yayasan.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -15 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Menurut level atau kualifikasi rumah sakit di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,
diatur dalam PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang
menggolongkan rumah sakit berdasarkan tipe yang dibagi menjadi: Rumah Sakit Umum
Daerah kelas A; Rumah Sakit Umum Daerah kelas B; Rumah Sakit Umum Daerah kelas
C; dan Rumah Sakit Umum Daerah kelas D.
Tata Kelola Rumah Sakit
Beberapa persyaratan dalam tata kelola (governance) rumah sakit antara lain:
1) Rumah sakit memiliki pemilik atau yang mewakili (governing body) atau beberapa
individu yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi governing body yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap manajemen rumah sakit secara umum dan mutu
pelayanan rumah sakit.
2) Fungsi governing body yang dimaksud adalah menyusun dan mereview peraturan
internal rumah sakit (hospital by laws) yang berkaitan dengan akuntabilitas rumah
sakit, menyusun dan mereview kebijakan governing body, meningkatkan kinerja rumah
sakit; menetapkan kriteria dan proses seleksi direktur rumah sakit berbasis
kompetensi, melakukan seleksi dan rekruitmen direktur rumah sakit; menetapkan
evaluasi kinerja direktur rumah sakit; serta menyusun mekanisme komunikasi antara
governing body, direktur dan tenaga medik.
3) Rumah sakit memiliki catatan seluruh pertemuan governing body beserta notulensinya
yang telah disahkan dan telah mendokumentasikannya.
4) Rumah sakit merupakan bagian dari jejaring pelayanan kesehatan untuk mencapai
indikator kinerja kesehatan yang ditetapkan daerah. Oleh karenanya rumah sakit harus
mempunayi hubungan koordinatif, koperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan
dan sarana pelayanan kesehatan lain. Rumah sakit wajib berpartisipasi dalam
penanggulanagn bencana, wabah penyakit, pelaporan penyakit menular dan penyakit
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -16 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
lain yang ditetapkan oleh tingkat nasional dan daerah serta dalam melaksankana
program prioritas pemerintah.
5) Pendirian rumah sakit diawali dengan studi kelayakan, yang mencakup analisis pasar
dan pemasaran, analisis keuangan, rencana kebutuhan pelayanan (jumlah, jenis,
tenaga serta alat dan perbekalan kesehatan), analisis aspek legal, analisis kelayakan
lingkungan, analisis epidemiologi penyakit serta rekomendasi. Studi kelayakan
dilakukan pihak ketiga yang tidak terkait dengan yang mengajukan pendirian rumah
sakit.
6) Rumah sakit memiliki rencana stratejik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan
strategi organisasi.
7) Pembinaan dan pengawasan rumah sakit dapat dilakukan oleh governing body,
pemerintah daerah/pusat, Kementrian Kesehatan dan Dinas lain yang terkait.
Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik secara teknik menjadi tanggung
jawab Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan dan
Dinas Kesehatan.
Organisasi Rumah Sakit
1) Rumah sakit mempunyai struktur organisasi berdasarkan azas organisasi yang hemat
struktur dan kaya fungsi, yang menggambarkan kewenangan, tanggungjawab, dan
komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan antar unit pelayanan di rumah
sakit serta manajemennya. Struktur organisasi rumah sakit mencerminkan fungsi
administrasi dan keuangan, fungsi pelayanan umum dan medik, sarana dan
prasarana, fungsi pendidikan penelitian dan pengembangan, serta fungsi peningkatan
mutu. Selain itu, rumah sakit harus memiliki setidaknya komite medik dan komite etik.
2) Tanpa memandang kepemilikan dan klasifikasi rumah sakit, seluruh rumah sakit
minimal menyediakan bidang, bagian, fungsi, pelayanan dan fasilitas berikut ini:
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -17 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
a) Administrasi dan manajemen
b) Pendidikan, pelatihan, pengembangan
c) Pelayanan anestesi dan reaminasi
d) Pelayanan medik
e) Pelayanan asuhan keperawatan
f) Pelayanan laboratorim medik dan patologik
g) Pelayanan gizi
h) Pelayanan gawat darurat 24 jam
i) Pelayanan rawat jalan
j) Pelayanan rawat inap
k) Pelayana farmasi
l) Pelayanan radiologi
m) Pelayanan rehabilitasi medis
n) Peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
o) Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan
p) Rumah tangga dan laundry
q) Pengendalian infeksi nosokomial dan sanitasi lingkungan
r) Pelayanan sterilisasi
s) Rekam medik
t) Pengelolaan limbah basah dan kering
u) Pelayanan pemulasaraan jenazah
v) Pelayanan pemeriksaan forensik
3) Rumah sakit mempunyai kebijakan tertulis, sistem, prosedur dan hospital by laws yang
di-review setiap 3 (tiga) tahun atau kurang (sesuai kebutuhan) dan dilaksanakan oleh
rumah sakit. Hospital by laws mengatur hubungan antara governing body, manajemen
dan tenaga fungsional serta antara tenaga fungsional dengan pasien.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -18 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
4) Rumah sakit memiliki standar-standar eksternal yang disusun oleh Kementerian
Kesehatan, organisasi profesi ataupun lembaga internasional.
2.2. Praktek Empiris
2.2.1. Review RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009-2013
Perencanaan merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan kerangka logis dan
sistematis untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumberdaya publik yang tersedia di
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan
yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat
dilakukan (Mudrajat: 2004). Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai
sumberdaya pembangunan sebaik mungkin sehingga benar-benar dapat dicapai, dan
mengambil informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah dengan prasyarat
ada kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.
Dokumen RPJMD yang memuat secara konkrit, kronologis dan integratif dari visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program merupakan alir yang harus ditaati dan
diterjemahkan lebih lanjut dalam dokumen kebijakan operasional tahunan yang
disesuaikan dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis dalam setiap tahunnya,
yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD Kota Tangerang Tahun
2009-2013 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun
2009 telah menjadi landasan operasional kebijakan di lingkungan pemerintah Kota
Tangerang.
Berdasarkan arahan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kota Tangerang memiliki visi pembangunan Kota Tangerang 2005-2025,
maka ditetapkan tahapan dan prioritas untuk membantu pencapaian sasaran pokok
pembangunan Kota Tangerang. Tahapan dan prioritas tersebut terbagi ke dalam 5 periode
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -19 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
RPJMD Kota Tangerang, dan pada tahapan RPJMD kedua tahun 2009-2013,
pembangunan Kota Tangerang ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:
1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2) Penangulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
3) Peningkatan Kualitas Perekonomian
4) Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota
5) Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6) Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Tangerang 2009-2013 yang diangkat
dari permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut:
1) Penurunan daya dukung lingkungan
2) Dominasi kegiatan industri padat modal yang tidak resource based dan
menimbulkan pencemaran
3) Sistem transportasi yang belum memadai untuk menunjang aksesibilitas internal
dan antar kota
4) Kualitas permukiman dan infrastruktur kota yang belum memadai
5) Kualitas SDM Kota Tangerang yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan
kota-kota di Jabodetabek lainnya
6) Kurangnya koordinasi antar lembaga/institusi
7) Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan
Beranjak dari hal tersebut, maka dirumuskanlah vis dan misi pembangunan Kota
Tangerang Tahun 2009-2013. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut
kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produtif. Visi adalah suatu gambaran
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -20 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pembangunan Daerah Kota Tangerang periode tahun
2009-2013:
“MEMBANGUN PERADABAN BARU DI TENGAH KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA, PERMUKIMAN SERTA PENDIDIKAN YANG
AKHLAKUL KARIMAH”
Secara umum, Misi Kota Tangerang dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus
dilaksanakan agar Visi Kota Tangerang dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan
pada rumusan Visi Kota Tangerang 2009 – 2013 tersebut, maka Misi yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Misi 1: Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, harus dilaksanakan oleh
aparatur yang profesional, memiliki spirit (agamis), etos kerja dan komitmen yang tinggi
disertai dukungan sistem teknologi informasi yang handal sehingga menjamin kinerja
pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik serta menciptakan kepastian hukum,
transparansi dan akuntabilitas publik.
Misi 2: Mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, maka pertumbuhan ekonomi harus
ditingkatkan dengan memajukan kegiatan ekonomi yang merupakan sektor unggulan,
seperti; industri, perdagangan dan jasa serta memberdayakan UMKM sehingga mampu
bersaing dan mengentaskan pengangguran.
Misi 3: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -21 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial senantiasa akan ditingkatkan
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang prima.
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Untuk menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa, maka ketersediaan sarana dan
prasarana wilayah yang memadai, efesien dan efektif mutlak diperlukan sekaligus
menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.
Misi 5: Mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development).
Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan merupakan salah satu pilar dari
pembangunan berkelanjutan. Dalam pengembangan ke depannya faktor lingkungan hidup
perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan aspek sosial dan ekonomi yang telah
diakomodir dalam misi-misi sebelumnya.
Misi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan. Tujuan adalah
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.
Tabel 2.2. Matriks Keterkaitan Misi dan Tujuan Pembangunan
Kota Tangerang Tahun 2009 - 2013
MISI TUJUAN PEMBANGUNAN1. Mewujudkan dan menguatkan tata
pemerintahan yang baik (good governance)
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi 3. Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -22 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
berbasis sumberdaya lokal3. Meningkatkan kualitas pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan sosial4. Mewujudkan sumber daya manusia kota
tangerang yang unggul, berkualitas dan sejahtera.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantiítas infrastruktur dan pelayanan publik
5. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan
5. Mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
6. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan
Jika ditelaah, tujuan pembangunan pada Misi ketiga yaitu “Mewujudkan sumber
daya manusia Kota Tangerang yang unggul, berkualitas dan sejahtera”, konsisten dengan
arahan pembangunan Kota Tangerang di bidang kesehatan, yaitu:
Meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur serta kompetensi tenaga
kesehatan yang layak serta memiliki standar pelayanan medis memadai.
Pembangunan 1.000 posyandu sebagai agen pembangunan yang menggerakkan
potensi masyarakat.
Pemberantasan penyakit menular terutama pada daerah-daerah endemis flu
burung dan DBD.
Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan.
Tujuan “Mewujudkan sumber daya manusia Kota Tangerang yang unggul,
berkualitas dan sejahtera”, kemudian dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil
yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran
sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya
(targetnya) masing-masing.
Terdapat 8 (delapan) sasaran dalam mencapai tujuan “Mewujudkan sumber daya
manusia Kota Tangerang yang unggul, berkualitas dan sejahtera”, yaitu :
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -23 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
1. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
Umur Harapan Hidup (UHH)
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)
Prevalensi Gizi Kurang (persentase balita gizi buruk)
Rasio posyandu per satuan balita
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Rasio rumah sakit per satuan penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
2. Meningkatnya pelayanan dan kualitas KB, dengan indikator:
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Rasio akseptor KB
3. Terlindunginya generasi muda dari ancaman narkotika, dengan indikator:
Jumlah pengguna narkoba
4. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang terjangkau di seluruh jenjang
pendidikan, dengan indikator:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (untuk setiap jenjang
pendidikan)
Rasio guru/murid (untuk setiap jenjang)
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (untuk setiap jenjang)
Angka melek huruf atau angka buta aksara penduduk usia > 15 th
Angka rata-rata lama sekolah
Angka Partisipasi Murni (APM) (untuk setiap jenjang pendidikan)
Angka Partisipasi Kasar (APK) (untuk setiap jenjang pendidikan)
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -24 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Rasio lulusan S1/S2/S3
Angka Melanjutkan Sekolah
Angka putus sekolah
Jumlah perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah kegiatan olahraga, grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga,
gedung olahraga
5. Penurunan kemiskinan, dengan indikator:
Rasio penduduk miskin terhadap penduduk keseluruhan
6. Terwujudnya perlindungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan bagi seluruh
masyarakat Kota Tangerang, dengan indikator:
Indeks Gini
Rasio Penduduk yang Bekerja
7. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak, dengan
indikator:
Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Rasio KDRT
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
8. Meningkatnya kemandirian pemuda dan partisipasinya dalam pembangunan, dengan
indikator:
Jumlah organisasi pemuda
Jumlah kegiatan kepemudaan
Upaya untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan
masyarakat”, dilakukan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -25 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Strategi: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang adil,
terjangkau, dan bersahabat
Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan
bersahabat
Indikasi Program: Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan
pelayanan kesehatan yang memadai, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, Peningkatan
kualitas dan kompetensi tenaga medis, Revitalisasi kartu
multiguna, Optimalisasi program askeskin
Strategi Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan keluarga
dan lingkungan
Kebijakan : 1. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan
pola dan perilaku hidup sehat
Indikasi Program: Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan
kepada masyarakat mengenai perilaku hidup sehat
Strategi Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan serta obat-obatan
Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana
kesehatan yang memadai, nyaman, dan aman
Indikasi Program: Pembangunan dan peningkatan pelayanan
sarana dan prasarana kesehatan yang menjangkau seluruh
bagian kota dengan mekanisme pengawasan yang berkala
Strategi Peningkatan pengawasan obat-obatan
Kebijakan : 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap obat
Indikasi Program: Peningkatan upaya kontrol terhadap mutu
penggunaan obat, peningkatan kerjasama antar lembaga
penelitian dan industri terkait serta peningkatan penyidikan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -26 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
dan penegakan hukum di bidang perobatan
Merunut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam dokumen RPJMD
Kota Tangerang Tahun 2009-2013, maka penyediaan prasarana dan sarana kesehatan
menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Tangerang.
2.2.2 Existing Condition
2.2.2.1. Kesehatan
a) Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam
kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan ini meliputi rumah sakit, rumah sakit
bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, dan praktek bidan.
Pada tahun 2011 di Kota Tangerang terdapat 22 Rumah Sakit, 51 rumah bersalin, 185
poliklinik, 28 puskesmas, 11 puskesmas pembantu, 235 praktek dokter dan 287 praktek
bidan. Keseluruhan rumah sakit yang ada di Kota Tangerang berada di 22 Kelurahan dan
10 kecamatan. Sehingga terdapat 3 kecamatan yang pada wilayahnya tidak terdapat
rumah sakit diantaranya adalah Kecamatan Cipondoh, Batuceper, dan Benda.
Selain fasilitas di atas, Di Kota Tangerang terdapat sejumlah posyandu, apotek dan
toko obat, yang secara langsung menyediakan pelayanan dan obat-obatan yang
dibutuhkan masyarakat. Untuk posyandu dan apotek, jumlahnya adalah masing-masing
secara berurutan 1.031 dan 164. Posyandu terbanyak ada di daerah Karawaci dengan 130
posyandu, Ciledug 102 posyandu, dan Larangan 98 posyandu. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -27 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Tabel 2.3.Banyaknya posyandu, Apotek dan Keberadaan Toko Obat
Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2011
Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Apotek Keberadaan Toko Obat
Cileduk 102 10 AdaLarangan 98 8 AdaKarang Tengah 66 12 AdaCipondoh 96 26 AdaPinang 88 12 AdaTangerang 75 25 AdaKarawaci 130 25 AdaJatiuwung 56 5 AdaCibodas 94 15 AdaPeriuk 63 5 AdaBatuceper 53 4 AdaNeglasari 61 5 AdaBenda 49 4 AdaKota Tangerang 1.031 164 Ada
Sumber: BPS, Kota Tangerang Tahun 2011
Pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit oleh masyarakat selama ini
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat terlihat dari tahun 2006
sampai dengan tahun 2010, yaitu dari 41,74 % menjadi 71,09%.
b) Tenaga Kesehatan
Tahun 2011, terdapat 410 orang dokter yang terdiri dari 236 dokter laki-laki dan
175 dokter perempuan di Kota Tangerang. Yang dimaksud dokter dalam hal ini adalah
dokter umum dan spesialis. Khusus dokter gigi, jumlahnya adalah 74 orang. Tenaga
kesehatan seperti bidan dan mantri kesehatan jumlahnya adalah 456 dan 296 orang,
dukun bayi jumlahnya adalah 79 orang, sedangkan tenaga perawat yaitu sebanyak 2.053
(44,84% dari jumlah tenaga kesehatan). Dari jumlah perawat yang ada, per 100.000
penduduk terdapat 115 orang, untuk Dr spesialis 36 orang per 100.000 penduduk,
sedangkan bidan 27 orang per 100.000 penduduk.
Jika dilihat jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas yang terdapat di
Kota Tangerang, pada tahun 2010 sebanyak 602 orang, yaitu sebanyak 161 orang
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -28 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
(26,74%) adalah perawat, kemudian tenaga medis 142 orang (13,12 %), disusul bidan
sebanyak 136 orang atau sebesar 22,59 persen terhadap jenis tenaga kesehatan yang
ada di puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 2.4Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Puskesmas di Kota Tangerang Tahun 2010
No Jenis Tenaga Jumlah %1 Tenaga Medis 142 13.122 Perawat 161 26.743 Bidan 136 22.594 Kefarmasian 30 4.985 Gizi 33 5.486 Kesehatan Masyarakat 44 7.317 Sanitarian 26 4.328 Teknisi Medis 30 4.98
Jumlah 602 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Jumlah tenaga perawat dan bidan di puskesmas yang terdapat di Kota Tangerang
bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, pada tahun 2010 adalah 9 banding 100.
Artinya 9 orang perawat melayani 100.000 penduduk, sedangkan bidan 8 orang per
100.000 penduduk.
Jika dilihat dari rasio tenaga medis puskesmas tehadap penduduk pada tahun
2010. Terbanyak terdapat di Puskesmas Pondok Bahar yaitu sebanyak 21 orang per
100.000 penduduk, disusul puskesmas pasar baru yaitu 16 orang, kemudian sebanyak 12
orang di puskesmas Cibodasari. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang berdasarkan tenaga fungsional kesehatan, ada periode Maret 2012
berjumlah 458 orang, yang didominasi oleh perawat sebanyak 159 orang, bidan 127
orang, kemudian dokter umum sebanyak 67 orang. Data selengkapnya terkait tenaga
fungsional kesehatan di Kota Tangerang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -29 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Gambar 2.2Data Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Berdasarkan Tenaga Fungsional Kesehatan Periode Maret 2012 Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
c) Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah
dicapai masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat diharapkan kesempatan
untuk hidupnya cenderung semakin besar/lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk
akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik
dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka
harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya. Meningkatnya
angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan.
Yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk,
membaiknya kesehatan lingkungan dan lain sebagainya.
Tabel 2.5Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2006-2010
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -30 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
Secara umum, usia harapan hidup di Kota Tangerang menunjukkan kenaikan dari
tahun ke tahun, dari 68,2 pada tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi 68,3 pada tahun
2008 dan pada tahun 2009 harapan hidup mencapai 68,33 tahun sedangkan pada tahun
2010 angkanya menjadi 68,37 tahun. Artinya peluang hidup bayi yang lahir di Kota
Tangerang pada tahun 2010 bertambah rata-rata 0,17 tahun dibanding tahun 2006, atau
dapat dikatakan rata-rata bayi yang lahir di Kota Tangerang pada tahun 2010 diharapkan
dapat hidup sampai usia sekitar 68,37 tahun. Bila dibandingkan dengan angka harapan
hidup Provinsi Banten yang sebesar 64,90 pada tahun 2010 tampaknya pembangunan
bidang kesehatan di Kota Tangerang jauh lebih maju dibandingkan pembangunan bidang
kesehatan di wilayah Banten secara umum, tetapi pergerakannya cenderung lambat.
Peluang hidup bayi yang lahir di Wilayah Banten bertambah 0,6 tahun dalam periode
yang sama. Pada umumnya saat angka usia harapan hidup masih rendah, maka
peningkatan usia harapan hidup lazimnya memang mencerminkan peningkatan
kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan anak. Namun,
dengan makin meningkatnya usia harapan hidup, kesejahteraan masyarakatlah yang
menjadi ukuran sehingga sangatlah wajar jika pergerakan angka harapan hidup sangat
lambat jika angka harapan hidup sudah cukup tinggi. Namun demikian Pemerintah
Daerah perlu memacu dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -31 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
program di bidang kesehatan secara tepat. Tersedianya sarana kesehatan yang cukup
dan sarana transportasi yang lancar sehingga memudahkan masyarakat untuk
mengakses fasilitas kesehatan yang ada sangat membantu masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang tinggi, tetapi yang tak kalah penting adalah mengingatkan
masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui peningkatan sosialisasi memadai.
Sekedar contoh dari data Susenas 2010 menujukkan bahwa di Kota Tangerang terdapat
10,3 persen bayi yang tidak diberi ASI dan 2,3 persen bayi yang disusui kurang dari 1
bulan. Walaupun angkanya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
sebesar 12,1 persen bayi tidak disusui, tetapi penurunannya perlu terus diupayakan terus
menerus. Sebab memang tidak mudah menyadarkan masyarakat terutama untuk
masyarakat perkotaan seperti Kota Tangerang yang kemungkinannya banyak penduduk
wanitanya yang meninggalkan rumah untuk bekerja. Sebagai perbandingan bayi yang
tidak disusui di Tangerang Selatan dan Kota Serang selama tahun 2010 ada sekitar 12,3
persen dan 10,4 persen. Sedangkan untuk persalinan yang ditolong oleh dukun bayi
sudah mengalami penurunan di tahun 2010 ini sebesar 2,3 persen sedangkan tahun 2009
sebesar 4,2 persen. Masih adanya persalinan yang di tolong oleh dukun bayi mempunyai
arti semakin besar risiko yang dapat menyebabkan kematian baik si Ibu maupun bayinya.
Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan kematian seperti kurangnya
sterilisasi alat-alat yang digunakan dalam persalinan, pengetahuan tentang persalinan
yang sehat, tidak tersedianya obat-obatan apabila terjadi persalinan yang tidak normal,
dan sebagainya.
Hal yang positif tersebut perlu terus ditingkatkan, pemanfaatan Posyandu perlu
terus dioptimalkan, karena merupakan sarana yang paling murah dan mudah untuk
pembelajaran dan sosialisasi masalah kesehatan, gizi dan lain sebagainya kepada
masyarakat. Jika upaya-upaya terus dilakukan niscaya angka harapan hidup di Kota
Tangerang bisa semakin meningkat. Selanjutnya dari angka harapan hidup dapat
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -32 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
diturunkan indeks harapan hidup yang telah dicapai dibanding kondisi 'ideal' sesuai
standar UNDP yaitu 85 tahun (100 persen). Indeks harapan hidup masyarakat di Kota
Tangerang “baru” mencapai 72,29 persen, yang berarti pencapaian usia harapan hidup
sejak lahir terhadap perkiraan usia harapan hidup maksimal naik 0,29 persen dibanding
tahun 2006.
Tabel 2.6Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2006-2010
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
2.2.2.2 Perumahan dan Lingkungan Hidup
Pada tahun 2011, keseluruhan keluarga di Kecamatan Ciledug, Larangan,
Karang Tengah, Cipondoh, Pinang dan Periuk telah menjadi pengguna listrik meteran
maupun Non meteran. Jumlah keluarga yang menggunakan listrik non meteran di Kota
Tangerang adalah 73.731 keluarga (16,6 %). Fasilitas komunikasi penduduk dapat dilihat
dari salah satunya penggunaan telepon kabel. Pelanggan telepon kabel terbanyak pada
tahun 2011 berada di Kecamatan Cibodas dengan 25.230 pelanggan, Kecamatan
Cipondoh dengan 15.612 pelanggan dan Karawaci dengan 15.415 pelanggan.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -33 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Dari sisi lingkungan, upaya penyediaan fasilitas pembuangan sampah memiliki
peranan penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Tempat sampah, Tempat
Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Akhir (TPA) merupakan
prasarana yang harus disediakan oleh Pemerintah. Tempat buang sampah penduduk
adalah tempat/cara yang biasa dilakukan oleh sebagian besar penduduk untuk
membuang sampah. Pada tahun 2011, terdapat 103 kelurahan yang sebagian besar
penduduknya membuang sampah ke tempat sampah. Tempat-tempat sampah ini
tersebar di semua kecamatan. Di kecamatan Batuceper masih ada satu kelurahan yang
membuang sampah dalam lubang/dibakar. Tempat Penampungan Sementara (TPS)
adalah tempat penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di kelurahan
sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA). Pada tahun 2011, terdapat 94
kelurahan yang memiliki TPS di Kota Tangerang. TPS ini tersebar di seluruh kecamatan.
Kecamatan yang memiliki TPS terbanyak ada di Kecamatan Karawaci dan Cipondoh.
Ada tiga jenis daerah yang rawan (seperti rawan bahaya banjir, bahaya radiasi
dari jaringan listrik tegangan tinggi, rawan masalah sosial, kesehatan, dan lain-lain) atau
tidak memenuhi syarat layak untuk dijadikan tempat tinggal penduduk. Daerah-daerah ini
adalah daerah di bantaran sungai, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi dan
daerah kumuh. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dihitung
dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Jarak dihitung dari tepi
sungai kurang lebih 15 meter. Tahun 2011, di Kota Tangerang terdapat 2.466 keluarga
yang hidup dalam 2.171 rumah di bantaran sungai.
Jaringan listrik dinyatakan bertegangan tinggi apabila kawat yang melintas dialiri
tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik
tegangan tinggi adalah keluarga yang tinggal di rumah yang berada di bawah jaringan
dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi No. 1.P/47/MTE/1992. Berdasarkan hasil Podes 2011, jumlah
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -34 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi di Kota Tangerang pada
tahun 2011 adalah 1.407 keluarga yang mendiami 1.290 bangunan. Pemukiman kumuh
adalah lingkungan hunian/usaha yang ditandai dengan banyak rumah tidak layak huni,
banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, banyak
penduduk buang air besar tidak di jamban, dan lokasi di areal marginal (tepi sungai,
pinggir rel kereta api, dan lain-lain). Data Podes 2011 mencatat, ada 3.680 rumah yang
dihuni oleh 3.357 keluarga di pemukiman kumuh di Kota Tangerang tahun 2011.
2.2.2.3. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pembangunan ekonomi
khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena
tenaga kerja adalah modal bagi geraknya pembangunan. Masalah penyediaan lapangan
kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kota Tangerang, kesenjangan antara jumlah
pencari kerja dan lowongan yang tersedia semakin jauh dari tahun ke tahun.
Menurut data Disnaker Kota Tangerang jumlah lowongan kerja yang terdaftar
sampai bulan Desember 2010 tercatat sebanyak 14.407 lowongan. Sementara pencari
kerja yang mendaftar sebanyak 32.679 orang. Seperti tahun sebelumnya pencari kerja ini
masih didominasi tamatan SLTA sebanyak 23.376 orang. Indikator lain untuk
menggambarkan ketenagakerjaan adalah TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun
2010 tercatat sebesar 64,35 menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 68,50.
2.2.2.4. Pendidikan
a) Sarana pendidikan, jumlah murid dan guru
Pemerataan kesempatan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana
dan prasarana pendidikan seperti tersedianya gedung sekolah, perpustakaan, dan buku-
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -35 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
buku penunjang pelajaran serta tenaga pendidik (guru). Fasilitas pendidikan di Kota
Tangerang tersedia dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi.
Di Kota Tangerang terdapat fasilitas pendidikan agama Islam dibawah binaan
Departemen Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, Madrasah
Tsanawiyah setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang setara dengan SMU.
Pada tahun 2010 tersedia 101 Madrasah Ibtidaiyah, 53 Madrasah Tsanawiyah dan
20 Madrasah Aliyah. Penyebaran lokasi madrasah tersebut paling banyak di Kecamatan
Cipondoh. Pendidikan pra sekolah seperti pendidikan Taman kanak-kanak (TK) pada
tahun 2010 tersedia sebanyak 314 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 19.670 siswa,
berkurang dari tahun 2009 yang 20.027 siswa.
Fasilitas gedung sekolah dasar (SD) yang tersedia di Kota Tangerang pada tahun
2010 adalah sebanyak 504. Terdiri dari 378 SD Negeri dan 126 SD Swasta. Jumlah murid
sebanyak 179.024 orang dan jumlah guru sebanyak 7.348 orang. sehingga dapat dihitung
rasio murid-guru SD sebesar 24,36 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing
sekitar 24 murid. Pada akhir tahun pendidikan, tingkat kelulusan siswa SD pada tahun
2010 adalah sekitar 99,82 %.
Rasio tersedianya sekolah SD terhadap 1.000 orang penduduk usia 7-12 tahun di
Kota Tangerang adalah 2,79 yang artinya pada setiap 1.000 orang penduduk usia 7-12
tahun tersedia 2 sekolah SD. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD di Kota Tangerang
tahun 2010 adalah sebesar 99,23.
Pada tingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), pada tahun 2010 di Kota
Tangerang tersedia 176 sekolah, terdiri dari 24 SMP Negeri dan 152 SMP Swasta. Jumlah
murid sebanyak 69.592 orang dan guru sebanyak 3.379 orang, sehingga terhitung rasio
guru-murid SMP adalah 20,06 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing
sebanyak 20 murid. Tingkat kelulusan siswa SMP tahun 2010 mencapai 98,90%. Rasio
tersedianya sekolah SMP terhadap 1.000 orang penduduk usia 13-15 tahun di Kota
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -36 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Tangerang adalah 2,07 yang artinya pada setiap 1.000 orang penduduk usia 13-15 tahun
tersedia 2 sekolah SMP. Angka Partisipasi Sekolah SMP di Kota Tangerang tahun 2010
adalah sebesar 82,28. Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMU di Kota Tangerang pada
tahun 2010 tersedia 87 sekolah, terdiri dari 15 SMU negeri dan 72 SMU Swasta. Jumlah
murid sebanyak 41.173 orang dan jumlah guru sebanyak 2.085 orang. Rasio guru-murid
untuk tingkat SMU adalah 19,75.
Untuk pendidikan SMU Kejuruan (SMK) terdapat 98 sekolah, terdiri dari 7 sekolah
negeri dan 91 sekolah swasta, yang menampung murid sebanyak 41.204 orang dan guru
2.317 orang. Rasio guru-murid untuk SMK sebesar 17,78. Persentase kelulusan untuk
siswa SMK adalah 98,94%. Dari persentase kelulusan murid di SD, SMP, dan SMU pada
tahun 2010, dapat dilihat adanya penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sedangkan penurunan berkisar antara 0,05 sampai 0,79 persen. Sedangkan persentase
kelulusan SMK, pada tahun 2010 meningkat 1,45 persen dibandingkan persentase tahun
sebelumnya. Pada tingkat SMU dan SMK, rasio tersedianya sekolah SMU dan SMK
terhadap 1000 orang penduduk usia 16-18 tahun di Kota Tangerang masing-masing
adalah 0,94 dan 1,06 artinya pada setiap 1.000 orang penduduk usia 16-18 tahun tersedia
1 sekolah SMU dan 1 SMK.
Angka Partisipasi Sekolah SMU dan SMK di Kota Tangerang tahun 2010 adalah
sebesar 44,59 dan 44,62. Untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi terdapat beberapa
perguruan tinggi di Kota Tangerang seperti Universitas Syech Yusuf (UNIS), STIE Buddhi,
AMIK/STMIK Raharja, STISIP Yuppentek dan Universitas Muhammadiyah. Kegiatan
olahraga merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat di Kota
Tangerang.
b) Angka Melek Huruf
Penduduk Kota Tangerang didominasi lulusan SMA sederajat, sebanyak 33,76
persen penduduk menamatkan jenjang tersebut, namun apabila kita lihat secara
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -37 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
keseluruhan rata - rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang adalah 9,98 tahun, naik
dari tahun sebelumnya yang lamanya sekolah 9,95 tahun. Kalau kita telusuri beberapa
tahun sebelumnya dari tahun 2006 sampai dengan 2007 tingkat pendidikan penduduk
menunjukkan angka yang relatif tetap, dengan rata-rata lama sekolah 9,8 tahun. Dapat
diartikan bahwa secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun keatas di Kota Tangerang
menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat klas I SLTA, memang masih sama dengan
tahun sebelumnya tetapi lamanya duduk di bangku kelas satu SLTA relatif lebih lama atau
hampir sampai jenjang kelas 2 SLTA. Hal ini akibat dari masyarakat di Kota Tangerang
yang semakin menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu investasi yang berharga
untuk masa depan anak mereka didukung pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang baik dan memadahi, kemudahan transportasi untuk mencapainya, serta
faktor lain seperti ekonomi keluarga dan dukungan Pemerintah Daerah yang
menyediakan sekolah yang murah bahkan gratis sampai pada jenjang tertentu
merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat pendidikan.
Tabel 2.7Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Tahun 2010
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
Tabel 2.8Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten /Kota di Provinsi Banten
Tahun 2006-2010
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -38 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
Dukungan faktor-faktor tersebut diharapkan memperbesar kesempatan untuk
duduk dibangku sekolah, yang pada akhirnya rata-rata lama sekolah meningkat, sehingga
berkontribusi terhadap tingginya derajat pendidikan masyarakat. Dibandingkan dengan
wilayah lain di Propinsi Banten, rata-rata lama sekolah Kota Tangerang sebesar 9,98
merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Tangerang Selatan yang sebesar 10,15 atau
setara dengan kelas II SLTA diawal tahun. Dengan kondisi tersebut Kota Tangerang juga
masih jauh diatas Provinsi Banten yang rata - rata lama sekolahnya baru dicapai 8,32
setara dengan kelas III SLTP pada semester I.
Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kota Tangerang relatif
sedikit, angkanya cenderung stagnan jika dibanding tahun 2009 dimana angka melek huruf
sebesar 98.35%, pada tahun 2010 ini angkanya naik 0,04 persen menjadi 98,39%. Jika
penduduk berumur 15 tahun keatas ada 1.324.840 orang berarti yang terbebas dari buta
huruf selama tahun 2010 ini sebanyak 529 orang dan yang masih belum bisa membaca
dan menulis ada sebanyak 21.330 orang. Secara umum, kemampuan baca tulis penduduk
Kota Tangerang di atas rata-rata penduduk Provinsi Banten yang sebesar 96,20 persen
tetapi masih lebih rendah dari angka melek huruf Kota Cilegon yang sebesar 98,72 persen.
Kalau diteliti lebih lanjut penyandang buta aksara tersebut adalah didominasi penduduk
lanjut usia, yang artinya manggambarkan bahwa masyarakat Kota Tangerang sudah mulai
sadar untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai bisa membaca dan menulis.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -39 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Angka melek huruf penduduk Kota Tangerang tahun 2010 bila dijadikan indeks melek
huruf nilainya sama yaitu 98,39 yang berarti pencapaiannya belum mencapai nilai
maksimum 100 atau masih tersisa 1,61 persen yang buta huruf. Sedangkan untuk indeks
rata – rata lama sekolah baru dicapai 66,51 jadi masih jauh dari angka maximum.
Tabel 2.9Angka Melek Huruf Kabupaten /Kota di Provinsi Banten
Tahun 2006-2010
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
Adapun indeks pendidikan di Kota Tangerang tahun 2006-2010 dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.10Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2009-2010
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -40 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
2.2.2.5. Daya Beli
Pada tahun 2009 tingkat daya beli penduduk Kota Tangerang sebesar Rp
640.270,- sedangkan pada tahun 2010 tingkat daya beli sedikit mengalami kenaikan yaitu
sebesar Rp 643.180,-. Jika dibandingkan dengan daya beli penduduk Provinsi Banten
secara keseluruhan, Kota Tangerang masih lebih rendah dibanding daya beli masyarakat
Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan, tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata daya
beli penduduk Provinsi Banten yaitu sebesar Rp 629.700,-. Daya beli sangat dipengaruhi
oleh sektor ekonomi yang berkembang di suatu wilayah, tingginya daya beli di Kota
Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon dibanding wilayah Banten lainnya
karena disebabkan adanya sektor industri, perdagangan dan jasa yang merupakan sektor
yang paling dominan menyerap tenaga kerja di wilayah ini, dan sektor ini memberikan
andil nilai tambah terbesar dalam pembentukan PDRB, berbeda dengan sektor pertanian
pada umumnya banyak menyerap tenaga kerja tetapi nilai tambahnya tidak berbanding
lurus dengan banyaknya tenaga kerja.
Tabel 2.11Pencapaian Daya Beli di Kota Tangerang Tahun 2009-2010
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -41 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
2.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia
Status pembangunan manusia Kota Tangerang pada tahun 2010 berada dalam
kategori menengah Atas dengan angka IPM sebesar 75.17 mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 74.89, dan berada pada peringkat ke-3 dari 8
Kabupaten/Kota di provinsi Banten.
Tabel 2.12Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Tangerang Tahun 2010
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
Membandingkan peringkat IPM antar Kab/Kota selama periode 2006 sampai
2010 memperlihatkan bahwa Kota Tangerang mengalami perlambatan dalam
pembangunan SDM-nya. Kondisi ini terlihat dari tabel dibawah ini yang menunjukkan
pada tahun 2006 posisi Kota Tangerang ada pada peringkat ke-1 namun tiga tahun
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -42 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
kemudian (tahun 2009) bergeser pada peringkat ke-2, dan terakhir mulai tahun 2010
dengan dibentuknya Kota Tangerang Selatan posisi IPM Kota Tangerang bergeser ke
urutan 3. Selain rangking kecepatan pencapain pembangunan manusia dapat juga dilihat
dari reduksi sortfall, pada tabel tersebut reduksi shortfall Kota Tangerang 2009-2010 lebih
rendah dari Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Ini artinya bahwa kecepatan
Pembangunan Manusia di Kota Tangerang lebih lambat dari 2 wilayah tersebut. Wilayah
– wilayah dengan IPM tinggi biasanya perkembangan pembangunan SDM nya mulai
melambat kecuali daerah dengan sumber daya yang melimpah. Ini sebuah peringatan
bahwa Kota Tangerang harus lebih serius lagi dalam membangun sumber daya manusia-
nya, baik di bidang pendidikan, kesehatan lingkungan, kultur sehat, gizi, pemberian ASI
eksklusive, pencegahan penularan HIV AIDS, peningkatan pendapatan dan lain-lain.
Tabel 2.13Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2006-2010
Sumber: BPS, IPM Kota Tangerang Tahun 2010
2.2.3. Analisis Existing Condition
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -43 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Kajian dalam tahap awal dibutuhkan berbagai parameter penunjang yang
digunakan sebagai indikator landasan untuk berpijak demi kesiapan berdirinya sebuah
lembaga Rumah Sakit:
2.2.3.1. Analisis Pasar
Kajian mengenai segmen pasar bagi calon pengguna jasa pelayanan rumah sakit
merupakan pengetahuan yang paling mendasar bagi berdirinya sebuah lembaga rumah
sakit, karena masyarakat pengguna layanan inilah yang nantinya sebagai ujung tombak
keberlangsungan fungsi dan peran rumah sakit tersebut. Rumah sakit dengan sarana dan
prasarana yang serba modern serta bangunan fisik yang megah tidak akan memiliki arti,
jika tidak satupun masyarakat yang mau memamanfaatkan keberadaannya. Kondisi yang
demikian dapat terjadi jika pendirian sebuah rumah sakit kurang memperhatikan aspek
analisis pasar (masyarakat calon pengguna layanan).
Segmen pasar untuk rumah sakit umum memiliki cakupan yang luas karena jenis
jasa pelayanannya memiliki spektrum mulai dari bayi sampai lansia dari berbagai jenis
penyakit yang dideritanya. Adapun gambaran kondisi pasar rumah sakit umum daerah
Kota Tangerang dijabarkan sebagai berikut:
1) Jumlah Penduduk
Kondisi pasar rumah sakit umum daerah Kota Tangerang ini dapat digambarkan
dari kondisi populasi penduduk. Jumlah Penduduk Kota Tangerang tahun 2010 berjumlah
1.798.601 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,96 artinya setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 104,96 penduduk laki-laki. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan
tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 sebanyak 1.531.666, dengan rasio jenis
kelamin sebesar 97,38 dan sebanyak 1.652.590 pada tahun 2009 (rasio jenis kelamin
sebesar 98,52). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.14.Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2008-2010
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -44 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
KecamatanPenduduk Jumlah Rasio jenis
KelaminLaki-laki Perempuan (1) (2) (3) (4) (5)
1. Ciledug 75.313 71.710 147.023 105,022. Larangan 53.580 80.321 163.901 104,063. Karang Tengah 59.999 58.474 118.473 102,614. Cipondoh 109.894 106.452 216.346 103,235. Pinang 81.651 78.555 160.206 103,946. Tangerang 78.481 73.664 152.145 106,547. Karawaci 86.248 85.069 171.317 101,398. Cibodas 71.819 70.660 142.479 101,649. Jatiuwung 63.778 56.438 120.216 113,0110. Periuk 66.391 62.993 129.384 105,3911. Neglasari 53.859 49.645 103.504 108,4912. Batuceper 46.874 43.716 90.590 107,2213. Benda 43.156 39.861 83.107 108,27
2010 921.043 877.558 1.798.601 104,962009 820.132 832.458 1.652.590 98,522008 755.724 775.942 1.531.666 97.39
Sumber: BPS, Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2011
Isu kependudukan bila dikaitkan dengan masalah kesejahteraan penduduk, maka
tidak dapat dibatasi hanya pada jumlah semata. Namun yang perlu mendapat perhatian,
bagaimana sejumlah penduduk yang ada, memiliki persebaran yang mendekati merata.
Atau dengan kata lain, jangan sampai terjadi pemusatan penduduk pada suatu wilayah
saja. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan penduduk yang ada untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya.
Kota Tangerang dikatakan daerah cukup padat, setiap kilometer persegi dihuni
oleh 10.930 jiwa dengan Kecamatan Larangan sebagai Kecamatan terpadat dengan
penghuni 17.436 jiwa untuk setiap kilometer perseginya dan Kecamatan Neglasari
merupakan kecamatan yang paling tidak padat (jarang) dengan penghuni sebanyak 6.437
jiwa untuk setiap kilometer perseginya.
Ditinjau dari struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota
Tangerang didominasi penduduk kelompok umur 20-34 tahun. Hal ini dapat dilihat pada
gambar berikut.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -45 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Gambar. 2.3Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 Sumber: BPS, Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2011
Jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terlihat rata-rata peningkatannya
cenderung naik, merupakan potensi pasar terbesar bagi layanan jasa rumah sakit, karena
populasi penduduk ini memiliki potensi untuk dapat menderita penyakit.
Potensi pasar juga dapat dilihat dari pola sebaran penyakit yang ada selama ini di
wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat
diketahui bahwa pola sebaran penyakit di Kota Tangerang cukup bervariasi mulai dari
penyakit infeksi, penyakit gangguan metabolik, penyakit akibat pola gaya hidup dan juga
penyakit akibat kecelakaan atau bencana sebagaimana tampak dari gambar di bawah ini.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -46 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Infek
si Salu
ran N
afas
Influe
nsa k
arena
Virus Y
tt
Gangg
uan G
igi & Ja
ringa
n Batu
k
Gatritis
dan D
uode
nitis
Hiperte
nsi E
ssen
sial (p
rimer)
Dermati
tis la
innya
Gejala
dan t
anda
umum
Myalgia
Demam
yang
seba
bnya
Faring
itis Aku
t
Diare &
gastr
oente
ritis
Sakit k
epala
Penya
kit Pulp
a& pe
riapik
al
Gangg
uan l
ain Kulit
dan
Konjuc
tivit is
Diabete
s Melli
tus Ytt
Asma
Artritis
lainn
ya
Penya
kit la
in-lain
Abses
, Furu
nkel
&
Tonsili
tis Aku
t
Tuberc
ulosis
Paru Klini
s
Tuberc
ulosis
ParuBTA(+)
Nasofa
ringit
is Aku
t0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.0015.04
7.55
6.125.685.655.56
4.994.684.644.50 4.28
3.753.142.922.78
1.631.58 1.301.070.980.91 0.850.840.82 0.68
Gambar 2.4Jenis Sebaran Penyakit di Wilayah Kota Tangerang Tahun 2011Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2011
Penyakit yang menduduki rangking tertinggi diderita di masyarakat Kota
Tangerang adalah gangguan infeksi saluran pernapasan dan hipertensi. Gangguan
penyakit yang paling sedikit diderita adalah gangguan penyakit nasopharynx akut. Jika
melihat bentuk pola sebaran penyakit yang diderita penduduk Kota Tangerang selama ini
cukup beraneka ragam dan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah penderita
hipertensi di masyarakat Kota Tangerang maka kondisi ini merupakan potensi pasar yang
sangat penting bagi RSUD. Kecenderungan meningkatnya jenis penyakit hipertensi ini
akibat pola gaya hidup masyarakat yang mengarah lebih banyak ke arah sakit. Gaya hidup
masyarakat yang tidak sehat ini berupa gaya hidup, pola pikir, pola aktivitas dan pola
makan. Tiga macam pola gaya hidup inilah yang menjadi masalah utama meningkatnya
trend penyakit ini menjadi cenderung meningkat dari tahun ke tahun di berbagai wilayah di
Indonesia. Jika seseorang terkena hipertensi maka secara medis penyakit ini tidak dapat
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -47 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
disembuhkan tetapi hanya bisa diatasi. Secara medis dalam mengatasi penderita
hipertensi ini diperlukan kedisiplinan diri yang tinggi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan
dalam terapi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa untuk disiplin ini masyarakat
sebagian besar justru tidak mampu melakukannya sehingga muncul penderitaan hipertensi
yang menjadi kronis. Penderita hipertensi yang kronis memiliki potensi memunculkan
penyakit-penyakit turunannya yang berupa stroke, gagal jantung, gagal ginjal, retinopati,
dan lain-lain. Kondisi jenis penyakit ini untuk mengatasi agar tidak berpenderitaan (terapi)
tidak cukup ditangani oleh puskesmas, tetapi harus ditangani oleh rumah sakit. Peran
rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam hal ini cukup penting dan strategis dalam
memberikan solusi bagi kesehatan masyarakat di Kota Tangerang.
2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat
dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Adanya
upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang
pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas.
Pada tahun 2011, di Kota Tangerang terdapat 22 Rumah Sakit, 51 rumah bersalin,
185 poliklinik, 28 puskesmas, 11 puskesmas pembantu, 235 praktek dokter dan 287
praktek bidan. Berdasar jumlah rumah sakit yang ada, kesemuanya berlokasi pada 22
kelurahan pada berbagai kecamatan, sedangkan kecamatan yang belum ditempati rumah
sakit adalah Kecamatan Cipondoh, Batuceper dan Benda. Selengkapnya terkait sebaran
lokasi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.15. Sebaran Lokasi Sarana Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Praktek
Dokter dan Praktek Bidan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2011
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -48 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Kecamatan Rumah Sakit
Rumah Bersalin Poliklinik Puskesmas Puskesmas
PembantuPraktek Dokter
Praktek Bidan
Cileduk 2 5 14 2 0 17 26Larangan 1 1 12 2 1 26 26Karang Tengah 2 3 19 1 2 15 27Cipondoh 0 1 16 4 0 26 32Pinang 1 5 14 2 2 13 36Tangerang 5 0 7 2 0 25 18Karawaci 6 5 20 4 1 37 23Jatiuwung 1 7 8 1 0 7 11Cibodas 2 4 22 2 0 20 36Periuk 1 7 17 2 2 17 13Batuceper 0 3 9 2 0 13 16Neglasari 1 5 9 2 1 10 15Benda 0 2 18 2 2 6 8Kota Tangerang 22 51 185 28 11 235 287
Sumber: BPS, Kota Tangerang Tahun 2011
Data tabel di atas menggambarkan juga bahwa sarana kesehatan berupa
Puskesmas cukup banyak (39 unit). Keberlangsungan pelayanan Puskesmas selama ini
juga memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutama dalam
hal menangani penyakit-penyakit derivat dari hipertensi seperti stroke, jantung coroner,
gagal jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Kondisi penyakit-penyakit di atas perlu
penanganan yang intensif dan memadai sehingga diperlukan rujukan ke rumah sakit.
Kehadiran RSUD di Kota Tangerang akan sangat membantu proses berjalannya sistem
pelayanan kesehatan rujukan, sehingga permasalahan pelayanan kesehatan yang ada di
39 puskesmas di Kota Tangerang selama ini nantinya diharapkan dapat dicukupi oleh
RSUD Kota Tangerang. Kondisi data pada tabel dibawah ini akan memperkuat analisis ini,
dengan memcermati data dari rasio yang ada, pada setiap puskesmas paling sedikit
selama ini melayani 39.474 penduduk. Bahkan pada kecamatan Jatiuwung sebuah
puskesmas disiapkan untuk melayani 120.179 penduduk. Kondisi ini juga merupakan
potensi yang cukup besar untuk penyelenggaraan layanan rujukan.
Tabel. 2.16.Rasio Puskesmas dengan Populasi Penduduk di Kota Tangerang
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -49 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
No Kecamatan Jumlah Penduduk
Jumlah Puskesmas
Rasio Puskesmas : Penduduk
1 Ciledug 146.909 2 1 : 73.4552 Larangan 163.699 2 1 : 81.850 3 Karang Tengah 118.423 3 1 : 39.4744 Cipondoh 215.816 4 1 : 53.9545 Pinang 160.188 2 1 : 80.0946 Tangerang 148.487 2 1 : 74.2447 Karawaci 171.268 4 1 : 42.8178 Jatiuwung 120.179 1 1 : 120.1799 Cibodas 140.413 2 1 : 70.20710 Periuk 129.369 2 1 : 64.68511 Batu Ceper 89.709 2 1 : 44.85512 Neglasari 103.007 2 1 : 51.50413 Benda 83.007 2 1 : 41.504
Jumlah 1.790.474 30 1 : 59.682Sumber: Perencanaan–Dinkes Kota Tangerang 2010
Pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit oleh masyarakat selama ini
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari tahun 2006 sampai
dengan tahun 2010, yaitu dari 41,74 % menjadi 71,09%. Kondisi semacam ini merupakan
segmen pasar yang sangat potensial. Keadaan ini menggambarkan bahwa dengan
didirikannya RSUD Kota Tangerang keberadaannya sangat memberikan kemanfaatan
yang tinggi bagi masyarakat.
Gambar 2.5 Pemanfaatan Rumah Sakit Oleh Masyarakat di Kota Tangerang.Sumber: Perencanaan – Dinkes Kota Tangerang 2010
Kualitas pelayanan rumah sakit yang sudah ada selama ini di wilayah Kota
Tangerang dapat dinilai berdasarkan indikator yang meliputi tingkat pemanfaatan sarana
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -50 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan. Penilaian kualitas pelayanan
dan efisiensi operasionalisasi rumah sakit dapat dilihat dari parameter-parameter berupa
Bed Occupancy Rate (BOR), Lenght oft Stay (LOS), Turn Over Interval (TOI).
Perhitungan Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan salah satu indikator yang
menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit . BOR
adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (misalkan
dalam kurun waktu satu tahun). Menurut Barber Johnson nilai ideal BOR adalah 75-85%
sedangkan Menteri Kesehatan menentukan nilai ideal sebesar 60-85%. Jika
diperhitungkan berdasarkan BOR, maka dapat terlihat sejauh mana efisiensi rumah sakit
tersebut dalam pengelolaannya.
Pemanfaatan sejumlah 24 rumah sakit yang ada di wilayah Kota Tangerang
selama ini oleh masyarakat dapat terlihat dengan jelas berdasarkan pemanfaatan tempat
tidur pasien (Bed Occupancy Rate/ BOR). Pemanfaatan tempat tidur ini dapat
mencerminkan tinggi rendahnya efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit. Berdasarkan
BOR beberapa rumah sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dapat dilihat dari
gambar berikut ini.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -51 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Gambar 2.6. Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit-Rumah Sakit di Lingkungan Kota Tangerang Tahun 2011*) Baru beroperasi pada pertengahan tahun 2011Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2011
Berdasarkan data tersebut di atas, Pemanfataan tempat tidur yang sudah sesuai
dengan standar BOR (Kementrian Kesehatan) dari 24 rumah sakit hanya ada 5 rumah
sakit saja. yaitu pada kisaran 60%-85%. Rumah sakit dengan standar BOR 60%-85% ini
hanya terjadi di Rumah Sakit Usada Insani; Rumah Sakit Sari Asih di Karawaci; Rumah
Sakit Sari Asih Sangiang; Rumah Sakit Ariya Medika dan Rumah Sakit Aqidah.
Berdasarkan data ini, berarti pada 5 rumah sakit tersebut pemanfaatan tempat tidur sudah
dalam keadaan baik yaitu optimal dan efisien. Tabel BOR tersebut juga menunjukkan
bahwa ada 2 rumah sakit yang melebihi standar 85%, yaitu Rumah Sakit Sari Asih
Ciledug dan Rumah Sakit Medika Lestari. Kondisi rumah sakit dengan BOR di atas 85%
memberi gambaran bahwa pemanfaatan tempat tidur di kedua rumah sakit telah
melampaui nilai standar BOR yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, berarti keadaan
penggunaan tempat tidur sangat berlebih dan tidak sebanding dengan kapasitas daya
tampung tempat tidur. BOR yang terlalu besar memiliki konsekuensi berupa tidak
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -52 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
mampunya lagi rumah sakit menampung pasien dengan baik, terutama jika terjadi kasus
Kejadian Luar Biasa (KLB). Jika dilihat dari BOR yang berlebih ini hanya ada di dua
rumah sakit, hal ini mencerminkan tidak adanya pemerataan dalam distribusi pasien
dalam memilih rumah sakit sebagai tempat berobat. Persoalan tidak meratanya pilihan
masyarakat terhadap rumah sakit memiliki banyak faktor penyebab. Faktor-faktor
penyebab ini dapat berupa kualitas pelayanannya, keterjangkauan biaya; figur dokter-
dokternya (sugesti terhadap petugas medisnya), jarak rumah sakit dengan penduduk,
kelengkapan dalam bidang pelayanan, fasilitas sarana dan prasarana, dan lain-lain. Di
luar dari data BOR yang disebutkan di atas, terdapat sejumlah 15 rumah sakit yang ada di
Kota Tangerang yang masih memiliki nilai di bawah standar BOR yang ditentukan oleh
Kementerian Kesehatan. Artinya sebagian besar (15 rumah sakit) pengelolaan rumah
sakit dalam pemanfaatan tempat tidur masih belum dapat dimanfaatkan sebagaimana
semestinya.
Penilaian efisiensi pemanfaatan pelayanan rumah sakit juga ditentukan oleh
indikator berupa Length of Stay (LOS) dan Turn Over Interval (TOI). Kinerja rumah sakit
dalam pelayanan kesehatan dapat tercermin dari LOS yaitu rata-rata jumlah hari
perawatan pasien di rumah sakit dibagi dengan rata-rata jumlah pasien ke luar rumah
sakit (dalam keadaan hidup dan juga meninggal). Standar ambang batas LOS yang
diijinkan sesuai DepKes (2005) sebesar 6-9 hari. Berdasarkan Tabel LOS di 24 rumah
sakit di Kota Tangerang ini rata-rata LOS masih di bawah standar 6 hari, artinya bahwa
LOS di beberapa rumah sakit di Kota Tangerang ini masih cukup baik karena lama
perawatan tidak ada yang melebihi ketentuan yang dianjurkan Kementerian Kesehatan.
Hal ini menggambarkan bahwa perawatan pasien yang ada di rumah sakit dapat berjalan
baik dengan kondisi waktu seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas mutu
pelayanannya.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -53 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Gambar 2.7.Length of Stay (LOS) Rumah Sakit-Rumah Sakit di Kota Tangerang Tahun 2011*) Baru beroperasi pada pertengahan tahun 2011Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2011
Indikator lainnya untuk menilai pemanfataan rumah sakit dapat juga dilihat dari
Turn Over Interval (TOI) yaitu digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat
tidur kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu yang tidak terisi
antara pasien ke luar atau mati dengan pasien masuk. Standar efisiensi ideal TOI adalah
1-3 hari. Data TOI yang ada di sejumlah rumah sakit di Kota Tangerang selama ini (2011)
dapat terlihat bahwa TOI yang kurang dari 1 hari terjadi di rumah sakit Medika Lestari dan
Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Kondisi ini memberi gambaran bahwa tempat tidur
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -54 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
memiliki waktu kosong hanya beberapa saat (kurang dari 24 jam) kemudian langsung
terisi kembali. Kondisi rumah sakit dengan TOI (0,5) yang lebih rendah dari 1, memiliki
keadaan BOR yang juga melebihi dari 85% (127,6% dan 86,2%). Antara BOR dan TOI ini
saling terkait, sehingga wajar ketika BOR melebihi nilai 85% maka konsekuensinya nilai
TOI menjadi sangat rendah di bawah standar ketentuan. Kondisi ini mencerminkan
perlunya evaluasi dalam manajemen rumah sakit agar kualitas pelayanannya menjadi
jauh lebih baik agar kemampuan daya tampung rumah sakit dapat seimbang.
Tabel 2.17.Turn Over Interval (TOI) Rumah Sakit-Rumah Sakit di Wilayah Kota Tangerang Tahun 2011
NO NAMA RUMAH SAKITJUMLAH TEMPAT TIDUR
JUMLAH PASIEN
JUMLAH HARI
PERAWATANTOI
PASIEN KELUAR (HIDUP +
MATI)
PASIEN KELUAR
MATI
PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM
DIRAWAT1 2 3 4 5 6 7 81 RS Usada Insani 353 20,320 646 303 80,638 2.42 RS Mayapada 162 6,611 141 59 21,781 5.63 RS Daan Mogot 53 1,712 5 5 3,650 9.24 RS Aminah 91 3,317 89 30 10,132 7.05 RS Sari Asih – Karawaci 164 12,804 402 192 48,531 0.96 RS An –Nissa 100 6,408 40 18 19,541 2.67 RSK Sitanala 0 0 0 0 0 08 RSIA Keluarga Ibu 34 698 8 - 1,703 15.39 RS Melati 54 3,333 7 3 11,432 2.5
10 RS Bhakti Asih 125 6,715 156 33 20,804 3.711 RSIA Mutiara Bunda 38 1,473 - - 4,084 6.612 RS Sariasih – Ciledug 155 15,085 469 202 48,783 0.513 RS Mulya 60 3,772 72 51 8,357 3.614 RS Medika Lestari 60 12,888 90 20 27,946 (0.5)15 RS Awal Bros 120 7,033 108 38 25,949 2.516 RS Sari Asih – Sangiang 92 7,442 115 49 23,004 1.417 RS Dinda 70 3,990 10 - 10,102 3.918 RSIA Bunda Sejati 28 906 2 - 3,170 7.819 RS Hermina 50 3,046 58 25 8,532 3.220 RS Ariya Medika 103 7,892 86 12 23,973 1.721 RS Aqidah 27 1,491 1 1 5,964 2.622 RS Pratiwi 34 2,049 21 2 4,559 3.823 RSIA Karunia Bunda 38 5,414 1 - 7,462 1.224 RS Karang Tengah Medika *) 120 62 10 4 164 703.8
KABUPATEN/KOTA 2,131 134,461 2,537 1,047 420,261 2.7*) Baru beroperasi pada pertengahan tahun 2011Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2011
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -55 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Kondisi data di atas menggambarkan bahwa terdapat 7 buah rumah sakit di Kota
Tangerang dengan kondisi TOI melebihi 3. Masih cukup banyaknya rumah sakit dengan
kondisi TOI yang melebihi dari 3 memberi gambaran bahwa tingkat penggunaan tempat
tidur masih rendah atau dapat dikatakan masih banyaknya tempat tidur yang menganggur
(kosong). Keadaan ini menggambarkan bahwa ketersediaan tempat tidur di rumah sakit
itu pemanfaatannya masih sangat jauh dari optimal. TOI yang sangat tinggi ini jika
diperhatikan dari daya tampung tempat tidur yang tersedia bukan karena jumlah tempat
tidur yang terlalu besar, karena kondisi rumah sakit dengan TOI yang besar ternyata
dialami oleh rumah sakit dengan jumlah tempat tidur kurang dari 100 buah dan bahkan
kurang dari 50 buah. Nilai TOI ini juga dapat menggambarkan informasi berupa
pengelolaan rumah sakit ini belum dapat diakses merata oleh jumlah penduduk yang ada
di wilayah tersebut.
3. Jumlah Penduduk Miskin
Orang miskin sering kurang memperhatikan kebutuhan gizi dan tingkat kesadaran
kesehatan yang relatif masih rendah, sedikit melek huruf atau buta huruf sama sekali .
Mereka sering kali kurang terwakili secara politis dan bekerja dengan memperoleh
penghasilan yang minim. Penduduk miskin biasanya bekerja di sektor informal maupun
buruh serabutan, berusaha dengan modal yang relatif kecil dan keuntungan yang didapat
hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja.
Tabel dibawah ini memperlihatkan garis kemiskinan penduduk Kota Tangerang
pada tahun 2010 sebesar Rp 303.551,- per kapita per bulan, mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya yang hanya Rp 284.093,- per kapita per bulan. persentase penduduk di
bawah garis kemiskinan berfluktuasi antara tahun 2008 dan 2010, turun pada tahun 2009
sebesar 6,42 persen dan meningkat lagi pada tahun 2010 yang sebesar 6,88 persen.
Tabel 2.18.Ringkasan Berbagai Ukuran Kemiskinan dan Jumlah Penduduk
di Kota Tangerang Tahun 2008-2010
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -56 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Ukuran Kemiskinan 2008 2009 2010Jumlah Penduduk Kota Tangerang (000 jiwa) 1.531,7 1.652,6 1.806,7Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 6,83 6,42 6,88Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) 110,4 106,1 124,3Indek Kedalaman Kemiskinan 1,49 1,21 1,10Indeks Keparahan Kemisknan 0,37 0,34 0,46Gini Ratio 0,30 0,37 0,28Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) 236.094 284.093 303.551Sumber: BPS Kota Tangerang Tahun 2011
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai indeks kedalaman
kemiskinan semakin menurun dari 1,49 pada tahun 2008 menjadi 1,10 pada tahun 2010.
Ini menggambarkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan semakin kecil atau pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis
kemiskinan.
Pemanfataan jaminan kesehatan oleh masyarakat di wilayah Kota Tangerang
dapat di lihat dari data di berikut ini.
Tabel 2.19.Persentase Penduduk Dalam Penggunaan Layanan Jaminan Kesehatan
di Kota Tangerang Tahun 2011
KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
JENIS JAMINAN KESEHATAN PRA BAYAR%
PENGGUNAASKES JAMSOSTEK ASKESKIN/JAMKESMAS
MULTIGUNA
CILEDUG 153,069 15,481 3,318 6,755 23,692 27.8LARANGAN 168,877 4,816 1,494 10,742 23,642 17.7KR. TENGAH 121,627 2,340 207 10,122 21,157 19.5CIPONDOH 227,396 7,883 1,738 13,509 27,884 16.5PINANG 166,172 3,960 1,166 11,522 29,706 21.0TANGERANG 157,343 12,865 845 4,807 25,134 24.7KARAWACI 172,959 9,908 1,154 14,738 45,549 32.7JATIUWUNG 119,929 2,826 490 6,506 19,328 18.9CIBODAS 144,422 9,959 1,222 6,688 20,896 22.2PERIUK 132,089 2,193 532 3,050 31,161 25.7BATUCEPER 92,351 3,876 768 10,502 27,013 34.3NEGLASARI 105,585 2,168 527 13,382 55,625 55.2B E N D A 85,522 1,327 431 5,467 25,311 31.7TOTAL 1,847,341 79,602 13,892 117,790 376,098 25.4Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2011
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -57 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Ada empat macam jenis jaminan kesehatan yang digunakan masyarakat Kota
Tangerang yaitu Askes; Jamsostek, Askeskin (jamkesmas) dan Multiguna. Jaminan
pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan adalah
digunakannya Jamkesmas dan Multiguna. Jamkesmas merupakan program pembiayaan
masyarakat miskin oleh pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan), sedangkan Multiguna
merupakan sistem pembiayaan dan jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda)
Kota Tangerang. Pembiayaan melalui Multiguna bertujuan untuk memberikan akses
terhadap pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan mendekati miskin
(rentan) di Kota Tangerang sehingga derajat kesehatannya dapat ditingkatkan serta
mampu meningkat kualitas maupun produktivitasnya sebagai sumber daya manusia.
Jumlah peserta Multiguna di Kota Tangerang tahun 2010 berdasarkan SK
Walikota No. 405/Kep.68-Dinkes/2010 serta SK perubahan I-IV berjumlah 365.290 jiwa,
jumlah ini meningkat jika dibanding tahun 2009 yang hanya 364.172 jiwa. Peserta
Multiguna di dalamnya memegang kartu peserta Jamkesmas sebanyak 117.7790 jiwa.
Peserta Multiguna diberikan fasilitas pelayanan rawat jalan di seluruh puskesmas di kota
Tangerang dan 1 klinik yang ditunjuk. Peserta yang memerlukan rujukan rawat jalan dapat
difasilitasi di RSUD Kabupaten Tangerang dan RSK Sitanala. Bagi Peserta yang
memerlukan rawat inap dapat dirujuk di 22 rumah sakit yang ada di Kota Tangerang
maupun di RSUPM Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
Alokasi anggaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di
Kota Tangerang pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dimanfaatkan
sepenuhnya sebesar Rp. 9.999.989.348,- (99,99%). Atas dasar asumsi pemakaian
anggaran jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang cukup besar dan
terserap seluruhnya, berarti memberi gambaran bahwa kebutuhan jaminan pembiayaan
kesehatan ini sangat diharapkan sekali oleh masyarakat di wilayah Kota Tangerang ini.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -58 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Seperti dijelaskan di atas bahwa orang-orang yang miskin sering menderita
penyakit akibat kekurangan gizi dan tingkat kualitas kesadaran kesehatan yang buruk
serta keterbatasan biaya untuk berobat ke rumah sakit, untuk itu kemanfaatan RSUD Kota
Tangerang ini terlebih sangat dirasakan oleh masyarakat yang secara ekonomi tergolong
miskin karena orientasi berdirinya RSUD memiliki filosofi rumah sakit yang lebih
menekankan kepentingan sosial dibanding kepentingan profit. Kehadiran RSUD Kota
Tangerang akan sangat membantu bagi kemudahan realisasi pelayanan kesehatan bagi
masyarakat penduduk miskin.
4. Permasalahan Sosial
Terdapat beberapa permasalahan sosial yang dihadapi Pemerintah Kota
Tangerang yang perlu mendapat perhatian serius. Diantaranya adalah jumlah komunitas di
daerah rawan bencana banjir yang tinggal di permukiman kumuh, penyandang cacat,
mantan narapidana, waria, Korban Napza, pengemis, pemulung, gelandangan, lansia
terlantar dan korban tindak kekerasan serta tuna susila. Selain itu, sebagai kota yang
relative besar, Kota Tangerang sangat rentan terhadap peredaran narkotika. Jumlah kasus
narkotika di Kota Tangerang pada tahun 2010 cukup banyak yaitu 188 kasus, namun
jumlah ini menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2006 sebanyak 345
kasus, 357 kasus pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 sebanyak 337 kasus,
menurun pada tahun 2009 menjadi 258 kasus.
Banyaknya jumlah penyandang masalah sosial yang terdapat di Kota Tangerang,
diperlukan kemudahan atau peluang mengakses pelayanan umum serta akses kepada
pelayanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat dengan kebutuhan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -59 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
khusus dan masyarakat miskin. Kondisi inilah salah satu segmen pasar yang sangat
penting bagi RSUD Kota Tangerang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di
bidang kesehatan. Berdirinya RSUD Kota Tangerang merupakan salah satu solusi
meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan agar dapat mencakup kalangan
masyarakat berkebutuhan sosial khusus.
2.2.3.2. Analisis Ekonomi
Pendirian rumah sakit umum daerah Kota Tangerang, tidak lepas dari daya
dukung faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik suatu daerah akan dapat mendukung
berjalannya operasional sebuah rumah sakit. Dilihat dari faktor ekonomi, untuk tiga tahun
terakhir yaitu tahun 2008 – 2010 terlihat perkembangan yang cukup baik, meskipun secara
global perekonomian dunia sedang terpuruk pada akhir tahun 2008 hingga awal tahun
2009. Besarnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tangerang tahun 2010 adalah
sebesar 56,96 triliun rupiah, atau meningkat 15,47% dari tahun 2009. Pada tahun 2009
PDRB Kota Tangerang sebesar 49,33 triliun rupiah meningkat 10,39% dari tahun 2008.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.20.Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2010
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Laju Pertumbuhan PDRBSumber: BPS, Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2011
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -60 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, besarnya nilai tersebut pada
tahun 2010 adalah 29,40 triliun rupiah. Perkembangan nilai PDRB ADH Konstan 2000,
tahun 2010 terhadap tahun 2009, yang merupakan indikator laju pertumbuhan ekonomi,
adalah sebesar 6,68% yang berarti secara riil produksi barang dan jasa yang diproduksi di
wilayah Kota Tangerang pada tahun 2010 meningkat sebesar 6,68% dari tahun 2009.
Pada tahun 2010 perekonomian Kota Tangerang masih didominasi oleh sektor Industri
Pengolahan dengan kontribusi sebesar 45,49%. Namun peranan sektor ini agak menurun
dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 47,54%. Pergeseran peranan sektor ini diikuti
peningkatan peranan dari sektor lainnya, seperti Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan,
Hotel & Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, dan Sektor Jasa.
Tabel 2.21.Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2010
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Laju Pertumbuhan PDRBSumber: BPS, Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2011
Melihat struktur perekonomian Kota Tangerang selama kurun waktu tiga tahun
(2008 sampai dengan 2010), terindikasi adanya kecenderungan terjadinya transformasi
struktural dari sektor sekunder menuju ke sektor tersier. Selama kurun waktu tersebut,
kontribusi sektor jasa (perdagangan hotel dan restoran serta perangkutan) terhadap PDRB
Kota mengalami peningkatan, sedangkan kontribusi sektor industri (industri pengolahan)
terhadap PDRB kota mengalami penurunan.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -61 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Memperhatikan kecenderungan di atas, terlihat bahwa dalam beberapa waktu ke
depan sektor unggulan di Kota Tangerang masih berada pada sektor Industri Pengolahan;
Perdagangan, Hotel, Restoran; dan Pengangkutan dan Komunikasi. Namun untuk
pengembangan sektor-sektor tersebut, khususnya industri pengolahan, perlu juga
mempertimbangkan fungsi kota, daya dukung dan daya tampung kota. Apalagi mengingat
ketersediaan lahan bagi pengembangan sektor industri sudah tidak ada. Oleh karenanya,
disarankan untuk pengembangan ke depan lebih diutamakan pada pengembangan
kawasan industri yang ramah lingkungan, industri dengan tingkat emisi polutan yang
rendah, tetapi padat karya.
Daya dukung kekuatan ekonomi Kota Tangerang di atas dapat memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap operasionalisasi dan kemajuan pengembangan
RSUD ke depan sehingga diharapkan berdirinya RSUD Kota Tangerang menjadi salah
satu fungsi untuk terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga
masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. RSUD merupakan
suatu lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat
dengan titik tujuannya ke arah lembaga rumah sakit non profit sehingga penekanan
utamanya adalah kesejahteraan sosial masyarakat di bidang kesehatan. Agar berjalan
dengan baik operasionalisasi rumah sakit ini diperlukan dukungan ekonomi dari
pemerintah daerah yang cukup kuat. Berdasarkan kondisi kemampuan ekonomi daerah
Kota Tangerang ini dinilai layak untuk memberikan suport anggaran bagi pembiayaan
berjalannya RSUD.
2.2.3.3. Analisis Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Ketenagakerjaan)
Ketersediaan sumberdaya manusia yang terdidik merupakan indikator penting
dalam pendirian rumah sakit. Karena sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya
sebagai ujung tombak keberhasilan pelayanan rumah sakit. Jika dilihat dari Pendidikan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -62 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kota Tangerang Tahun 2010
menunjukan bahwa penduduk Kota Tangerang didominasi lulusan SMA sederajat,
sebanyak 33,76 persen penduduk, selanjutnya lulusan SLTP/MTS sebanyak 21,69 persen,
disusul lulusan SD/MI sebanyak 19,07 persen dan lulusan DIII/DIV/S1/S3 sebanyak 11,17
persen. Selain itu, di Kota Tangerang memiliki 9 sekolah dengan kategori SMK bidang
kesehatan yaitu berupa SMK Farmasi, maupun SMK khusus kesehatan. Sementara itu di
tingkat Perguruan Tinggi, Kota Tangerang memiliki beberapa Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan yang memiliki program studi D-3 Kebidanan, D-4 Kebidanan, S-1 Keperawatan,
Kesehatan Masyarakat dan Perekam Medis. Perguruan Tinggi ini merupakan aset sumber
daya manusia terdidik yang para lulusannya nanti dapat menjadi tenaga kesehatan di
RSUD Kota Tangerang. Berdasarkan tingkat pendidikan ini, maka penduduk pendidikan
yang ditamatkan di Kota Tangerang relatif cukup tinggi, yang tentunya menjadi sebuah
kekuatan dalam hal sumber daya manusia terdidik untuk persiapan pendirian RSUD.
Tabel.2.22.Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 tahun ke atas
di Kota tangerang Tahun 2010
No Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Persentase1 Tidak Punya Ijazah 13,472 SD/MI 19,073 SLTP/MTs 21,694 SMU/SMK/Aliyah 33,765 DI/DII 0,766 DIII/DIV/S1/S2/S3 11,17
Sumber: BPS, Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2011
Jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, masalah penyediaan lapangan kerja menjadi
masalah yang cukup serius di Kota Tangerang, kesenjangan antara jumlah pencari kerja
dan lowongan yang tersedia semakin jauh dari tahun ke tahun. Jumlah lowongan kerja
yang terdaftar sampai bulan Desember 2010 tercatat sebanyak 14.407 lowongan
sementara pencari kerja yang mendaftar sebanyak 32.679 orang. Indikator lain untuk
menggambarkan ketenagakerjaan adalah TPAK, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -63 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
2010 tercatat sebesar 64,35 menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 68,50. Dengan
melihat kondisi ini, pendirian RSUD merupakan peluang untuk menyediakan lapangan
pekerjaan sehingga dapat meminimalisir tingkat pengangguran di Kota Tangerang.
Selain itu, jika dilihat dari ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Tangerang
memiliki ketersediaan cukup banyak, yaitu pada tahun 2010 berjumlah 4.579 orang. Jika
diurutkan jumlah yang paling banyak, pada urutan pertama adalah tenaga perawat yaitu
sebanyak 2.053 (44,84% dari jumlah tenaga kesehatan) orang, disusul Dr. Spesialis
sebanyak 642 orang (14,02%), kemudian bidan sebanyak 477 orang (10,42%).
Data dari jumlah perawat yang ada, per 100.000 penduduk terdapat 115 orang,
untuk Dr spesialis 36 orang per 100.000 penduduk, sedangkan bidan 27 orang per
100.000 penduduk. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk
Berdasarkan Jenis Tenaga kesehatan di Kota Tangerang Tahun 2010 selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel.2.23.Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Berdasarkan Jenis Tenaga
kesehatan di Kota Tangerang Tahun 2010
No Jenis Tenaga Jumlah % Rasio Terhadap 100.000 pddk Standar
1 Dr. Sepsialis 642 14.02 36 62 Dr. Umum 328 7.16 18 403 Dr. Gigi 178 3.89 10 114 Perawat 2.053 44.84 115 1175 Bidan 477 10.42 27 1006 Farmasi 275 6.01 15 107 Gizi 101 2.21 6 228 Sanitasi 46 1.00 3 409 Kesmas 175 3.82 10 4010 Teknisi Medis 304 6.64 17 -
Jumlah 4.579 100Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Jika dilihat jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas yang terdapat di
Kota Tangerang, pada tahun 2010 sebanyak 602 orang, yaitu sebanyak 161 orang
(26,74%) adalah perawat, kemudian tenaga medis 142 orang (13,12 %), disusul bidan
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -64 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
sebanyak 136 orang atau sebesar 22,59 persen terhadap jenis tenaga kesehatan yang
ada di puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 2.24.Jumlah Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Puskesmas di Kota Tangerang Tahun 2010
No Jenis Tenaga Jumlah %1 Tenaga Medis 142 13.122 Perawat 161 26.743 Bidan 136 22.594 Kefarmasian 30 4.985 Gizi 33 5.486 Kesehatan Masyarakat 44 7.317 Sanitarian 26 4.328 Teknisi Medis 30 4.98
JUMLAH 602 100Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Jumlah tenaga perawat dan bidan di puskesmas yang terdapat di Kota Tangerang
bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, pada tahun 2010 sebanyak 9 orang per
100.000 penduduk untuk tenaga perawat, sedangkan bidan sebanyak 8 orang per 100.000
penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.25Rasio Tenaga Perawat dan Bidan Puskesmas di Kota Tangerang Tahun 2010
No Puskesmas Jumlah Penduduk
Jumlah Rasio per 100.000 PDDKPERAWAT BIDAN PERAWAT BIDAN
1 CILEDUG 72,081 4 6 6 82 TAJUR 74,828 3 4 4 53 LAR. UTARA 84,420 9 1 11 14 CIPADU 79,279 5 5 6 65 PONDOK BAHAR 18,801 4 4 21 216 KARANG TENGAH 68,117 4 2 6 37 PADURENAN 31,505 4 5 13 168 CIPONDOH 67,040 7 11 10 169 PORIS PLAWAD 56,859 4 4 7 7
10 KETAPANG 46,029 6 3 13 711 GONDRONG 45,888 6 4 13 912 KUNCIRAN 106,346 6 3 6 313 PANUNGGANGAN 53,842 6 4 11 714 SUKASARI 88,908 5 6 6 715 TANAH TINGGI 59,579 5 4 8 716 KARAWACI BARU 74,557 3 4 4 5
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -65 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
No Puskesmas Jumlah Penduduk
Jumlah Rasio per 100.000 PDDKPERAWAT BIDAN PERAWAT BIDAN
17 BUGEL 40,094 5 4 12 1018 PAB. TUMPENG 43,793 7 5 16 1119 PASAR BARU 12,824 7 3 55 2320 JATIUWUNG 120,179 3 7 2 621 CIBODASARI 49,043 6 3 12 622 JALAN BAJA 91,370 9 8 10 923 PERIUK JAYA 65,541 6 5 9 824 GEMBOR 63,828 6 7 9 1125 BATUCEPER 50,167 6 5 12 1026 PORIS GAGA 39,542 5 4 13 1027 KED. WETAN 39,579 5 4 13 1028 MEGLASARI 63,428 5 4 8 629 BENDA 36,307 5 4 14 1130 JURUMUDI BARU 46,700 5 3 11 6
TOTAL 1.790.474 161 136 9 8Sumber : Perencanaan – Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Jika dilihat dari rasio tenaga medis puskesmas tehadap penduduk pada tahun
2010. Terbanyak terdapat di Puskesmas Pondok Bahar yaitu sebanyak 21 orang per
100.000 penduduk, disusul puskesmas pasar baru yaitu 16 orang, kemudian sebanyak 12
orang di puskesmas Cibodasari. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.26Rasio Tenaga Medis Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2010
No Puskesmas Jumlah Penduduk Tenaga Medis Rasio Tenaga Medis per 100.000 pddk
1 CILEDUG 72,081 7 102 TAJUR 74,828 4 53 LAR. UTARA 84,420 6 74 CIPADU 79,279 3 45 PONDOK BAHAR 18,801 4 216 KARANG TENGAH 68,117 5 77 PADURENAN 31,505 3 108 CIPONDOH 67,040 7 109 PORIS PLAWAD 56,859 4 710 KETAPANG 46,029 3 711 GONDRONG 45,888 4 912 KUNCIRAN 106,346 6 613 PANUNGGANGAN 53,842 5 914 SUKASARI 88,908 6 715 TANAH TINGGI 59,579 5 816 KARAWACI BARU 74,557 5 717 BUGEL 40,094 4 1018 PAB. TUMPENG 43,793 4 919 PASAR BARU 12,824 2 1620 JATIUWUNG 120,179 5 421 CIBODASARI 49,043 6 1222 JALAN BAJA 91,370 5 5
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -66 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
No Puskesmas Jumlah Penduduk Tenaga Medis Rasio Tenaga Medis per 100.000 pddk
23 PERIUK JAYA 65,541 6 924 GEMBOR 63,828 5 825 BATUCEPER 50,167 5 1026 PORIS GAGA 39,542 4 1027 KED. WETAN 39,579 4 1028 MEGLASARI 63,428 6 929 BENDA 36,307 4 1130 JURUMUDI BARU 46,700 5 11
TOTAL 1.790.474 142Sumber: Perencanaan – Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Data jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
berdasarkan tenaga fungsional kesehatan. Kondisi periode Maret 2012 berjumlah 458
orang, yang didominasi oleh perawat sebanyak 159 orang, bidan 127 orang, kemudian
dokter umum sebanyak 67 orang.
Kondisi sumber daya manusia yang terdidik seperti tenaga medis (dokter),
perawat, bidan dan tenaga non medis ini sangat penting sebagai pelaku utama
berjalannya sebuah rumah sakit. Daya dukung sumber daya di Kota Tangerang ini sangat
penting untuk menopang di tahap inisiasi awal berjalannya rumah sakit. Sejalan dengan
berlangsungnya operasionalisasi RSUD Kota Tangerang, maka diperlukan penambahan
tenaga medis maupun non medis dan melakukan pengembangan sumber daya manusia
secara bertahap. Daya dukung sumber daya manusia ini cukup tinggi mengingat Kota
Tangerang merupakan salah satu dari daerah penyangga ibu kota DKI Jakarta, sehingga
sumber daya terdidik akan lebih mudah didapatkan untuk mendukung keberadaan RSUD
ini.
Kebutuhan sumber daya manusia pada RSUD Tipe C berdasarkan PERMENKES
RI NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dinyatakan bahwa
ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan:
Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 (sembilan) orang dokter
umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -67 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2
(dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter
spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal
1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang
dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan
kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.
2.2.3.4. Analisis Kelayakan Lingkungan
Kelayakan linkungan merupakan suatu kajian yang membicarakan daya dukung
kualitas lingkungan yang akan dijadikan suatu tempat untuk lokasi rumah sakit.
Berdasarkan data hasil survey pemetaan dan perencanaan yang dipilih sebagai lokasi
RSUD Kota Tangerang adalah di kawasan Moderland dengan luas tanah 1,4 hektar yang
berstatus tanah fasilitas umum yang dimilliki oleh pemerintah Kota Tangerang. Lokasi
kawasan ini merupakan daerah yang tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan
tidak berdekatan denga kawasan pertokoan ataupun keramaian penduduk. Secara
geografis letak kawasan lahan fasilitas umum ini cukup strategis terhadap akses jalan
karena dapat diakses dua jenis jalan yaitu jalan yang digunakan sebagai muka dan
belakang calon rumah sakit. Salah satu bagian dari akses jalan menuju lokasi calon
RSUD ada yang harus dilakukan pembebasan lahan karena ada bangunan yang dijadikan
sebagai lahan ruko (rumah toko). Berdasarkan informasi dari dinas Tata Kota pemerintah
daerah Kota Tangerang, untuk pembebasan lahan ini tidak mengalami hambatan karena
dalam pembangunan ruko ini ditemukan adanya penyimpangan dalam perizinannya (IMB),
sehingga ada beberapa bagian lokasi ruko ini secara hukum dikatakan ilegal. Jika Lokasi
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -68 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
ini sudah semuanya terbebaskan maka area menuju lokasi calon RSUD dari jalan utama
(jalan raya) jadi sangat mudah.
Berdasarkan aspek lingkungan ini secara akses transportasi menuju lokasi relatif
mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana prasarana jalan sudah cukup baik, hanya
saja transpotasi dengan kategori kendaraan umum untuk salah satu sisi masih belum ada.
Keadaan ini tidak begitu menjadi persoalan, karena jika kawasan ini sudah dibuka untuk
berdirinya sebuah sarana pelayanan kesehatan (RSUD) secara otomatis kawasan ini akan
membuka kesempatan atau peluang untuk munculnya trayek kendaraan umum.
2.2.3.5. Analisis SWOT
Agar perencanaan berdirinya lembaga pelayanan kesehatan berupa RSUD Kota
Tangerang diperoleh kajian yang menyeluruh maka perlu ditinjau dengan pendekatan
analisis SWOT:
Kekuatan
Pemerintah Kota Tangerang memiliki berbagai kekuatan yaitu memiliki
SMK Kesehatan, SMK Farmasi dan Perguruan Tinggi berupa Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan (STIKES) yang menghasilkan lulusan Perawat, bidan, perekam medis
sebagai kekuatan daya dukung untuk mendapatkan sumber daya manusia
terdidik untuk tenaga medis, paramedis dan non medis. Akses yang dekat
dengan Ibu Kota negara juga memberikan kekuatan dalam bentuk kemudahan
dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
medis. Potensi kekuatan dalam bidang sumber daya manusia terdidik yang sudah
ada selama ini bidang medis, paramedis dan non medis yang tersebar di 32
puskesmas di Kota Tangerang. Potensi kekuatan sumber daya medis yang telah
ada di berbagai Puskesmas ini sangat penting dan bermanfaat guna mendukung
ketika menginisiasi pembentukan RSUD pada awal operasionalnya. Potensi
kekuatan secara ekonomi, Kota Tangerang memilki laju pertumbuhan ekonomi
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -69 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
yang cukup baik yang didukung pendapatan dari sektor industri, perdagangan,
hotel, restoran, komunikasi, jasa angkutan.
Kekuatan lainnya berupa komitmen dan kemampuan Kepala Daerah
dalam menyediakan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan (Multiguna)
selama ini yang bermutu terutama bagi penduduk miskin.
Kelemahan
Secara substantif, tidak ada kelemahan yang menonjol dari rencana
pendirian RSUD Tipe C oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sisi internal Pemerintah
Kota Tangerang ke depan, faktor yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan
adalah terkait dengan rencana proyeksi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya
manusia terutama tenaga medis dan paramedis tanpa menimbulkan dampak yang
merugikan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas yang tersebar di
Kota Tangerang. Upaya rekrutmen SDM baru sangat diperlukan untuk upaya
pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis RSUD selanjutnya karena
pengalihan tenaga medis dari puskesmas-puskesmas yang cukup lama akan
menimbulkan dampak negatif terhadap mutu pelayanan puskesmas. Kelemahan
yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah sulitnya mendapatkan tenaga
medis terutama dokter spesialis untuk mengisi formasi kebutuhan RSUD.
Rendahnya minat para dokter spesialis untuk diangkat sebagai pegawai tetap
dengan status pegawai negeri sipil ini merupakan kelemahan yang sangat
esensial sebab kondisi semacam ini akan mengganggu kelancaran kinerja RSUD
dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Rendahnya minat
para dokter spesialis ini karena mereka menganggap minimnya gaji yang
diterimanya sebagai dokter berstatus PNS di RSUD, sehingga mereka lebih
tertarik sebagai dokter spesialis di rumah sakit-rumah sakit swasta yang mampu
memberikan gaji lebih besar.
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -70 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
PeluangSisi segmentasi pasar, relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk dan
masih relatif banyaknya penduduk miskin, merupakan peluang calon konsumen
yang besar bagi RSUD. Terlebih lagi Pemerintah Pusat telah mencanangkan dan
melaksanakan program Jamkesmas yang merupakan upaya untuk menjaga
kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Pendirian RSUD Kota Tangerang sesuai dengan amanah peraturan
perundang-undangan, antara lain UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM). SPM disusun dan diterapkan dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu, untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -71 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks
SPM urusan kesehatan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741
Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit.
Selain itu adanya bentuk UU Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004 yang
mengatur praktek para dokter. UU itu melarang praktek para dokter lebih dari 3
tempat Klinik. Peraturan ini merupakan salah satu peluang bagi Kota Tangerang
untuk dapat melakukan optimalisasi pemberdayaan tenaga medis lebih fokus di
tempat kerja tetapnya di RSUD. Kondisi ini paling tidak sebagai pagar bagi tenaga
medis RSUD yang nantinya bekerja menjadi lebih bermakna keberadaannya
sehingga pelayanan kesehatan di RSUD menjadi lebih baik. Sisi lain dari UU
praktek dokter ini juga menjadi sebuah peluang dalam kesempatan bagi para
dokter tetap RSUD untuk mendapatkan tambahan penghasilannya di luar dari
pendapatannya sebagai dokter tetap berstatus PNS di RSUD Kota Tangerang.
Tantangan
Pendirian RSUD tipe C di Kota Tangerang menghadapi tantangan berupa
persaingan dengan lembaga pelayanan kesehatan lainnya, baik berupa rumah
sakit maupun poliklinik yang tersebar di wilayah Kota Tangerang maupun daerah
sekitarnya. Keberadaan rumah sakit swasta dengan pelayanan yang lebih
profesional dan berkualitas tentu menjadi faktor yang menarik perhatian dari
konsumen untuk memperoleh pelayanan dari rumah sakit tersebut. Selain itu
tantangan lainnya juga berhubungan dengan status kepemilikan rumah sakit
umum daerah yang berada di Kota Tangerang. Eksistensi RSUD milik Pemerintah
NA
SK
AH
AK
AD
EM
IK
Bab II -72 NASKAH AKADEMIK Pembentukan RSUD Kota Tangerang
Kabupaten Tangerang yang berada dalam wilayah Kota Tangerang harus menjadi
faktor yang diperhitungkan oleh pemerintah Kota Tangerang.
Sesuai komitmen Kepala Daerah bahwa pola pendirian RSUD Tipe C di
Kota Tangerang lebih mengedepankan pelayanan kesehatan dengan model non
kelas (tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau pun VIP); maka eksistensi RSUD
Tipe C Kota Tangerang nantinya akan lebih mengedepankan model pelayanan
kesehatan yang khas berorientasi pada kepentingan atau keberpihakan terhadap
masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Komitmen ini merupakan suatu bentuk
tantangan bagi pemerintah Kota Tangerang yaitu meskipun RSUD lebih
mengedepankan pelayanan kesehatan dengan model non kelas, tetapi tetap
harus mengutamakan kualitas dalam pelayanan prima.