Full page photo - bpkp.go.id Humas/uraian... · Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan...
Transcript of Full page photo - bpkp.go.id Humas/uraian... · Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan...
Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih
kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di
instansi/organisasi untuk mengakomod
memperoleh informasi.
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada
media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya
informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada
masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas
setiap instansi pemerintah untuk
dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal
merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra
organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi
berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan
untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik
pimpinan instansi sebagai bahan pengambil
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas
Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan
2014. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (
pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
KATA PENGANTAR
Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih
kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini
instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada
media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus
informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada
ut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam
setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu
dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah
merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra
i atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi
erjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan
untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada
pinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas
Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan April
laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back
pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Makassar, 3
Kepala Perwakilan,
Deni Suardini
NIP 19650621 198703
i
Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih
masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut
dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada
berbagai media massa dan derasnya arus
informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada
(Hubungan Masyarakat) dalam
mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu
istilah Public Relation (PR)
merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra
i atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi
erjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan
masyarakat untuk disampaikan kepada
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas
April sampai dengan Juni
feed back) yang positif bagi
pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
3 Oktober 2014
Perwakilan,
Deni Suardini
650621 198703 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... 1
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................ 4
1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) ..................... 4
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik ............................................. 30
3. Pengelolaan Website BPKP ............................................................................ 40
4. Peliputan Kegiatan Kantor .. .......................................................................... 42
5. Pembinaan Kehumasan ................................................................................. 44
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................ 44
7. Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan
Perwakilan BPKP ............................................................................................ 45
8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
(Kejadian dan Bentuknya) .............................................................................. 45
LAMPIRAN
- Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (62 berita)
- Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2014 (38 berita)
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 1 dari 50
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18
Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman
penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010.
Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor
KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP.
Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat
Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan III Tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita)
Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita
terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan.
Selama periode Triwulan III Tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping
dan analisis berita sebanyak 60 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut
berjumlah lima buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo, Ujung Pandang
Ekspress dan Koran Tempo. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu
Tribuntimur.com, Resbantaeng.com, Berita.yahoo.com, Tempo.com, Luwuraya.com,
Rakyatsulsel.com, Pangkepkab.go.id, Paloponews.com, Ciptakarya.com, Bkd.soppeng.go.id,
Rumahpemilu.org, Inspektoratlutimkab.go.id, Tanatoraja.go.id, Antaranews.com,
Makassarterkini.com dan Profesi online.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 2 dari 50
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan
III Tahun 2014 adalah sebanyak 120 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan
fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 64 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli
sebanyak 20 kali kegiatan, ekspose kasus 7 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 29 kali
kegiatan.
3. Pengelolaan Website BPKP
Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah
melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III
Tahun 2014 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan.
Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal
tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap
content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang
terjadi sehingga selalu up to date (terkini).
4. Peliputan Kegiatan Kantor
Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan III Tahun
2014 sebanyak 29 kegiatan, antara lain penandatanganan rencana aksi, Diklat SPIP, Diklat
sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli, Kunjungan Kerja, Kegiatan Rohani serta kegiatan lainnya.
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan III Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan
kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta
terlibat dalam FGD Kehumasan.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain
Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III
Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra
kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak
penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROV
contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk
contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat
Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta
bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor.
7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan
Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan
8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan
Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro
Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di
perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam
yang akan di-upload di content
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATA
dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk
(wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta
bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan
Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan
Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya)
Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro
Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di
perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita
content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.
Kepala Perwakilan,
Deni Suardini
NIP 19650621
INSI SULAWESI SELATAN
Halaman 3 dari 50
dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk
(wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta
Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan.
Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro
Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di
bentuk pengeditan dan pengiriman berita
BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.
Kepala Perwakilan,
Deni Suardini
0621 198703 1 001
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 4 dari 50
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita)
Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan
analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan.
Selama periode Triwulan III Tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat
kliping dan ringkasan berita sebanyak 58 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping
adalah:
- Harian Fajar;
- Harian Tribun Timur;
- Harian Seputar Indonesia (Sindo);
- Harian Koran Tempo;
- Ujung Pandang Ekspress
Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribuntimur.com,
Resbantaeng.com, Berita.yahoo.com, Tempo.com, Luwuraya.com, Rakyatsulsel.com,
Pangkepkab.go.id, Paloponews.com, Ciptakarya.com, Bkd.soppeng.go.id, Rumahpemilu.org,
Inspektoratlutimkab.go.id, Tanatoraja.go.id, Antaranews.com, Makassarterkini.com dan
Profesi online.
Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut:
No. Tanggal
Terbit
Koran / Harian Judul Berita Isi Berita
1 2 3 4 5
1 2/7/2014 Fajar Tersangka RPH
Ditahan
Dua tersangka kasus dugaan korupsi
perbaikan kandang dan
pengembangan usaha perusahaan
daerah (PD) Rumah Potong Hewan
Kota Makassar, ditahan selasa 1 Juli
keduanya adalah Sudirman
Lannurung dan Alimuddin. Dugaan
tindak pidana korupsi perbaikan
kandang dan pengembangan usaha
Perushaan Daerah (PD) Rumah
Potong Hewan Kota Makassar itu,
telah merugikan negara hingga
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 5 dari 50
miliaran rupiah, Berdasarkan
perhitungan BPKP kerugian negara
sebanyak Rp1,6 milyar. Kasus ini
sendiri berawal dari diterimanya data
perbaikan kandang dan
pengembangan usaha dari Pemkot
Makassar sebesar Rp750 juta thn
2006, serta masing-masing Rp750
juta pada tahun 2009 dan 2010 dana
sebesar Rp2,2 milyar itu lalu
diserahkan kepihak rekanan utk
melaksanakan pekerjaan tersebut.
2 4/7/2014 Koran Sindo Polisi Bidik
Kepala DPPKAD
Lutim Terkait
Dugaan Tindak
Korupsi Saat
Jabat Camat
Malili
Penyidik Polres Luwu Timur (Lutim)
menjadwalkan pemeriksaan
terhadap Kepala Dinas (Kadis)
Pendapatan Pengelolaan, Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Lutim
Aini Endis Amnika. Pemeriksaan
Endis terkait dengan perannya dalam
pembebasan lahan di Desa Ussu
untuk kepentingan PT Prima Utama
Lestari (PUL) yang terindikasi korupsi.
Endis diperiksa dalam kapasitas
sebagai mantan camat Malili.
Kapolres Lutim, AKBP Rio Indra
Lesmana mengatakan laporan resmi
hasil perhitungan Kerugian Negara
dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Sulsel terkait kasus
pembebasan lahan di Desa Ussu.
3 8/7/2014 Fajar Tersangka
Korupsi RPH
Ajukan
Praperadilan
Tersangka dugaan korupsi PD Rumah
Potong Hewan (RPH) Sudirman
mengajukan praperadilan ke
Pengadilan Negeri Makassar.
Penasehat Hukum Sudirman, Basri
Omes menilai kasus kleinnya
perdata. Tapi jadi tersangka kasus
korupsi. Kasus korupsi ini pertama
kali diusut kepolisian daerah Sulsel
pada 2012 berdasarkan hasil audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi
Sulawesi Selatan yang menemukan
jumlah kerugian negara pada proyek
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 6 dari 50
tersebut sebesar Rp1,3 M. Kasus ini
berawal dari diterimanya dana
perbaikan kandang dan
pengembangan usaha dari Pemkot
Makassar sebesar Rp750 juta pada
2006, serta masing-masing Rp750
juta pada 2009-2000.
4 11/7/2014 Fajar Kejari
Kumpulkan Data
Dugaan Korupsi
Kapal
Penyelidikan kasus dugaan korupsi
bantuan dua kapal nelayan sudah
berjalan sejak akhir 2013 lalu.
Namun Kejaksaan Negeri (Kejari)
Bulukumba belum juga
memperlihatkan perkembangan
berarti dalam penyelidikannya. Kasi
pidana khusus Kejari Bulukumba
Muh. Ruslan Muin mengatakan
penyelidikan setelah menerima
informasi masyarakat terkait dugaan
penyimpangan pengadaan dua unit
kapal. Kita masih melakukan
penyelidikan terkait dugaan
penyimpangannya. Setelah Kejari
mengambil keterangan sejumlah
pihak, akan melakukan ekspose audit
investigasi untuk menemukan alat
bukti yang cukup dalam kasus ini di
BPKP.
5
14/7/2014
Fajar Pengelolaan DAK
Pendidikan
Mencurigakan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel
mulai melakukan audit terhadap
pengelolaan Dana Khusus (DAK)
Pendidikan. Ditengarai ada praktek
rekayasa dalam pelaksanaan proyek
dan pengadaan buku. Kepala Seksi
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
Kabupaten Sidrap Syahrul Syam
mengatakan pihaknya telah diminta
untuk memberikan klarifikasi terkait
pengelolaan dana alolasi khusus
tahun 2013. Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
mencurigai dan menganggap ada
yang tidak beres dengan hasil
pelaksanaan DAK 2013, Pihaknya
mempersilahkan BPKP untuk
menanyakan langsung kepada
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 7 dari 50
masing-masing sekolah.
6 15/7/2014 Koran Sindo Kasus Korupsi
Lampu Hias
Mandek
Penuntasan kasus dugaan korupsi
pengadaan lampu hias di Dinas
Pertambangan Kabupaten Maros
yang disidik Polda Sulsel mandek,
setelah berkas perkara ditolak oleh
Jaksa peneliti di Kejati Sulsel. Kendati
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel
menemukan adanya kerugian negara
dengan total Rp78 juta. Tetapi jaksa
masih merekomendasikan agar
penyidik Polda menyiapkan alat bukti
yang cukup dan tidak hanya
menyeret Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sebagai tersangka. Kepala
Bidang Humas Polda Sulselbar
Kombers Pol Endi Sutendi mengakui
berkas kasus korupsi pengadaan,
pemasangan lampu hias di
Kabupaten Maros ini sudah dua kali
ditolak oleh jaksa. Pengembalian
berkas perkara dilakukan kejaksaan
dengan rekomendasi agar penyidik
Polda melengkapi alat bukti
pendukung dan saksi
7 17/7/2014 Fajar Kasus Jalan
Lingkar
Terhambat Audit
BPKP
Penyelidikan kasus dugaan korupsi
pembangunan trace jalan lingkar
timur di Kepulauan Selayar jalan
ditempat. Kejaksaan Tinggi Sulsel
juga menaikkan statusnya ke tahap
penyidikan. Penyelidikan kasus ini
dimulai sejak 2012 lalu/ Perkara
dugaan korupsi trace jalan lingkar
timur di Kepulauan Selayar bergulir
setelah kejati menerima laporan
kejanggalan dalam pengerjaan
proyek senilai Rp500 juta itu. Kepala
Seksi Penerangan Hukum (Kasi
Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Sulsel Rahman Monra, mengatakan
lambannya proses penanganan kasus
dugaan korupsi jalan lingkar timur
lantaran terkendala pada audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Kasus ini
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 8 dari 50
lamban karena BPKP Prov. Sulsel
belum menyerahkan hasil audit
kerugian negara yang ditimbulkan.
Padahal BPKP sudah lama melakukan
audit, tapi belum ada hasilnya.
8 18/7/2014 Fajar Kasus UNM
Mengendap
Tujuh Bulan.
Korupsi Alat
Laboratorium
Penyidikan kasus dugaan korupsi alat
laboratorium di Fakultas Ilmu
Keolahragaan (FIK) UNM terhenti.
Kasus ini pun tercatat telah
mengendap selama tujuh bulan sejak
awal Januari 2014 lalu. Penyidik
menyerahkan kasus ini untuk diaudit
di Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sejak januari.
Namun, hingga memasuki bulan juli.
Penyidik mengaku belum menerima
hasil audit. Hal ini diungkapkan Wakil
Direktur (Wadir) Direktorat Reserse
Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda
Sulsel. AKBP Turman Siregar.
Sembari menunggu hasil audit dari
BPKP. Penyidik juga telah
mengantongi beberapa nama calon
tersangka baru.
9 18/7/2014 Tribun Timur Kejari Siap Bawa
Dosen Politeknik
ke Pengadilan
Kejaksaan Negeri Makassar
mengatakan siap meningkatkan
status dugaan korupsi di Politeknik
Ujungpandang ke tahap penuntutan.
Kepala seksi Pidana Khusus Kejari
Makassar Joko Budi Darmawan,
mengatakan pekan depan berkas
kedua tersangka yakni Suradi dosen
politeknik Ujungpandang sekaligus
pejabat pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK). Menurut Joko, pada kasus
tersebut kerugian negara dari akibat
perbuatan tersangka sebesar Rp1,3
milyar Kerugian tersebut
berdasarkan dari hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 9 dari 50
10 21/7/2014 Tempo Usut Kasus
Rehabilitasi
Sekolah, Jaksa
Gandeng Ahli
BPKP
Kejaksaan Negeri Makassar akan
meminta bantuan ahli dalam
mengusut kasus dugaan korupsi di di
sekolah Menengah Kejuaraan Negeri
1 Sulawesi Selatan. Kepala Seksi
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
Makassar, Joko Budiman Darmawan,
kemarin penyidik akan menggandeng
ahli konstruksi untuk menilai dan
memeriksa bangunan sekolah itu.
Ahli lain yang di libatkan dalam kasus
ini adalah auditor Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Joko, ketiganya sudah
diperiksa, tapi akan di panggil
kembali setelah ahli konstruksi dan
audit BPKP melaporkan hasil
pemeriksaan. Kepala BPKP Sulawesi
Selatan, Deni Suardini, Mengatakan
pihaknya telah menerima
permintaan dari kerjasama untuk
melakukan audit. Dia mengaku siap
membantu proses penyidikan yang di
lakukan kejaksaan.
11 22/7/2014 Koran Sindo Kejari
Intensifkan
Penanganan
Korupsi
Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)
Watampone hingga saat ini telah
melakukan lima penuntutan dan tiga
kasus penyelidikan khususnya kasus
dugaan korupsi di Kabupaten Bone.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Watampone Muh Natsir Hamsah
berjanji, pihaknya akan segera
menuntaskan semua kasus tersebut.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari
Watampone, Muhammad Tasbih
mengatakan, walaupun kasus ini
sementara di sidik pihak kejaksaan,
namun pihaknya masih menunggu
hasil audit Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Sulsel. Untuk kasus Gernas Kakao,
kami masih sementara menunggu
auditor negara, dan pada kasus ini
sudah ada lima tersangka. Hanya
saja, saat ini pihak kejaksaan masih
menunggu hasil audit dari BPKP
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 10 dari 50
terkait kerugian negara.
12 24/7/2014 Fajar BPKP akhirnya
mengeluarkan
hasil audit
kerugian negara
kasus dugaan
korupsi audit
kerugian negara
kasus dugaan
korupsi di SMK 1
Sulsel. Kerugian
negara kasus
tersebut
serbesar Rp400
juta
Dana yang diduga dikorupsi tersebut
berasal dari dana bantuan
pelaksanaan revitalisasi peralatan
bengkel tahun 2010 jumlah kerugian
yang dibeberkan BPKP, sama dengan
perkiraan penyidik. Joko
menguraikan, setelah mengetahui
hasil audit BPKP Sulsel, pihaknya
memang menunggu inisiatif tiga
tersangka untuk mengembalikan
uang negara itu. Selanjutnya usai
Lebaran akan memeriksa kembali
para tersangka. Penyidik sudah
menetapkan tiga tersangka dalam
kasus ini. Masing-masing Surya Patu,
(mantan Kepala SMKN 1 Sulsel),
Husain Abdullah (pelaksana
pembangunan), dan Ahmad Dzulfikar
(pelaksana rehabilitasi).
13 11/8/2014
Fajar Konsultan
Proyek Divonis
Satu Tahun
Salah satu dari dua terdakwa kasus
dugaan korupsi proyek
pembangunan drainase pajalesang,
Kecamatan Lilirilau, Kabupaten
Soppeng tahun anggaran 2011, telah
divonis di pengadilan tropikor
Makassar Usama menambahkan,
terdakwa lainnya atasnama AM iqbal
dalam kapasitasnya sebagai pejabat
pelaksan teknik kegiatan atau PPTK
pada proyek ini, masih harus
menjalani sidang lanjutan pekan
depan agenda pembacaan putusan
oleh majelis hakim. Dalam kasus ini
kedua terdakwa telah
mengembalikan kerugian negara
sekitar Rp19 juta. Jumlah tersebut
tidak dapat dijelaskan
penggunaannya. Sesuai hasil audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Makassar,
dalam kasus dugaan korupsi proyek
drainase pajalesang ini ditemukan
kerugian negara sekitar Rp55 Juta.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 11 dari 50
14 13/8/2014 Koran
Sindo
BPKP Audit Korupsi
Kapal Nelayan. Kejari
Bulukumba Dinilai
Lamban
Kejari Bulukumba menggandeng
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel
untuk melakukan audit kerugian
negara perkara dugaan korupsi
pengadaan dua unit kapal bantuan
nelayan lingkup Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Tahun 2013 dengan
anggaran Rp2 milyar. Kepala Seksi
Pidana Khusus Kejari Bulukumba
Muhammad Ruslan Muin
mengungkapkan pihaknya segera
menyerahkan berkas perkara dan
sejumlah dokumen lain ke BPKP. Kami
segera kirim berkas perkaranya ke
BPKP untuk menentukan kerugian
negara harus dilakukan oleh lembaga
audit. Ruslan Muin menjelaskan BPKP
merupakan lembaga yang diberi
mandat oleh negara untuk melakukan
penghitungan kerugian negara untuk
tiap kasus yang terindikasi korupsi.
Hasil audit dinilai akan
mempermudah proses penyelidikan.
15 14/8/2014 Koran Sindo Polisi Dinilai
Tidak
Transparan
Sulawesi Corruptioan Watch (SCW)
Bulukumba menilai penyidik Polres
Bulukumba tidak transparan dalam
memproses kasus dugaan korupsi
pengadaan alat kesehatan (al-kes)
dilingkup Dinas Kesehatan. Proyek ini
menghabiskan anggaran sekitar Rp20
miliar yang bersumber dari APBN
2010 . Direktur SCW Bulukumba
Laode Hardiman mengungkapkan,
sikap polisi selalu menjual nama
BPKP Sulsel sebagai penyebab kasus
alkes belum diproses sampai, hanya
sebagai sebuah alasan. "Berdasarkan
pengakuan BPKP sulsel, hasil audit
investigasi dan perhitungan kerugian
negara sudah di serahkan ke penyidik
polisi," jelasnya, kemarin. Kabag
Humas Polres Bulukumba AKP Andi
Syarifudin menjelaskan, tidak ada
unsur kesengajaan mengulur-ulur
penyerahan berkas ke kejari
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 12 dari 50
Bulukumba. "Proses perlengkapan
berkas terus dilakukan. BPKP
memiliki peran, terutama dalam hal
perhitungan kerugian negara,
hasilnya suda ada, Tapi jaksa masih
meminta alat bukti lain. Maka harus
dilengkapi,"katanya.
16 16/8/2014 Koran Sindo Polisi Bidik
Komisioner KPU
Maros
Penyidik Kepolisian Resort Maros
membidik oknum komisioner KPU
Maros sebagai calon tersangka
dalam kasus dugaan mark up
anggaran proyek pengadaan spanduk
sosialisasi untuk pemilu 9 April lalu.
Kepala Keepolisian Resort Maros
AKBP CF.Hotman Sirait menegaskan,
proses penyelidikan kasus dugaan
mark up pengadaan spanduk senilai
Rp353 juta itu tidak akan berhenti.
Setelah menerima laporan dugaan
korupsi, polisi masih terus bekerja
untuk mengungkapkan kasus
tersebut. Saat ini polisi telah
mengirim surat ke BPKP Perwakilan
Sulsel. untuk melakukan audit. "Kami
sudah menyurati BPKP untuk
melakukan audit kerugian negara
dan kasus ini. Nanti bila ada hasil
audit dari BPKP, apakah ditemukan
kerugian negara atau tidak.
17 16/8/2014 Tribun Timur Tersangka
Ditetapkan
setelah Ada
Laporan
Kerugian
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan
Spanduk Sosialisasi KPU Maros.
Kapolres Maros, AKBP Houtman
Sirait, memastikan akan segera
menerapkan tersangka dalam kasus
dugaan mark up anggaran
pengadaan spanduk sosialisasi KPU
Maros pada pilcalek 2014 setelah
polisi menerima adanya laporan
kerugian negara dari BPKP.
Dijelaskan, penyidik sudah
menemukan titik terang dalam
pengembangan kasus tersebut.
Spanduk diadakan oleh suatu
percetakan saja dan pelaku yang
terlibat dan dianggap bertanggung
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 13 dari 50
jawab mengarah kepada oknum
komisioner yang bekerja sama
dengan oknum KPU Maros.
18 19/8/2014 Koran Sindo 2 Tersangka
PNUP
Dilimpahkan
Dua tersangka kasus dugaan korupsi
pembebasan lahan pembangunan
gedung baru kampus politeknik
Negeri Ujung Pandang (PNUP)
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri
(kejari) Makassar, kemarin. Kedua
tersangka tersebut masing-masing
dosen PNUP selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Ansari, dan kepala
Desa Pammanjengang Kabupaten
Maros Abdul Hamid selaku pejabat
yang menerbitkan surat sporadik
(hak Penguasaan objek). Penyidik
Polrestabes Makassar menemukan
adanya kejanggalan berupa
pembayaran ganti rugi pembebasan
lahan terhadap Juliar senilai Rp1,6
miliar. Berdasarkan hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) ditemukan
potensi kerugian negara pada proyek
tersebut. Polrestabes Makassar
sendiri telah menentapkan dua
orang tersangka sebagai daftar
pencarian orang (DPO) Masing-
masing juliar, yang diketahui sebagai
warga yang ikut menikmati uang
negara dalam kasus tersebut.
Sedangkan tersangka lainnya, suardi,
hingga kini belum pernah diminta
keterangannya oleh penyidik.
19 20/8/2014 Fajar Kadis PU Segera
Disidang
Kejari Soppeng akhirnya
melimpahkan berkas tersangka kasus
dengan korupsi anggaran
pemeliharaan rutin jalan jembatan di
Dinas Pekerjaan umum (PU) Soppeng
tahun 2012 ke Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tripikot) Makassar.
Dalam kasus ini, penyidik
menetapkan dua tersangka, masing-
masing Kadis PU Soppeng, Murnir
Umar dan Kabid Perencanaan Dinas
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 14 dari 50
PU Hidayat. Kasi Pidsus Kejari
Soppeng, andi usama, mengatakan,
"Kita sisa menunggu jadwal sidang
dari Pengadilan Tripikot Makassar."
kata A Usman Dalam Kasus ini
tersangka telah mengembalikan
dugaan kerugian negara kurang lebih
Rp210 juta. Sesuai hasil audit BPKP,
kerugian keuangan negara dalam
kasus ini sebesar Rp618 juta. Dari
jumlah itu sekitar Rp400 juta telah
dijelaskan pemanfaatannya oleh
tersangka. Sisanya Rp210 juta
menjadi tanggungan tersangka
karena tidak bisa menunjukan bukti
pertanggungjawaban pemanfaatan
dana.
20 25/8/2014 Fajar Kain Baju Dinas
Pegawai
Digudangkan.
Kuras APBD Rp3
milyar
Anggaran pengadaan kain untuk
bahan pembuatan baju dinas
pegawai lingkup Pemkab. Bone
menguras anggaran Rp3 milyar lebih.
Namun kain hasil pengadaan yang
menggunakan uang rakyat itu masih
ditumpuk dalam gudang. Menurut
Budiono sesuai permintaan Sekkab
Bone Andi Surya Dharma, kain hasil
pengadaan rekanan ini harus di audit
terlebih dahulu oleh BPKP sebelum
diserahkan kepegawai Budiono
mengaku sudah mengirim surat
permintaan audit ke BPKP sejak Juni
lalu. Dia berharap hasil audit dari
BPKP tersebut cepat diterima
sehingga kainnya bisa segera
disalurkan kepada pegawai.
21 25/8/2014 Fajar BPKP Tunggu
Alat Bukti Kasus
FIK UNM
Kasus korupsi pengadaan alat
olahraga di Fakultas Ilmu
Keolahragaan (FIK) Universitas
Negeri Makassar (UNM) hampir
setahun bergulir. Namun masih
mengendap di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kami sementara menangani laporan
lengkapnya belum bisa kami
keluarkan sebab masih ada alat bukti
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 15 dari 50
yang kami tunggu dari penyidik
Polda, Jelas tim audit BPKP Sulsel,
Memet kepada Fajar Jumat 22
Agustus 2014
22 28/8/2014 Koran Sindo Tersangka
Korupsi Dasak
Perjelas Status
Hukum
Ahmad Ridha Ali, salah seorang
tersangka kasus dugaan korupsi
tunjangan perumahan anggota DPRD
Kota Parepare, mendesak penegakan
hukum agar segera memperjelas
statusnya. Menurut mantan Wakil
Ketua DPRD Parepare, periode 2004-
2009, tujuh tahun kasus bergulir,
proses kasus itu jalan di tempat.
Ridha mempertanyakan nasibnya
yang hingga kini digantung oleh
kejaksaan. BPKP juga disebutnya
keliru dalam melakukan audit.
Menurutnya, hasil audit yang
dijadikan kepolisian dan kejaksaan
tidak akurat. "Tidak ada sebenarnya
kesalahan dalam kasus ini. Makanya
kejaksaan tarik ulur kasus ini.
Terpisah, Kepala Kejari Parepare
Irwan Sinuraya mengatakan, belum
dilimpahkannya kasus ini ke
pengadilan tipikor, karena pihaknya
masih menunggu dua tersangka yang
saat ini sakit.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 16 dari 50
23 28/8/2014 Koran Sindo Kadis PU
Soppeng Ditahan
Usai Sidang
Perdana kasus
Dugaan Korupsi
Rehabilitasi Jalan
2012
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan
Umum (PU) Kabupaten Soppeng
Munir Umar akhirnya ditahan usai
menjalani sidang perdana kasus
dugaan korupsi proyek rehabilitasi
jalan di Pengadilan Tipikor Makassar.
Badan Pekerja Koalisi Masyarakat
Anti-Korupsi (KMAK) Sulsel Djusman
AR mengatakan, dari awal pihaknya
tidak pernah berhenti memonitor
kasus tersebut. Dirinya juga berharap
penegak hukum jangan hanya
berhenti pada kedua orang tersangka
tersebut. Kegiatan rehabilitasi atau
pemeliharaan jalan pada tahun
anggaran 2012 di Kabupaten
Soppeng meliputi 27 titik kegiatan,
diantaranya 18 pemeliharaan jalan
dan 9 pemeliharaan jembatan.
Anggaran untuk kegiatan tersebut
sebesar Rp2,339 miliar bersumber
dari APBD Soppeng. BPKP Perwakilan
Sulsel dalam audit investigasinya
menemukan ada penyimpangan
dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut, sehingga mengakibatkan
kerugian negara sebesar Rp618 juta.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 17 dari 50
24 25/8/2014 Koran Sindo Kejari Kantongi
Calon Tersangka
Tim penyidik bidang pidana khusus
Kejari Bulukumba telah mengantongi
calon tersangka kasus dugaan
korupsi pengadaan dua unit kapal
bantuan nelayan lingkup Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP)
Bulukumba. Pengadaan kapal yang
menelan anggaran sebesar Rp2,7
miliar tahun 2012 itu menyalahi
prosedur. Kasi Pidsus Kejari
Bulukumba Muh Ruslan Muin
mengakui kalau proses penyelidikan
telah mengerucut. Kendati demikian,
tim penyidik menurut dia, masih aktif
melengkapi berkas untuk keperluan
pelaksanaan audit oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Sulsel. Setelah
semua selesai, hasil pemeriksaan
akan diberikan pada BPKP Untuk
dilakuakan audit ,"Jelas Ruslan.
25 1/9/2014 Fajar Diduga Ada
Mark-Up PDH
Pengadaan kain untuk Pakaian Dinas
Harian (PDH) untuk seluruh
pengawai lingkup Pemkab Bone,
bermasalah. Sampai sekarang kain
belum juga digunakan pegawai.
Berdasarkan Unit Layanan
Pelelangan (ULP) di website LPSE,
rekanan yang memenangkan
pengadaan kain adalah CV Pelita
Nusantara dangan penawaran Rp3
miliar dari pagu anggaran Rp3,1
milar. Sekretaris Kabupaten Bone,
Andi Surya Dharma mengatakan,
adanya pengurangan kain untuk 400
orang. BPKP Sulsel memberikan
jangka waktu 15 hari kepada rekanan
untuk memenuhi pengadaan kain
sesuaipermintaan. Ditambahkannya,
setelah diaudit BPKP, ditemukan kain
tidak sesuai dengan spesifikasinya.
Ada kemahalan harga dengan selisih
Rp150 juta.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 18 dari 50
26 2/9/2014 Koran Sindo Berkas PNUP
Dilimpahkan
Pekan Ini
Pekan ini berkas perkara dua
tersangka kasus dengan korupsi
pembebasan lahan Politeknik Negeri
Ujungpandang (PNUP) segera
dilimpahkan ke pengadilan Tipikor
PN Makassar. Diketahui, hasil audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Sulsel, proyek
tersebut berpotensi mengakibatkan
kerugian negara sebesar Rp1,6
miliar. Pada 2009, pihak PNUP
membahas lahan seluas 29 hektar
yang rencananya digunakan sebagai
lahan pembangunan gedung baru
kampus PNUP.
27 5/9/2014 Fajar BPKP Hambat
Penuntasan
Kasus Bandara
Kasus korupsi anggaran pembebasan
lahan Bandara Mengkendek,
Kabupaten Toraja, masih menunggu
hasil audit Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Sulsel. Padahal, KPK menargetkan
agar kasus ini rampung Desember.
BPKP sudah melakukan pengecekan
bersama dua ahli. Hasil pemeriksaan
ahli dan pengecekan lokasi juga
diserahkan ke BPKP untuk dijadikan
landasan perhitungan kerugian
negara, Tetapi, sampai saat ini hasil
audit belum jiga dikeluarkan.
28 9/9/2014 Koran Sindo 23 Eks Legislator
Belum
Kembalikan DTKI
Kasus dana tunjangan komunikasi
insentif (DTKI) anggota DPRD Kota
Parepare periode 2004-2009 belum
juga tuntas. Baik dewan maupun
pemkot saling lempar
tanggungjawab dalam
menyelesaikan kasus yang telah
bergulir sejak 2008 lalu. Awalnya,
kasus DTKI menyeret 25 anggota
DPRD periode 2004-2009. Namun
sejak temuan dari hasil audit BPKP
keluar 2007 lalu, kasus ini
menyisakan 23 nama yang belum
mengembalikan. Tiga, diantaranya
telah mengembalikan dana tersebut,
diantaranya H. Syamsu Alam yang
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 19 dari 50
juga mantan walikota Parepare, H.
Rahman Saleh dan Rahman
Mappagiling ketiga telah melunasi
sesuai dengan jumlah yang diterima
saat menjabat sebagai anggota
DPRD.
29 11/9/2014 Koran Sindo Polisi Limpahkan
Berkas Korupsi
Alkes
Penyidik Polres Bulukumba akan
segera menyerahkan kembali berkas
perkara dugaan korupsi pengadaan
alat kesehatan (Alkes) dilingkup
Dinas Kesehatan (Dinkes) ke jaksa
penuntut umum (JPU) Kejari. Dia
menjelaskan, sejak bulan agustus
lalu, audit perhitungan kerugian
negara dugaan korupsi pengadaan
alkes untuk sejumlah puskesmas di
Bulukumba itu telah dikeluarkan oleh
BPKP Sulsel. Dengan keluar hasil
audit tersebut, pihak penyidik sudah
memenuhi kelengkapan berkas yang
masih kurang berdasarkan petunjuk
jaksa. Kepala Seksi Pidana Khusus
(Pidsus) Kejari Bulukumba
Muhammad Ruslan Muin
menjelaskan, pihaknya
membutuhkan ada hasil audit dari
BPKP Sulsel terkait kerugian negara.
30 11/9/2014 Koran Sindo Kerugian Negara
Capai Ratusan
Miliar. 34 Kasus
Korupsi Diduga
Mandek di Kejati
di Sulsel
Puluhan kasus korupsi yang
berpotensi merugikan keuangan
negara hingga ratusan miliar diduga
penyidikannya mandek di tangan
aparat hukum, seperti Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Susel dan beberapa
Kejaksaan Negeri (kejari) di
Kabupaten/Kota. Pihaknya akan
segera berkoordinasi dengan Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK)
maupun Badan Pengawasa Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) untuk
mengetahui berapa besar potensi
kerugian negara yang diakibatkan
oleh masing-masing kasus tersebut.
"Sebagian memang belum diketahui
potensi kerugian negaranya, tapi
kami akan secepatnya berkoordinasi
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 20 dari 50
de4ngan BPK maupun BPKP,"
31 12/9/2014 Koran Sindo Pemkab Lutim
Tunggu Audit
BPKP
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Lutim) masih menunggu hasil audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilal
Sulsel terkait kelanjutan
pembangunan Stadion Malili. Kepala
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
(Tarkim) Lutim Budiman Hakim
kemarin mengatakan mengenai
nasib proyek tersebut, pihaknya
telah meminta BPKP untuk turun
melakukan audit. "ini hari ketiga
(kemarin) tim BPKP melakukan
evaluasi pekerjaan, setelah kami
melakukan pemutusan kontrak pada
tanggal 15 Agustus lalu," ujarnya.
32 12/9/2014 Koran Sindo Dosen dan Kades
Terancam 20
Tahun Penjara
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi
pembebasan lahan pembangunan
gedung milik Kampus politeknik
Negeri Ujung Pandang (PNUP)
terancam hukuman 20 Tahun
penjara. Kasus ini berawal saat pihak
PNUP berniat membangunan
kampus baru dan membebaskan
lahan di perbatasan Kota Makassar
dan Kecematan Maros, dengan luas
lahan yang dibebaskan seluas 29
hektare dari anggaran pemerintah
pusat Rp20 miliar di tahun 2009 lalu.
Berdasarkan dari hasil audit BPKP
dinyatakan terdapat potensi
kerugian negara pada proyek
tersebut. Dari 67 lahan yang
dibebaskan, 39 di antaranya
diketahui sebagai tanah negara.
33 12/9/2014 Koran Sindo Basse Mattayang
Dihukum 15
Bulam Bui.
Korupsi
Pengadaan Mess
Pemkab Luwu di
Yogyakarta
Terdakwa dugaan korupsi proyek
pengadaan Mess Pemkab Luwu di
Yogyakarta tahun 2007 atas nama
Basse Mattayang dihukum 15 bulan
penjara. Putusan ini lebih rendah
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
(JPU) yakni dua tahun penjara. Atas
perbuatanya terdakwa dijatuhi
hukuman pidana penjara selama satu
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 21 dari 50
tahun tiga bulan (15 bulan) penjara,"
ucapnya. Berdsarkan hasil temuan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Sulsel,
ditemukan selisih sebesar Rp236 juta
pada proyek tersebut. Sebelumnya
terdakwa juga telah menjalani masa
hukumannya atas kasus korupsi
pengadaan alquran di kabupaten
luwu.
34 12/9/2014 Fajar Kisruh di RSUD
Belum
Terselesaikan
Kisruh di internal RSUD Tenriaawaru
Watampone tak kunjung
terselesaikan. Pemkab Bone yang
diharapkan memediasi antara dokter
dengan menajemen rumah sakit,
malah berdiam diri. Sebelumnya,
dokter di RSUD Tenriawaru
mengeluhkan banyaknya masalah
yang terjadi di RSUD kepala
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone
Andi Surya Darma. Salah satu yang
dikeluhkan dokter yakni transparansi
pengelolaan keuangan. "Kan BPK
turun, makanya dari situ nanti
terlihat kinerja di RSUD, apakah
efisien dan efektif atau tidak. Kalau
memang hasil pemeriksaan BPK tidak
efisien, tentunya kita menunggu
rekomendasi dari BPKP itu,"
35 16/9/2014 Ujung Pandang
Ekspress
Tersangka
Bansos Kedelai
Segera
Ditetapkan
Setelah enam bulan proses
penyelidikan dalam waktu dekat
penyidik Polres Soppeng
menetapkan tersangka Bansos
Kedelai di Kecamatan Marioriwawo
Soppeng. Kasat Reskrim Polres
Soppeng, AKP Amrin, SH, MH saat
dikonfirmasi mengatakan, nama
tersangka diumumkan. Jika penyidik
telah menerima hasil investigasi
kerugian negara dari BPKP Amrin
yang juga alumni Pascasarjana UMI
ini menegaskan, selama ini kendala
penyelidikan. Karena BPKP dituntut
presentasikan hasil investigasi
kerugian negara di BPKP.
36 18/9/2014 Fajar Anggaran Porda Pemerintah Kabupaten Bantaeng
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 22 dari 50
Bakal Diaudit
BPKP
akan bekerja sama dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi
Sulawesi Selatan. Hal ini terkait
anggaran yang dihabiskan untuk
pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah
(Porda) XV di Bantaeng pada 9 - 16
September 2014. Bupati Bantaeng
Nurdin Abdullah memaparkan, BPKP
Sulsel akan mengaudit anggaran
porda. Ini untuk memasti kan tidak
adanya penyelewengan anggaran
yang digunakan untuk menghelat
Porda. Saya akan ajukan ke BPKP
untuk diaudit. Seperti halnya
pelaksanaan Pilkada lalu.
37 26/9/2014 Koran Sindo Politisi PDIP
Tersangka
Korupsi. Kasus
Penyewengawan
Anggaran Bedah
Rumah di Maros
Gagal melenggang ke parlemen
Kabuapten Maros, mantan calon
anggota legislatif dari PDI Perjuangan
Alfitrah Sandeli justru ditetapkan
sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari
Maros). Fitrah menjadi tersangka
dugaan korupsi kasus bantuan bedah
rumah dari Kementerian Perumahan
Rakyat (kemenpera) tahun anggaran
2012-2013. Plt.Kajari Maros
Muhammad Fitrah mengatakan saat
ini kejaksaan juga masih menunggu
hasil audit dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kita masih koordinasi terus dengan
BPKP dan masih menunggu hasil
audit untuk menentukan kerugian
negara dalam perkara ini.
38 26/9/2014 Tribun Timur Caleg PDI
Tersangka Bedah
Rumah Maros
Mantan caleg PDI Perjuangan Maros
Alfitrah Sandeli, ditetapkan sebagai
tersangka oleh Kejaksaan Negeri
Maros dalam kasus bantuan bedah
rumah dari proyek Kementerian
Perumahan Rakyat tahun 2012-2013.
Dalam kasus ini tersangka berperan
sebagai Tenaga Pendamping
Masyarakat (TPM) di Kelurahan
Adatongeng, Kecamatan Turikale dan
fasilitator antara penerima bantuan
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 23 dari 50
dengan Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Maros. Plt. Kajari Maros,
Muh. Fitrah mengatakan kejari masih
menunggu hasil audit dari BPKP
untuk menentukan kerugian negara
dalam kasus itu. Jumlah penerima
bantuan rumah yang terpending
sebanyak 36 KK dari 137 KK.
39 27/9/2014 Koran Sindo Kasus Kapal
Nelayan Mandek
Proses penyelidikan kasus dugaan
korupsi anggaran pengadaan dua
unit kapal pada Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Bulukumba dengan
nilai anggaran Rp2,6 milyar, Tahun
2013 lalu saat ini mandek. Pihak
Kejari Bulukumba berkilah karena
belum adanya hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari
Bulukumba Muhammad Rahmat
Muin mengungkapkan sejauh ini,
proses penyelidikan belum ada
perkembangan yang berarti dalam
perkara tersebut. Sebab, pihaknya
masih sedang menunggu hasil audit
resmi dari BPKP Prov.Sulsel. Hasil
audit kerugian negara diperlukan
untuk memperkuat dukungan
adanya pelanggaran pidana korupsi
dalam proyek pengadaan dua unit
kapal nelayan.
40 27/8/2014 Koran Sindo Tenriadjeng
Kembali
Ditetapkan
Tersangka
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel telah
menerima berkas perkara dugaan
korupsi kredit fiktif pada Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel
Cabang Palopo dengan tersangka
mantan Walikota Palopo Tenri
Adjeng. Tenri Adjeng ditetapkan
sebagai tersangka pada kasus ini
bersama tiga orang lainnya yakni
mantan kepala cabang BPD Palopo,
Syaifullah, Ali, Irman pengusaha asal
Palopo. Dari hasil audit BPKP di
ketahui akibat kredit fiktif yang di
salurkan pada 2010 tersebut
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 24 dari 50
berpotensi merugikan negara
sebesar Rp5,3 milyar
41 28/9/2014 Fajar Versi BPKP
Kerugian Rp22
Milyar
Kasus dugaan korupsi alat olahraga
laboratorium UNM ternyata
membengkak. Hasil audit terbaru
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel
kerugian negara tembus
Rp22.453.646.697. Cukup fantastis,
hampir separuh dari alokasi
anggaran sebesar Rp54 milyar
bersumber dari hibah Kemendikbud
ditilep para oknum tak
bertanggungjawab. Angka ini lebih
besar dari hasil perhitungan
sementara penyidik Dirkrimsus Polda
Sulsel yang menyebut Rp13,5 milyar.
Kami sementara melengkapi
berkasnya. Dalam waktu dekat
pelimpahan tahap pertama akan
dilakukan.
42 8/7/2014 Tribuntimur.com BPKP Bersaksi di
Sidang Kasus
Korupsi GOR
Sudiang
Kedua terdakwa kasus dugaan
korupsi pembebesan lahan Gedung
Olahraga Sudiang yakni mantan
Kepala Biro Perlengkapan Provinsi
Sulawesi Selatan Alimuddin Wellang
dan Mantan Lurah Sudiang Raya
Amri Indar, kembali menjalani proses
persidangan di Pengadilan Tipikor,
Makassar, Selasa (8/7/2014). Di
depan Majelis hakim yang diketuai
oleh Ibrahim Palino, didampingi oleh
hakim anggota Abduk Rahim dan
Suharso, Jaksa penuntut umum (JPU)
Greafik mendatangkan saksi ahli dari
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Ali S Ismail.
Dalam keterangannya, Ali S Ismail
mengaku telah melakukan audit
kerugian negara pada pembangunan
GOR tersebut. BPKP juga
menemukan adanya bentuk
penyimpangan yang merugikan
negara sebesar Rp 3,2 miliar.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 25 dari 50
43 11/7/2014 Tribuntimur.com Kejati
Terkendala Audit
BPKP untuk
Seret Tersangka
Jalan Lingkar
Selayar
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus)
Kejaksaan Tinggi Sulsel, hingga saat
ini masih menunggu hasil audit
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk
meningkatkan status kasus dugaan
korupsi pembuat trace jalan lingkar
timur di Kepulauan Selayar dari
penyelidikan ke penyidikan. Kepala
Seksi Penerangan Hukum (Kasi
Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Sulsel Rahman Morra, Jumat
(11/7/2014), mengatakan,
lambannya proses penanganan kasus
dugaan korupsi jalan lingkar timur
dan terkesan mandeknya pada tim
penyidik Kejati, lantaran terkendala
pada audit BPKP.
44 19/7/2014 Resbantaeng Kegiatan
Ekspose Kasus
Korupsi dengan
BPKP Perw
SulSel
Tanggal 20 Juni 2014 penyidik
tipidkor Sat Reskrim Polres Bantaeng
melaksanakan gelar perkara (Ekpose)
dengan pihak BPKP Perw. Sulsel
terhadap beberapa kasus dugaan
Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di
Kab. Bantaeng. Kegiatan Ekspose
dipimpin langsung oleh Kasat
Reskrim Polres Bantaeng AKP Abdul
Muttalib adapun salah satu kasus
dugaan korupsi yang di Ekspose
bersama dengan Pihak BPKP yakni
kegiatan Program Bantuan BSPS
dengan anggaran Rp. 3.400.000.000
yang diperkirakan berpotensi
mengalami kerugian negara 1 M.
45 1/8/2014 Koran.tempo.
com
BPKP Diminta
Usut Kasus
Lahan Unhas
Kejaksaan Negeri Makassar
menggandeng Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan BPKP
Sulawesi Selatan untuk mengusut
kasus dugaan penyimpangan
pengelolaan lahan milik Universitas
Hasanuddin. Kami minta diaudit
investigasi, kata Kepala Seksi Tindak
Pidana Khusus, Joko Budi Darmawan.
Menurut Joko penyidik menduga
telah terjadi proses tukar guling
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 26 dari 50
lahan antara Unhas dan pihak swasta
yang berpotensi menimbulkan
kerugian negara.
46 12/8/2014 berita.yahoo.
com
KPK Periksa 2
Saksi Dalam
Kasus Korupsi
Eks Wali Kota
Makassar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
terus bergerak mencari bukti dan
mengumpulkan kesaksian, dalam
perkara korupsi kerja sama
pengelolaan dan transfer di
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kota Makassar, Sulawesi
Selatan. Dalam laporan audit BPK
disebutkan terdapat indikasi korupsi
sebesar Rp 520 miliar akibat kerja
sama PDAM Makassar bersama
empat perusahaan swasta. Penilaian
BPK terkait kerja sama PDAM
Makassar dengan pihak ketiga yang
terindikasi korupsi yang diserahkan
ke KPK diantaranya harga dalam
kontrak yang terlalu mahal dibanding
kajian yang telah dilakukan sebelum
kontrak. BPK baru memastikan
adanya kerugian negara pada kerja
sama antara PDAM Makassar dan PT
Traya Tirta Makassar dengan nilai
kerugian sebesar Rp 38 miliar.
Menurut Kepala BPK Perwakilan
Sulawesi Selatan, Cornell Syarif,
sebelumnya pemeriksaan dilakukan
pada 2012 terhadap kondisi
keuangan PDAM. Dari empat temuan
BPK dan BPKP yang diyakini
bermasalah adalah kerja sama PDAM
dan PT Traya Tirta Makassar.
47 13/8/2014 Pangkepkab.go.i
d
Respon Surat
BPKP, Asistensi II
ke Makassar
Menindak lanjuti surat dari BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi-Selatan
yang ditujukan kepada Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, terkait tentang
Pemantauan Transparansi
Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan(RUP) dan Pengumuman
Pelelangan Pengadaan PBJ Tahun
2014. Asisten II Pemda Kab.Pangkep
Drs.H.Abd Karim berkunjung ke
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 27 dari 50
kantor BPKP Perwakilan Sulawesi
Selatan di Makassar(18/7/2014).
Dalam kunjungan tersebut Asisten II
didampingingi oleh Hannas,SE
(Sekretaris LPSE),
Hidayat,ST(Sekretaris ULP),
Muh.Arsyad.S.kom(Admin LPSE),
Chaerul,S.Kom(Admin Web
Pangkepkab).Rombongan dari
Kab.Pangkep diterima oleh Kabid
APD Ahmad Akib. Tujuan kedatangan
kami, selain menjalin silatuhrahmi
kami juga ingin mendapatkan
penjelasan yang lebih detail terkait
surat yang kami terima, serta
mengharapkan saran dan masukan
tentang pelaksanaan kegiatan RUP
dan Pelelangan di Kab.Pangkep, ujar
Abd.Karim. Diakhir konsultasi dan
diskusi Kabid APD BPKP Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad
Akib, mengharapkan agar dalam
melaksanakan kegiatan untuk
senantiasa berpedoman kepada
peraturan yang ada.
48 16/8/2014 Rumahpemilu.or
g
KPU Sulsel
Belum Terima
Legislator
Terpilih
Pengganti Andi
Usdar Ahmad
Kepolisian Resor Maros membidik
anggota Komisi Pemilihan Umum
Maros dalam kasus dugaan korupsi
pengadaan spanduk sosialisasi
pemilihan legislatif. Kepala
Kepolisian Maros, Ajun Komisaris
Besar Hotman Sirait mengatakan,
penyidik masih menunggu hasil audit
sebagai dasar menetapkan
tersangka. Hotman memastikan
perkara tersebut akan berlanjut ke
penyidikan. Dia mengatakan proyek
yang menghabiskan anggaran Rp 353
juta itu sarat dengan penyimpangan.
Pemeriksaan terkait sejumlah
penyelenggara pemilu di 14
kecamatan. Menurut Hotman,
anggaran pengadaan spanduk diduga
digelembungkan. Polisi telah
berkoordinasi dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 28 dari 50
Pembangunan (BPKP) untuk
mendapatkan kepastian nilai
kerugian negara. Proyek pengadaan
itu seharusnya melalui proses lelang.
Namun pihak KPU Maros malah
menyerahkannya kepada 14 panitia
penyelenggara kecamatan untuk
pengadaannya. Anggaran tersebut
dibagi dan dicairkan melalui rekening
anggota PPK. Dana itu untuk
pengadaan spanduk di 103 desa dan
kelurahan di 14 kecamatan.
49 26/8/2014 Inspektorat.luwu
timurkab.go.id
BPKP
Menyelenggarak
an Ujian
Sertifikasi JFA
Melalui
Perlakuan
Khusus
Pelaksanaan ujian kali ini merupakan
pelaksanaan ujian yang kedua,
setelah sebelumnya pernah
dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.
Ujian ini merupakan tindak lanjut
dari Surat Kepala BKN Nomor K 26-
30/V 322-5/74 tanggal 12 November
2012 tentang Perlakukan Khusus
Kembali Pengangkatan Dalam
Jabatan Fungsional Auditor dan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 18
tahun 2013 tentang Pengangkatan ke
Dalam Jabtan Fungsional Auditor
melalui Perpindahan Jabatan dengan
Perlakuan Khusus di Lingkungan APIP
Tahun 2013. Jumlah peserta ujian
periode ini sebanyak 39 orang, yang
terdiri dari 18 orang berasal dari
Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 6
orang berasal dari Inspektorat
Kabupaten Luwu Timur, 5 orang
berasal dari Inspektorat Kota Pare-
Pare dan 10 orang berasal dari
Inspektorat Kabupaten Soppeng.
50 26/8/2014 Tanatoraja.go.id Bupati Buka
Diklat
Penyusunan
Neraca
Keuangan
“Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
berupaya memperoleh derajat
tertinggi hasil pemeriksaan BPK yaitu
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
tetapi WTP yang dimaksud adalah
WTP akuntabel dimana predikat
tersebut bukan hanya predikat diatas
kerstas semata tetapi predikat yang
pantas disandang oleh karena
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 29 dari 50
memang bersinergi dengan
kinerjanyata seluruh jajaran
pemerintahan yang ada”. Hal
tersebut diungkapkan Bupati Tana
Toraja Theofilus Allorerung dalam
sambutannya sesaat sebelum
membuka secara resmi Diklat Teknis
Penyusunan Neraca Keuangan
Pemkab Tana Toraja bekerjasama
dengan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Sulawesi selatan, Senin
(25/8) di Hotel Sahid Toraja
Kecamatan Mengkendek. Sementara
itu Kepala BPKP Perwakilan Makassar
Deni Suardini pada kesempatan yang
sama mengatakan bahwa untuk
mencapai pemerintahan yang
akuntabel maka ada 3 pilar utama
yang harus diperhatikan. Pertama
adalah melibatkan seluruh
masyarakat (partisipatif), Kedua
adalah transparan (keterbukaan) dan
ketiga adalah mampu
dipertanggungjawabkan dengan baik
dan benar secara berjenjang.
51 27/8/2014 Rakyatsulsel.co
m
Dua Saksi Kasus
GOR Penuhi
Panggilan Kejari
Malili
Dua orang saksi kasus dugaan
korupsi pembangunan Gedung
Olahraga (GOR) Malili memenuhi
panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari)
Malili, Rabu (27/08/14) hari ini. kasus
dugaan korupsi pembangun GOR
Malili sudah dalam tahap penyidikan.
Namun, kejaksaan belum
mengumumkan siapa nama
tersangka pada kasus ini. Dari hasil
BPKP Sulawesi Selatan menyebutkan
jika proyek pembangunan GOR Malili
terjadi penyimpangan yang diduga
disebabkan oleh kesengajaan oleh
beberapa pihak. Yaitu, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) pada
Deputi Bidang Harmonisasi dan
Kementerian Pemuda dan Olah raga,
panitia lelang pembangunan GOR
Malili, komite pembangunan,
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 30 dari 50
kontraktor pelaksana, dan Tim PHO
pembangunan GOR Malili sehingga
terjadi kerugian negara Rp367 juta.
52 27/8/2014 Antaranews.com Mantan Kepala
Badan Kominfo
Sinjai Disidang
Korupsi
Mantan Kepala Badan dan Informasi
Kabupaten Sinjai, Ahmad
Suhaemidan 2 rekanan CV Hikari,
Muh Tahir dan Alimuddin menjalani
sidang dugaan korupsi jaringan
internet untuk 100 sekolah
dianggarkan pada 2011-2012. Dalam
persidangan yang dipimpin Hakim
Makmur, Jaksa Penuntut Umum
Suriadin dan Irawan menghadirkan
saksi-saksi dari ketiga tersangka.
Saksi ketua panitia lelang, Hasir
Ahmad mengemukakan "Pada saat
lelang ada tiga perusahaan menawar
dan hanya satu yang memenuhi
persyaratan sehingga kami di panitia
langsung memenangkannya. Saya
tidak tahu kalau ada masalah setelah
diaudit oleh inspektorat dan BPKP
karena tugas saya sudah selesai,"
katanya.
53 28/8/2014 Makassarterkini.
com
2 Pejabat Dinas
PU Soppeng
dibui
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan
Umum (PU) Kabupaten Soppeng
Munir Umar akhirnya ditahan,
setelah menjalani proses sidang
perdana pada Selasa 26 Agustus
2014. Selain Kadis PU, Kepala Bidang
(Kabid) Perencanaan Dinas PU
Kabupaten Soppeng Hidayat juga
ikut ditahan. Munir Umar ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus
dugaan korupsi proyek rehabilitasi
atau pemeliharaan jalan rutin tahun
anggaran 2012. Dalam kasus
tersebut, diduga negara mengalami
kerugian Rp618 miliar. Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Sulsel dalam audit investigasinya
menemukan ada penyimpangan
dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut, sehingga mengakibatkan
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 31 dari 50
kerugian negara sebesar Rp 618 juta.
54 30/8/2014 Profesionline BPKP Sulsel
Tawarkan Solusi
Korupsi di UNM
Melihat pelaku tindak pidana korupsi
yang kini semakin marak hingga ke
institusi pendidikan, membuat Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi
Sulawesi Selatan memberikan
beberapa solusi. Hal ini diungkapkan
perwakilan BPKP Sulsel, Buntoro
dalam Sosialisasi Anti Korupsi di
Gedung Teater Menara Pinisi, Jumat
(29/8). Ia mengatakan, mahasiswa
harusnya melakukan tindakan
preventif dalam mengupayakan dan
menekan tindak pidana korupsi ini
terjadi. "Preventif adalah upaya
pencegahan, bagaimana mahasiswa
mencegah tindak pidana ini adalah
dengan sejak dini menanamkan sikap
positif dan kejujuran dalam segala
hal," ungkapnya.
55 8/9/2014 Paloponews.com Salah Satu
Pimpinan DPRD
Lutim di
Tetapkan
Tersangka
Kepolisian Resort Luwu Timur
dikabarkan menetapkan tersangka
salah satu Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Luwu Timur. Penetapan tersangka
setelah Kapolres Luwu Timur AKBP
Rio Indra Lesmana beserta Tim
Penyidik menggelar perkara di Polda
Sulsel, Senin (25/08). Belum
diketahui siapa pimpinan DPRD yang
ditetapkan tersangka, namun
sebelumnya Tim Penyidik Polres
Luwu Timur telah melakukan
penyelidikan dugaan tindak pidana
korupsi dalam proses pembayaran
gaji, tunjangan, biaya perjalanan
dinas serta honor terhadap mantan
Anggota DPRD Witman dari partai
Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya juga Pengurus
Koordinator Perguruan Tinggi (PKPT)
Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia
Luwu Raya ( IPMIL Raya) mendesak
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 32 dari 50
menangkap salah satu pimpinan
DPRD kabupaten Luwu Timur terkait
penyalahgunaan wewenang yang
diduga merugikan keuangan Negara
sebesar Rp 125 juta. Berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan yang ditujukan ke DPRD
Luwu Timur untuk melakukan
pergantian antar waktu
(PAW)terhadap Witman namun tidak
dilakukan. Setelah dilakukan Audit
BPKP menemukan kerugian negara
hingga ratusan juta rupiah.
56 11/9/2014 Luwuraya.com Terkait Stadion
Malili, Pemkab
Lutim Tunggu
Hasil Evaluasi
BPKP
Pemda Luwu Timur saat ini
menunggu hasil evaluasi dari BPKP
Perwakilan Sulawesi Selatan terkait
proyek pembangunan Stadion Malili.
Dari hasil evaluasinya nantinya,
sebagai acuan Pemda untuk
menindaklanjuti proses
pembangunan selanjutnya. Evaluasi
proyek ini dilakukan pasca
Pemerindah Daerah Luwu Timur
melakukan pemutusan kontrak
terhadap PT Nindya Karya (Persero)
pada tanggal 15 Agustus Tahun 2014
57 19/9/2014 ciptakarya Bangkim Sulsel
Latih Organisasi
Masyarakat PPIP
Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi
Sulawesi Selatan mengadakan
Pelatihan Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) dan Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)
Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP) Reguler I di
Makassar, Kamis (18/09/2014). Acara
ini diikuti oleh OMS dan KPP
sebanyak 160 peserta. Kepala Satker
PKP Sulawesi Selatan Ahmad Asiri
menyatakan, dalam pelaksanaan
PPIP tidak ada pungutan biaya
apapun, maka seluruh masyarakat
pelaksana kegiatan apabila
mendapat hal demikian silahkan
melaporkan kepada Satker PKP atau
PPK PPIP selaku penanggung jawab
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 33 dari 50
di tingkat provinsi dan pusat, dan
nantinya akan diaudit oleh tim
pemeriksa BPKP perwakilan diakhir
waktu penyelesaian pekerjaan.
58 25/9/2014 Bkd.soppeng.go.
id
Diklat Verifikasi
Keuangan Tahun
2014
Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah (BKDD) Kab. Soppeng
menggelar pendidikan dan pelatihan
verifikasi keuangan 2014 pada hari
Selasa tanggal 16 - 18 September.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta
utusan masing-masing SKPD lingkup
Pemerintahan Kabupaten Soppeng.
Kegiatan ini berlangsung di gedung
diklat BKDD ini dibuka langsung oleh
Bupati Soppeng, H. A. Soetomo,
dengan mendatangkan narasumber
dari BPKP Makassar, yakni Eko Heri
Wiranto dan Zainuddin Wirabuana.
Bupati Soppeng H. A. Soetomo
mengatakan bahwa kegiatan diklat
verifikasi keuangan yang
dilaksanakan ini merupakan salah
satu upaya Pemkab dalam
meningkatkan sumber daya aparatur
khususnya bagi tenaga verifikator
keuangan masing-masing SKPD
dengan tujuan untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan secara
profesional dan bertanggung jawab
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada
publik eksternal BPKP, dilakukan melalui:
- Hak jawab/ klarifikasi tidak ada
- Press Release tidak ada
- Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 64 kali
- Pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali.
- Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 7 kali.
- Uploading content sebanyak 16 kali
- Kegiatan peliputan sebanyak 29 kali.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 34 dari 50
Kategori Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan
Keterangan
a. Penanganan atas
media massa:
- Hak
jawab/klarifikasi
/pelurusan
berita/koreksi
- - -
- Press Conference - - -
- Press Release - - -
b. Promosi:
- Sosialisasi tugas,
fungsi, dan
produk BPKP
01. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada RS Dr.
Tajuddin Khalid
Makassar
4-7 Juli 2014 Pemkot Makassar
02. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada RS Dr.
Wahidin
Sudirohusodo
4-7 Juli 2014 Pemprov Sulsel
03. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada Balai
Kesehatan Mata
Masyarakat Sulsel
7-14 Juli
2014
Pemprov Sulsel
04. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada Balai
Teknik Kesehatan
Lingkungan dan
Pemberantasan
Penyakit Menular
Makassar
7-14 Juli
2014
Pemkot Makassar
05. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
7 Juli 2014 Pemprov Sulsel
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 35 dari 50
2014 pada Dinas
Kesehatan
Provinsi/Kab/Kota
Provinsi Sulsel
06. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada
Politeknik
Kesehatan
Makassar
7 Juli 2014 Pemkot Makassar
07. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada Balai
Kesehatan Paru
Masyarakat Sulsel
7 Juli 2014 Pemprov Sulsel
08. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada Balai
Pengamanan
Fasilitas Kesehatan
Makassar
7-14 Juli
2014
Pemkot Makassar
09. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada Balai
Kesehatan
Tradisional
Masyarakat
Makassar
7-14 Juli
2014
Pemkot Makassar
10. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 pada Balai
Laboratorium
Kesehatan
Makassar
7 Juli 2014 Pemkot Makassar
11. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
8-10 Juli
2014
Pemkot Makassar
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 36 dari 50
Semester I Tahun
2014 pada
Pengadilan Tinggi
Makassar
12. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Pemeriksaan LKPD
TA 2013 pada Kab
Bantaeng
7 Juli 2014 Pemda Bantaeng
13. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Pemeriksaan LKPD
TA 2013 pada Kab
Sidrap
7 Juli 2014 Pemda Sidrap
14. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Pemeriksaan LKPD
TA 2013 pada Kota
Parepare
7 Juli 2014 Pemkot Parepare
15. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Pemeriksaan LKPD
TA 2013 pada Kab
Enrekang
7 Juli 2014 Pemkab Enrekang
16. Pendampingan
Inventarisasi Aset
Tetap BMD
Pemerintah
Kabupaten Pangkep
8-10 Juli
2014
Pemda Pangkep
17. Asistensi Evaluasi
dan Verifikasi
Perhitungan Ulang
Kontrak
Pembangunan Jalan
Beton Ruas Kota
Baru Malili TA 2011-
2013
8-10 Juli
2014
Pemda Luwu Timur
18. Asistensi
Penyusunan Action
Plan terhadap Hasil
Audit LKPD oleh
BPK pada
Kabupaten Luwu
10 Juli 2014 Pemda Luwu Utara
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 37 dari 50
Utara Tahun 2013
19. Pendampingan
dalam rangka
Implementasi
Akuntansi Berbasis
Akrual pada
Pemkab Bulukumba
7 Juli 2014 Pemda Bulukumba
20. Asistensi
Penyusunan
Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual
pada Pemda Luwu
Utara
10-14 Juli
2014
Pemda Luwu Utara
21. Bimtek Penyusunan
KPI BUMN/D pada
PDAM Kabupaten
Maros
8-10 Juli
2014
Pemda Maros
22. Narasumber terkait
Pengelolaan
Anggaran BPJS pada
RSUD H.A Sulthan
Dg. Radja
Kabupaten
Bulukumba
16 Juli 2014 Pemda Bulukumba
23. Narasumber
Pelaksanaan
Percepatan Tindak
Lanjut Penagihan
Tunggakan
Rekening Air dan
Pelanggan Pemakai
Air 0 s.d 10 m³
24 Juli 2014
24. Pendampingan
Pelaksanaan
Identifikasi Resiko
dan Analisis Resiko
pada RS Kusta
Makassar
4-7 Juli 2014 Pemkot Makassar
25. Pendampingan
Pelaksanaan
Identifikasi Resiko
dan Analisis Resiko
pada RSU Dr
Wahidin
Sudirohusodo
Makassar
4-7 Juli 2014 Pemprov Sulsel
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 38 dari 50
26. Narasumber Diklat
Penyusunan
Renstra dan Renja
SKPD pada Kab
Tana Toraja
14 Juli 2014 Pemkab Tana Toraja
27. Bimtek Penerapan
Tata Kelola APIP
pada Pemerintah
Kabupaten Gowa
4-7 Juli 2014 Pemda Gowa
28. Sosialisasi
Penerapan Tata
Kelola APIP di
Inspektorat
Kabupaten Pangkep
18-21 Juli
2014
Pemda Pangkep
29. Pendampingan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semester I Tahun
2014 UAPPA/B
Wilayah
Kementerian
Pertanian Provinsi
Sulsel
12-13
Agustus 2014
Pemprov Sulsel
30. Pendampingan
SIMDA BMD
Pemkab Luwu
6-11 Agustus
2014
Pemda Luwu
31. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Pemeriksaan LKPD
Tahun 2013 oleh
BPK RI pada
Kabupaten Luwu
7-11 Agustus
2014
Pemda Luwu
32. Asistensi
Penyusunan Action
Plan terhadap Hasil
Pemeriksaan LKPD
oleh BPK dalam
rangka Peningkatan
Opini pada Pemda
Kabupaten
Jeneponto
7-11 Agustus
2014
Pemkab Jeneponto
33. Asistensi
Penyusunan Action
Plan terhadap Hasil
Pemeriksaan LKPD
oleh BPK dalam
11 Agustus
2014
Pemda Sinjai
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 39 dari 50
rangka Peningkatan
Opini pada Pemda
Sinjai
34. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Audit LKPD Tahun
2013 Pemerintah
Kabupaten Takalar
12 Agustus
2014
Pemda Takalar
35. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil
Audit LKPD Tahun
2013 Pemerintah
Kabupaten Bone
12 Agustus
2014
Pemda Bone
36. Asistensi
Penyusunan Action
Plan atas Hasil LKPD
TA 2013 pada
Pemda Tana Toraja
15-18
Agustus 2014
Pemda Tana Toraja
37. Narasumber Diklat
Penyusunan Neraca
Keuangan
Kabupaten Tana
Toraja
20-25
Agustus 2014
Pemda Tana Toraja
38. Asistensi Evaluasi
Beban Kerja
Pegawai pada
Kabupaten Luwu
Utara
25 Agustus
2014
Pemda Luwu Utara
39. Narasumber
Sosialisasi
Peraturan Bupati
tentang Kebijakan
Akuntansi dan
Narasumber
Workshop PP 71
Tahun 2010 tentang
SAP dan
Permendagri No 64
Tahun 2013
26-29
Agustus 2014
40. Sosialisasi
Pengelolaan
Aplikasi SIMDA
Keuangan Berbasis
Akrual pada
Pemerintah
26-28
Agustus 2014
Pemda Gowa
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 40 dari 50
Kabupaten Gowa
41. Narasumber
Pengelolaan
Keuangan, Aset dan
Pengadaan Barang
dan Jasa pada Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten Pangkep
27-29
Agustus 2014
Pemda Pangkep
42. Asistensi Self
Asesment Good
Corporate
Governance (GCG)
Tahun 2013 pada
PT Semen Tonasa
11 Agustus
2014
43. Bimtek Program SIA
pada PDAM Kota
Makassar
12-13
Agustus 2014
Pemkot Makassar
44. Sosialisasi tentang
Pencegahan
Tipikor/ Program
FCP di Pemda
Pinrang
27 Agustus
2014
Pemda Pinrang
45. Asistensi
Penyusunan
Rencana Tindak
Pengendalian pada
Kab Jeneponto
7-11 Agustus
2014
Pemda Jeneponto
46. Asistensi
penyusunan
Rencana Tindak
pada Pemda Sinjai
7-11 Agustus
2014
Pemda Sinjai
47. Asistensi
penyusunan
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
pada Pemda
Takalar
12 Agustus
2014
Pemda Takalar
48. Asistensi
penyusunan
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
pada Pemda Tana
Toraja
13-18
Agustus 2014
Pemda Tana Toraja
49. Asistensi
penyusunan
Rencana Tindak
13 Agustus
2014
Pemkot Makassar
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 41 dari 50
Pengendalian (RTP)
pada Pemkot
Makassar
50. Narasumber
Sosialisasi PP 71
Tahun 2010 dan
Sosialisasi SPIP
pada Kabupaten
Tana Toraja
19-24
Agustus 2014
Pemda Tana Toraja
51. Asistensi
penyusunan
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
pada Pemda
Bantaeng
21-25
Agustus 2014
Pemda Bantaeng
52. Asistensi
penyusunan
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
pada Pemkot
Palopo
25 Agustus
2014
Pemkot Palopo
53. Sosialisasi SPIP di
Pemerintah
Kabupaten Pinrang
26-27
Agustus 2014
Pemda Pinrang
54. Sosialisasi kebijakan
dan Sisdur
Akuntansi berbasis
Akrual pada Pemda
Sidrap
26 Agustus
2014
Pemda Sidrap
55. Sosialisasi Tata
Kelola APIP pada
Inspektorat
Kabupaten Soppeng
Tahun 2013
22-25
Agustus 2014
Pemda Soppeng
56. Pendampingan
Evaluasi RPJMP
2010-2015 pada
Kabupaten Tana
Toraja
1 September
2014
Pemda Tana Toraja
57. Sosialisasi SIMDA
Keuangan Berbasis
Akrual pada
Pemerintah
Kabupaten Luwu
8 September
2014
Pemda Luwu
58. Narasumber
Pengenalan Aplikasi
SIMDA pada Kanwil
9 September
2014
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 42 dari 50
DJP Sulserbar dan
Tenggara
59. Narasumber Diklat
Verifikasi Keuangan
pada Pemerintah
Kabupaten Soppeng
10-16
September
2014
Pemda Soppeng
60. Sosialisasi SPIP
pada Pemerintah
Kabupaten Barru
11-15
September
2014
Pemda Barru
61. Sosialisasi SIMDA
Keuangan Berbasis
Akrual pada
Pemerintah
Kabupaten Luwu
Timur
1-4
September
2014
Pemda Luwu Timur
62. Narasumber Diklat
Penerapan
Sistem/Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual
pada Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Kota
Makassar
5-8
September
2014
Pemkot Makassar
63. Narasumber dalam
Bimtek Aplikasi
SIMDA Ver 2.7 pada
Pemerintah Kab
Sidrap
24-29
September
2014
Pemda Sidrap
64. Pendampingan
pada Kegiatan
Penyusunan SOP
pada Dinas
Pendapatan Daerah
Kabupaten Wajo
tahap pengumpulan
data dan
penentuan
kedalaman SOP
23-29
September
2014
Pemda Wajo
- Pemberian
keterangan ahli
01. PKA atas Kasus
Dugaan
Penyimpangan
Anggaran untuk
Pembayaran
Penyelesaian Tanah
di GOR Sudiang
7 Juli 2014 Laporan Terkirim
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 43 dari 50
02. PKA atas Kasus
Dugaan Tindak
Pidana Korupsi
Penyimpangan
Kegiatan Pelatihan
Perencanaan
Partisipatif
BAPPEDA Kab
Bantaeng
14 Agustus
2014
Laporan Kirim
03. PKA atas Kasus
Dana Aspirasi
BAPPEDA Kab.
Bantaeng
5 Agustus
2014
Laporan Kirim
04. PKA Kejari
Watampone
26 Agustus
2014
Dalam Proses
05. PKA atas Kasus
Dugaan TPK
Penyalahgunaan
Dana pada PD.
Bajiminahasa
Bantaeng pada
Kegiatan Penjualan
Produk PT Sinar
Sosro
8 September
2014
Laporan Terkirim
06. PKA Kejaksaan
Bantaeng
15
September
2014
Dalam Proses
07. PKA atas Kasus
Dugaan
Penyimpangan
Pembangunan GOR
Andi Ninnong pada
Dinas Pendidikan
Kab Wajo
15 Agustus
2014
Laporan Kirim
08. PKA Kejari Makassar 10
September
2014
Dalam Proses
09. PKA Kejari
Jeneponto
10
September
2014
Dalam Proses
10. PKA atas Kasus
Dugaan TPK
terhadap
Penggunaan
Anggaran Jamkesda
Kota Parepare TA
2010-2013
7 Agustus
2014
Laporan Kirim
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 44 dari 50
11. PKA atas Kasus
Dugaan TPK Dana
Pengadaan Baju
Seragam KPU, PPK,
PPS dan KPPS pada
KPU Kota Palopo TA
2012
17 Juli 2014 Laporan Kirim
12. PKA Kepolisian
Daerah Sulawesi
Selatan
19
September
2014
Dalam Proses
13. Pendampingan
Peninjauan
Lapangan Lokasi
Bandara Baru
Kecamatan
Mengkendek Kab
Tana Toraja
11 Agustus
2014
Dalam Proses
14. PKA Kepolisian
Takalar
23
September
2014
Dalam Proses
15. PKA atas Kasus
Dugaan TPK
Pengadaan Alat
Pusat Sumber
Belajar Virtual
(PSBV) TA2011 pada
Dinas Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga Kab Luwu
Utara di hadapan
penyidik
12 Agustus
2014
Laporan Kirim
16. PKA atas Kasus TPK
dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Proyek
Pengadaan Alat
Kesehatan (Alkes)
pada Dinas
Kesehatan Kab.
Bulukumba TA 2011
10
September
2014
Laporan Kirim
17. PKA Tambahan atas
Kasus Pengadaan
Dana Perguliran
Simpan Pinjam
Perempuan (SPP)
26 Agustus
2014
Laporan Kirim
18. PKA atas Kasus
Dugaan Tindak
Pidana Korupsi pada
22 Juli 2014 Laporan Kirim
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 45 dari 50
Pelaksanaan
Pengadaan Dana
Perguliran Simpan
Pinjam Perempuan
(SPP) dan Usaha
Ekonomi Produktif
(UEP) PNPM-MPd di
hadapan Penyidik
Polres Wajo
19. PKA Kepolisian
Resort Luwu Timur
28 Agustus
2014
Dalam Proses
20. PKA atas Kasus
Dugaan TPK
Kegiatan Pemilihan
Kepala Desa pada
BPMP Kab
Jeneponto
1 September
2014
Laporan Kirim
- Ekspose kasus 01. Ekspose Lanjutan
Dugaan TPK
Pengadaan
Peralatan
Laboratorium
Pendidikan Fakultas
Ilmu Keolahragaan
UNM TA 2012
3 Juli 2014
Polda Sulsel
02. Dugaan TPK
Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD
Sawerigading Kota
Palopo APBN TA
2013
17 Juli 2014
Polda Sulsel
03. Dugaan TPK
Penyimpangan
Pemberian Fasilitas
Kredit Modal Kerja-
Kredit Usaha Rakyat
(KMK-KUR) dari Bank
BNI Bulukumba
Tahun 2011
7 Agustus
2014
Polda Sulsel
04. Dugaan TPK pada
Pembangunan
Gedung Olahraga
Kab. Luwu TA 2011
7 Agustus
2014
Kejari Belopa
05. Dugaan
Penyimpangan pada
Kegiatan Tukar
Guling (Ruislag)
16 Agustus
2014
Kejari Makassar
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 46 dari 50
antara Pihak Unhas
dengan pihak PT
Kaloborang
Residence Tahun
2009 s.d. 2013
06. Dugaan
Penyimpangan Dana
PNPM-MP
kecamatan Saluputi
Kab Tana Toraja TA
2013
25 Agustus
2014
Polres Tana Toraja
07. Dugaan TPK
Penyalahgunaan
Dana PPIP APBN-P
TA 2013
2 September
2014
Polres Sinjai
c. Wawancara - - -
d. Penerbitan
majalah/tabl
oid/buletin
internal
Majalah “Paraikatte” Triwulan III
2014
-
e. Liputan
Televisi
- - -
3. Pengelolaan Website BPKP
No. Kegiatan Hari/Tanggal
Publish
Materi Upload Keterangan
1 Uploading
Content
3 Juli 2014 Demi Menjaga Good
Governance, Pemkab Gowa
Perbarui MoU dengan BPKP
Berita
2 Uploading
Content
3 Juli 2014 BPKP Sul Sel dan Kejati
SulSelbar Satukan Tekad
Dalam Criminal Justice System
Berita
3 Uploading
Content
8 Juli 2014 Jaga Opini WTP dengan
Meningkatkan Penerapan
SPIP di Kabupaten Maros
Berita
4 Uploading
Content
22 Juli 2014 Indahnya Berbagi di Bulan
Ramadhan
Berita
5 Uploading
Content
24 Juli 2014 Gubernur Sulawesi Selatan
Appresiasi Hasil Pengawasan
BPKP
Berita
6 Uploading
Content
24 Juli 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Meraih Opini WTP
Empat Kali Berturut-turut
Berita
7 Uploading 11 Agustus 2014 Halal Bi Halal Keluarga Besar Berita
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 47 dari 50
Content Perwakilan BPKP Prov Sul Sel
8 Uploading
Content
18 Agustus 2014 Inspektorat dan DPKAD Harus
Menjadi Contoh Penerapan
SPIP di Daerah
Berita
9 Uploading
Content
26 Agustus 2014
Kota Makassar Harap BPKP
Bantu Wujudkan WTA dan
WBK
Berita
10 Uploading
Content
26 Agustus 2014
Percepat Implementasi Basis
Akrual, Pemkab Tator Minta
Bantuan BPKP
Berita
11 Uploading
Content
29 Agustus 2014 Bupati Pinrang Minta BPKP
Kawal Implementasi SPIP Di
Wilayahnya
Berita
12 Uploading
Content
29 Agustus 2014 Kunci Fundamental
Pemberantasan
Korupsi:”Integrasi Integritas
dengan Sistem”
Berita
13 Uploading
Content
9 September 2014 Pembukaan Diklat
Penjenjangan Jabatan
Fungsional Auditor Muda
Berita
14 Uploading
Content
13 September
2014
Pengawasan yang Kuat,
Lahirkan Kepemerintahan
yang Efektif
Berita
15 Uploading
Content
18 September
2014
Pemkab. Barru Perpanjang
MoU dengan BPKP
Berita
16 Uploading
Content
19 September
2014
OJK dan BPKP : Sinergy In
Harmony
Berita
Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah
melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan
III Tahun 2014 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan.
Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk
ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update
terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan
informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini).
4. Peliputan Kegiatan Kantor
Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan dalam Triwulan III Tahun 2014 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 48 dari 50
didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 29 kali. Kegiatan
yang berhasil diliput yakni sebagai berikut
No. Tanggal
Peliputan
Kegiatan
Bidang Judul Kegiatan Keterangan
1 1/7/2014 APD MoU dengan Pemkab. Gowa
2 2/7/2014 Perwakilan Kepala Perwakilan Koordinasi
dengan Kajati Sulselbar
3 3/7/2014 Perwakilan Pemkab Luwu Timur Koordinasi
dengan BPKP Sulsel
4 4/7/2014 Perwakilan Menghadiri HUT Kab. Maros
5 17/7/2014 AN Exit Meeting GCG Pelindo
6 18/7/2014 Perwakilan Buka Puasa Bersama Panti Asuhan
Hidayatullah
7 23/7/2014 Perwakilan Menghadiri Penyerahan LHP BPK RI
ke Pemerintah Prov. Sulawesi
Selatan
8 23/7/2014 Perwakilan Penyerahan Laporan Hasil
Pengawasan ke Gubernur Sulsel
9 4/8/2014 Perwakilan Kaper BPKP Sulsel melakukan sidak
10 8/8/2014 Perwakilan Halal bi Halal Perwakilan BPKP
Sulsel
11 17/8/2014 Perwakilan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke
69 di Perwakilan BPKP Sulsel
12 18/8/2014 APD Pembukaan Diklat SPIP
13 21/8/2014 Perwakilan Koordinasi Wakil Walikota
Makassar dengan Kepala
Perwakilan
14 22/8/2014 APD Penutupan Diklat SPIP
15 25/8/2014 Perwakilan Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP
Sulsel di Tana Toraja
16 28/8/2014 Perwakilan Pembukaan FGD Kehumasan
wilayah Timur Tahun 2014
17 27-28/8/2014 Perwakilan Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP
Sulsel di Kab. Pinrang
18 29/8/2014 Perwakilan Penutupan FGD Kehumasan
wilayah Timur Tahun 2014
19 29/8/2014 INV Sosialisasi Program Anti Korupsi
bersama UNM
20 2/9/2014 Perwakilan Nonton bareng Sosialisasi anti
Gratifikasi dengan KPK
21 8/9/2014 Perwakilan Diklat Penjenjangan Ketua Tim
22 10/9/2014 Perwakilan Menghadiri Dies Natalis Unhas
yang ke 58
23 11/9/2014 Perwakilan Silaturahim Kanwil Hukum dan
HAM dengan BPKP Sulsel
24 12/9/2014 Perwakilan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di
Makassar
25 16/9/2014 Perwakilan Penandatangan MoU Pemkab.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 49 dari 50
Barru
26 17/9/2014 Perwakilan Kunjungan kerja OJK ke BPKP Sulsel
27 22/9/2014 Perwakilan Pelantikan Pejabat Struktural
Eselon III
28 23/9/2014 Perwakilan Penutupan Diklat Penjenjangan
Auditor
29 24/9/2014 Perwakilan Sosialisasi oleh Tim Puslitbang BPKP
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan III Tahun 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan
kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan
mengikuti Forum Kehumasan.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat
Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan
III Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu
mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa:
a. Hubungan dengan instansi pers
1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait
BPKP yang dimuat di media cetak tersebut.
2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif.
3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta
media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi
penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan
media massa yang diwakilinya.
4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.
b. Hubungan dengan wartawan
1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui
komunikasi aktif.
2) Membuat contact person dengan wartawan.
3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan
tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan.
4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita.
Laporan Humas Triwulan III
Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Halaman 50 dari 50
5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu
diberitakan.
6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan
ditemui.
7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.
7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan
Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan
kehumasan.
8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya)
Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta meningkatkan
koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan
pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk
pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.