FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA...
Transcript of FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA...
' :. ~ ,,,
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU N0.36 TAHUN 2004
TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2005 .. BESERTA NOTA KEUANGANNYA
JAKARTA. 28 JUNI 2004
FRAKSIPARTAIDEMOKRASIINDOmIAPERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUl INDONFSIA Sekretariat: MPR I DPR - RI, Nusantara I, l.antai VII, Ruang 0709, JI. Jend. Gato! Subroto, Jakarta 10270
ii" (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, 575 6162, Fax. 575 6188, 575 6265
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(j TENT ANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-LINDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ~t TAHUN ANGARAN 2005
Disampaikan oleh
Anggota No.
BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Ir. Theodorus Jakob Koekerits
A-373
Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua
.. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR-RI;
,, Yang terhormat Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
Beserta jajarannya; serta hadirin yang kami muliakan.
Mer de k a!!!
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada
kita, sehingga kita bisa bertemu dan melaksanakan Sidang Paripurna Dewan
hari ini, bahwa ditengah-tengah b~rbagai tantangan, cobaan dan
ketidakpastian, kita masih diberi w9ktu ruenjalankan tugas konstitusi. Hari ini
kita melaksanakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan Pendapat Akhir
Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang perubahan atas UU No. 36 Tahun 2004
tentang APBN 2005 beserta Nota Keuangannya, sidang ini berlangsung di
tengah sorak-sorai sebagai penduduk Indonesia yang dengan bebas
1
mengekspresikan kedaulatannya melalui pilkada di sejumlah tempat. Namun
juga berlangsung di tengah keprihatinan yang amat dalam karena hari demi
hari kesenjangan hidup semakin melebar. Dikalangan PNS saja walaupun
penggajian telah diatur namun pada kenyataannya pendapatan antara
golongan II ke bawah dan golongan III keatas, antara sektor/bidang misalnya
pegawai pada Dep. Keuangan kllususnya Direktorat Pajak dibanding dengan
Guru, Dokter, Bidan dan Mantri terutama yang berada di pedesaan sangatlah
mencolok jauh. Demikian pula antara pihak-pihak yang memiliki akses kepada
kekuasaan dibanding dengan para petani, nelayan yang justru merupakan,
bagian terbesar penduduk republi~ ini, perbedaan pendapatannya amatlah
memprihatinkan. Begitu pula kesenjangan antar wilayah terasa menyedihkan
karena walaupun sebagian penduduk pada kawasan tertentu bisa menikmati
berbagai fasilitas, namun tidak kurang sebagian besar warga kita belum
terbebas dari beban yang komplek~, kar~na meraka hidup di daerah-daerah
yang terisolasi.
Bagi Fraksi POI Perjuangan persoalan kesenjangan bukanlah semata persoalan
ekonomi tetapi menjadi persoa!an hakiki karena justru merupakan
pembangkangan terhadap nilai-nilai dasar yang sudah kita sepakati yakni
Perikemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosia! Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan yang
berbahagia ini mengingatl<an semua pihak agar me!alui pembicaraan
pembicaraan tentang Anggaran apakah itu me!alui APBNP atau APBN 2006
nanti kiranya secara sungguh-sunggutt. memberi perhatian pada upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yakni, pegawai golongan II
kebawah, Palisi dan Tentara dengan pangkat Bintara dan Prajurit, atau juga
golongan III, IV/Perwira, Polri dan TNI tetapi tidak menempati posisi tertentu,
Petani, Nelayan, Buruh dll termasuk para pensiunan dan juga para veteran
yang telah berjuang dengan susah pay,<,l,h namun hidup dengan derita tiad.a _
akhir.
Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati;
Wakil Pemerintah dan hadirin yang kami muliakan serta
Seluruh rakyat tercinta
2
Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI perlu menyampaikan hal tersebut diatas karena
pada dasarnya berbicara tentang bebas penderitaan yang ditanggung
masyarakat sekarang sebagiah dlakibatkan kenaikan BBM yang dilakukan
secara sepihak oleh pemerintah. Selain beban penderitaan bagi rakyat banyak
darnpak lanjutannya ialah, kita terpaksa melakukan revisi APBN secara parsial
yang ·seharusnya baru dapat dilakukan pada bulan Juli mendatang. Fraksi PDI
Perjuangan mengemukakan hal ini bahwa telah terjadi penyimpangan pada
jadwal pembahasan anggaran yang mana merupakan akibat dari
ketidakmampuan pemerintah mencari alternatif lain untuk menutupi
kekurangan terhadap APBN 2005, sehingga terpaksa menaikkan harga BBM. -
Dengan demikian Pemerintah hanya menempuh langkah konfensional seperti
yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, tanpa · perubahan seperti yang
dijanjikan saudara Presiden dan \Naki! Presiden sebelumnya. . . -
Berdasarkan kerangka situasi serta kondisi seperti di kemukakan diatas, Fraksi
PDI Perjuangan dengan ini menyatakan :
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2005 --------------;--------- Disetujui untuk disahkan
menjadi UNDANG-UNDANG.
Namun dernikian, kiranya kami perlu menyampaikan beberapa catatan atas
Asumsi Makro, Pendapatan Negara,. Belanja Pemerintah, Belanja Daerah, dan
Devisit Anggaran.
Pimpinan dan segenap hadirin Y,ang ~ami muliakan
Mengenai rancangan perubahan APBN 2005, Fraksi PDI Perjuangan lebih
lanjut menyampaikan hal-hal se agai berikut.
3
I. Pendahuluan (Asumsi Makro Ekonomi)
Pada tanggal 23 Maret 2005, Pemerintah telah rnenyampa'ikan kepada
DPR, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang
U.ndang No. 36 tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 beserta
Nota Keuangannya, yang penyampaian tersebut dilakukan sebelum
laporan Realisasi Semester I dan prognosis untuk semester II Tahun
2005, tahun anggaran berjalan.
Laporan Realisasi tersebut harus disampaikan kepada DPR selambat
lambatnya pada bulan Juli 2005 untuk dibahas bersama antara DPR
dengan Pemerintah sebagaimana d_i~manatkan Undang-Undang No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 27 ayat (1) dan (2), dan
Undang-Undang No. 36 tahun 2004 tentang APBN 2005 pasal 13 ayat (1)
dan (2).
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa laporan Revisi Semester I - ., APBN merupakan dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN dan juga
untuk menentukan prognosa 6 (enam) bulan berikutnya serta dapat juga
diartikan bahwa dalam masa pelaksanaan tersebut1 yang menjadi dasar
kuat menentukan adanya per~en:ib~ngan dan atau perubahan keadaan
yang berakibat perubahan APBN dimaksud.
Adapun alasan Pemerintah untuk mempercepat pengajuan perubahan
APBN tahun 2005 lebih awal merupa~an upaya untuk menutupi kebijakan
Pemerintah menaikkan harga BBM, sehingga berdampak pada perubahan
ekonomi makro yang pada giliranny13 harus menyesuaikan asumsi dasar
dalam APBN tahun 2005.
Fraksi POI Perjuangan menilai1 Pemerintah tidak mematuhi undang
undang yang berlaku yang mengatur bahwa sebelum mengajukan RUU
tentang perubahan APBN tahun 20Q51 seharusnya diawali pembahasan -
penyesuaian perkembangan qan a~au perubahan antara DPR dengan
Pemerintah.
Akibat dari keterlahjuran pemerintah tersebut1 maka DPR telah
menyepakati pembahasan bersifat parsial yakni pembahasan yang hanya
diprioritaskan pada beberapa faktor. _utama yang harus ditampung dalam
perubahan APBN tahun 2005. Dengan demikian Pemerintah masih
4
cliwajibkan untuk menyampaikan Laporan Realisasi Semester I APBN
tahun 2005 dan perubahan APBN tahun 2005 untuk dievaluasi secara
keseluruhan, dengan demikian kemungkinan APBN-P tahun 2005 yang
masih berkelanjutan.
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pengertian parsial tidak diatur
dalam Undang-Undang, dan apabila perubahan tersebut menyangkut
hampir semua asumsi dasar, dapat dipastikan akan otomatis mengubah
semua besaran dalam struktur APBN tersebut
Saudara Ketua dan segenap Anggota, Saudara Menteri Keuangan dan, · Sidang Dewan yang Terhormat.
Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia telah
menetapkan asumsi dasar dalarn APB.,N-P tahun 2005 yaitu:
1. Prociuk Domestik Brute Rp. 2.624,3 triliun naik dari yang diusu!kan
Pemerintah Rp. 2.599,8 triliun.
2. Pertumbuhan ekonomi 6 persen naik dari yang diusulkan Pemerintah
5,5 persen, Laju inflasi 7,5 persen naik dari yang diusulkan
Pemerintah 7 persen.
3. Nilai tukar rupiah Rp. 9.300 per US$ naik dari yang diusulkan
Pemerintah Rp. 8. 900 per US$.
4. Tingkat suku bunga SBI 3 bulan 8 persen sama dengan yang
diusulkan Pemerintah.
5. Harga minyak 45 US$ per barel. ~aik dari yang diusulkan Pemerintah
35 US$ per barel.
6. Produksi minyak 1.125 juta bare! perhari sama dengan yang diusulkan
Pemerintah.
Yang Perlu mendapat perhatian atas asumsi dasar dalam APBN-P 2005;
a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi perlu perhatian atas keadilan
dan kesejahteraan serta keberpihakan pada ekonomi kerakyatan,
terutama disebabkan konsumsi dan sektor riil yang dinikmati sebagian
masyarakat.
5
b. Laju pertumbuhan yang lebih kecil dari !aju inflasi berakibat, secara
nominal pendapatan naik, namun secara riil ( daya beli) mengalami
penurunan. Bahkan semakin terpuruk apabil2 dilkuti periurunan nilai
tukar rupiah terhadap US$.
c. Kenaikan harga minyak sebaiknya dipertimbangkan dengan
kemampuan daya beli masyarakat.
Disamping hal tersebut di atas Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa
perubahan yang terjadi antara usul APBN-P tahun 2005 dengan hasil
keputusan bersama DPR dan Pemerintah, adalah suatu kenyataan
ketidakmampuan Pemerintah memprediksi keadaan satu buJan lebih
kedepan bahkan tidak mampu mengendalikan ekonomi, sosial, politik dan
keamanan.
II. Pendapatan Negara
Perkiraan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan Rp. 491,6
triliun atau 18,7 persen dari PDB, melampaui yang direncanakan dalam
APBN 2005 atau naik Rp. 111,2 trUiun atau 29,24 persen lebih tinggi '" . "' ~' ' '
dalam APBN-P 2005 sebesar 380,4 triliun. Kenaikan penerimaan tersebut
sebagian besar diakibatkan kenaikkan rata-rata harga minyak Indonesian
Crude Oil Price / ICP yang mencapai US$ 45,0 per barrel atau lebih tinggi
US$ 21,0 per barrel, dibanding APBN tahun 2005.
Khusus penerimaan perpajakan Fraksi PDI Perjuangan meminta
Pemerintah perlu mempercepat Reformasi perpajakan dan memanfaatkan
berbagai peluang yang masih terbuka, sebagai upaya untuk
meningkatkan penerimaan pajak, demikian juga melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi serta mengambil tindakan-tindakan nyata guna
menghilangkan kebocoran kel!angary Negara yang pada saat ini masih
belum tersentuh.
Khusus mengenai pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada
Pemerintah secara konkrit memangkas semua bentuk pungli, korupsi dan
inefisiensi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian negara tetapi
6
merusak MORAL BANGSA. Akibatnya moral menjadi sangat rendah
sehingga bangsa ini terpuruk.
Hal yang sama terjadi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp. 81,8 triliun yang berarti mengalami kenaikan Rp. 70,1 triliun
~tau 87,53 persen dari yang direncanakan APBN dafam tahun 2005.
Sebagian besar kenaikkan tersebut berasal dari penerimaan sumber daya
alam sebesar Rp. 121,8 triliun yang berarti mengalami kenaikan 70,9
triliun, yang terdiri dari penerimaan migas, minyak bumi dan gas alam, -
demikian juga kenaikkan penerimaan hibah sebagai akibat tsunami NAO,
Sumut dan Nias.
Tetapi di lain pihak terjadi pengurangan dari penerimaan bagian laba
BUMN, sehingga Pemerintah mengambil langkah-langkah tepat untuk
memaksimalkan peningkatan kinerj~ BUMN dengan optimal, supaya
penerimaan negara dari BUMN, dapa~1 ditingkatkan.
II. Belanja Negara
Secara umum perubahan Belanja Negara dipengaruhi perkembangan
variabel ekonomi makro, terutama .harga minyak mentah yang melampaui '•\..l•.
sasaran dalam APBN yang berpengaruh terhadap perkiraan subsidi BBM
dan Dana Bagi Hasil Migas.
Perkiraan realisasi anggaran belanja, Pemerintah Pusat Rp. 364,1 triliun
melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2005 atau lebih
tinggi sebesar Rp. 9719 triliun atau 26,89 persen dari perkiraan rencana
APBN 2005 Rp. 266,2 triliun. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar
dana-dana tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai sasaran, berdaya
guna dan berhasil guna bagi pelayanan publik serta dapat mendorong
pembangunan yang adil dan merata ..
1. Subsidi BBM
Meningkatnya perkiraan reafisasi pengeluaran subsidi tahun 2005
mencapai Rp. 76,5 tri!iun yang berarti terjadi kenaikan Rp. 57,5 triliun
atau 302,6 persen dibanding dengan yang dianggarkan dalam APBN • ~- l "" •
2005. Fraksi POI Perjuangan berpendapat bahwa Pemerintah harus
7
segera melaksanakan perhitungan biaya pokok perjenis BBM oleh
konsultan independent melalui tender terbuka dan penyesuaian
volume konsumsi BBM serta mengubah spesifikasi jenis BBM.
Kenaikkan harga BBM yang bertujuan mengurangi subsidi BBM telah
berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian
nasional antara lain terjadinya busung lapar· dimana-mana, roda
perekonomian yang terganggu, kelangkaan BBM terjadi hampir
disemua tempat dan menurunnya daya beli masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melonjaknya harga barang
barang kebutuhan pokok. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa
hal tersebut tidak perlu terjadi, disebabkan dana untuk itu telah
disediakan. Hal tersebut merupakan kegagalan Pemerintah
melaksanakan tug as konstitusL. yang diembannya yakni untuk
menyediakan BBM sebagai. 1bahan vital bagi kepentingan hajat hidup
rakyat banyak dan tidak berhasilnya mengendalikan inflasi serta
kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.
2. Bantuan Sosial
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM dalam APBN-P
tahun 2005 disediakan sebesar Rp. 11,0 triliun, sumber dana tersebut
berasal dari kompensasi pengurangan subsidi BBM sebagai akibat
kenaikan harga BBM yang diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan,
infrastruktur dan pangan. Kh~sus pendidikan diberikan biaya
operasional sekolah (sekolah gratis) pada semua sekolah dasar sampai
dengan SLTP. Demikian juga kesehatan dalam bentuk pelayanan gratis
di puskesmas dan jaringannya serta kelas tiga rumah sakit pemerintah
dan swasta yang ditunjuk pemerintah sebagai upaya pelayanan
kesehatan bagi seluruh p~ndud.uk. Fraksi PDI Perjuangan sangat
setuju kompensasi BBM untuk infrastruktur pedesaan, asalkan benar
benar bermanfaat·untuk rakyat banyak, demikian juga pendidikan dan
pelayanan kesehatan gratis benar-benar dinikmati besarnya, tepat
waktu dan kualitas.
8
b. Mengurangi "penodongan"' terhacJap masyara!<at yang tidak berdaya
sehingga dengan terpak.sa mengeluarkan uang tambahan karena
kelangkaan pupuk, kelangkan BBM, dll.
Kepada mereka yang menjadi penyebab kejadian seperti itu ha!"us dihukum
seberat-beratnya karena dengan sengaja membuat rakyat banyak
menderita.
c. memberi perhatian secara konkrit sungguh-sungguh dan terkontrol pada
masyarakat di daerah-daerah terpencil atau tertinggal.
5. Meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan efisiensi anggaran,
pengelolaan BUMN dan kekayaan alam, penutup segala kebocoran,
menciptakan sektor-sektor baru, dan tidak melakukan penambahan hutang.
Sidang Dewan yang kami muliakan
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengingatkan kembali agar DPR RI
dalam menjalankan fungsinya tetap memperhatikan :
1. DPR agar secara sungguh-sungguh meningkatkan pengawasan terhadap
menggunaan anggaran yang telah disetujui karena fungsi pengawasan adalah
fungsi yang paling utama diantara dua fungsi DPR.
2. Pembahasan tentang syarat-syarat yang mengiringi kenaikar harga BMM pada
bulan Maret yang lalu hendaknya tidak diabaikan karena hal menjadi
kompensasi terhadap tindakan pemerintah yang secara sepihak menaikan
harga BMM. Perlu kami ingatkan bahwa pada paripurna yang khusus
membahas kenaikan harga BMM beberapa Fraksi bersama Fraksi PDI
Perjuangan menolak kenaikan BMM namun sejumlah Fraksi lain tidak
keberatan dan mengembalikan pembahasan ke Komisi dan Badan terkait.
Karena itu Fraksi POI Pe~uangan mengingatkan untuk tidak begitu saja
melljpakan hal-hal yang kita sepakati di forum terhormat seperti ini.
10