Formula add
-
Upload
ridwan-faridz -
Category
Government & Nonprofit
-
view
225 -
download
0
Transcript of Formula add
Luas Wilayah (LW)
Jumlah Penduduk Miskin (PM)
Jumlah Penduduk (JP)
Realisasi PBB terhadap Target PBB (RPBB)
Potensi Desa (PD)
Kebutuhan Fasilitas Umum (KFU)
Keterjangkauan (KJ)
Indeks Luas Wilayah (ILW)
Indeks Jumlah Penduduk Miskin (IPM)
Indeks Jumlah Penduduk (IJP)
Indeks Realisasi PBB terhadap Target PBB (IRPBB)
Indeks Potensi Desa (IPOT)
Indeks Kebutuhan Fasilitas Umum (IKFU)
Indeks Keterjangkauan (IKJ)
SKEN
ARIO
BOB
OT P
ER V
ARIA
BEL
INSENTIF
POTENSI
KEBUTUHAN
INDEKS KEBUTUHAN
INDEKS POTENSI
INDEKS INSENTIF PR
OPOR
SI N
ILAI
TER
HADA
P TO
TAL
NILA
I SE
KABU
PATE
N
KARAKTERISTIK DESA
BOBOT DESA
Oleh:MARYUNANI
LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT(LPEM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FORMULAALOKASI DANA DESA (ADD)
• Otonomi daerah akan berjalan dengan baik jika setiap strata pemerintahan (kabupaten dan desa) mampu mengelola pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah menyusun perencanaan anggaran secara baik.
• Proses ini tentunya akan melibatkan peran Pemerintah dan DPRD di tingkat kabupaten, maupun Kepala Desa & LPMD, serta BPD di tingkat desa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.
Dasar Pemahaman
• Konsekuensi logis dari adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten, maka perlu ada transfer dana dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa.
• Diketahui bahwa salah satu sumber keuangan desa, berupa Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, antara lain berupa:
bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
Dasar Pemahaman
DESA (UU 22/1999)
PENGELOLAANKEWENANGAN
DESA
KEBERDAYAAN DESA
KEUANGAN DESA
[Desentralisasi fiskal]
SUMBER-SUMBER(antara lain dari
DAU)
PRINSIP-PRINSIP
PENGELOLAAN
FORMULA ALOKASI DANA
DESA
KETERBATASAN
ETIKA PEMBANGUNA
N DESA
PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
adalah:• bagian dari dana perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa,
• pendistribusiannya didasarkan pada prinsip pemerataan atau keadilan secara horizontal, sehingga mencerminkan pemerataan pelayanan maupun kesejahteraan.
Alokasi Dana Desa [ADD]
• Alasan kesenjangan fiskal secara vertikal kurang relevan bila dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa;
• Alasan eksternalitas juga kurang relevan karena minimnya eksternalitas yang diciptakan oleh pemerintah desa;
• Alasan menciptakan pemerataan atau keadilan secara horizontal lebih tepat, baik pemerataan pelayanan maupun kesejahteraan;
• Agar konsisten dengan jenjang pemerintahan di atasnya, maka formula alokasinya secara teoritis dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan.
Alokasi Dana Desa [ADD]Alasan dan Tujuan
A. Mendorong semangat desentralisasi
B. Adil dan TransparanC. SederhanaD. Pasti dan dapat diprediksiE. Netral danF. Memberikan insentif bagi desa
penerima
Prinsip-prinsip penyusunan Formula ADD, meliputi:
ADV = TADD - TADMADDi = Alokasi dana desa untuk desa ke iADM = Alokasi Dana Minimum (dibagi sama rata untuk
seluruh desa)BDi = Bobot desa ke iADV = Total alokasi dana desa yang bersifat variabelTADD = Total alokasi dana desa yang akan disalurkan
oleh kabupatenTADM = Total alokasi dana Minimum yang akan disalurkan
oleh kabupaten
ADDi = ADM + (BDi x ADV)di mana:
Formula “ADD” Kabupaten-Desa
• Komponen Tetap: Alokasi Dana Minimal (ADM)• Komponen Variabel: Alokasi yang ditentukan
berdasarkan bobot desa (BD) dari:(a) Indeks Kebutuhan Desa;(b) Indeks Potensi; dan(c) Indeks Insentif.
Luas Wilayah (LW)
Jumlah Penduduk Miskin (PM)
Jumlah Penduduk (JP)
Realisasi PBB terhadap Target PBB (RPBB)
Potensi Desa (PD)
Kebutuhan Fasilitas Umum (KFU)
Keterjangkauan (KJ)
Indeks Luas Wilayah (ILW)
Indeks Jumlah Penduduk Miskin (IPM)
Indeks Jumlah Penduduk (IJP)
Indeks Realisasi PBB terhadap Target PBB (IRPBB)
Indeks Potensi Desa (IPOT)
Indeks Kebutuhan Fasilitas Umum (IKFU)
Indeks Keterjangkauan (IKJ)
SKEN
ARIO
BOB
OT P
ER V
ARIA
BEL
INSENTIF
POTENSI
KEBUTUHAN
INDEKS KEBUTUHAN
INDEKS POTENSI
INDEKS INSENTIF PR
OPOR
SI N
ILAI
TER
HADA
P TO
TAL
NILA
I SE
KABU
PATE
N
KARAKTERISTIK DESA
BOBOT DESA
KRONOLOGI PERHITUNGAN BOBOT DESA
ILWi = Indeks luas wilayah desa iIJPi = Indeks jumlah penduduk desa iIJPMi = Indeks jumlah penduduk miskin desa iIKLPi = Indeks ketersediaan layanan publik di desa iIKTJi = Indeks keterjangkauan desa I1-5= Koefisien masing-masing variabel kebutuhan
beradasarkan alternatif skenario
IKDi= 1ILWi + 2IJPi + 3IJPMi + 4IKLPi+ 5IKTJidi mana:
BDi = Bobot desa iIKDi = Indeks kebutuhan desa iIPDi = Indeks potensi desa iIIDi = Indeks insentif desa i1-3 = Koefisien masing-masing indeks berdasarkan alternatif skenario
BDi= 1IKDi + 2IPDi + 3IIDi ; 1 2 3di mana:
Formula Bobot Desa
Formula Indeks Kebutuhan Desa
CARA PERHITUNGANIndeks Luas Wilayah (ILW), Indeks Jumlah Penduduk (IJP),
Indeks Proporsi Jumlah Rumah Tangga Miskin (IPJRTM), dan Indeks Kebutuhan (IK)
Penduduk JumlahTotalPenduduk Jumlah IJP
Tangga Rumah JumlahMiskin Tangga Rumah Jumlah PJRTM
PJRTM TotalPJRTM IPJRTM
IK 1 = (0,3 x ILW) + (0,4 x IJP) + (0,3 x IPJRTM)
IK 2 = (0,3 x ILW) + (0,4 x IPJRTM) + (0,3 x IJP)
31) IK IPJRTM (IJP 3 IK
Tiga versi menghitung Indeks Kebutuhan (IK):
Wilayah Luas Total
2Km Wilayah Luas ILW
CARA PERHITUNGANIndeks Potensi Desa (PD) dan Indeks Insentif
100 x (PD) Desa PotensiProxy Total
(PD) Desa PotensiProxy PD Indeks
)2(Km Wilayah Luas
2003 Pajak Tahun PBB PenerimaanTarget (PD) Desa PotensiProxy
2003 Tahun PBB Penerimaan Realisasi % Total2003 Tahun PBB Penerimaan Realisasi % Indeks Insentif
Menghitung ADD denganBobot Desa (BD) dengan Skenario :
BD 1 = (0,7 x IK 1) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario I = ADM Per Desa + (BD 1 x Dengan Formula)
BD 2 = (0,6 x IK 1) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario II = ADM Per Desa + (BD 2 x Dengan Formula)
BD 3 = (0,5 x IK 1) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB)
Skenario III = ADM Per Desa + (BD 3 x Dengan Formula)
BD 4 = (0,7 x IK 2) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario IV = ADM Per Desa + (BD 4 x Dengan Formula)
BD 5 = (0,6 x IK 2) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario V = ADM Per Desa + (BD 5 x Dengan Formula)
BD 6 = (0,5 x IK 2) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB)
Skenario VI = ADM Per Desa + (BD 6 x Dengan Formula)
BD 7 = (0,7 x IK 3) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario VII = ADM Per Desa + (BD 7 x Dengan Formula)
BD 8 = (0,6 x IK 3) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB)
Skenario VIII = ADM Per Desa + (BD 8 x Dengan Formula)
BD 9 = (0,5 x IK 3) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB)
Skenario VIII = ADM Per Desa + (BD 9 x Dengan Formula)
Komposisi Bobot Desa (BD) DESA X Berdasaran Simulasi I Hingga IX – [HIPOTESIS]
UraianSkenario
1 2 3 4 5 6 7 8 9Komponen ADD a. Alokasi Dana Minimal (ADM/tetap) (%) 50 50 50 60 60 60 70 70 70b. Alokasi Dana Variabel (ADV/variabel) (%) 50 50 50 40 40 40 30 30 30
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bobot Desa:
a. Indeks Kebutuhan Desa (IKD) 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5a.1. Indeks Luas Wilayah (ILW) (0.007) (0.006) (0.005) (0.007) (0.09) (0.005) (0.105) (0.12) (0.005)a.2. Indeks Jumlah Penduduk (IJP) (0.175) (0.180) (0.150) (0.245) (0.180) (0.175) (0.245) (0.180) (0.150)a.3. Indeks Rumah Tangga Miskin (IRTM) (0.245) (0.210) (0.150) (0.280) (0.180) (0.175) (0.210) (0.180) (0.150)a.4. Indeks Keterjangkauan (IKJT) (0.210) (0.150) (0.100) (0.105) (0.150) (0.100) (0.140) (0.120) (0.150)
b. Indeks Potensi Desa (IPD) 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3c. Indeks Insentif Desa (IID) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Alokasi Dana Desa (ADD) Terendah dan Tertinggi Berdasarkan Bobot Desa (BD) Tahun 2004, Skenario I - IX
Uraian Terendah Tertinggi PerbedaanNama Desa Volume Nama Desa Volume
Skenario I Gondang 33.203.671 Suruh Wadang 118.765.881 85.562.210
Skenario II Sumberarum 33.528.775 Jegu 137.680.988 104.152.213
Skenario III Sumberarum 31.415.422 Jegu 138.338.018 106.922.596
Skenario IV Sumberarum 36.534.953 Suruh Wadang 104.233.717 67.698.764
Skenario V Sumberarum 35.892.239 Jegu 120.149.427 84.257.188
Skenario VI Sumberarum 35.023.501 Jegu 120.674.279 85.650.778
Skenario VII Sumberarum 39.337.241 Jegu 82.200.063 42.862.822
Skenario VIII Sumberarum 39.517.250 Jegu 102.608.593 63.091.343
Skenario IX Sumberarum 38.849.253 Jegu 103.002.811 64.153.558Sumber : Hasil Perhitungan, 2003
• Diawali dengan upaya mengimplementasikan formula ADD dalam konteks memahami peningkatan kemampuan pemerintahan desa mengelola pembangunan, selanjutnya dapat dibangun penguatan pemerintah desa menyuarakan aspirasi masyarakat dalam konstalasi pengelolaan pembangunan Kabupaten.
• Ini dimaksudkan untuk menambah muatan baru bagi stakeholders di tingkat kabupaten dan desa denganterlebih dahulu memahami berbagai keragamannya yang sarat dengan kekayaan sumberdaya (SDA, SDM, dan SDS) lokal.
Perspektif ADD Kabupaten X
• Temuan penelitian tentang Formulasi Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah antara lain menyimpulkan bahwa:
“ADD tidak sekedar merupakan bentuk bantuan pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan
desa, lebih dari itu bahkan merupakan salah satu peluang untuk menciptakan perekat pola
hubungan antara pemerintahan kabupaten dan desa (Gambar 1)”.
Perspektif ADD Kabupaten X
PemerintahanKabupaten
PemerintahanDesaBPD
Sosialisasi :1. Plafon ADD tahun
yang bersangkutan2. Bobot Desa
Diinformasikan
Pengucuran Dana Desa
Pengajuan ADD
Menghitung
ADDMenyusun
Rencana
Implementasi Pemanfaatan
ADDPertanggung Jawaban ADD
dalam APBDesa
Penyerahan Laporan
Pertanggung jawaban Dana
Desa
Pertanggung jawaban APBDesa diterima/ditolak
Diterima terus ke-8
Ditolak kembali ke-6
Kembali ke Urutan 1 untuk
tahun berikutnya
Mekanisme Penyusunan &
Pertanggungjawaban ADD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• “Perekat” dapat diwujudkan jika tercipta hubungan timbal balik yang harmonis melalui umpan balik dari pengelolaan dan pemanfaatan laporan tahunan ADD disertakan dalam APBDesa setiap pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten.
• Akumulasi pelaporan setiap desa yang mengandung informasi tentang potensi dan kebutuhan tersebut, jika dicermati, bermanfaat besar sebagai: data dasar dan masukan (acuan) evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap desa dan pembangunan kabupaten maupun penyusunan rencana pembangunan tingkat kabupaten yang sinergis dengan pembangunan tingkat desa pada tahun berikutnya (masukan lain RAKORBANG), Gambar 2.
Perspektif ADD Kabupaten X
PENGADMINISTRASIANPEMBANGUNAN
SEKTORAL
Rencana Pembangunan DINAS-DINAS (SEKTORAL)
Rencana PembangunanKabupaten
Rencana Pembangunan DI TINGKAT DESA
BPD
DPRD KABUPATENSETUJU/TIDAK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI TINGKAT DESA
Pertanggung jawaban diterima/
ditolak
Mekanisme Penyusunan Program & Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pembangunan
12
AKUMULASI Laporan
Pertanggung jawaban Dana Desa
RAKORBANG KABUPATEN
3
5
7
8
9
STAKEHOLDERS
KABUPATEN
BUPATI
Penyerahan Laporan
Pertanggung jawaban Dana
Desa
11
PENGADMINIS- TRASIAN
PEMBANGUNAN DI TINGKAT
DESA4
6
10
9
6
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DINAS-DINAS3
4
KEPALA DESAINSPIRASI
MASYARAKAT
!!!
Thank’s Copyright by @
Basecamp 2004
Terima kasiHAtas
perhatiannya