fitri makalah HAM.docx
Click here to load reader
Transcript of fitri makalah HAM.docx
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Manusia adalah makhluk yang sempurna, karena manusia diciptakan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dengan diberikan akal, pikiran, budi pekerti dan nurani
yang dengan hal tersebut manusia dapat membedakan yang baik dan buruk dan
akan membawa manusia kepada sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan akal, pikiran dan nurani manusia memiliki kebebasan dasar untuk
menentukan sendiri prilaku dan perbuatannya. Kemudian dengan prilaku dan
kebebasan manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
Kebebasan dan hak-hak dasar tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia yang secara
kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Akan tetapi hak yang dimiliki oleh seseoran tidak sesuai dengan keinginan
orang tersebut. Dimana Hak Asasi Manusia sebelum kemerdekaan sudah mulai
diperbincangkan karena pada saat itu Hak Asasi Manusia itu sangat penting,
karena pada saat penjajahan Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang selalu ditindas
oleh golongan atas. Dan pada saat itu hak kemerdekaan yang paling diutamakan.
Pada masa periode kemerdekaan, Hak Asasi Manusia telah diakui oleh bangsa dan
saat itu pemerintah telah mencantumkan Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang
Dasar 1945. Pada saat orde baru ketika kepemimpinan Negara dipegang oleh
Soeharto, Hak Asasi Manusia tidak berjalan dengan baik karena system demokrasi
pada saat itu tidak berjalan dengan baik dimana aspirasi masyarakat diabaikan oleh
pemerintah karena pada saat itu juga terjadi nepotisme. Akan tetapi ketika
Soeharto menjadi president selama hampir 30 tahun, kalangan mahasiswa dan
masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Soeharto.
Dan pada akhirnya suara mahasiswa dan masyarakat didengar dan Presiden
Soeharto turun dari jabatannya. Hal inilah menandai berakhirnya masa orde baru
dan mulainya era reformasi. Sejak saat itu hingga sekarang aspirasi dan hak rakyat
dapat berjalan dengan baik. Salah satu contahnya adalah dalam memilih pemimpin
1
semua masyarakat berperan aktif dan memiliki hak sendiri untuk menentukan
pemimpin yang sesuai dengan hati nurani yang dimiliki dan Hak Asasi Manusia
tidak disia-siakan dan semua orang dapat mengeluarkan aspirasinya.
2
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat
penulis angkat antara lain: 1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)?; 2.
Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah: 1. Agar mahasiswa mengerti tentang
HAM; 2. Agar mahasiswa mengerti, memahami dan dapat menerapkan HAM dalam
Pancasila di dalam kehidupan sehari hari; 3. Dapat menambah khasanah
pengetahuan mahasiswa tentang HAM; 4. Secara praktis, mahasiswa lebih aktif
dalam belajar dan merangsang kemampuan berpikir mahasiswa.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN HAM
Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari
istilah human rights atau the right of human. Right dalam bahasa Inggris berarti
hak, kebenaran, kanan. Human berarti manusia. Namun dalam beberapa literatur
pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan. Di Indonesia
hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai
terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda).Menurut
pendapat Leah Levin, dalam buku HAM dalam Perpektifti Islam, Hak asasi
manusia adalam pengakuan moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri
individu berdasarkan kebebasan manusia. John Locke juga menyatakan bahwa
HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta
sebagai hak yang kodrati. (Shalahudin Hamid, 2000, hal 10)
Hak asasi manusia menurut salahudin dalam Perpektifti Islam, menyatakan
bahwa Hak asasi manusia adalah kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya
dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap
kebenaran baik berupa materi maupun non materi. (Shalahudin Hamid, 2000, hal
11). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan yang mejadikan ia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Hak
asasi manusia ini lahir dari keyakinan manusia itu sendiri bahwa semua manusia
sebagai makhluk tuhan adalah sama dan sederajat yang hak dan martabat yang
sama. Oleh karena itulah manusia harus diberlakukan secara sama, adil dan
beradab. Munculnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua pemikiran. pertama,
4
landasan langsung, yaitu kodrat manusia adalah sama derajatnya tanpa
membedakan ras, agama, suku, dan bahasa. Landasan kedua dan lebih dalam yaitu
Tuhan menciptakan manusia dan manusia dihadapan Tuhan adalah sama, keculai
amalnya.
Hak-hak asasi manusia itu meliputi berbagai macam hak dengan
kesepakatan masyarakat internasional. Hak asasi yang diakui secara universal
antara lain hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas milik, hak untuk berpikir
dan mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Namun pemenuhan hak asasi
manusia ini bukan berarti tanpa batas. Salahudin Hamid menyatakan dalam
bukunya HAM dalam Perpektifti Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang
lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ketika hak itu bisa
terlaksana maka tentunya ada pihak lain yang memenuhi tuntutan hak itu
(Shalahudin Hamid, 2000, hal 12). Ibarat dua mata uang, hak bersisian dengan
kewajiban. Karena dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk
memenuhi hak tersebut.
Dalam undang-undang Republik Indonesia, nomor 39 tahun 1999 tetang
Hak Asasi Manusia, pasal 1 disebutkan bahwa hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemenrintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(Noor Ms Bakry, 2011, hal 228)
Manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai dua sifat kodrat monodualis
yaitu sifat individu (pribadi perorangan) dan sifat social (bersama orang lain) yang
seimbang dan dinamis, sehingga kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi
orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan
menghormati hak asasi orang lain. Hal ini juga berlaku bagi setiap organisasi
masyarakat terutama Negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk
menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga
Negara dan penduduk. (Noor Ms Bakry, 2011, hal 228)
5
B. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Hak-hak asasi manusia tidak muncul dengan sendirinya. Perjuangan bahwa
manusia memiliki hak-hak dasar dan harus diakui membutuhkan perjuangan yang
panjang. Perlunya perlindungan atas hak asasi manusia berawal dari banyaknya
penindasan manusia atas manusia lain atau bangsa atas bangsa lain. Hal demikian
menimbulkan peperangan yang mengerikan. Ada tiga peristiwa penting di dunia
barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna
Charta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Ketiga peristiwa ini terjadi
merupakan tuntutan untul terlepas dari jeratan peperangan dan penindasan
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di
kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Magna Charta adalah
piagam perjanjian antara raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Piagam ini
antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan
absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan
hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta
pertanggung jawabannya dimuka hukum. Magna Charta telah menghilangkan hak
absolutism. Sejak itu dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan
mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahnya kepada parlemen. Isi dari
piagam perjanjian ini berkembang menjadi bagian dari system konstituional
Inggris. (Noor Ms Bakry, 2011, hal 230)
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu.
Deklarasi bermula dari revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah perang
kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi inilah
kemudian menghasilkan Declaration of Independence (deklarasi Kemerdekaan) dan
Amerika Serikat menjadi Negara merdeka tanggal 4 juli 1776. Mulailah dipertegas
bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah
logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah
the French declaration (deklarasi prancis), dimana ketentuan tentang hal lebih rinci
lagi bagaimana di muat dalam The rule of law yang antara lain berbunyi tidak
6
boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan
tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh
pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent,
artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak
dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegasoleh
prinsip freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of
religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of
property (perlindungan hak milik), dan hak asasi dasar lainnya. Jadi dalam French
Declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun
Negara hukum (Noor Ms Bakry, 2011, hal 230).
Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan kemunculan The Four
Freedom dari Presiden Roosevelt pada 6 Januari 1941. Ada empat hak yaitu: (1)
hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, (2) hak kebebasan memeluk
agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, (3) hak
kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai
tingkat kehidupan yang damai yang sejahtera bagi penduduknya, (4) hak kebebasan
dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak
satupun bangsa (Negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan
serangan terhadap Negara lain
Selanjutnya pada 1944 diadakan Konferensi Buruh Internasional di
Philadelphia yang kemudian menghasilkan Deklarasi Philadelphia. Isi dari
konferensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian
dunia berdasarkan keadilan social dan perlindungan seluruh manusia apapun ras,
kepercayaan, atau jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan
material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi dan
kesempatan yang sama. Semua hak hak diatas sesudah perang dunia II (sesudah
Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk embrio
rumusan HAM yang bersifat universal sebagaimana dalam Deklarasi Universal
tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration Of Human Rights) PBB
tahun 1948 (Noor Ms Bakry, 2011, hal 231).
7
C. PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Prof. Bagir Manan Secara
garis besarnya perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam
beberapa periode yaitu periode pertama adalah Periode Sebelum Kemerdekaan
(1908-1945). Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan ini dapat
dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi
Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), indische partij (1912), partai komunis
indonesia (1927), lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak dapat
dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasaan
kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Pemikiran HAM
periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah
hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama
hak kemerdekaan. Periode kedua adalah setelah kemerdekaan (1945 hingga
sekarang). Periode yang kedua adalah Periode Setelah Kemerdekaan. Periode ini
merupakan periode dimana Bangsa Indonesia memberi pengakuan Hak asasi
manusia tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.
1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Sebagai organisasi pergerakan, Boedi Oetomo telah menaruh perhatian
terhadap masalah HAM. dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi
Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan
pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah colonial maupun
dalam tulisan yang dimuat surat kabar Goeroe Desa. Bentuk pemikiran HAM
Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Selanjutnya pemikiran HAM pada Perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh
para tokoh organisasi seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Ahmad
Soebardjo, A.A.Maramis dan sebagainya. Pemikiran HAM para tokoh tersebut
lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self
determination). (Dede Rosyada, dalam Noor Ms Bakry, 2011, hal 242).
8
Selanjutnya, Sarekat Islam (organisasi kaum santri yang dimotori oleh
H.Agus Salim dan Abdul Muis) menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh
penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.
Sedangkan pemikiran HAM dalam Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang
berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat social
dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi. Konsen terhadap
HAM juga ada pada Indische Partij. Pemikiran HAM yang paling menonjol pada
Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan
perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Sedangkan pemikiran HAM pada
Partai Nasional Indonesia mengedepankan pada hak untuk memperoleh
kemerdekaan (the right of self determination). Adapun pemikiran HAM dalam
organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (organisasi yang didirikan Mohammad
Hatta setelah Partai Nasional Indonesia dibubarkan dan merupakan wadah
perjuangan yang menerapkan taktik nonkooperatif melalui program pendidikan
politik, ekonomi, dan social) menekankan pada hak politik, yaitu hak untuk
menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan
berkumpul, hak persamaan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam
penyelenggaraan Negara.
Pemikiran HAM juga terjadi dalam perdebatan di siding Badan Peyelidik
Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Soekarno dan
Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada
pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam siding BPUPKI
berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, ha katas
pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan
kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pemikiran dengan
lisan dan tulisan. Dengan demikian gagasan dan pemikiran HAM di Indonesia telah
menjadi perhatian besar dari para tokoh pergerakan bangsa dalam rangka
penghormatan dan penegakan HAM, karena itu HAM di Indonesia mempunyai akar
sejarah yang sangat kuat (Dede Rosyada, (Noor Ms Bakry, 2011, hal 245)
2. Periode setelah kemerdekaan (1945 hingga sekarang)
a. Periode 1945-1950
9
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada
hak untuk merdeka (self of determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk
menyampaikanpendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat
legimitasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam
hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu UUD 1945. Bersamaan dengan itu prinsip
kedaulatan rakyat dan Negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi
penyelenggaraan Negara Indonesia merdeka.
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk
mendirikan partai politik sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal
3 November 1945. Hal yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah
adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap system pemerintah dari
system presidensial (menurut UUD 1945) menjadi system parlementer,
sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pemerintah taggal 14 November 1945.
(Noor Ms Bakry, 2011, hal 245).
b. Periode 1950-1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan
sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini
mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan
yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer
mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir
Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan
menikmati bulan madu kebebasan. Indikatornya ada lima aspek yaitu banyak partai
politik dengan beragam ideology, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas dan
demokratis, control yang semakin efektif terhadap eksekutif, dan tumbuhnya
kekuasaan memberikan ruang kebebasan.
Dalam perdebatan Konstituante misalnya, berbagai partai politik yang
berbeda aliran dan ideology sepakat tentang substansi HAM universal dan
pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri. Bahkan
diusulkan oleh anggota Konstituante keberadaanya mendahului bab-bab UUD
(Noor Ms Bakry, 2011, hal 246)..
10
c. Periode 1959-1966
Pada periode ini system pemerintahan yang berlaku adalah system
demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap system
demokrasi parlementer. Pada system ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat
dan berada ditangan presiden. Akibat dari demokrasi terpimpin Presiden
melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supra struktur politik
maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah
terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak
untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan
kata lain telah terjadi sikap rstriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan)
terhadap hak sipil dan hak politik warga. (Noor Ms Bakry, 2011, hal 247).
d. Periode 1966-1998
Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM
yang salah satunya merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.
Sementara itu, pada awal 1970-an sampai periode 1980-an persoalan HAM di
Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi
dan ditegakkan. Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap
penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistic serta
bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia.
Pemerintah pada periode ini bersifat defensive dan refresif yang dicerminkan dari
produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. sikat depensif pemerintah
tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk Barat yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila serta
bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang
dalam rumusan UUD 1945.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an tampak
memperoleh yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah
dari refresif dan depensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan
dengan penegakan HAM. salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap
tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
11
(KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni
1993.
Dampak dari sikap akomodatif pemerintah dan dibentuknya KOMNAS
HAM sebagai lembaga independen adalah bergesernya paradigm pemerintah
terhadap HAM dari partikularistik ke universalistic serta semakin kooperatifnya
pemerintah terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia (Noor Ms Bakry, 2011,
hal 248-249).
e. Periode 1998-sekarang
Pergerakan rezim pemerintahan pada 1998 memberikan dampak yang sangat
besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai
dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebajikan pemerintah orde baru yang
berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan
penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberakuan
HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia.
Demikian pula dilakukan pengkajian dan ratifikasi terhadap terhadapp instrument
HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut
menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang
terkait dengan penegakan HAM di adopsi dari hukum dan instrument internasional
dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui tahap status
penentuan yaitu telah ditetapkannya beberapa ketentuan perundang-undangan
tentang HAM seperti amandemen konstitusi negar (UUD 1945), ketetapan MPR
(TAP MPR), Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan
perundang-undangan lainnya. Pada masa sekarang ini penghormatan dan pemajuan
HAM mengalami perkembangan yang signifikan, dengan dirumuskan dalam
amandemen UUD 1945 dari pasal 26 sampai pasal 34, kemudian terdapat sepuluh
pasal khusus tentang HAM, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J, pada
amandemen yang kedua tahun 2000.
D. PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
12
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi
dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Yang
termasuk dalam kategori pelanggaran HAM adalah suatu kegiatan, peristiwa,
maupun aktivitas yang terjadi atas seorang manusia dengan perlakuan yang tidak
pantas atau memperlakukan manusia layaknya bukan sebagai manusia.
Contoh kasus pelanggaran hukum HAM antara lain: Penyiksaan terhadap
manusia, Perbudakan, Jual beli / perdagangan manusia, Kejahatan perang,
Penembakan, Pembantaian terhadap manusia, Tindakan asusila terhadap anak-anak
dan wanita, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Terorisme, dan sebagainya.
Di Indonesia sendiri sudah banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah
terjadi. Mulai dari kasus Gerakan 30 September PKI (G30S PKI), kasus Maluku
Berdarah, kasus perang antar suku di Sambas, hingga kasus kekerasan dan
penghinaan. Berikut ini beberapa contoh kasu s pelanggaran lain yang terjadi di
Indonesia
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih
pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun,
yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang
3. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika
masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses
hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan
kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama
4. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat
penganiayaan dari majikannya
5. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang
kawin diluar nikah
13
Bila kita memperhatikan perkembangan hak asasi manusia yang ada di
Negara kita Negara Indonesia sebagaimana yang penulis telah uraikana diatas.
Maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia yang ada dinegara kita ini
berkembang cukup baik. Karena dari periode pra kemerdekaan hingga era
reformasi mengalami perubahan dimana landasan hukum utama Negara kita sudah
mengakui hak asasi manusia sebagai hak dasar bagi setiap warga Negara dan sudah
ada lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ham. Namun pada
penerapannya, hak asasi manusia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan
tuntutan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Contohnya, hak
yang dimiliki oleh orang miskin belum bisa diterima dengan sepantasnya akibat
dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terkadang juga hak-hak dalam memperoleh keadilan bagi orang miskin itu
tidak mereka dapatkan dengan baik. Masih teringat kita akan berita di televise-
televisi nasional yang memberitakan seorang anak yang hanya mengambil sandal
jepit sehingga dia dihukum penjara dengan begitu mudahnya. Sementara itu
banyak oknum-oknum yang notabene merupakan panutan dan wakil rakyat dapat
leluasa melakukan korupsi bermilyar-milyaran namun diberikan ganjaran hukum
yang sama dengan anak yang hanya mencuri sandal jepit. Hal ini tentunya sangat
menodai rasa keadilan masyarakat. Lalu haruskah kita semua berdiam diri dan
hanya menonton sandiwara ketidak adilan ini. Ataukah pemerintah ikut memiliki
andil juga dalam membiarkan kesewenang-wenangan ini terjadi.
14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat simpulkan secara umum
mengenai system religi atau kepercayaan yang berkembanga dalam masyarakar
Indonesia adalah :
1. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan yang mejadikan ia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia
sebagai makhluk tuhan adalah sama dan sederajat yang hak dan martabat yang
sama. Oleh karena itulah manusia harus diberlakukan secara sama, adil dan
beradab.
2. Pemenuhan hak asasi manusia ini ada batasnya. Hak manusia terbatas dengan
hak orang lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Karena
dalam hak manusia terdapat kewajiban manusia lain untuk memenuhi hak
tersebut
3. Yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna Charta,
Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Ketiga peristiwa ini terjadi merupakan
tuntutan untuk terlepas dari jeratan peperangan dan penindasa
4. Perkembangan HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode
yaitu, pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, era orde baru, dan era reformasi.
5. Contoh-contoh pelanggaran berat atas hak asasi manusia dindonesia merupakan
tindak kejahatan yang harus dicegah dan diselesaikan secara adil
15
DAFTAR PUSTAKA
Hamid, Shalahuddin. 2000. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam . Amissci: Jakarta
Sri Jutmini, Winarno. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X SMA dan MA. PT Tiga Serangkai: Solo
http://zifazy.wordpress.com
http://ilulcreative.wordpress.com/
http://hendraiueo.blogspot.com
http://id.wikipedia.org/wiki/
16
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat rahmat
dan hidayah-Nya jualah saya dapat menyelesaikan tugas makalah Mata Kuliah
Kewarganegaraan yang berjudul “Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila”.
Shalawat dan salam tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga
dan para sahabatnya. Semoga kami termasuk golongannya.
Makalah ini saya susun dengan tujuan menyediakan beberapa materi dalam
mata kuliah Kewarganegaraan. Materi ini berfokus pada topik perkembangan HAM
di Indonesia.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen atas bimbingan dan
arahannya. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman,
karena dengan kerja sama dan masukkan dari teman-teman makalah ini dapat
tersusun dengan baik.
Walaupun kami telah menyusun makalah ini dengan sunggug-sungguh, Saya
sadar bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya
mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah
ini.
Akhirnya semoga makalah ini bisa bisa bermanfaat bagi kita semua.
Wassalam
Penulis
17
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
……………………………………………………………………………. i
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
……………………………………………………………………1
B. Rumusan Masalah
………………………………………………………………… 2
C. Tujuan ……………………………………………..
………………………………. 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian HAM
…………………………………………………………………. 3
B. Sejarah Perkembangan HAM…………………………………………………..
…. 4
C. Perkembangan HAM di
Indonesia…………………………………………………5
D. Pelanggaran HAM di Indonesia ……………………………………………….
…..7
BAB III PENUTUP …………………………………………………………………….
….8
Daftar Pustaka
18
ii
Makalah Kewarganegaraan
PERKEMBANGAN HAM
DI INDONESIA
Oleh:
1. Elma Febriansintyia NPM. 1138012. Fitriawati NPM. 113801223. Muhammad Faizal NPM. 1138014. Puspariani NPM. 1138015. Yeni Supriyani NPM. 113801
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN(STKIP) HAMZANWADI SELONG
JURUSAN PENDIDIKAN IPSPROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2012
19
20