Final Legal (Sengketa Kasus Laksamana Raja Di Laut)
Transcript of Final Legal (Sengketa Kasus Laksamana Raja Di Laut)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk yang kreatif. Suatu hasil karya yang kreatif akan
memperkaya kehidupan manusia, dan itu pula akan menghabiskan waktu bertahun-
tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak
diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan
pernah diciptakan sama sekali. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak
atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI
memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia
dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karsanya yang diwujudkan dengan
karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai,
apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat serta dapat menumbuhkan semangat
kreatif untuk menghasilkan karya-karya intelektual.
Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali
perubahan dan pergantian Undang-undang yaitu UU No.8 tahun 1982 yang
diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12
tahun 1997 terakhir dengan UU No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan
UUHC). UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang
meliputi perlindungan terhadap buku, program computer , dan semua hasil karya tulis
lain, ceramah , kuliah, pidato, lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama, tari,
1
koreografi, pewayangan dan pantomime, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur ,
peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dll. Secara lebih mendetail, undang-undang
ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain :
1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media
internet untuk pemutaran produk-produk optik (optical disc) melalui media radio,
media audio visual dan atau srana telekomunikasi.
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau alternative penyelesaian
sengketa
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang
hak
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di
pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung
6. Pencantuman hak informasi manajeman elektronik dan sarana kontol teknologi
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungaqn terhadap produk-produk
yang mengggunakan sarana berteknologi tinggi
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait
9. Ancaman pidana dan denda minimal
10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk
kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum
2
Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis
mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu atau music mengingat
banyaknya pelanggaran yang terjadi, Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia
internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta music dan
lagu tersebut. Kasus yang hendak diambil oleh penulis adalah kasus nyata yang
terjadi tentang penyelesaian sengketa lagu atau music di pengadilan antara pihak Iyeth
Bustami dengan Suhaimi Bin Mohd Zain alias Pak Ngah. Melodi lagu “Laksmana
Raja di Laut” (LRD) yang diklaim Nurham Yahya (Tergugat I) sebagai karyanya
adalah sama dengan melodi lagu “Nostalgia Aidilfitri” ciptaan composer Malaysia,
Suhaimi Bin Mohd Zain alias Pak Ngah pada tahun 2006 silam.
Saat itu posisi Iyeth tidak seperti dihebohkan infotainment di awal-awal
terangkatnya kasus Hak Cipta ini, yaitu menjadi “Tergugat” yang dituntut gantirugi
10 milyar atau ancaman 7 tahun penjar. Tetapi, sebaliknya, sebagai Penggugat III
yang sejak awal mengumumkan lagu LRD adalah NN melalui album “Zapin Dut”
Laksmana Raja di Laut. Sekaligus sebagai kuasa Penggugat II yang mewakili Pak
Ngah dan EMII Music Publishing Malaysia SDN BHD. Penggugat utamanya
(Penggugat I) adalah Masyarakat Melayu Riau dan keturunan Datuk Ibrahim yang
menurut catatan sejarah adalah keturunan pendiri Bandar Bengkalis dan diberi gelar
“Datuk Laksemana Raja Dilaut” oleh Sultan Siak Sri Indrapura (lihat Rahzain dan
Tarmizi Oemar, Datuk Laksemana Raja Dilaut, diterbitkan Depdikbud & Pemda Tkt
II Bengkalis). Inti gugatan mereka adalah penolakan atas pengklaiman Nurham Yahya
bahwa teks/lirik lagu LRD adalah karya pribadinya.
3
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: “Sengketa hak cipta lagu Laksmana Raja di Laut (antara Iyet Bustami
dengan composer Malaysia Suhaimi Bin Mohd Zain)”. Adapun batasan masalah yang
ingin penulis ketahui, yakni:
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut di dalam
Pengadilan Negeri atau Niaga Medan?
2. Apakah proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut sudah dianggap
benar mengingat juga terdapat masalah lintas negara di dalamnya?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan analisis kasus hakcipta lagu Laksmana Raja di
Laut ini, yakni:
1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut di
dalam Pengadilan Negeri atau Niaga Medan yang ada.
2. Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di
Laut sudah dianggap benar mengingat juga terdapat masalah lintas negara di
dalamnya.
4
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat secara khusus yang penulis harapkan dari penulisan analisis studi
kasus di bidang HaKI adalah agar penulisan ini dapat memberikan gambaran secara
jelas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu sengketa lagu atau music dalam suatu
pengadilan, karena kasus hak cipta merupakan kasus yang masih awam di Indonesia.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan ini, antara lain:
BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi penulisan
analisis ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang maslah, rumusan masalah,
tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II, Kerangka Teoritis, merupakan tinjauan yang di dalamnya akan
mengemukaan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis
untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I.
BAB III, Analisis, yaitu membahas permasalahan, baik yang pertama maupun yang
kedua. Pembahasan yang pertama mengenai bagaimana penentuan pencipta dan
pemegang hak cipta atas lagu Laksmana Raja di Laut dan pembahasan kedua
mengenai proses penyelesaiannya.
BAB IV, Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan
masalah. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan
di bidang hukum, khususnya mengenai hak cipta dan penyelesaiannya sengketa
alternative.
5
BAB V, Daftar Pustaka.
BAB VI, Lampiran.
6
BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1 HAK CIPTA
2.1.1 Pengertian Hak Cipta
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Dirjen
HaKI, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Hak cipta berasal dari Bahasa Inggris copyright yang dalam
terjemahannya (to) copy berarti menggandakan dan roght berarti hak. Dengan
demikian secara bahasa, copyright pada prinsipnya adalah hak untuk
menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah copyright
diartikan ke dalam Bahasa Indonesia secara tidak cermat sebagai hak cipta.
Hak cipta merupakan salah satu jenisa perlindungan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI) yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan seni
dan sastra.
7
2.1.2 Subjek Hak Cipta
Ada dua subjek hak cipta, yaitu:
1. Pemilik hak cipta (Pencipta), adalah seorang atau beberapa orang yang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau
keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. Pemegang hak cipta, yaitu:
Pemilik hak cipta (pencipta)
Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta
Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang
menerima hak cipta tersebut
Badan hukum
Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya
nasional lainnya, folklore, hasil kebudayaan yang menjadi milik
bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan
itu diterbitkan.
2.1.3 Pengertian Ciptaan
Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.
8
Ciptaan yang dilindngi berupa:
Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulisa
yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain
Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenisnya dengan itu
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan
Lagu atau music dengan atau tanpa teks
Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim
Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
Arsitektur
Peta
Seni batik
Fotografi
Sinematografi
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain
dari hasil pengalihwujudan.
9
2.1.4 Hak Terkait
Adalah hak eksklusif, bagi:
Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan
untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan hal itu.
Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan
karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memebrikan
ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal
itu , dan
Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
karya siarannya dan untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain
yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.
2.1.5 Jangka Waktu
Berlakunya hak cipta dibagi atas:
1. Berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal
dunia:
Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis,
Drama atau drama musical, tari, koreografi
10
Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni
patung,
Seni batik
Lagu atau music dengan atau tanpa teks
Arsitektur
Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain
Alat peraga
Peta
Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai
2. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan:
Program computer,
Sinematografi
Fotografi,
Database, dan
Karya hasil pengalihwujudan
Badan hukum yang memegang atau memiliki ciptaan pada
angka 1 dan 2.
3. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, yaitu:
Perwajahan karya tulis, dan
11
Penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak
diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran
penciptanya
4. Berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum,
yaitu negara memegang atau melaksanakn hak cipta atas ciptaan yang
tidak diketahui siapa penciptanya dan belum diterbitkan serta ciptaan
yang telah diterbitkan tanpa diketahui penciptamya atau penerbitnya.
5. Tanpa jangka waktu atau tak terbatas, yaitu negara yang memegang
hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjdai milik
bersama.
6. 1 januari tahun berikutnya setelah ciptaan diumumkan, diketahui oleh
umum atau penciptanya meninggal dunia untuk ciptaan yang
dilindungi selama 50 tahun atau selama hidup pencipta dan terus
berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2.1.6 Peralihan Hak Cipta
Hak cipta dapat beralih atau dialihakan kepada pihak lain melalui:
Pewarisan
Hibah
Wasiat
Perjanjian tertulis
12
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan, misalnya pengalihan karena putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.1.7 Prosedur Pendaftaran Hak Cipta
1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang
disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua.
2. Pemohon wajib melampirkan:
1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa
2) Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
Buku dan karya tulis lainnya: dua buah yang telah dijilid dengan
edisi terbaik
Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat
tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya
Program computer: dua buah disket disertai buku petunjuk
pengoperasian dari program computer tersebut
CD/ VCD/ DVD : dua buah disertai dengan uraian ciptaannya
Alat peraga: satu buah disertai dengan buku petunjuknya
Lagu: 10 buah berupa notasi dan atau syair
Drama: dua buah naskah tertulis atau rekamannya
Tari (koreografi): 10 buah gambar atau duah buah rekamannya
13
Pewayangan: dua buah naskah tertulis atau rekamannya
Pantomime: 10 buah gambar atau dua buah rekamannya
Tarian pertunjukan: dua buah rekamannya
Karya siaran: dua buah rekamannya
Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar:
masing-masing 10 lembar berupa foto
Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase:
masing-masing 10 lembar berupa foto
Arsitektur: satu buah gambar arsitektur
Peta: satu buah
Fotografi: 10 lembar
Sinematografi:dua buah rekamannya
Terjemahan: dua buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak
cipta
Tafsir, saduran, dan bunga rampai: dua buah naskah
3) Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang
dilegalisasi notaries, apabila pemohon badan hukum
4) Fotokopi kartu tanda penduduk
5) Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp 75.000,00 atau ciptaan
berupa program computer sebesar Rp. 150.000,00
14
2.2 Lagu
Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan,
kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat music)
untuk menghasilkan gubahan music yang mempunyai kesatuan dan
kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang
m=berirama disebut juga dengan lagu.
15
BAB III
ANALISIS MASALAH
3.1 Proses penyelesaian sengketa lagu “Laksamana Raja di Laut” di Pengadilan
Negeri atau Niaga Medan
Lagu Laksmana Raja di Laut (LRD) merupakan lagu Melayu yang
dipopulerkan oleh Iyeth Bustami sekitar tahun 2005 di album “Zapin Dut”. Dalam
lagu yang dipopulerkannya itu, Iyeth tidak mencantumkan pencipta lagu alias hanya
mencantumkan NN (anonym), dikarenakan persoalan mengenai ketidaktahuan siapa
pencipta lagu tersebut. Dari hal tersebutlah maka Iyeth Bustami selaku penyanyi LRD
terlibat masalah dengan oleh Nurham Yahya, yang ternyata menyatakan dirinya
sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu LRD, di mana juga sudah
mendaftarkan hak cipta lagu LRD kepada Dirjen HaKI. Nurham Yahya menuntut
agar Iyeth membayar ganti rugi 10 miliyar rupiah.
Namun, setelah melalui proses klarifikas serta pencarian fakta oleh pihak
Iyeth, akhirnya terbongkar bahwa melodi yang digunakan lagu Laksmana Raja di
Laut sama dengan melodi lagu Nostalgia Aidilfitri yang merupakan ciptaan dari
composer Malaysia, Suhaimi Bin Mohd Zain alias Pak Ngah, namun Pak Ngah
sendiri tidak mengetahui siapa penggubah lirik dari lagunya tersebut. Tetapi yang
pasti, dalam pengakuannya Pak Ngah mengakui bahwa melodi yang dipakai dalam
lagu LRD sama dengan lagu Nostalgia Aidifitri yang dibuatnya pada tahun 1993.
Dikarenakan sudah mulai adanya titik terang mengenai siapa pencipta asli
melodi LRD, maka pada tahun 2006 timbul perlawanan dari Masyarakat Melayu Riau
16
dan Keturunan Datuk Ibrahim kepada Nurham Yahya yang mengklaim lagu LRD
milikinya. Masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri atau
Niaga Medan, dengan Masyarakat Melayu Riau dan Keturunan Datuk Ibrahim
sebagai penggugat I; Pak Ngah, penggugat II; dan Iyeth Bustami sebagai penggugat
III, ditemani Hotman Paris Hutapea, selaku pengacara Iyeth. Para penggugat ini
hendak menggugat Nurham Yahya, tergugat I; serta Dirjen HaKI sebagai tergugat II.
Inti dari gugatan yang ada ialah penolakan atas pengklaiman Nurham Yahya
bahwa teks atau lirik LRD adalah karya pribadinya serta meminta kepada Dirjen
HaKI untuk membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan (22 Juli 2004) yang
mencantumkan nama Nurham Yahya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu
LRD dan menghapusnya dari Daftar Ciptaan Umum.
Dan berdasarkan keputusan pengadilan No. 030 K/N/HaKI/2006, maka
Perkara Kasasi Iyeth Bustami diputus kemenangan Iyeth, pada tanggal 10 November
2006.
3.2 Proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut yang seharusnya
dilakukan mengingat juga terdapat masalah lintas negara di dalamnya
Dalam kasus ini, proses penyelesaian ditempuh melalui Pengadilan
Negeri/Niaga Medan yan keputusannya mengabulkan semua tuntutan penggugat.
Yang sangat penting di antaranya adalah mengembalikan produk folklore Masyarakat
Melayu Riau ke tampuknya, yaitu berstatus NN (anonim) yang dalam bahasa Undang-
Undang HAKI, hak ciptanya di tangan Negara. Keputusan yang diambil memang
sudah tepat, namun masih terdapat kesalahan dalam langkah hukum yang ditempuh
mengingat Pak Ngah yang merupakan pihak yang terlibat dalam kasus ini berasal dari
17
Malaysia. Oleh karena itu, kasus sengketa lagu “Laksamana Raja di Laut” adalah
kasus sengketa lintas negara.
Mengingat masalah ini adalah masalah lintas Negara, maka tindakan yang
sebaiknya ditempuh adalah melalui arbitrase. Menurut H.M.N. Purwosutjipto,
arbitrase diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat
agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya
diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak
sendiri dan putusannya mengikat bagi keduabelah pihak.
Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting
yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (judicial
settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan
arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut.
Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase,
sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.
Arbitrase merupakan langkah hukum yang paling tepat untuk di tempuh
karena dengan cara ini akan mengurangi kecurangan dan hasil yang lebih adil serta
memuaskan untuk kedua belah pihak. Selain itu, lewat arbitrase, tidak akan ada yang
merasa dirugikan karena keputusan atau hasil akhirnya sudah dibicarakan baik-baik
oleh pihak yang bersangkutan. Dengan Arbitrase, langkah hukum yang panjang yang
terkesan berlarut-larut atau berbelit-belit tidak perlu terjadi.
Lewat langkah Arbitrase, keputusan atau perjanjian yang mengikat kedua
belah pihak tidak akan merugikan pihak manapun. Iyeth dan pak Ngah tidak perlu
membuat gugatan, sehingga Nurham Yahya tidak harus membayar denda sebesar 10
18
miliar rupiah (dari tuntutan awal sebesar 7 miliar), tetapi hanya membatalkan Surat
Pendaftaran Ciptaan serta menghilangkan nama Nurham Yahya dari Pencipta dan
pemegang Hak Cipta lagu “Laksamana Raja di Laut”. Sebagai hasil akhir, lagu
“Laksamana Raja di Laut” tetaplah NN (anonim) atau tidak ada penciptanya dan tidak
ada yang boleh membuat Surat Pendaftaran Ciptaan untuk pencipta dan Pemegang
Hak Cipta, sehingga setiap orang berhak untuk menyanyikan lagu itu tanpa takut ada
pihak yang akan menuntut. Arbitrase merupakan langkah yang paling baik karena bila
ternyata langkah hukum yang diambil lewat pengadilan ternyata tidak memuaskan
Pak Ngah, bisa saja ia mengatakan bila saja proses hukum dilakukan di Malaysia,
maka hasil akan menjadi lebih adil.
Dengan hasil Arbitrase seperti diatas diharapkan ketegangan antara kedua
belah pihak tidak akan berlanjut dan tidak akan memicu persoalan lebih lanjut yang
sangat mungkin dapat terjadi.
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang bisa penulis ambil dari adanya sengketa lagu Laksmana Raja di
Laut ini, yakni bahwa lagu Laksmana Raja di Laut yang dipopulerkan oleh Iyeth Bustami
tidak diketahui siapa pencipta dari lagu tersebut, namun melodi dari lagu LRD ini sama
dengan lagu Nostalgia Aidilfitri yang diciptakan oleh kompser Malaysia Suhaimi Bin Mohd
Zain atau Pak Ngah.
Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Niaga Medan, sengketa lagu LRD antara
Masyarakat Melayu Riau dan Keturunan Datuk Ibrahim sebagai penggugat I; Pak Ngah,
penggugat II; dan Iyeth Bustami sebagai penggugat III, dengan Nurham Yahya (tergugat I)
dan Dirjen HaKI (tergugat II), akhirnya dimenangkan oleh penggugat. Para tergugat juga
wajib memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh penggugat.
Saran
Sengketa Laksmana Raja di Laut tidak harus dilakukan lewat jalur pengadilan, namun dapat
juga dilakukan melalui cara arbitrase (di luar pengadilan). Mengingat bahwa sengketa lagu
ini, juga terdapat masalah lintas negara, yakni antara Indonesia dan Malaysia.
20
DAFTAR PUSTAKA
http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=61&itemid=50
http://www.total.or.id/info.php?kk=Hak%20Cipta
http://www.balitbangham.go.id/PERANGKAT%20UU%20TERKAIT/uu19-
2002%20Hakcipta.htm
http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/copyright.php
21