PERJANJIAN KERJASAMAANTARA

PT. BANK INDUSTRIDENGAN

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)BEJO UTOMO & REKAN

TENTANGREKANAN JASA PENILAINo. ...................................

Pada hari ini ............. Tanggal ........................................ (00-00-2010), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. PT. BANK INDUSTRI, dalam hal ini diwakili oleh .......................................... selaku ................................. berdasarkan ....................... dalam kedudukan tersebut bertindak dan sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. BANK INDUSTRI, berdasarkan.................................................................., yang saat ini berkantor pusat di Samboja, Jalan Jenderal Sudirman No. 33 Samboja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. KJPP BEJO UTOMO & REKAN, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Bejo Temenan, M.Ec.Dev., selaku Rekan Senior ………………………………………………………….. disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing pihak disebut Pihak.

Para pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA selaku lembaga perbankan yang bergerak di bidang pembiayaan (pemberian fasilitas kredit), dalam operasionalnya membutuhkan jasa penilaian untuk menilai agunan termasuk tetapi tidak terbatas pada apartement, tanah dan bangunan rumah tinggal, rumah susun (“Rusun”), rumah toko (“Ruko”), rumah kantor (“Rukan”), rumah gudang (“Rugud”), kios, tanah kavling, dan villa/rumah peristirahatan, tanah perkebunan, tanah dan bangunan perkantoran/gedung bertingkat/pabrik, tanah dan bangunan hotel dan apartement, mesin-mesin, alat berat, inventory/stock barang, kendaraan dan pesawat terbang/kapal laut, surat berharga yang dijadikan agunan sekaligus meneliti kelengkapan perijinan dan legalitas kepemilikan agunan.

2. PIHAK KEDUA selaku perusahaan jasa penilai yang independent mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi rekanan kerja dibidang jasa penilai dan atau pengawasan atau management proyek-proyek.

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dibidang jasa penilaian untuk menilai agunan apartement, tanah dan bangunan rumah tinggal, rumah susun (“Rusun”), rumah toko (“Ruko”), rumah kantor (“Rukan”), rumah gudang (“Rugud”), kios, tanah kavling, dan villa/rumah peristirahatan, tanah perkebunan, tanah dan bangunan perkantoran/gedung bertingkat/pabrik, tanah dan bangunan hotel dan apartement, mesin-mesin, inventory/stock barang, kendaraan dan pesawat terbang/kapal laut, surat berharga yang dijadikan agunan sekaligus meneliti kelengkapan perijinan dan legalitas kepemilikan agunan.

4. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberikan jasa yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud di atas.

Halaman 1 dari10

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikat diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Penilaian Agunan PT. BANK INDUSTRI untuk selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1PENGERTIAN

1. Nasabah adalah pemohon fasilitas kredit atau pihak yang akan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank berdasarkan Permohonan Pembiayaan atau yang telah mendapatkan fasilitas kredit.

2. Para Pihak adalah secara bersama, pihak-pihak yang berpartisipasi berdasarkan perjanjian ini yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3. Obyek Penilaian adalah jaminan yang diserahkan Nasabah kepada PIHAK PERTAMA sebagai agunan sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit , yang berupa namun tidak terbatas pada apartemen, tanah dan bangunan rumah tinggal, rumah susun (“Rusun”), rumah toko (“Ruko”), rumah kantor (“Rukan”), rumah gudang (“Rugud”), kios, tanah kavling, dan villa/rumah peristirahatan, tanah perkebunan, tanah dan bangunan perkantoran/gedung bertingkat/pabrik, tanah dan bangunan hotel dan apartemen, mesin-mesin, alat berat, inventory/stock barang, kendaraan dan pesawat terbang/kapal laut, surat berharga.

4. Pekerjaan adalah melakukan penilaian suatu obyek yang akan dijadikan agunan fasilitas kredit dan/atau melakukan penyusunan studi kelayakan usaha dan/atau pengawasan ke suatu proyek yang diberikan fasilitas kredit untuk meneliti penyelesaian proyek sehingga dapat disimpulkan atas nilai agunan serta layak atau tidak layaknya dibiayai dengan fasilitas kredit oleh PIHAK PERTAMA.

5. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama sehubungan dengan pekerjaan jasa penilaian agunan beserta lampiran-lampirannya, perubahan, pengurangan dan/atau penambahannya, apabila ada.

PASAL 2LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Rekanan Jasa Penilai untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Penilaian dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penilaian atas obyek yang akan dijadikan agunan fasilitas kredit dan / atau melakukan penyusunan studi kelayakan usaha dan/atau pengawasan ke suatu proyek yang diberikan fasilitas kredit untuk meneliti penyelesaian proyek sehingga dapat disimpulkan atas nilai agunan serta layak atau tidak layaknya dibiayai dengan fasilitas kredit oleh PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA akan segera melaksanakan permintaan PIHAK PERTAMA melalui Cabang dan Divisi di Lingkungan unit kerja PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan asas profesionalisme, independent, jujur serta obyektif dalam memberikan pendapat mengenai hasil suatu penilaian atau pemeriksaan.

Halaman 2 dari10

4. PARA PIHAK menyetujui bahwa ruang lingkup Jasa Penilaian meliputi Obyek Penilaian yang berada di seluruh Wilayah Indonesia.

PASAL 3TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

1. PIHAK PERTAMA harus mengajukan Surat Permohonan atau Penugasan untuk melakukan penilaian melalui facsimile yang diikuti dengan pengiriman Asli Surat Permohonan Penilaian kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA wajib segera melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas obyek penilaian secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA, wajib menyerahkan Laporan Hasil Penilaian (appraisal report) sesuai format yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat penugasan, dalam bentuk buku yang harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang disertai berita acara penerimaan dokumen.

4. Batas waktu penyerahan Laporan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dapat diubah sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

5. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan setiap Laporan Hasil Appraisal untuk direvisi apabila menurut PIHAK PERTAMA terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian dimaksud dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permintaan revisi dari PIHAK PERTAMA.

6. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan penilai lainnya untuk melaksanakan penilaian terhadap Obyek penilaian yang diserahkan Nasabah.

PASAL 4LAPORAN HASIL PENILAIAN

1. Laporan Hasil Penilaian yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dan ditandatangani oleh penanggung jawab/ pimpinan PIHAK KEDUA yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan melampirkan :(1) Dokumentasi / foto obyek jaminan (lengkap dan utuh)(2) Peta lokasi letak obyek(3) Surat-surat atau ijin-ijin yang menunjukkan legalitas objek yang dinilai

b. PIHAK KEDUA wajib melaporkan informasi yang dianggap signifikan mengenai Obyek Penilaian, yang dapat mempengaruhi nilai dari Obyek Penilaian dalam hasil appraisal, termasuk namun tidak terbatas pada :

- Peruntukan, keadaan lokasi Obyek penilaian (misalnya apakah berada dijalan buntu, tusuk sate, pojok, kuldesak, rawan banjir, jalan gang, rawan kebakaran, dekat dengan makam)

- Ketidaksesuaian antara data atau informasi yang tercantum dalam dokumen dengan keadaan / informasi di lapangan.

- Hal-hal lain yang akan berpotensi memberi pengaruh negatif terhadap obyek penilaian.

2. PIHAK PERTAMA setiap saat berhak untuk :

a. meminta perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan teknis berkaitan dengan pembuatan Laporan Hasil Penilaian.

Halaman 3 dari10

b. Memberikan ketentuan teknis pembuatan Laporan Penilaian dalam bentuk/ jenis lainnya.

3. Semua dokumen yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tetap merupakan milik PIHAK PERTAMA dan harus dikembalikan kepada PIHAK Pertama bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Penilaian.

4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mempergunakan dokumen yang diserahkan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut.

5. PIHAK KEDUA akan menyerahkan Hasil Laporan Penilaian hanya dan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, dan menjamin tidak akan menyerahkan kepada nasabah atau pihak lain.

PASAL 5IMBAL JASA DAN KOMISI

1. Imbalan jasa atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan pasal 2 ditanggung oleh calon Nasabah atau Nasabah yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan calon Nasabah atau Nasabah.

2. Penagihan imbal jasa atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan pasal 2 dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada calon nasabah atau nasabah.

3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan komisi sebesar 10% dari imbal jasa yang diterima PIHAK KEDUA dari NASABAH sebagaimana diatur dalam butir 1 dan 2 pasal ini.

4.

PASAL 6JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak tanggal ............................ dan berakhir pada tanggal .......................

2. Jika disepakati oleh Para Pihak, perjanjian ini dapat diperpanjang, setelah sebelumnya didahului oleh adanya surat permohonan dari PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, setidaknya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

3. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dengan pertimbangan tertentu berhak mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA

PASAL 7PELATIHAN

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pegawai/ pejabat PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberikan pelatihan, training dan/atau pendidikan kepada pegawai/ pejabat PIHAK PERTAMA dengan materi tentang Penilaian Agunan atau materi lain yang akan ditentukan kemudian.

2. Pelatihan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada pejabat/pegawai PIHAK PERTAMA diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Halaman 4 dari10

3. Hal-hal lain terkait pelaksanaan pelatihan akan diatur kemudian.

PASAL 8PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :

a. Masing-masing pihak adalah berbadan hukum dan/atau badan usaha yang didirikan dan sah menurut peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta mempunyai wewenang penuh dan sah untuk menandatangani Perjanjian.

b. PARA PIHAK memiliki setiap izin yang disyaratkan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

c. PARA PIHAK tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan atau kekeliruan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian.

d. PARA PIHAK tidak dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada pihak Ketiga maupun pihak lainnya kewajiban mana dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.

e. PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberikan informasi apapun mengenai isi perjanjian kepada pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali dalam rangkap memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa :

a. PIHAK KEDUA akan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa akan mengalami ganguan dari pihak manapun dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap pekerjaan.

b. PIHAK KEDUA telah melaksanakan segala tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku dan telah melaksanakan segala tindakan yang menurut anggaran dasarnya diperlukan untuk melangsungkan, menjalankan dan melaksanakan segala kewajiban berdasarkan perjanjian, dan orang-orang yang menandatangani perjanjian atas nama PIHAK KEDUA berkuasa atau telah dikuasakan secara sah untuk melakukannya.

c. Tidak ada ketentuan undang-undang, peraturan, dan ketetapan/ keputusan pengadilan atau badan administrasi serta ketentuan dari suatu kontrak, perjanjian atau dokumen lain yang mengikat PIHAK KEDUA atau setiap kekayaannya yang akan dilanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya Perjanjian atau salah satu syarat dalam Perjanjian.

d. PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan pada susunan pengurus/ rekanan pada PIHAK KEDUA.

e. PIHAK KEDUA tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI), Daftar Kredit Macet Bank Indonesia (DKMBI) dan Unfavourable Information Bank Indonesia (UIBI)dan bad info lainnya.

f. PIHAK KEDUA tidak terlibat dalam tindak pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung yang akan menjadi ancaman di kemudian hari atau berakibat negatif terhadap PIHAK KEDUA atau harta kekayaannya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan-tindakan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dan bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA akibat tindakan-tindakan tersebut.

g. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang diderita PIHAK PERTAMA dialami PIHAK PERTAMA baik secara langsung maupun tidak

Halaman 5 dari10

langsung dan dari pihak manapun dan PIHAK KEDUA bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sesuai perhitungan PIHAK PERTAMA atas kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA.

h. PIHAK KEDUA atau pegawainya tidak akan :i Menerima dalam bentuk apapun dari Nasabah atau pemilik obyek penilaian

dan atau pihak lainnya yang berkepentingan yang dapat / berorientasi mempengaruhi PIHAK KEDUA dan/atau pegawainya untuk melakukan penilaian secara tidak profesional atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Perjanjian, dan

ii Memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai dan/atau pejabat PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan penilaian atas Obyek Penilaian dan membuat Laporan Hasil Penilaian dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang di keluarkan oleh organisasi profesi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan pelaksanaan, pemeriksaan, penilaian atas Obyek Penilaian dan pembuatan Laporan Hasil Penilaian kepada pihak lain, penilaian agunan dan laporan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah benar-benar hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sendiri.

5. Apabila dalam melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian PIHAK KEDUA memerlukan ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang atau pihak ketiga lainnya, maka PIHAK KEDUA menyetujui dan dengan ini berjanji serta mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tersebut atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.

6. PIHAK KEDUA akan menolak untuk melakukan penilaian atas suatu obyek Penilaian apabila Nasabah, pemohon fasilitas kredit atau pemilik Obyek Penilaian memiliki keterkaitan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan PIHAK KEDUA, pegawai PIHAK KEDUA dan/atau tenaga penilai PIHAK KEDUA.

7. PIHAK KEDUA tidak memiliki keterkaitan dalam kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan PIHAK PERTAMA dan/atau pegawai PIHAK PERTAMA.

8. Untuk mengamankan kepentingan PIHAK PERTAMA apabila dikemudian hari dalam jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perjanjian, maka PIHAK KEDUA bersedia dikeluarkan dari daftar Rekanan PIHAK PERTAMA.

PASAL 9KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena force majeur.

2. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK

Halaman 6 dari10

sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada :a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir,

kebakaran dan bencana alam lainnya.b. Perang, huru-hara, epidemi, terorisme, sabotase, embargo, dan

pemogokan massal.c. Kebijakan pemerintahan di bidang moneter, politik, militer,

peperangan atau jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian.

3. Dalam hal terjadi kejadian force majeur, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila pihak yang mengalami keadaan force majeur tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang ditentukan pada ayat (3) tersebut diatas, maka keadaan force majeur dianggap tidak pernah terjadi sehingga seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami force majeur.

5. setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan force majeur, pihak yang mengalami force majeure wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertunda.

PASAL 10KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib menjaga, mencegah pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran setiap informasi, dokumen-dokumen dan/atau hasil penilaian, rahasia yang termasuk peraturan perundangan-undangan Negara Republik Indonesia adalah rahasia bank, rahasia usaha dan rencana usaha masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari satu pihak kepada pihak lainnya maupun sebaliknya, PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan perjanjian dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian.

2. Selama berlakunya Perjanjian dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka PIHAK KEDUA wajib merahasiakan setiap Rahasia apapun yang diperoleh/ diketahui PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian (termasuk tetapi tidak terbatas pada harga penilaian) kepada pihak Ketiga termasuk pemohon fasilitas kredit atau pemilik obyek penilaian dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi PIHAK KEDUA atau pihak manapun.

3. Setiap pemberian rahasia yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian hanya boleh dilaksanakan PIHAK KEDUA setelah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK Pertama atau diharuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib mengganti setiap kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh tindakan pengungkapan rahasia oleh PIHAK KEDUA.

4. Ketentuan pada ayat 1,2 dan 3 pasal ini tidak berlaku pada :a. Rahasia yang sudah menjadi milik umum dan sudah dibuka kepada umum oleh

pihak pemilik informasi-informasi yang telah diketahui umum.b. Atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Halaman 7 dari10

c. Rahasia yang dibuka karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini akan tetap dan akan terus berlaku meskipun Perjanjian dihentikan, berakhir ataupun diakhiri, kecuali Rahasia yang dimaksud wajib diungkapkan menurut hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11SANKSI-SANKSI

1. Apabila penyerahan Laporan Hasil Penilaian atas suatu objek yang akan dijadikan agunan pembiayaan dan/atau suatu proyek melampui batas waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan surat teguran (peringatan).

2. Apabila PIHAK KEDUA baik dengan sengaja dan/atau karena kealfaannya menghilangkan sebagian atau seluruh dokumen penilaian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menemukan/mengurus penggantian dokumen penilaian tersebut dengan segala risiko dan biaya sendiri paling lambat 1 (satu) bulan.

3. Jika dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK KEDUA mendapat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut akibat terlambatnya menyelesaikan atau menyerahkan akta-akta yang dimaksud pasal 3 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK PERTAMA berhak memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi apapun, sebaliknya PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut apapun kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 12PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang disampaikan secara langsung (melalui jasa pengiriman) atau tidak langsung (Facsimile) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMAPT. BANK INDUSTRIJL. Jenderal Sudirman No. xxxxxxxxxx SambojaFaks. : Telepon :

PIHAK KEDUAKJPP. BEJO UTOMO & REKANKebayoran Lama – Makasar Selatan Faks. : Telepon :

2. Pengiriman surat/facsimile sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Halaman 8 dari10

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 7.1.

PASAL 13DOMISILI

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari akibat perjanjian kerjasama ini akan diupayakan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai mufakat, Para Pihak memilih dan menetapkan kedudukan hukum atau domisili pada Pengadilan Negeri Samboja.

PASAL 14PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan Para Pihak.

2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan berlaku sah dan mengikat Para Pihak setelah ditandatangani bersama.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, di langsungkan di Samboja, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUAPT. BANK INDUSTRI KJPP. BEJO UTOMO & REKAN

.................................. Ir. Bejo Temenan, M.Ec.Dev.

Halaman 9 dari10