FILOSOFI DAN SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG...

FILOSOFI DAN SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA

KONSTRUKSI

2

SALAH SATU SEKTOR STRATEGIS DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA PEMBANGUNAN NASIONAL

• Dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain • Jasa Konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi • Arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa • Pada penyedia jasa berinteraksi pelaku usaha, pekerjanya, dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan

proses penyediaan jasa konstruksi • Yang pada akhirnya memicu pertumbuhan sosial ekonomi.

Pengembangan Jasa Konstruksi agenda publik penting strategis

• Karena terjadi perubahan cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi • Kemiskinan dan kesenjangan • Demokratisasi dan otonomi daerah • Kerusakan dan bencana alam • Proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi.

LATAR BELAKANG

SEKTOR JASA KONSTRUKSI

• Belum disentuhnya kenyataan jenis pekerjaan atau usaha jasa konstruksi bukan hanya perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, tetapi berkembang berdasarkan product life cycle, yang saat ini tidak pada konsep tetapi menjadi sebuah realitas pasar konstruksi.

3

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017

o Adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik

o Tuntutan mutu produk produksi

o Perkembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi

o Tantangan penyelenggaraan jasa konstruksi meningkat dan membesar

o Lingkungan strategis muncul signifikan sehingga memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, bidang PUPR, bidang ketenagakerjaan, Standar Internasional Usaha Jasa Konstruksi, Profesi Keinsinyiuran dan Arsitek, Sektor Yang Relevan seperti ESDM

o Wujud penyempurnaan pada pengaturan aspek pembinaan, penyelenggaraan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, keamanan-keselamatan-kesehatan-keberlanjutan konstruksi.

LATAR BELAKANG

FILOSOFI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI

Fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi, sementara kemampuan pemerintah pusat terbatas;

Badan usaha jasa konstruksi didominasi kualifikasi kecil yang memperebutkan sebagian kecil pasar konstruksi, sementara kualifikasi besar menguasai pasar konstruksi. Badan usaha jasa konstruksi masih didominasi generalis, sementara badan usaha spesialis belum berkembang;

Pengembangan usaha jasa konstruksi melalui investasi belum diatur di dalam regulasi konstruksi sebelumnya;

Terbatas tenaga kerja konstruksi bersertifikat sehingga perlu penataan ulang pengaturan terhadap system sertifikasi;

Perlu pengaturan dan pengawasan tenaga kerja asing;

Tidak optimal upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak konstruksi dan berpotensi penyalahgunaan kontrak konstruksi;

Tingginya angka kecelakaan kerja sector konstruksi;

Acapkali terjadi kegagalan bangunan akibat lalai memenuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan;

Belum adanya sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;

Belum jalannya mekanisme pengaturan remunerasi tenaga kerja ahli

Ketidakprioritasan penyedia jasa memakai teknologi dan komponen dalam negeri.

Sejarah Pembentukannya

RUU Jasa Konstruksi menjadi RUU Inisiatif DPR yang tercantum dalam Keputusan DPR nomor 7/DPR RI/II/2016-2017 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2017. Tahapan Pembahasan RUU sbb: RUU dibahas di Badan Legislasi DPR, diputuskan

dalam rapat paripurna bahwa RUU tsb merupakan inisiatif DPR dengan stakeholder terkait. RUU dikirimkan ke Presiden untuk dibuat Surat

Penunjukan Presiden kepada menteri terkait. Menteri yang ditunjuk Presiden: PUPR,

Ketenagakerjaan, Hukum dan HAM. Menteri PUPR sebagai leading sector.

Rangkaian Pembahasan RUU Pemerintah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah

Penyampaian DIM

Pembahasan Raker untuk menyetujui pasal-pasal yang sudah disepakati

Pembentukan Tim Panitia Kerja

Pembahasan oleh Panja

Pembahasan oleh Timus

Laporan Timus kepada Panja

Laporan Panja kepada Raker

Persetujuan Tingkat I

Persetujuan Tingkat II

Pengiriman RUU kepada Presiden

Pengesahan RUU oleh Presiden

Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil Pembentukannya • DPR mengesahkan RUU Jasa Konstruksi pada

tanggal 15 Desember 2016.Des 2016

• Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2017.

• Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 106 Pasal-Pasal berikut Penjelasan 96 hlm.

• Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan.

PERBANDINGAN STRUKTUR UU NO. 18 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2017 JASA

KONSTRUKSI UU No. 18 Tahun 1999 tentang JASA

KONSTRUKSI

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

BAB III. USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB IV. PENGIKATAN JASA

KONSTRUKSI

BAB V. PENYELENGGARAAN JASA

KONSTRUKSI

BAB VI. KEGAGALAN BANGUNAN

BAB VII. PERAN MASYARAKAT

BAB VIII. PEMBINAAN

BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA

BAB X. SANKSI

BAB XI . KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

UU No. 2 Tahun 2017 tentang JASA KONSTRUKSI

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

BAB IV. USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

BAB VI. KEAMANAN, KESELAMATAN,

KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN

BAB VII. TENAGA KERJA KONSTRUKSI

BAB VIII. PEMBINAAN

BAB IX. SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

BAB X. PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA

BAB XII. SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP

TERDIRI ATAS 14 BAB DENGAN 106 PASAL TERDIRI ATAS 12 BAB DENGAN 46 PASAL 8

KERANGKA UNDANG-UNDANG

USAHA JASA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI USAHA

ASMET (Aristek, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata Lingkungan)

UU 18/1999 CPC (Central

Product Classification)

Pasal 12: Jenis Usaha Jasa Konstruksi

a. Jasa Konsultasi Konstruksi

b. Pekerjaan Konstruksi

c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pasal 13-15: Sifat Usaha Jasa Konstruksi

a. Umum

b. Spesialis

UU 2/2017

11

Jenis Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Klasifikasi Layanan

Umum a. arsitektur b. rekayasa c. rekayasa terpadu d. arsitektur lansdkap dan perencanaan wilayah

a. pengkajian b. perencanaan c. perancangan d. pengawasan

Spesialis a. konsultansi ilmiah dan teknis b. pengujian dan analisis teknis

a. survei b. pengujian teknis c. analisis

Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Layanan

Umum a. bangunan gedung b. bangunan sipil

a. pembangunan b. pemeliharaan c. penghancuran d. pembuatan kembali

Spesialis

a. penyiapan lapangan b. instalasi c. konstruksi khusus d. konstruksi pra pabrikasi e. penyelesaian bangunan f. penyewaan peralatan

pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya

Jenis Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintregasi

Klasifikasi Layanan

a. bangunan gedung b. bangunan sipil

a. rancang bangun b. perencanaan, pengadaan, dan

pelaksanaan penghancuran c. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

berbasis kinerja JENIS, SIFAT, KLASIFIKASI, DAN LAYANAN USAHA

USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 11-16

BENTUK DAN KUALIFIKASI USAHA

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Kecil

•berisiko kecil

•berteknologi sederhana

•berbiaya kecil

Menengah

•berisiko sedang

•berteknologi madya

•berbiaya sedang

Besar

•berisiko besar

•berteknologi tinggi

•berbiaya besar K

UA

LIFI

KA

SI

Ketersediaan Tenaga Kerja

Kemampuan Keuangan

Perjualan Tahunan

Kemampuan dalam

Penyediaan Peralatan Konstruksi

Dasar Penetapan Kualifikasi :

BENTUK DAN KUALIFIKASI USAHA USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 20

Jenis Usaha Sementasi Pasar

1. Orang Perseorangan 2. Badan Usaha Kualifikasi Kecil

1. Beresiko Kecil 2. Berteknologi Sederhana 3. Berbiaya Kecil

1. Badan Usaha Kualifikasi Menengah

1. Beresiko Sedang 2. Berteknologi Madya 3. Berbiaya Sedang

1. Badan Usaha Kualifikasi Besar 2. Perwakilan Usaha Jasa

Konstruksi Asing

1. Beresiko Besar 2. Berteknologi Tinggi 3. Berbiaya Besar

SEGMENTASI PASAR

USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 21

Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang menggunakan APBD dan pekerjaan Jasa

Konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan sedang,

berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan

berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah

Daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.

Kebijakan khusus tersebut mengatur :

a. kerja sama operasi dengan BUJK daerah; dan/atau

b. penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.

PERLIDUNGAN USAHA KUALIFIKASI KECIL

USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 24

PERSYARATAN USAHA wajib dimiliki oleh setiap usaha orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sesuai domisili wilayahnya

diterbitkan oleh

wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi

• TDUP dan IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di NKRI

• Syarat mengenai TDUP dan IUJK diatur oleh peraturan di daerah

TDUP

IUJK

Tanda Daftar Pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi, paling sedikit memuat :

1. nama paket pekerjaan; 2. Pengguna Jasa; 3. tahun pelaksanaan pekerjaan; 4. nilai pekerjaan; dan 5. kinerja Penyedia Jasa.

Meregistrasi Pengalaman

Menteri

Tanda Daftar Pengalaman

TANDA DAFTAR PENGALAMAN

TK. KONSTRUKSI

BADAN USAHA KONSTRUKSI

TK. Konstruksi Registrasi kepada Menteri Pengakuan Pengalaman Profesional Tanda Daftar Pengalaman Professional, paling sedikit memuat :

1. jenis layanan profesional yang diberikan; 2. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional; 3. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan 4. rekomendasi Penguna Jasa.

Menengah dan Besar

17

pengalaman sudah melalui proses serah terima

Pasal 31

BADAN USAHA ASING

PERSYARATAN USAHA

Kantor Perwakilan

Prinsip JO :

kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan

tanggung renteng.

Badan Usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan BUJKN

Ketentuan Kantor Perwakilan yang wajib dipenuhi:

1. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;

2. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;

3. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha;

4. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;

5. menempatkan WNI sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;

6. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;

7. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;

8. melaksanakan proses alih teknologi; dan

9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar dan wajib memiliki Izin Usaha.

Wajib memiliki IZIN USAHA yang diberikan oleh Menteri.

BENTUK :

Pasal: 32-35

19

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

20

PRINSIP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Usaha Jasa Konstruksi

Usaha Penyediaan Bangunan

dikerjakan sendiri

pengikatan jasa konstrusi

dikerjakan sendiri

perjanjian penyediaan bangunan

pengikatan terdiri atas Pengguna dan Penyedia Jasa bisa orang perseorangan atau badan

Pasal 38-43

Pemilihan Penyedia Jasa dengan sumber APBN/APBD melalui tender/seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

KONTRAK KERJA KOSNTRUKSI

Berisikan pengaturan hubungan kerja antara Pengguna dan Penyedia Jasa, sesuai perkembangan kebutuhan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46-47

21

Kontrak Kerja mencakup :

• identitas para pihak;

• rumusan pekerjaan (lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan);

• masa pertanggungan (jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa);

• hak dan kewajiban yang setara;

• penggunaan tenaga kerja konstruksi tenaga kerja bersertifikat;

• cara pembayaran;

• wanprestasi;

• penyelesaian perselisihan;

• pemutusan kontrak kerja;

• keadaan memaksa;

• kegagalan bangunan;

• pelindungan pekerja;

• pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja;

• aspek lingkungan;

• jaminan atas resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain; dan

• pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi:

o standar mutu bahan;

o standar mutu peralatan;

o standar keselamatan dan kesehatan kerja;

o standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

o standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

o standar operasi dan pemeliharaan;

o pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunannya perlu diperhatikan kondisi geografis dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Pasal 59

22

KEGAGALAN BANGUNAN

Kegagalan Bangunan

Laporan Penilaian

Menetapkan paling lambat 30 hari kerja sejak

menerima laporan

Menteri Penilai Ahli

1. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai klasifikasi bangunan yang dinilai;

2. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas untuk klasifikasi bangunan yang dinilai; dan

3. terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Kriteria Penilai Ahli

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan .

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Laporan

Pasal 60-65

Tugas : 1. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap K4; 2. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan

Bangunan; 3. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak

berfungsinya bangunan; 4. menetapkan pihak yang bertanggung jawab; 5. melaporkan kepada Menteri dan Unit IMB; dan 6. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk

mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

.23

Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi : a. mediasi; b. konsiliasi dan; c. arbitrase.

Penyelesaian Sengketa

Musyawarah untuk Mufakat

disesuaikan berdasarkan Kontrak Kerja Konstruksi

tercantum upaya penyelesaian?

YA

TIDAK

tidak tercapai

para pihak bersengketa membuat persetujuan tertulis

mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang

dipilih

selain upaya penyelesaian sengketa di atas (mediasi dan konsiliasi), para pihak dapat

membentuk dewan sengketa.

pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan

tidak menjadi bagian dari salah satu pihak

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

24

25

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

UU 23/2014 tentang

Pemerintah Daerah

Prinsip UU 23/2014 : Desentralisasi kewenangan berkeseimbangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Urusan Jasa Konstruksi

maka dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dilakukan penyelarasan antara : 1. Sub Urusan Jasa Konstruksi; 2. Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat dan sebagai Daerah Otonom; 3. Kewenangan Bupati / Walikota; dan 4. Fungsi Pembinaan.

SPM Pemerintah Daerah sebagai Wakil

Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom

26

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

KEWENANGAN SEBAGAI PIMPINAN DAERAH OTONOM

• Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi Nasional.

• Memberdayakan BU jaskon, pengawasan proses IUJK-tertib usaha-rantai pasok, dan fasilitasi kemitraan BUJK.

Selain melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, Gubernur juga memiliki kewenangan sebagai daerah Otonom, yaitu : a. penyelenggaraan Pelatihan

Tenaga Ahli Jasa Konstruksi; dan

b. penyelenggaraan Sistem Informasi cakupan daerah Provinsi.

Kewenangan Bupati/Walikota sebagai daerah Otonom, yaitu: a. penyelenggaraan Pelatihan

Tenaga Terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem

Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota;

c. penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; serta

d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

• Terciptanya iklim usaha yang kondusif, transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak-kewajiban pengguna dan penyedia jasa.

• Menyelengarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, tertib penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi di Provinsi.

• Terselenggaranya usaha konstruksi sesuai standar keamanan, keselematan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

• Menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselematan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

• Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional.

• Menyelenggarakan pengawasan sistem SKA, pelatihan, dan upah tenaga kerja konstruksi.

• Meningkatknya kualitas dan penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri.

• Menyelenggarakan pengawasan penggunaan MPK dan teknologi konstruksi, fasilitasi kerjasama institusi litbang, fasilitasi pengembangan tekhologi prioritas, penggunaan standar mutu material, dan peralatan sesuai SNI.

• Meningkatnya partisipasi masyarakat. • Memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan dan usaha penyediaan bangunan.

• Tersedianya sistem informasi usaha konstruksi.

• Mengumpulkan data dan informasi usaha konstruksi di Provinsi.

Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi

Pasal 4-10

27

KOMPONEN PUSAT PROVINSI KAB/KOTA

Pembina Pemerintah Pusat Gubernur Walikota/Bupati

Substansi 1. Arah kebijakan nasional. 2. Kebijakan strategis, lintas

negara, lintas provinsi, dan berdampak nasional.

3. Pemantauan evaluasi terhadap penyelengaraan kebijakan .

4. Pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Dukungan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

1. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan nasional di Provinsi.

2. Penyelenggaraan kebijakan lintas Kabupaten/Kota.

3. Monev penyelenggaraan kebijakan di Provinsi.

4. Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Penyelenggaraan kebijakan berdampak hanya di Kabupaten/Kota.

2. Monev penyelenggaraan kebijakan di Kabupaten/Kota.

Pengawasan 1. Tertib penyelenggaraan. 2. Tertib persyaratan usaha dan perijinan tata bangunan. 3. Tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa.

Pendanaan APBN APBD

FUNGSI PEMBINAAN Pasal 76-79

28

29

PENGATURAN MENGENAI TENAGA KERJA

30

PEN

GAT

UR

AN

TEN

AG

A K

ERJA

KO

NST

RU

KSI

Pasal 68-73

klasifikasi keilmuan terkait Jaskon kualifikasi a. operator b. teknis atau analis c. ahli

Sertifikat Kompetensi Kerja

1. diperoleh melalui Uji Kompetensi Kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja

2. SKK diregistrasi oleh Menteri

3. pelaksana Uji Kompetensi LSP sesuai

ketentuan kompetensi

dibentuk : • Asosiasi Profesi terakreditasi • Diklat

MENTERI

Asosiasi Profesi terakreditasi

1. jumlah dan sebaran anggota 2. pemberdayaan kepada anggota 3. pemilihan pengurus secara

demokratis 4. sarana dan prasarana di tingkat

pusat dan daerah 5. pelaksanaan kewajiban sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

akreditasi

berhak atas imbalan jasa layak

registrasi

(Tanda Daftar Pengalaman Profesional)

memuat : a. jenis layanan profesional yang

diberikan b. nilai pekerjaan lonstruksi

terkait hasil layanan professional

c. tahun pelaksanaan pekerjaan d. nama pengguna jasa

31

PEL

ATIH

AN

TEN

AG

A K

ERJA

KO

NST

RU

KSI

Pasal 69

Tenaga Kerja Konstruksi

STANDAR KOMPETENSI KERJA pelatihan untuk produktivitas kerja sesuai

Lembaga Diklat

diregistrasi

MENTERI

yang punya izin dan/atau terakreditasi

tata cara registrasi diatur oleh Permen

dilakukan oleh

32

KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI:

1. Pemberi Kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

2. Hanya untuk Jabatan tertentu sesuai Peraturan Perundangan.

3. Harus miliki Surat Tanda Registrasi dari Menteri.

4. Melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai Peraturan Perundangan.

5. Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Tenaga Kerja

Konstruksi Asing

SERTIFIKAT KOMPETENSI

KERJA

wajib

PERSYARATAN TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI ASING

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 74

33

PERAN SERTA MASYARAKAT

PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA

Unsur Asosiasi Profesi

Unsur Pengguna

Jasa

Unsur Pakar/PT

Unsur Asosiasi

BU

Menteri DIBENTUK DAN BERTANGGUNG JAWAB

Tk. Provinsi

LEMBAGA dibiayai dengan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas jasa layanan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk mendukung tugas dan wewenang LEMBAGA dibentuk Sekretariat.

membentuk

Unsur Rantai Pasok

Persetujuan Pengurus Lembaga

LEMBAGA

DPR

Pengaturan bentuk Lembaga, Tugas, dan Wewenang termasuk peran Asosiasi ditetapkan kemudian melalui Peraturan Menteri.

Pasal 84

34

Memperkuat kapasitas kelembagaan Masy.Jakon Pasal 6 :

PARTISIPASI MASYARAKAT (KELEMBAGAAN)

• Badan Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan Sertifikat Badan Usaha kepada Menteri melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.

Setiap tenaga konstruksi di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

LSP dapat dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan lembaga diklat yang sesuai persyaratan.

LSP diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Penyelenggaraan sebagian kewenangan

Pemerintah Pusat mengikutsertakan masyarakat

Jasa Konstruksi melalui Lembaga yang dibentuk

oleh Menteri.

Pengurus Lembaga ditetapkan oleh Menteri

setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat.

Lembaga dibiayai oleh APBN dan/atau sumber lain

yang sah.

Biaya yang diperoleh dari masyarakat Jasa

Konstruksi atas layanan penyelenggaraan sebagai

kewenangan Lembaga merupakan PNBP sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

35

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 85-87

Ketentuan angka (1) dan (2) tidak berlaku atau

dikecualikan dalam hal terjadi:

a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana

korupsi.

1. Dugaan Kejahatan dan Pelanggaran:

Pemeriksaan hukum tidak mengganggu atau

menghentikan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2. Dugaan Kerugian Negera:

Proses pemeriksaan hukum dilakukan berdasarkan

hasil pemeriksaan keuangan dari lembaga negara

yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara.

Masyarakat Umum Aparat Penegak Hukum

BPK

Pekerjaan Konstruksi

Pengaduan : Pemeriksaan

mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi.

melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak kegiatan Jasa Konstruksi.

membentuk Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi.

partisipasi masyarakat dalam pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi.

partisipasi masyarakat dapat dilakukan juga melalui Forum Jasa Konstruksi.

36

PROSES AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

LEMBAGA SBU Asosiasi BU

terakreditasi

Asosiasi Profesi terakreditasi

MENTERI

Syarat : 1. jumlah dan sebaran anggota 2. pemberdayaan kepada

anggota 3. pemilihan pengurus secara

demokratis 4. sarana dan prasarana ditingkat

pusat dan daerah 5. pelaksanaan kewajiban sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

Lembaga Sertifkasi Profesi

Lembaga Diklat

SYARAT : 1. jumlah dan sebaran anggota 2. pemberdayaan kepada anggota 3. pemilihan pengurus secara demokratis 4. sarana dan prasarana ditingkat pusat

dan daerah 5. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan

BILA DALAM PERJALANAN ASOSIASI TERAKREDITASI TIDAK MENJALANKAN TUGAS DENGAN BAIK, MAKA AKREDITASI DAPAT DICABUT.

SERTIFIKAT BADAN USAHA

SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

REGISTRASI akreditasi

akreditasi

LISENSI

BADAN USAHA

permohonan DELEGASI melalui

dibentuk

AKREDITASI

REGISTRASI

Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan usaha konstruksi dibentuk suatu sistem informasi.

Sistem informasi yang terintegrasi memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:

o tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

o tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat; dan

o Tugas layanan dibidang usaha konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat konstruksi.

Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa, serta institusi terkait harus memberikan data dan informasi tersebut.

Sistem informasi yang terintegrasi dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

SISTEM INFORMASI USAHA KONSTRUKSI Pasal 83

38

39

SANKSI

SANKSI ADMINISTRATIF

Usaha Perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar

Usaha Perseorangan:

• Peringatan tertulis;

• Denda administratif; dan/atau

• Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

BUJK & BUJKA yang tidak memenuhi kewajiban IUJK

yang berlaku:




BUJK yang tidak memiliki SBU sesuai Pasal 30 (1):

• Denda administratif;

• Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau

• Pencantuman dalam daftar hitam.

Asosiasi Badan Usaha terakreditasi yang tidak

melakukan kewajiban:


• Pembekuan akreditasi; dan/atau

• Pencabutan akreditasi.

Pasal 89-90

40

Jenis-jenis sanksi administratif yang akan diatur lebih lanjut dalam PP

BUJKA atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi

asing yang tidak memenuhi ketentuan membentuk kantor

perwakilan dan kerjasama modal dengan BUJKN :


• Denda administratif, dan/atau


Kantor perwakilan BUJKA yang tidak menjalankan

kewajiban sesuai Undang-Undang:



• Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

• Pencantuman dalam daftar hitam;

• Pembekuan izin; dan/atau

• Pencabutan izin.

Pasal 91-92


41

Pengguna Jasa yang menggunakan layanan

Profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi AHLI

yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal:

•Peringatan tertulis; dan/atau

•Denda administratif.

Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa

yang terafiliasi utk pembangunan kepentingan

umum tanpa melalui tender/ seleksi/ pengadaan secara

elektronik:

• Peringatan tertulis; dan/atau


Peyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan

utama:




• Pembekuan izin.

Pasal 93-95


42

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak

memenuhi Standar K4 dalam penyelenggaraan

Jasa Konstruksi:







Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam

memberikan pengesahan/ persetujuan melanggar

pasal 59 (2):







Pasal 96

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

43


PENILAI AHLI yang dalam melakukan pekerjaannya tidak sesuai Pasal 62 (2):


• Pemberhentian dari tugas; dan/atau

• Dikeluarkan dari daftar penilai ahli teregistrasi.

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban utk mengganti/ memperbaiki

kegagalan bangunan sesuai Pasal 63:







Pasal 97-98

44


Tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak

memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA sesuai

Pasal 70 (1)

•Pemberhentian dari tempat kerja.

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang

mempekerjakan tenaga kerja tidak bersertifikat sesuai Pasal

70 (2):



Setiap LSP yang tidak mengikuti ketentuan

pelaksanaan uji kompetensi dikenai sanksi sesuai Pasal 70

(3):



• Pembekuan lisensi; dan/atau

• Pencabutan lisensi.

Pasal 99

45


Asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban

sesuai Pasal 71 (5):


• Pembekuan akreditasi; dan/atau

• Pencabutan akreditasi.

Pemberi tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki RPTKA dan IMTA

sesuai Pasal 74 (1) dan mempekerjakan tenaga

kerja asing yang tidak memiliki registrasi dari

Menteri sesuai Pasal 74 (3):





Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada

jabatan ahli yang tidak melakukan alih

pengetahuan dan alih teknologi sesuai Pasal 74

(5):



• Pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau


* KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF AKAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 100-101

46


KETENTUAN PERALIHAN

• Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 18/1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi sampai dengan terbentuknya lembaga baru berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017.

• Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 18 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

• UU Nomor 18 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103-106

47

FILOSOFI DAN SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG...

Documents

Transcript of FILOSOFI DAN SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG...