FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN PERBANKAN...
Transcript of FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN PERBANKAN...
1
PERANAN PERBANKAN KONVENSIONAL DALAM MENDUKUNG
PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH
Oleh:
Abdur Rasyid
NIM: 204046102877
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMJURUSAN PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA2009 M/1430 H
2
KITA AKAN BERHASIL !!!
Kecuali seorang pemalas dan malang
yang tidak bergairah hidup atas kemampuan diri sendiri,
dan selalu mengharapkan belas kasihan orang lain,
seorang yang rajin dan hidup wajar
pasti membutuhkan suatu pekerjaan
untuk memperoleh hasil bagi penunjang hidupnya.
Kita tidak akan membicarakan segelintir kecil orang kaya
yang tidak membutuhkan suatu pekerjaan
atau seorang pemilik kekayaan yang dungu tanpa kerja,
dan orang-orang yang bekerja dengan telunjuk jari kiri
telah menghalalkan segala cara
untuk mendirikan istana-istana pualam
diatas kesengsaraan diri orang banyak.
Memang benar, seseorang berhak berusaha
untuk memperoleh setiap kesempatan
mengumpulkan harta dengan segala kenyamanan hidup.
Akan tetapi semua orang yang berakal sehat
akan setuju menghindarkan pekerjaan yang menghasilkan
liwat jalan pekerjaan yang tidak terpuji
karena bertentangan dengan hati nurani yang bersih
SIAPAPUN ORANGNYA !!!
3
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga atas karunia-Nya
penulis masih dapat menikmati hidup ini. Shalawat serta Salam, semoga tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, serta kita
semua selaku umatnya.
Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini. Dengan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana S1 (strata satu) pada Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Amin Suma, SH, MM Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum.
2. Bapak Drs. Djawahir Hejazziey, MA. Ketua program jurusan Muamalat dan
Bapak Drs. H. Ahmad Yani, MA. Sekretaris program beserta para dosen dan staff
akademik.
4
3. Ibu Dra. Nuriyah Thahir, MM. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad
Maksum, MA. Pembimbing skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu,
fikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan pengarahan dan nasihat kepada
penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Th. Endang Ratnawati. Senior Advisor Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan
(SKHK) dan rekan-rekan Praktisi di Komisi Hukum PT. BANK CENTRAL
ASIA, TBK yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis saat penulis
melakukan Internship Program yang berkaitan dengan hukum operasional
perbankan.
5. Ibunda tercinta Ibu Tati Sumiati yang penuh kasih sayang membesarkan,
mendidik, dan memberikan dorongan baik moril maupun materil. Penulis yakin
karena cinta sejati dan doa dari Beliaulah diri ini terus semangat meretas masa
depan dan menggapai impian.
6. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan, sampai bertemu di puncak sukses.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan
dalam penulisan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
pembaca pada umumnya Penulis berharap pula, semoga amal baik Bapak/Ibu/Sdr/i
mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.
Wassalam
Jakarta, 21 Januari 2009
Penulis
5
KATA PENGANTAR………………………………………………………… i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………... iii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………... v
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... vii
BAB I : PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah......................................................... 1
B. Perumusan Masalah................................................................ 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................... 7
D. Metodelogi Penelitian............................................................. 8
E. Studi Pendahuluan.................................................................. 9
F. Sistematika Penulisan............................................................. 9
BAB II : TINJAUAN UMUM BANK KONVENSIONAL DAN
BANK SYARIAH....................................................................... 12
A. Pengertian Bank...................................................................... 12
B. Tinjauan Umum Bank Konvensional...................................... 15
C. Tinjauan Umum Bank Syariah……………………………… 23
D. Kerangka Yuridis Pembukaan Bank Syariah / UUS............... 39
BAB III : IMPLEMENTASI PERANAN BANK KONVENSIONAL
UNTUK BANK SYARIAH (UUS)............................................ 42
A. Aspek Penyertaan Modal........................................................ 42
B. Aspek Sarana dan Pelayanan………………………………... 55
6
BAB IV : ANALISA PENYERTAAN MODAL DAN INTERPRETASI
DATA OFFICE CHANNELING ( OC ).................................... 65
1. Tingkat Modal Dengan Nilai Return On Investment
(ROI)....................................................................................... 65
2. Tingkat Optimalisasi Strategi Sistem Office Channeling
Data 2007…………………………….................................... 73
BAB V : PENUTUP.................................................................................... 92
A. Kesimpulan............................................................................. 92
B. Saran....................................................................................... 93
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN
7
DAFTAR TABEL
TABEL 1. Akad dan Produk Bank Syariah 39
TABEL 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 41
TABEL 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 41
TABEL 4. Perhitungan Persentase GWM 52
TABEL 5. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Bukopin (UUS) 67
TABEL 6. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Permata (UUS) 69
TABEL 7. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank DKI (UUS) 71
TABEL 8. Gambaran/Profil Responden & Persentase Distribusi Frekuensi 76
TABEL 9. Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC) tentang
No.8/3/PBI/2006 76
TABEL 10. Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC) 77
TABEL 11. Descriptive Statistics No.9/PBI/2007 77
TABEL 12. Descriptive Statistics operasional OC di Bank Konvensional 78
TABEL 13. Descriptive Statistics Kemudahan prosedur layanan OC 79
TABEL 14. Descriptive Statistics Kecepatan akses transaksi 79
TABEL 15. Descriptive Statistics Teknologi layanan office channeling (OC) 80
TABEL 16. Descriptive Statistics Tanggapan bank terhadap klaim 80
TABEL 17. Descriptive Statistics Kecepatan bank menanggapi keluhan 81
TABEL 18. Descriptive Statistics SDM Konvensional melayani office
channeling (OC) 82
TABEL 19. Descriptive Statistics Penyaluran dana pada usaha halal 82
8
TABEL 20. Descriptive Statistics Pencampuran dana syariah dan konvensional 83
TABEL 21. Descriptive Statistics Keramahan pegawai bank 84
TABEL 22. Descriptive Statistics Prinsip mengenal nasabah 84
TABEL 23. Descriptive Statistics Lay out bank 85
TABEL 24. Descriptive Statistics Penampilan karyawan bank untuk layanan
Oficce Channeling (OC) 85
TABEL 25. Descriptive Statistics Ketersediaan fasilitas fisik 86
TABEL 26. Descriptive Statistics Fee/ biaya administraasi 87
TABEL 27. Descriptive Statistics Bagi hasil 88
TABEL 28. Descriptive Statistics Letak strategis bank 88
TABEL 29. Descriptive Statistics Kenyamanan dan keamanan lokasi 88
TABEL 30. Interpretasi Data Analisis 90
TABEL 31. Standar Deviasi 91
9
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1. Milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia 30
10
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen
dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum
yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 10
tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah) yang
menandai era dual banking system di Indonesia. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU
No. 23 Tahun 1999 yang selanjutnya diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia
untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.1
Industri perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi yang berfungsi
sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.2 Kredit adalah
nafas bagi perbankan, agar bank tetap berkembang kredit harus tetap mengalir
lancar. Dengan penyaluran kredit, bank bisa meraih pendapatan bunga (interest
income). Perbankan Indonesia belum menjadi lembaga intermediasi yang maksimal,
berbanding terbaliknya antara himpunan dana (funding financing) dengan
1 Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: BankIndonesia, 2006), h. 1-1.
2 H.M. Amin Aziz Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Bangkit,1992 cet. 2, h. 1
11
realisasi/penyaluran kredit (lending financing) ditambah lagi dengan macetnya
penyaluran kredit atau tingginya angka Non Performing Loan (NPL) menjadi
pemicu bank kehabisan cara dalam mencari pendapatan.3
Beberapa tahun terakhir, perbankan konvensional khususnya di Indonesia
mulai mengoptimalisasikan pendapatan non bunga (fee based income). Instrumen
fundamental industri perbankan konvensional untuk menghindari over likuiditas
adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), namun hal itu tidak terlalu signifikan
efektivitasnya untuk meningkatkan sector riil. Pendapatan non bunga bisa menjadi
alternatif pendapatan, disamping bunga sebagai instrumen utama dalam mencapai
profit oriented, bahkan beberapa bank pemerintah (BUMN) melakukan berbagai
upaya untuk mengisi kekurangan dari sector kredit yang belum tumbuh salah
satunya dengan mengoptimalisasikan pos-pos lain seperti jasa perbankan
perdagangan luar negeri, trade financing dan transaksi jasa perbankan seperti
transfer uang melalui perbankan.4
Dari beberapa instrumen diatas adalah implementasi dalam mencari
pendapatan yang diterapkan perbankan konvensional secara universal kepada
nasabahnya, baik yang bersifat personal maupun korporasi (perusahaan). Teori
ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip
memaksimalkan keuntungan perusahaan (shareholder value), namum dewasa ini
teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas
(stakeholder value) dimana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya
3 Info Bank Infobank Outlook 2007, Analisis Strategi Perbankan & Keuangan (Majalah,Info Bank, 2006) Edisi November No. 332. Vol XXVIII, h. 28
4 Ibid.
12
pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan
manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi.5 Maka dapat dibuat skema
prosentase dari seluruh pendapatan perbankan konvensional untuk dinamika
perekonomian dengan mendukung perkembangan industri perbankan syariah dalam
bentuk aplikasi penyertaan modal, ke industri perbankan syariah yang lebih
memposisikan dirinya pada business center dan profit center dalam konsep dual
banking system dan profit and loss sharing tanpa mengenakan bunga, maka dengan
demikian industri perbankan syariah memiliki peluang untuk meningkatkan sector
riil, dan meningkatkan roda produksi perusahaan (korporasi).
Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu
1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian
Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk
perbankan, mengalami kesulitan keuangan.6 Tingginya tingkat suku bunga telah
mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya
mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi yang selanjutnya
mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Akibatnya
kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara perbankan diwajibkan untuk
terus membayar bunga kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.
Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula
5 Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, h. 2-16 Ibid., h. 1-3
13
menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk
menjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi.7
Dengan reinvestasi yang dilakukan oleh industri perbankan konvensional
dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perbankan syariah, maka ada sebuah
alternative baru bagi bank konvensional untuk meraih pendapatan, ditengah-tengah
tingginya angka Non Performing Loan (NPL) perbankan nasional dari 4,5 % pada
2004 menjadi 8,33 pada Juni 2006, kemudian keterkaitan antara voluntary sector
dengan pemberdayaan ekonomi rakyat semakin terlihat, hal yang lebih penting lagi
perbankan nasional akan memerankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi
keuangan secara ideal dalam konsep syariah yang mewarnai proses pembangunan
sistem ekonomi mulai dari tingkat mikro-ekonomi dalam hal pembentukan
preferensi pelaku.8
Dalam prinsip syariah tidak mengenal uang haram, uang adalah uang atau
uang hanya sebagai alat transaksi (money is only a means of transaction), yang
tidak memiliki harga namun uang dapat merefleksikan harga, jadi dalam hal
penyertaan modal perbankan konvensional pada industri perbankan syariah tidak
ada larangannya dalam syariah untuk melakukan perputaran uang, sebaliknya dalam
teori ekonomi moneter kontemporer, penimbunan uang berarti memperlambat
perputaran uang yang dapat memperkecil volume transaksi, sehingga perekonomian
7 Ibid.8 Ibid., h. 2-5
14
menjadi lesu. Adapun peleburan uang sama saja artinya dengan mengurangi jumlah
penawaran uang yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi.9
Islam sebagai suatu falsafah hidup telah secara lengkap mendefinisikan
dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalat, termasuk didalamnya
kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, yang didalamya antara lain meliputi
keuangan dan perbankan. Falsafah Islam dalam ekonomi, berusaha untuk
mengangkat kesinambungan system perekonomian dan mencakup aspek-aspek
yang lebih luas yang secara terstruktur diformulasikan dalam bentuk fondasi
pemikiran, pilar-pilar dan tujuan.10
Bank Syariah menawarkan suatu sistem kemitraan dan kebersamaan
dalam profit dan risk untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan
transparan sebagaimana firman Allah SWT :
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. (Al-Maidah / 5:2)
9 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, (Jakarta: KarimBusiness Consulting, 2001), h. 6.
10 Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, h. 2-1
15
Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar
dalam pembangunan system ekonomi. Konsep Keseimbangan dalam konsep
syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan:
pembangunan material dan spiritual. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya
ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor koporasi namun juga pengembangan
sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan
sektor ekonomi secara keseluruhan dan stabilisasi makro ekonomi.11 Dengan
mengoptimalisasikan keberadaan industri perbankan syariah, yang masih
membutuhkan stimulasi modal salah satunya dari industri perbankan konvensional
untuk memperkuat formasi Finance to Deposite Ratio (FDR), sehingga realisasi
pembiayaan diberbagai sektor pembiayaan pada industri perbankan syariah dapat
terwujud tentunya dengan tetap menggunakan prinsip dasar perbankan yaitu prinsip
kehati-hatian.
Dari latar belakang dan substansi materi yang penulis kemukakan diatas,
serta dilandasi oleh berbagai landasan teori, penulis terinspirasi untuk mengkaji dan
mendeskripsikan dalam bentuk skripsi dengan judul ”Peranan Perbankan
Konvensional Dalam Mendukung Perkembangan Industri Perbankan
Syariah”
11 Ibid., h. 2-3
16
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah
secara konkret dalam bentuk pertanyaan secara umum, hingga pertanyaan yang
lebih spesifik diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan perbankan konvensional untuk perbankan syariah ?
2. Bagaimana peran perbankan konvensional, terhadap perkembangan industri
perbankan syariah yang berbentuk unit usaha syariah (UUS) ?
3. Strategi apa yang digunakan oleh Bank Indonesia dan perbankan
konvensional dalam mendorong perkembangan industri perbankan syariah
(UUS) ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hubungan Bank Indonesia dan perbankan konvensional,
dalam rangka membangun industri perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui bentuk dukungan perbankan konvensional terhadap
perkembangan industri perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui seputar regulasi Bank Indonesia (BI) tentang aspek
penyertaan modal perbankan konvensional ke dalam industri perbankan syariah.
5. Untuk mengetahui tingkat optimalisasi penggunaan sistem office channeling
oleh perbankan syariah hingga saat ini.
Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.
17
2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi
perbankan pelaku ekonomi syariah lainnya.
3. Kegunaan kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
kepada instansi yang membuat kebijakan seperti pemerintah, Bank Indonesia
dan instansi perbankan lainnya.
D. Metodelogi Penelitian
1. Sumber Data
Sifat data yang penulis gunakan dalam analisa skripsi ini adalah data kuantitatif,
tepatnya data diskrit dengan sumber data di antaranya:
a). Primer : Data pokok yang didapat dari responden/praktisi perbankan.
b). Sekunder : Data yang telah dipublikasikan seperti dari Bank Indonesia
(BI), Bank konvensional yang membuka unit usaha syariah
(UUS), majalah, koran, dan internet
c). Kuantitatif : Data yang berbentuk angka berdasarkan analisis laporan
keuangan bank syariah (UUS) per triwulanan dan hasil
interpretasi data analisis office channeling BNI Syariah.
2. Teknik Pengambilan Data
a). Dokumentasi: Data-data yang telah dipublikasikan (data pelengkap) hasil
riset sebelumnya yang merupakan hasil penelitian terapan,
kemudian penulis olah kembali.
18
E. Studi Pendahuluan
Studi pendahuluan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah
merupakan data dokumentasi atau data yang telah dipublikasikan (data pelengkap)
dari studi/riset sebelumnya secara substansi sama dan up to date, agar kebutuhan
akan data pelengkap skripsi ini lebih mudah dan efisien dari segi waktu di
antaranya:
“Respon Nasabah Pengguna Layanan Office Channeling (OC) BNI Syariah”
oleh Zainatussirti, 2008
F. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, studi pendahuluan
dan sistematika penulisan
BAB II :TINJAUAN UMUM BANK KONVENSIONAL DAN BANK
SYARIAH
dalam bab ini berisi materi pengertian bank, tinjauan umum
bank konvensional, sejarah singkat berdirinya bank
konvensional, arah tujuan pendirian bank konvensional, azas
kerja operasional bank konvensional, dan produk-produk bank
konvensional. Lain dari pada itu penulis menyajikan pula
materi inti pembahasan yaitu tinjauan umum bank syariah,
19
sejarah singkat berdirinya bank syariah, arah tujuan pendirian
bank syariah, azas kerja operasional bank syariah, dan produk-
produk bank syariah, kerangka yurudis pembukaan bank
syariah/UUS. Perbandingan kualitas implikasi pendapatan
bunga (interest) versus bagi hasil (profit and loss sharing)
BAB III : IMPLEMENTASI PERANAN BANK KONVENSIONAL
UNTUK BANK SYARIAH (UUS)
dalam bab inti ini lebih membahas substansi materi yang
berkaitan dengan aspek penyertaan modal, pengertian dan ruang
lingkup penyertaan modal, bank konvensional yang membuka
unit usaha syariah (UUS), aspek sarana dan pelayanan di
antaranya penerapan sistem kebijakkan office channeling dimana
berisi tentang syarat pembukaan office channeling, menurut
kaidah fiqh, peranan Bank Indonesia (BI) dalam mesinergikan
Office Channeling untuk bank syariah, serta faktor penghambat
akselerasi perbankan syariah hingga saat ini.
BAB IV : ANALISA PENYERTAAN MODAL DAN HASIL
INTERPRETASI DATA OFFICE CHANNELING (OC)
pada bab ini ada kajian secara spesifikasi korelasi bab-bab
sebelumnya antara lain: prosedur yang ditetapkan Bank
Indonesia (BI) tentang standarisasi penyertaan modal, dan
persentase pengembalian modal melalui metode return on
investment (ROI) kemudian analisa laporan keuangan dan nilai
20
return on investment (ROI) beberapa UUS dan analisis
perbandingannya, kemudian tingkat optimalisasi penggunaan
sistem office channeling oleh bank syariah tahun 2007 yang
terdiri, profil responden, respon nasabah terhadap layanan office
channeling, dan interpretasi data analisis.
BAB V : PENUTUP
pada bab yang terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh pokok
pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran, untuk instansi
terkait sesuai dengan hasil riset.
21
BAB II
TINJAUAN UMUM BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH
A. Pengertian Bank
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata bank memiliki arti yayasan
keuangan yang mengurus simpan-menyimpan, pinjam-meminjam uang.12 Dalam
Kamus Bahasa Indonesia pula, bank diartikan sebagai badan atau lembaga
keuangan yang fungsi utamanya memberikan jasa kredit dan ikut berperan dalam
kelancaran lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang. Sedangkan dalam kamus
bahasa Inggris bank mempunyai arti tepi, tumpukan, dan menyimpan uang.13
Secara etimologi kata bank berasal dari bahasa Italia Banco, yang berarti
meja, dan Bangue dalam bahasa Prancis. Dahulu para penukar uang melakukan
pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal, para
pengembara dan wiraswastawan yang turun naik kapal. Para penukar itu
meletakan uang penukaran diatas meja (banco) dihadapan mereka.14
Secara terminologi bank memiliki pengertian lembaga yang mendapat izin
untuk mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana
kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai sarana perantara
bagi penabung (depositor, saver, dan investor) yang mengalami surplus dana
12 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN, Balai Pustaka,1985), h. 88
13 Peter Salimdan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: ModernEnglish Press, 1991) edisi ke 1, h. 141
14 J.W. Gilbert, Dikutip oleh Muh, Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 20
22
dengan peminjam (borrower) yang mengalami deficit dana dalam membiayai
usaha yang dilakukannya. Atau dapat dikatakan bank merupakan lembaga
perantara (Intermediary Institution) yang berfungsi menghimpun dana dari
masyarakat (srplus unit) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (deficit unit).15
Sedangkan definisi bank menurut G.M. Verryn Stuart, “bank adalah suatu badan
yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat
pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain,
maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.16
Menurut pasal 1 point 2 UU No. 10/1998 tentang perbankan, bank didefinisikan
sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Adapun pengertian Bank menurut Global Association of Risk Profesional
(GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR; 2005: A3); Bank
adalah suatu lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan
utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima dan menerbitkan
cek.17
Sementara pengertian bank Islam menurut Ensiklopedia Islam, Bank
Islam adalah. “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang
15 H.M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta, Penerbit Bangkit,1992) cet. 2, h. 1
16 J.W. Gilbert, Sepert dikutip oleh Muh, Zuhri, h. 117 Ferry N. Idroes, Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan Dalam konteks Kesepakatan
Basel dan Peraturan Bank Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet. I. h. 3
23
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam”.18 Namun
pengertian bank Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam atau bank yang tata cara
operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.19
Bank Syariah20 dapat pula diartikan sebagai lembaga keuangan yang
mengadakan atau menjalankan semua aktivitas perbankan, kecuali dalam hal
pemungutan dan pemberian bunga atas modal.21
Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, “bank
Islam adalah bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara
teknis yuridis disebut Bank Berdasarka Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai adalah istilah “Bank
Berdasarkan Prinsip Syariah”. Karena operasinya berpedoman pada ketentuan-
ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.22
18 Warhum Sumitro, Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait,(Asuransi Takaful dan BMUI), (Jakarta : PT. Raja Grafondo Persada, 1996), cet 1, h. 1-2
19 H. Karnaen Perwaatmadja, MPA dan H. M. Syafi’i Antonio,M.Ec, Apa Dan BagaimanaBank Islam, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992), cet. 1, h. 1
20 Pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikanpembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yangoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, (Ensiklopedia Hukum Islam, Abdul AzizDahlan, dkk, khtir Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 1994 )
21 Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam, (Jakarta :Rajawali Press, 1987), ed, 1, cet. 1, h.101
22 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalm Tata HukumPerbankan Indonesia, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 20
24
B. Tinjauan Umum Bank Konvensional 23
1. Sejarah Berdirinya Bank Konvensional
Cikal bakal bank di dunia berawal dari Babylonia diperkirakan 2.000
tahun sebelum masehi (sM) dari suatu usaha semacam bank yang berkegiatan
meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% sebulan dan dikenal
dengan Temples of Babylon. Temples of Babylon ikut hancur sehubungan
dengan kejatuhan zaman Babylonia.24 Setelah zaman Babylon, tahun 500 SM
menyusul dari Yunani didirikan semacam bank, dikenal dengan sebutan
Greek Temple. Pada saat itu muncul bankir-bankir swasta pertama operasinya
meliputi penukaran uang oleh para pedagang antar kerajaan dan segala macam
kegiatan bank.25
Lembaga perbankan yang pertama di Yunani muncul pada tahun 560
SM. Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank di Romawi yang operasinya
lebih luas lagi, yakni tukar-menukar uang, menerima deposito, memberikan
kredit, mentransfer modal dan lain sebagainya. Setelah itu usaha bank
23 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia I W.J.S. Poerwadarminta, istilahkonvensional didefinisikan sebagai menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan, tradisionalatau berdasarkan konvensi atau kesepakatan umum. Istilah konvensional berasal dari katakonvensi yang berarti persetujuan, pemufakatan, permusyawaratan, perjanjian, kondisi dantata-cara atau kebiasaan. Secara umum konvensional dapat didefinisikan sebagai berdasarkankondisi dan tata cara – tata cara menurut atau secara adat istiadat kebiasaan, secarapersepakatan atau persetujuan (Kamus Ilmiah Populer, Pius A Partanto dan M. Dahlan AlBarry, ARKOLA Surabaya, 1994, h. 370). Bank Konvensional berdasarkan pengertian di atasmengandung pengertian sebagai bank yang beroperasi berdasarkan kondisi dan tata cara yangsudah menjadi kebiasaan atau kesepakatan umum (konvensi) kegiatan perbankan sejak awalsejarah berdirinya bank hingga saat ini.
24 A. Arifin Chaniago, Christian Toweula dkk, Ekonomi (Bandung, Angkasa Bandung,1995), cet. 1, h. 94
25 Thomas Suyatno et. al, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta, PT. Gramedia PustakaUtama, 1999), cet. 3, h. 1
25
mengalami pasang surut namun terus berkembang ke Asia Barat (sekarang
Timur Tengah) dan Eropa.26
Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka
perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal itu disebabkan karena
perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan
perdagangan. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa
adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan
Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di
daratan Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol dan Portugis, begitu aktif mencari
daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah jajahannya, maka
perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahannya.27 Di Eropa
pula yang lebih dikenal seperti di London (Inggris), Amsterdam (Belanda),
dan Antwerpen danLeuven (Belgia), kegiatan perbankan berawal dari tukang
emas yang bersedia menerima simpan uang logam emas dan perak dan kepada
si penyimpan diberikan tanda deposito yang disebut Goldsmith’s note.28
Karena tanda ini akhirnya dapat diterima sebagai alat bayar maka si tukang
emas berani untuk mengeluarkan Goldsmith’s note walaupun tidak diiringi
dengan jaminan emasnya.29 Dengan peralihan tugas dari tukang emas menjadi
26 Ibid, h. 327 Kasmir, M, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2002), h. 1428 A. Arifin Chaniago, Christian Toweula dkk, h. 9529 Ibid.
26
pengeluaran Goldsmith’s note berarti tukang emas beralih menjadi petugas
perbankan.30
Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak lepas dari
era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu karena sejarah
perkembangan perbankan tidak terlepas dari pengaruh Negara yang
menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada
saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam
pemerintahan penjajahan Belanda, diantaranya adalah De Algemenevolks
Credits Bank, Nederland Handles Maatscappij (NHM) dll. Selain bank-bank
milik Belanda terdapat pula bank-bank yang dimiliki oleh pribumi, China,
Jepang dan Eropa lainnya, seperti Bank Nasional Indonesia, The Bank of
China, The Yokohama Species Bank, Batavia Bank dll.31
2. Tujuan Pendirian Bank Konvensional
Pada awal sejarahnya bank bertujuan sebagai tempat untuk
mencetak, mengatur dan mengawasi peredaran uang suatu negara. Kehadiran
bank dalam system moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu
Negara dalam rangka memperlancar sistem moneter yang digunakan diseluruh
negara di dunia ini.32 Sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin
meningkatnya kebutuhan masyarakat maka tujuan bank semakin kompleks
30 Ibid.31 Ibid.32 Ibid., h. 12
27
yaitu memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan kehidupan ekonomi dan bisnis serta menentukan kemajuan
suatu negara dan masyarakat.
Adapun perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraa rakyat
banyak.
Sesuai dengan isi UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan,
”pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama
perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Sebagai
lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank juga disebut sebagai lembaga
kepercayaan masyarakat.33
Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank dituntut untuk
selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank
itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat
bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai Agent
of Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional.34
33 Malayu Hasibuan , Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 2534 Ibid., h. 25-26
28
3. Azas Operasional Bank Konvensional
Bank konvensional dalam rangka melaksanakan fungsi dan
tugasnya, maka bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Penghimpunan dana
a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, setiap mendirikan bank, bank
berkewajiban untuk menyetor modal. Modal setor tidak akan
berkurang selama belum ada persetujuan dari rapat pemegang saham
dan juga persetujuan dari Departemen Kehakiman.35
b. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan
dana yang bersumber dari lembaga keuangan adalah pinjaman dana
oleh salah satu bank yang dana itu berupa:
Kredit Likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai
pinjaman untuk menjamin likuiditas bank yang meminjam, dengan
syarat bank memiliki tingkat kolektabilitas yang baik.
Call Money dimana dana yang dipinjamkan oleh bank dari bank
lain yang jangka pemakaiannya tujuh hari dan sewaktu-waktu
dapat ditarik oleh bank yang meminjamkan.36
c. Menghimpun dana (Funding Financing) dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito,
35 A. Arifin Chaniago, Christian Toweula dkk, Ekonomi, h. 9636 Ibid., h. 97
29
tabungan, dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu.37
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah dan atas perintah nasabah dalam bentuk Surat
Pengakuan Utang, Kertas Dagang. Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
Obligasi, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun.38
Dalam melaksanakan azas ekonomi demokrasi, industri perbankan
Indonesia harus menghindarkan diri dari cirri-ciri negatif yang dinyatakan
dalam GBHN, yaitu:39
a. Sistem Free Fight Liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia dan bangsa lain.
b. Sistem Etatisme dimana negara beserta aaratur ekonomi Negara bersifat
dominant serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi
swasta.
c. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang
merugikan masyarakat.
37 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, h. 3638 Ibid., h. 3639 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta : FEUI, 1999), h. 50
30
4. Produk Utama Bank Konvensional
Produk-produk utama perbankan konvensional secara umum
meliputi produk penghimpunan dan (Funding Product) dan produk
penyaluran dana (Lending Product).
a. Produk Penghimpunan Dana (Funding Product) terdiri dari:40
1) Simpanan Giro (Demand Deposit)
2) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
3) Simpanan Deposito (Time Deposit), terdiri dari beberapa jenis yaitu
deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call.
b. Produk Penyaluran Dana (Lending Product)
Produk penyaluran dana bank konvensional dilakukan melalui pemberian
pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum jenis
kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional meliputi:41
1) Kredit Investasi
2) Kredit Modal Kerja
3) Kredit Perdagangan
4) Kredit Produktif
5) Kredit Konsumtif
6) Kredit Profesi
40 Kasmir, M, Dasar-Dasar Perbankan, h. 1441 Ibid, h. 32-33
31
Dalam lalu lintas pembayaran produk-produk perbankan
konvensional terdiri dari:42
a. Pengiriman Uang (Transfer)
b. Kliring (Clearing)
c. Inkasso (Collection)
d. Pembukaan Letter of Credit (L/C)
e. Delegasi Kredit (Banker Order)
f. Cek Wisata (Travellers Cheque)
g. Penukaran Valuta Asing (Bank Notes)
h. Kartu Kredit (Credit Card)
i. ATM (Automatic Teller Machine)
j. Bank Garansi (Guarantie)
k. Aktifitas Jual Beli Surat Berharga
l. Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box)
m. Wesel (Bank Draft)
n. Menerima Setoran-setoran, seperti pembayaran pajak, telepon, air,
listrik, uang kuliah dan lain sebagainya.
o. Melayani pembayaran-pembayaran, seerti gaji/pension/honorarium,
deviden, kupon, bonus/hadiah dan lain-lain.
p. Bermain di pasar modal dengan berperan sebagai penjamin emisi
(underwriter), penjamin (guarantor), wali amnat (trustee), perantara
42 Kasmir, M, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.34-37 dan Makalah Simposium Nasional Ekonomi Islam, HMJ Muamalah dan PerbankanIslam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret 1999, t.p.
32
perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (dealer) dan
perusahaan pengelola dana (investment company).
C. Tinjauan Umum Bank Syariah
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah
Awal kelahiran lembaga perbankan syariah diawali dengan
kehadiran dua gerakan yang sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya
industri perbankan syariah yaitu gerakan renaissance Islam modern,
neorevivalis dan modernis.43 Selain itu awal kelahiran perbankan syariah juga
dilandasi dengan gagasan untuk mendirikan bank syariah dikarenakan belum
adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga
bank adalah sesuatu yang halal atau yang haram. Alasan tidak
diperkenankannya bunga pada pinjaman bisnis adalah Islam melarang bunga
karena bunga tidak mempengaruhi tabungan tetapi dapat membuat depresi
kronis, memperburuk masalah pengangguran dan mendorong pembagian
kekayan yang tidak merata.44
Sangat disayangkan. Mit Ghamr telah mencatat suatu sukses yang
luar biasa sebagai symbol dari lahirnya suatu system perbankan Islam modern
tetapi karena faktor dan situasi politik bank ini harus ditutup pada tahun
43 Abdulah Saeed, Islamic Banking and interest: A Study of the Prohibition of Riba ItsContemporery Interpretation, (Leiden : EJ Brili, 1996).
44 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktik (Dasar-DasarEkonomi Islam), diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993),h. 174
33
1969.45 Dimana sebelumnya telah terjadi diskusi teoritikal tentang usaha untuk
mendirikan perbankan syariah belum beranjak sampai awal abad ke-20.
meskipun pada sekitar tahun 1940- an gagasan tersebut dapat direalisasikan
yaitu dengan upaya penerapan system profit and loss sharing terhadap
pengelolaan dan jama’ah haji secara non konvensional di Pakistan dan
Malaysia (Pilgrim’s Management Fund) serta Mesir (Islamic Rural Bank) di
desa Mit Ghamr di lembah sungai Nikl pada tahun 1963 di Kairo Mesir di
bawah binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar.46
Gagasan berdirinya bank syariah pada tingkat internasional muncul
dalam konfrensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala
Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, dimana salah satu
keputusannya adalah pembentukan suatu bank syariah yang bersih dari system
riba dalam waktu secepat mungkin. Keputusan kemudian ditindaklanjuti pada
konfrensi OKI ke-2 tingkat Menteri Luar Negeri di Karachi. Dalam
kesempatan itu Pakistan dan Mesir mengajukan suatu proposal untuk
membentuk suatu tim yang mengkaji kemungkinan didirikannya suatu bank
syariah yang berskala internasional dan bergerak dalam bidang perdagangan
dan pembangunan. Sebagai respon dari usulan tersebut, pakar-pakar dari 18
negara mengkaji proposal tersebut dan melaporkannya pada Konfrensi
Menteri-Menteri Luar Negeri OKI yang ke -3 pada tahun 1973 di Benghazi,
45 H. Mohamad Hidayat, Persfektif Lembaga Keuangan & Bisnis Syariah diIndondesia, Makalah Simposium Nasional Ekonomi Islam, HMJ Muamalah & PerbankanIslam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret 1999.
46 M. Safi’i Antonio, Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press,2001), cet. 1, h. 18
34
Libya. Tidak lama berselang Draft Chapter of Account berikut Rules and
Regulation IDB telah berhasil dipersiapkan dalam rapat pakar-pakar ke-2 Mei
1974.47
Pada akhirnya sebagai zenith dari semua persiapan, maka pada
Konfrensi Menteri-Menteri Keuangan OKI ke-2 di Jeddah tahun 1975
disahkanlah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) dengan modal
sejumlah 2.000.000.000.00,- Dinar (setara dengan 2 Milyar SDR) dan secara
otomatis seluruh negara OKI menjadi pemegang saham. Dan fungsi dalam
tugas IDB adalah memberikan pembiayaan kepada negara-negara anggotanya
dan membantu mendirikan bank-bank syariah diberbagai negara muslim dan
non-muslim.48
Industri perbankan syariah yang berkembang di negara-negara Islam
sangat besar pengaruhnya ke Indonesia.49 Ada beberapa uji coba pada skala
kecil yang relative terbatas telah diwujudkan, yaitu dengan pendirian Baitut
Tamwil – Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang
diprakarsai oleh beberapa tokoh diantaranya: Karnaen A. Perwaatmadja, M.
Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, M. Amien Azis, dal lain-lain.
47 Ibid., h. 348 Ibid49 Uraian diatas seluruhnya merupakan ringkasan dari beberapa literatur yang
menjelaskan tentang Bank Islam atau Bank Syariah. Dimana literatur-literatur tersebut antaralain: Laporan Praktikum Bank Muamalat Indonesia, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah danHukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001-2002. Bank Syariah Dari Teori Ke PraktikumM. Syafi’i Antonio, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), Selamet Daroni, Hukum PerbankanIslam di Indonesia, Apa danBagaimana Bank Islam, Karya Drs. H. Karnaen Perwaatmadja,dan H.M. Syafi’i Antonio, M, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992)
35
Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah di
Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 18-20
Agustus pada saat lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang di
selenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua Bogor. Ide
tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di
Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990, yang mengamanatkan pembentukan
kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, yaitu Bank
Muamalat Indonesia (BMI). Amanat tersebut kemudian d tindaklanjuti MUI
dengan membentuk Tim Steering Committee yang diketuai Dr. Ir. Amin Azis
yang lebih dikenal dengan tim MUI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang
berkaitan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia. Untuk membantu
kelancaran Tim MUI maka dibentuk pula Tim Hukum Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (Tim Hukum ICMI) yang mengurusi aspek hukum dari
Bank Muamalat Indonesia, yang diketuai oleh Drs. Karnaen A. Perwaatmadja,
MPA. Selain itu MUI juga melatih tenaga staf BMI melalui training yang
bekerjasama dengan Management Program Development (MDP) di LPPI, 29
Maret 1991. Untuk Modal awal BMI berasal dari dana pengusaha-pengusaha
muslim dan menjadi pemegang saham pendiri.
Pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akte pendirian BMI
di Hotel Sahid Jya dengan akte notaries Yudho Paripurno, SH dan izin
Menkeh No. C. 2.2431. HT. 01.01 serta SK Menkeu RI No. 1223 / MK. 013 /
1991. Pada saat penandatanganan akte ini terkumpul pembelian saham
sebanyak Rp. 84 Milyar. Pada tangal 3 November 1991, dalam acara
36
silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dipenuhi total komitmen modal disetor
awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00,- Dengan modal awal tersebut, pada
tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.
Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), selain didasarkan pada
ketentuan syariat Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai
berikut:50
a. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar
masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional.
b. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan
kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran
agamanya.
c. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan
kurang berperan secara optimal didalam membantu memerangi
kemiskinan dan memeratakan pendapatan, karena operasi bank dengan
perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin
untuk mengembangkan usahanya secara produktif.
d. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat
mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia.
e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 dan PP. Nomor 72
Tahun 1992 memberi peluang beroperasinya bank dengan system bagi
50 Warkum Sumitro, Hukum Perbankan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), h. 74 -78
37
hasil keuntungan dan dasar hukum yang pasti terhadap bank berdasarkan
prinsip bagi hasil.
f. Konsep yang melekat pada Bank Muamalat Indonesia (Build in Concept)
pada Bank Muamalt Indonesia (BMI) sebagai salah satu wujud bank Islam
sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia.
Dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat maka
diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur operasional bank syariah.
Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai
amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992, yang mengatur secara rinci landasan
hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan
oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi
bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan
mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.
PT. Bank Syariah Mega Indonesia hadir di kancah perbankan
syariah di Indonesia yang mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah
pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2004. Bank Mega Syariah
merupakan anak perusahaan yang bernaung dalam kelompok usaha Para
Group yang juga membawahi PT. Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa
perusahaan lainnya. Seluruh saham PT. Bank Syariah Mega Indonesia
dimiliki oleh Para Group, yakni Para Global Investindo dan para rekan
Investama. Dan untuk mengembangkan bisnis, Bank Mega Syariah juga
38
menggalang kerjasama bisnis dengan salah satu perusahaan multifinance
syariah nasional besar serta beberapa kooperasi BUMN.51
Bank Mega Syariah memang relatif masih muda, namun bank ini
akan terus tumbuh. Saat ini total asset Bank Mega Syariah tercatat Rp. 2,337
Trilyun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp. 2,059 Trilyun dan laba
mencapai Rp. 65,062 Milyar. Disis lain dengan CAR 10,72 %, Bank Mega
Syariah mencatat FDR 98,99 %, NPF 1.19 % dan BOPO sebesar 69,64 %.
(data per Juni 2007).52
Bukti dari kinerja Bank Mega Syariah yang terus meningkat adalah
dengan diraihnya berbagai penghargaan di antaranya: “Predikat Sangat
Bagus” dari majalah Infobank (2005 dan 2007); “ The Most Prudent Sharia
Bank ”, ” The Most Growing Earning Market Share Sharia Bank “,” The Most
Growing Third Party Fund Share Sharia Bank”, dan predikat kedua untuk
kategori “The Best Full Pledged Bank (Overall)”, keempat penghargaan ini
dari ajang Islamic Finance Summit (2007); serta peringkat pertama untuk
kategori “Bank Non Devisa Terefisien” pada bisnis Indonesia Banking
Efficiency Award (2007).53
51 Artikel, Press Release, Bank Syariah Mega Indonesia, 200752 Ibid53 Ibid
39
Gambar milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia 54
GAMBAR 1. milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia
A : Rekomendasi Lokakarya MUI untuk mendirikan lembaga perbankan
syariah (1990).
B : Indonesia memasuki era dual banking system dengan dimungkinkannya
suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil (UU No.7/1992).
C : Beroperasinya Bank Umum Syariah untuk pertama kali (1992).
D : Dimulainya era dual-system bank, dengan memungkinkan bank
konvensional membuka unit usaha syariah (UU No. 10/1998).
E : Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan
perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter
berdasarkan prinsip syariah (UU No. 23/1999).
54 Gambar 1 menggambarkan milestone perkembangan industri perbankan syariahdalam kurun waktu 15 tahun mulai dari tahun 1990 sampai 2005. Secara umum, priode inimenggambarkan perkembangan dalam berbagai aspek seperti: inisiatif publik, dasar hukumyang mendasari operasi perbankan syariah, penyusunan ketentuan kehati-hatian, peningkatanefisiensi operasi dan peningkatan kemanfaatan bank yariah secara luas. Bank Indonesia CetakBiru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 1-2
InisiatifPublik
Dasarhukum
Ketentuanoperasional& kehati-
hatian
Peningkatanefisiensi
Peningkatankemanfaatan
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200519921990
A C
BD
G
E
F H
I K
J
M
L N O
P
Q
40
F : Diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang pertama
sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (1999).
G : Beroperasinya unit usaha syariah dari bank umum konvensional untuk
pertama kali (1999).
H : Diterapkannya instrument keuangan syariah yang pertama yang
menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antar bank dan
kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (2000).
I : Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank
Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara
komprehensif (2001).
J : Disusunnya Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
(2002).
K : Disusunnya naskah akademis RUU Perbankan Syariah (2002).
L : Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan
karakteristik operasional bank syariah yaitu kualitas aktiva produktif
(KAP) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi bank
syariah (2003).
M : Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia
(2003).
N : Disusunnya ketentuan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (2004).
O : Diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan
syariah yang telah sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan
oleh IFSB (2005).
P : Kajian ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati (2005).
Q : Inisiatif penyusunan linkage program sebagai dasar peran bank syariah
dalam optimalisasi voluntary sector (2005)
41
2. Tujuan Pendirian Bank Syariah
Arah tujuan bank syariah harus disesuaikan dengan bermuamalat
menurut ketentuan syari’at Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik
dibidang ekonomi sosial budaya, hukum maupun politik. Hal tersebut untuk
menghindari benturan-benturan bahkan pertentangan satu sama lain karena
kehadiran bank syariah yang relatif masih baru dariada bank konvensional.
Sehinga bank syariah dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara
sehat dengan bank-bank yang telah ada dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Dengan demikian bank syariah akan terjamin
kelangsungan hidupnya ditanah air Indonesia. Menurut Dr. Ir. H.M. Amin
Aziz tujuan pendirian bank syariah adalah:55
a. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syari’at Islam
dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan
sistem lain.
b. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan
kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan
terutama dalam bidang ekonomi keuangan.
d. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha ekonomi masyarakat
55 H. M. Amin Azis., Mengembangkan Bank Islam di Indonesia h. 6-8
42
banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembga-lembaga
keuangan ke daerah-daerah terpencil.
e. Ikhtiar ini sekaligus mendidika dan membimbing masyarakat untuk
berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas
hidup mereka.
Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah
pertama di Indonesia memiliki beberapa tujuan, baik tujuan umum maupun
tujuan khusus. Tujuan umum Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah:56
a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia,
sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, sebagai
akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini partisipasi
masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai
akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga bank.
c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, dengan
antara lain emperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi
berprilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
56 H. Karnaen Perwaatmadja, dan H. M. Syafi’i Antonio, h. 85-86
43
Adapun tujuan khusus secara fundamental dari pendirian Bank
Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:57
a. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak
menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan
dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan
dan pemerataan pendaatan.
b. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-orang yang
kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya,
sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah.
c. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun
besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang
modal dan bahan baku.
d. Memeberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu
pemecahan pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa
barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang
hasil produksi pengusaha yang dibina bank syariah.
e. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi
berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil.
57 H. M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia. 6-8
44
3. Azas Operasional Bank Syariah
Secara umum bank syariah mendasarkan prinsip operasionalnya
pada prinsip-prinsip sebagai berikut (menurut Dr. Ir. H.M. Amin Aziz):58
a. Larangan Riba dan mengutamakan serta mempromosikan perdagangan
dan jual beli.
b. Keadilan, kebersamaan dan tolong menolong.
c. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi.
Adapun dalam sistem operasional Bank Muamalat Indonesia (BMI)
terdapat 5 prinsip, antara lain:
a. Prinsip Simpanan Murni, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank
syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana
untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan (al-Wadi’ah).
b. Prinsip Bagi Hasil, merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara
pembagian hasil utama antara penyedia dan (shahibul maal) dengan
pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara
bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah
penerima dana.
c. Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan, merupakan suatu sistem
yang merupakan tata cara jual beli (al- buyu’)., dimana bank mengangkat
nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai aen
bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan
bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah
58 H. M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, buku 1, h. 1-5
45
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank
(Margin/Mark Up).
d. Pripsip Sewa, terdiri dari Ijarah (Sewa Murni) dan Ba’I al Takjri, (Sewa
Beli).
e. Prinsip Fee (Jasa), prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiyaan
yang diberikan bank.
4. Produk-Produk Bank Syariah
Produk-prduk perbankan syariah dalam hal ini Bank Muamalat
Indonesia (BMI) terbagi menjadi 2 produk, yaitu Produk Pengerahan atau
Penghimpun Dana dan Produk Penyaluran Dana.59
Produk Pengerahan atau Penghimpun Dana Bank Syariah (Funding
Product) terdiri dari:60
a. Giro Wadiah (Wadhiah Yad-Dhamanah)
b. Tabungan Mudharabah (Tabungan Ummat dan Tabungan Arafah)
c. Deposito Investasi Mudharabah (Deposito Fullinvest)
d. Tabungan Haji Mudharabah
e. Tabungan Qurban
f. Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Produk Penyaluran Dana (Financing Product) Bank Syariah
diantaranya adalah sebagai berikut :61
59 Ibid60 Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Muamalat Indonesia, h. 56-62
46
a. Mudharabah
b. Musyarakah
c. Murabahah
d. Istishna
e. Salam
f. Ijarah Muntahia Bittamlik
g. Mudharabah Muqqayyadah / Reksadana
h. Rahn
i. Wakalah
j. Hawalah
k. Al-Qardhul Hasan
l. Ba’I Bithaman Ajil
m. Produk Pemberian Jasa, antara lain:
1) Jasa penerbitan L / C
2) Jasa Transfer
3) Jasa Inkasso
4) Bank Garansi
5) ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
6) Phone Banking
7) Payment Point
8) Penukaran Mata Uang Real di Embarkasi Haji
9) Menerima Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS)
61 Ibid
47
10) Pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS)
11) Payroll
12) L / C
13) Layanan Pajak online
Produk-produk bank syariah di atas semakin inovatif seiring
perkembangan perbankan syariah di Indonesia seperti contoh Bank Syariah
Mega Indonesia memiliki produk terkini diantaranya:62
1. Produk Penghimpunan Dana
a) Syariah Mega GIRO (Rekening giro dengan prinsip titipan)
b) Syariah Mega TAMA (Tabungan dengan prinsip titipan)
c) Syariah Mega DEPO (Deposito bagi hasil)
d) Syariah Mega FLEKSI (Simpanan dengan prinsip titipan)
e) Syariah Mega PENDIDIKAN (Tabungan perencanaan pendidikan)
f) Syariah Mega UMRAH (Tabungan perencanaan umrah)
g) Syariah Mega Tiga (SAFE DEPOSITE BOX)
2. Produk Pembiayaan
a) Syariah Mega GRIYA (Kepemilikan Rumah)
b) Syariah Mega OTO (Kepemilikan Mobil)
c) Syariah Mega MULTI (Kepemilikan Barang Multiguna)
d) Syariah Mega INVEST (Kepemilikan Barang Investasi Usaha)
e) Syariah Mega CAPITAL (Modal Kerja Usaha)
62 Artikel, Press Release, Bank Syariah Mega Indonesia, 2007
48
3. Produk Jasa
a) Syariah Mega GARANSI (Bank Garansi)
b) Syariah Mega (Gadai Syariah)
Akad dan Produk Bank Syariah
Pendanaan Pembiayaan Jasa Perbankan Sosial
Pola Titipan-Wadiah yadDhamanah(Giro, Tabungan)
Pola Bagi HasilMudharabahMusyarakah(InvestmentFinancing )
Pola LainnyaWakalah, Kafalah,Hawalah, Rahn,Ujr, Sharf(Jasa Keuangan)
Pola PinjamanQardhul Hasan(PinjamanKebajikan)
Pola PinjamanQardh(Giro, Tabungan)
Pola Bagi Hasil-MudharabahMutlaqahMudharabahMuqayyadah(executing)(Tabungan,Deposito,Investasi, Obligasi)
Pola Jual BeliMusyarakahSalamIstishna(Trade Financing)
Pola SewaIjarahIjarah wa Iqtina(Trade Financing)
Pola PinjamanQardh(Talangan)
Pola TitipanWadiah yadAmanah(JasaNonkeuangan)
Pola Bagi HasilMudharabahMuqayyadah(channeling)(Jasa Keagenan)
Pendanaan Pembiayaan Jasa Perbankan Sosial
TABEL 1. Akad dan Produk Bank Syariah
D. Kerangka Yuridis Pembukaan Bank Syariah / UUS
Undang-undang No. 10 tahun 1998 diikuti dengan ketentuan
pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan (SK) Direksi BI tanggal 12 Mei
49
1999 yaitu tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, BPR, BPRS serta
UU No. 23 tahun 1999 tentang BI telah memberikan dasar hukum yang kokoh
dan peluang lebih besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia serta
untuk pendirian kantor-kantor bank syariah baru dan pembukaan kantor bank
syariah dengan cara dual banking system 63
Menurut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Subarjo Joyo
Sumantro, bank konvensional yang mengkonversikan diri menjadi bank syariah
artinya bank itu akan beroperasi tanpa bunga, dan dikembangkan dengan
mempraktikan bisnis keuangan berdasarkan syariah Islam 64
Maka sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, landasan hukum yang dapat
digunakan dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah atau bank
konvensional yang membuka unit usaha syariah sebagai berikut:
1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
2. PP No. 72 Tahun 1992 yang merupakan peraturan pelaksanan dari UU No. 7
Tahun 1992
3. UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurna UU No. 7 Tahun 1992
tentang perbankan
4. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
63 Ahmad Bukhari, Kebijakan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia, Makalah yangdisajikan dalam pelatihan perbankan syariah (Jakarta: FEUI, 2002), h. 1
64 Novi Nuryanti, BI, BCA, BTPN, Bank Mandiri, dan Bukopin Aceh Mengkonversikandiri jadi Bank Syariah, (Jakarta: satunet, Con. 1999-2000), h. 1
50
BUNGA BAGI HASIL1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad
dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkankeuntungan.
2. Besarnya peprsentase didasarkan pada jumlahdana/modal yang dipinjamkan.
3. Bunga dapat mengambang/variable, danbesarnya naik turun sesuai dengan naikturunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikantanpa pertimbangan apakah usaha yangdijalankan peminjam untung atau rugi.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatsekalipun keuntungan naik berlipat ganda
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidakdikecam) oleh semua agama.
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasildisepakati pada waktu akad denganberpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan padajumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selamaakad masih berlaku, kecuali diubah ataskesepakatan bersama.
4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usahayang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugianakan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuaidengan peningkatan keuntungan
6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagihasil
TABEL 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil
Bank Konvensional Bank SyariahFungsi dan Kegiatan Bank Intermediasi, Jasa Keuangan Intermediasi,Manager Investasi,
Investor, Sosial, Jasa KeuanganMekanisme dan Objek Usaha Tidak antiriba dan antimaysir Antiriba dan antimaysirPrinsip Dasar Operasi - Bebas nilai (Prinsip materials)
- Uang sebagai Komoditi
- Bunga
- Tidak bebas nilai (Prinsipsyariah Islam)
- Uang sebagai alat tukar danbukan Komoditi
- Bagi hasil, jual beli, sewaPrioritas Pelayanan Kepentingan Pribadi Kepentingan publicOrientasi Keuntungan Tujuan sosial-ekonomi Islam,
keuntunganBentuk Bank komersial Bank komersial, bank
pembangunan, bank universal ataumulti-purpose
Evaluasi Nasabah Kepastian pengembalian pokok danbunga (creditworthiness dancollateral)
Lebih hati-hati karena partisipasidalam risiko
Hubungan Nasabah Terbatas debitor-kreditor Erat sebagai mitra usahaSumber Likuiditas Jangka Pendek Pasar Uang, BankSentral Pasar Uang Syariah, Bank SentralPinjaman yang diberikan Komersial dan nonkomersial,
berorientasi labaKomersial dan nonkomersial,Berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian sengketa Pengadilan, Arbitrase Pengadilan, Badan ArbitraseSyariah Nasional
Risiko Usaha - Risiko bank tidak terkaitlangsung dengan debitur, risikodebitur tidak terkait langsungdengan bank
- Kemungkinan terjadi negativespread
- Dihadapi bersama antara bankdan nasabah dengan prinsipkeadilan dan kejujuran
- Tidak mungkin terjadi negativespread
Struktur Organisasi Pengawas Dewan Komisaris Dewan Komisaris, DewanPengawas Syariah, Dewan SyariahNasional
Investasi Halal atau Haram HalalTABEL 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 65
65 Seluruh gambar maupun table diatas diperoleh dan diolah dari berbagai sumberdiantaranya, (Antonio, 2001; Sakti, 2007; Ascarya, 2007, h. 27-33)
51
BAB III
IMPLEMENTASI PERANAN BANK KONVENSIONAL
UNTUK BANK SYARIAH (UUS)
B. Aspek Penyertaan 66 Modal (capital)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif
bagi bank syariah, penyertaan modal dengan pangsa Bank Syariah kurang dari 20%
wajib dicatat dengan metode biaya (cost method).67
Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio, CAR) unit usaha syariah
(UUS) minimal 8 persen yang berlaku mulai tahun 2006. PBI No. 7/35/PBI Tahun
2005 tertanggal 30 September 2005 menurunkan modal minimal bank umum
syariah jadi Rp 1 triliun dari Rp 3 triliun sebelumnya.
i.Pengertian dan Ruang Lingkup Penyertaan Modal (capital)
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata modal berarti uang pokok
(uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan
sebagainya), harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat
dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.68
66 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia I W.J.S. Poerwadarminta, istilahpenyertaan berarti mempesertakan, memperikutkan, membiarkan ikut serta (turut mengiringidan sebagainya), menambahkan, mengirimkan bersama-sama
67 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003, Tentang Kualitas Aktiva ProduktifBagi Bank Syariah
68 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN, BalaiPustaka, 1985), h. 653
52
Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan
aktiva dan operasi perusahaan (bank). Modal terdiri dari item-item yang ada
di sisi kanan suatu neraca, yaitu: hutang, saham biasa, saham preferen, dan
laba ditahan.69 Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting
berdasarkan 3 (tiga) alas an yaitu: a). maksimisasi nilai perusahaan (bank)
mengharuskan biaya-biaya (termasuk biaya modal) diminimumkan. b).
keputusan penganggaran modal (capital budgeting) memerlukan suatu
estimasi tentang biaya modal, dan c). keputusan-keputusan lain seperti
leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal.70
Namun sebenarnya yang dimaksud dengan modal bank adalah dana
yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang
dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk
memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Pengertian tersebut
merupakan perpaduan antara kepentingan pemilik bank dengan pengawas
bank (otoritas moneter).71
Modal dalam hal ini adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang
saham, pihak pertama pada bank memiliki peranan yang sangat penting
sebagai penyerap jika timbul kerugian (risk loss). Modal yang merupakan
69 Lukas Setia Atmaja. Manajemen Keuangan, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta), EdisiRevisi, h. 115
70 Ibid71 Taswan, Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah, (Semarang, UPP
AMP YKPN, 2003), Edisi Revisi, h. 123
53
investasi yang dilakukan oleh pemegang saham harus selalu berada dalam
bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya.72
Bank tidak bebas memilih struktur modalnya (capital structure).
Struktur modal merujuk kepada cara sebuah bank mendanai dirinya sendiri.
Struktur modal biasanya dilakukan melalui kombinasi ekuitas, penerbitan
saham, obligasi dan pemberian pinjaman.
Khusus untuk industri perbankan, mengingat resiko dapat terjadi
kapanpun serta penyerapan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko tergantung
kepada ketersediaan modal, maka struktur modal sebuah bank perlu diatur
oleh Bank Sentral sebagai regulator perbankan. Penetapan kebutuhan modal
ditentukan melalui regulasi tentang kebutuhan modal minimum pada masing-
masing negara. Kebutuhan modal minimum berkaitan dengan tingkat
likuiditas minimum yang diisyaratkan untuk dipenuhi oleh sebuah bank, jenis,
serta struktur pembiayaan modal tersebut (tier).73
Kecukupan modal (capital adequacy). Sebagai sumber terpenting
dari sebuah bank dalam memastikan tingkat solvency. Bank-bank diharapkan
untuk memiliki modal yang cukup dalam upaya untuk melindungi dari risiko
yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila sebuah
bank telah memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut memiliki
sumber daya financial yang cukup untuk berjaga-jaga terhadap potensi
72 Ferry N. Idroes, Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan, Dalam kontekskesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), cet. 1, h.17
73 Ibid
54
kerugian. Jika bank memiliki likuiditas yang mencukupi maka bank memiliki
sumber daya financial untuk mengalokasikan aktiva-aktivanya dan melunasi
kewajiban pada saat jatuh tempo. Kecukupan modal dalam menyerap setiap
kemungkinan risk loss yang timbul memberikan rasa aman dalam
melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan laba maksimum bagi bank.
Kecukupan modal yang wajib disediakan bank harus diatur agar
jumlah minimumnya dapat mencukupi jika terjadi risiko. Perbandingan antara
jumlah modal secara relatif sangat sedikit apabila dibandingkan dengan
kewajiban. Modal yang tersedia harus mampu menyerap segala risiko yang
setiap saat dapat muncul. Namun sebaliknya penyediaan modal harus
dilakukan secara efisien guna mencapai hasil maksimal.Pertimbangan atas
efisiensi penyediaan modal sangat penting untuk dipertimbangkan karena
modal yang disediakan tidak boleh digunakan sebagai aktiva produktif,
sehingga dana yang berasal dari modal tidak menghasilkan pendapatan
terhadap bank.74
Secara umum modal minimum ditetapkan sebesar 8 % dari Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Secara sederhana dapat diartikan
bahwa setiap penambahan 1 aktiva produktif diperlukan 0,08 modal. Modal
yang ditambahkan harus selalu ditempatkan sebagai penyangga jika risiko
terjadi. Dengan kata lain modal yang tersedia tidak produktif sebagai sumber
pendapatan. Untuk itu manajemen bank harus memperhitungkan bahwa
penambahan 1 aktiva produktif tersebut harus mampu menghasilkan
74 Ibid., h. 17-18
55
pendapatan terhadap biaya dananya sendiri, serta biaya modal yang harus
disediakan sebesar 0,08.75
Dalam penyediaan modal sesuai peraturan, idealnya bank harus
melakukan penyesuaian modal setiap kali terjadi perubahan pada struktur
aktiva pada neraca.76
Pembagian jenis modal bank di Indonesia menganut klasifikasi yang
disampaikan oleh Standard Bank For International Settlements terdiri dari 2
(dua) macam, yaitu Modal Inti (First Tier Capital) dan Modal Pelengkap
(Second Tier Capital). Modal inti (Tier 1) yang terdiri dari modal disetor,
modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak
dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.77 Modal inti secara
spesifik terdiri atas :78
a. Modal Disetor
b. Agio Saham Disagio Saham
c. Modal Sumbangan
d. Cadangan Umum
e. Cadangan Tujuan
f. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak
75 Ibid., h. 1876 Ibid., h. 3877 a).modal inti yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. b).
modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangansaham, termasukselisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal inisering disebut modal donasi (Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Taswan,Semarang, UPP AMP YKPN, 2003, Edisi Revisi, h. 123
78 Sriani Hardini, dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah dilengkapipenjelasan singkat dan perbandingan dengan Bank Konvensional, ( Bandung, Penerbit Marja,2007 ), cet. 1, h. 18-19
56
g. Rugi tahun-tahun lalu
h. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%)
1. Perhitungan pajak
2. Dampak pengakuan pajak tangguhan
Pendapatan pajak tangguhan
Beban pajak tangguhan
3. Kekurangan pembentukan PPAP
4. Lainnya
i. Rugi tahun berjalan
j. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
k. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri
l. Dana setoran modal
m. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual
n. Sub total
o. Good will
p. Jumlah modal inti (n-o)
Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan
modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang
ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor.
Sedangkan selebihnya sangant tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan
57
RUPS. Modal Pelengkap (Tier 2) terdiri dari atas cadangan-cadangan yang
dibentuk tidak berasal dari laba, diantaranya:79
a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap
b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif
(Maksimum 1,25% dari ATMR)
c. Modal pinjaman
d. Investasi Subordinasi (Maksimum 50% dari jumlah modal inti)
e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual
(Maksimum 45%)
f. Jumlah modal pelengkap (a-e)
g. Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (Maksimum 100 dari
jumlah modal inti)
h. Jumlah modal inti dan modal pelengkap ( Tier 1 p + Tier 2 g)
Adapun Modal pelengkap tambahan (Tier 3) diantaranya:
a. Modal inti yang dialokasikan untuk risiko pasar
b. Modal pelengkap yang tidak digunakan untuk risiko penyaluran dana
c. Investasi subordinasi untuk risiko pasar
d. Jumlah modal pelengkap tambahan (a-c)
e. Jumlah modal pelengkap tambahan yang memnuhi criteria untuk risiko
pasar
Jumlah Modal inti (Tier 1), Modal pelengkap (Tier 2), dan Modal
pelengkap tambahan (Tier 3) (Tier 1 p + Tier 2 h + Tier 3 e). Penyertaan
79 Ibid
58
untuk Bank Umum Syariah (BUS), atau Modal kerja berupa Dana Usaha yang
disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah untuk Unit Usaha Syariah (UUS).80
Fungsi utama modal bank81 ada 3 (tiga) menurut Johnson dan
Johnson diantaranya: 82
1. sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian
lainnya.
2. sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemeberian kredit, hal ini
merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator
untuk melakukan diversifikasi kredit.
3. modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk
mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan
keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan
membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar
membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.
Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat
mengakibatkan kondisi permodalan bank tidak mencapai rasio minimum yang
diwajibkan.83
80 Ibid81 a). untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam
keadaan insolvable danlikuidasi. b). untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan gunamenjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. c). untuk memperolehsarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan guna menawarkan pelayanan bankd). sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat, (BankManagement, Text dan Cases, George H. Hempel, Alan B. Coleman and Donald G.Somonson,New York: John Wiley & Sons, 1986, h. 168-169).
82 Frank P. Johnson and Richard D. Johnson, Commercial Bank Management, (NewYork: The Dryden Press, 1985), h. 331-332
59
Penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham
perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, ikut serta dalam
perusahaan lain, penyelamatan kredit, mengendalikan perusahaan lain,
menguasai pangsa pasar dan lain sebagainya. Penyertaan dapat dilakukan
pada perusahaan baru, artinya perusahaan yang akan beroperasi maupun
perusahaan (bank) yang sedang/sudah berjalan.84
Penyertaan saham oleh bank terhadap perusahaan (bank) lain
menimbulkan hubungan antara bank yang menguasai/membeli saham dengan
perusahaan (bank) yang dibeli sahaamnya. Hubungan ini sering diterjemahkan
antara perusahaan induk (bank) dengan perusahaan (bank) anak.
Bank tertentu sebagai perusahaan induk mengendalikan manajemen
perusahaan (bank) anak. Perusahaan anak ini dari segi yuridis terlepas dari
perusahaan induk, artinya perusahaan anak tersebut sebagai unit bisnis yang
berdiri sendiri, namun dari segi ekonomis perusahaan anak di bawah
pengelolaan satu manajemen perusahaan induk. Perspektif akuntansi untuk
penyertaan lebih menitikberatkan pada aspek ekonomis.85
Pada perinsipnya penyertaan saham dicatat sebesar harga
perolehannya. Harga perolehan adalah harga yang dibutuhkan untuk
mendapatkan saham. Harga perolehan diperhitungkan dari harga beli
ditambah biaya-biaya lain untuk memperoleh saham tersebut. Metode yang
83 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentangKewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
84 Taswan, Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah Edisi Revisi, h. 19185 Ibid
60
digunakan untuk mencatat penyertaan yaitu metode harga perolehan (cost
method) dan pencatatan dengan Equity method sebagai investasi yang
melebihi 20 % saham pada perusahaan anak, jelas perusahaan induk (parent
company) akan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan anak.86
Modal awal Bank DKI Syariah yang diberikan oleh bank
konvensionalnya adalah Rp. 2.000.000.000,- untuk produk pembiayaan akan
diberikan proporsi lebih besar untuk skim mudharabah, Bank DKI Syariah
menargetkan dapat menghimpun DPK sebesar lebih dari Rp. 20.000.000.000,-
pembiayaan Rp. 3.000.000.000,- dan total aset Rp. 40.000.000.000.87
2. Bank Konvensional Yang Membuka Unit Usaha Syariah (UUS)
Bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (UUS) wajib
memelihara dua rekening giro dalam rupiah, masing-masing satu rekening
untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bagi bank
konvensional yang berstatus bank devisa dan memiliki UUS, maka selain
diwajibkan memelihara dua rekening giro dalam rupiah tersebut, wajib pula
memelihara dua rekening giro dalam valuta asing (dolar Amerika Serikat) di
Kantor Pusat Bank Indonesia.88
Bank Konvensional yang mengkonversi total menjadi bank umum
syariah berbeda ketentuannya, disamping modal minimum sebesar Rp. 1
86 Ibid., h. 191-19387 Company Profile, Bank DKI Syariah. h. 288 Bank Indonesia, Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah, (Bank Indonesia: Februari 2000), h. 6
61
Triliun sesuai dengan PBI No. 7/35/PBI Tahun 2005 tertanggal 30 September
2005, BUS juga harus beroperasi tanpa menggunakan layanan office
channeling dan aspek permodalan lebih independent tanpa campur tangan
bank konvensional
PersentaseGiro Wajib Minimum
(GWM)
Jumlah HarianSaldo Giro
Rata-rataDPK
Tanggal Tanggal Tanggal
1 s.d. 7
8 s.d. 15
16 s.d. 23
24 s.d. akhir bulan
1 s.d. 7
8 s.d. 15
16 s.d. 23
24 s.d. akhir bulan
16-23 bulan sebelumnya
24 s.d. akhir bulan sebelumya
1 – 7 bulan yang pertama
8 – 15 bulan yang sama
TABEL 4. Perhitungan Persentase GWM
Maraknya pertumbuhan perbankan syariah dimulai sekitar tahun
2000, setelah lahirnya UU No. 10 tahun 1998 yang salah satu pasalnya
menyebut tentang bank dengan prinsip syariah, sebagai amandemen UU No. 7
tahun 1992 sesuai pada isi pembukaan latar belakang skripsi yang penulis
paparkan.
Setelah melihat banyaknya bank umum syariah (BUS) seperti Bank
Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah lalu
ekspansi ke daerah, BPD (dulu ; Bank Pembangunan Daerah) melihat potensi
perbankan syariah ini di daerah masing-masing cukup menggiurkan.
Perkembangan cabang BUS di daerah ini cukup baik, makin memberikan
62
stimulasi BPD untuk membuka sendiri unit usaha syariah (UUS) pada
masing-masing BPD.
Bank JABAR merupakan BPD pertama yang membuka unit usaha
syariah (UUS) pada tahun 2000, dan 4 (empat) tahun kemudian pada awal
triwulan 2004 Bank DKI juga membuka unit usaha syariah (UUS).
Sejak semester 2004 hingga pertengahan 2007 ini sudah bertambah
12 BPD yang memiliki UUS yaitu BPD Riau, BPD Sumatera Utara, Aceh,
BPD Kalsel, NTB, SUMSEL, KALBAR, DIY, KALTIM, Nagari
(SUMBAR), JATIM, dan Sulawesi Selatan. Dibukanya UUS pada 14 BPD ini
melalui riset potensi pasar masing-masing daerah, disamping dukungan
pemilik dalam hal ini Pemprov dan juga DPRD.
Jumlah bank syariah dan jaringan kantor layanannya yang masih
terbatas, 3 Bank Umum Syariah ditambah 23 unit usaha syariah (UUS).
Adapun lembaga perbankan konvensional di Indonesia yang membuka unit
usaha syariah (UUS) antara lain BNI-UUS, BRI-UUS, BTN-UUS, Bank IFI-
UUS, Bank Bukopin-UUS, Bank Danamon-UUS, BII-UUS, HSBC-UUS, LB
Salam (Lipobank)-UUS, Bank Niaga-UUS, Permata-UUS, Bank DKI-UUS,
dll serta 164 kantor layanan pada posisi Mei 2007 di dalam negeri
(Indonesia).89
89 Rizqullah, Ketua Bidang Perbankan Masyarakat Ekonomi Syariah, ImplementasiSistem Ekonomi Islam dan Tantangannya, Artikel yang dimuat dalam Majalah Sharing, 15 thEkonomi Islam di Indonesia (Majalah Ekonomi & Bisnis Syariah), Edisi Khusus 1 Tahun,2007, h. 25
63
Tidak terkecuali industri perbankan global berlomba-lomba
membuka unit usaha syariah dalam berbagai metode. Penduduk Muslim di
Asia mencapai setengah dari populasi Muslim sedunia. HSBC Amanah salah
satu bank internasional akan memisahkan layanan syariahnya di Malaysia.
Unit usaha syariah akan dibuat menjadi lembaga keuangan tersendiri.
Malaysia dianggap potensial untuk mengembangkan layanan syariah lantaran
populasi Muslim dan pertumbuhan industri keuangan syariah yang leading
untuk kawasan Asia.
Untuk operasional tersebut, HSBC Amanah telah mengajukan
permohonan ke bank sentral Malaysia. Layanan yang ditawarkan antara lain
pengelolaan keuangan (wealth management), reksa dana, dan produk dana
pension. Selanjutnya produk ini juga ditawarkan ke Indonesia, dan negara
dengan populasi Muslim lainnya di Asia. Demikian dilontarkan Managing
Director HSBC Mohamed Ross Mohd Din.
Ekspansi HSBC Amanah ke Asia bersaing dengan Standard
Chartered Plc, ABN Amro Holding, Allianz AG. Perkiraan lembaga
pemeringkat Standard and Poor’s total aset mencapai 500 miliar $ US dan
tumbuh diatas 10 % per tahun. Khusus di industri keuangan Islam, termasuk
aset bank Islam, diperkirakan tumbuh menjadi 2,8 triliun tahun 2010
dibanding 1 triliun saat ini. Perkiraan itu dibuat oleh Islamic Financial Boar
dan Islamic Developmnt Bank (IDB).90
90 Seluruh tulisan dalam uraian diatas disarikan dari beberapa literatur & artikel yangmenjelaskan tentang perkembangan perbank syariah. Adapaun literature-literatur tersebut
64
B. Aspek Sarana dan Pelayanan
i.Penerapan Kebijakan Sistem Office Channeling
Program Office Channeling (OC) merupakan kebijakan baru yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 30 Januari 2006. Office
Channeling merupakan layanan syariah di cabang konvensional. Tujuan
diadakan Office Channeling dalam rangka memperluas jaringan perbankan
syariah di Indonesia yang saat ini masih kurang. Office Channeling adalah
istilah yang digunakan Bank Indonesia (BI) untuk menggambarkan
penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi-
transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah
memiliki UUS.
Landasan hukum adanya Office Channeling adalah Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006, Bab. I Pasal 1 Ayat 20. Diberlakukannya
sistem Office Channeling ini, diperkirakan akan memberikan dampak yang
positif terhadap perkembangan industri perbankan syariah di masa mendatang.
Pertama, dengan diberlakukannya Office Channeling, tentu akan semakin
memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah. Kedua, dengan
semakin mudahnya para nasabah untuk mendapatkan akses layanan
perbankan syariah, diperkirakan perkembangan DPK akan semakin besar,91
dimana sebelumnya DPK Perbankan Syariah Hanya Rp.15,5 triliun pada
antara lain: Bisnis Waralaba Islam, (Sharing: Majalah ekonomi Plus, Edisi 9 tahun, 1 Juli2007), h. 39
91 AM. Hasan Ali, M. Nadratuzzaman Hosen, Tanya Jawab TJ Ekonomi Syariah,(Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, PKES, 2007), h. 68-39
65
Desember 2005. Menurut data statistic BI selama 2006 kantor hasil Office
Channeling bertambah 456 buah dan berhasil mendongkrak peningkatan DPK
sampai Rp. 21,8 triliun.92 Ketiga, Office Channeling bisa meningkatkan
pangsa pasar (market share) perbankan syariah terhadap perbankan nasional.
1. Syarat Pembukaan Layanan Office Channeling
Layanan Syariah dapat dibuka oleh Bank Umum Konvensional yang
telah memiliki UUS dengan persyaratan: 93
a. Dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang
syariah induknya.
b. Dengan menggunakan pola kerjasama antar kantor cabang syariah
induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu.
c. Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah
memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
d. Memiliki pencatatan dan pembukaan terpisah dari kantor cabang dan
atau kantor cabang pembantu dan menggunakan standar akuntansi
keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
e. Laporan keuangan layanan syariah, wajib digabungkan dengan laporan
keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari yang sama.
92 Sharing, Tren Hunian Islam, (Sharing, Majalah Ekonomi Plus), Edisi 8 tahun I - Juni2007, h. 47
93 Upaya Meningkatkan Layanan Perbankan Syariah Melalui Office ChannelingLayanan Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/858B13BI
66
2. Office Channeling Menurut Kaidah Fiqh
Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengibaratkan
uang bagaikan cermin, cermin tidak punya warna namun dapat
merefleksikan semua warna. Begitupun uang, uang bisa tidak punya harga
namun uang dapat merefleksikan semua harga, yang sebelumnya penulis
uraikan pada latar belakang skripsi ini
Uang bisa dibuat dari benda apa saja, termasuk kulit unta, kata
Umar Bin Khattab. Ketika benda itu ditetapkan sebagai mata uang sah,
maka barang itu berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar,
penyimpanan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai aslinya
Dalam ilmu Fiqh dikenal adanya ain dan dayn. Uang merupakan
dayn, sementara bentuk fisik (material) dari uang itu sendiri disebut
dengan ain. Dayn adalah nilai dari uang yang bersifat abstrak, tidak dapat
dilihat seperti halnya hutang. Sementara ain adalah materi penyusun uang
tersebut, misalnya kertas / logam. Jadi, ketika nasabah menyalurkan
dananya melalui layanan Office Channeling di bank konvensional, yang
tercampur adalah fisik / materi dari uang tersebut bukan nilainya. Atau
jika dengan menggunakan analogi bahwa ketika nasabah menyetorkan
dananya melalui layanan Office Channeling di bank maka uang tersebut
merupakan dayn bagi bank. Dengan begitu yang diperhitungkan adalah
nilai hutang bukan bentuk materi hutang tersebut.
Uang yang digunakan sekarang ini, jika ditelusuri sejarah uang
kertas, adalah dipersamakan dengan catatan berisi janji dari penerbit yang
67
menyatakan lembaran itu dapat ditukar dengan emas senilai nominal yang
tertera pada era modern, kertas janji-janji tersebut, oleh bank disimpan
dalam memori dan hard disk computer. Sehingga yang ada pada bank
adalah sekedar catatan-catatan atau ingatan janji-janji saja. Dengan
demikian karena uang pada bank bersifat abstrak dan tidak bersifat benda
kimiawi, maka logika percampuran tersebut kurang tepat.
Berdasarkan kaidah Fiqh diatas, berarti akses transaksi syariah
dapat menggunakan jaringan ATM non syariah dan ATM Bersama, selain
dapat juga dengan memanfaatkan fasilitas produk shar’e. Bank Muamalat
yang dapat dibeli melalui kantor pos.94
Bank Mega Syariah Juga telah bergabung dengan jaringan ATM
Bersama sejak awal tahun 2006 lalu, kemudian Jum’at 27 Juli 2007
bertempat di Menara Bank Mega lantai 3, dilakukan penandatangan
perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. Bank Syariah Mega Indonesia
dengan PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima
Debit. Dengan kerjasama ini, seluruh nasabah Bank Mega Syariah yang
ada di 11 cabangnya, dapat leluasa bertransaksi di lebih dari 7.700
jaringan ATM Prima serta berbelanja lebih dari 23.000 merchant bertanda
94 Mengenai keraguan sebagian umat Islam Indonesia, apakah dengan adanyakerjasama dengan bank konvensional melalui Office Channeling akan terjadipercampuran antara yang halal dengan yang haram? Hal ini ditanggapi oleh KetuaDewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, bahwakerjasama antar bank syariah dan bank konvensional, seperti Office Channeling tidakmelanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsungke rekening syariah dan itu sudah memenuhi sharia compliance. (Tanya Jawab EkonomiSyariah, Karya AM. Hasan Ali, dan M. Nadratuzzaman Hosen, Jakarta : PusatKomunikasi Ekonomi Syariah, PKES, 2007, h. 69)
68
Prima Debit.95 Dengan demikian jelas perhitungan standar akuntansinya
berbeda.
2. Peranan Bank Indonesia Dalam Mesinergikan Office Channeling
Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006
tentang kebijakan Office Channeling seperti yang telah penulis paparkan di atas,
maka sejak 4 Mei 2007, layanan syariah (LS) atau Office Channeling (OC)
diperluas oleh Bank Indonesia, tidak hanya disatu wilayah kerja kantor Bank
Indonesia (BI), tetapi provinsi. Namun hal ini masih fleksibel, jika satu provinsi
luasnya lebih kecil dari satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia (BI), OC bisa
dilakukan. Ini memberi ruang lebih leluasa kepada UUS untuk mengembangkan
sayap.
Bank konvensional yang induknya memiliki UUS juga diwajibkan
mencantumkan logo industri perbankan syariah / Islamic Banking (IB) di setiap
kantornya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/7/PBI/2007
tanggal 4 Mei 2007 tentang “Peraturan Atas Peraturan Kegiatan Usaha Bank
Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank yang melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional”.96
Dimana kebijakan tersebut merupakan revisi kebijakan serupa yang mengizinkan
95 Artikel, Press Release, Bank Syariah Mega Indonesia, 200796 Sharing, Tren Hunian Islam, Majalah Sharing, h. 47
69
UUS untuk menyalurkan pembiayaan melalui kantor cabang Office Channeling
konvensional.97
Terbukti sinergi yang dilakukan Bank Indonesia tentang Office
Channeling direalisasikan oleh BNI Syariah untuk meningkatkan pelayanan
terhadap nasabahnya, dengan dimilikinya total outlet Office Channeling sebanyak
148 unit per Desember 2006, Asset BNI Syariah naik dari Rp. 1,34 Triliun
menjadi Rp. 1,6 Triliun. Penghimpunan DPK turut meningkat dari Rp. 856.6
Miliar menjadi Rp. 1,12 Triliun. Sementara pembiayaan bertumbuh dari Rp.
834,6 Miliar menjadi Rp. 1,13 Triliun.98
Berdasarkan data yang dikelola Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIU),
sepuluh UUS terbesar memperlihatkan kenaikan aset 63,06 % Lonjakan aset lebih
terlihat di bukukan UUS, terutama milik bank-bank berstatus perusahaan terbuka.
Total aset UUS terbesar saat ini di pegang BNI, meski dari sisi pertumbuhan
hanya meningkat 19,4 % menjadi Rp. 1,59 Triliun. Di bawah BNI, posisi aset
UUS terbesar secara berurutan dipegang oleh Bank Niaga, Bukopin, Bank Jabar,
dan Bank Danamon.99
3. Faktor Penghambat Akselerasi Perbankan Syariah100
a). Faktor Bank dan Manajerial
97 Abdullah Al Juffry, Kemitraan Positif Antar Bank Syariah dan Bank Konvensional, 25Juli 2007, http://www.republika.co.id/koran.
98 BNI Perkuat Modal Divisi Syariah 300 M, 15 Februari 2007, http://www.e-bursa.com/berita/content.
99 Aset Bank Syariah Melejit, 17 April 2007, www.cybernews.cbn.net.id100 Sharing, 15 th Ekonomi Islam di Indonesia, h. 14
70
Masalah pokok dari pertumbuhan industri perbankan syariah di
Indonesia adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sekarang ini antarbank
syariah terjadi saling membajak staf yang dianggap professional. Banyak dari
bank Muamalat dibajak untuk pindah ke bank lain mulai dari level officer,
pimpinan cabang atau lainnya. Jika mereka yang pindah itu berprestasi maka
perlu waktu untuk regenerasi staf dari bawah menggantikan posisi yang
ditinggalkan. Dalam industri ini bisa berpengaruh. Para pegawai itu pindah
karena mungkin posisi yang ditawarkan lebih baik.
Pertumbuhan industri syariah juga dibayangi Non Performing
Finance (NPF) yang sekarang naik. Tapi secara average nett masih di bawah
5 %. Karena bank yang baik harus memiliki risk management yang baik.
Manajemen risiko yang baik itu banyak di bank konvensional. Sudah menjadi
pendapat umum bahwa perbankan syariah menggunakan orang kelas dua
karena tidak mampu membayar SDM terbaik. Kualitas dan kuantitas SDM
bank syariah memang masih menjadi kendala.
b). Faktor Regulasi
Permasalahan berikutnya adalah pajak. Investor dari luar negeri mau
masuk apabila pajak berganda atau pajak pertambahan nilai (PPn) hilang.
Mereka bermaksud membeli bank kecil untuk di konversi ke syariah dan
setelah itu disuntik modal supaya mereka bisa masuk ke pembiayaan
korporasi. Jika investor luar negeri masuk ke korporasi, pertumbuhan bank
syariah bisa lebih cepat. Percepatan menjadi makin kencang.. Bank mau
71
masuk tapi mereka menunggu hingga peraturan pajak berganda hilang.
Investor luar itu bisa masuk ke korporasi sehingga langsung besar. Tetapi hal
ini tampaknya sudah mulai bisa teratasi pasalnya tanggal 28 Juni 2008 yang
lalu DPR telah mengesahkan UU Perbankan Syariah untuk menjawab hal itu.
c). Faktor Masyarakat
Dari beberapa penelitian terlihat masih ada keengganan dari
masyarakat hijrah ke bank syariah karena keterbatasan layanan. Soal produk
memang juga menjadi hambatan tapi tak terlalu besar, permasalahan yang
utama pada masyarakat adalah mengenai persepsi masyarakat yang masih
beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja.
Bank Indonesia (BI) menyampaikan kepada DSN MUI agar bank
syariah mengelola dana haji masyarakat. DSN sudah membuatkan surat
kepada pihak terkait agar dana haji ditempatkan di bank syariah. Ini karena
relatif baru masih kecil-kecil maka jaringan juga belum banyak jadi dianggap
belum bisa kelola dana haji.
d). Faktor Bisnis
Aset dan modal bank syariah dalam negeri masih kecil. Untuk
masuk ke korporasi sekalipun ada mereka terbatas ketentuan Batas Maksimal
Pemberian Kredit (BMPK) yang 20 % dari modal. Jika modal bank syariah
hanya Rp. 100.000.000.000,- berarti mereka hanya bisa membiayai Rp.
20.000.000.000,- itupun perlu analisa lebih lanjut. Hanya dua bank syariah
72
yang besar yakni Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, itupun masih
kecil. Untuk masuk korporasi satu-satunya cara memang dengan sindikasi.
Tapi dengan hanya beberapa bank dengan modal kecil ini juga masih sangat
terbatas. Masing-masing bank pasti akan berfikir juga apakah mereka mampu,
dan bisa masuk ke korporasi yang mungkin sekali masuk pembiayaan bosa
Rp. 50.000.000.000,-
Jika Sukuk ada, maka terbuka alternatif pembiayaan bagi bank
syariah selama sector riil belum terlalu bergerak. Sekarang karena tidak ada
alternatif pembiayaan, maka jika ada tawaran pendanaan, bank cenderung
menolak. Mereka tidak bisa masuk SBI dan hanya mengandalkan sector riil
dan UKM.
Dalam catatan Bank Indonesia (BI), FDR bank syariah mencapai
101 %, karena FDR adalah pembiayaan dibagi dana. Jika pembiayaan masuk,
dana juga masuk. Sekarang bank menolak dana masuk yang besar karena
instrument pelemparan tidak ada. Jika dana masuk dan pelemparan ada, FDR
juga akan berjalan seimbang terus. Bank Indonesia (BI) akan terus membuat
beerapa kebijakan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, dengan meloloskan
perhitungan akuntansi untuk murabahah. Yang tadinya pukul rata sekarang
untuk kepentingan industri ini menjadi proporsional, kemudian BI
memberlakukan relaksasi sedikit terutama soal perhitungan pilar-pilar untuk
73
pemberian pembiayaan UKM, cukup satu pilar saja yaitu kemampuan bayar
saja.101
101 Seluruh tulisan dalam uraian diatas dirangkum dari beberapa literatur yangmenjelaskan tentang faktor kendala yang dihadapi bank syariah. Adapaun literature-literaturtersebut antara lain: 15 th Ekonomi Islam di Indonesia Sharing, (Majalah ekonomi dan bisnissyariah, Edisi Khusus 1 tahun, Oktober 2007), Prospek Industri Perbankan & KeuanganIndonesia 2007 (Majalah Infobank Analisis Strategi Perbankan & Keuangan outlook 2007,No. 332, November 2006, Vol XXVIII.)
74
BAB IV
ANALISA PENYERTAAN MODAL DAN HASIL INTERPRETASI DATA
OFFICE CHANNELING (OC)
3. Tingkat Modal Dengan Nilai Return On Investment (ROI)
1. Analisis Laporan Keuangan
a). PT. Bank Bukopin (UUS)102
Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPT BANK BUKOPIN
JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770Telp. 7989837-7988266
Neraca Periode: September 2008 dan 2007 dalam milyar rupiah
A. AKTIVA 01/09/08 01/09/071. Kas 10.823 6.591
2. Giro Bank Indonesia 18.647 17.874
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 2
4. Penempatan Pada Bank Lain 62 115
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/- -6 -6
6. Surat Berharga Yang Dimiliki 20 30
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/- -200 -300
8. Piutang Murabaha 577.464 325.301
9. PPAP Piutang Murabaha -/- -6.624 -4.379
10. Piutang Lainnya 1.586 12
11. PPAP Piutang lainnya -/- -14 -1
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 147.767 87.162
13. PPAP Pembiayaan -/- -1.71 -815
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima 2.818 1.754
15. Biaya Dibayar Dimuka 11.519 12.704
102 Sumber data : Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bank yang telahdipublikasi di media masa dan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui media disket atauhasil cetakan/guntingan koran atau melalui e-mail. Format Laporan ini sesuai dengan formatdalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 Kepada SemuaBank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit usahasyariah di Indonesia perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan danBulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.(www.bi.go.id)
75
16. Aktiva Tetap 9.134 8.673
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/- -6.292 -4.918
18. Aktiva Lain-lain 2.356 2.045
JUMLAH AKTIVA 787.33 483.812B. PASIVA
1. Dana Simpanan Wadiah 145.064 77.976
2. Kewajiban Segera Lainnya 871 2.993
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)
4. Kewajiban Kepada Bank Lain 20.027 317
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan 51
6. Kewajiban Lain-lain 362.126 111.645
7. Dana Investasi Tidak Terikat 245.751 234.632
a. Tabungan Mudharabah 633
b. Deposito Mudharabah 245.118 234.632
b.1. Rupiah 245.118 234.632b.2. Valuta Asing
8. Saldo Laba (Rugi) 13.491 5.249JUMLAH PASIVA 787.33 483.812
Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPT BANK BUKOPIN
JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770Telp. 7989837-7988266
Laba/Rugi Periode: September 2008 dan 2007
POS – POS 01/09/08 01/09/07A. Pendapatan Operasional
1. Margin Murabahah 44.764 33.82
2. Bagi Hasil Mudharabah 14.506 10.974
3. Bonus 1.604 1.741
4. Pendapatan Operasional Lainnya 6.429 3.672
B. Jumlah Pendapatan Operasional 67.303 50.207C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat -/-
1. Bank 5.925 6.185
2. Bukan Bank 11.667 14.413
3. Bank Indonesia
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil 17.592 20.598
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investordana investasi tidak terikat 49.711 29.609
F. Beban Operasional1. Bonus Wadiah 2.184 1.642
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 4.364 1.757
3. Beban Administrasi & Umum 4.673 4.461
4. Beban Personalia 9.249 7.67
5. Beban Lainnya 5.677 3.701
76
G. Jumlah Beban Operasional 26.147 19.231H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih 23.564 10.378I. Pendapatan Non Operasional 19 129
J. Beban Non Operasional 10.092 5.258K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih -10.073 -5.129L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan 13.491 5.249
TABEL 5. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Bukopin (UUS)
Dari analisa laporan keuangan neraca dan rugi/laba PT. Bank Bukopin
UUS) di atas maka dapat dilihat nilai return on investment (ROI) dimana ROI
adalah teknik analisa secara menyeluruh (komprehensip) untuk mengukur
efektifitas dari keseluruhan operasi bank. Return On Investment (ROI) itu
sendiri adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas untuk dapat mengukur
kemampuan bank dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang
digunakan untuk operasinya agar menghasilkan keuntungan, dimana rumus ROI
adalah:
ROI = x 100 %
= x 100 %
= 17 %
Dengan demikian nilai return on investment (ROI) menunjukan angka
yang masih layak, bahwa atas setiap Rp. 1,- investasi, bank memperoleh laba
sebesar Rp. 0,17,- atau 17 % apabila diasumsikan rata-rata ROI 17 % 5 kali
maka mencapai angka 85 % mendekati angka 100 % dimana ekuivalensi 15 %
Laba BersihTotal Aktiva
13.491787.33
77
b). PT. Bank Permata, Tbk (UUS)103
Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPT BANK PERMATA Tbk
PERMATA BANK TOWER I JL.SUDIRMAN KAV.27 JAKARTATelp. 021-5237899 , 5237999
dahulu PT BANK BALI, Tbk s/d OKTOBER 2002Neraca dalam milyar rupiah
Periode: September 2008 dan 2007 dalam milyar rupiahPOS - POS 01/09/08 01/09/07A. AKTIVA
1. Kas 12.754 9.326
2. Giro Bank Indonesia 66.488 32.601
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 70
4. Penempatan Pada Bank Lain
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-
6. Surat Berharga Yang Dimiliki 82.357 74.927
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/- -824 -749
8. Piutang Murabaha 873.4 335.523
9. PPAP Piutang Murabaha -/- -17.65 -14.311
10. Piutang Lainnya 92.257
11. PPAP Piutang lainnya -/-
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 12.574 14.999
13. PPAP Pembiayaan -/- -3.663 -4.014
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima
15. Biaya Dibayar Dimuka 48 4
16. Aktiva Tetap 1.432 856
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/- -750 -415
18. Aktiva Lain-lain 5.841 3.278
JUMLAH AKTIVA 1,194,264 452.025B. PASIVA
1. Dana Simpanan Wadiah 79.482 32.75
2. Kewajiban Segera Lainnya 7.687 2.395
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)
4. Kewajiban Kepada Bank Lain 706
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan
6. Kewajiban Lain-lain 250.476 169.9617. Dana Investasi Tidak Terikat 822.232 251.2
a. Tabungan Mudharabah 84.276 46.592
b. Deposito Mudharabah 737.956 204.608
b.1. Rupiah 667.596 204.608b.2. Valuta Asing 70.36
8. Saldo Laba (Rugi) 33.681 -4.281
JUMLAH PASIVA 1,194,264 452.025
103 Ibid
78
Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPT BANK PERMATA Tbk
PERMATA BANK TOWER I JL.SUDIRMAN KAV.27 JAKARTATelp. 021-5237899 , 5237999
dahulu PT BANK BALI, Tbk s/d OKTOBER 2002Laba/Rugi dalam milyar rupiah
Periode: September 2008 dan 2007POS - POS 01/09/08 01/09/07A. Pendapatan Operasional
1. Margin Murabahah 62.904 15.946
2. Bagi Hasil Mudharabah 6.199 4.6063. Bonus 8.551 4594. Pendapatan Operasional Lainnya 17.047 6.507
B. Jumlah Pendapatan Operasional 94.701 27.518C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat -/-
1. Bank 3.922 7
2. Bukan Bank 32.321 11.042
3. Bank Indonesia
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil 36.243 11.049E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor
dana investasi tidak terikat 58.458 16.469F. Beban Operasional
1. Bonus Wadiah 904 19
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 10.172 13.28
3. Beban Administrasi & Umum 1.255 1.079
4. Beban Personalia 6.394 4.93
5. Beban Lainnya 5.619 1.44
G. Jumlah Beban Operasional 24.344 20.748H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih 34.114 -4.279I. Pendapatan Non Operasional 441J. Beban Non Operasional 874 2K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih -433 -2L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan 33.681 -4.281
TABEL 6. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Permata(UUS)
Kemudian dari analisa laporan keuangan neraca dan rugi/laba PT.
Bank Permata (UUS) di atas, maka dapat dilihat nilai return on investment (ROI)
dimana rumus ROI adalah:
ROI = x 100 %
= x 100 %
= 28 %
Laba BersihTotal Aktiva
33.681_1,194,264
79
Dengan demikian nilai return on investment (ROI) menunjukan angka
yang sangat layak, bahwa atas setiap Rp. 1,- investasi, bank memperoleh laba
sebesar Rp. 0,28,- atau 28 % apabila diasumsikan rata-rata ROI 28 % 4 kali
maka mencapai angka 112 % melebihi angka 100 % dimana ekuivalensi >12 %
c). PT. Bank DKI (UUS)104
Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120Telp. 021-2314567 (HUNTING)
Neraca Periode: September 2008 dan 2007 dalam milyar rupiah
POS - POS 01/09/08 01/09/07A. AKTIVA
1. Kas 1.303 771
2. Giro Bank Indonesia 15.058 13.006
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 5.1
4. Penempatan Pada Bank Lain 4.894
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/- -49
6. Surat Berharga Yang Dimiliki 5 4
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/- -40 -40
8. Piutang Murabaha 255.213 60.479
9. PPAP Piutang Murabaha -/- -4.776 -2.267
10. Piutang Lainnya 30.815 19.728
11. PPAP Piutang lainnya -/-12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 214.667 70.063
13. PPAP Pembiayaan -/- -3.458 -701
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima 136 33
15. Biaya Dibayar Dimuka16. Aktiva Tetap 2.833 1.32217. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/- -840 -58018. Aktiva Lain-lain 43.972 5
JUMLAH AKTIVA 564.728 170.919B. PASIVA
1. Dana Simpanan Wadiah 22.118 18.623
2. Kewajiban Segera Lainnya 4.586 980
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)4. Kewajiban Kepada Bank Lain 559
104 Ibid
80
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan6. Kewajiban Lain-lain 388.037 26.735
7. Dana Investasi Tidak Terikat 136.538 120.333a. Tabungan Mudharabah 39.331 25.325
b. Deposito Mudharabah 97.207 95.008b.1. Rupiah 97.207 95.008b.2. Valuta Asing
8. Saldo Laba (Rugi) 12.89 4.248JUMLAH PASIVA 564.728 170.919
Laporan Keuangan Publikasi TriwulananPT BANK DKI
JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120Telp. 021-2314567 (HUNTING)
Laba/Rugi Periode: September 2008 dan 2007POS - POS 01/09/08 01/09/07A. Pendapatan Operasional
1. Margin Murabahah 17.081 7.16
2. Bagi Hasil Mudharabah 16.348 5.292
3. Bonus 448 123
4. Pendapatan Operasional Lainnya 12.304 4.913
B. Jumlah Pendapatan Operasional 46.181 17.488C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat -/-
1. Bank 149 652. Bukan Bank 7.299 4.157
3. Bank Indonesia
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil 7.448 4.222E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor
dana investasi tidak terikat 38.733 13.266F. Beban Operasional
1. Bonus Wadiah 7.804 213
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 9.6 3.65
3. Beban Administrasi & Umum 628 184
4. Beban Personalia 5.914 4.417
5. Beban Lainnya 2.256 557
G. Jumlah Beban Operasional 26.202 9.021H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih 12.531 4.245I. Pendapatan Non Operasional 363 4J. Beban Non Operasional 4 1K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih 359 3L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan 12.89 4.248
TABEL 7. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank DKI (UUS)
81
Yang terakhir dari analisa laporan keuangan neraca dan rugi/laba PT.
Bank DKI (UUS) di atas, maka dapat dilihat nilai return on investment (ROI)
dimana rumus ROI adalah:
ROI = x 100 %
= x 100 %
= 22,8 %
Dengan demikian nilai return on investment (ROI) menunjukan angka
yang layak, bahwa atas setiap Rp.1 investasi, bank memperoleh laba sebesar
Rp. 0,228 atau 22,8 % apabila diasumsikan rata-rata ROI 22,8 % 4 kali maka
mencapai angka 91,2 % hampir mendekati angka 100 % dimana ekuivalensi
8,8 %
Dari analisa return on investment (ROI) unit usaha syariah (UUS)
keseluruhan, bahwa rata-rata bank syariah diatas bila dapat mempertahankan
ROI nya bahkan lebih, maka bukan tidak mungkin akan mampu melakukan spin
off 100 % atau mengkonversi secara total menjadi bank umum syariah (BUS),
karena sebelumnya BI, melalui PBI No. 7/35 Tahun 2005 tertanggal 30
September 2005 menurunkan modal minimal bank umum syariah jadi Rp 1
triliun dari Rp 3 triliun sebelumnya. Dengan diturunkannya modal awal, bank
syariah di Indonesia memiliki peluang untuk dapat tumbuh cepat.
Laba BersihTotal Aktiva
12.89_564.728
82
4. Tingkat Optimalisasi Strategi Sistem Office Channeling Data 2007 105
Tabel interpretasi data ini disajikan dalam bentuk table persentase
distribusi frekuensi analisa data yang diwakili 30 orang responden sebagai
ilustrasi populasi yang merupakan studi terdahulu, untuk mengetahui gambaran
umum mengenai nasabah dan respon nasabah yang menggunakan layanan office
channeling (OC) BNI Syariah, yaitu dengan menggunakan rumus:
Keterangan :
P = persentase
F = frekuensi
n = jumlah sample
1. Profil Responden
Profil responden digambarkan melalui jenis kelamin usia, pendidikan
terakhir, penghasilan perbulan, pekerjaan, dan agama. Tentunya responden
yang merupakan nasabah BNI Syariah di Kantor Cabang Utama (KCU)
Melawai Raya yang menggunakan sarana dan layanan office channeling OC.
105 Seluruh hasil riset penelitian optimalisasi penggunaan office channeling merupakanhasil riset studi pendahuluan yang diolah kembali dengan judul (Respon Nasabah PenggunaLayanan Office Channeling BNI Syariah, Zainatussirti, 2008 )
FN
P = x 100 %
83
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis KelaminN = 30
Keterangan Frekuensi PersentasePerempuan 12 40Laki-laki 18 60Jumlah 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan UsiaN = 30
Keterangan Frekuensi Persentase
18-25 3 10
26-32 8 26.67
33-39 11 36.67
40-46 5 16.66
47-52 3 10
Total 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan TerakhirN = 30
Keterangan Frekuensi Persentase
SD/SDI/Sederajat 0 0
SLTP/Tsanawiyah/Sederajat 0 0
SLTA/MA/Sederajat 3 10
D III/D II/ D I 8 26.66
S 1 17 56.67
S 2 2 6.67
Total 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis PekerjaanN = 30
Keterangan Frekuensi Persentase
Pelajar/Mahasiswa 1 3.33
Petani 0 0
Pedagang 2 6.67
Wiraswasta 4 13.33
Karyawan swasta 15 50
PNS/TNI 7 23.33
Lainnya 1 3.34
84
Total 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan AgamaN = 30
Keterangan Frekuensi Persentase
Islam 30 100
Kristen 0 0
Hindu 0 0
Budha 0 0
Total 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan Penghasilan per BulanN = 30
Keterangan Frekuensi Persentase
< Rp. 500.000 1 3.33
Rp.500.000 – Rp. 2.000.000 14 46.67
> Rp. 2.000.000 15 50
Total 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan Motiv (alasan) Menabung di Bank SyariahN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseMemahami bank syariahadalah bank yang sesuaidengan ajaran Islam
8 26.67
Adanya opini bagi hasil/return lebih menguntungkan 5 16.67
Mematuhi fatwa MUI bahwabunga bank (konvensional)haram
9 30
Sekedar ikut-ikutan 4 13.33
Karena terpengaruh olehlingkungan (keluarga,teman, dan kerabat)
4 13.33
Total 30 100
Gambaran Responden Berdasarkan opini bagi hasil bank syariahN = 30
85
Keterangan Frekuensi PersentaseSama saja dengan konvensional 9 30
Lebih menguntungkan bagi hasil 10 33.33
Lebih menguntungkan bunga 4 13.34
Tidak Tahu 7 23.33
Total 30 100
TABEL 8. Gambaran/Profil Responden & Persentase Distribusi Frekuensi
2. Respon Nasabah Terhadap Layanan Office Channeling (OC)
Berikut ini adalah bambaran jawaban responden yang disajikan dalam
bentuk distribusi frekuensi table analisis.
Peraturan yang dikeluarkan BI melalui PBI No. 8/3/2006 mengenai diperbolehkannyabank konvensional yang telah memiliki UUS membuka layanan OC
N = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 1 3.33Puas 18 60Sangat puas 11 36.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Regulasi BI dalamPBI No. 8/3/2006
30
30
3 5 4.37 615
Valid N (listwise)
TABEL 9. Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC) tentang No.8/3/PBI/2006
86
Mean berada pada angka 4,37 mendekati angka 4 (puas) dalam skala
likert, mediannya berada pada nilai 4,00 masih pada angka 4. Berarti
peraturan BI dalam PBI No. 8/3/2006 memenuhi standar penilaian untuk
aspek regulasi layanan.
Peraturan BI dalam PBI No. 9 Tahun 2007 sebagai revisi dari peraturan sebelumnyayaitu office channeling diperbolehkan melayani pembiayaan syariah
N = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 3 10Puas 27 90Sangat puas 0 0Total 30 100
TABEL 10. Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC)
Dengan adanya peraturan BI PBI No. 9 Tahun 2007 mengenai office
channeling melayani pembiayaan yang sebelumnya hanya terfokus pada
pengumpulan DPK saja, nasabah menyambut positif. 90 % puas, dan hamper
seluruh nasabah puas dengan aturan baru yang lebih memudahkan akses
keuangan masyarakat terutama dalam hal pembiayaan.
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Regulasi BI dalamPBI No. 9 Tahun2007
30
30
3 4 3.90 305
Valid N (listwise)TABEL 11. Descriptive Statistics No.9/PBI/2007
87
Angka mean 3.90 (mendekati nilai 4) artinya rata-rata nasabah puas
dengan keluarnya peraturan baru ini dan bank telah memenuhi aspek penilaian
nasabah dilihat dari regulasi layanan.
Beroperasinya layanan office channeling di bank konvensionalN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 4 13.33Sangat puas 26 86.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Operasional OC DiBank Konvensional 30
30
4 5 4.87 346
Valid N (listwise)
TABEL 12. Descriptive Statistics operasional (OC) diBank Konvensional
Mean berada pada nilai 4,87 mendekati nilai 5 (skala sangat setuju).
Rata-rata nasabah sangat setuju dengan beroperasinya OC atau layanan
syariah di bank konvensional, sehingga bank dapat mengakomodir kebutuhan
seluruh nasabah akan jasa keuangan.
Kemudahan prosedur dalam memperoleh layanan OCBNI Syariah di kantor BNI Melawai
N = 30Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak mudah 0 0Tidak mudah 1 3.33Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Mudah 18 60Sangat mudah 11 36.67Total 30 100
88
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kemudahan prosedurlayanan officechanneling (OC)
30
30
2 5 4.30 651
Valid N (listwise)
TABEL 13. Descriptive Statistics Kemudahan prosedur layanan OC
Mean mendekati angka 4 (skala mudah). Berarti layanan ini tidak
terlalu berbelit-belit atu mudah dan bank memenuhi aspek keandalan
reliability.
Kepuasan terhadap kecepatan akses bertransaksi dengan layanan OC BNI SyariahN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 19 63.33Sangat puas 11 36.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kecepatan aksestransaksi 30
30
4 5 4.37 490
Valid N (listwise)
TABEL 14. Descriptive Statistics Kecepatan akses transaksi
Dari angka mean 4,73 rata-rata responden menjawab puas dengan
kecepatan akses transaksi melalui layanan OC ini. Dengan demikian bank
telah memenuhi aspek yang mempengaruhi penilaian nasabah terhadap
kualitas layanan dilihat dari segi keandalan realibility.
89
Kepuasan terhadap teknologi dalam layanan OCN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 4 13.33Puas 21 70Sangat puas 5 16.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Teknologi layananOffice Channeling 30
30
3 5 4.03 556
Valid N (listwise)
TABEL 15. Descriptive Statistics Teknologi layanan office channeling (OC)
4,03 angka mean mendekati 4 menunjukan bahwa bank telah
memenuhi satu lagi aspek keandalan reliability.
Kepuasan terhadap tanggapan bank atas keluhan atau klaim dari nasabahN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 7 23.33Sangat puas 23 76.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Tangapan bankterhadap klaim 30
30
4 5 4.77 430
Valid N (listwise)
TABEL 16. Descriptive Statistics Tanggapan bank terhadap klaim
90
Angka mean 4,77 mendekati skala 5 (sangat puas). Berarti BNI
mampu menanggapi keluhan nasabah, dan bank dianggap telah memenuhi
aspek cepat tanggap responsiveness.
Kecepatan merespon keluhan atau keinginan nasabahN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 1 3.33Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 20 66.67Sangat puas 9 30Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kecepatan bankmenanggapi keluhan 30
30
2 5 4.23 626
Valid N (listwise)
TABEL 17. Descriptive Statistics Kecepatan bank menanggapi keluhan
Kepuasan nasabah juga ditunjukkan oleh angka mean pada table
sebesar 4,23 atau mendekati skala 4 yang artinya rata-rata nasabah puas
dengan respon bank, dan bank memenuhi criteria penilaian nasabah aspek
cepat tanggap responsiveness.
SDM Konvensional ikut melayani office channelingN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak setuju 0 0Tidak setuju 3 10Ragu-ragu/tidak tahu 16 53.33Setuju 11 36.67Sangat setuju 0 0Total 30 100
91
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
SDM Konvensional 30
30
2 4 3.43 679
Valid N (listwise)
TABEL 18. Descriptive Statistics SDM Konvensional melayani office channeling (OC)
rata-rata nasabah masih ragu dengan kemampuan SDM konvensional
yang melayani OC dengan nilai mean 3,43 mendekati skala 3 atau ragu-ragu.
Dengan demikian bahwa bank belum dapat memenuhi aspek kepastian
assurance.
Keyakinan terhadap bank bahwa dana anda akan disalurkan pada usaha yang halalN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak yakin 0 0Tidak yakin 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Yakin 15 50Sangat yakin 15 50Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Penyaluran danapada usaha halal 30
30
4 5 4.50 509
Valid N (listwise)
TABEL 19. Descriptive Statistics Penyaluran dana pada usaha halal
Jika dilihat mean 4,50 di mana antara nasabah yakin dan sangat yakin
berada pada posisi imbang. Ini tetap menunjukkan keyakinan nasabah kepada
92
bank akan dana yang mereka setorkan. Bank telah memenuhi aspek kepastian
assurance dalam layanan OC ini
Kepercayaan terhadap bank bahwa dana tidak akan bercampurjika bertransaksi dengan office channeling (OC)
N = 30Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak percaya 0 0Tidak percaya 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 1 3.34Percaya 19 63.33Sangat percaya 10 33.33Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Percampuran danasyariah dankonvensional
30
30
3 5 4.30 535
Valid N (listwise)
TABEL 20. Descriptive Statistics Penca,puran dana syariah dan konvensional
Bahwa dana rekening syariah dan konvensional tidak akan bercampur
dalam transaksi ini, dapat dilihat dari 63,33 % nasabah percaya dan 33,33 %
nasabah sangat percaya. Artinya secara universal nasabah percaya terhadap
kapabilitas bank yang menjalankan OC
Tangapan anda terhadap kemampuan karyawan OC dalam menawarkanproduk syariah di BNI Cabang Melawai
N = 30Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 15 50Sangat puas 15 50Total 30 100
93
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
KeramahanPegawai Bank
30
30
4 5 4.53 507
Valid N (listwise)
TABEL 21. Descriptive Statistics Keramahan pegawai bank
Nilai mean 4,53 mendekati skala 5 (sangat puas) bahwa rata-rata
nasabah sangat puas dengan keramahan pegawai bank. Bank mampu
memenuhi aspek penilaian nasabah dilihat dari segi empati emphaty.
Prinsip Mengenal NasabahN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 13 43.33Sangat puas 17 56.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Prinsip mengenalnasabah
30
30
4 5 4.57 504
Valid N (listwise)
TABEL 22. Descriptive Statistics Prinsip mengenal nasabah
Rata-rata responden menjawab sangat puas dengan sikap empati
karyawan OC BNI Syariah di KCU Melawai Raya, dengan nilai mean 4,75
mendekati 5.
94
Lay out BNI Cabang Melawai yang menyediakan office channeling (OC)N = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 8 26.67Sangat puas 22 73.33Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Lay Out Bank 30
30
4 5 4.73 450
Valid N (listwise)
TABEL 23. Descriptive Statistics Lay out bank
Mean pada posisi 4,73 mendekati skala 5 (sangat puas), bahwa rata-
rata nasabah mengaku puas dengan kenyamanan suasana atau lay out yang
dihadirkan oleh BNI KCU Melawai Raya, berarti bank telah memenuhi aspek
berwujud tangibles.
Penampilan karyawan yang menangani layanan OC di BNI MelawaiN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak setuju 0 0Tidak setuju 17 56.66Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Setuju 11 36.67Sangat setuju 2 6.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
95
Penampilankaryawan bank untuklayanan OC
30
30
2 5 2.93 1.112
Valid N (listwise)
TABEL 24. Descriptive Statistics Penampilan karyawan bank untuk layanan OC
Mean menunjukan 2,93 pada skala mendekati 3 (ragu-ragu atau tidak
tahu). Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah menuntut kesesuaian
pelayanan sesuai syariat Islam. Dengan demikian bank pada dasarnya belum
memenuhi seluruh aspek tangible dari penampilan karyawan.
Ketersediaan fasilitas fisikN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 16 53.33Sangat puas 14 46.67Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Ketersediaan fasilitasfisik
30
30
3 5 4.27 640
Valid N (listwise)
TABEL 25. Descriptive Statistics Ketersediaan fasilitas fisik
Nasabah rata-rata puas dengan fasilitas fisik di BNI KCU Melawai
Raya, dan bank telah memenuhi criteria dari aspek tangibles yaitu
ketersediaan fasilitas fisik, dengan terlihat angka mean 4,27 yang mendekati
skala 4 atau skala puas
96
Pengenaa fee atau biaya administrasiN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak setuju 0 0Tidak setuju 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 6 20Setuju 23 76.67Sangat setuju 1 3.33Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Fee / biayaadministrasi
30
30
3 5 3.83 461
Valid N (listwise)
TABEL 26. Descriptive Statistics Fee/ biaya administraasi
Mean berada pada posisi 3,83 mendekati skala 4 (setuju), berarti
nasabah menerima dengan pengenaan fee yang dikenakan pada layanan office
channeling, berarti pula bank telah memenuhi aspek penilaian nasabah
terhadap kualitas layanan yaitu biaya cost.
Tanggapan nasabah terhadap bagi hasil dalam layanan office channelingN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Puas 23 76.67Sangat puas 7 23.33Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
97
Bagi Hasil30
30
30
4 5 4.23 430
Valid N (listwise)
TABEL 27. Descriptive Statistics Bagi hasil
Bagi hasil BNI Syariah melalui office channeling direspon dengan
puas oleh nasabahnya dengan angka mean 4,23 masih berada dalam skala 4
(puas).
Tanggapan nasabah terhadap letak strategis BNI Cabang Melawai yang melayani OCN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak setuju 0 0Tidak setuju 1 3.33Ragu-ragu/tidak tahu 0 0Setuju 23 76.67Sangat setuju 6 20Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Letak Strategisbank 30
30
2 5 4.13 571
Valid N (listwise)
TABEL 28. Descriptive Statistics Letak strategis bank
Nilai mean 4,13 mendekati skala 4 artinya rata-rata nasabah setuju
bahwa letak BNI KCU Melawai ini strategis, memenuhi aspek penilaian
nasabah dari criteria lokasi bank.
Keamanan dan kenyamanan lokasiN = 30
Keterangan Frekuensi PersentaseSangat tidak puas 0 0Tidak puas 0 0Ragu-ragu/tidak tahu 0 0
98
Puas 6 20Sangat puas 24 80Total 30 100
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kenyamanan dankeamanan lokasi 30
30
4 5 4.80 407
Valid N (listwise)TABEL 29. Descriptive Statistics Kenyamanandan keamanan lokasi
Dengan angka mean 4,80 mendekati skala 5 (sangat puas). Artinya
rata-rata nasabah menyatakan sangat puas dengan keamanan dan kenyamanan
lokasi bank.
3. Interpretasi Data Analisis
Interpretasi data analisis ini digambarkan berdasarkan variasi jawaban
responden dari besarnya nilai mean dan standar deviasi. Semakin besar
deviasi semakin besar pula variasi jawaban yang terjadi. Sebaliknya semakin
kecil deviasi semakin kecil besarnya variasi (jawaban cukup merata). Berikut
adalah table statistic deskriptif untuk 21 jawaban responden.
MeanN = 30
No. Pertanyaan N Min Max Mean
1. Penampilan Petugas OC 30 2 5 2.93
2. Petugas Oc dari bank konvensional 30 2 4 3.43
3. Pengenaan fee/administrasi 30 3 5 3.83
4. PBI No. 9 Tahun 2007 30 3 4 3.90
5. Kecanggihan teknologi 30 3 5 4.03
6. Letak strategis bank 30 2 5 4.13
7. Bagi hasil 30 4 5 4.23
8. Kepercayaan tidak ada percampuran dana syariah & konvensional 30 3 5 4.30
99
9. Kecepatan menanggapi keluhan 30 2 5 4.23
10. Ketersediaan fasilitas fisik 30 3 5 4.27
11. Kemudahan prosedur 30 2 5 4.30
12. Kecepatan akses transaksi 30 4 5 4.37
13. PBI No. 8/3/2006 30 3 5 4.37
14. Keyakinan penyaluran dana pada usaha halal 30 4 5 4.50
15. Pengetahuan SDM OC terhadap produk syariah 30 4 5 4.50
16. Keramahan karyawan 30 4 5 4.53
17 Prinsip mengenal nasabah 30 4 5 4.57
18. Lay out ruangan 30 4 5 4.73
19. Tanggapan atas klaim 30 4 5 4.77
20. Kenyamanan dan keamanan lokasi 30 4 5 4.88
21 Operasional OC di BNI KCU Melawai 30 4 5 4.87
# Valid N (listwise) 3068 103 89.67TOTAL
TABEL 30. Interpretasi Data Analisis
Standar deviasi
No. Pertanyaan N Min Max StdDeviation
1. Penampilan Petugas OC 30 2 5 1.112
2. Petugas OC dari bank konvensional 30 2 4 679
3. Kemudahan prosedur 30 2 5 651
4. Ketersediaan fasilitas fisik 30 3 5 640
5. Kecepatan menangani keluhan 30 2 5 626
6. PBI No. 8/3/2006 30 3 5 615
7. Letak strategis bank 30 2 5 571
8. Kecanggihan teknologi 30 3 5 556
9. Kepercayaan tidak ada percampuran dana syariah & konvensional 30 3 5 535
10. Keyakinan penyaluran dana pada usaha halal 30 4 5 509
11. Pengetahuan SDM OC terhadap produk syariah 30 4 5 509
12. Keramahan karyawan 30 4 5 507
13. Prinsip mengenal nasabah 30 4 5 504
14. Kecepatan akses transaksi 30 4 5 490
15. Pengenaan fee/ administrasi 30 3 5 461
100
16. Lay out ruangan 30 4 5 450
17. Tanggapan atas klaim 30 4 5 430
18. Bagi hasil 30 4 5 430
19. Kenyamanan dan keamanan lokasi 30 4 5 407
20. Operasional OC di BNI KCU Melawai 30 4 5 346
21 PBI No. 9 Tahun 2007 30 3 4 305
# Valid N (listwise) 3068 103 11.333TOTAL
TABEL 31. Standar Deviasi
101
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengacu pada analisis hasil penelitian terapan dari berbagai sumber
yang penulis peroleh, ada beberapa kesimpulan yang menggambarkan dan
menjawab rumusan masalah yang terjabar pada bab I dan seluruh isi skripsi
ini antara lain:
1. Bank konvensional sangat berperan untuk saat ini terhadap perkembangan
bank syariahnya yang berbentuk unit usaha syariah (UUS), dari segi
partisipasi modal dan pelayanan office channeling (OC)
2. Perkembangan perbankan syariah dari sisi modal tumbuh sangat
signifikan dengan nilai ROI masing-masing 17 %, 28%, dan 22,8 %
menunjukan angka yang layak diatas cost of capital dengan adanya
layangan office channeling (OC).
3. Strategi Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan perbankan
syariah yaitu dengan mesinergikan penerapan office channeling (OC)
yang dibuat dalam bentuk kebijakan PBI No. 8/3/2006 mengenai
diperbolehkannya bank konvensional yang telah memiliki UUS membuka
layanan office channeling (OC) dan Peraturan BI dalam PBI No. 9 Tahun
2007 sebagai revisi dari peraturan sebelumnya yaitu office channeling
diperbolehkan melayani pembiayaan syariah. dengan hasil analisis nilai
mean 4,00 s/d 4,88 pada skala 4 dan 5 rata-rata menunjukan kategori
102
memuaskan dan sangat puas dalam segala aspek, sehingga mendorong
perkembangan / petumbuhan industri perbankan syariah
B. Saran
1. Bank syariah yang bersifat unit usaha syariah (UUS) diharapkan terus
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meraih kepercayaan
masyarakat dengan terus mengoptimalisasikan layanan office channeling.
2. Dengan partisipasi modal dari bank konvensional yang relatif kecil bank
syariah (UUS) harus lebih terus meningkatkan kinerja keuangannya dan
pembiayaan, agar meraih persentase nilai return on investment (ROI) di
atas cost of capital.
3. BI, melalui PBI No. 7/35 Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005
menurunkan modal minimal bank umum syariah jadi Rp 1 triliun dari Rp
3 triliun sebelumnya. Dengan menurunkan modal awal, diharapkan bank
syariah di Indonesia tumbuh cepat karena saat ini masih banyak
masyarakat yang belum terlayani oleh bank syariah lantaran minimnya
jaringan.
4. Perlu ditanyakan tujuan peraturan baru tentang penurunan modal minimal
bank umum syariah menjadi Rp 1 triliun. Bila aturan itu ditujukan untuk
mengarahkan agar UUS di spin off, hal tersebut terlalu jauh. UUS terbesar
saat ini, BNI Syariah, asetnya baru mecapai Rp 1,3 triliun dengan modal
masih di bawah Rp 500 miliar. Untuk spin off masih jauh, apalagi ketiga
bank diatas.
103
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an, Al-Karim., Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama
Republik Indonesia, Jakarta, Edisi Terjemah, 1989
Al-Qardhawi Yusuf, Dr., Bunga Bank Haram, terjemahan oleh, Dr. setiawan BudiUtomo, Jakarta, Abbar Media Eka Saran, cet. 4, 2003
Ali Hasan AM, dan M. Nadratuzzaman Hosen, Tanya Jawab Ekonomi Syariah,Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syaria, PKES, cet. 1, 2007
Amalia Euis, M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik HinggaKontemporer), Jakarta, Pusaka Asatruss, cet –1, April, 2005
Antonio Muhammad Syafi’i, M.Ec, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta,Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2003
-------, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta,Alvabet, November, 2000
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi I,2007
Atmaja Setia Lukas, M.Sc., Drs, Manajemen Keuangan, Yogyakarta, AndiYogyakarta, Edisi Revisi
Aziz Amin, M, H., Dr., Ir., Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Buku I & II,Jakarta, Penerbit Bangkit, cet-2, 1992
Aziz Dahlan Abdul, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam Ikhtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, 1997
Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta,Bank Indonesia, 2006
-------, Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank UmumBerdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, Bank Indonesia, 2000
-------, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 tentang KewajibanPenyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah,Jakarta, Bank Indonesia, Juni, 2005
104
Bank Muamalat Indonesia, Laporan 2003, Jakarta Bank Muamalat Indonesia
Chaniago Arifin A, Drs., Christian Toweula dkk, Ekonomi, Bandung, AngkasaBandung, cet-1, 1995
Gilbert, J.W., Dikutip oleh Muh, Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan MasalahPerbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
Hardini Sriani, S.S., dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah dilengkapipenjelasan singkat dan perbandingan dengan Bank Konvensional, Bandung,Penerbit Marja, cet-1, 2007
Hasibuan Malayu, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara, 2001
Hempel George H, Alan B. Coleman and Donald G. Somonson, Bank Management,Text and Cases, New York, John Wiley & Sons, 1986
Idroes Ferry N, dan Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan Dalam konteksKesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu,cet-I, 2006
Johnson Frank P and Richard D. Johnson, Commercial Bank Management, NewYork, The Dryden Press, 1985
Kamal Mustafa, Wawasan Islam dan Ekonomi (sebuah bunga rampai), Jakarta,lembaga penerbit FE. UI, 1997
Karim Azwar Adiwarman, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta,Karim Business Consulting, 2001
Kasmir, SE., M., Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Lubis Indra Jaya, Sumber Dana dan Penggunaan Dana Serta Teknik PerhitunganPembagian Laba Rekening Tidak Terbatas Bank Syariah
Manan Muhammad Abdul, Ekonomi Islam : Teori dan Praktik (Dasar-DasarEkonomi Islam), diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta, Dana BhaktiWakaf, 1993
Mauludi Ali AC., MA., Statistika I Penelitian Ekonomi Islam Dan Sosial, Jakarta,Prima Heza Lestari, Edisi I, cet-1, Maret 2006
105
Muslich Mohamad, S.E., M.B.A. Manajemen Keuangan Modern, Jakarta, BumiAksara, cet.-1, 2007
Perwaatmadja Karnaen, MPA., Drs., H dan H. M. Syafi’i Antonio,M.Ec, Apa DanBagaimana Bank Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, cet-1, 1992
Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum B. Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1985
Saeed Abdullah, Islamic Banking and interest: A Study of the Prohibition of Riba ItsContemporery Interpretation, Leiden, EJ Brili, 1996
Saefuddin Ahmad M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam, Jakarta,Rajawali Press, Edisi, 1, cet-1, 1987
Salimdan Peter & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta,Modern English Press, Edisi 1, 1991
Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, FE UI, 1999
Sjahdeini Remy Sutan, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalm Tata HukumPerbankan Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999
Sumitro Warhum, Asas–Asas Perbankan Islam dan Lembaga–Lembaga Terkait,(Asuransi Takaful dan BMUI), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet-1,1996
Suyatno Thomas, etal Kelembagaan Perbankan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,cet-3, 1999
Taswan, M.Si., SE., Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah,Semarang, UPP AMP YKPN, Edisi Revisi, 2003