FAKTA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN - fmb9.idfmb9.id/document/1532934817_Bapenas.pdf · Apa faktor...
Transcript of FAKTA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN - fmb9.idfmb9.id/document/1532934817_Bapenas.pdf · Apa faktor...
FAKTA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam FMB 9
Jakarta, 30 Juli 2018
REPUBLIK INDONESIA
1. Apa maksud penurunan kemiskinan Maret 2018 merupakan yang terbesar?
2. Apa faktor pendorong utama penurunan kemiskinan?
3. Apa penyebab lambatnya penurunan kemiskinan di perdesaan?
4. Bagaimana peran bantuan sosial dalam penurunan kemiskinan?
5. Apa strategi Pemerintah lainnya untuk mempercepat penurunan kemiskinan?
Beberapa Isu yang Mengemuka Terkait Penurunan Angka Kemiskinan
2
REPUBLIK INDONESIA
3
Tingkat Kemiskinan 1 Digit dapat Dicapai Pada Tahun 2018 Sejak Zaman Orde Baru
*) Metodologi penghitungan kemiskinan pada 1996 diperbaiki dengan menambahkan komoditas non makanan dari 14 komoditas menjadi 51 komoditas di perkotaan dan 12 komoditas menjadi 47 komoditas di perdesaan
Metode Baru Kemiskinan pada tahun 1996*)
1,82 juta jiwa (0,82% poin)
penduduk miskin berkurang dalam setahun terakhir
(YoY, maret)
54.2 47.2 42.3 40.6 35.0 30.0 27.2 25.9 22.5 34.0 49.5 48.0 38.7 37.9 38.4 37.3 36.2 35.1 39.3 37.2 35.0 32.5 31.0 30.0 29.1 28.1 28.3 28.6 28.0 27.8 25.9
40.1
33.3
28.6 26.9
21.6
17.4
15.1 13.7
11.3
17.47
24.2 23.43
19.14 18.41 18.2
17.42 16.66 15.97
17.75 16.58
15.42 14.15
13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 11.22 10.86 10.64
9.82
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
1976
1978
1980
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%)
Penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan dalam 10 tahun
terakhir: 9,82%
19
97
1,3 juta jiwa di perdesaan dan
529 ribu jiwa di perkotaan keluar
dari kemiskinan pengeluarannya
meningkat di atas Garis Kemiskinan
REPUBLIK INDONESIA
4
Perbandingan Garis Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Negara
INDONESIA
Untuk membandingkan kemiskinan antar negara, Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi dalam US$PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar US$.
• Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli barang dengan jumlah yang sama yang dapat dibeli dengan US$ 1.
Untuk negara lower middle income, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional: • 1,90 US$ PPP sebagai batas extreme poverty • 3,20 US$ PPP sebagai batas poverty
Posisi Garis Kemiskinan Nasional (GKN) Indonesia: • GKN Maret 2018: Rp.401.220,-/kapita/bln setara
2,50 $ PPP/hari • Dihitung dengan konversi US$1 ≈ Rp. 5.341,50
(baseline 2011 PPP untuk tahun 2018)
Sumber: Bank Dunia, 2018
REPUBLIK INDONESIA
10 Komoditas Terbesar Pembentuk Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2018
Sumber : BPS, Maret 2018
Proporsi Pembentuk GK di Kawasan Perkotaan (%)
5
Proporsi Pembentuk GK di Kawasan Perdesaan (%)
2.08
2.21
3.07
3.28
3.69
6.76
6.91
10.21
18.45
26.79
0 10 20 30
Daging ayam ras
Mie instan
Gula pasir
Telur ayam ras
Bensin
Non Makanan Lainnya
Perumahan
Rokok kretek filter
Makanan Lainnya
Beras
2.43
3.55
3.89
4.09
4.36
7.31
8.3
11.07
16.45
20.95
0 5 10 15 20 25
Mie instan
Daging ayam ras
Listrik
Telur ayam ras
Bensin
Non Makanan Lainnya
Perumahan
Rokok kretek filter
Makanan Lainnya
Beras
73,48 %
Makanan
26,52 %
Non Makanan
Beras
Selama periode Sept 2017–Maret 2018, GK naik 3,63%, dari Rp 387.160/kapita/bln menjadi Rp401.220/ kapita/bln.
Peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas non makanan.
Komoditas Beras Merupakan Proporsi Terbesar Dalam Pembentukan Garis Kemiskinan (GK)
REPUBLIK INDONESIA
Inflasi Berkontribusi Besar Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan
Sumber: BPS), diolah Bappenas
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Umum Inti Harga Yang Diatur Pemerintah Barang Bergejolak
2018 2017
Pada periode 2017-2018 inflasi umum relatif rendah. Inflasi September 2017-Maret 2018: 1,92 persen yang berarti daya beli masyarakat relatif tidak banyak berubah.
Harga beras yang sempat melonjak dapat dikendalikan dan berangsur turun mulai Februari 2018. Hal ini turut mendukung penurunan kemiskinan.
Beban inflasi pada penduduk miskin tampak pada Tingkat Inflasi Garis Kemiskinan yang senantiasa di atas Tingkat Inflasi Umum.
Kenaikan inflasi umum yang cukup tinggi di beberapa daerah menyumbang kenaikan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (seperti Kepulauan Riau dan dan Maluku Utara).
6
7.2%
5.1%
8.8%
15.7%
6.3% 7.1%
7.9%
3.4%
6.7%
4.0% 5.9%
7.3% 6.4%
4.4% 3.60%
3.4%
7.5%
5.0%
9.3%
14.9%
8.6% 7.6%
10.0%
4.5%
7.8% 6.6%
6.0%
7.5% 8.3%
4.6% 3.8%
5.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inflasi Poverty Basket Inflation
Perbandingan Inflasi dan Inflasi Basket Kemiskinan Tahun 2003-2018
pangan bergejolak
REPUBLIK INDONESIA
7
Share Konsumsi Per Kapita 2010-2018
17.57 16.10 16.00 15.40 15.62 15.83 15.91 11.30
16.47 20.98 19.96 20.60 21.03 20.94 20.42 20.40
27.75 20.15 18.05 16.85 16.98 16.87 17.12 17.10 17.02 17.02 17.29
36.99 34.79 34.53 34.83 34.89 34.60 36.74
29.34
36.93
38.78 37.46 37.57 37.96 38.40 37.53 38.50
49.49
39.59 36.48
34.73 34.41 34.09 34.60 34.65 36.09 36.09 36.62
45.44 49.11 49.48 49.77 49.49 49.57 47.35
59.36
46.60 40.24 42.58 41.82 41.00 40.65 42.05 41.10
22.76
40.26 45.47 48.42 48.61 49.04 48.27 48.25 46.89 46.89 46.09
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kota Desa Kota+Desa
40% Berpengeluaran Rendah 40% Berpengeluaran Sedang 20% Berpengeluaran TinggiSumber : Publikasi BPS, berbagai tahun
• Untuk meningkatkan kontribusi konsumsi kelompok ekonomi terendah (yang sekarang 17%) juga diperlukan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, selain bantuan sosial.
• Jika share kelompok menengah dan ekonomi terendah meningkat, kemiskinan dan ketimpangan berkurang.
Meski sempat tumbuh cukup signifikan pada tahun 2017, share konsumsi 40% terbawah di perdesaan mengecil pada tahun 2018 (20,15%), dibandingkan share konsumsi 20% teratas yang tumbuh menjadi 40,26%. Hal ini berkontribusi meningkatkan ketimpangan di perdesaan.
REPUBLIK INDONESIA
Tingkat Kesejahteraan Penduduk Bergerak Dinamis: Kerentanan Tinggi untuk Kembali Jatuh Miskin
Pergerakan rumah tangga antar
kuintil pendapatan antara 2007-2014
Pergerakan rumah tangga di seluruh konsumsi
antar kuintil pendapatan antara 2014-2015
Sumber: Susenas Panel 2014-2015, diolah TNP2K-Mahkota, 2017
Sumber: IFLS, 2007–2014, diolah TNP2K-Mahkota, 2017
2007 2014
Kuantil tertinggi
Kuantil tertinggi
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantil terendah
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantil terendah
2014 2015
Kuantil tertinggi
Kuantil tertinggi
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantil terendah
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantil terendah
Berdasarkan Susenas Panel 2014-2015, sebanyak 54 persen Rumah Tangga di tahun 2014 jatuh miskin di tahun 2015.
Kerentanan kembali miskin dapat terjadi saat harga pangan bergejolak, kehilangan pekerjaan, sakit dan guncangan lainnya.
Dinamika kemiskinan dan kerentanan menjadi perhatian dalam penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.
8
REPUBLIK INDONESIA
9
Perkembangan Indeks P1 dan P2 dalam 11 Tahun Terakhir
Sumber: BPS, Tahun 2011-2018 Angka Maret
• Selain angka kemiskinan (P0), kemiskinan juga diukur melalui indeks kedalaman kemiskinan /poverty gap (P1) dan indeks keparahan kemiskinan/Poverty severity index (P2).
• P1 dan P2 mengalami perbaikan dalam 4 tahun terakhir.
• Penurunan Indeks keparahan sangat lambat, mengindikasikan sulitnya menjangkau penduduk miskin, terutama yang tinggal tersebar di kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil lainnya, meskipun cakupan program-program penanggulangan kemiskinan diperluas.
2.99 2.77
2.50
2.21 2.08
1.88 1.75 1.75
1.97 1.94 1.83
1.71
0.84 0.76 0.68 0.58 0.55 0.47 0.43 0.44
0.53 0.53 0.48 0.44
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ind
eks
Kedalaman Kemiskinan/P1 (Indeks) Keparahan Kemiskinan/P2 (Indeks)
REPUBLIK INDONESIA
Ketimpangan Terus Berkurang Hampir Mendekati Target
0.408
0.397 0.393
0.389 0.4
0.39
0.38 0.38 0.385
0.334 0.327
0.32 0.324
0.428
0.41 0.407 0.401
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
2015 2016 2017 2018 2019
Rasio GINI
Realisasi Target Desa Kota
•Rasio Gini mengalami penurunan secara perlahan.
•Penurunan Rasio Gini utamanya disebabkan oleh penurunan Gini di perkotaan.
•Namun Rasio Gini di desa mengalami kenaikan sebesar 0,4 Gini Poin.
•Mengapa ?
10
REPUBLIK INDONESIA
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
1 3 5 7 9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
Pertumbuhan Konsumsi di Kota, 2016-2017
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1 3 5 7 9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
Pertumbuhan Konsumsi di Desa, 2016-2017
Kelompok pendapatan
3,57%
Pertumbuhan Kelompok Menengah (Aspire Middle Class) Belum Optimal
Kelompok pendapatan Inspired middle income group
Sumber: Susenas 2016-2017 diolah sendiri
-0,05%
0,57%
Pertumbuhan kelom-pok menengah ke atas di desa cukup tinggi, namun tidak diiringi pertumbuhan yang tinggi pada kelompok miskin Gini Desa meningkat.
11
• Pertumbuhan kelompok menengah di kota relatif stagnan. Meskipun demikian, kelompok rentan 20-30 terbawah tumbuh cukup tinggi.
•Kelompok miskin (10 persen terbawah) pertumbuhannya masih rendah.
REPUBLIK INDONESIA
12
Disparitas Tingkat Kemiskinan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia
Kawasan Timur Indonesia: 9 dari 17 provinsi KTI memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional
Kawasan Barat Indonesia: 7 dari 17 provinsi KBI memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional
Sumber : BPS, Angka Maret
• Tingkat kemiskinan di KTI jauh lebih tinggi dari KBI. Tingkat kemiskinan >20% ada di NTT, Papua Barat, dan Papua.
• Dalam periode 4 tahun, NTT dan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan tingkat kemiskinan.
• Penurunan kemiskinan di KTI membutuhkan upaya dan pendekatan yang bukan business as usual.
18
.05
9.3
8
7.4
1
8.1
2
7.9
2
13
.91
17
.48
14
.28
5.3
6 6.7
3.9
2
9.4
4
14
.46
15
12
.42
5.3
5
4.5
3
17
.25
19
.82
8.5
4
6.0
3
4.6
8
6.4
2 8.7
5
13
.93
10
.28
14
.05
17
.44
12
.27
19
.13
7.3
27
.13
30
.05
15
.97
9.2
2
6.6
5
7.3
9
7.9
2
12
.8 15
.43
13
.14
5.2
5
6.2
3.5
7
7.4
5 1
1.3
2
12
.13
10
.98
5.2
4
4.0
1
14
.75
21
.35
7.7
7
5.1
7
4.5
4
6.0
3
7.0
9
7.8
14
.01
9.0
6 11
.63
16
.81
11
.25
18
.12
6.6
4
23
.01
27
.74
0
5
10
15
20
25
30
35
Ace
h
Sum
ut
Sum
bar
Ria
u
Jam
bi
Sum
sel
Ben
gku
lu
Lam
pu
ng
Kep
.Bab
el
Kep
ri
DK
I
Jab
ar
Jate
ng
DIY
Jati
m
Ban
ten
Bal
i
NTB
NTT
Kal
bar
Kal
ten
g
Kal
sel
Kal
tim
Kal
tara
Sulu
t
Sult
eng
Suls
el
Sult
ra
Go
ron
talo
Sulb
ar
Mal
uku
Mal
ut
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Mar-2014 Mar-2018
REPUBLIK INDONESIA
13
Gap Kontribusi PDRB antara KBI dan KTI Cukup Tinggi
• Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%
• Secara nasional Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 3.505,3 T. Namun kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia baru mencapai Rp 656,2 T.
Sumber : BPS
Sumsel, 2.77
Banten, 4.1
Sumut, 4.93
Riau, 5
Jateng, 8.63
Jabar, 12.97
Jatim, 14.55 DKI, 17.56
Malut, 0.24 Gorontalo, 0.25 Sulbar, 0.28 Maluku, 0.29 Papua Barat, 0.53 Kaltara, 0.58 NTT, 0.64 Sulut, 0.75 Sultra, 0.75 NTB, 0.82
Kalteng, 0.94
Sulteng, 0.97
Kalsel, 1.11
Kalbar, 1.3
Papua, 1.45
Sulsel, 3.02
Kaltim, 4.31
KTI: 18,23
Kontribusi Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi TW1-2018 (%)
0.93 0.95 0.97
0.58 0.74 0.72
0.62 0.59 0.66 0.51 0.45 0.44
2.37 2.46 2.27
0
1
2
3
4
5
6
I-2017 IV-2017 I-2018
Industri Konstruksi Perdagangan Infokom Lainnya
Sumber Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (%)
Kawasan Timur Indonesia menyumbang 18,23% terhadap perekonomian nasional. Kawasan Barat Indonesia
menyumbang 81,76% terhadap perekonomian nasional
REPUBLIK INDONESIA
MESIR INDIA INDONESIA MEKSIKO SRI LANKA AMERIKA SERIKAT
Nama Program Ration cards (RC's)
dan Baladi bread (BB)
Targeted Public Distribution System
(TPDS)
Raskin (sekarang bernama Rastra)
Programa de Apoyo Alimentario (PAL, Food
Support Program)
Samurdhi Food Stamp Program
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), sebelumnya bernama Food Stamp
Bentuk Bantuan Saat Ini
Subsidi Makanan dan Voucher
Subsidi Makanan Subsidi Makanan Voucher, Uang Uang Voucher
Bentuk Bantuan Sebelumnya
Subsidi Makanan Subsidi Makanan Subsidi Makanan Subsidi Makanan Subsidi Makanan,
Voucher Voucher
Institusi Pengelola Kementerian
Persediaan dan Perdagangan Internal
Kementerian Makanan dan
Persediaan Sipil
Kementerian Sosial dan BULOG
Kemementrian Pembangunan Sosial
Departemen Komisaris Umum
dari Samurdhi
Departemen Agrikultur A.S
Tahun Berdiri 1941 1943 1998 2003 1995 1964
Cakupan % dari Populasi
90% (BB: 82,2 Juta; RC: 71 Juta
67% (sekitar 800 juta)
24% (15,5 juta) 2,50% (2.8 juta) 16,8% (3,4 juta) 14% (45,8 Juta)
Bantuan Sosial Merupakan Program Jangka Panjang di Berbagai Negara untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Kurang Mampu
14
REPUBLIK INDONESIA
Ketepatan Sasaran Meningkatkan Efektivitas Bantuan Sosial
Sumber: Bank Dunia (2017)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PKH BLSM PIP JKN/PBI Rastra
Beneficiary incidence compared (%)
Poor Vulnerable Middle 40 Richest 20
Perbandingan Ketepatan Sasaran Antar Bansos
Miskin Rentan 40% menengah 20% terkaya
15
9% 11%
8% 7% 6%
18% 17%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
BLSM BSM RASKIN PKH BLSM &BSM
BLSM &RASKIN
BSM &RASKIN
BLSM &BSM &RASKIN
Proporsi Rumah Tangga yang Keluar dari Kemiskinan
Sumber: SMERU, Susenas 2014 & 2015
• PKH paling efektif mengurangi kemiskinan, berdasarkan ketepatan sasaran dan manfaatnya.
• PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anak balita dan usia sekolah, ibu hamil, lansia dan disabilitas.
• Sasaran PKH pada TA 2018 ditingkatkan menjadi 10 juta KPM, yang disalurkan secara non tunai melalui bank.
Integrasi Rastra dengan bantuan sosial lain berpotensi membantu lebih banyak rumah
tangga keluar dari kemiskinan
REPUBLIK INDONESIA
16
Integrasi Penyaluran Bantuan Sosial Dilaksanakan Secara Non Tunai Menggunakan Satu Kartu
E-wallet
Bantuan Pangan
Bantuan dalam
Bentuk Barang
Bantuan dalam
Bentuk Tunai
Subsidi Energi (Listrik dan LPG)
Program Indonesia Pintar (PIP)
Program Keluarga Harapan (PKH)
Akun Bank
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Saving Account
E-warong Energi Agen Bank ATM
REPUBLIK INDONESIA
17
Manfaat Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
27% beras
Konsumsi
makanan
Konsumsi
lain
65%
35%
1. Bantuan sosial merupakan merupakan salah satu komponen perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran KPM.
2. Bantuan pangan non tunai meningkatkan akses pangan dan kendali KPM terhadap nutrisi yang lebih seimbang, serta waktu dan jumlah penarikan bantuan yang fleksibel.
3. Meningkatkan Inklusi keuangan:
• Akumulasi asset dan kapasitas mengelola keuangan agar mengurangi penggunaan uang tunai langsung habis untuk konsumsi
• Pintu masuk bagi berbagai layanan keuangan lain seperti menerima kiriman uang (remitansi), transfer, kredit, asuransi
• Mengurangi ruang pungutan liar
4. Mendorong ekonomi lokal perluasan jaringan agen bank melalui warung/kios.
5. Mendorong pencapaian SDGs
Pembelajaran negara lain
E-voucher bantuan pangan bergizi (Supplemental Nutrition
Program/SNAP) di Amerika berdampak pada peningkatan
konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, gandum.
Penyaluran CCT secara non tunai di Mexico, Brazil, Kolombia, dan Afrika Selatan menghemat biaya penyaluran sebesar 5,8%- 31,4%.
Pengalihan subsidi ke bansos di Iran berdampak pengurangan konsumsi BBM, peningkatan
penggunaan transportasi umum, mendorong infrastruktur
perbankan ke pelosok, mengurangi kesenjangan
REPUBLIK INDONESIA
9,82%
36%
40%
Mis
kin
25%
Ha
mp
ir M
isk
in/R
enta
n
20%
Exclusion
Error
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
• PENERIMA KKS (RASTRA/BPNT)
• PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
GARIS KEMISKINAN (Maret 2018) Mencakup 25,95 juta jiwa
Inclusion Error
BASIS DATA TERPADU *)
*) Kepmensos Nomor 71/HUK/2018, tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, berdasarkan verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota per Mei 2018
Jumlah Rumah Tangga (RT) 27.010.015
Jumlah Keluarga (KK) 28.809.130
Jumlah Penduduk (Jiwa) 98.195.551
Basis Data Terpadu (BDT) untuk Penetapan Sasaran Berbagai Program Bantuan Sosial
BDT Non Keluarga (Jiwa)
422.631
18
REPUBLIK INDONESIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
KalimantanUtara
NTT SulawesiBarat
Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat
KPM PKH KPM Rastra Realisasi PKH Realisasi Rastra
Ketepatan Sasaran, Waktu, dan Jumlah Bantuan Sosial Berkontribusi pada Penurunan Kemiskinan Maret 2018
1. Secara umum, Rastra dan PKH triwulan 1
tercatat tersalurkan hampir 100% di
seluruh provinsi.
2. Walaupun demikian, penyaluran bansos di
beberapa provinsi belum semua
terdistribusi dengan baik.
Realisasi PKH di Provinsi NTT, Maluku
dan Papua rendah karena hambatan
infrastruktur perbankan dan sinyal
terutama di daerah terpencil dan
terluar.
Penyaluran Rastra dari titik distribusi
ke titik bagi sebagian terkendala
angkutan dan cuaca
3. Pada triwulan 1 BPNT belum disalurkan ke
wilayah timur karena penyaluran bertahap
sejalan kesiapan verifikasi dan validasi data
serta jaringan agen bank.
Realisasi Rastra dan PKH di beberapa Provinsi (s/d Februari 2018)
19
REPUBLIK INDONESIA
Meningkatkan Efektivitas Penurunan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Perlu Terus Diupayakan
KEBIJAKAN MAKRO
Menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, dan pengembangan
infrastruktur di wilayah tertinggal.
KEBIJAKAN MIKRO
Bantuan pangan (Rastra) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat
Bantuan Tunai Pendidikan Kartu Indonesia Pintar
Peningkatan akses permodalan
Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MENINGKATKAN PENDAPATAN
Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran
Ditujukan untuk masyarakat sangat
miskin dan miskin
Ditujukan untuk masyarakat miskin dan
rentan
20
REPUBLIK INDONESIA
21
Reformasi Subsidi terus Dilakukan untuk Ketepatan Sasaran dan Kesinambungan Fiskal
733,773
573,703
-
1,770,562
286,385
643,835
20,766
1,984,150
174,227
663,578
46,679
1,864,275
168,877
697,667
58,200
2,111,364
156,228
706,163
60,000
2,220,657
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Subsidi
Transfer Daerah
Dana Desa
APBN
2018 2017 2016 2015 2014
Distribusi Pengeluaran Negara (Miliar Rp.)
Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan di tahun 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Penurunan subsidi signifikan (dari 3,4% menjadi 0,8% PDB) pada periode 2015 dan 2018.
Pada era Presiden Jokowi terjadi peningkatan anggaran perlindungan sosial cukup besar yang dialokasikan untuk premi asuransi
kesehatan masyarakat miskin dan rentan (PBI) dan perluasan program-program bantuan sosial.
Pada tahun 2018, anggaran cukup besar dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Kebijakan ini membantu memperlancar aliran dan distribusi barang dan jasa, termasuk barang dan jasa yang diberikan untuk penduduk miskin .
Sumber: Nota Keuangan, berbagai tahun
52.7 61.9 69.2 82 90.1 98.4 99.6 99.6 99.6 26.1
30.6 38.7
60.9 57.8 76.7 78.3 81.49 85.99
11.3% 10.5% 10.1%
12.6% 12.4% 13.3% 13.6% 13.5%
12.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jaminan SosialBantuan Sosial Berbasis Keluarga% terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
Sumber: Bappenas diolah dari berbagai sumber
Anggaran Jaminan dan Bantuan Sosial: Alokasi dan Porsi Terhadap APBN
REPUBLIK INDONESIA
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa: a. Memperkuat infrastruktur konekvitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi
dan wilayah penunjang. b. Memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor.
22
Mendorong Pemantapan Kelompok Menengah ke Bawah
Penguatan perekonomian kelompok hampir misikin melalui: a. Mempermudah ijin usaha bagi pengusaha pemula. b. Memperkuat usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi. c. Meningkatkan keahlian tenaga kerja dan sertikasi keahlian.
Memperluas manfaat Dana Desa untuk kelompok ekonomi menengah terbawah: a. Pembangunan infrastruktur dasar melalui program cash for works. b. Perbaikan pelayanan dasar. c. Penguatan perekonomian lokal.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk: a. pelayanan dasar publik lebih baik dan memperluas jangkauan. b. Stimulasi inovasi dan ide kreatif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.