Struktur Sistem Politik Indonesia

Struktur Politik merupakan tata susunan kelembagaan (lembaga dan organisasi) dalam

kehidupan politik suatu bangsa dan suatu negara. Struktur Politik terbagi menjadi dua yaitu

Supra Struktur dan Infra Struktur. Supra Struktur mencakup sebagai berikut

1. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan

lembaga negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

a. MPR merupakan lembaga negara(bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen UUD

1945) yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam

pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah lima tahun sama seperti masa jabatan DPR

dan DPD dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota

negara. Fungsi, tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut:

UUD 1945

Legislatif Eksekutif Yudikatif Lembaga Lain

MPR DPR Presiden MA BPK

Wakil

Presiden

Kabinet

MK

KY

Nama : Fadhila Isniana

NIM : 135030107111009

Kelas : Politik Pemilihan Tingkat Nasional & Daerah kelas F

Mengubah dan menetapkan UUD

Melantik presiden dan wakil Presiden

Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD

b. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota

DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung

calon anggota legislatif. Dewan Perwaklian Rakyat terdiri dari DPR(Pusat) dan

DPRD(daerah). Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu no 10

tahun 2008 diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa

jabatan ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucap sumpah/janji oleh ketua MA

dalam sidang paripurna .Wewenang DPR antara lain

Membuat Undang-undang(fungsi legislasi)

Menetapkan APBN(fungsi anggaran)

Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang(fungsi pengawasan)

2. Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh

seorang wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus

kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan.

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD 1945

sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun sejak mengucap janji dan

dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam menjalankan program dan kebijakan,

pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam

pembukaan Undang-undang dasar 1945. Wewenang Presiden sebagai kepala negara :

1. membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR

2. mengangkat duta dan konsul

3. menerima duta dari negara asing

4. memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa

bagi Indonesia.

Sedangkan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah

1. menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD

2. berhak mengusulkan RUU kepada DPR

3. menetapkan peraturan pemerintah

4. memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturann dengan

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa

5. memberi grasi dan rehabilitasi

6. memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan panglima angkatan

tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

2. membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR

3. menyatakan keadaan bahaya

Tugas kabinet atau menteri yaitu menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai

dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. Kabinet

tahun 2014-2019 adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Pariwisata, Menteri

Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Komunikasi dan

Informatika, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri

Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PU

dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala BPN, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama,

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah, Menteri Ristek dan Pendidikan

Tinggi, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan terakhir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

3. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang

berada di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan,

member nasehat, dan fungsi adminsitrasi.

a. Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung adalah

peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak

kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung

merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang

kekuasaan yang lain.Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA

mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di

Mahkamah Konstitusi.

Wewenang MA antara lain:

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat

(1)].

memiliki weweang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-udangan

dibawah UU terhadap UU

mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi)

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2)

untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap

UUD,

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

UUD,

memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.Dengan kewenangan

tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara

yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial

review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK

c. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung

diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi

Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa

jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan

ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam

hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan

pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti

hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.Demikian beberapa catatan mengenai tugas,

fungsi serta hubungan antar lembaga.

4. Lembaga Lain

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD,

dan DPRD.Dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut

perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan

secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-

daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD.Selain

dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal

proses pemilihan anggota BPK. Wewenang BPK antara lain :

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah

(APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang

bersangkutan ke dalam BPK.

Sedangkan Infra Struktur mencakup sebagai berikut

1. Partai Politik

Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa

Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau

pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan meelalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak

partai. Di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Partai politik diselenggarakan dengan

tujuan sebagai berikut:

Partai sebagai sarana Komunikasi Politik

Partai sebagai sarana Sosialisasi Politik

Partai sebagai sarana Recruitment Politik

Partai sebagai sarana Pengatur Konflik

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (intrest group) adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan

-lembaga politik agar

mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.

Kelompok ini tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan

rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi

pemerintah atau menteri yang berwenang.

3. Pendapat Umum dan Media Massa

Massa merupakan sekumpulan orang yang berpatisipasi dalam proses pemilihan

pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam

pembentukan kebijakan umum yang merupakan tujuan dari terbentuknya partai politik.

Sedangkan media massa bertugas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan

keadaan politik kepada massa.

Partai Politik Kelompok

Kepentingan

Pendapat Umum

dan Media Massa