EVALUASI TING KAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG …
Transcript of EVALUASI TING KAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG …
EVALUASI TING KAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
SKRIPSI
OLEH
INDAH NURSYIFA ASDI
NIM 105731120216
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2020
i
PERSEMBAHAN
Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:
1. Kedua Orangtua tersayang, ibu saya Sumiyati dan ayah saya Asdi
Mustamin. Terimakasih atas segala perjuangannya untuk membesarkan
saya sampai detik ini dan terimakasih atas cinta, kasih sayang serta
dukungan dan yang telah diberikan.
2. Dosen-dosen saya, terutama bagi dosen pembimbing yang telah
membimbing dan merngarahkan sehingga karya ilmiah ini dapat
terselesaikan.
MOTTO HIDUP
“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia” (HR.
Ahmad)
ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat
dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta
para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada
ternilai manakala penulisan skripsi ini berjudul Evaluasi tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan 2016-2019 (Studi Kasus Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
Yang Berada di Wilayah Kerja KP2KP SUNGGUMINASA)”.
Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada
kedua orang tua penulis bapak Asdi Mustamin dan ibu Sumiyati Amd, Ft yang
senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus
tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan
memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas
segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi
keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka
berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia
dan di akhirat.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan
yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim,SE,MM, Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
vi
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.si. Ak.CA. CSP, selaku Ketua Jurusan
akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amril Arifin, SE., M.Si.Ak.CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa
meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga
skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Faidhul Adzim,SE., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan
membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya
kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar
8. Terima kasih kepada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa berserta seluruh pegawai yang memberikan izin
untuk meneliti dan membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Terima kasih kepada saudara dan teman dekat lama saya Muh Adnan
Ramsih yang tak hentinya memberikan dukungan dan semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Nurannisa H. Syam, Musfira dan Nur Ekawati. Yang
tak henti-hentinya memberikan bantuan, semangat, dan dukungan untuk
menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan Nurlinda, Syerli, Lya Mustika dan
Indah Mustika Hati tak henti hentinya memberikan semangat dan dukungan
untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu
yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya
sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih
sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak
utamanya para pembaca budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran
dan kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.
vii
Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Billahi fisabil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb
Makassar, 15 Juli 2020
Penulis
viii
Abstrak
Indah Nursyifa Asdi, 2020. Evaluasi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Amril Arifin dan
Pembimbing II Faidhul Adzim.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016-2019 di Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa, (2) Upaya yang
dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Sungguminasa dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan PPh. Jenis penelitian ini bersifat
deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik
wawancara dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis
data yaitu analisis deskriptif kuantitatif, dengan cara membandingkan jumlah
Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu
dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh,
kemudian dikonsultasikan dengan memasukkan data pada interpretasi koefisien
korelasi dan metode bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai
upaya untuk meningkatkan Kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan
PPh.
Kata Kunci: Kepatuhan, Pelaporan dan Surat Pemberitahuan Tahunan.
ix
ABSTRACT
Indah Nursyifa Asdi, 2020. Evaluation of the Compliance of Individual
Taxpayers in Reporting the Annual Income Tax Return, Thesis of the Faculty
of Economics and Business, Department of Accounting, Muhammadiyah
University Makassar. Supervised by Supervisor I Amril Arifin and Advisor II
Faidhul Adzim.
The purpose of this study is to find out: (1) The level of compliance of
Individual Taxpayers conducting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
in reporting Annual Tax Returns for the 2016-2019 tax year at the Tax
Information and Counseling Services (KP2KP) Office in Sungguminasa, ( 2)
Efforts made by the Sungguminasa Tax Counseling and Consultation Service
Office (KP2KP) to improve UMKM Individual Taxpayer Compliance in reporting
Annual Income Tax Returns. This research is descriptive in nature and uses data
collection techniques with interview techniques and documentation techniques.
The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive
analysis, by comparing the number of UMKM Individual Taxpayers who report the
Annual Income Tax Return on time with the number of UMKM Individual
Taxpayers registered with the Annual Income Tax Return Obligation, then
consulted with the Absolute Norm Scale of Five and methods that are
explanatory as well as supplementary information regarding efforts to increase
the compliance of the UMKM Individual Taxpayer in the Annual Income Tax
Return.
Keywords: Compliance, Reporting and Annual Notification Letter.
x
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL ....................................................................................................x
DAFTAR GAMBAR................................................................................................xi
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................xii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 8
C. Tujuan Penelitian..................................................................................................... 8
D. Manfaat Penelitian .................................................................................................. 9
1. Manfaat Teoritis ................................................................................................ 9
2. Manfaat Praktis ................................................................................................. 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................... 10
A. Kajian Teori ......................................................................................................... 10
B. Penelitian Terdahulu .......................................................................................... 40
C. Kerangka Konsep ............................................................................................... 44
BAB III METODE PENELITIAN................................................................................47
A. Jenis Penelitian ................................................................................................... 47
B. Fokus Penelitian ................................................................................................. 47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................................ 48
1. Lokasi ............................................................................................................... 48
2. Waktu Penelitian ............................................................................................. 48
D. Sumber Data ................................................................................................... 48
a. Data Primer ..................................................................................................... 48
b. Data Sekunder ................................................................................................ 48
E. Teknik Pengumpulan Data................................................................................ 49
1. Teknik Wawancara (Interview) ..................................................................... 49
2. Teknik Dokumentasi ...................................................................................... 50
F. Instrumen Penelitian .......................................................................................... 50
xi
G. Metode Analisis Data ......................................................................................... 51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 54
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .............................................................. 54
B. Hasil dan Pembahasan ..................................................................................... 62
1. Hasil Penelitian ............................................................................................... 62
2. Pembahasan ................................................................................................... 66
BAB V PENUTUP ........................................................................................................... 78
A. Kesimpulan .......................................................................................................... 78
B. Saran..................................................................................................................94
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 81
xii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................. ............. 40
3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi ................................................... ..............53
4.3 Data Jumlah Penduduk serta Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi ....... 58
4.4 Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terdaftar Wajib SPT
Tahunan Pajak penghasilan Tahun 2016-2019 .......................... ..............62
4.5 Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan
Pajak penghasilan Tahun 2016-2019 ......................................... ..............63
4.6 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan
Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tepat Waktu ......................... ..............66
4.7 Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
dalam pelapran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 – 2019 .. ..............69
4.8 Interpretasi Koefisien Korelasi.................................................... ..............70
4.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016-2019 ............. ..............70
xiii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
2.1 Kerangka Pikir..........................................................................................46
4.2 Logo KP2KP Sungguminasa....................................................................56
4.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa......................................................................60
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Daftar Riwayat Hidup....................................................................................85
2. Daftar Hasil Wawancara ........................... ................................... ..............86
3. Surat Pemberian Izin Penelitian Kanwil DJP Sulawesi Selatan,
Barat dan Tenggara.............. .......... ............................................. ..............88
4. Surat Telah melakukan Penelitian.................................................................89
5. Petunjuk Umum Pengisian Formulir Digital SPT Tahunan ............ ..............90
6. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 ....... ..............91
7. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770- I Hal 1.........92
8. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770- I Hal 2.........93
9. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770- II..................94
10. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770- III...............95
11. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770- IV..............96
12. Foto Peneliti melakukan Wawancara secara langsung ................. ..............97
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perekonomian yang telah
diatur pada Undang-Undang Dasar 1945, agar dapat menciptakan rakyatnya
secara adil dan makmur untuk itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat
memenuhi segala kebutuhan rakyatnya dari sektor apapun. Dalam menggapai
tujuannya pemerintah Indonesia memerlukan sarana serta prasarana yang
membutuhkan biaya untuk melaksanakan pembangunannya. Pembangunan
Nasional tentu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan
kegiatan pelaksanaannya sehingga harus didukung dengan adanya penerima an
negara. Terdapat dua sumber penghasilan dalam menjalankan pelaksanaan
pembangunan nasional yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan
non pajak. Tetapi, sektor pendanaan pajak adalah sumber penghasilan negara
utama dan sekaligus menjadi penghasilan utama dalam menopang
pembangunan negara Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa “Pajak merupakan surat
penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan
pembangunan. Sumber APBN kurang lebih 75% penerimaan yang diperoleh dari
pajak, demikian pula pajak berorientasi pada sustainable develoment”
(Kemenkeu, 2018). Penerimaan pajak diharapkan dapat selalu mengalami
2
peningkatan agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Begitu
besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan
penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Merupakan tugas Direktorat
Jendral Pajak (DJP) agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak (Prihastanti,
2015).
Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan
peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat
yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar
pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi
sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Target
penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat
Jendral Pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan berupa
penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi
perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut
secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan
pelayanan prima kepada wajib pajak (Ita Salsalina, 2012).
Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Self
Assessment System. Dengan sistem ini, wajib pajak diberikan wewenang,
kepercayaan serta tanggung jawab Wajib Pajak untuk menyetorkan serta
melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang
ada dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Petugas pajak
dipercayai hanya mengawasi Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Surat Pemberitahuan (SPT) sangat penting karena berfungsi sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak
3
yang terutang. Selain itu SPT berperan sebagai sarana pelaporan dalam
membayar serta melunasi utang pajak. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan yang telah ditetapkan aturannya dalam Undang-undang yang
mengatur peraturan perpajakan yang berlaku akan dikenakan sanksi atau denda
seperti yang tercantum di dalam pasal 39 ayat 1a Undang-undang No.6 Tahun
1983. Menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana mestinya merupakan
hal mudah, namun faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum atau tidak
melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melaporkan SPT Pajak Penghasilan
Tahunannya secara tepat waktu. Pihak Direktorat Jendral Pajak Kantor
Pelayanan Pajak yang menangani Wajib Pajak secara langsung harus kreatif dan
bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang prima agar jumlah Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin meningkat setiap tahunnya.
Pelaporan Surat Pemberitahuan menjadi indikator tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam pembayaran pajaknya.
Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT maka semakin tinggi
tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Wajib pajak orang pribadi yang taat adalah wajib pajak yang melaksanakan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peratauran yang berlaku. Terdapat dua
jenis kepatuahan yaitu kepatuhan formal adalah wajib pajak memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
seperti melaporkan Surat Pemberitahuannya secara tepat waktu yaitu tidak lewat
dari waktu yang ditetapkan dan kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang
mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuannya secara jujur dan lengkap
sebelum waktu yang telah ditetapkan (Ditjen Pajak,2019).
4
Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha
(UMKM) adalah salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk
melaksanakan Self Assessment System dan melaporkan SPT (SPT Tahunan
Pajak Penghasilan). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak
terkecuali di Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi nasional di Indonesia
yang menjadi prioritas yaitu UMKM. UMKM menjadi tulang punggung sistem
ekonomi kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan
pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan
ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan:2011).
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang
dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor
ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional.
Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang
dilakukan perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha
Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp.300.000.000
setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >
Rp.300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000 setahun dan Usaha
Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto > Rp.2.500.000.000
sampai dengan RP.50.000.000.000 setahun. UMKM Tahun 2019 terbukti
memberikan kontribusi sebesar 65% atau sekitar Rp. 2.394.500.000.000
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data yang diperoleh dari Kementrian
Koperasi dan UKM menyatakan jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 59,2
juta unit usaha. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja
5
atau 97,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya
UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui
pembayaran pajak penghasilan.
Kurangnya kesadaran kepatuhan Wajib Pajak secara formal untuk
melaksanakan pelaporan SPT Tahunan PPh masih rendah khususnya bagi
Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha. Dari data yang telah didapatkan
kepatuhan formal Wajib Pajak hingga Juli 2019 baru sebesar 12.3 juta atau
67.3% dari jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 18.3 juta
(Dirjen Pajak,2019). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen mengatakan “
Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019 menunjukkan dari jenis Wajib
Pajaknya, Wajib Pajak karyawan termasuk yang paling patuh di antara Wajib
Pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73.6%, sedangkan kelompok
korporasi hanya 57.28% dan Wajib Pajak kategori berada atau memiliki harta di
atas rata-rata dan non karyawan masih di bawah 50 atau 42.75%. pemerintah
telah memiliki banyak limpahan data, data-data hasil pertukuran informasi
keuangan secara otomatis misalnya akan segera mendorong kepatuhan Wajib
Pajak yang masih minim. Berbagai fasilitas fiskal yang diberikan kepada para
pelaku usaha memang belum bertolerasi langsung dengan kepatuhan Wajib
Pajak. Bahkan ada beberapa kebijakan seperti tentang Insentif bagi Usaha Kecil
Mikro Menengah (UMKM), yang masih jauh dari ekspektasi otoritas pajak.
Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23
tentang tarif pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang intinya memangkas tarif
Pajak bagi UMKM dari 1% menjadi 0.5%. Ternyata dengan adanya penurunan
6
tarif untuk UMKM belum bisa meningkatkan kepatuhan perpajakannya untuk
membayar dan melaporkan SPT Tahunan” (Bisnis Tempo,07 Agustus 2019).
Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang tingkat
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan, seperti
penelitian yang dilakukan oleh Regina dan Jenny (2015) menyimpulkan bahwa
terdapat perbandingan yang cukup jauh antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar
di KPP Pratama Bitung dengan Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT
Tahunan Pajak penghasilannya, dimana tingkat efektivitas Wajib Pajak
menyampaikan SPT Tahunan semakin menurun atau sudah tidak efektif karena
banyaknya Wajib Pajak yang tidak seluruhnya melaporkan SPT.
DirektoratJendral Pajak juga mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib
Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah, kisaran 60%-70% dan
itupun masih didominasi oleh Wajib Pajak orang pribadi karyawan bukan wajib
pajak pengusaha.
Hambatan yang ada adalah terdapat hambatan Wajib Pajak untuk
melaporkan Surat Pemberitahuannya secara tepat waktu dan tidak melewati
batas waktu yang telah ditetapkan. Hampir keseluruhan jumlah Wajib Pajak yang
belum mengerti tentang prosedur untuk melaporkan SPT Pajak Penghasilannya
secara baik dan benar. Sebagian Wajib Pajak juga yang mengerti untuk mengisi
SPT Tahunannya tetapi kurang teliti dalam menghitung besarnya jumlah pajak
yang terutang atau mengisi SPT tidak lengkap dan sesuai. (Ditjen Pajak, 2019).
Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak menjadi salah
satu alasan yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Fiskus
Pajak tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang tiap tahunnya selalu
meningkat. Terbatasnya fiskus pajak di Kantor Pelayanan Pajak mengakibatkan
7
Wajib Pajak kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. Serta kurangnya
fiskus pajak menyebabkan pengawasan terhadap wajib pajak belum maksimal
karena tidak dikontrol dengan baik (Ditjen Pajak Sungguminasa,2020).
Upaya dalam peningkatan jumlah kepatuahan Wajib pajak masih kurang,
dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT
harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif.
Pelaporan Surat Pemberitahuan merupakan indikator untuk mengukur tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarakan pajak terutangnya. Semakin besar
tingkat pelaporan SPT maka semakin besar juga tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ditjen Pajak KP2KP Sungguminasa mengatakan “ Wajib Pajak orang pribadi
yang patuh dalam melaporkan SPT Tahunan PPh di KP2KP Sungguminasa
khususnya bagi Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha (UMKM) masih
ditemukan masalah yaitu wajib pajak terlambat ataupun enggan melaporkan
Surat Pemberitahuannya, pengisian Surat pemberitahuan kurang lengkap, tidak
teliti dalam hal pajak terutang dan upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib
pajak yang belum berhasil.
Untuk itu, dari latar belakang yang ada maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa dengan judul “EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN pada tahun pajak 2016-
2019 dan difokuskan pada Wajib Pajak yang meakukan kegiatan Usaha Mikro
Kecil Menengah yang berada di wilayah kerja KP2KP Sungguminasa.
8
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun
pajak 2016-2019 di KP2KP Sungguminasa?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib
Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT
Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2016-2019 di KP2KP
Sungguminasa?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KP2KP Sungguminasa untuk
meningkatkan kepatuahan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
pelaporan SPT Tahunan PPh?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak
2016-2019 di KP2KP Sungguminasa.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib
Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2016-2019 di KP2KP Sungguminasa?
9
3. Upaya yang dilakukan KP2KP Sungguminasa untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan,
serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan
yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
Sebagai saran bagi pemimpin Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa serta menjadi bahan pertimbangan
untuk meningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT
Tahunan Pajak Penghasilannya.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Pajak
a. Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat untuk negara sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku bersifat dipaksakan dan tidak
mendapatkan hasil secara langsung yang dimanfaatkan untuk membiayai
pengeluaran negara (Mardiasmo,2011:1). Menurut Rachmat Soemitro
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”.
Soeparman Soemahamidjaja beranggapan (Waluyo dan
Wirawan,2010:5) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum”.
Menurut Andriani, guru besar “Hukum Pajak” Universitas
Amsterdam Belanda (Liberti Pandiangan,2014:3) mengemukakan “Pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
11
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
b. Fungsi Pajak
Sedangkan fungsi pajak menurut (Nurdin Hidayat 2017:3) yaitu:
1. Anggaran (Budgetair). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam
rangka penyelenggaran negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam
Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), baik yang bersifat
pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.
2. Mengatur (Regulator). Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran
yang diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi
maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan
masyarakat. Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh
pemerintah seperti :
(a) Menarik minat pengusaha agar melakukan ekspor ke luar negeri
melalui pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan mengimpor barang
ke Indonesia melalui oengenaan Pajak Impor Rendah.
(b) Menarik minat pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di
Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian
subsidi Pajak PPN dan PPnBM.
12
(c) Menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia melalui
kebijakan pajak yang menguntungkan investor khususnya
pemberian fasilitas pajak dan pajak usaha yang rendah.
(d) PPh yang membuat kebijakan bahwa koperasi dikenakan pajak
penghasilan hanya atas transaksi dengan pihak luar anggota
koperasi yang bersangkutan. Ini dibuat untuk memberikan
dorongan sehingga koperasi dapat berkembang terutama sebagai
akibat bahwa koperasi memiliki asas gotong royong. Hal ini
tertuang dalam UU No.7/1983 dan diperbarui oleh UU Perpajakan
N0.10/1994, UU Perpajakan No.17/2000 dan terakhir melalui UU
Perpajakan No.36/2008.
(e) Adanya fasilitas perpajakan terhadap PMA dan PMDN sehingga
ada penanaman modal dari luar negeri dan dalam negeri. Hal ini
tertuang dalam UU No.11 dan 12 tahun 1970.
(f) PPnBM yang cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan tujuan agar dapat
mengurangi gaya hidup tinggi dan seseorang yang memiliki
barang mewah dapat dikenakan PPnBM. Hal ini tertuang dalam
UU No.8/1983 Jo UU No.11/1994, UU No.18/2000, dan terakhir
melalui UU No.46/2009.
(g) Pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai rokok untuk
mengurangi konsumsi masyarakat atas produk tersebut.
3. Pendistribusian pendapatan (redistribusi). Fungsi ini menekankan
pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini
dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat
masyarakat memiliki penghasilan sendiri atas pekerjaannya. Secara
13
ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun
deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
4. Stabilitas. Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk
membuat kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan
mengurangi keresahan yang dialami masyarakat. Salah satu cara
untuk kestabilan negara dapat dilakukan dengan pengalokasian
pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. Adapun
pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun
daerah selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain
seperti distribusi dan sumbangan. Beberapa pengertian ini dapat
dijabarkan yaitu :
(a) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan
dan mendapat jasa timbal secara langsung. Pemaksaan ini
bersifat kontrapretasi dari pemerintah, maka tidak dapat
dikenakan retribusi seperti retribusi pasar, parkir, uang kuliah,
uang ujian, tol dan seterusnya.
(b) Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang dapat
dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu.
c. Ciri- ciri Pajak
Ciri-ciri pajak menurut (Mardiasmo 2011:1) yaitu:
1) Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut
berupa uang (bukan barang).
2) Berdasarkan Undang-undang
14
Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya.
3) Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.
Sedangkan menurut (Waluyo 2013:3) ciri-ciri sebagai berikut:
1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public invesment.
5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Menurut (Suandy 2014:10) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:
1) Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2) Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
15
3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh
pemerintah.
4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
5) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public invesment.
6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu
dari pemerintah.
7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
d. Subjek pajak
Menurut (Mardiasmo 2011:136) subjek pajak dapat dibedakan menjadi:
1) Subjek Pajak Dalam Negeri
a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
(1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut)
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
(2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
b) Subjek Pajak Badan, yaitu:
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
16
(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
(2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
a. Subjek Pajak Warisan, yaitu:
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.
2) Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:
a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan
usaha tetap di Indonesia; dan
b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan tiga puluh) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
17
e. Objek Pajak
Menurut (Mardiasmo 2011:139) yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk:
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan pengharhaan.
3) Laba usaha
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
(a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
(b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan
badan lainnya.
(c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama
dan bentuk apapun.
(d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
18
badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha
diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
(e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi.
8) Royalty atau imbalan atas pemegang hak.
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12) Keuntungan kurs mata uang asing.
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14) Premi asuransi.
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
19
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19) Surplus Bank Indonesia.
f. Pengelompokkan Pajak
Menurut (Siti Resmi 2009:7) mengemukakan bahwa terdapat
berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
1) Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
(a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung
oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
(b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,
atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya
terjadi penyerahan barang atau jasa.
20
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena
terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini
dibayarkan ileh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi
dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun
implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung
atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara
melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan
perpajakannya, ketiga unsur tersebut terdiri atas :
(1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal
yudiris diharuskan melunasi pajak.
(2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya
memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
(3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang
harus dibebani pajak.
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka
pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur
tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka
pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
2) Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
21
(a) Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan
keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak
(Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi
tersebut dapat memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status
perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan
pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan
besarnya penghasilan tidak kena pajak.
(b) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya
baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun
tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai PPN dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).
3) Menurut Lembaga Pemungutnya
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
(a) Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada
umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBm, PBB serta Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).
22
(b) Pajak Daerah: pajak yang dibebankan dari pemerintahan daerah yaitu
pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota yang dipakai untuk
membiayai pengeluaran daerah untuk kepentingan bersama.
g. Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut (Jamaluddin 2011:27-29) mengatakan jika tata cara
pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu:
a. Stelsel Pajak
1. Stelsel Nyata (rill stelsel). Sumber pengenaan pajaknya didasarkan dari
objek atau penghasilan yang sebenarnya didapatkan atau diterima.
2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel). Pajak yang dikenakan dari penghasilan
terutang dalam satu tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan penggabungan dari stelsel nyata
telsel anggapan maka kelebihan dapat diminta kembali dalam kasuk yang
biasanya disebut lebih bayar.
b. Asas Pemungutan Pajak
1. Asas Domisili, yaitu dimana Wajib Pajak bertempat tinggal di suatu
negara dimana pengahsilan yang diperoleh di Indonesia maupun diluar
Indonesia.
2. Asas Sumber, dimana pajak yang dikenakan berasal dimana penghasilan
didapatkan sehingga warga negara asing membayar pajak penghasilan di
Indonesia baik Wajib Pajak itu berkedudukan di Indonesia maupun di luar
negeri.
23
3. Asas Kebangsaan, yaitu pajak yang dikenakan dengan menghubungkan
kebangsaan suatu negara, berkebangsaan negara X walaupun orang
tersebut tidak berkedudukan di negara X.
c. Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang
dilakukan oleh fiskus pajak atau petugas pajak.
2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan
sendiri oleh Wajib Pajaknya mulai dari menghitung, membayar dan
melaporkan kewajiban perpajakannya.
3. With Holding System, yaitu sistem pemungutan dimana besar pajak
terutang ditentukan oleh pihak wajib pajak.
h. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan (Anastasia dan Lilis 2010:163), “Pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai wajib
pajak”.
Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenakan dan ditanggung oleh
subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.
i. Tarif Pajak
Menurut (Erly Suandy 2011:7), tarif pajak ada empat macam yaitu :
24
a. Tarif sebanding atau prposional adalah tarif pajak yang merupakan
presentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah
secara proposional atau sebanding pengenaan pajaknya.
b. Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya akan semakin
besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang
terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan
dasar pengenaannya.
c. Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasenya akan semakin
kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang
terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan
dasar pengenaannya.
d. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun
dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah
pajak yang terutang selalu tetap.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2018
Pajak penghasilan dari peredaran bruto tertentu (PP No.46 Tahun
2018) adalah sebagai berikut:
a. Menurut ketentuan PPh UMKM PP Nomor 46 Tahun 2018 ada
batasan tertentu untuk wajib pajak yang mempunyai omset hingga
jumlah tertentu untuk dikenakan PPh secara final yaitu sebesar
0.5% dari peredaran bruto setiap bulan.
Wajib pajak tersebut adalah yang memenuhi beberapa kriteria
yaitu wajib pajak yang tidak mempunyai usaha tetap dan wajib
pajak tidak mendapat penghasilan dari usaha, baik itu jasa
25
maupun pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto <
Rp.4.800.000.000 dalam satu periode.
b. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan
bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000
setahun, diberikan pilihan untuk menghitung penghasilan nettonya
dengan norma perhitungan penghasilan neto. Dengan terbitnya
PP Nomor 46 Tahun 2018, pilihan untuk menggunakan norma
perhitungan penghasilan neto menjadi tidak ada, karena wajib
pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari
Rp.4.800.000.000 dikenakan PPh dengan tarif 0.5% dari
peredaran bruto dan bersifat final.
c. Peredaran bruto dalam PPh UMKM, setiap pengusaha harus tahu
jumlah peredaran bruto per bulan dari usahanya. Beberapa ini
adalah penentuan peredaran bruto yaitu untuk menentukan
pengusaha yang akan dikenakan PPh final untuk prngusaha
UMKM yang dikenakan PPh final yaitu untuk wajib pajak yang
memiliki omset dalam satu periode pajak < Rp.4.800.000.000.
untuk menetukan pengenaan pajak yang sesuai dengan PP
Nomor 46 Tahun 2018 yang mana menyebutkan dasar
pengenaan pajak dipakai sebagai bahan perhitungan PPh final
adalah setiap bulan dari peredaran bruto.
26
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari
ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai peraturan
perpajakan yang ada.
Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jendral
Pajak telah mengeluarkan kriteria wajib pajak patuh. Wajib pajak yang patuh
yaitu wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang
telah memenuhi kriteria tertentu.
Kriteria wajib pajak yang patuh antara lain yaitu:
(1) Tepat waktu dalam hal penyampaian SPT dalam dua tahun terakhir.
(2) Tidak memiliki tunggakan hutang pajak terutang untuk semua jenis pajak.
(3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir membuat dan memiliki pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan tata cara perpajakan dan
dalam hal wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang
terutang paling banyak 5%.
(5) Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam 2 (dua) tahun terakhir telah
diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
27
atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba
rugi fiskal.
b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu 2010:138)
adalah:
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh
sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan
mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah
benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah
disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material
perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan
matelial juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang
bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari
isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP
dalam (Suandy 2011:119) adalah sebagai berikut:
1) Kewajiban mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak w
ajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah
28
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus
terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang
PPN, wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib
Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia
serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3) Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara
melalui kantor pos atau bank BUMN atau BUMD atau tempat
pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan
membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan
Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas.
5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhad ap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam
rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan atau
29
meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk
memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan
guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang
dilakukan oleh pemeriksa pajak.
6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara
kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan
menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip Witholding
System.
Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam (Suandy
2011:120) disebutkan bahwa:
“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada
adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak terutang menurut Surat
Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
c. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan
Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut (Rahayu 2010:140)
disebutkan bahwa:
“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia
baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak
tidak patuh maka akan menumbulkan keinginan untuk melakukan tindakan
penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada
30
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak
akan berkurang”.
Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1. Kondisi sistem administrasi perpajakn suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakkan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak
Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi
fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting
tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat
pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan
tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian normal.
Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan
pajak seperti dikemukakan (Rahayu 2010:143) adalah sebagai berikut:
1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengambilan
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak
permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak
diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian
dan pemeriksaan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua
bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.
31
d. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam hal melakukan
pembayaran pajak, pemotongan pajak serta memungut pajak dan
mempunyai hak serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku. Dari pengertian yang ada maka dapat
disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang yang memiliki
penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PKP) dan diwajibkan untuk
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Anastasia dan Lilis 2010:1).
Sedangkan menurut (Suandy 2011:105) Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Wajib pajak orang pribadi meliputi :
1) WP orang Pribadi Karyawan adalah WP Orang Pribadi yang memperoleh
penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha. Contohnya: PNS dan non
PNS.
2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima
pendapatan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu: dokter,
pengacara, konsultan, arsitek, dll.
e. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu mengukur
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan ketentuan perundang-
32
undangan perpajakan yang ada dan telah melakukan atau melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.
3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
a) Pengertian Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009
mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau
bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek
pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Mardiasmo 2011:31).
Pengertian surat pemberitahuan menurut (Anastasia dan Lilis
2010:121), “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek
pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
b) Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan
Surat Pemberirahuan Tahunan yaitu surat pemberitahuan dalam satu tahun
pajak atau bagian tahun pajak yang diperoleh dari pendapatan pajak
penghasilannya. Surat pemberitahuan tahunan pada pasal 1 UU No.28 Tahun
33
2007 “SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau
bagian tahun pajak”.
c) Fungsi Surat Pemberitahuan
Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009, fungsi SPT
dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut:
1) Wajib Pajak Penghasilan
(a) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan
pajak yang sebenarnya terutang.
(b) Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri atau melalui pemotong atau pemungutan pihak lain dalam satu
tahun pajak atau bagian pajak.
(c) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengusaha Kena Pajak
(a) Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
(b) Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran.
(c) Melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu
masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
34
3) Pemotong atau Pemungut Pajak
Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
d) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut (Mardiasmo 2011:34) jenis SPT saat dilihat dari klasifikasi, yaitu:
1) Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis
(a) SPT berbentuk formulir kertas, dan
(b) e-SPT
2) berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis
(a) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam
suatu masa pajak.
(b) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam
suatu tahunan pajak.
e) Pembetulan Surat Pemberitahuan
Menurut (Mardiamo 2011:33) jika pengisian SPT ternyata terdapat
kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:
1) DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat
pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang
35
biaya, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran pembetulan SPT.
2) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan
tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan
kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (kali) jumlah pajak yang kurang
bayar.
Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP
belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran
dapat mengungkap dalam suatu laporan tersendiri atau ketidakbenaran
pengisian SPT oleh Wajib Pajak, yang menimbulkan akibat sebagai berikut:
1) Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil;
2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih
besar;
3) Jumlah harta menjadi lebih kecil atau lebih besar;
4) Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.
Pajak yang kurang bayar timbul akibat pengungkapan serta sanksi
administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak kurang bayar, harus
dilunasi sebelum laporan disampaikan.
Sedangkan menurut (Pohan 2014:77) Pembetulan SPT adalah sebagai
berikut:
36
1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis, dengan syarat Sirektur Jendral Pajak belum melakukan tidakan
pemeriksaan
a. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada butir 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat
Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kadaluarsa penetapan.
b. Kadaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau
tahun pajak.
2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenal
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak
yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan
berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung
satu bulan.
3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan
tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib
Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan
dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh
persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.
37
Namun apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan
tersebut diberitahukan kepada penuntut umum, kesempatan untuk
membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
4) Walaupun Direktur Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan
syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak,
Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih
kecil.
b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih
besar.
c. Jumlah harta menjadi lebih kecil atau lebih besar.
d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses
pemeriksaan tetap dilanjutkan.
5) Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana
dimaksud butir 4 dikenal sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar dan harus dilunasi oleh
Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun,
pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa
laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan
sesuai ketetapan pajak.
6) Wajib pajak dapat menimbulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah
disampaikan dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, surat
38
keputusan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa tahun
pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berada dengan rugi
fiskal yang telah direkomendasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
yang dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan
pembetulan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dengan
syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
f) Jenis Formulir SPT Tahunan PPH
Formulir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi terbagi
menjadi tiga antara lain:
1) Formulir SPT jenis 1770 S, formulir jenis ini adalah jenis SPT uang
digunakan untuk orang pribadi yang memiliki pendapatan tahunan lebih
dari Rp. 60.000.000,-
2) Formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan yang digunakan
untuk wajib pajak dengan memiliki pendapatan tahunan kurang dari Rp.
60.000.000,-.
3) Formulir SPT Jenis 1770 adalah formulir yang digunakan bagi wajib pajak
sebagai pemilik bisnis atau memiliki pekerjaan tertentu yang tidak
memiliki ikatan kerja (pekerja bebas).
g) Batas Waktu Pelaporan SPT
Batas waktu pengumpulan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak
penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut (Mardiasmo 2011:35), “Surat
39
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
paling labat 3 bulan setelah akhir tahun pajak”.
Sedangkan batas waktu penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No.16
Tahun 2009 tentang KUP adalah:
1) SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2) SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun pajak.
3) SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan
setelah akhir tahun pajak.
Walaupun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, namun wajib
pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama
2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan
batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP disertai:
1) Alasan penundaan
2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun
pajak.
3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut
perhitungan sementara.
h) Sanksi Keterlambatan atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan
1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat
Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
40
100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi.
2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau
menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila
dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut
melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa
kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6
(enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda
paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang
tidak atau kurang bayar.
B. Penelitian Terdahulu
NO. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Agung Dwi
Prabowo
(2015)
Efektivitas Sosialisasi
Perpajakan Wajib Pajak
Orang Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) Tondano
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
adanya kegiatan sosialisasi
di KP2KP Tondano berupa
penyuluhan, dialog
interaktif dan reklame pada
wajib pajak belum dapat
meningkatkan kepatuhan
41
Wajib Pajak, dimana Wajib
Pajak menunjukkan masih
kurangnya kesadaran dan
penolakan dalam
memahami perpajakan dan
memenuhi kegiatan
perpajakan.
2. Jounica
Zsezsa, Julie
J. Sondakh
dan Stanly K.
Walandouw
(2015)
Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Pelaporan SPT
Tahunan Wajib Pajak
Badan
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
adanya sanksi dan
sosialisasi perpajakan di
KPP Pratama Manado
memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak
dalam Pelaporan SPT
Tahunan sedangkan
Sosialisasi perpajakan
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak
dalam pelaporan SPT
Tahunan.
3. Endang
(2015)
Pelaksanaan e-SPT
Tahunan Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Sekayu
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
penyampaian e-SPT masih
belum berjalan dengan
lancar dikarenakan e-Filling
tergolong masih baru
sehingga sebagian besar
Wajib Pajak belum
mengenal sistem ini dan
kurangnya memadai akses
42
jaringan internet yang
dapat menghambat proses
pelaporan melalui e-Filling.
4. Maria
Magdalena
Bate’e
(2018)
Analisis Pelaporan SPT
Tahunan PPh Pasal 21
Sebelum dan Sesudah
Penerapan Sistem e-Filling
Bagi PNS
Sinassosnakertrans
Kabupatem Nias
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
pelaporan SPT Tahunan
menggunakan e-SPT
sudah diterapkan dari
tahun 2016 dan
memberikan kemudahan
kepada Wajib Pajak karena
sistem e-Filling efektif dan
efisien.
5. Regina
Agriany dan
Jenny
Morasa
(2015)
Analisis Penyampaian SPT
Tahunan dan
Perkembangan Pengusaha
Kena Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama
Bitung
Hasil dari penelitian ini
menunkukkan bahwa
adanya peningkatan jumlah
Wajib Pajak khususnya
kategori Pengusaha Kena
pajak tetapi dalam
pelaporan SPT Tahunan
semakin menurun
dikarenakan Wajib Pajak
yang terdaftar di KPP
Pratama Bitung tidak
melaporkan SPT
Tahunannya.
6. Adil
Setiawan,
Alimuddin
dan Darwis
Said
(2017)
Perilaku Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Penggunaan
Sistem Informasi e-Filling:
Sebuah pendekatan
Fenomenologi
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
banyak Wajib Pajak yang
enggan melaporkan SPT
menggunakan sistem e-
Filling dikarenakan Wajib
Pajak masih banyak belum
43
memahami sistem tersebut
dan Wajib Pajak acuh tak
acuh dikarenakan adanya
faktor kesibukan.
7. Yuli
Nawangsasi,
Inayati
Nasrudin dan
Hilda
Purnamawati
(2017)
Analisis Pelaporan E-Filling
terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan yang
signifikan jumlah pelaporan
SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi sebelum dan
sesudah penerapan SPT
online (e-Filling) terhadap
tingkat kepatuhan Wajib
Pajak di KPP Pratama Kota
Bandung.
8. Andi
(2018)
Kemampuan Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam
Menggunakan E-Filling
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
adanya presepsi
penggunaan, kemudahan,
kepuasan, keamanan dan
kerahasiaan serta kesiapan
teknologi informasi Wajib
Pajak berpengaruh positif
terhadap minat Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam
menggunakan e-filling.
9. Sabil,
Dwiyatmoko
dan Amin
Setio
(2018)
Pengaruh E-SPT Pajak
Penghasilan dan
Pemahaman Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
penerapan e-SPT sangat
memudahkan dalam
penyampaian SPT Pajak
Penghasilan mereka dan
Wajib Pajak setuju mereka
44
sudah patuh akan
penyampaian, pembayaran
dan perhitungan terhadap
pajak.
10. Marisa
Setawati
Muhamad
(2019)
Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Tarif Pajak,
Sanksi Perpajakan dan
Kesadaran Perpajakan
Terhadap Kepatuhan
Pelaporan SPT Tahunan
Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Empiris Pada KPP
Pratama Jayapura)
Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
adanya sosialisasi
perpajakan, tarif pajak dan
kesadaran perpajakan
berpengaruh terhadap
kepatuhan pelaporan SPT
Tahunan Wajib Pajak.
Tetapi, adanya sanksi
pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan
pelaporan SPT Tahunan
Wajib Pajak.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
C. Kerangka Konsep
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketsadaran
mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan secara tepat sasaran
agar meraih target penerimaan yang diinginkan. Untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan
dan bersosialisasi kepada Wajib Pajak dan meningkatkan pemeriksaan pajak
dan tarif pajak baik dari fasilitas yang diberikan dan pengendalian menjadi hal
yang penting untuk menghindari adanya agar penyalahgunaan uang pajak
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika faktor Kepatuhan Wajib
Pajak lebih diperhatikan lagi maka Wajib Pajak diharapkan lebih termotivasi
45
dalam memenihi kewajiban perpajakannya. Pelaporan Surat Pemberitahuan
Tahunan Wajib Pajak bisa melaporkan dengan cara mengisi SPT secara manual
dalam bentuk formulir atau dengan cara elektronik dengan menggunakan E-
filling. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT Tahunan peneliti mengumpulkan data
atau jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual dan pelaporan
secara online (e-filling)
46
PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
GAMBAR 2.1. KERANGKA KONSEP
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN
DALAM PELAPORAN SPT
TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
HASIL
E-SPT SPT MANUAL
KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN dan
KONSULTASI PERPAJAKAN
SUNGGUMINASA
47
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu salah satu jenis metode penelitian
yang dilakukan dengan memusatkan pehatian kepada aspek-aspek tertentu
dan sering menunjukkan hubungan antar variabel. Menurut Punaji (2010)
penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau
mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang ataupun
segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan
baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.
B. Fokus Penelitian
Penentuan fokus penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat
kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Adapun
fokus pada penelitian ini yaitu dengan mengukur tingkat kepatuhan wajib
pajak dalam pelaporan SPT Tahunan serta faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KP2KP
Sungguminasa.
48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi
Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa yang terletak di
Jalan Masjid Raya No.24 Sungguminasa.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli
2020.
D. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sebagai berikut:
a. Data Primer, merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dan
diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yaitu data hasil
wawancara dan observasi dari para staf yang berwenang memberikan
informasi yaitu:
(1) Kepala Kantor
(2) Staf Seksi Pelayanan
(3) Staf Seksi Pengolah Data dan Informasi
(4) Serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan usaha
(UMKM) yang memiliki kendala atau hambatan dalam pelaporan SPT
Tahunan yaitu berjumlah 30 orang.
b. Data Sekunder, adalah data yang digunakan untuk memahami instansi
yang diteliti. Data yang dibutuhkan meliputi:
49
(1) Gambaran umum Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa.
(2) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa.
(3) Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan
dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Teknik Wawancara (Interview)
Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pegawai
Seksi Pelayanan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
Kegiatan usaha (UMKM) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa. Dalam metode ini peneliti memperoleh data
berupa:
(a) Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa..
(b) Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan
PPh.
50
2. Teknik Dokumentasi
Metode yang digunakan untuk mencari data serta informasi yang
tertulis dengan permasalahan penelitian yang dilakukan dengan cara
mencatat, membaca dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh
dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa. Data yang didapatkan berupa:
(a) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar Wajib SPT
Tahunan PPh tahun 2016 sampai dengan 2019 pada Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa.
(b) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan SPT
Tahunan PPh tepat waktu tahun pajak 2016 sampai dengan 2019
pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah kegiatan yang digunakan oleh peneliti untuk
mendapatkan informasi dari narasumber yang berwujud wawancara. Berikut
adalah pertanyaan yang telah disiapkan peneliti.
1. Berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar Wajib SPT
Tahunan PPh tahun 2016 sampai dengan 2019 pada Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa?
2. Berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan SPT
Tahunan PPh tepat waktu tahun pajak 2016 sampai dengan 2019 pada
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa?
51
3. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa?
4. Apa saja upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?
5. Apa saja hambatan yang dirasakan Wajib Pajak UMKM dalam pelaporan
SPT Tahunan Pajak penghasilan di KP2KP Sungguminasa? (Pertanyaan
di berikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan
usaha (UMKM)).
Alat-alat yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah Buku
Catatan, Pulpen dan Alat Rekam
G. Teknik Analisis Data
Rancangan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif
kuantitatif yaitu metode yang berhubungan secara langsung dengan
jumlah ataupun angka-angka yang diteliti mengenai jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu, dan
Deskriptif Kualitatif adalah metode yang sifatnya berupa penjelasan dan
keterangan pelengkap mengenai hambatan apa saja yang dapat
mempengaruhi tingkat kepatuhan serta upaya apa saja yang dilakukan
KP2KP Sungguminasa untuk meningkatkan pkepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh. Dalam
52
menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 sampai dengan 2019
dapat dihitung menggunakan rumus:
(Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa)
Keterangan:
(a) Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu: Jumlah Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tepat waktu.
(b) Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh: Jumlah Wajib
Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib melaporkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaporan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016-2019 dapat di
identifikasikan dengan pedoman konversi dari Sugiyono (2017:92).
Pedoman konversi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
53
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
90-100% Sangat Tinggi
80-89% Tinggi
65-79% Cukup
55-64% Kurang
0-54% Rendah
Sumber: Sugiyono (2017:92)
Tabel 3.2. Interpretasi Koefisien Korelasi
54
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
1. Sejarah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa (KP2KP) bertempat di jalan Masjid Raya No. 24
Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah wilayah
kerja KPP Pratama Bantaeng sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan
RI Nomor: 94/KMK.01/1994 Tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor: 162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997.
Sejak bulan Juni 2008 Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama
dengan Direktur Jendral Pajak meresmikan dua Kantor Wilayah Direktorat
Jendral Pajak (Kanwil DJP) Modern yaitu Kanwil DJP Naggroe Aceh
Darussalam dan Kanwil DJP Sumatera Utara II, serta 40 Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama dan 37 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil-Kanwil DJP. Sumatera Utara I,
Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, Barat
dan Tenggara (Sultanbatara). Pembentukan dua Kanwil DJP modern dan
Pembentukan KPP Pratama dan KP2Kp di wilayah di 4 Kantor Wilayah DJP
ini merupakan tahapan proses modernisasi di Direktorat Jendral Pajak. Sejak
55
diresmikannya sejumlah KPP Pratama dan KP2KP di wilayah Sulawesi
Selatan, Barat dan Tenggara oleh Menteri Keuangan, maka KP4
Sungguminasa mengalami perubahan menjadi KP2Kp Sungguminasa. Ini
juga berarti bahwa Kode Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan juga
mengalami perubahan yang semula 805 menjadi 807 untuk wilayah Gowa
dan juga karena wilayah KP2Kp Sungguminasa tidak lagi dinaungi oleh KPP
Pratama Makassar Selatan tetapi di bawah naungan KPP Pratama Bantaeng.
KP2KP Sungguminasa bertanggung jawab untuk melaksanakan
pelayanan perpajakan di Kabupaten Gowa. Secara geografis terletak pada
12o38 6- 13o15 17 BT dan antara 5o5- 5o347 LS. Luas wilayah Kabupaten
Gowa adalah 1.883,33 Km2 atau sama dengan 3.01% dari luas wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan, yang mencakup 18 Kecamatan, 167 desa atau
kelurahan dan 726 dusun atau lingkungan. Tahun 2018 jumlah penduduk
Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS adalah 740.292 jiwa.
2. Visi dan Misi Organisasi
a. Visi
“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem
administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”
b. Misi
“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-
undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemadirian pembiayaan
56
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi
perpajakan yang efektif dan efisien.”
3. Motto Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa.
Melayani dengan PASTI (Provesional, Integritas, Teamwork dan
Inovasi), menunjukkan pada nilai-nilai organisasi DJP yang
diimplementasikan oleh para pegawai KP2KP Sungguminasa.
4. Logo Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa
Gambar 4.2. Logo Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa.
Makna Logo:
a. Tulisan berbunyi “Negara Dana Rakca” memiliki arti untuk
penghimpun dana.
b. Bentuk padi melambangkan kemakmuran.
c. Bentuk kipas melambangkan bersih.
d. Bentuk sayap melambangkan hakekat dari struktur yang kuat dan
tangguh serta terkoordinir.
57
5. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa
a. Kondisi Geografis
Kabupaten Gowa secara geografis terletak pada 12o38 6- 13o15 17
BT dan antara 5o5- 5o347 LS. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah
1.883,33 Km2 atau sama dengan 3.01% dari luas wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan. Kontur bumi Kabupaten Gowa terdiri dari dataran tinggi
seluas 80.17% dan dataran rendah seluas 19.83%. kabupaten Gowa
terdiri dari 18 kecamatan, 167 desa atau kelurahan dan 726 dusun atau
lingkungan, beribukota di Kota sungguminasa yang terletak di Kecamatan
Somba Opu dan berjarak 10 km dari Kota Makassar sebagai ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan.
b. Data penduduk
Kabupaten Gowa terbagi menjadi 18 Kecamatan, 46 Kelurahan dan
121 Desa. Data jumlah penduduk serta jumlah penduduk yang memiliki
NPWP atau disebut juga dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi
Bajeng 69.973 6.021
Bajeng Barat 25.338 1.674
Barombong 40.630 2.351
Biringbulu 31.695 992
58
Bontolempangan 12.335 541
Bontomarannu 35.831 3.608
Bontonompo 42.337 3.277
Bontonompo Selatan 29.958 1.737
Bungaya 16.477 765
Manuju 15.145 653
Palangga 124.542 10.337
Parangloe 18.787 1.110
Parigi 12.743 762
Patalassang 24.490 1.451
Somba Opu 169.118 19.614
Tinggimoncong 24.203 1.210
Tombolopao 29.609 977
Tompobulu 28.720 1.224
Jumlah 751.981 58.304
Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa
Tabel 4.3. Data Jumlah Penduduk serta Jumlah Wajib Pajak Orang
Pribadi
6. Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa
KP2KP Sungguminasa menyelenggarakan kegiatan pelayanan,
penyuluhan dan pemberian konsultasi perpajakan kepada wajib pajak
dengan rincian sebagai berikut:
59
a. Pengadministrasian berkas dan dokumen perpajakan, penerimaan Surat
Pemberitahuan (SPT), serta surat lainnya.
b. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak baru (Pendaftaran NPWP).
c. Pemberian layanan konsultasi perpajakan.
d. Penyuluhan perpajakan pada Wajib Pajak di wilayah kerja KP2KP
Sungguminasa.
e. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan.
7. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Sungguminasa
KP2KP Sungguminasa membentuk suatu struktur organisasi agar
lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam
pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator
Pelaksanan di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor
Pemeriksaan serta Penyidikan Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan
dan Konsultasi Perpajakan.
Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan
tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan singkronisasi,
60
sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas
organisasi dan staf.
Gambar 4.3. Struktur Organisasi KP2KP Sungguminasa
KEPALA KANTOR
Seksi Konsultasi Seksi Penyuluhan Seksi Pelayanan
KP2KP
SUNGGUMINASA
61
Masing masing organisasi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa mempunyai tugas yang sesuai
dengan bidangnya. Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Kepala Kantor mempunyai tugas menilai dan mengawasi staff
atau anggota kantor dalam memberikan pelayanannya kepada
wajib pajak.
b) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan
penertiban produk hukum perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, Penerimaan Surat lainnya,
serta pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak.
c) Seksi Konsultasi mempunyai tugas melakukan proses
penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan
ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan
kepada Wajib Pajak.
d) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan
potensi perpajakan,pendataan objek dan subjek pajak,
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak
dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan pengawasan Wajib
Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
62
B. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa yaitu berupa sebagai berikut:
a. Jumlah WPOP yang melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun 2016-2019 pada KP2KP Sungguminasa.
No. Tahun Jumlah WP OP UMKM
Terdaftar Wajib SPT Tahunan
PPh
1. 2016 2.952
2. 2017 5.042
3. 2018 7.876
4. 2019 12.286
Sumber: Staf Pengolah Data (2020)
Tabel 4.4. Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terdaftar Wajib SPT
Tahunan Pajak penghasilan Tahun 2016-2019
Sumber data yang didapatkan pada Tabel 4.4 di atas dapat diketahui
jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar untuk wajib SPT Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2016 berjumlah 2.952 Wajib Pajak, tahun 2017
meningkat sebanyak 5.042 Wajib Pajak tahun 2018 meningkat sebanyak
7.876 Wajib Pajak dan tahun 2019 naik menjadi 12.286 Wajib Pajak.
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar Wajib SPT Tahunan
Pajak Penghasilan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami
peningkatan sebanyak 2.090 Wajib Pajak atau 70.8% dari jumlah Wajib
63
Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2016, pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami
peningkatan sebanyak 2.774 Wajib Pajak atau 55.01% dari jumlah Wajib
Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak
Penghasilan tahun 2017, sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019
mengalami kenaikan sejumlah 4.410 Wajib Pajak atau 55.99% dari
jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar Wajib SPT Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2018.
b. Jumlah WPOP yang melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun 2016-2019 tepat waktu pada KP2KP
Sungguminasa.
No. Tahun Jumlah WP OP UMKM Lapor
SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
1. 2016 1.317
2. 2017 2.359
3. 2018 4.744
4. 2019 2.909
Sumber: Staf Pengolah Data (2020)
Tabel 4.5. Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT
Tahunan Pajak penghasilan Tahun 2016-2019
Dari tabel 1.4 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan SPT Tahunan Pajak
64
Penghasilan tepat waktu mengalami penurunan jika dilihat dari
pertambahan jumlah wajib pajak setiap tahunnya. Pada tahun pajak
2016, sebanyak 1.317 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, tahun pajak
2017 2.359 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, tahun pajak 2018
terdapat 4.744 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dan tahun pajak
2019 terdapat 2.909 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang telah melakukan
pelaporan SPT Tahunannya secara tepat waktu pada tahun 2016 ke
tahun 2017 mengalami kenaikan 1.042 Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM atau 79% dari 1.317 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tahun
pajak 2016, sedangkan tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar 2.385 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM atau
101.1% dari 2.359 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tahun pajak
2017 dan pada tahun pajak 2018 ke tahun pajak 2019 mengalami
penurunan sebesar 1.835 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM atau
38.68% dari 4.744 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tahun pajak
2018.
c. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan di KP2KP Sungguminasa.
Berdasarkan hasil wawancara responden dengan bapak Zulfikar
selaku Kepala Kantor KP2KP Sunggminasa dan bapak Imam selaku Staf
Seksi Pelayanan kami menanyakan tentang hambatan dalam pelaporan
65
SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM bahwa ada beberapa hambatan yang
dialami oleh Wajib Pajak khususnya UMKM adalah Kesadaran Wajib
Pajak dalam melaporkan SPT masih rendah. Ada Wajib Pajak yang
kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara
pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.Turunnya
tingkat kepercayaan masyarakat mengenai pajak. Adanya keterbatasan
Sumber Daya Manusia (SDM) di KP2KP Sungguminasa. Terutupnya
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pepajakan Sungguminasa
untuk melakukan pelayanan secara tatap muka. Jarak wilayah Wajib
Pajak untuk ke KP2KP cukup jauh serta Terbatasnya Teknologi dan
Jaringan Internet.
d. Upaya KP2KP Sungguminasa agar dapat Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam pelaporan
SPT Tahunan PPh.
Upaya KP2KP Sungguminasa untuk dapat meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunannya
dengan melakakan penyuluhan perpajakan baik secara langsung
maupun tidak langsung serta dengan melakukan himbauan kepada
Wajib Pajak dan adanya Sanksi Perpajakan yang dikeluaran Ditjend
Pajak, Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkatkan
kepercayaan bagimasyarakat dengan cara melakukan peningkatan
pelayanan secara transparan, sosialisasi, berkomunikasi dengan jujur
kepada masyarakat mengenai segala hal kecuali seperti rahasia
jabatan.
66
Seluruh petugas KP2KP Sungguminasa ikut berperan secara
aktif menjadi seksi pelayanan dalam melakukan penanganan
khususnya pelaporan SPT. Tetapi adanya keterbatasan Sumber Daya
Manusia maka pelajar PKL membantu petugas pajak untuk
melakukan pelayanan pelaporan SPT adanya pelajar PKL ini
dimaksudkan untuk dapat memperlancar, efektif dan efisien, serta
adanya Prioritas untuk Wajib Pajak Baru dan Lama di KP2KP
Sungguminasa, adanya prioritas yang dilakukan bertujuan untuk
menambah wawasan bagi Wajib Pajak Baru agar dapat memenuhi
dan taat terhadap kewajiban perpajakannya.. KP2KP Sunggminasa
juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Lama
agar taat dan menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan
sebenarnya, serta dalam mengatasi Jarak Wilayah, Teknologi dan
Jaringan Internet Wajib Pajak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa membuka pos-pos pajak di
wilayah terpencil di Kabupaten Gowa yang diperuntukan bagi Wajib
Pajak yang mengalami masalah pajaknya dan bisa langsung
mendatangi pos pajak yang sudah disiapkan.
2. Pembahasan
a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016-2019
di KP2KP Sungguminasa.
No. Tahun Jumlah WP OP UMKM
Terdaftar Wajib SPT
Jumlah WPOP
UMKM Lapor SPT
67
Tahunan PPh Tahunan PPh Tepat
Waktu
1. 2016 2.952 1.317
2. 2017 5.042 2.359
3. 2018 7.876 4.744
4. 2019 12.286 2.909
Sumber: Staf Pengolaha Data (2020).
Tabel 4.6. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan
Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tepat Waktu
Untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan maka
digunakan rasio sebagai berikut:
1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016.
44.61%
68
2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017.
3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018.
4) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019.
69
No.
Tahun
Pajak
Jumlah WP OP
UMKM Terdaftar
Wajib SPT
Tahunan PPh
Jumlah WP OP
UMKM Lapor
SPT Tahunan
PPh Tepat
Waktu
Presentase
1. 2016 2.952 1.317 44.61%
2. 2017 5.042 2.359 46.79%
3. 2018 7.876 4.744 60.23%
4. 2019 12.286 2.909 23.67%
Rata-rata tingkat kepatuhan 43.82%
Tabel 4.7. Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 - 2019
Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
nya di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa setiap tahunnya masih kurang serta belum terealisasi
dengan baik. Keadaannya masih terjadi peningkatan serta penurunan
atau fluktuatif. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016 sampai
dengan tahun 2019 yaitu 44.61%, 46.79%, 60.23% dan 23.67%. Adanya
kenaikan yang tejadi di tahun pajak 2016 ke tahun 2017 sebesar 2.18%
70
serta peningkatan pada tahun pajak 2017 ke tahun 2018 sebesar 13.44%,
dan penurunan terjadi pada tahun pajak 2018 ke tahun 2019 sebesar
36.56%.
Agar meraih hasil tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya pada
tahun 2016-2019 dengan menggunakan pedoman konversi. Pedoman
yang digunakan adalah:
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
90-100% Sangat Tinggi
80-89% Tinggi
65-79% Cukup
55-64% Kurang
0-54% Rendah
Sumber: Sugiyono (2017:92)
Tabel 4.8. Interpretasi Koefisien Korelasi
No.
Tahun Pajak
Jumlah WP
OP UMKM
Terdaftar
Wajib SPT
Tahunan
PPh
Jumlah
WP OP
UMKM
Lapor SPT
Tahunan
PPh Tepat
Waktu
Presentase
Kriteria
1. 2016 2.952 1.317 44.61% Rendah
2. 2017 5.042 2.359 46.79% Rendah
3. 2018 7.876 4.744 60.23% Kurang
4. 2019 12.286 2.909 23.67% Rendah
71
Tabel 4.9. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016-2019
Pada tabel di atas dapat diliahat jumlah Wajib Pajak UMKM yang
melaporkan SPT tahunan pajak penghasilannya tahun pajak 2016
sebanyak 44.61%, sedangkan tahun pajak 2017 sebesar 46.79%, tahun
pajak 2018 sebesar 60.23% dan tahun pajak 2019 sebesar 23.67%.
Berdasarkan pedoman di atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 sampai
tahun 2019 berada diantara 0-54% dengan skor standar rendah dan 55-
64% dengan skor kurang.
b. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KP2KP
Sungguminasa
Masih banyak Hambatan yang dialami oleh KP2KP Sungguminasa
dalam pelaporan SPT Tahunan di KP2KP Sungguminasa dilihat dari hasil
penelitian yang didapatkan yaitu tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam hal
melaporkan SPT Tahunannya masih belum terealisasikan dengan baik
atau masih rendah, masih banyak masyarakat yang enggan enggan
melakukan pelaporkan SPT Tahunannya sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan diakibatkan karena lupa dan adanya kegiatan yang dilakukan..
Bahkan ada masyarakat yang enggan untuk melaporkan SPT
Tahunannya. Hal lain diakibatkan ada sebagian Wajib Pajak baru yang
masih belum paham mengenai tata cara perpajakan baik itu dalam
72
membayar atau melaporkan pajaknya. Sebagian Wajib Pajak yang
mengerti tentang pengisian dan pelaporan SPT tetapi pada saat
pengisian SPT mereka kurang teliti pada menghitung jumlah pajak
terutangnya dan pengisian SPTnya pun tidak diisi secara lengkap. Wajib
Pajak menganggap pengisian SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi
mereka yang kurang mengetahui kewajiban perpajakannya yang sudah
ditetapkan pada undang-undang perpajakan. Penuruna juga terjadi
terhadap tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus pajak
diakibatkan karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Kasus tersebut
mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak
atau fiskus pajak menurun. Wajib Pajak beranggapan manfaat apa yang
saya dapatkan jika membayar pajak jika uang pajak yang mereka
bayarkan disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Salah
satu alasan itulah, sehingga banyak masyarakat yang menghindari
kewajiban perpajakannya. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di
KP2KP Sungguminasa, petugas pajak atau karyawan tidak sebanding
dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. Terbatasnya pegawai pajak yang
ada untuk melayani Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajak merasa
bosan dikarenakan harus menunggu antrian yang lama dan
mengakibatkan mereka tidak mau melaporkan SPT Tahunannya. Selain
itu, terbatasnya fiskus pajak di KP2KP Sungguminasa menyebabkan
pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena jumlah Wajib
Pajak yang ada setiap tahunnya meningkat. Terutupnya Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pepajakan Sungguminasa untuk
melakukan pelayanan secara tatap muka, pemberhentian pelayanan
73
pajak tatap muka secara langsung di KP2KP Sungguminasa pada
tanggal 16 Maret sampai dengan 14 Juni 2019 dikarenakan adanya
Pandemi Covid-19. Ditutupnya KP2KP ini mengakibatkan banyak Wajib
Pajak Orang Pribadi khususnya UMKM tidak melaporkan SPT
Tahunannya secara tepat waktu diakibatkan karena masih banyak Wajib
Pajak yang belum mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunannya
secara online menggunakan aplikasi E-SPT. Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM masih banyak melaporkan SPT Tahunannya dengan datang
langsung di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa. Jarak wilayah Wajib Pajak untuk ke KP2KP cukup jauh.
karena banyak Wajib Pajak yang berdomisili di daerah pegunungan dan
membutuhkan waktu yang lama ke Kantor Pajak untuk melaporkan SPT
Tahunannya. Terbatasnya Teknologi dan Jaringan Internet, KP2KP
sudah membuka fasilitas pelaporan SPT Tahunan secara online tetapi
masih banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki akses Internet yang
memadai sehingga Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT Tahunannya.
Penelitian yang dilakukan Edy dan Riyanti di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Penjaringan memiliki hambatan yang sama dengan KP2KP
Sungguminasa dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi (UMKM), yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan
banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi yang
mengakibatkan masyarakat (Wajib Pajak) sudah tidak percaya dengan
pajak yang mengakibatkan mereka enggan membayar pajak dan
melaporkan SPT Tahunannya.
74
c. Upaya KP2KP Sungguminasa untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan.
1) Agar Pemahaman Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya
meningkat, dilakukan upaya untuk melakukan penyuluhan mengenai tata
cara perpajakan dengan baik dan benar bagi Wajib Pajak yang statusnya
masih Baru dengan melakukan menambah pemahaman mengenai pajak
sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
aturan yang ada. Melakukan penyuluhan bagi Wajib Pajak yang bertujuan
agar Wajib Pajak mengetahui apa saja kewajiban perpajakannya yang
mereka harus laksanakan sehingga mereka akan sadar dan peduli
mengenai pajak. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung dan secara
massal dengan cara petugas pajak atau fiskus pajak mendatangi Wajib
Pajak di dinas atau pada lembaga tertentu. Sebelum melakukan
penyuluhan petugas pajak mengirimkan surat penawaran untuk
melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Penyuluhan pajak ini dilakukan
dengan cara Petugas pajak memberikan arahan secara detail bagi Wajib
Pajak dengan menyajikan materi tentang perpajakan. Selain itu, KP2KP
Sungguminasa juga menyiapkan arahan petunjuk dalam bentuk buku
yang telah disiapak untuk mempermudah pengisian SPT dan Wajib Pajak
dapat datang langsung ke Kantor Pajak jika belum mengetahui mengenai
pengisian SPT Tahunan. Tugas ini dilakukan oleh Staf Konsultasi
perpajakan dengan cara memberikan arahan sesuai permasalahan yang
dikonsultasikan oleh Wajib Pajak. Staf Konsultasi Perpajakan memiliki
75
berkewajiban untuk memberikan bimbingan atau konsultasi dan
melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan.
Bukan hanya penyuluhan secara langsung yang diberikan tetapi
KP2KP Sungguminasa juga melakuakan Penyuluhan secara tidak
langsung yang dilakukan dengan cara membuat iklan mengenai
perpajakan pada media cetak ataupun elektronik baik secara online
maupun offline seperti pemasangan baliho, spanduk, dsb. Dengan cara
ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan lebih mudah
mendapatkan informasi mengenai perpajakan, salah satunya seperti
dapat melakukan pelaporan SPT Tahunannya sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan. Melakukan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat
menambah wawasan Wajib Pajak untuk mengetahui kewajiban
perpajakannya dan tidak memandang negatif lagi mengenai pajak
ataupun fiskus pajak.
KP2KP juga memberikan teguran bagi Wajib Pajak, jika
mendapatkan ketidakbenaran atau Wajib Pajak tidak sesuai dalam hal
mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya dengan melihat data yang
falid di kantor pajak, maka KP2KP Sungguminasa akan membuat surat
teguran bagi Wajib Pajak untuk menunjukkan serta meminta penjelasan
karena adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai
denganperaturat perpajakan yang ada. Setelah itu, memberitahu kepada
Wajib Pajak untuk segera melakukan Pelaporan dan melakukan
pembetulan SPT Tahunannya.. Serta diberlakukannya sanksi perpajakan
KP2KP Sungguminasa menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak
yang tidak melakukan pelaporan SPT Tahuanan sesuai waktu yang telah
76
ditentukan. Jika surat yang telah dikirim belum dilpenuhi maka Wajib
Pajak akan dikenakan hukuman berupa sanksi perpajakan berupa denda.
2) Memberikan serta melakukan peningkatan kepercayaan kepada
masyarakat terhadap fiskus pajak
Petugas pajak memberikan arahan berupa penjelasan mengenai
uang yang disetor Wajib Pajak dan dibayarkan melalui bank atau pos
dengan menggunakan kode e-billing terlebih dahulu yang diambil dari
Kantor Pajak dan tidak diterima langsung oleh petugas pajak tetapi
langsung masuk ke dalam kas negara sehingga masyarakat mengetahui
jika uang pajak yang dibayarkan tidak disalahgunakan oleh petugas
pajak. Dengan memberikan arahan seperti ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak.
3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KP2KP
Sungguminasa maka dilakuakan adanya kontribusi dari pelajar yang
melakukan Praktik Lapangan Kerja untuk membantu menangani Wajib
Pajak yang ingin melakukan pelaporan SPT Tahunan dan seluruh
petugas pajak ikut berperan menjadi seksi pelayanan bagi Wajib Pajak
yang ingin melaporkan SPT Tahunannya. Cara ini dilakukan untuk
mewujudkan pelayanan secara cepat, efektif serta efisien sehingga Wajib
Pajak tidak membutuhkan waktu yang lama untuk antri dan kegiatan
dapat berjalan dengan lancar. Petugas pajak KP2KP Sungguminasa juga
menjelaskan secara detail bagi Wajib Pajak Baru untuk menambah
wawasan mengenai perpajakan sehingga Wajib Pajak ini mampu
77
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.
4) Untuk mengatasi Jarak Wilayah, Teknologi dan Jaringan Internet Wajib
Pajak
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Sungguminasa membuka pos-pos pajak di wilayah terpencil di Kabupaten
Gowa yang diperuntukan bagi Wajib Pajak yang mengalami masalah
pajaknya dan bisa langsung mendatangi pos pajak yang sudah disiapkan.
Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa dalam meningkatkan Pelaporan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM)
juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan (Edy
dan Riyanti, 2017) yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan,
meningkatkan citra kepemerintahan khususnya masalah perpajakan yaitu
dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak serta
melakukan sistem Drop box.
78
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab
bab yang tertera, maka dapat sisimpulkan sebagai berikut:
1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa
Tahun Pajak 2016 sampai dengan 2019 adalah 44.61%, 46.79%,
60.23% dan 23.67% yang menunjukkan bahwa fluktuatif, peningkatan
terjadi pada tahun pajak 2016 ke tahun pajak 2017 sebesar 2.18%
dan tahun pajak 2017 ke tahun pajak 2018 sebesar 13.44%,
sedangkan penurunan terjadi pada tahun pajak 2018 ke tahun pajak
2019 sebesar 36.56%.
2. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiata Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan adalah
a. Dengan Memberikan penyuluhan perpajakan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
79
b. Dengan memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada
masyarakat (Wajib Pajak)
Fiskus Pajak memperbaiki kualitas pelayanan, bersosialisasi atau
melakukan penyuluhan serta memperbaiki komunikasi kepada
Wajib Pajak dengan cara selalu jujur dan transparan mengenai
perpajakan kecuali rahasia jabatan.
c. Partisipasi dari pelajar Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan tingkat
prioritas bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT
Tahunannya melalui, e-filling pada website Direktorat Jendral
Pajak (www.pajak.go.id) jika tidak sempat untuk mendatangi
kantor pajak.
B. Saran
Berikut saran peneliti yang dapat ditarik dengan melihat kesimpulan di
atas, yaitu:
1. Melakukan peningkatan untuk melakukan penyuluhan ataupun
sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM yang masih minim atau belum
mengerti mengenai kewajiban perpajakannya. Sehingga, mereka
dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
yang ada.
2. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap Wajib Pajak dan
Fiskus Pajak serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat
mengenai pajak. Sehingga, pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak
dilakukan secara tepat waktu.
80
3. Meningkatkan kinerja Fiskus pajak dengan cara menambah Sumber
Daya Manusia di KP2KP Sungguminasa. Sehingga petugas pajak
berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak yang ada.
81
DAFTAR PUSTAKA
Adil Setiawan, A. d. 2017. Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Penggunaan Sistem E-Filling: Sebuah Fenomenologi, Online, Vol.6, No.2,
http://researchgate.net/, diakses 03 Juni 2020).
Agung Prabowo. 2015. Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) Tondano. Online, Vol.3, No.1. (http://ejournal.unsrat.ac.id/,
diakses 03 Juni 2020).
Anastasia Diana, L. S. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep,Aplikasi dan
Penuntun Praktis. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Andi. 2018. Kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-
Filling, Online, Vol.8, No.2, (http://jurnal.untirta.ac.id/, diakses 03 Juni
2020).
Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan
Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Tesis tidak
diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Dipanegoro.
Casavera. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Direktorat Jendral Pajak. 2019. Rencana Strategis Direktorat Jendral Pajak.
Jakarta.
Edi Suwiknyo. 2019, Agustus 07. Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM.
Dipetik 03 Juni 2020, dari m.bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/
Edy dan Desty. 2017. Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang
Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-
2016, online, Vol.4, No.1, (http://Ojs.Stiami.ac.id/ diakses 16 Agustus
2020
82
Endang. 2015. Pelaksanaan e-SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Sekayu, Online, Vol.2, No.1,
(http://jurnal.polsky.ac.id/ diakses 03 Juni 2020).
Fidel. 2010. Cara Memahami Masalah-masalah Perpajakan Mulai dari Konsep
Dasar Sampai Aplikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Herry, P. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:
Erlangga.
Jounica, Julie J. Sondakh dan Stanly. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan, Online, Vol.3, No.4. (http://ejournal.unsrat.ac.id/,
diakses 03 Juni 2020).
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. APBN 2018. Jakarta
Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. 2011. Hak
dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta.
Kementrian Koperasi dan UKM. 2005. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah
Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Surabaya.
Kurniawan. 2011. Pengembangan Kompetensi Daya Manusia dan Bantuan
Modal Usaha Pengaruhnya Terhadap UMKM di Kabupaten Jepara. Tesis
tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Liberti Pandaingan. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
Lingga, Ita Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT PPn Terhadap
Efisiensi Pengisian SPT Menurut Prespsi Wajib Pajak: Survei Terhadap
Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya. Tesis. Bandung:
Universitas Kristen Maranatha.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
Maria. 2018. Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan
Sesudah Penerapan Sistem e-Filling Bagi PNS Sinassosnakertrans
Kabupaten Nias, Online, Vol.19, No.1, (http://jurnal.stie-aas.ac.id/,
diakses 03 Juni 2020).
83
Marisa Setawati Muhamad. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,
Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada
KPP Pratama Jayapura), Online, Vol.14,
No.2(http://ejournal.akuntansiuncenac.id/, diakses 03 Juni 2020).
Nurdin Hidayat. 2017. Perpajakan. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
Prihastanti, Rosy dan Kiswanto. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak.
UNES.
Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Regina Agriany dan Jenny Morasa. 2015. nalisis Penyampaian SPT Tahunan
dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bitung, Online, Vol.3, No.2, (http://ejournal.unsrat.ac.id/,
diakses 03 Juni 2020)
Resmi, S. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Sabil Dwiyatmoko dan Amin Setio. 2018. Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan
dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Online, Vol.2,
No.2, (http://media.neliti.com/, diakses 03 Juni 2020).
Sungguminasa, K. P. 2017. Profil KP2KP Sungguminasa. Makassar: KPP
Pratama Bantaeng.
Soemarso. S. R. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba
Empat.
Suandy, E. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta , CV
Syariska, D. 2019, Januari 09. Kontribusi UMKM. Dipetik April 29, 2020, dari
m.bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/
84
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tarif Pajak UMKM.
Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. Pedoman penulisan Skripsi.
Makassar.
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
Wayan, Suratana. 1992. Kategori Lima Skala.( www.e-bookspdf.org/
download/kategori-lima-skala.html/, Diakses03 Juni 2020)
Yujana, M. M. 2004. Pajak Penghasilan. Edisi Revisi.Petunjuk Umum Pemajakan
Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru.Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Yuli Nawangsasi, Inayati Nasrudin dan Hilda Purnamawati. 2017. Analisis
Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Online,
Vol.9, No.2, (http://ejournal.upi.edu/index/, diakses 03 Juni 2020).
85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Indah Nursyifa Asdi
Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 04 November 1998
Alamat : Btn Andi Tonro Permai Blok B 11/10 Gowa
Nomor Handphone : 085340565498
Nama Orangtua
1. Ayah : Asdi Mustamin
2. Ibu : Sumiyati Amd, Ft
Pekerjaan Orangtua
1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Riwayat Pendidikan Formal
1. SD Inpres Pa’bangiang 2004-2010
2. SMP Negeri 4 Sungguminasa 2010-2013
3. SMA Negeri 1 Sungguminasa 2013-2016
4. Universitas Muhammadiyah Makassar 2016-2020
86
Hasil Wawancara
Dalam wawancara pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan
SPT Tahunan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pe nyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa.
1. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa?
Kepala Kantor Pajak Sungguminasa bapak Zulfikar mengatakan:
“Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak yang pertama adalah karena jarak wilayah ke kantor KP2KP lumayan jauh sedangkan banyak Wajib Pajak khususnya UMKM berdomisili di daerah pegunungan butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke kantor, yang kedua adalah masalah teknologi dan jaringan bagi Wajib Pajak karena sekarang KP2KP bisa melaporkan SPT Tahunannya secara Online tetapi masih terkendala dengan jaringan dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengisi SPT Tahunannya secara online, hambatan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dan hambatan yang terakhir adalah ketidakmauan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya”
2. Apa saja upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sungguminasa untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?
“Upaya yang dilakukan KP2KP Sungguminasa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunannya adalah kami membuat pos pajak di wilayah terpencil di daerah Gowa untuk membantu Wajib Pajak yang memiliki masalah perpajakan, kami juga berkerja sama dengan aparat pemerintahan untuk melakukan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan minimal 24 kali dalam setahun, melakukan kegiatan tax to school dan tax to campus, serta kami menyediakan pengaduan perpajakan untuk Wajib Pajak melalui SMS Blash, Email dan media sosial lainnya dan kami juga melakukan himbauan secara tegas bagi Wajib Pajak yang terlambat melakukan Pelaporan SPT Tahunannya seperti adanya sanksi perpajakan”.
87
3. Apa saja hambatan yang dirasakan Wajib Pajak UMKM dalam pelaporan
SPT Tahunan Pajak penghasilan di KP2KP Sungguminasa?
(Pertanyaan di berikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melakukan Kegiatan usaha (UMKM)).
Hasil wawancara yang berjumlah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM, hasil wawancara yang ditemukan peneliti memiliki alasan yang
hampir sama.
Bapak Jamaluddin, Bahar, Zainal, Saiful , ibu Jamila, Mirnawati, Kartini
“Saya biasanya terlambat melaporkan SPT Tahunan karena tidak sempat ke Kantor Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan saya karena faktor kesibukan saya bekerja”. Ibu Sitti, Nurhayati, Kartika dan bapak Ansyarif “Saya terlambat melaporkan SPT karena malas antri lama di KP2KP sedangkan masih banyak pekerjaan yang masih harus diselesaikan” Bapak Fuad, Imran, Agung, Iksan, Ibu Anti, Tri dan Hawaisha “Saya biasanya melaporkan SPT Tahunan tepat waktu cuma tahun 2019 ini saya terlambat karena kantor pajak tertutup karena Covid-19 jadi baru saya melaporkan SPT Tahunan di bulan Juli ini dan saya tidak tau bagaimana caranya melaporkan secara online SPT Tahunan saya” Ibu Saida, Yuliana, Sumiyati, Isra dan Farida “Tidak melaporkan SPT tahunannya karena masih belum paham mengisi SPT online dan jauh jarak rumah untuk ke KP2KP untuk melaporkan SPT Tahunan secara tatap muka” Hambatan lain dikatakan oleh bapak Muhtar dan rais “Saya tidak membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan karena terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia dan saya belum paham itu uang pajak yang disetorkan apakah dipakai sudah sesuai atau tidak”. Dan ibu Halima, Eka, Ria, Nisa dan bapak Irfan
88
“Karena jaringan saya tidak terlalu baik untuk lapor online SPT Tahunan sedangkan saya memiliki keterbatasan waktu karena faktor kesibukan pekerjaan”.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98