EVALUASI TENTANG PROGRAM KEINDAHAN DI …jurnal.umrah.ac.id/.../2015/09/JURNAL-YUNI-ARTI.pdf ·...
Transcript of EVALUASI TENTANG PROGRAM KEINDAHAN DI …jurnal.umrah.ac.id/.../2015/09/JURNAL-YUNI-ARTI.pdf ·...
1
EVALUASI TENTANG PROGRAM KEINDAHAN DI TAMAN BUDAYA
RAJA ALI HAJI KELURAHAN SENGGARANG TAHUN 2014
NASKAH PUBLIKASI
OLEH
YUNI ARTI
NIM:110563201183
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015
2
ABSTRAK
Kota Tanjungpinang merupakan sebuah kota Gurindam (gigih, rapi, indah,
nyaman, damai, aman, dan manusiawi) akan tetapi taman Budaya Raja Ali Haji
yang berlokasi di Kelurahan Senggarang tersebut tidak terlihat indah dan nyaman.
Dengan demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang membuat dasar hukum yaitu
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan Lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi tentang
Program Keindahan Di Taman Budaya Raja Ali Haji Kelurahan Senggarang
Tahun 2014.
Sedangkan konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teori menurut Dunn (2003:610) ialah efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan,
responsivitas, dan ketepatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak
14 orang dan 2 orang kunci informasi.
Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat dari dimensi
efektivitas bahwa program pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman belum sepenuhnya terlaksana dan Peraturan Daerah
nomor 8 tahun 2005 sangat bisa memperindah taman budaya dilaksanakan dengan
baik.Dimensi efisiensi bahwa strategi dari Dinas kebersihan sangat baik seperti
melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan rumah adat dan Satpol PP sudah
melaksanakan sosialisasi tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 kepada
masyarakat dan melaksanakan koordinasi kepada masyarakat. Dimensi kecukupan
bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan dan
keindahan telah dirasakan sangat berguna. Dan masih rendahnya kesadaran dari
masyarakat untuk menjaga keindahan lingkungannya. Dimensi perataan bahwa
sudah ada dana untuk melakukan pemeliharaan ditaman budaya dan menjalankan
Peraturan daerah nomor 8 tahun 2005. Akan tetapi belum dilaksanakannya Sanksi
dari Peraturan daerah nomor 8 tahun 2005. Dimensi responsivitas yaitu terdapat
kendala seperti terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pemeliharaan dan
masih rendahnya kesadaran dari masyarakat. Peraturan daerah nomor 8 tahun
2005 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh semua pihak. Dimensi ketepatan
bahwa taman budaya belum dirasakan memuaskan oleh masyarakat.
Kata Kunci : Evaluasi, Program, Keindahan
3
ABSTRACT
Tanjungpinang is a city couplets (persistent, neat, beautiful, comfortable,
peaceful, secure, and humane) but Taman Budaya Raja Ali Haji located in The
Village Senggarang not look beautiful and comfortable. Thus the City of
Tanjungpinang create legal basis, namely the Regional Regulation No. 8 of 2005
on Order, Hygiene and Environmental Beauty. The purpose of this study was to
evaluatio programme the beauty of the district Taman Budaya Raja Ali Haji
Senggarang 2014.
While the concept of the theory used in this study using the theory according
to Dunn (2003: 610) is the effectiveness, efficiency, adequacy, grading,
responsiveness, and accuracy. In this study the authors used a qualitative
descriptive study. Informants in this study amounted to 14 people and 2 people
key informan
As for the conclusions of this study can be seen from the dimensions of
effectiveness that the maintenance program carried out by the Department of
Hygiene and Cemeteries have not been fully implemented and the Regional
Regulation No. 8 of 2005 so can beautify cultural park implemented by
baik.Dimensi efficiency that the strategy of excellent sanitation department such
as carry out maintenance and repair of traditional houses and municipal police
have conducted socialization of local regulations No. 8 of 2005 to the community
and coordinate to the public. Adequacy dimension that Regional Regulation No. 8
of 2005 on the order, cleanliness and beauty have to be especially useful. And the
low awareness of the community to maintain the beauty of their surroundings.
Dimensional alignment that already exists funds to undertake the garden
maintenance culture and run a local Regulation No. 8 of 2005. But not yet
implemented sanctions of Rule No. 8 in 2005. The regional dimension of
responsiveness that there are constraints such as limited budgets to carry out
maintenance and the low awareness of society , Local regulations No. 8 of 2005
has not been fully implemented by all parties. Dimensional accuracy that satisfy
the cultural park has not felt by the community.
Keywords: Evaluation, Program, The Beauty
4
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yang mana
penyelenggaraan pemerintahan negara diselenggarakan melalui kebijakan publik.
Menurut Anderson dalam Subarsono (2005:2) kebijakan publik sebagai kebijakan
yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari
bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar
pemerintah. Menurut dari pengertian Anderson dapat dikatakan bahwa suatu
kebijakan dibuat oleh badan pemerintah atau pejabat yang berwenang baik dalam
bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan lain sebagainya.
Permasalahan publik yang terjadi di kehidupan sering menjadi perhatian
studi kebijakan dan memerlukan kebijakan publik tersebut adalah mulai dari
masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan, hingga
sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Disamping hal tersebut kebijakan
publik dapat ditinjau dari hirarki yaitu kebijakan publik yang bersifat nasional,
regional maupun lokal. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
dan keputusan bupati.
Kebijakan publik merupakan suatu proses yang pada pokoknya terdiri dari
tiga kegiatan pokok yaitu: kegiatan formulasi, implementasi, dan evaluasi
kebijakan. Kebijakan publik bukan hanya diperhatikan pada tahap implementasi
saja namun sampai pada tahap evaluasi. Walaupun dengan adanya evaluasi hanya
membuang biaya dan tenaga tetapi evaluasi memberikan dampak atau manfaat
5
yang sangat besar. Pentingnya evaluasi dilakukan agar mengetahui tingkat
efektivitas suatu kebijakan, dapat memenuhi akuntabilitas publik, para pihak
terkait bisa merasakan manfaat kebijakan serta tidak mengulangi kesalahan yang
sama.
Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau.
Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 km² dengan jumlah
penduduk 199.723.00 jiwa. Kota Tanjungpinang memiliki berbagai Suku Bangsa
dan budaya yang terdiri dari suku Melayu, Bugis, Tionghoa, Jawa, Minang dan
Batak. Untuk melekatkan identitas kota budaya tersebut Pemerintah Kota
Tanjungpinang meresmikan sebuah kawasan yang disebut Taman Budaya Raja
Ali Haji. Taman Budaya Raja Ali Haji berada di kawasan Kelurahan Senggarang.
Didalam taman budaya tersebut dibangun sebuah semi permanen tujuh unit
miniatur rumah adat yang dilengkapi dengan berbagai simbol budaya dari masing-
masing daerah. Diantaranya terdiri dari miniatur rumah adat melayu, lengkap
dengan masjid penyengat. rumah adat Padang, rumah adat Jawa, rumah adat
Bugis, rumah adat Batak hingga rumah khas milik etnis Tionghoa.
Namun sangat disayangkan Taman Budaya Raja Ali Haji yang diresmikan
pada tahun 2012 tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi taman
budaya yang gersang, tidak terlihat pohon peneduh, dan tidak bersih juga indah.
Taman budaya yang telah selesai dibangun seolah-olah hanya untuk dibiarkan
begitu saja tanpa diurus atau di rawat. Pada hal Kota Tanjungpinang sudah
beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura, tentunya seluruh daerah Kota
Tanjungpinang sudah bersih, rapi dan indah. Sedangkan yang terjadi pada taman
6
budaya tersebut tidak terlihat indah dan bersih. Bahkan kondisi taman yang
berserak dengan pecahan kaca minuman keras, bangunan minuatur rumah adat
yang dicoret-coret, dirusak dan rumput yang semakin tinggi. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota
Tanjungpinang saja, melainkan harus kesadaran ada peran masyarakat dalam
menjaga dan menciptakan keindahan lingkungan daerahnya.
Konsep keindahan menurut Muhammad (2011:111) yang berasal dari kata
indah yang dapat diartikan bagus, cantik, molek, elok, permai, yaitu sifat yang
menyenangkan, mengembirakan, menarik perhatian, dan tidak membosankan
yang melekat pada suatu obejek. Objek tersebut berbentuk konkret, dapat berupa
benda, ciptaan, perbuatan, atau keadaan. Hal tersebut tidak terlihat indah di
Taman Budaya Raja Ali Haji disebabkan kondisi taman yang kotor dan sampah
berserakan sehingga tidak terlihat indah dipandang.
Dengan demikian dalam penelitian ini bermaksud mengkaji tentang evaluasi
program keindahan di Taman Budaya Raja Ali Haji mengacu pada Peraturan
Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya tentang keindahan
lingkungan. Taman budaya Raja Ali Haji yang berada dikawasan Kelurahan
Senggarang tidak terlihat indah dan bersih, bahkan bangunan miniatur rumah adat
banyak dipenuhi dengan coret-coret di dinding, pecahan kaca minuman keras
berserakan, dan ditumbuhi rumput sekitar rumah adat. Disamping itu juga terdapat
masalah perilaku masyarakat yang kurang bertanggung jawab seperti mencoret-
coret pada tembok atau dinding miniatur rumah adat, merusak bangunan miniatur
rumah adat tersebut bahkan melakukan perbuatan tidak senonoh yang melanggar
7
aturan. Hal tersebut bukan hanya mengurangi rasa keindahan yang terdapat di
taman budaya saja melainkan merugikan pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Maka dari itu Pemerintah Kota Tanjungpinang membuat dasar hukum yaitu
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan Lingkungan. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang
keindahan, sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lebih teratur,
terkonsentrasi dan masyarakat hanya perlu menjaga keindahan lingkungannya
tanpa berbuat semena-mena. Peraturan Nomor 8 Tahun 2005 dibuat bukan hanya
untuk pelaksanaan di taman budaya saja, melainkan dilaksanakan untuk seluruh
wilayah Kota Tanjungpinang. Agar daerah Kota Tanjungpinang menjadi bersih,
tertib dan indah. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 dalam BAB IV tentang
keindahan terdapat di pasal 19 menyatakan bahwa Pemerintah Kota
Tanjungpinang menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan
keindahan. Adapun dalam pasal 20 yang berbunyi dibentuknya peraturan tentang
keindahan yaitu bertujuan untuk terciptanya keindahan lingkungan didaerah Kota
Tanjungpinang. Dengan dibentuknya peraturan tentang keindahan maka
terciptanya Kota Tanjungpinang yang indah, bersih, dan terhindar dari kerusakan-
kerusakan seperti coretan pada tembok dan fasilitas umum lainnya yang ada di
taman.
Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2005 pada
Bab IV tentang keindahan pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut:
a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan bangunan dan persilnya
termasuk perkarangan pagar, batas pekarangan, jembatan saluran dan
lingkungan sekitarnya;
8
b. Kewajiban mengapur dan mengecat kembali dengan baik bangunan-
bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
c. Menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman
persilnya.
Adapun didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Bab IV tentang
keindahan dalam pasal 24 di atur bahwa setiap orang atau Badan dilarang:
a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan
sejenisnya disepanjang jalan, pohon-pohon ataupun dibangunan-
bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
b. Mencoret-coret tembok, pagar, fasilitas umum atau tempat-tempat
tertentu
c. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-
pohon ataupun dibangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial
d. Memasang, menempel atau menggantung benda-benda / barang
sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin
Walikota atau pejabat setempat yang ditunjuk.
Berkenaan dengan hal tersebut penulis mengamati keadaan wilayah tersebut
merupakan wilayah Kelurahan Senggarang yang merupakan daerah yang
mempunyai tingkat beraneka ragam suku, ras, dan agama. Selain itu juga lokasi
Taman Budaya Raja Ali Haji sangat strategis dimana taman tersebut dekat dengan
pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang dan berdekatan dengan Sekolah
Menengah Atas selain itu juga taman tersebut berdekatan dengan kampus
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah
Kelurahan Senggarang dapat ikut menjaga dan menikmati pembangunan fasilitas
Taman Budaya Raja Ali Haji, serta dapat mematuhi Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan yang ada
di Kelurahan Senggarang.
Dalam hal ini, pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan mampu
mengkoordinir dengan dinas terkait, yaitu dinas Kebersihan Pertamanan dan
9
Pemakaman kota Tanjungpinang dalam pengelolaan dan penataan pada Taman
Budaya Raja Ali Haji dan Satpol PP dapat menegakkan Peraturan daerah sebaik
mungkin agar berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat
terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 khususnya tentang keindahan
ditaman budaya. Sehingga untuk kedepan terciptanya keindahan lingkungan di
taman budaya dan taman budaya bisa menarik wisata local maupun wisatawan
asing untuk berkunjung di Kota Tanjungpinang khususnya di Taman Budaya Raja
Ali haji.
Adapun gejala-gejala yang terdapat di Taman Budaya Raja Ali Haji yaitu:
a. Kurangnya perhatian Pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap
keindahan Taman Budaya Raja Ali Haji
b. Kurangnya kebersihan dan pemeliharaan di Taman Budaya Raja Ali Haji
di Kelurahan Senggarang.
c. Bangunan miniatur rumah adat yang rusak dan dipenuhi dengan coretan.
d. Taman Budaya Raja Ali Haji terlihat gersang dan tidak terawat.
Berdasarkan dari gejala-gejala tersebut penulis tertarik mengambil judul
penelitian “Evaluasi Tentang Program Keindahan di Taman Budaya Raja Ali Haji
Kelurahan Senggarang Tahun 2014”.
B. Perumusan Masalah
Sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai
berikut:”Mengevaluasi Tentang Program Keindahan Di Taman Budaya Raja Ali
Haji Kelurahan Senggarang Tahun 2014?”
10
C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan penelitian deskriptif kualitatif,
karena tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Menurut Sugiyono (2012:11)
bentuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Taman Budaya Raja Ali Haji di
Kelurahan Senggarang. Penentuan lokasi penelitian di Kelurahan Senggarang
merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota
yang merupakan sasaran pelaksanaan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemakaman dan merupakan Kelurahan yang dekat dengan pusat Pemerintahan
Kota Tanjungpinang. Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah kerja Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dengan alasan :
a. Penelitian tentang Evaluasi Tentang Program Keindahan di Taman Budaya
Raja Ali Haji di Kelurahan Senggarang tahun 2014.
b. Selain itu, Kelurahan Senggarang merupakan suatu kawasan Kelurahan
yang dekat dengan pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang.
11
3. Informan
Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan sebutan
informan, informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam menentukan
jumlah informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut
Sugiyono (2012:96) mendefinisikan purposive sampling yaitu teknik penentuan
sample dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan teknik Purposive Sampling
tersebut maka peneliti mengambil informan sebanyak 14 orang dan 2 orang key
informan.
4. Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer
dan data sekunder.
a. Data Primer
Menurut Sugiyono (2012:156) data primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam
penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi.
b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2012:156) data sekunder adalah sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang
lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau kearsipan.
12
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Agar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat mudah di peroleh,
maka penulis menggunakan beberapa tehknik data sebagai berikut:
a. Wawancara
Menurut Arikunto (2010:198) “Wawancara adalah sebuah dialog
yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara” Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu
pedoman wawancara.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik menggunakan cara pedoman yang di dapat
melalui buku, majalah surat kabar, foto foto dan lain lain yang
bertujuan mendukung hasil penelitian. Adapun alat yang digunakan
dalam dokumentasi yaitu berupa kamera.
c. Observasi
Observasi adalah mengadakan observasi dilapangan dengan cara
mengamati /survey secara langsung di Taman Budaya Raja Ali Haji.
Observasi adalah suatu aktivas yang sempit, yakni memperhatikan
sesuatu dengan mata” (Suharsimi Arikunto,2010:199). Alat yang
digunakan dalam observasi yaitu checklist, dan kamera.
D. Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Sugiyono
(2011:252) Teknik analisa yang digunakan yaitu:
13
a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
b. Penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Menurut miles dan huberman yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat
naratif.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan
huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
E. LANDASAN TEORI
1. Kebijakan Publik
Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi
Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:38) mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
Sedangkan kebijakan publik menurut Nasucha dalam Pasolong (2010:39)
mengatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam pembuat suatu kebijakan yang
digunakan kedalam perangkat peraturan hukum.
Sedangkan kebijakan menurut Pasolong (2010:38) merupakan suatu hasil
analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara keputusan
tentang alternatif terbaik. Menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto (2010:7)
mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan
oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun
14
dari yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Sedangkan kebijakan publik
menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2010:44) adalah tindakan yang dibuat
dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan
hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
Dalam pandangan Easton dalam Subarsono (2005:3) ketika pemerintah
membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai
kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai
didalamnya. Menurut Wahab dalam Widodo (2006:14) kebijakan publik adalah
berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan
sekedar apa yang diinginkan.
Sedangkan kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh
Anderson dalam Widodo (2006:14) yang antara lain mencakup beberapa hal
sebagai berikut :
a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan
tertentu.
b. Kebijakan berisitindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan
bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan
perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
Easton dalam Islamy (2009-19) memberikan arti kebijakan negara-negara
sebagai:
“The autoritative allocation of values for for the whole society
(pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau syah kepada seluruh anggota
masyarakat). Selanjutnya Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah lah
yang syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan
15
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut
dirupakan dalam bentuk alokasian nilai-nilai pada masyarakat.”
2. Evaluasi
Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap
kedalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan
mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi
“evaluasi”. Menurut Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2009:1) memandang
evaluasi sebagai sebuah proses menetukan hasil yang telah dicapai beberapa
kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
Menurut Jones dalam Santosa (2008:43) evaluasi kebijakan adalah penilaian
terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya. Adapun definisi
evaluasi menurut Maclcolm dalam Tayibnapis (2008:3) sebagai perbedaan apa
yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Sedangkan
menurut Committe dalam Tayibnapis (2008:4) menyatakan evaluasi adalah
penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa
objek.
Masih menurut Jones dalam Widodo (2006:113) mengartikan evaluasi
sebagai:
“Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk
menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-
perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik
pengukurannya, dan metode analisisnya.”
Selanjutnya evaluasi menurut Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar
(2009:2) mengatakan bahwa:
16
“Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian
informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusandalam
menentukan alternatif keputusan”.
Secara umum Dunn dalam Nugroho (2012:317) menggambarkan kriteria-
kriteria evaluasi sebagai berikut :
a. Efektifitas, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai
hasil yang diharapkan.
b. Efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.
c. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat
efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah.
d. Perataan, yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat
kebijakan.
e. Responsifitas, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan
dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarakat yang menjadi target kebijakan.
f. Ketepatan, yaitu berkenaan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan benar-
benar berguna atau bernilai bagi masyarakat.
Sedangkan menurut Muhadjir dalam Widodo (2006:112) mendefinisikan
evaluasi kebijakan sebagai:
“Suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat
membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh
dengan dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.”
Adapun istilah evaluasi menurut Wandt dan Brown dalam Sudijono
(1995:1) mengemukakan evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk
menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi menurut Groudlund dalam jihad dan haris
(2012:54) menyatakan bahwa penilaian sebagai proses sistematis pengumpulan,
penganalisaan dan penafsiran informasi untuk menentukan sejauh mana siswa
mencapai tujuan.
17
Sedangkan menurut Widodo (2006:112) evaluasi kebijakan publik
dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu
kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu
kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang
dikembangkan dan dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan stakeholder
lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang
ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang
dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas.
Terdapat 6 kriteria menurut Dunn (2003:610) dalam menentukan evaluasi,
yaitu sebagai berikut:
a. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
b. Efesiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan.
c. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
memecahkan masalah.
d. Peralatan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata
kepada kelompok yang berbeda.
e. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi
atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
f. Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau
bernilai.
Menurut Stufflebeam dan Shinkfeild dalam Widoyoko (2009:3)
mendefinisikan evaluasi sebagai:
“Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat
dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the
worrth and merit) dari tujuan yang mencapai, desain, implementasi dan
dampak untuk membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan
pemahaman terhadap fenomena.”
Sedangkan evaluasi menurut Stark dan Thomas dalam Widoyoko (2009:4)
adalah:
18
“Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan,
analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.”
Menurut Brinkerhoff dalam Widoyoko (2009:4) dalam pelaksanaan evaluasi
ada tujuh elemen yang harus dilakukan, yaitu:
a. Penentuan fokus yang akan dievaluasi (focusing the evaluation)
b. Penyusunan desain evaluasi (designing the evaluation)
c. Pengumpulan informasi (collecting informasi)
d. Analisis dan interpretasi informasi (analyzing and interpreting)
e. Pembuatan laporan (reporting information)
f. Pengelolaan evaluasi (managing evaluation)
g. Evaluasi untuk evaluasi (evaluating evaluation)
Sedangkan Widoyoko (2009:6) mengemukakan evaluasi merupakan proses
yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan,
menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu keputusan,
menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Menurut Winarno
(2007:144) evaluasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan
undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik bekerja
bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan
kebijakan.
Menurut Arikunto dan Safruddin dalam Widoyoko (2009:6) ada empat
kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan program, yaitu:
a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak
ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan
harapan (terdapat kesalahan tetapi sedikit)
19
c. Melanjutkan program, karena perlaksanaan program menunjukkan bahwa
segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan
hasil yang bermanfaat.
d. Menyebarkan program (melaksanakan program ditempat lain atau
mengulangi lagi program dilain waktu), karena program tersebut berhasil
dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan
waktu lain.
Menurut Agustino (2006:188) kinerja kebijakan dalam evaluasi kebijakan
meliputi:
a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
melalui tindakan kebijakan / program
b. Tindakan yang ditempuh oleh Implementasi Agencies sudah benar-benar
efektif, responsive, akuntabel dan adil.
c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
Menurut Wibawa dkk (1994:10) mengatakan evaluasi kebijakan memiliki
empat fungsi sebagai berikut:
a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program
dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar
berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun para pelaku lainnya
sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
c. Auditing. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar
sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu,
keluarga, organisasi, birokrasi desa dan lain-lain) yang dimaksud oleh
pembuat kebijakan. Tidak ada penyimpangan dan kebocoran.
d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi
dari kebijakan tersebut.
Evaluasi menurut Subarsono (2006:120) memiliki beberapa tujuan yang
dapat dirinci sebagai berikut:
a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat
diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat
diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan
evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau
output dari suatu kebijakan.
20
3. Keindahan
Definisi keindahan menurut Gie dalam Prasetya dkk (2009:75) dalam
bahasa inggris diterjemahkan dengan beautiful, Perancis beau, Italia dan Spanyol
bello, kata-kata itu berasal dari bahasa latin bellum. Akar katanya adalah bonum
yang berarti kebaikan kemudian mempunyai bentuk pengecilan menjadi bonellum
dan terakhir dipendekkan sehingga ditulis bellum.
Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika
berkaitan dengan nilai indah-jelek (tidak indah). Nilai estetik berarti nilai tentang
keindahan. Menurut Herimanto dan Winarno (2008: 30) keindahan dapat diberi
makna:
a. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan. Bahwa segala sesuatu
yang baik termasuk abstrak maupun nyata yang mengandung ide
kebaikan adalah indah. Keindahan dalam arti luas meliputi banyak hal,
seperti watak yang indah, hukum yang indah, kebajikan yang indah, dan
ilmu yang indah. Indah dalam arti luas mencakup hampirseluruh yang
ada, apakah merupakan hasil seni, alam, moral dan intelektual.
b. Secara sempit, yaitu indah yang terbatas pada lingkup persepsi
penglihatan (bentuk dan warna)
c. Secara estetik murni, menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam
hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapinya melalui
penglihatan, pendengaran, perabaan dan perasaan, yang semuanya dapat
menimbulkan persepsi (anggapan) indah.
F. Hasil Penelitian
Efektivitas
1. Pelaksanaan pemeliharaan di taman budaya
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa
pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pemakaman belum sepenuhnya terlaksana. Dinas Kebersihan Pertamanan dan
21
Pemakaman sudah melakukan pembersihan rumput secara berkala dan melakukan
perbaikan disalah satu rumah adat yang rusak tetapi bangunan miniatur rumah
adat semuanya belum bisa diperbaiki, dan juga masih ada rumput yang panjang
belum dibersihkan.
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 yang
diterapkan dapat memperbaiki, memperindah sera memelihara Taman
Budaya Raja Ali Haji.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 sangat bisa memperbaiki serta membuat
taman budaya menjadi indah dan bersih apabila peraturan daerah ini diterapkan
dengan baik.
Efisensi
1. Strategi atau usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Kelurahan
Senggarang, Satpol PP, dan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan
Pemakaman Kota Tanjungpinang) dalam pemeliharaan di taman budaya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Kota Tanjungpinang sudah bagus yaitu melakukan pemeliharaan dan penjagaan di
taman budaya dengan cara merenovasi rumah-rumah adat yang rusak. Selain itu
juga Dinas pertamanan sudah melakukan penambahan lampu penerangan
dimalam hari dan juga meletakkan satu orang petugas penjagaan ditaman budaya
dan memasang beberapa tong sampah. Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak
Satpol PP yaitu memberi himbauan kepada masyarakat serta melakukan patroli
keliling di wilayah Kota Tanjungpinang.
22
2. Sosialisasi terkait Peraturan Nomor 8 Tahun 2005 tentang keindahan
ditaman budaya
Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman belum pernah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat untuk menjaga keindahan dimasyarakat, seperti memberikan
himbauan jangan mencoret ataupun merusak fasilitas dari miniatur rumah adat.
Sedangkan Satpol PP selaku penegak Perda sudah menjalankan tugasnya
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda Nomor 8 Tahun 2005
khususnya tentang keindahan lingkungan.
3. Koordinasi atau kerja sama yang jelas
Berdasarkan hasi wawancara peneliti menemukan bahwa Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang belum ada melakukan
koordinasi atau kerja sama dengan Kelurahan Senggarang ataupun Satpol PP,
Adapun Satpol PP sudah ada melakukan koordinasi dan kerja sama dengan
masyarakat Kelurahan Senggarang seperti melakukan ronda malam pada hari-hari
tertentu.
Kecukupan
1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 yang diterapkan telah
dirasakan manfaatnya dan kegunaannya oleh semua pihak.
Dari hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan khususnya tentang keindahan sangat berguna dan bermanfaat bagi
masyarakat yang menaati dan juga melaksanakannya. Karena masyarakat sendiri
23
yang langsung merasakan manfaatnya. Seperti lingkungan menjadi bersih, tidak
kotor, tertib dan lingkungan yang indah.
2. Kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga, dan peduli dengan
bangunan milik pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melihat
adanya sisa-sisa pecahan kaca botol minuman keras yang masih ada berserakan di
depan tangga gerbang taman bahkan pintu dan jendela yang dirusak pun masih
berserakan di tanah dekat samping rumah adat.
Perataan
1. Dana untuk menjalankan Peraturan Daerah mengenai keindahan dan
pemeliharaan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan peneliti
menemukan bahwa sudah ada dana untuk menjalankan Perda karena Perda
tersebut merupakan Tupoksi dari Satpol PP dan melaksanakan kewajibannya.
Sedangkan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman sudah mengangaran
dana dari APBD khusus untuk melakukan pemeliharaan dan penataan ditaman
budaya.
2. Sanksi/hukuman yang diberikan bagi yang melanggar peraturan ditaman
budaya.
24
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
sanksi atau hukuman yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
tersebut belum diterapkan atau dijalankan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang.
Responsivitas
1. Kendala/Hambatan dalam pemeliharaan di taman budaya
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
terdapat banyak kendala atau hambatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan
ditaman budaya yang dilakukan oleh Dinas kebersihan pertamanan dan
pemakaman Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemeliharaan di taman
budaya.
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 terkait
kebersihan dan keindahan telah dilakukan secara merata oleh semua pihak
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 belum diterapkan atau dilaksanakan oleh
semua pihak. Ada sebagian masyarakat yang patuh dan melaksanakan Perda tetapi
masih banyak juga masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar
sehingga mengabaikan ketentuan dari Perda.
Ketepatan
Taman Budaya yang dirasakan telah memuaskan
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
hasil dilaksanakan taman budaya itu belum memuaskan, masih kurang karena
taman budaya belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya.
25
G. Kesimpulan
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari informan serta hasil wawancara
dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman sebagai key
informan berkenaan dengan judul Evaluasi Tentang Program Keindahan di Taman
Budaya Raja Ali Haji Kelurahan Senggarang Tahun 2014 maka dapat
disimpulkan dengan menggunakan teori menurut Dunn (2003:610) mengenai
evaluasi kebijakan dari enam dimensi terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hal ini dapat dilihat dari:
1. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi efektivitas bahwa
program pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan
dan Pemakaman belum sepenuhnya terlaksana. Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakaman sudah melakukan pembersihan rumput secara
berkala dan melakukan perbaikan disalah satu rumah adat yang rusak tetapi
semua fasilitas rumah adat belum bisa diperbaiki. Dan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2005 sangat bisa memperbaiki serta membuat taman
budaya menjadi indah dan bersih apabila peraturan daerah ini diterapkan
dengan baik.
2. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi efisiensi bahwa strategi
yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota
Tanjungpinang sudah bagus yaitu melakukan pemeliharaan dan penjagaan
di taman budaya dengan cara merenovasi rumah-rumah adat yang rusak dan
menempatkan petugas yang menjaga taman. Satpol PP selaku penegak
26
Perda sudah menjalankan tugasnya melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat. Serta Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota
Tanjungpinang belum ada melakukan koordinasi atau kerja sama dengan
Kelurahan Senggarang ataupun Satpol PP. Untuk Satpol PP sudah ada
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat Kelurahan
Senggarang seperti melakukan ronda malam pada hari-hari tertentu.
3. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi kecukupan bahwa
bahwa Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan khususnya tentang keindahan sangat berguna
bagi masyarakat yang menaati dan juga melaksanakannya karena
masyarakat sendiri yang langsung merasakan manfaatnya. Masih kurangnya
kesadaran dari masyarakat untuk menjaga, dan peduli dengan bangunan
milik pemerintah. Satpol PP selaku penegak Perda berkewajiban untuk
mengawasi keadaan ditaman budaya karena sering terjadi perbuatan
kenakalan remaja yang merusak bangunan miniatur rumah adat.
4. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi perataan bahwa sudah
ada dana untuk melakukan pemeliharaan ditaman budaya dan perbaikan
rumah adat yang rusak dan ada dana untuk menjalankan Perda karena Perda
tersebut merupakan Tupoksi dari Satpol PP dalam melaksanakan
kewajibannya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang merusak serta
berbuat mesum ditaman budaya hanya pada pemberian sanksi moral seperti
teguran dan nasehat kepada pelaku yang melanggar Perda ditaman budaya.
27
Tetapi Satpol PP tidak menjalankan Sanksi yang ada dalam Perda Nomor 8
Tahun 2005 tersebut.
5. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi Responsivitas bahwa
terdapat banyak kendala atau hambatan dalam pemeliharaan dan
pengelolaan ditaman budaya. Kendala yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pemakan adalah masalah kurangnnya anggaran untuk
melakukan perbaikan di rumah adat, kurangnya sarana prasarana dan juga
kesadaran dari masyarakat masih kurang. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2005 belum diterapkan atau dilaksanakan oleh semua pihak. Ada sebagian
masyarakat yang patuh dan melaksanakan Perda tetapi masih ada juga
masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga
mengabaikan ketentuan dari Perda.
6. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi ketepatan bahwa
memang taman budaya belum dirasakan memuaskan dari kegunaannya
karena taman budaya itu belum berfungsi secara maksimal.
H. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini
mengenai Evaluasi Tentang Program Keindahan di Taman Budaya Raja Ali Haji
Kelurahan Senggarang Tahun 2014, selanjutnya disampaikan beberapa saran
diantaranya yaitu:
1. Diharapkan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang (Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang) untuk dapat lebih
28
memperhatikan masalah keindahan ditaman budaya dengan melakukan
pembersihan secara rutin ataupun berkala dan melakukan pemelihaan
dengan bersih ditaman budaya. Diharapkan juga kepada Satpol PP Kota
Tanjungpinang untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih maksimal dalam
mengatasi prilaku remaja yang melanggar Perda ditaman budaya.
2. Diharapkan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang (Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang) untuk dapat melakukan
koordinasi atau kerja sama dengan Kelurahan Senggarang ataupun Satpol
PP dalam mengatasi permasalahan keindahan ditaman budaya. Diharapkan
Kepada Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk dapat melaksanakan
sosialisasi lebih menyeluruh kepada masyarakat tentang Perda nomor 8
tahun 2005 khususnya tentang keindahan.
3. Diharapkan Kepada Kelurahan Senggarang untuk dapat menumbuhkan
kesadaran dari masyarakat agar bisa menjaga keindahan di taman budaya
juga menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan sekitarnya.
4. Diharapkan kepada Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk dapat lebih tegas
dalam memberikan Sanksi kepada yang merusak atau melanggar Perda
ditaman budaya juga dapat melaksanakan sanksi yang ada didalam Perda
Nomor 8 Tahun 2005.
5. Diharapkan kepada Dinas kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dan juga
Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan
lebih baik lagi dan dapat mengatasi kendala yang dihadapi.
29
6. Diharapkan kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang
untuk dapat mengelola dan menata taman budaya dengan baik sehingga
taman budaya dapat berfungsi secara optimal.
30
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ardianto, Elvinaro. 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosa
Rekatama Media.
Arikunto, Suharsimi dan Cepi. S.A. Jabar.2004. Evaluasi Program Pendidikan.
Jakarta: Bumi Aksara
Arikunto, Suharsimi dan Jabar Syafruddin Abdul. 2010. Evaluasi Program
Pendidikan Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
Crawford, John. 2000. Ed.2. Evaluation of Libraries and Information Services.
London: Aslib, the association for information management and information
management international.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hendrayady, Agus, dkk., Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Serta
Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji. Tanjungpinang: Umrah Press.
Herimanto, dan Winarno. 2010. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Bumi
Aksara
Islami, M Irfan. 2009. Prinsip prinsip kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi
Aksara.
Jihad, Asep, dan Haris, Abdul.2012. Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi
Pressindo.
Lembaga Administrasi Negara.2003. Sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia( SANRI) Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara.
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Nugroho Riant D. 2012, Kebijakan publik, Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Kopotindo.
Prasetya, Joko Tri Dkk. 2009. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: PT Rineka Cipta
Subarsono, Agus. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudijono, Anas. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrapindo
Persada.
31
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Tarsito.
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Tambunan, Watarsa.2000. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemerintah
DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (TESS).
Jakarta: Universitas Indonesia.
Wibawa, Samodra Dkk.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada
Widodo, Joko.2006. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
Widoyoko, Eko Putro. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis
Bagi Pendidik Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno, Budi.2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita
Yudiatmaja, Wayu Eko. 2013. Negara Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Capiya Publishing
Zainal, Said Abidin. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
A. Dokumen
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
http://haluankepri.com/tanjungpinang/56137-taman-budaya-raja-ali-haji-jadi-
tempat-mesum-dan-mabuk-mabukkan.html
http://www.tanjungpinangpos.co.id/2015/114280/kurang-terawat-taman-budaya-
raja-ali-haji-gersang/