EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB … · 2017-12-16 · EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK...
Transcript of EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB … · 2017-12-16 · EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK...
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN
Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Paula Viviani Tuku Rani
NIM: 132114130
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN
Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Paula Viviani Tuku Rani
NIM: 132114130
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Skripsi
EVALUASI PENGHITT]NGAN PAJAK PENGHASILA}IWAJIB PAJAK BAI}AIY
Studi kasus di Perusatraan Daerah Air Minum Kota KupangNusa Tenggara Timur
Pembimbing I
Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA Tanggal: 25 Agustus 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
EYALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAK BADAN
Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota KupangNusa Tenggara Timur
Dipersiapkan dan Ditrllis oleh:
Pauia Viviani Tuku Rani
NIM: 132114130
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 September 2017
dan diny atakan memenuhi sy ar at
Susunan flewan Penguji
Nama lengkap
Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA
LisiaApriani, SE., M.Si., Ak., QIA., CA
Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M", Ak., CA
Drs. YP. Supardiyono,M.Si., Ak., QIA., CA
M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Ak., QIA., CA
31 Oktober 2017
Dharma
ilt
Yu$ Yuniarto, S.E., M.B.A.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA YANG SERING BERDOA
DAN SELALU ADA JALAN BAGI MEREKA YANG
SERING BERUSAHA
SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:
ORANG TUAKU TERCINTA
KAKAK NIA RANI DAN ADIKKU EVEN RANI
SAHABAT TERSAYANG NANSI, NANDA, ENJEL, ASTRID DAN FELSI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LTNIVERSITAS SANATA DHARMAFAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI _ PROGRAM STUDI AKLINTNASI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan
judul:
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAIIWAJIB PAJAK BADAN
Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota KupangNusa Tenggara Timur
Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 7 September 2017 adalahhasil karyasaya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsiini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambildengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbolyang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagianatau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisanorang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasiltulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukantindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiransaya sendiri , berarti gelar dan ijaaah yang telah diberikan oleh universtias batalsaya terima.
Yogyakarta,3 1 Oktober 20 1 7
Yang melg[rat p erny ataan,tl
'Paula Viviani Tuku Rani
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Paula Viviani Tuku Rani
Nomor Mahasiswa : 132114130
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
EVALUASI PENGHITT]NGAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAK BADAN
Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota KupangNusa Tenggara Timur
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan dsmikian saya
memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untukmenyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalambentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademistarrpa perlu memifia izin dari saya untuk memberikan royalti kepada saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2017
Yang menyatakan,
VI
Paula Viviani Tuku Rani
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melipahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan
dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima
kasih yang tak terhingga kepada:
1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas
Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. A. Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA. selaku Ketua Program
Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA selaku Dosen
Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan serta
sarandalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. FA. Joko Siswanto, M.M., Ak., QIA., CA selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan selama
belajar di Universitas Sanata Dharma
6. Semua dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah
membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
7. Segenap karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah membantu
untuk kelancaran penelitian ini.
8. Dinas KESBANGPOL dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
yang telah membantu untk kelancaran dalam mengumpulkan data-data
yang dibutuhkan untuk dalam penyelesaian penelitian ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9. Papa saya Anton Rani dan Mama saya Yosefina Barek Tokan, serta
Kakak Nia Rani dan Adik Even Rani yang selalu sabar menguatkan saya,
memberikan doa, nasihat dan selalu memotivasi saya untuk
menyelesaikan skripsi ini.
10. Om Dan Kota yang membantu penulis mendapatkan tempat penelitian
dan Om Don Ara Kian membantu penulis selama proses penelitian dan
bapak Noldy D.P. Mumu selaku direktur PDAM Kota Kupang yang
bersedia memberikan kesempatan kepada penulisan untuk penelitian di
PDAM Kota Kupang
ll.Sahabat saya Nansi yang selalu memberikan motivasi, semangat,
dukungan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
12. Febri Jaman yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa
kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Astrid, Nanda, Enjel dan Felsy semoga
semangat kita tak pernah padam selalu sama seperti dulu hingga
sekarang dan saling menyemangati safu sama lain
14. Teman-teman kelas C Akuntansi 2013 dan Teman-teman seperjuangan
Akuntansi angkatan 2013 yarirg selalu berbagi ilmu yang bermanfaat,
berbagt lawa, carda, dan kenangan indah kebersamaan kita.
15. Teman-teman Kelas MPAT F yang memberikan masukan, dinamika, dan
kebersamaalmya selama ini.
16. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas
Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Oktober 2017
Penulis
vill
Paula Viviani Tuku Rani
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL …………………………………………………. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING….…………………. ii
HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………….. iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........…………….... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI….………. v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS……….
vi
KATA PENGANTAR………………………………………………… vii
DAFTAR ISI………………………………………………………….. ix
DAFTAR TABEL……………………………………………………. xi
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………. xii
ABSTRAK……………………………………………………………. xiii
BAB 1 PENDAHULUAN………………………………………….. 1
A. Latar Belakang Masalah ……………………………… 1
B. Rumusan Masalah ……………………………………. 3
C. Batasan Masalah ….…………………………………... 3
D. Tujuan Penelitian …..…………………………………. 4
E. Manfaat Penelitian ……………………………………. 4
F. Sistematika penulisan ………………………………… 5
BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………………………... 7
A. Pajak ………………………………………………….. 7
1. Pengertian Pajak …………………………………. 7
2. Fungsi Pajak ……………………………….......... 8
3. Jenis Pajak ……………………………………….. 8
4. Sistem pemungutan pajak ……………………….. 10
5. Tarif Pajak ……………………………………..... 11
B. Pajak Penghasilan …………………………………….. 12
1. Pengertian Pajak Penghasilan ……………………. 12
2. Subjek Pajak Penghasilan ………………………... 12
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan……… 15
4. Objek Pajak Penghasilan ………………………… 17
5. Biaya untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan………………..........
24
6. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto ……………………………
27
7. Metode penyusutan asset tetap
dan amortisasi……………………………………..
38
8. Tarif pajak ……………………………………….. 44
9. Penghitungan Pajak Penghasilan ………………… 45
C. Penyesuaian Laporan Keuangan Dan
Laporan Keuangan Fiskal ………………………..........
47
D. Langkah-langkah Sistematis Penghitungan
PPh wajib Pajak Badan ………………………………..
51
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
BAB III METODE PENELITIAN …………………………………. 55
A. Jenis penelitian ……………………………………….. 55
B. Tempat dan waktu penelitian ………………………… 55
C. Subjek dan objek penelitian ………………………….. 56
D. Data penelitian ………………………………………... 56
E. Cara pengumpulan data ………………………………. 57
F. Operasional variabel …………………………………. 58
G. Model penelitian ……………………………………… 59
H. Teknik analisis data ………………………………….. 59
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN …………...……… 62
A. Sejarah Perusahaan …………………………………… 62
B. Tujuan Pendirian Perusahaan…………………………. 64
C. Visi, Misi Dan Moto Perusahaan …………………….. 64
D. Struktur Organisasi Perusahaan ……………………… 66
E. Kebijakan Akuntansi Perusahaan ……………………. 67
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..………………... 71
A. Deskripsi data ………………………………………… 71
1. Laporan Laba/Rugi………………………………. 72
2. Penghitungan biaya penyusutan………………….. 73
3. Neraca…………………………………………….. 76
4. Rincian Pendapatan dan Biaya …………………... 78
5. Penyesuaian Fiskal ………………………………. 82
B. Analisis Data ……………………………………......... 83
1. Membuat penghitungan sesuai
Undang-Undang pajak yang berlaku……………..
83
2. Membandingkan Penghitungan Pajak Penghasilan
Terutang ………………………............................
104
3. Membuat Kesimpulan Dari Perbandingan Data…. 112
C. Pembahasan………………………………………… 116
BAB VI PENUTUP ………………………………………………… 134
A. Kesimpulan ………………………………………………... 134
B. Keterbatasan Penelitian …………………………………… 135
C. Saran ………………………………………………………. 135
Daftar Pustaka……………………………………………………….. 137
Lampiran ……………………………………………………………. 140
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Laporan laba/ rugi perusahaan……………………………....... 72
Tabel 2 Penghitungan penyusutan perusahaan………………………… 73
Tabel 3 Neraca…………………………………………………………. 76
Tabel 4 Rincian pendapatan dan biaya perusahaan……………………. 78
Tabel 5 Penyesuaian fiskal ……………………………………………. 82
Tabel 6 Penghitungan menentukan penghasilan bruto
Berdasarkan UU PPh………………………………………….
84
Tabel 7 Penghitungan menentukan biaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan
berdasarkan UU PPh…………………………………………..
86
Tabel 8 Penghitungan biaya penyusutan berdasarkan UU PPh……….. 91
Tabel 9 Penghitungan PKP berdasarkan UU PPh…………………….. 94
Tabel 10 Penghitungan PPh terutang wajib pajak badan
Berdasarkan UU PPh………………………………………….
98
Tabel 11 Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan berdasarkan UU PPh
secara menyeluruh…………………………………………….
99
Tabel 12 Perbandingan cara menentukan penghitungan pajak
penghasilan wajib pajak badan secara menyeluruh …………...
108
Tabel 13 Perbandingan komponen-komponen menentukan cara pajak
penghasilan wajib pajak badan………………………………..
113
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Data wawancara………………………………………… 141
Lampiran 2 Laporan laba/rugi perusahaan 2015…………………….. 147
Lampiran 3 Neraca perusahaan 2015………………………………... 148
Lampiran 4 Rincian biaya dan pendapatan …………………………. 149
Lampiran 5 Rincian biaya umum rupa-rupa…………………………. 154
Lampiran 6 Penghitungan PPh Wajib Pajak………………………… 155
Lampiran 7 Penghitungan biaya penyusutan perusahaan 2015……… 156
Lampiran 8 Surat pelaksanaan penelitian……………………………. 158
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
ABSTRAK
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN
Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum KotaKupang Nusa Tenggara Timur
Paula Viviani Tuku Rani
NIM : 132114130
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penghitungan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 di Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Jenis penelitian adalah studi kasus. Cara pengumpulan data
penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif
komparatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan
membandingkan penghitungan pajak penghasilan terutang wajib
pajak badan menurut perusahaan dengan pajak penghasilan
menurut Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukan cara penghitungan
penghasilan bruto dan biaya yang dilakukan perusahaan belum
sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku,
sedangkan cara penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak
penghasilan wajib pajak badan telah sesuai peraturan undang-
undang perpajakan yang berlaku. Penulis dapat menyimpulkan
bahwa cara penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan
yang dihitung Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun
2015 belum sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRACT
AN EVALUATION OF THE CALCULATION
OF THE CORPORATE INCOME TAX
Case study at Perusahaan Derah Air Minum Kota Kupang, NTT
Paula Viviani Tuku Rani
NIM : 132114130
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2017
This research aimed to evaluate the calculation of corporate
income tax of 2015 in Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
has been in accordance with the applicable tax laws.
This type of research was a case study. The research data
collected by using the methods of interviews and documentation.
The data analysis technique was descriptive comparative, that is
comparing the calculation of corporate income tax by company
with the income tax by the applicable tax laws.
The result of this research showed that how the calculation of
gross profit and expenses by the company was not in accordance
with the applicable tax laws, while the manner in which the
calculation of taxable income and income tax has complied with
the applicable tax laws. The author concluded that the method of
calculating corporate income tax by the company of 2015 had not
fully based on the rules of applicable tax laws.
Keywords: Corporate Income Tax
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian
besar pengeluaran negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit
untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja
pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
Pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit,
puskesmas, kantor polisi, dan semua biaya dengan menggunakan uang yang
berasal dari pajak.
Menurut Waluyo (2008: 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga
system yaitu Official Assessment Systemmerupakansistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang,Self Assessment System adalah suatusistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, With Holding
Systemmerupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak.Dalam Self assessment system wajib pajak menentukan sendiri
jumlah pajak yang terutang hal ini dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
dan wajib pajak badan agar tetap dalam koridor yang bermanfaat bagi
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka pungutan pajak harus taat asas
dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Setiap perusahaan sebagai
wajib pajak badan diwajibkan membayar pajak penghasilan badan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Menurut Purba, Marisi P. (2009: 1), laba yang dilaporkan dalam surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan atau laba fiskal, biasanya
berbeda jumlahnya denganlaba yang dilaporkan perusahan pada laporan
keuangan atau laba komersial. Perbedaan tersebut muncul karena normayang
digunakan dalam menyusun surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
badan dan norma yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk
tujuan komersial tidak sama. Surat Pemberitahuan Tahunan disusun
berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan Undang-Undang
Tentang Pajak Penghasilan menurut Surat Edaran, Peraturan Direktur Jenderal
Pajak, Peraturan Menteri Keuangan dan lainnya, sedangkan laporan keuangan
disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Perbedaan standar pembuatan laporan keuangan secara fiskal dan komersial ini
yang menyebabkan dibutuhkan adanya pembuatan penyesuaian fiskal untuk
mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai perbedaan pedoman
penyusunan baik secara komersial dan fiskal, penghitungan yang dilakukan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
perusahaanterkadang terjadi selisih penghitungan yang belum sesuai dengan
penghitungan menurut peraturan undang-undangperpajakan yang berlaku.
Apabila hal ini terjadi, maka dapat merugikan pihak perusahaanjika terjadi
kelebihan pembayaran dan dapat merugikan pihak pemerintah jika terjadi
kekurangan pembayaran yang tidak semestinya, selain itu juga perusahaan
dapat dikenai sanksi sesuai denganperaturan undang-undang perpajakan yang
berlaku.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
yang akan dibahas adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sudah berdasarkan Peraturan
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penghitungan Pajak
Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015. Peneliti
menggunakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badantahun 2015 karena pada
saat penelitian dilakukan data laporan keuangan perusahaan tahun 2016 sedang
di audit oleh auditor.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasipenghitungan
Pajak Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015
sudah berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Manfaat Bagi Perusahaan
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi
perusahaan dalam membuat penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Manfaat Bagi Universitas
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan
referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa/i Sanata
Dharma Yogyakarta mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku.
3. Manfaat Bagi Penulis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi, pengetahuan
dan belajar bagi peneliti mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang
berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
F. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Bab ini berisi teori-teori yang digunakan peneliti untuk mendukung
pengolahan data yaitu teori mengenai Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan. Bab ini berisi pengertian pajak, pengertian pajak
penghasilan, penyesuaian fiskal, dan penghitungan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan menurut Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan yang berlaku.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian, cara
pengumpulan data, operasional variabel, model penelitian dan
teknik analisis data.
Bab IV Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini berisi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, tujuan perusahaan,
dan visi dan misi perusahaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
Bab V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi mengenai deskripsi data, analisis data, dan
pembahasan mengenai penghitungan dan perbandingan
penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015
yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis
berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan yang
berlaku.
Bab VI Penutup
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyatakan bahwa
pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang dikutip
oleh waluyo, (2008: 2) sebagai berikut:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas
negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. juga
dikutip oleh waluyo (2008: 3) yaitu:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
2. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016: 4) yaitu:
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Jenis Pajak
Menurut Resmi Siti (2016: 7) terdapat berbagai jenis pajak yang
dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut
golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.
a. Menurut golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua:
1) Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau
ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan
atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan
(PPh).
2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,
peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak
pertambahan nilai (PPN).
b. Menurut sifat
Pajak dikelompokan menjadi dua:
1) Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya
memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan
pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak
penghasilan (PPh). PPh terhadap wajib pajak orang pribadi.
2) Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya
memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan,
maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban
membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek
pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: pajak
pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
c. Menurut lembaga pemungut
Pajak dikelompokan menjadi dua yaitu:
1) Pajak Negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
2) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah
tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh:
pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak
parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi
dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan.
4. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2008: 17), sistem pemungutan pajak dapat
dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah, wewenang untuk
menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib Pajak
bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat
ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
c. With Holding System
Sistem ini merupakan sistem pemunggutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
5. Tarif Pajak
Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016: 10) yaitu:
a. Tarif sebanding/ proposional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
c. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
d. Tarif Degresif
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
B. Pajak Penghasilan
1. Pengertian Pajak Penghasilan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak
yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek
pajak dalam tahun pajak
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pajak
Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan,
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Dan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak.
2. Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Resmi Siti (2016: 71), Subjek Pajak Penghasilan adalah
segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan
dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2
mengatur tentang Subjek Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dikelompokan
sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
a. Subjek Pajak Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan objek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli
waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilana
yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
c. Subjek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan
bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintahan,
misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan
subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termaksuk pula
asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan yang sama.
d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
1) Tempat kedudukan manajemen
2) Cabang perusahaan
3) Kantor perwakilan
4) Gedung kantor
5) Pabrik
6) Bengkel
7) Gudang
8) Ruang untuk promosi dan penjualan
9) Pertambangan dan penggalian sumber alam
10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas
15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang
menerima premi asuransi atau menanggung risiko di indonesia
16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 juga
mengatur mengenai tidak termasuk dalam Subjek Pajak adalah sebagai
berikut:
a. Kantor perwakilan negara asing.
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik
c. Organisasi-organisasi internasional dengan syaratIndonesia menjadi
anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau
kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain
memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari
iuran para anggota;
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana
dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia
dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
e. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
4. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 pada Ayat (1) menyatakan bahwa yang
menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
ini
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. Laba usaha
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk:
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal
2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan
5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. Premi asuransi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
s. Surplus bank indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2)
terdapat peraturan mengenai Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat
Final, yaitu:
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
b. Penghasilan berupa hadiah undian
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
peraturan pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, selain mengatur
mengenai objek pajak penghasilan dan penghasilan yang dikenai pajak
bersifat final, terdapat juga aturan dalam Pasal 4 Ayat (3) mengatur
mengenai berbagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek
Pajak, yaitu:
a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang
berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
b. Warisan
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham
atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pengertian badan menurut
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) huruf b
menyatakan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan
khusus (deemed profit).
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang
ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif
j. Dihapus
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil,
menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya
sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 juga
mengatur mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain:
1) Biaya pembelian bahan
2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang
3) Bunga, sewa, dan royalti
4) Biaya perjalanan
5) Biaya pengolahan limbah
6) Premi asuransi
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan peraturan menteri keuangan
8) Biaya administrasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
9) Pajak kecuali pajak penghasilan
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial
2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada direktorat jenderal pajak
3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum
atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya
telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k;
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap juga terdapat biaya-biaya
yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto, telah diatur dalam
Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat
1, yaitu :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan
hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
anjak piutang
2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan
sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial
3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah
industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang
bersangkutan
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan peraturan pemerintah
h. Pajak penghasilan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Sesuai Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 35 yang berbunyi “Hal-
hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.Kemudian dari Peraturan Pemerintah
diturunkan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan
Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan aturan
pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan perlakuan pajak
terhadap biaya-biaya tertentu, sebagai berikut:
a. Biaya Entertainment
Menurut SE-27/PJ.22/1986 biaya entertainment atau jamuan dan
sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat berikut:
1) Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan
usaha wajib pajak,
2) Dibuatkan daftar nominatif dan lampirkan dalam SPT Tahunan
PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment,
nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama
perusahaan dan jenis usaha.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
b. Biaya Promosi
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/
PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto;
1) Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan
Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang
dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan
dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung
maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau
meningkatkan penjualan
2) Pasal 2
Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya periklanan di
media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; biaya
pameran produk; biaya pengenalan produk baru; dan/atau biaya
sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
3) Pasal 3
Tidak termasuk biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang
tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan
promosi dan biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
menelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan
yang telah dikenai pajak bersifat final.
4) Pasal 4
Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel
produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan,
sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok
penjualan.
5) Pasal 5
Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan
merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan
pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Pasal 6
(1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas
pengeluaran biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain, menurut ayat
(2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit harus memuat data penerima berupa nama, nomor
pokok wajib pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya,
besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya
pajak penghasilan yang dipotong.
(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai
format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini,
(4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak
menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
7) Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009 tentang
Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8) Pasal 8
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2009.
c. Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor
83/PMK.03/2009tentangpenyediaan makanan dan minuman bagi
seluruh pegawai sertapenggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
pemberi kerja. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, maka diterbitkan PMK-
83/PMK.03/2009 yaitu:
1) Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan
komisaris.
2) Pasal 2
Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan
penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah:
a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi
seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan.
b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan
pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang
kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di
daerah tersebut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan
keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana
keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut
mengharuskannya.
3) Pasal 3
Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh
pemberi kerja ditempat kerja, atau
b. Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai
yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan
pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi
Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas
luar lainnya.
4) Pasal 4
(1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:
a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan
keluarganya
b. Pelayanan kesehatan
c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
d. Peribadatan
e. Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
f. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk
golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,
sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia,
sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
(2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi
yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana
ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit
dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut
maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi
yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata,
penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan
masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah
perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50
(lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan
mineral.
(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
5) Pasal 5
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan
kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar
jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang
sejenisnya.
6) Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara
pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau
minuman bagi Pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah
tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
7) Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang
Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan
Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau
Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di
Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8) Pasal 8
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal
1 Januari 2009.
7. Metode penyusutan aset tetap dan amortisasi
a. Peraturan mengenai penyusutan dan amortisasi aktiva tetap juga diatur
dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, yaitu :
1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,
penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali
tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna
usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang
telah ditentukan bagi harta tersebut.
2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan
dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang
dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa
buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan
sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,
kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
tersebut.
4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta
tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai
menghasilkan.
5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan
penilaian kembali aktiva tersebut.
6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif
penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
Tabel 2.1
Tarif penyusutan dan masa manfaat harta berwujud
Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
7) Ketentuanlebih lanjut mengenai penyusutan atas harta
berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha
tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta
karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta
tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual
atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh
dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya
penarikan harta tersebut.
9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima
jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa
kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak
Kelompok harta berwujud
Masa
Manfaat
Tarif penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan Bangunan :
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%
II Bangunan :
Permanen 20 Tahun 5%
Tidak Permanen 10 Tahun 10%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa
buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian
bagi pihak yang mengalihkan.
11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud
sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
b. Peraturan pajak mengenai amortisasi diatur dalam Undang-undang
Nomor 36 tahun 2008 Pasal 11A, yaitu :
1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak
berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai,
dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara
menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas
nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi
sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,
kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif
amortisasi ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Tarif dan masa manfaat amortisasi
Kelompok
Harta Tak
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Amortisasi
berdasarkan metode
Garis Lurus Saldo
Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 Tahun
8 Tahun
16 Tahun
20 Tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal
suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya
pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan
pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak
penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan
produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5),
maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan
sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai
penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya
pengalihan tersebut.
8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai
sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai
kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
8. Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk
menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. Tarif umum diatur
dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008. Tarif pajak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
2008 Pasal 17 Ayat (1b) bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk
usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif
sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Ayat (1b) menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak
tahun pajak 2010. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
17 Ayat (2b) wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan
terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh
tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau
berdasarkan peraturan pemerintah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E
menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah).
9. Penghitungan Pajak Penghasilan
Mardiasmo (2016: 179) menyatakan bahwa cara menghitung pajak
penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan
tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Untuk menghitung Pajak Penghasilan
badan digunakan rumus secara sistematik sebagai berikut:
Pajak penghasilan (wajib pajak badan) = Penghasilan kena pajak X
Tarif pajak Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun
2008
Resmi Siti (2016: 128) penghitungan wajib pajak badan dalam
negeri menyelenggarakan pembukuan dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
a. Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pasal 31E Undang-Undang
PPh Nomor 36 Tahun 2008
b. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut:
Penghasilan Kena Pajak = ( Peredaran bruto – pengeluaran/ biaya
yang boleh dikurangkan )
c. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak :
PPh Terutang = Tarif X PKP
= Tarif X (Peredaran bruto- pengeluaran/ biaya
yang boleh dikurangkan)
Tarif pajak yang diberlakukan adalah sesuai dengan pasal 31E UU
PPh. Pada peredaran bruto usaha dalam jumlah tertentu, wajib pajak
badan menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal wajib pajak badan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
mengalami kerugian pada tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat
dikompensasikan atau dikurangkan dari penghasilan neto dalam jangka
waktu lima tahun dimulai dari tahun pajak berikutnya setelah terjadinya
kerugian usaha. Penghitungan PKP dan PPh terutang diformulasikan
sebagai berikut:
PKP = Penghasilan neto - Sisa rugi dikompensasikan, atau
(Peredaran bruto – Pengeluaran/biaya yang boleh
dikurangkan) - Sisa rugi dikompensasikan
PPh Terutang = Tarif X PKP
= Tarif X ( (Peredaran bruto - Pengeluaran/biaya
yang boleh dikurangkan) – Sisa rugi
dikompensasikan )
C. Penyesuaian Laporan Keuangan Akuntansi Dan Laporan Keuangan
Fiskal
Resmi Siti (2016: 385) Penyesuaian fiskal dilakukan oleh Wajib
Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut
akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan
keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi
dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan
fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan
komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang
berlaku secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun
berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan).
Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut
mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib
pajak).
Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan
Keuangan Fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi,
perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan
penghasilan dan biaya serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.
1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir
berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai
realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran
realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi
tidak diakui dalam fiskal.
b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial,
penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi
sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja berupa
natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak
diakui sebagai pengurang/biaya.
c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi
komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat
dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial
membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau
penentuan harga perolehan persediaan, seperti average, first
in-first out, last in-first ou), pendekatan laba bruto,
pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal
hanya membolehkan memilihdua metode, yaitu average
atau first in-first out.
b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial
membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode
garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo
menurun atau saldo menurun ganda, dan lain-lain untuk
semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal
pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain
metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok
harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta
berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.
Disamping metodenya, termasuk yang membedakan
besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal
adalah dalam akuntansi komersial manajemen dapat
menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa
manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial
memperhitungkan mengakui nilai residu sedangkan fiskal
tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam
menghitung penyusutan.
c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial
penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode
cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang
dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih
dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan
perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya
diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank,
sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan
usaha pertambangan dengan jumlah yang dibahasi dengan
peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi
bukan merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam
penyesuaian fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan
dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan
dari laba menurut akuntansi komersial.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi
pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam penyesuaian fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan
Kena Pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi
komersial.
c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan
adalah:
1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi
komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih,
sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh
dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak,
2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak
berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun
sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun
sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba)
kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5
(lima) tahun.
3) Imbalan dengan jumlah melebihi kewajaran. Imbalan
yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh
pemegang saham atau pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi
kewajaran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial
sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam
fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau
biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto
menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh, merupakan
koreksi fiskal positif.
D. Langkah-langkah Sistematis Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang
Wajib Pajak Badan
Laporan keuangan komersial disusun wajib pajak berdasarkan
ketentuan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia.
Laporan keuangan selain diperlukan dalam keperluan perusahaan secara
internal juga diperlukan dalam penyusunan untuk menentukan besarnya pajak
penghasilan atas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut, akan
tetapi biasanya laba yang di laporkan pada laporan keuangan komersial
berbeda jumlahnya dengan laba fiskal yang dihitung menurut ketentuan
peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, oleh sebab itu perlu
dilakukan penyesuaian fiskal untuk mengetahui besarnya penghasilan neto
fiskal perusahaan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak serta
pajak penghasilan wajib pajak badan pada suatu tahun pajak.
Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan Suandy Erly (2016: 96)
bahwa adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya
penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan
kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep
dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya
terkait,sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.
Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu
kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang
dibuat beradasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) harus disesuaikan
atau dibuat koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya
penghasilan kena pajak.
Pengertian surat pemberitahuan tahunan (SPT) menurut Undang-
undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan (SPT) bagi
wajib pajak badan adalah formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib
pajak badan (1771), jadi formulir surat pemberitahuan 1771 merupakan surat
yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak badan, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau formulir 1771 terdiri atas
Induk Surat Pembertahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan
lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Langkah-langkah penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak
badan dapat dilihat pada SPT Induk 1771 sebagai berikut:
1. Menentukan besarnya penghasilan neto fiskal
Penghasilan neto fiskal dihitung dengan cara penghasilan bruto
dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan yang berdasarkan peraturan
undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara penghasilan neto
fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal jika ada kompensasi
kerugian fiskal selama 5 tahun sebelumnya.
3. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak
Badan
Pajak Penghasilan Terutang Wajib pajak badan dihitung dengan
cara mengalikan jumlah PKP dengan tarif pajak yang berlaku
sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1),
Tarif PPh Pasal 17 Ayat (2b) dan tarif PPh Pasal 31E Ayat (1).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Formulasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan menurut
surat pemberitahuan tahunan wajib pajak badan 1771 sebagai berikut:
Penghasilan Neto Fiskal Rp xxxx
Kompensasi Kerugian Fiskal ( Rp xxx )
Penghasilan Kena Pajak Rp xxxx
PPh Terutang Rp xxxx
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Perusahaan Daerah Air minum
Kota Kupang diKupang, NTT. Penelitian ini dilakukan terhadap objek
tertentu disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu, kemudian
data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup
jelas atas objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini tidak dapat
digeneralisasikan untuk mewakili seluruh perusahaan di Indonesia karena
penelitian ini hanya menggunakan sampel salah satu perusahaan di Kupang,
NTT.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
beralamat di Jalan S.K Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.
2. Waktu Penelitian
Waktu dilakukannya penelitian ini tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 15
Juni 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan
karyawan yang mengurusi penyusunan laporan keuangan dan pajak
penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan wajib
pajak badan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupangtahun 2015.
D. Data Penelitian
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Data Primer
Sumber data primer Menurut Sugiyono (2010:137) adalah “sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.
a. Sejarah perusahaan
b. Struktur organisasi
c. Kebijakan akuntansi perusahaan
2. Data Sekunder
Data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah ”Sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
a. Laporan keuangan komersial perusahaantahun 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
b. Penyesuaian fiskal perusahaantahun 2015
c. Rincian biaya dan pendapatan perusahaantahun 2015
E. Cara Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan dua
cara yaitu sebagai berikut.
1. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara
mengambil data-data dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk penelitian ini yaitu data Laporan keuangan komersial
perusahaan tahun 2015, penyesuaian fiskal perusahaan tahun 2015 dan
rincian biaya dan pendapatan perusahaan tahun 2015.
2. Wawancara
Jogiyanto (2013: 114) menyatakan wawancara (interview)adalah
komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. wawancara
bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih terperinci yang
berhubungan dengan penelitian ini.
F. Operasional variabel
1. Penghasilan menurut perpajakan
Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
maupun dari luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah
kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Biaya menurut perpajakan
Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau
laba kena pajak.
3. Penyesuaian Fiskal
Penyesuaian fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan
secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut
ketentuan perpajakan
4. Beda Tetap Dan Beda Waktu
a. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan
perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba
menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.
b. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya
ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara
peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.
G. Model penelitian
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
penelitian deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan berdasarkan kondisi yang
ada mengenai perbandingan perhitungan pajak penghasilan terutang wajib
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
pajak badan diPerusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 yang
dibandingkan bedasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku saat ini. Hasil perhitungan yang dilakukan penulis kemudian
dibandingkan dan akan diambil kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh
tersebut.
H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu suatu penelitian
yang bersifat membandingkan. Perbandingan yang dilakukan peneliti adalah
membandingkan cara penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan
tahun 2015 yang dilakukan perusahaan daerah air minum kota kupang dengan
cara penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2015
berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu :
1. Membuat penghitungan PPh wajib pajak badan yang berdasarkan
peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Komponen yang
dihitung penulis meliputi:
a. Cara menentukan penghasilan bruto
b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan
c. Cara menentukan besarnya PKP
d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
2. Membandingkan antara cara penghitungan PPh wajib pajak badan yang
dilakukan oleh perusahaan dengan cara penghitungan PPh wajib pajak
badan yang berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang
berlaku. Komponen yang dibandingkan meliputi :
a. Cara menentukan penghasilan bruto
b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan
c. Cara menentukan besarnya PKP
d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang
3. Membuat kesimpulan terhadap komponen penghitungan pajak
penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan oleh perusahaan dapat
dikatakan sudah berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang
berlaku, apabila semua komponen berikut ini dapat terpenuhi :
a. Evaluasi cara menentukan penghasilan bruto yang dilakukan oleh
perusahaan sudah berdasarkan peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku.
b. Evaluasi cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
dilakukan oleh perusahaan sudah beradasarkan peraturan undang-
undang perpajakan yang berlaku.
c. Evaluasi cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh
perusahaan sudah berdasarkan peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
d. Evaluasi cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan
oleh perusahaan sudah berdasarkan peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku.
Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi, maka cara
penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan di perusahaan daerah
air minum kota kupang pada tahun 2015 yang dilakukan perusahaan
belum sepenuhnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan
yang berlaku
.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang
A. Sejarah Perusahaan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang merupakan
Badan Usaha milik Pemerintah Kota Kupang yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tanggal tanggal 19
September 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Kupang. Sebelum PDAM Kota Kupang berdiri, pemenuhan kebutuhan air
bersih di wilayah Kota Kupang dilayani oleh PDAM Kabupaten Kupang
dan UPTD Air Bersih Kota Kupang dibawah Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah Kota Kupang.Manajemen PDAM Kota Kupang mulai
resmi beroperasi pada tanggal 3 April 2009 dengan pengangkatan Dewan
Direksi PDAM Kota Kupang oleh Walikota Kupang berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Kupang Nomor 69/KEP/HK/2009 tentang
Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Administrasi Keuangan dan
Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Aset PDAM
Kota Kupang seluruhnya berasal dari aset UPTD Air Bersih Kota Kupang
yang terbentuk pada tahun 2003. Sesuai dengan Peraturan Pendirian
Perusahan diatas, kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
ditetapkan adalah untuk mengusahakan penyediaan air minum yang sehat
dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Susunan Dewan Pengawas sesuai Surat keputusan Wali Kota Kupang No.
148/KEP/HK/2015 tanggal 17 September 2015 mempunyai susunan sebagai
berikut :
1. Susunan Dewan Pengawas
a. Ketua : Bernadus Benu, SH, M.Hum
b. Sekretris : Ir. Elvianus Wairata, M.Si
c. Anggota : Dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M. Si
2. Susunan Direksi
Susunan direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang sesuai
Surat Keputusan Wali Kota Kupang No. 127/KEP/HK/2013 tanggal 9
September 2013 adalah :
Direktur : Noldy D.P Mumu, SE, MM
Sesuai surat keputusan tersebut, jabatan direktur teknik, dan direktur
keuangan dan administrasi ditiadakan.
3. Personalia
Sumber daya manusia Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang per
31 Desember 2015 berjumlah 57 orang jauh lebih banyak dari jumlah
sumber daya manusia pada tahun 2014 sebanyak 44 orang. Per 31
Desember 20015 jumlah pegawai terdiri dari 57 yaitu 1 orang direktur,
28 orang bagian administrasi dan keuangan, dan bagian teknik 28 orang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
B. Tujuan Pendirian Perusahaan
Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang
adalah menyediakan jasa pelayanan kebutuhan air bersih kepada warga Kota
Kupang dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan
pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
C. Visi, Misi Dan Moto Perusahaan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang memiliki visi, misi
dan moto :
1. Visi Perusahaan
Visi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang adalah
mewujudkan PDAM Kota Kupang sebagai sebuah BUMD yang
professional, mandiri dan terbaik di Kota Kupang serta mampu
memberikan kontribusi PAD yang signifikan.
2. Misi Perusahaan
Misi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang adalah
pemenuhan kualitas, kuntitas dan kontinuitas pengaliran air
berlandaskan kinerja optimal dalam semua aspek operasi dengan
sistem manajemen berbasis IT.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
3. Moto perusahaan
Moto Perusahaan Derah Air Minum Kota Kupang adalah kerja dan
karyaku adalah doa dan syukur-ku
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
D. Struktur Organisasi Perusahaan
Gambar 1: Struktur Organisasi PDAM
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Walikota
Dewan Pengawas
Direktur
Noldy D. P. Mumu, SE, MM
Bagian Administrasi dan Keuangan
Marius r. Seran, SE
Kepala Bagian
Bagian teknik
Elsy evelin bengu, ST Kepala Bagian
Sub bagian
Perencanaan teknik dan pengawasan
Ronald Ballo, S.Pd
Plt. Kepala Sub Bagian
Sub bagian
Umum dan personalia
Ferdi Jermias, SH
Kepala Sub Bagian
Sub bagian Perawatan teknik
Yafet kaleleo
Plt. Kepala sub bagian
Sub bagian
Hubungan langganan
Jacob c. Dethan
Plt. Kepala sub bagian
Sub bagian
Produksi dan transmisi
Aryantho m. Tallo, A.Md
Kepala Sub Bagian
Sub bagian
Kas dan pembukuan
Desy setiawati, SE
Kepala Sub Bagian
Sub bagian Rekening dan penagihan
Juanty r. Kase, SE Kepala Sub Bagian
Sub bagian Distribusi
Paul w. H supit Plt. Kepala sub bagian
Sub bagian
Gudang dan rumah tangga
Sanci y. Keldon, SE
Kepala Sub Bagian
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
E. Kebijakan Akuntansi Perusahaan
Kebijakan akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang memiliki
kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai berikut :
1. Dasar Penyusunan Laporan keuangan
Dasar pengukuran laporan keuangan di perusahaan adalah
konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali persediaan yang
dinyatakan sebesar nilai mana yang lebih rendah antara biaya
perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan atau
menjual. Laporan keuangan perusahaan disusun menggunakan metode
akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan
menggunakan metode tidak langsung (Indirect Method) dengan
mengelompokan arus kas dalam aktifitas operasi, investasi. Mata uang
pelaporan yng digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah
rupiah.
2. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas meliputi kas, bank, dan deposito yang jatuh
tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan.
3. Piutang usaha
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersihnya yaitu jumlah
keseluruhan piutang perusahaan setelah dikurangi penyisihan piutang
tak tertagih yang ditentukan berdasarkan masing-masing saldo piutang
pada akhir periode. Piutang usaha yang berumur diatas tiga tahun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
dapat diusulkan kepada dewan pengawas untuk dihapuskan, yang
selanjutnya dicatat secara ekstrakomptabel.
4. Persediaan
Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara
biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan
atau menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan
menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pencatatan
persediaan dilakukan dengan phsycal inventory method.
5. Aset Tetap
Aset tetap selain hak atas tanah/ tanah dinyatakan berdasarkan
harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung
menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebagai berikut :
Masa Manfaat Prosentase
a. Bangunan Permanen 20 Tahun 5%
b. Instalasi sumber air 20 Tahun 5%
c. Bangunan Tidak Permanen 10 Tahun 10%
d. Pompa,Trasmisi 8 Tahun 12,5%
dan distribusi
e. Inventaris kantor, kendaraan, dan 4 Tahun 25%
Peralatan produksi
f. Kendaraan Bermotor 5 Tahun 20%
Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual
dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
keuntungannya/ kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.
Apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah
tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang
sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai
manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian.
6. Pendapatan dan Biaya
Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah
diterima/ digunakan oleh pelanggan. Biaya diakui pada saat terjadinya
transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis akrual).
Pendapatan di golongkan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan air,
pendapatan non air dan pendapatan lain-lain.
a. Pendapatan air menurut perusahaan yaitu pendapatan
banyaknya air yang dijual kepada pelanggan dari DRP
(Daftar rekening yang ditagihkan), yang terdiri dari harga air,
administrasi air,dan lain-lain.
b. Pendapatan Non Air dikelompokan perusahaan seperti,
pendapatan sambungan air baru, bea balik nama, denda,
pendapatan pendaftaran baru pelanggan, balik nama dan
penjualan air dengan tanki air.
c. Pendapatan Lain-lain dikelompokan perusahaan seperti,
pendapatan sewa aula, pendapatan denda pemasangan air
secara illegal, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga
deposito, dan lain-lain.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
Sama halnya dengan pendapatan, biaya-biaya juga
dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu biaya usaha, biaya usaha
lainnya dan biaya lain-lain.
a. Biaya Usaha terdiri dari biaya sumber air, biaya pegawai,
biaya listrik, biaya BBM, biaya pemakaian bahan, biaya
pemeliharaan, dan biaya penyusutan piutang.
b. Biaya Usaha Lainnya terdiri dari biaya kantor, biaya
hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan
dan biaya umum rupa-rupa.
Biaya umum rupa-rupa dikelompokan menjadi biaya
sumbangan, biaya telepon, biaya iklan, biaya sewa system,
biaya rapat tamu, biaya alat tulis kantor, biaya keperluan
kantor, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi
kantor,biaya representasi, biaya pajak, dan lain-lain.
c. Biaya lain-lain yaitu biaya bunga bank.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Provinsi NTT, perusahaan ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah
Kota Kupang yang memberikan layanan jasa penyediaan air bersih kepada
masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang beralamat di Jalan S.K
Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT. Tujuan penelitian adalah untuk
mengevaluasipenghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dilakukan
di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015sudah berdasarkan
Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku.Data-data yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
1. Laporan Laba/Rugi menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Kupang Tahun 2015.
Tabel 1. Laporan Laba/Rugi Komersial Perusahaan tahun 2015
Sumber: Data Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang 2015
Keterangan JUMLAH (Rp)
Pendapatan Usaha
Pendapatan Air 7.276.498.943
Pendapatan Non Air 1.602.038.211
Jumlah Pendapatan Usaha 8.878.537.154
Beban Usaha
Beban Sumber Air 771.456.375
Beban Pegawai 2.422.835.196
Beban Listrik 1.088.209.707
Beban BBM 119.911.700
Beban Pemakaian Bahan 28.514.120
Beban Pemeliharaan 474.865.756
Beban Penyusutan 1.176.232.943
Beban Penyisihan Piutang 136.477.691
Beban Usaha Lainnya 1.590.318.721
Jumlah Beban Usaha 7.808.822.209
Laba (Rugi) Usaha 1.069.714.945
Pendapatan (Beban) Lain-lain 28,030,078
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.097.745.023
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015.
Tabel 2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Tahun 2015
Kelompok / Jenis Harta Bulan dan Tahun
Perolehan
Harga
Perolehan
(Rp)
Masa
Manfaat Prosentase
Penyusutan
tahunan
(Rp)
Alat-alat kerja/ bengkel Januari 2013
14.481.000 4 tahun 25% 3.620.250
Alat-alat perhubungan Januari 2013
3.450.000 4 tahun 25% 862.500
Inventaris kantor rupa-rupa Januari 2013
550.000 4 tahun 25% 137.500
Mebel September 2015
180.169.750 4 tahun 25% 15.014.146
Mesin kantor Januari 2014
133.292.158 4 tahun 25% 33.323.040
Peralatan dan perlengkapan rupa-rupa Januari 2015
28.831.500 4 tahun 25% 7.207.875
Kendaraan roda 2 Januari 2011
65.784.465 5 tahun 20% 13.156.893
Sumber: DataPDAM Kota KupangTahun 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
Tabel 2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Tahun 2015 (lanjutan)
Kelompok / Jenis Harta Bulan dan Tahun
Perolehan
Harga
Perolehan
(Rp)
Masa
Manfaat Prosentase
Penyusutan
tahunan
(Rp)
Kendaraaan roda 4 November 2015
540.312.504 4 tahun 25% 11.256.511
Instalasi pompa lainnya Februari 2015
2.309.989.800 8 tahun 12.5% 264.686.331
Instalasi pompa-peralatan pompa Januari 2014
467.037.841 8 tahun 12.5% 58.379.730
Instalasi transdit Oktober 2015
15.319.798.967 8 tahun 12.5% 478.743.718
Aula Januari 2012
494.150.000 20 tahun 5% 24.707.500
Bangunan kantor Januari 2009
615.448.250 20 tahun 5% 30.772.413
Instalasi pompa bangunan dan
perbaikannya Januari 2014
1.268.750 20 tahun 5% 63.438
Instalasi sumber lainnya Januari 2011
712.214.050 20 tahun 5% 35.610.703
Instalasi sumber reservoir Januari 2013
1.245.086.914 20 tahun 5% 62.254.346
Sumber: DataPDAM Kota KupangTahun 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
Sumber: Data PDAM Kota KupangTahun 2015
Tabel 2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Tahun 2015 (lanjutan)
Kelompok / Jenis Harta Bulan dan Tahun
Perolehan
Harga
Perolehan
(Rp)
Masa
Manfaat Prosentase
Penyusutan
tahunan
(Rp)
Instalasi sumber sumur produksi Januari 2010
874.358.850 20 tahun 5% 43.717.943
Instalasi pengolahan air Januari 2010
17.000.000 20 tahun 5% 850.000
Instalasi pompa pembangkit listrik Januari 2013
286.778.813 20 tahun 5% 14.338.941
Instalasi sumber air bangunan dan
perbaikannya Januari 2013
1.550.583.290 20 tahun 5% 77.529.165
Total Biaya Penyusutan 1.176.232.939
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
3. Neraca menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015
Tabel 3. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015
ASET JUMLAH (Rp) KEWAJIBAN DAN EKUITAS JUMLAH (Rp)
Aset lancar : Kewajiban Jangka Pendek :
kas dan bank 4.477.316.593
Hutang Usaha 8,417,884
Piutang Usaha- bersih 1.996.384.278 Hutang Pajak 81,800,881
Piutang Non Usaha- bersih 79.944.198 Hutang Bank 140,214,850
Persediaan 518.013.477 Hutang Lain-lain 9,270,684
Biaya dibayar dimuka -
Jumlah Aset Lancar 7.071.658.546
Jumlah Kewajiban Jangka
Pendek 239,704,299
Aset Tidak lancar :
Aset Tetap kewajiban Jangka Panjang :
Nilai perolehan Aset Tetap 23.766.757.036
Hutang Bank -
Akumulasi Penyusutan (6.352.483.313) Kewajiban Imbalan Kerja 73,416,441
Nilai Buku 17.414.273.723 Jumlah Kewajiban Jangka
Panjang 73,416,441
Aset Lain-lain 1.786.446.379 Jumlah Kewajiban 313,120,740
Jumlah Aset Tidak
Lancar 19.200.720.102
Sumber: Data Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Tabel 3. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 (lanjutan)
ASET JUMLAH (Rp) KEWAJIBAN DAN EKUITAS JUMLAH (Rp)
Ekuitas :
Modal 24,861,512,885
Saldo Laba (Rugi) 1,097,745,023
Jumlah Ekuitas 25,959,257,908
Jumlah Aset 26,272,378,648 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 26,272,378,648
Sumber: Data Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut perusahaan tahun 2015
Tabel 4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut PDAM Kota Kupang
Tahun 2015
b. Pendapatan Non Air
Keterangan Jumlah (Rp)
Sambungan Baru 1.135.842.143
Bea Balik Nama 43.651.482
Denda -
Pendapatan Pendaftaran 242.977.500
Lain-lain 179.567.086
Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211
c. Pendapatan Lain-lain
Keterangan Jumlah (Rp)
Pendapatan Sewa Aula 47.500.000
Pendapatan Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080
Pendapatan Jasa Giro 9.613.126
Pendapatan Bunga Deposito 28.030.078
Jumlah Pendapatan Lain-lain 87.610.284
Sumber: Data Catatan Atas Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang Tahun 2015
a. Pendapatan Air
Keterangan Jumlah (Rp)
Harga Air 5.865.013.943
Jasa Administrasi 1.389.185.000
Penjualan Air Lainnya 22.300.000
Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Tabel 4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut PDAM Kota Kupang
Tahun 2015 (lanjutan)
Biaya Sumber Air Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya Pembelian Air Baku 771.456.375
Jumlah Biaya Sumber Air 771.456.375
d. Biaya Pegawai
Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14.969.110
Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5.038.500
Biaya pegawai administrasi dan umun 2.402.827.586
Biaya imbalan kerja -
Jumlah Biaya Pegawai 2.422.835.196
e. Biaya Listrik
Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya Listrik 1.088.209.707
Jumlah Biaya Listrik 1.088.209.707
g. Biaya BBM
Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya BBM Operasi Sumber Air 119.911.700
Jumlah Biaya BBM 119.911.700
h. Biaya Pemakaian Bahan
Keterangan Jumlah (Rp)
Pemakaian Bahan Pembantu 28.514.120
Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28.514.120
Sumber: Data Catatan Atas Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang Tahun 2015
f. Biaya Pemeliaharaan
Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya Pemeliharaan Instalasi Sumber
Pengelolahan Air 100.052.126
Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220.057.891
Biaya Pemeliharaan Kantor 154.755.739
Jumlah Biaya Pemeliharaan 474.865.756
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Tabel 4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut PDAM Kota Kupang
Tahun 2015 (lanjutan)
i. Biaya Penyusutan
Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219.112.157
Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337.468.440
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air 850.000
Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi 478.743.718
Biaya Penyusutan Bangunan Gedung 55.479.913
Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 60.027.811
Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor 24.413.404
Biaya Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor 137.500
Jumlah Biaya Penyusutan 1.176.232.943
j. Biaya Penyisihan Piutang
Keterangan Jumlah
Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691
Jumlah Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691
Sumber: Data Catatan Atas Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang Tahun 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
Tabel 4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut PDAM Kota Kupang
Tahun 2015 (lanjutan)
k. Biaya Usaha Lainnya
Keterangan Jumlah (Rp)
Biaya Kantor 141.433.285
Biaya Hubungan Langganan 62.948.000
Biaya Penelitian dan Pengembangan 36.940.000
Biaya Umum Rupa :
Biaya Sumbangan 500.000
Biaya Telepon 103.868.366
Biaya Iklan / Promosi 100.950.344
Biaya Rapat Tamu 86.340.560
Biaya Representasi 56.250.000
Biaya Sewa Sistem 97.291.920
Biaya Alat Tulis Kantor 104.200.716
Biaya Fotocopy 72.534.500
Biaya cleaning service 91.798.390
Biaya Perjalanan Dinas 89.730.835
Biaya Administrasi Kantor 118.750.360
Biaya konsumsi pegawai 88.250.750
Biaya karangan bunga HUT Bank NTT
ke-52 2.750.500
Biaya Pajak Penghasilan 80.744.440
Biaya sewa gudang 137.350.000
Biaya transport mahasiswa magang 6.550.000
Biaya Sumbangan Pendidikan 90.616.011
Biaya Materai 20.519.745
1.348.997.436
Jumlah Biaya Usaha Lainnya 1.590.318.721
l. Biaya Lain-lain
Keterangan Jumlah
Biaya Bunga Bank 59.580.206
Jumlah Biaya Lain-lain 59.580.206
Sumber: Data Catatan Atas Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang Tahun 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
5. Penyesuaian Fiskal menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Tahun 2015
Tabel 5. Data penyesuaian fiskal Penyesuaian Fiskal PDAM Tahun 2015
Keterangan Jumlah (Rp)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Tahun 2014 1.097.745.023
Ditambah Penyesuaian Fiskal Positif :
Biaya Bantuan dan Sumbangan 500.000
Biaya Representasi 56.250.000
Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif 56.750.000
Dikurangi Koreksi Fiskal Negatif :
Bunga Deposito 9.613.126
Jasa Giro 28.030.078
Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif (37.643.204)
Laba Fiskal Setelah penyesuaian fiskal
positif / negatif 1.116.851.819
Sumber: Data Perhitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
B. Analisis Data
Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah
pada bab I dan melanjutkan teknik analisis pada Bab III adalah:
1. Membuat penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Berikut
merupakan tiap komponen yang dihitung oleh penulis dalam penghitungan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan yang berlaku:
a. Melakukan penghitungan cara menentukan besarnya penghasilan bruto
berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Penulis melakukan penghitungan kembali besarnya penghasilan
bruto Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sesuai
peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 mengatur mengenai
penghasilan yang diperkenankan dalam aturan pajak, penghasilan yang
dikenai pajak bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari
objek pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
Tabel 6. Hasil penghitungan menentukan penghasilan bruto
Keterangan Menurut Undang-
Undang Pajak (Rp)
Dasar Peraturan Pajak
a. Pendapatan Air
Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 4
Harga Air 5.865.013.943
Jasa Administrasi 1.389.185.000
Penjualan Air Lainnya 22.300.000
Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943
b. Pendapatan Non Air
Sambungan Baru 1.135.842.143
Bea Balik Nama 43.651.482
Denda -
Pendapatan Pendaftaran 242.977.500
Lain-lain 179.567.086
Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211
c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Sewa Aula 47.500.000
Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080
Pendapatan Jasa Giro - Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2a Pendapatan Bunga Deposito -
Jumlah Pendapatan Lain-lain 49.967.080
Total Penghasilan Bruto 8.928.504.234
Sumber: Data diolah
Berdasarkan analisis penghitungan yang dilakukan oleh penulis
sesuai Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Nomor 36
Tahun 2008 pasal 4 yang mengatur mengenai penghasilan bruto,
terdapat dua pendapatan yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan
bruto yaitu pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga deposito sebab
merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, maka
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
diketahui jumlah penghasilan bruto yang dihitung oleh penulis
berdasarkan undang-undang yang berlaku sejumlah Rp. 8.928.504.234.
b. Melakukan penghitungan cara menentukan besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 pasal 9 juga mengatur biaya-biaya yang tidak dapat
dikurangi dari penghasilan bruto, serta aturan pajak lainnya yang
mengatur mengenai biaya-biaya menurut Peraturan Menteri Keuangan,
Surat Edaran Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Menurut
analisis dan penghitungan kembali yang dilakukan penulis, terdapat
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun
2015 sesuai Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
sejumlah Rp. 7.608.421.983. Penghitungan yang dilakukan peneliti
dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
Tabel 7. Hasil penghitungan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,menagih dan
memelihara penghasilan
Keterangan Menurut Undang-
Undang Pajak (Rp) Dasar peraturan pajak
a. Biaya Usaha
Biaya pembelian air baku 771.456.375
Jumlah biaya sumber air 771.456.375 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14.969.110
Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5.038.500
Biaya pegawai administrasi dan umun 2.402.827.586
Biaya imbalan kerja -
Jumlah biaya pegawai 2.422.835.196 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya listrik 1.088.209.707
Jumlah biaya listrik 1.088.209.707 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya bbm operasi sumber air 119.911.700
Jumlah biaya bbm 119.911.700 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Pemakaian bahan pembantu 28.514.120
Jumlah biaya pemakaian bahan 28.514.120 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya pemeliharaan sumber pengelolahan air 100.052.126
Biaya pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220.057.891
Biaya pemeliharaan kantor 154.755.739
Jumlah biaya pemeliharaan 474.865.756 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya penyusutan instalasi sumber air 219.112.157
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Tabel 7. Hasil penghitungan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara
penghasilan (lanjutan)
Keterangan Menurut Undang-
Undang Pajak (Rp) Dasar peraturan pajak
Biaya penyusutan instalasi pompa 337.468.440
Biaya penyusutan instalasi pengolahan air 850.000
Biaya penyusutan instalasi transmisi dan
distribusi 478.743.718
Biaya penyusutan bangunan gedung 55.479.913
Biaya penyusutan peralatan dan perlengkapan 60.027.811
Biaya penyusutan kendaraan kantor 5.628.255
Biaya penyusutan inventaris/perabot kantor 137.500
Jumlah biaya penyusutan 1.157.447.794 UU no 36 tahun 2008 pasal 11
Biaya penyisihan piutang usaha 136.477.691
Jumlah biaya penyisihan piutang usaha 136.477.691 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
b. Biaya usaha lainnya
Biaya kantor 141.433.285 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya hubungan langganan 62.948.000 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya Penelitian dan Pengembangan 36.940.000 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1f)
Biaya umum rupa :
Biaya sumbangan - UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1g)
Biaya telepon 103.868.366 UU no 36 tahun 2008 pasal 6
Biaya iklan / promosi - PMK NO.02 Tahun 2010 (Non daftar nominatif)
Biaya rapat tamu 86.340.560 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya representasi - surat edaran yaitu SE-27/PJ.22/1986
Biaya sewa system 97.291.920 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
Tabel 7. Hasil penghitungan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara
penghasilan (lanjutan)
Keterangan
Menurut Undang-
Undang Pajak
(Rp)
Dasar peraturan pajak
Biaya alat tulis kantor 104.200.716 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya fotocopy 72.534.500 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya cleaning service 91.798.390 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya perjalanan dinas 89.730.835 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya administrasi kantor 118.750.360 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya konsumsi pegawai 88.250.750 PMK NO.83/PMK.03/2009
B. Karangan bunga hut bank ntt ke-52 - UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1)
Biaya pajak penghasilan - UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1h)
Biaya sewa gudang 37.350.000 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya transport mahasiswa magang 6.550.000 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya sumbangan pendidikan 90.616.011 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Biaya materai 20.519.745 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Jumlah biaya umum rupa 1.107.802.153
Jumlah biaya usaha lainnya 1.349.123.438
Total biaya usaha & biaya usaha lainnya 7.548.841.777
Biaya bunga bank 59.580.206 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)
Jumlah Biaya Lain-lain 59.580.206
Total Biaya 7.608.421.983
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Menurut analisis dan penghitungan yang dilakukan oleh penulis yang terlihat pada
tabel 7, terdapat biaya-biaya yang perlu disesuaikan penghitungannya berdasarkan
peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu:
1) Biaya bantuan dan sumbangan:
Biaya bantuan dan sumbangan sejumlah Rp.500.000 tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto karenamenurut undang-undang nomor 36
tahun 2008 pasal 9 ayat (1g) merupakan biaya yang dihibahkan, bantuan atau
sumbangan
2) Biaya Iklan/ Promosi:
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto. Berdasarkan hasil penghitungan terdapat biaya
iklan/promosi yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto sejumlah
Rp.100.950.344 karena biaya yang dicatat perusahaan tidak disertai daftar
nominatif yang dilampirkan pada SPT oleh perusahaan
3) Biaya Representasi:
Menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang
biaya entertainment dan sejenisnya sebesar Rp.56.250.000 tidak dapat
dikurangi dari penghasilan bruto karena biaya yang dicatat perusahaan tidak
disertai daftar nominatif yang dilampirkan pada SPT oleh perusahaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
4) Biaya krans bunga:
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf e
pengeluaran seperti pengiriman krans bunga untuk HUT Bank NTT ke-52
tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang
tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sejumlah Rp. 2.750.500
5) Biaya Pajak Penghasilan:
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf
h biaya pajak penghasilan sebesar Rp. 80.744.440 merupakan biaya yang
tidak boleh dikurangkan penghasilan bruto
6) Biaya Penyusutan:
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2006
pasal 11 yang mengatur mengenai biaya penyusutan dan dihitung kembali
oleh penulis jumlah biaya penyusutan perusahaan sejumlah Rp.1.157.447.791,
jumlah biaya tersebut berbeda dari biaya penyusutan yang dihitung oleh
perusahaan yaitu sebesar Rp.1.176..232.939 dan terdapat selisih lebih
penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut penghitungan biaya
penyusutan aset perusahaan yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan
undang-undang pajak yang berlaku dapat dilihat pada tabel 8.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
Tabel 8. Hasil penghitungan Biaya Penyusutan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun
2015
Kelompok / Jenis Harta Bulan / Tahun
Perolehan
Harga
Perolehan
(Rp)
Masa Tarif
Biaya Penyusutan
Menurut Undang-
Undang (Rp)
HARTA BERWUJUD :
Kelompok 1 :
Alat-alat kerja/ bengkel Januari / 2013 14.481.000 4 tahun 25% 3.620.250
Alat-alat perhubungan Januari/ 2013 3.450.000 4 tahun 25% 862.500
Inventaris kantor rupa-rupa Januari/ 2013 550.000 4 tahun 25% 137.500
Mebel September/ 2015 180.169.750 4 tahun 25% 15.014.146
Mesin kantor Januari? 2014 133.292.158 4 tahun 25% 33.323.040
Peralatan dan perlengkapan rupa-rupa Januari/ 2015 28.831.500 4 tahun 25% 7.207.875
Kendaraan roda 2 Januari/ 2011 65.784.465 4 tahun 25% -
Kelompok 2 :
Instalasi pompa lainnya Februari/ 2015 2.309.989.800 8 tahun 12.5% 264.686.331
Instalasi pompa-peralatan pompa Januari/ 2014 467.037.841 8 tahun 12.5% 58.379.730
Instalasi transdit Oktober/ 2015 15.319.798.967 8 tahun 12.5% 478.743.718
Kendaraaan roda 4 November/ 2015 540.312.504 8 tahun 12.5% 5.628.255
Kelompok 3 : - -
Kelompok 4 : - -
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
Tabel 8. Hasil penghitungan Biaya Penyusutan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015 (lanjutan)
Kelompok / Jenis Harta
Bulan /
Tahun
Perolehan
Harga
Perolehan
(Rp)
Masa Tarif
Biaya Penyusutan
Menurut Undang-
Undang (Rp)
Kelompok Bangunan
Permanen :
Aula Januari/ 2012 494.150.000 20 tahun 5% 24.707.500
Bangunan Kantor Januari/2009 615.448.250 20 tahun 5% 30.772.413
Instalasi pompa bangunan dan perbaikannya Januari/ 2014 1.268.750 20 tahun 5% 63.438
Instalasi sumber lainnya Januari/ 2011 712.214.050 20 tahun 5% 35.610.703
Instalasi sumber reservoir Januari/ 2013 1.245.086.914 20 tahun 5% 62.254.346
Instalasi sumber sumur produksi Januari/ 2010 874.358.850 20 tahun 5% 43.717.943
Instalasi pengolahan air Januari/2010 17.000.000 20 tahun 5% 850.000
Instalasi pompa pembangkit listrik Januari/2013 286.778.813 20 tahun 5% 14.338.941
Instalasi sumber air bangunan dan
perbaikannya Januari/ 2013 1.550.583.290 20 tahun 5% 77.529.165
Tidak Permanen : - -
Total Biaya Penyusutan menurut penulis 1.157.447.791
Sumber: Data diolah
Menurut penghitungan yang dilakukan perusahaan biaya penyusutan senilai Rp. 1.176.232.943, terlihat bahwa
terdapat selisih kelebihan penghitungan biaya penyusutan yang dilakukan perusahaan sejumlah Rp.18.785.152, oleh
karena itu perlu dilakukan pengurangan jumlah biaya penyusutan oleh perusahaan. Perbedaan jumlah biaya penyusutan
disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan masa manfaat dan tarif terhadap aset kendaraan dan kendaraan
bermotor yang dilakukan perusahaan belum berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
c. Melakukan penghitungan cara menentukan Penghasilan Kena Pajak
berdasarkan Ketentuan Peraturan Undang-Undang Pe ajakan yang berlaku
Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk
menentukan besarnya pajak penghasilan terutang wajib pajak badan dalam
satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat
(1) menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan
bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan penulis maka
besarnya Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Tahun 2015 sejumlah
Rp.1.320.082.251 dengan penghitungan sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
Tabel 9. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015
Keterangan Menurut Undang-Undang Pajak
(Rp)
a. Pendapatan Air
Harga Air 5.865.013.943
Jasa Administrasi 1.389.185.000
Penjualan Air Lainnya 22.300.000
Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943
b. Pendapatan Non Air
Sambungan Baru 1.135.842.143
Bea Balik Nama 43.651.482
Denda -
Pendapatan Pendaftaran 242.977.500
Lain-lain 179.567.086
Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211
c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Sewa Aula 47.500.000
Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080
Pendapatan Jasa Giro -
Pendapatan Bunga Deposito -
Jumlah Pendapatan Lain-lain 49.967.080
Total penghasilan bruto 8.928.504.234
Biaya Usaha :
d. Biaya pembelian air baku
Biaya pembelian air baku 771.456.375
Jumlah Biaya Sumber Air 771.456.375
e. Biaya Pegawai
Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14.969.110
Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5.038.500
Biaya pegawai administrasi dan umun 2.402.827.586
Biaya imbalan kerja -
Jumlah Biaya Pegawai 422.835.196
Sumber: Data diolah
Tabel 9. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Daerah Air
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
Minum Kota Kupang Tahun 2015 (lanjutan)
Keterangan
Menurut Undang-Undang Pajak
(Rp)
f. Biaya Listrik
Biaya Listrik 1.088.209.707
Jumlah Biaya Listrik 1.088.209.707
g. Biaya BBM
Biaya BBM Operasi Sumber Air 119.911.700
Jumlah Biaya BBM 119.911.700
h. Biaya Pemakaian Bahan Pembantu
Pemakaian Bahan Pembantu 28.514.120
Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28.514.120
i. Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Sumber Pengelolahan Air 100.052.126
Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220.057.891
Biaya Pemeliharaan Kantor 154.755.739
Jumlah Biaya Pemeliharaan 474.865.756
j. Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219.112.157
Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337.468.440
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air 850.000
Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi dan
Distribusi 478.743.718
Biaya Penyusutan Bangunan Gedung 55.479.913
Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 60.027.811
Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor 5.628.255
Biaya Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor 137.500
Jumlah Biaya Penyusutan 1.157.447.794
k. Biaya Penyisihan Piutang Usaha
Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691
Jumlah Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
Tabel 9. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Kupang Tahun 2015 (lanjutan)
Keterangan Menurut Undang-Undang Pajak
(Rp)
l. Biaya Usaha Lainnya
Biaya Kantor 141,433,285
Biaya Hubungan Langganan 62,948,000
Biaya Penelitian dan Pengembangan 36,940,000
Biaya Umum Rupa :
Biaya Sumbangan -
Biaya Telepon 103,868,366
Biaya Iklan / Promosi -
Biaya Rapat Tamu 86,340,560
Biaya Representasi -
Biaya Sewa Sistem 97,291,920
Biaya Alat Tulis Kantor 104,200,716
Biaya Fotocopy 72,534,500
Biaya cleaning service 91,798,390
Biaya Perjalanan Dinas 89,730,835
Biaya Administrasi Kantor 118,750,360
Biaya konsumsi pegawai 88,250,750
B. karangan bunga HUT Bank NTT ke-52 -
Biaya Pajak -
Biaya sewa gudang 137,350,000
Biaya transport mahasiswa magang 6,550,000
Biaya Sumbangan Pendidikan 90,616,011
Biaya Materai 20,519,745
Jumlah biaya umum rupa 1,107,802,153
Jumlah Biaya Usaha Lainnya 1,349,123,438
m. Biaya lain-lain
Biaya Bunga Bank 59,580,206
Jumlah Biaya Lain-lain 59,580,206
Total Biaya (7,608,421,980)
Laba/Rugi Sebelum Pajak (Penghasilan Neto
Fiskal) 1,320,082,254
Kompensasi Kerugian Fiskal -
Penghasilan Kena Pajak 1,320,082,254
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
d. Melakukan penghitungan cara menentukan besarnya Pajak Penghasilan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015
Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak
dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Tarif pajak bagi wajib pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, diturunkan menjadi 25% mulai berlaku
sejak tahun 2010 dan wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto
sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan
tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.
Peredaran bruto Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang pada
tahun 2015 sebesar Rp. 8.928.504.234 dengan Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp. 1.320.082.254 maka besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sejumlah
Rp.241.310.368. Berikut merupakan penghitungan jumlah pajak penghasilan
terutang perusahaan yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan undang-
undang pajak yang berlaku dapat dilihat pada tabel 10.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
Tabel 10. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perusahaan (dalam Rupiah)
Sumber: Data diolah
Keterangan Menurut Undang-Undang
PKP Dari Bagian
Peredaran Bruto Yang
Memperoleh Fasilitas
( 4.800.000.000/Peredaran
Bruto) x PKP
4.800.000.000
x
1.320.082.251 =
709.681.559 8.928.504.234
PKP Dari Penghasilan
Bruto Yang Tidak
Memperoleh Fasilitas
PKP - PKP dari bagian
peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
1.320.082.251 - 709.681.559 =
610.400.692
Pajak Penghasilan
(50% x 25 %) x PKP Dari
Bagian Peredaran Bruto Yang
Memperoleh Fasilitas
(50% x 25%) x 709.681.559 =
88.710.195
(25% x PKP Dari Bagian
Peredaran Bruto Yang Tidak
Memperoleh Fasilitas)
25% x 610.400.692 =
152.600.173
Jumlah PPh
241.310.368
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
Berdasarkan pada tabel 10 pada penghitungan jumlah pajak penghasilan
terutang sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf
b, pasal 17 ayat (2a) dan pasal 31E. Peredaran bruto Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Kupang pada tahun 2015 sebesar Rp.8.928.504.234 dengan
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.1.320.082.254 sesuai pasal 31E
menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak
dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu penghitungan yang dilakukan
penulis dengan cara terlebih dahulu mencari jumlah besarnya penghasilan
kena pajak dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas dan penghasilan kena
pajak dari penghasilan bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Penghasilan
kena pajak dari bagian peredaraan bruto yang memperoleh fasilitas sejumlah
Rp.709.681.559 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari
tarif yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 2a yaitu sebesar
25%, maka diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sejumlah
Rp.241.310.368.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh penulis terhadap tiap
komponen diatas, maka dapat disimpulkan menjadi satu tabel penghitungan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku sebagai berikut:
Tabel 11. Hasil penghitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang
Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku
Keterangan Menurut Undang-Undang
Pajak (Rp)
a. Pendapatan Air
Harga Air 5.865.013.943
Jasa Administrasi 1.389.185.000
Penjualan Air Lainnya 22.300.000
Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943
b. Pendapatan Non Air
Sambungan Baru 1.135.842.143
Bea Balik Nama 43.651.482
Denda -
Pendapatan Pendaftaran 242.977.500
Lain-lain 179.567.086
Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211
c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Sewa Aula 47.500.000
Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080
Pendapatan Jasa Giro -
Pendapatan Bunga Deposito -
Jumlah Pendapatan Lain-lain 49.967.080
Total penghasilan bruto 8.928.504.234
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
Tabel 11. Hasil perhitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang Tahun
2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku (lanjutan)
Keterangan Menurut Undang-Undang
Pajak (Rp)
Biaya Usaha
d. Biaya Pembelian Air Baku
Biaya Pembelian Air Baku 771.456.375
Jumlah Biaya Sumber Air 771.456.375
e. Biaya Pegawai
Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14.969.110
Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5.038.500
Biaya pegawai administrasi dan umun 2.402.827.586
Biaya imbalan kerja -
Jumlah Biaya Pegawai 2.422.835.196
f. Biaya Listrik
Biaya Listrik 1.088.209.707
Jumlah Biaya Listrik 1.088.209.707
g. Biaya BBM
Biaya BBM Operasi Sumber Air 119.911.700
Jumlah Biaya BBM 119.911.700
h. Biaya Pemakaian Bahan Pembantu
Pemakaian Bahan Pembantu 28.514.120
Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28.514.120
i. Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan sumber pengelolahan air 100.052.126
Biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi 220.057.891
Biaya pemeliharaan kantor 154.755.739
Jumlah biaya pemeliharaan 474.865.756
j. Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219.112.157
Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337.468.440
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air 850.000
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
Tabel 11. Hasil perhitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang Tahun
2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku (lanjutan)
Keterangan Menurut Undang-Undang
Pajak (Rp)
Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi dan
Distribusi
478.743.718
Biaya Penyusutan Bangunan Gedung 55.479.913
Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 60.027.811
Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor 5.628.255
Biaya Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor 137.500
Jumlah Biaya Penyusutan 1.157.447.794
k. Biaya Penyisihan Piutang Usaha
Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691
Jumlah Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691
l. Biaya Usaha Lainnya
Biaya Kantor 141.433.285
Biaya Hubungan Langganan 62.948.000
Biaya Penelitian dan Pengembangan 36.940.000
Biaya Umum Rupa :
Biaya Sumbangan -
Biaya Telepon 103.868.366
Biaya Iklan / Promosi -
Biaya Rapat Tamu 86.340.560
Biaya Representasi -
Biaya Sewa Sistem 97.291.920
Biaya Alat Tulis Kantor 104.200.716
Biaya Fotocopy 72.534.500
Biaya cleaning service 91.798.390
Biaya Perjalanan Dinas 89.730.835
Biaya Administrasi Kantor 118.750.360
Biaya konsumsi pegawai 88.250.750
B. karangan bunga HUT Bank NTT ke-52 -
Biaya Pajak Penghasilan -
Biaya sewa gudang 137.350.000
Biaya transport mahasiswa magang 6.550.000
Biaya Sumbangan Pendidikan 90.616.011
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
Tabel 11. Hasil penghitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang Tahun
2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku (lanjutan)
Keterangan Menurut Undang-Undang
Pajak (Rp)
Biaya Materai 20.519.745
Jumlah biaya umum rupa 1.107.802.153
Jumlah Biaya Usaha lainnya 1.349.123.438
m. Biaya lain-lain
Biaya Bunga Bank 59.580.206
Jumlah Biaya Lain-lain 59.580.206
Total Biaya 7.608.421.980
Laba/Rugi Sebelum Pajak (Penghasilan Neto
Fiskal) 1.320.082.254
Kompensasi Kerugian Fiskal -
Penghasilan Kena Pajak 1.320.082.254
Pajak Penghasilan Terutang 241.310.368
Sumber: Data diolah
Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perusahaan Daerah
Air Minum Kota Kupang Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku, jumlah penghasilan bruto sejumlah
Rp.8.928.504.234, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan sejumlah Rp.7.608.421.983, jumlah penghasilan neto
fiskal sebesar (Rp.8.928.504234 – Rp.7.608.421.980)= Rp.1.320.082.254
karena tidak terdapat kompensasi kerugian fiskal pada perusahaan oleh karena
itu jumlah penghasilan kena pajak perusahaan juga senilai Rp. 1.320.082.254.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
Maka jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan perusahaan tahun 2015
sejumlah Rp. 241.310.368.Tarif sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 Pasal 31E yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan
penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17 Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan
kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
2) Membandingkan antara cara penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2015 dengan
penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan penulis.
Komponen-komponen yang dibandingkan adalah:
a. Cara menentukan penghasilan bruto
Hasil penghitungan penghasilan bruto berdasarkan undang-
undang perpajakan yang berlaku Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4
berjumlah sebesar Rp.8.928.504.234, sedangkan penghitungan
penghasilan bruto yang dilakukan perusahaan mendapat hasil
perhitungan penghasilan bruto yang lebih besar yaitu sejumlah
Rp.8.966.147.438. Perbedaan jumlah penghasilan bruto antara
keduanya disebabkan karena perusahaan menentukan cara
penghitungan penghasilan bruto dengan menjumlahkan seluruh
penghasilan yang terdapat dalam perusahaan yaitu pendapatan air,
pendapatan non air dan pendapatan lainnya. Menurut peraturan
undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat
(2) menyatakan bahwa pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa
giro merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final sehingga
tidak dapat dijumlahkan dalam penghasilan bruto.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan
menagih dan memelihara penghasilan
Berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku
untuk menentukan besarnya penghitungan biaya yang dapat dikurangi
dari penghasilan bruto mendapatkan hasil penghitungan sebesar
Rp.7.608.421.983. Penghitungan yang dilakukan perusahaan untuk
menentukan besarnnya biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan
bruto sejumlah Rp.7.868.402.415. Selisih perbedaan biaya yang
dihitung penulis berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan
yang berlaku dengan penghitungan yang dilakukanperusahaan dalam
menentukan besarnya biaya, karena perusahaan menentukandengan
cara menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
selama periode tersebut yaitu biaya usaha, biaya usaha lainnya dan
biaya lainnya. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto yaitu biaya sumbangan dan bantuan, biaya iklan/promosi,biaya
representasi, biaya krans bunga, biaya pajak penghasilan dan biaya
penyusutan.
c. Cara menentukan penghasilan kena pajak
Besarnya penghasilan kena pajak yang dihitung penulis
sejumlah Rp. 1.320.082.254 penghitungan dilakukan dengan cara
penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6.
Penghitungan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak
yang dilakukan oleh perusahaan juga dengan cara mengurangi
penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang dapat dikurangi menurut
peraturan pajak penghasilan yang berlaku sebesar Rp. 1.116.851.819.
Perbedaan jumlah penghasilan kena pajak antara keduanya
karena terdapat perbedaan pengakuan biaya, perusahaan mengakui
ada dua biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
yaitu biaya sumbangan/ bantuan dan biaya representasi, sedangkan
berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku terdapat enam biaya yang
perlu disesuaikan untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
yaitu biaya sumbangan/bantuan, biaya iklan/promosi, biaya
representasi, biaya krans bunga, biaya pajak penghasilan, dan biaya
penyusutan yang perlu disesuaikan jumlahnya untuk dapat
dikurangkan penghasilan bruto berdasarkan peraturan undang-undang
perpajakan.
d. Cara menentukan besarnya pajak penghasilan terutang
Penghitungan cara menentukan besarnya pajak penghasilan
terutang yang dilakukan penulis yaitu dengan mengalikan penghasilan
kena pajak dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Undang-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17
Ayat (2a) dan Pasal 31E senilai Rp. 241.310.368. Cara yang sama
juga dihitung oleh perusahaan yaitu mengalikan penghasilan kena
pajak dengan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Penghasilan tersebut jumlah pajak penghasilan terutang menurut
perusahaan sebesar Rp. 203.737.561. Berdasarkan perbandingan
penghitungan keduanya terlihat bahwa cara yang digunakan dalam
menentukan besarnya pajak penghasilan terutang telah sama akan
tetapi jumlah besarnya pajak penghasilan terutang yang dilakukan
perusahaan dan penulis berbeda, hal ini karena jumlah penghasilan
kena pajak yang dihitung untuk menentukan besarnya pajak
penghasilan terutang oleh keduanya juga berbeda.
Berdasarkan perbandingan hasil penghitungan PPh wajib pajak
badan yang dilakukan penulis terlihat bahwa cara penghitungan pajak
penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan perusahaan dengan
yang dilakukan penulis (sesuai undang-undang perpajakan yang
berlaku) terdapat beberapa perbedaan yaitu jumlah penghasilan bruto
dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan . Berikut ini disajikan tabel perbandingan
hasil penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang
dilakukan perusahaan dengan penulis.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan
Keterangan
Menurut Undang-
Undang Pajak
(Rp)
Menurut
Perusahaan
(Rp)
a. Pendapatan Air
Harga Air 5.865.013.943 5.865.013.943
Jasa Administrasi 1.389.185.000 1.389.185.000
Penjualan Air Lainnya 22.300.000 22.300.000
Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943 7.276.498.943
b. Pendapatan Non Air
Sambungan Baru 1.135.842.143 1.135.842.143
Bea Balik Nama 43.651.482 43.651.482
Denda - -
Pendapatan Pendaftaran 242.977.500 242.977.500
Lain-lain 179.567.086 179.567.086
Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211 1.602.038.211
c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Sewa Aula 47.500.000 47.500.000
Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080 2.467.080
Pendapatan Jasa Giro - -
Pendapatan Bunga Deposito - -
Jumlah Pendapatan Lain-lain 49.967.080 49.967.080
Total penghasilan bruto 8.928.504.234 8.928.504.234
Biaya Usaha
d. Biaya Pembelian Air Baku
Biaya Pembelian Air Baku 771.456.375 771.456.375
Jumlah Biaya Sumber Air 771.456.375 771.456.375
e. Biaya Pegawai
Biaya pegawai sumber dan
pengelolaan
14.969.110
14.969.110
Biaya pegawai transmisi dan
distribusi
5.038.500
5.038.500
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan
Keterangan
Menurut Undang-
Undang Pajak
(Rp)
Menurut
Perusahaan
(Rp)
Biaya pegawai administrasi dan umun
2.402.827.586
2.402.827.586
Biaya imbalan kerja - -
Jumlah Biaya Pegawai 2.422.835.196 2.422.835.196
f. Biaya Listrik
Biaya Listrik 1.088.209.707 1.088.209.707
Jumlah Biaya Listrik 1.088.209.707 1.088.209.707
g. Biaya BBM
Biaya BBM Operasi Sumber Air 119.911.700 119.911.700
Jumlah Biaya BBM 119.911.700 119.911.700
h. Biaya Pemakaian Bahan Pembantu
Pemakaian Bahan Pembantu 28.514.120 28.514.120
Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28.514.120
28.514.120
i. Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan sumber pengelolahan
air
100.052.126
100.052.126
Biaya pemeliharaan transmisi dan
distribusi
220.057.891
220.057.891
Biaya pemeliharaan kantor 154.755.739 154.755.739
Jumlah biaya pemeliharaan 474.865.756 474.865.756
j. Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219.112.157 219.112.157
Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337.468.440 337.468.440
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan
Air 850.000
850.000
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110
Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan
Keterangan
Menurut Undang-
Undang Pajak
(Rp)
Menurut Perusahaan
(Rp)
Biaya Penyusutan Instalasi
Transmisi dan Distribusi 478.743.718 478.743.718
Biaya Penyusutan Bangunan
Gedung
55.479.913
55.479.913
Biaya Penyusutan Peralatan dan
Perlengkapan
60.027.811
60.027.811
Biaya Penyusutan Kendaraan
Kantor
5.628.255
24.413.404
Biaya Penyusutan
Inventaris/Perabot Kantor
137.500
137.500
Jumlah Biaya Penyusutan 1.157.447.794 1.176.232.943
k. Biaya Penyisihan Piutang Usaha
Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691 136.477.691
Jumlah Biaya Penyisihan
Piutang Usaha
136.477.691
136.477.691
l. Biaya Usaha Lainnya
Biaya Kantor 141.433.285 141.433.285
Biaya Hubungan Langganan 62.948.000 62.948.000
Biaya Penelitian dan
Pengembangan 36.940.000
36.940.000
Biaya Umum Rupa :
Biaya Sumbangan - -
Biaya Telepon 103.868.366 103.868.366
Biaya Iklan / Promosi - 100.950.344
Biaya Rapat Tamu 86.340.560 86.340.560
Biaya Representasi - -
Biaya Sewa Sistem 97.291.920 97.291.920
Biaya Alat Tulis Kantor 104.200.716 104.200.716
Biaya Fotocopy 72.534.500 72.534.500
Biaya cleaning service 91.798.390 91.798.390
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111
Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan
Keterangan
Menurut Undang-
Undang Pajak
(Rp)
Menurut Perusahaan
(Rp)
Biaya Perjalanan Dinas 89.730.835 89.730.835
Biaya Administrasi Kantor 118.750.360 118.750.360
Biaya konsumsi pegawai 88.250.750 88.250.750
B. karangan bunga HUT Bank
NTT ke-52
-
2.750.500
Biaya Pajak - 80.744.439
Biaya sewa gudang 137.350.000 137.350.000
Biaya transport mahasiswa
magang 6.550.000 6.550.000
Biaya Sumbangan Pendidikan 90.616.011 90.616.011
Biaya Materai 20.519.745 20.519.745
Jumlah biaya umum rupa 1.107.802.153 1.292.247.436
Jumlah Biaya Usaha lainnya 1.349.123.438 1.533.568.721
m. Biaya lain-lain
Biaya Bunga Bank 59.580.206 59.580.206
Jumlah Biaya Lain-lain 59.580.206 59.580.206
Total Biaya 7.608.421.980 7.811.652.415
Laba/Rugi Sebelum Pajak
(Penghasilan Neto Fiskal)
1.320.082.254 1.116.851.819
Kompensasi Kerugian Fiskal - -
Penghasilan Kena Pajak 1.320.082.254 1.116.851.819
Pajak Penghasilan Terutang 241.310.368 203.737.561
Sumber: Data diolah
Tabel diatas menunjukan perbedaan penghitungan yang dilakukan
perusahaan dengan yang dilakukan penulis sesuai undang-undang pajak
yang berlaku dan terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan terutang yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112
dihitung penulis memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan
penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan perusahaan.
3) Membuat kesimpulan berdasarkan penghitungan dan perbandingan data
penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan
perusahaan dan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan yang berlaku. Kesimpulan analisis tiap komponen
dalam penentuan pajak penghasilan wajib pajak badan sebagai berikut:
a. Cara menentukan penghasilan bruto
b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan menagih
dan memelihara penghasilan
c. Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak
d. Cara menentukan besarnya pajak penghasilan wajib pajak badan
Berikut ini disajikan tabel perbandingan komponen penghitungan pajak
penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan perusahaan dengan penulis:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113
Tabel 13. Perbandingan komponen pajak penghasilan wajib pajak badan
Komponen
Penghitungan
Menurut Undang-Undang Menurut Perusahaan Keterangan
Cara menentukan
penghasilan bruto
Menurut undang-undang pasal 4 nomor
36 tahun 2008 mengatur mengenai
penghasilan yang dijadikan sebagai objek
pajak yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak, baik yang berasal dari
indonesia maupun dari luar indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan wajib pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun. Sedangkan
mengenai penghasilan yang dikenai pajak
bersifat final dan penghasilan yang
dikecualikan dari objek pajak merupakan
jenis penghasilan yang tidak dapat di
golongkan sebagai penghasilan bruto
suatu perusahaan. Jumlah penghasilan
bruto yang dihitung berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4
adalah Rp. 8.928.504.234
Perusahaan menjumlahkan semua
pendapatan yang diterima oleh
perusahaan baik yang berkaitan
dengan usaha jasanya dan yang
tidak berkaitan langsung dengan
usaha untuk diakui sebagai
penghasilan bruto. Jumlah
penghasilan bruto yang dihitung
menurut perusahaan yaitu sebesar
Rp. 8.966.147.438
Cara menentukan penghasilan
bruto yang dilakukan oleh
perusahaan belum sesuai
dengan ketentuan Undang-
Undang Perpajakan yang
berlaku. Terdapat selisih lebih
penghitungan penghasilan
bruto sejumlah Rp.37.643.204
yang dilakukan perusahaan
dibandingkan menurut
Undang-Undang yang berlaku
oleh sebab itu perlu dilakukan
penyesuaian fiskal negatif oleh
perusahaan.
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114
Tabel 13. Perbandingan komponen pajak penghasilan wajib pajak badan
Komponen
Penghitungan
Menurut Undang-Undang Menurut Perusahaan Keterangan
cara menentukan
biaya yang
dikeluarkan untuk
mendapatkan,
menagih dan
memelihara
penghasilan
Menurut Undang-Undang Nomor 36
tahun 2008 Pasal 6 mengatur mengenai
rincian biaya yang dapat dikurangi dari
penghasilan bruto merupakan biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan baik biaya yang secara
langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha. Selain itu juga
berbagai biaya yang tidak diperkenankan
sebagai pengurang penghasilan bruto
juga telah diatur dalam pasal 9 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan
selebihnya terdapat dalam berbagai
aturan pajak lainnya berdasarkan
peraturan menteri keuangan, surat edaran
pajak, peraturan dirjen pajak, dan lain-
lain. Oleh sebab itu tidak semua biaya
dapat dijadikan sebagai pengurang
penghasilan bruto untuk mendapatkan
jumlah Penghasilan Kena Pajak
perusahaan, oleh karena itu berdasarkan
penghitungan menurut Undang-Undang
perpajakan yang berlaku jumlah biaya
yang diakui sejumlah Rp.7.608.421.983
Perusahaan menjumlahkan semua
biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan baik biaya langsung
maupun biaya yang tidak langsung
berhubungan dengan kegiatan
usaha dengan penghitungan biaya
yang diakui perusahaan sejumlah
Rp.7.868.402.415
Cara menentukan biaya yang
dikeluarkan untuk
mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan oleh
perusahaan belum sesuai
dengan peraturan undang-
undang perpajakan yang
berlaku karena perusahaan
menjumlahkan semua biaya
yang dikeluarkan perusahaan
maka terdapat selisih biaya
lebih besar sejumlah
Rp.259.980.432 yang diakui
oleh perusahaan setelah
dibandingkan dengan biaya
yang dihitung menurut
peraturan Undang-Undang
pajak yang berlaku dan
perusahaan perlu melakukan
penyesuaian fiskal atas biaya-
biaya tersebut
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115
Tabel 13. Perbandingan komponen pajak penghasilan wajib pajak badan
Komponen
Penghitungan
Menurut Undang-Undang Menurut Perusahaan Keterangan
cara menentukan
Penghasilan Kena
Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan
bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang
menghasilkan penghasilan neto fiskal.
Selanjutnya penghasilan neto fiskal
dikurangi kompensasi kerugian fiskal
jika ada pada tahun-tahun sebelumnya.
Penghasilan kena pajak yang dihitung
menurut Undang-undang sejumlah
Rp.1.302.082.254
Perusahaan mencari besarnya
laba/rugi fiskal atau penghasilan
neto fiskal yang didapatkan dari
penghasilan bruto dikurangi
biaya-biaya yang dapat
dikurangi penghasilan bruto
berdasarkan peraturan undang-
undang perpjakan yang berlaku
dengan jumlah PKP yang
dihitung oleh perusahaan
sebesar Rp.1.116.851.819
Cara menentukan PKP yang
dilakukan oleh perusahaan
telah sesuai pada peraturan
undang-undang perpajakan
yang berlaku. Akan tetapi
terdapat perbedaan jumlah
PKP yang dihitung antara
keduanya terdapat selisih
kurang atas penghitungan PKP
sebesar Rp.185.230.435 yang
dilakukan oleh perusahaan
sehingga perusahaan perlu
melakukan penghitungan
kembali yang sesuai dengan
Undang-Undang pajak yang
berlaku.
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116
Tabel 13. Perbandingan komponen pajak penghasilan wajib pajak badan
Komponen
Penghitungan
Menurut Undang-Undang Menurut Perusahaan Keterangan
cara menentukan
pajak penghasilan
terutang
Menurut Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
17 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2a) serta
Pasal 31E yang mengatur mengenai tarif
pajak penghasilan badan. Cara
perhitungannya dilakukan dengan cara
mengalikan Penghasilan Kena Pajak
dengan tarif pajak penghasilan menurut
Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku. Pajak penghasilan terutang yang
dihitung berdasarkan peraturan undang-
undang pajak yang berlaku sejumlah
Rp.241.310.368
Perusahaan menghitung
besarnya pajak penghasilan
terutang dengan cara
mengalikan penghasilan kena
pajak dengan tarif pajak sesuai
Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal
31E dengan jumlah sebesar
Rp.203.737.561
Cara menentukan besarnya
Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan yang dilakukan oleh
perusahaan telah sesuai
Peraturan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku. Akan
tetapi terdapat perbedaan
jumlah PPh terutang yang
dihitung antara keduanya
terdapat selisih kurang
penghitungan sebesar
Rp.37.572.807 yang dilakukan
oleh perusahaan sehingga
perusahaan perlu melakukan
penghitungan dan pembayaran
yang sesuai dengan Undang-
Undang pajak yang berlaku.
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117
C. Pembahasan
1. Penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan penulis berdasarkan
peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan
tahun 2015 di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yang
dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan
Peraturan Menteri Keuangan, maka dapat dilihat pembahasannya
sebagai berikut:
Penentuan penghitungan untuk menentukan besarnya
penghasilan bruto yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang objek pajak, dalam
ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) juga mengatur mengenai penghasilan
dikenai pajak bersifat final, sesuai dengan peraturan tersebut maka
penghitungan yang dilakukan penulis terdapat dua pendapatan dalam
perusahaan yang tidak dapat diakui sebagai objek pajak atau
penghasilan bruto yaitu pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
deposito karena merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat
final dan tidak dapat diakui sebagai objek pajak atau penghasilan
bruto, maka jumlah penghasilan bruto yang dihitung oleh penulis
berdasarkan peraturan undang-undang pajak yang berlaku sejumlah
Rp. 8.928.504.234.
Penghitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dihitung
oleh penulis terdapat enam biaya yang tidak dapat dikurangkan
penghasilan bruto dan perlu dilakukan penyesuaian fiskal yaitu biaya:
a. Biaya bantuan dan sumbangan
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9
Ayat (1g) biaya bantuan dan sumbangan yang diakui
perusahaan merupakan biaya yang dihibahkan dan
disumbangkan sejumlah Rp. 500.000, oleh karena itu biaya
tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan bruto
b. Biaya iklan/ Promosi
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan
penghitungan penulis terdapat biaya iklan/promosi yang
dicatat oleh perusahaan tetapi biaya yang diakui perusahaan
tersebut tidak disertakan daftar nominatif yang dilampirkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119
pada SPT sebagaimana diatur undang-undang, oleh karena
itu biaya iklan/promosi tidak dapat dikurangi dari
penghasilan bruto sejumlah Rp. 100.950.344
c. Biaya representasi
Biaya representasi yang dihitung penulis menurut Surat
Edaran SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang
biaya entertainment dan sejenisnya yang dicatat oleh
perusahaan sebesar Rp. 56.250.000 tidak dapat dikurangi
dari penghasilan bruto karena tidak disertai daftar nominatif
yang dilampirkan pada SPT wajib pajak sesuai ketentuan
undang-undang yang berlaku
d. Biaya krans bunga
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9
Ayat (1) huruf e pengeluaran seperti pengiriman krans
bunga untuk HUT Bank NTT ke-52 tersebut merupakan
pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak
dapat mengurangi penghasilan bruto sejumlah Rp.
2.750.500
e. Biaya pajak penghasilan
Biaya pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan
sebesar Rp. 80.744.440 merupakan biaya yang tidak dapat
mengurangi penghasilan bruto, hal ini sesuaiperaturan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1)
huruf h
f. Biaya penyusutan
Penghitungan biaya penyusutan yang dilakukan penulis
menurut Undang-UndangPajak PenghasilanNomor 36
Tahun 2008 Pasal 11 dengan jumlah biaya penyusutan
sebesar Rp.1.157.447.791, menurut penghitungan
perusahaan biaya penyusutan sebesar Rp.1.176.232.943.
Pada penghitungan biaya penyusutan ini terdapat selisih
lebih sebesar Rp.18.785.152 yang dilakukan oleh
perusahaan dan harus dikurangkan oleh perusahaan sebesar
jumlah selisih tersebut.
Berdasarkan analisis dan penghitungan yang dilakukan penulis
dalam menentukan besarnya biaya yang tidak dapat dikurangkan
penghasilan bruto dan perlu dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan
peraturan undang-undang pajak yang berlaku mendapakan hasil
sejumlah Rp.259.980.436. Perusahaan mengakui besarnya biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan sebesar Rp.7.868.402.415 karena menurut analisis dan
penghitungan yang dilakukan penulis terdapat biaya yang tidak dapat
dikurangkan penghasilan bruto sebesar Rp.259.980.436, maka jumlah
biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121
memelihara penghasilan berjumlah sebesar (Rp. 7.868.402.415 - Rp.
259.980.436) = Rp. 7.608.421.980.
Penghitungan cara menentukan penghasilan kena pajak yang
dilakukan penulis sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal
6 Ayat (1) menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan. Maka jumlah Penghasilan
Kena Pajak Perusahaan yang dilakukan penulis mendapat hasil
sebesar (Rp. 8.928.504.234 - Rp. 7.608.421.983) sebesar
Rp. 1.320.082.254.
Pajak penghasilan terutang perusahaan tahun 2015 yang
dihitung penulis yaitu penghasilan kena pajak dikalikan tarif yang
sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
17 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam
negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, pada Pasal 17 Ayat
(2a) menyatakan traif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010 dan Pasal 31E
yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan
penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17 Ayat (2a) yang
dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122
sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Peredaran bruto Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Kupang pada tahun 2015 sebesar Rp.
8.928.504.234 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.
1.320.082.254 sesuai pasal 31E dan pasal 17 ayat (1) huruf b dan
pasal 17 ayat (2a), maka penghitungan yang dilakukan penulis terlebih
dahulu dengan cara mencari jumlah besarnya penghasilan kena pajak
dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas dan penghasilan kena
pajak dari penghasilan bruto yang tidak memperoleh fasilitas.
Penghasilan kena pajak dari bagian peredaraan bruto yang
memperoleh fasilitas sejumlah Rp.709.681.559 mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dimaksud dalam
pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 2a yaitu sebesar 25% dapat dihitung
sebagai berikut ((50% x 25%) x Rp. 709.681.559)= Rp. 88.710.195.
selanjutnya besarnya penghasilan kena pajak dari bagian peredaran
bruto yang tidak memperoleh fasilitas dikenakan tarif sebesar 25%
atas penghasilan kena pajak sesuai pasal 17 ayat (2a) dengan hitungan
sebagai berikut (25% x Rp. 610.400.692)= Rp.152.600.173, hasilnya
dapat diketahui besarnya jumlah Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015
sejumlah (Rp. 88.710.195 + Rp. 152.600.173)= Rp.241.310.368.
Jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan terutang perusahaan
tahun 2015 yang dihitung penulis berdasarkan peraturan undang-
undang perpajakan sebesar Rp. 241.310.368.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123
2. Membandingan antara cara penghitungan pajak penghasilan wajib
pajak badan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Kupang dengan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan
yang dilakukan penulis.
Berdasarkan perbandingan cara penghitungan pajak penghasilan
wajib pajak badan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Kupang dengan penghitungan yang dilakukan penulis, maka
dapat dilihat pembahasannya sebagai berikut:
Cara penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tidak berdasarkan
undang-undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 yang mengatur mengenai
penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun
pajak karena perusahaan menjumlahkan semua pendapatan yang
terdapat dalam perusahaan selama periode tersebut yaitu pendapatan
air, pendapatan non air dan pendapatan lainnya ( Rp.7.276.498.943 +
Rp.1.602.038.211 + Rp.87.610.284) berjumlah sebesar
Rp.8.966.147.438. Sedangkan jumlah penghasilan bruto yang
dilakukan penulis sesuai undang-undang pajak penghasilan yang
berlaku terdapat dua pendapatan yang tidak dapat diakui sebagai
penghasilan bruto yaitu pendapatan bunga deposito dan pendapatan
jasa giro karena merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat
final yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
4 Ayat (2) maka penghasilan bruto yang dihitung penulis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
(Rp.7.276.498.943 + Rp. 1.602.038.211 + Rp. 49.967.080) sebesar
Rp.8.928.504.234. terlihat bahwa total penghasilan bruto yang dihitung
perusahaan lebih besar dari yang dilakukan penulis dengan selisih
penghitungan sebesar Rp.37.643.204.
Cara penghitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dilakukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang belum berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada
perbandingan hasil penghitungan terlihat bahwa cara perusahaan
menghitung biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto
dilakukan dengan cara menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan
perusahaan yaitu menjumlahkan biaya usaha, biaya usaha lainnya dan
biaya lain-lain; ( Rp.7.808.822.209 + Rp.59.580.206) sebesar
Rp.7.868.402.415, sedangkan menurut cara penghitungan yang
dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku tidak semua biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang
penghasilan bruto sehingga jumlah biaya yang dapat diakui menurut
undang-undang yang berlaku sebesar ( Rp.7.548.841.774 +
Rp.59.580.206) dengan jumlah sebesar Rp.7.608.421.980. Perbedaan
tersebut ada karena menurut penghitungan yang dilakukan penulis
terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto
yaitu:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125
a. Biaya bantuan dan sumbangan
Perusahaan mengakui adanya biaya bantuan dan
sumbangan sejumlah Rp.500.00, menurut Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1g)
menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau
sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf i
sampai dengan huruf m tidak dapat dikurangkan dalam
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Oleh
karena itu biaya bantuan dan sumbangan sebesar
Rp.500.000 tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto.
b. Biaya Iklan/ Promosi
Biaya iklan/promosi yang di catat perusahaan
sebesar Rp.100.950.344 biaya ini merupakan biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempromosikan jasa
dan keunggulan perusahaan dalam melayani masyarakat
melalui media elektronik, media cetak dan media lainnya
selama periode tersebut.Menurut Peraturan Menteri
Keuangan Republik IndonesiaNomor 02/PMK.03/2010
tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126
biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam
rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan
pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak
langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan
penjualan. Menurut aturan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 02/PMK.03/2010 Pasal 6 juga menyatakan bahwa
Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas
pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain,paling sedikit
harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok
Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya,
besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya
Pajak Penghasilan yang dipotong.Daftar nominatif
tersebut juga wajib dilaporkan sebagai lampiran saat
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
Akan tetapi dalam pengeluaran biaya oleh perusahaan
tersebut tidak didukung oleh daftar nominatif yang
dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan. Oleh
karena itu biaya iklan atau promosi sejumlah
Rp.100.950.344 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127
c. Biaya Representasi
Biaya reprensetasi diakui perusahaan sebagai biaya
untuk memberikan jamuan makanan dan penginapan
kepada tamu sebesar Rp.56.250.000. Biaya representasi
dalam hal ini terkait dengan biaya entertainment, melalui
surat edaran SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 juni 1986
tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Biaya
entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat
dikurangkan sebagai biaya dengan syarat; benar-benar
dikeluarkan dan ada hubungan dengan kegiatan usaha
wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatif yang
dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Akan tetapi biaya
representasi yang diakui perusahaan tersebut tidak
didukung oleh daftar nominatif, sehingga biaya
representasi sebesar Rp.56.250.000 tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto
d. Biaya krans bunga
Perusahaan memberikan krans bunga kepada Bank
NTT dalam rangka HUT Bank NTT ke-52, biaya yang
dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 2.750.500. Menurut
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1
huruf e pengeluaran seperti pengiriman krans bunga untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128
HUT Bank NTT ke-52 tersebut merupakan pemberian
dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak dapat
mengurangi penghasilan bruto. Oleh karena itu, biaya
krans bunga dalam rangka HUT Bank NTT ke-52 oleh
perusahaan ini tidak dapat dimasukan sebagai pengurang
penghasilan bruto.
e. Biaya Pajak Penghasilan
Perusahaan mengakui adanya utang pajak
penghasilan setiap tahunnya sehingga terdapat biaya pajak
penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan atas utang
pajak penghasilan pada tahun sebelumnya, biaya pajak
penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar
Rp.80.744.440. Menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Pasal pasal 9 ayat (1) huruf h menyatakan
bahwa biaya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib
pajak yang bersangkutan merupakan biaya yang tidak
dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Oleh karena itu
biaya pajak sebesar Rp.80.744.440 tidak dapat dikurangi
dari penghasilan bruto.
f. Biaya Penyusutan
Cara perusahaan menentukan biaya penyusutan secara
fiskal sama dengan penyusutan yang dilakukan
berdasarkan laporan keuangan perusahaan senilai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129
Rp.1.176.232.943, metode penyusutan yang diterapkan
oleh perusahaan yaitu metode garis lurus baik secara fiskal
dan komersial. Akan tetapi jumlah biaya ini tidak dapat
diakui sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yang
mengatur mengenai metode penyusutan aset tetap dengan
mengelompokan aset-aset sesuai masa manfaat aset dan
tarif peyusutan berdasarkan metode penyusutan wajib
pajak.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh
penulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 Pasal 11 mendapat hasil biaya penyusutan sejumlah
Rp.1.157.447.791. Sedangkan biaya penyusutan yang
dihitung oleh perusahaan berbeda dengan penghitungan
biaya penyusutan yang dilakukan penulis. Hal ini terlihat
pada tabel 8, perbedaan tersebut karena biaya penyusutan
kendaraan bermotor bagi perusahaan diakui dengan masa
manfaat 5 tahun dan tarif yang diberikan 20%, akan tetapi
menurut undang-undang pajak yang berlaku masa manfaat
yang seharusnya 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%, hal
ini menyebabkan biaya penyusutan kendaraan bermotor
yang dihitung oleh perusahaan senilai Rp.13.156.893 tidak
dapat diakui menurut undang-undang karena masa
manfaat kendaraan bermotor tersebut telah habis. Selain
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130
itu biaya penyusutan mobil ditetapkan perusahaan dengan
masa manfaat 4 tahun dan tarif 25% berjumlah Rp.
11.256.511 padahal yang seharusnya menurut Undang-
Undang yang berlaku penyusutan mobil dengan masa
manfaat 8 tahun dan tarif sebesar 25% maka jumlah biaya
penyusutan sebesar Rp.5.628.255, oleh karena itu terlihat
selisih biaya penyusutan mobil sebesar Rp.5.628.256.
Berdasarkan perbandingan hasil penghitungan biaya
penyusutan antara keduanya maka terlihat adanya selisih
biaya penyusutan sebesar Rp.18.785.152 yang harus
dikurangi dari jumlah biaya penyusutan menurut
perusahaan.
Melalui pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa total biaya
yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang dilakukan Perusahaan sebesar
Rp.7.868.402.415 lebih besar jumlahnya dari penghitungan yang
dilakukan penulis sebesar Rp.7.608.421.980. oleh karena itu terdapat
selisih biaya yang diakui antara perusahaan dengan penulis sebesar
Rp. 259.980.435 dan selisis biaya tersebut harus dikurangi dari biaya
yang diakui menurut perusahaan, agar pengakuan biaya untuk
mengurangi penghasilan bruto sama.
Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang dilakukan dengan cara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131
penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
diakui berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu
(Rp.8.928.504.234 – Rp.7.811.652415) dengan jumlah sebesar
Rp.1.116.851.819, cara penghitungan menentukan penghasilan kena
pajak tersebut sama dengan penghitungan yang dilakukan penulis
telah berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka
hitungan penulis sebagai berikut (Rp.8.928.504.234–
Rp.7.608.421.980) sebesar Rp.1.320.082.254. berdasarkan dari
penghitungan tersebut terlihat bahwa total penghasilan kena pajak
yang dihitung perusahaan sebesar Rp.1.116.851.819 lebih kecil
dibandingkan penghasilan kena pajak yang dihitung penulis sebesar
Rp.1.320.082.251 maka selisih antara keduanya senilai
Rp.203.230432. Adanya perbedaan tersebut karena jumlah total biaya
yang diakui untuk dikurangi penghasilan bruto berdasarkan ketentuan
undang-undang perpajakan yang diakui keduanya berbeda.
Perusahaan mengakui biaya yang dapat dikurangi penghasilan bruto
untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dengan hanya
membuat penyesuaian fiskal positif atas dua biaya yang tidak dapat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132
dikurangi dari penghasilan bruto yaitu biaya sumbangan dan biaya
representasi sedangkan menurut penghitungan berdasarkan analisis
penulis terdapat enam biaya yang tidak dapat dikurangi penghasilan
bruto yaitu biaya sumbangan, biaya promosi, biaya representasi, biaya
karangan bunga HUT Bank NTT ke-52, biaya pajak penghasilan dan
biaya penyusutan.
Penghitungan menentukan besarnya pajak penghasilan terutang
wajib pajak badan yang dilakukan perusahaan yaitu Penghasilan Kena
Pajak dikalikan tarif sesuai peraturan Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf b yang
menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha
tetap adalah sebesar 28%, pada Pasal 17 Ayat (2a) menyatakan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai
berlaku sejak tahun 2010 dan Pasal 31E yang menyatakan bahwa
wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan bruto sampai dengan
Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1)
huruf b, Pasal 17 Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena
pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,.
Jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak badan yang dihitung
perusahaan sebesar Rp.203.737.561. sama halnya dengan yang
dilakukan oleh perusahaan, penulis juga menghitung besarnya pajak
penghasilan terutang wajib pajak badan dengan cara mengalikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133
Penghasilan Kena Pajak dengan tarif berdasarkan undang-undang
pajak penghasilan yang berlaku tersebut maka jumlah pajak
penghasilan terutang wajib pajak badan yang dilakukan penulis
sebesar Rp.241.310.368, tetapi berdasarkan hasil penghitungan pajak
penghasilan terutang yang dihitung keduanya terdapat perbedaan
jumlah yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis.
Total pajak penghasilan terutang wajib pajak badan terutang yang
dilakukan perusahaan sejumlah Rp.203.737.561 lebih kecil
dibandingkan jumlah penghitungan yang dilakukan penulis sebesar
Rp.241.310.368. Berdasarkan proses perbandingan hasil penghitungan
cara menentukan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan
tersebut diketahui bahwa pada perusahaan daerah air minum kota
kupang terdapat kurang bayar pajak penghasilan terutang wajib pajak
badan tahun 2015 sebesar Rp.37.572.807, oleh karena itu perusahaan
daerah air minum kota kupang wajib menghitung kembali pajak
penghasilan wajib pajak badan sesuai peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku dan melakukan pembayaran atas kurang
bayar pajak penghasilan terutang wajib pajak badan tahun 2015
tersebut.
3. Membuat kesimpulan terhadap komponen perhitungan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dilakukan perusahaan dengan
penghitungan yang dilakukan penulis sesuai undang-undang pajak
penghasilan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134
Berdasarkan perbandingan penghitungan pajak penghasilan
terutang wajin pajak badan tahun 2015 yang dilakukan perusahaan
dengan penghitungan yang dilakukan penulis, maka dapat dilihat
kesimpulan terhadap tiap komponen dalam penentuan pajak
penghasilan terutang wajib pajak badan, dengan pembahasan sebagai
berikut:
Penghitungan cara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
menentukan besarnya penghasilan bruto belum sesuai dengan
Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008
pasal 4 yang mengatur mengenai penghasilan karena menjumlahkan
semua pendapatan yang ada, sedangkan seharusnya terdapat dua
pendapatan yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto yaitu
pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa giro karena
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat (2)
pendapatan tersebut merupakan penghasilan yang dikenai pajak
bersifat final.
Penghitungan cara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan belum sesuai
dengan peraturan undang-undang pe ajakan yang berlaku karena
menjumlahkan semua biaya yang dicatat perusahaan selama periode
tersebut. Cara penghitungan seharusnya yang dilakukan penulis
berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135
6 Ayat (1) yang mengatur mengenai rincian biaya-biaya yang boleh
dikurangi penghasilan bruto. Akan tetapi dalam peraturan undang-
undang perpajakan yang berlaku Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 juga
mengatur mengenai berbagai biaya yang tidak dapat dikurangi dari
penghasilan bruto, serta berbagai biaya yang dapat dikurangi
penghasilan bruto dengan mendapat perlakuan khusus yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Pajak dan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak yang berlaku. Berdasarkan biaya yang
dihitung penulis sesuai dasar peraturan tersebut terdapat enam biaya
yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto yaitu biaya sumbangan,
biaya promosi, biaya representasi, biaya karangan bunga, biaya pajak
penghasilan dan biaya penyusutan.
Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang dengan cara penghasilan
bruto dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan berdasarkan
undang-undang perpajakan yang berlaku dinyatakan dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 Ayat (1).
Cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan
perusahaan sudah sesuai dan berdasarkan peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku, akan tetapi terdapat perbedaan jumlah
penghasilan kena pajak yang dihitung perusahaan dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136
penghitungan yang dilakukan penulis, karena dalam pengakuan biaya
yang dikurangi penghasilan bruto juga berbeda.
Penghitungan Pajak penghasilan wajib pajak badan yang
dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yaitu
penghasilan kena pajak dikalikan tarif berdasarkan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 208 pasal 17 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa
wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar
28%, pada pasal 17 ayat (2a) menyatakan traif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun
2010 danPasal 31E yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri
dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17
Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00, cara
perhitungan dan tarif yang digunakan perusahaan telah sesuai dan
berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tetapi
terdapat perbedaan jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan yang
dilakukan perusahaan dengan penghitungan yang dilakukan penulis
karena perbedaan jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung
keduanya. Pada perbandingan penghitungan pajak penghasilan wajib
pajak badan sebelumnya terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan
wajib pajak badan yang dihitung perusahaan lebih kecil dibandingkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137
penghitungan yang dilakukan penulis, hal ini menunjukan terjadinya
kekurangan pembayaran pajak penghasilan terutang wajib pajak badan
yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Evaluasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan di
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015, berdasarkan data
yang diperoleh dan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan
menunjukan bahwa:
1. Cara penghitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
dalam menentukan besarnya penghasilan bruto belum berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku karena
menjumlahkan semua pendapatan termasuk pendapatan bunga
deposito dan pendapatan jasa giro yang merupakan penghasilan
yang dikenai pajak bersifat final dan tidak dapat dijumlahkan
sebagai penghasilan bruto, sehingga penghasilan bruto yang diakui
perusahaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan
penghitungan penghasilan bruto yang seharusnya berdasarkan
Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Cara penghitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
dalam menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan belum
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang
berlaku karena menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan
perusahaan sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pajak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 mengatur bahwa tidak
semua biaya dapat dikurangkan penghasilan bruto untuk
menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Biaya yang tidak
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan harus dilakukan
penyesuaian fiskal yaitu biaya sumbangan, biaya representasi, biaya
entertainment, biaya krans bunga, biaya pajak penghasilan dan
biaya penyusutan. Biaya penyusutan perlu dilakukan penyesuaian
fiskal karena terdapat selisih lebih hitung yang dilakukan
perusahaan dan harus dikurangkan. Hal tersebut menyebabkan
pengakuan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lebih besar
jumlahnya dibandingkan jumlah biaya yang diakui seharusnya
menurut Peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku.
3. Cara penghitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak telah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang
berlaku karena perusahaan menentukan dengan cara penghasilan
bruto dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undang
pajakan yang berlaku.
4. Cara penghitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
dalam menentukan besarnya pajak penghasilan wajib pajak badan
telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
140
berlaku karena perusahaan menentukannya dengan cara mengalikan
penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai dengan peraturan
undang-undang perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan
Pajak Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015
belum sepenuhnya berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pe ajakan yang
berlaku.
B. Keterbatasan Peneltian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diberikan
perusahaan daerah air minum kota kupang belum sepenuhnya
menggambarkan situasi yang ada di lapangan.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi:
1. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Perusahaan diharapkan dapat lebih memahami dan teliti dalam
menentukan jumlah besarnya penghasilan bruto karena tidak semua
penghasilan dapat diakui sebagai penghasilan bruto sesuai dengan
peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan perusahaan lebih
teliti dalam menentukan besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan
yang diperkenankan untuk dikurangkan penghasilan bruto.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti mengenai
penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan saja tetapi juga dapat
meneliti mengenai penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan wajib
pajak badan, agar dapat diketahui apakah penghitungan pajak penghasilan
wajib pajak yang dilakukan wajib pajak benar-benar sesuai dengan pajak
yang dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak pada suatu tahun pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
DAFTAR PUSTAKA
Dwijayanti. Ayu. 2013.”Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil
Pada PT Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar”. Skripsi dipublikasikan
Universitas Hasanudin, Makasar.
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS%2
0KOREKSI%20FISKAL.pdf?sequence=1.Diakses pada tanggal 19 November
2016
Gunadi. 2013.Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Edisi 2013. PT Bee Media
Indonesia. Jakarta
Hartono,Jogiyanto.2013. Metodologi Penelitian Bisnis. EdisiKelima BPFE,
Yogyakarta
http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/index.php?dok=1&tag=2016&catid=71
00. Diakses pada tanggal 12 Maret 2017.
Lubis, Irwansyah. 2009. Akuntansi Dan Pelaporan Pajak. PT Elex Media
Komputindo. Jakarta.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. PT Andi,Yogyakarta,
Martini, Dwi. dan Farahmita, Aria. 2015. Akuntansi Keuangan Menengah berbasis
PSAK. Buku 2. Salemba Empat, Jakarta.
Nurridwan, Muhamad. 2013. “rekonsiliasi fiskal pajak penghasilan badan PT. energi
management Indonesia (Perseroan)”. Skripsi dipublikasikan Universitas
Indonesia.
https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=skripsi+perhitungan+pph+bad
an+&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses pada tanggal 15 februari 2017
Peraturan..Menteri..Keuangan..Nomor..76/PMK.03/2011..Tentang..tata..Cara..Pencata
tan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,
Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan,
Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur
Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Peraturan..Menteri..Keuangan..Nomor..96/PMK.03/2009Jenis-Jenis Harta Yang
Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk
Keperluan Penyusutan
Peraturan..Menteri..Keuangan,..Nomor..83/PMK.03/2009..Penyediaan Makanan Dan
Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam
Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142
Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan
Bruto Pemberi Kerja
Peraturan..Menteri..Keuangan..Nomor..104/PMK.03/2009..Biaya..Promosi..Dan
Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Purba, Marisi P. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. Graham ilmu.
Yogyakarta.
Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 9.Salemba Empat, Jakarta.
Rori,Handri. 2013. “Analisis penerapan Tax Planning atas pajak penghasilan badan
pada PT Pelandouw Manado”. Artikel dipublikasikan Universitas Sam
Ratulangi..Manado.http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/18
40. diakses pada tanggal 10 Maret 2017
Sari, Elma Della.2012. “ analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh Badan
Pada PT. Asuransi Bumi Putera cabang sekip Palembang”. Artikel
dipublikasikan STIE MDP. http://eprints.mdp.ac.id/727//. Diakses pada
tanggal 15 Februari 2017
Suandy. Erly. 2016. Perencanaan Pajak. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung.
Supramono., Damayanti Theresia Woro. 2009. Peajakan Indonesia mekanisme dan
perhitungan. Revisi 2009. PT Andi,Yogyakarta,
Syukur Theresia Ari Saktiani.2016. ”Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi Kasus di Dinas
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang)”. Skripsi
dipublikasikan.Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
https://repository.usd.ac.id/6494/. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.
Suzana, suzi. “analisis perhitungan PPh badan pada PT dwi guna laksana kabupaten,
banjar”.…Artikel..dipublikasikan..oleh..Suzi..Susana.
http://zetzu.blogspot.co.id/2012/06/rekonsiliasi-fiskal.html...Diakses..pada
tanggal 15 februari 2017
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.42/2002 Tentang biaya
“Entertainment” dan sejenisnya
Books,TM. 2013. Perpajakan Esensi dan Aplikasi.PT Andi.Yogyakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpjakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan
Waluyo.2008. Perpajakan Indonesia. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
Wahyuningrum. Christina Prima. 2012. Evaluasi penghitungan pajak penghasilan
wajib pajak badan (studi kasus PT.XXX). Skripsi dipublikasikan. Universitas
Sanata Dharma. Yogyakarta.
htttp://www.library.usd.ac.id?Data%20PDF/F.%20Ekonomi/Akuntansi/05211
4116_full.pdf. diakses pada tanggal 12 Maret 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
Lampiran 1
DAFTAR WAWANCARA
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
1. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan komersial tahun 2015 di perusahaan
daerah air minum telah berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia?
Jawab : Iya, penyusunan laporan keuangan komersial di Perusahaan Daerah
Air Minum pada tahun 2015 sudah berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam pemilihan metode penyusutan
aktiva tetap perusahaan tahun 2015?
Jawab : Kebijakan akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
dalam penyusutan aktiva tetap perusahaan pada tahun 2015.Aset tetap
selain hak atas tanah/ tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung menggunakan metode
garis lurus dengan tarif sebagai berikut :
Masa Manfaat Prosentase
g. Bangunan Permanen 20 Tahun 5%
h. Instalasi sumber air 20 Tahun 5%
i. Bangunan Tidak Permanen 10 Tahun 10%
j. Pompa, Trasmisi 8 Tahun 12,5%
dan distribusi
k. Inventaris kantor, kendaraan, dan 4 Tahun 25%
Peralatan produksi
l. Kendaraan Bermotor 5 Tahun 20%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142
Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan
dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungannya/
kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan. Apabila manfaat
ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset
tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai
manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap
tersebut dilaporkan sebagai kerugian.
3. Bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam Penilaian Persediaan
perusahaan perusahaantahun 2015?
Jawab: Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara
biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan
atau menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan
menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pencatatan
persediaan dilakukan dengan phsycal inventory method.
4. Bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam penentuan komponen
pendapatan dan biaya perusahaan pada tahun 2015?
Jawaban : Kebijaan akuntansi perusahaan dalam penentuan komponen
pendapatan dan biaya pada perusahaan pada tahun 2015 yaitu
pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah
diterima/ digunakan oleh pelanggan. Biaya diakui pada saat
terjadinya transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis
akrual).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143
Pendapatan di golongkan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan
air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain.
d. Pendapatan air menurut perusahaan yaitu pendapatan
banyaknya air yang dijual kepada pelanggan dari DRP
(Daftar rekening yang ditagihkan), yang terdiri dari harga
air, administrasi air,dan lain-lain.
a. Pendapatan Non Air dikelompokan perusahaan seperti,
pendapatan sambungan air baru, bea balik nama, denda,
pendapatan pendaftaran baru pelanggan, balik nama dan
penjualan air dengan tanki air.
b. Pendapatan Lain-lain dikelompokan perusahaan seperti,
pendapatan sewa aula, pendapatan denda pemasangan air
secara illegal, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga
deposito, dan punishment dari karyawan.
Sama halnya dengan pendapatan, biaya-biaya juga dikelompokan
menjadi tiga kelompok yaitu biaya usaha, biaya usaha lainnya dan
biaya lain-lain.
d. Biaya Usaha terdiri dari biaya sumber air, biaya pegawai,
biaya listrik, biaya BBM, biaya pemakaian bahan, biaya
pemeliharaan, dan biaya penyusutan piutang.
e. Biaya Usaha Lainnya terdiri dari biaya kantor, biaya
hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan
dan biaya umum rupa-rupa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144
Biaya umum rupa-rupa dikelompokan menjadi biaya
sumbangan, biaya telepon, biaya iklan, biaya sewa system,
biaya rapat tamu, biaya alat tulis kantor, biaya keperluan
kantor, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi kantor dan
biaya umum rupa lainnya.
f. Biaya lain-lain yaitu biaya bunga bank.
5. Apakah dalam pelaporan PPh badan yang terutang pada tahun 2015,
perusahaansudah melakukan penyesuaian fiskal dengan membuat koreksi fiskal
sesuai aturan UU Pajak Penghasilan no.36 Tahun 2008?
Jawab : Iya perusahaan telah membuat penyesuaian fiskal dan melakukan
koreksi fiskal positif atas biaya sumbangan dan representasi
sedangkan melakukan koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga
deposito dan pendapatan jasa giro pada pelaporan PPh badan yang
terutang tahun 2015 sebelum pengisian SPT 1771.
6. Bagaimana perhitungan PPh terutang wajib pajak badan perusahaan dan
pengisiannya pada formulir 1771 tahun 2015?
Jawab : a. Perusahaan menentukan penghasilan bruto yaitu dengan
dijumlahkan semua pendapatan yang ada dalam perusahaan
selama tahun 2015.
e. Perusahaan tidak membuat hitungan harga pokok penjualan
karena menurut perusahaan daerah air minum, ia merupakan
perusahaan jasa.
f. Perusahaan menentukan biaya-biaya yang dikurangi dari
penghasilan bruto yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya
usaha dan biaya usaha lainnya berjumlah sebesar perusahaan
menjumlahkannya karena bagi perusahaan biaya usaha maupun
biaya usaha lainnya merupakan biaya yang dikeluarkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
145
perusahaan berhubungan langsung dengan pihak ketiga serta
untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
g. Kompensasi kerugian fiskal pada perusahaan tidak pernah dibuat
setiap tahunnya karena perusahaan mengakui adanya hutang
pajak untuk setiap tahunnya oleh sebab itu perusahaan membuat
kebijakan bahwa jika ada kelebihan pembayaran pajak oleh
perusahaan maka akan dikembalikan dalam bentuk pegurangan
hutang pajak (kalau ada hutang pajak), tetapi bila tidak ada
hutang maka akan dibayarkan ke cicilan tahun berjalan dengan
syarat harus diaudit oleh tim dari dirjen pajak (laporan
keuangannya). Oleh sebab itu kompensasi kerugian fiskal
perusahaan tahun 2015 tidak ada.
h. Penghasilan Kena Pajak yang ditentukan perusahaan pada tahun
2015 langsung senilai dengan penghasilan neto fiskal karena
perusahaan tidak membuat adanya kompensasi kerugian fiskal
setiap tahunnya.
i. Pajak Penghasilan terutang badan tahun 2015 ditentukan
berdasarkan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang-
undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 pasal 31E mengenai
tarif pajak penghasilan badan, perusahaan memiliki peredaran
bruto tahun 2015 sebesar Rp. 8.878.537.154,- karena peredaran
bruto perusahaan masuk dalam kelopmpok lebih dari Rp.
4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- maka
perhitungannya untuk menentukan Pajak Penghasilan terutang
yaitu :
(50% X 25%) X 25% X
PPh = PKP dari peredaran + PKP dari peredaran
Terutang bruto yang memperoleh bruto yang tidak
fasilitas memperoleh fasilitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
146
j. Pendapatan lain-lain yang ditentukan perusahaan yaitu
pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lainnya yang
merupakan pendapatan diluar dari kegiatan utama perusahaan
pendapatan air dan pendapatan non air.
k. Biaya lain-lain yang ditentukan perusahaan juga merupakan biaya
diluar biaya usaha dan biaya usaha lainnya seperti biaya bunga
bank.
l. Penghitungan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal perusahaan
tahun 2015 meenggunakan metode garis lurus.
7. Apa saja kendala atau kesulitan yang dialami perusahaan dalam proses perhitungan
pajak penghasilan badan?
Jawab : Kendala yang biasa sering terjadi yaitu dalam menentukan biaya-biaya
pada saat penyesuaian fiskal dan penentuan tarif pajak untuk
perhitungan pajak terutang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
Lampiran 2
PEMERINTAH KOTA KUPANG
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Jln. S. K.Lerik No.2 Telp.(0380) 828869 – Kupang,E-mail:[email protected]
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
LaporanLabaRugi
UntukTahunBerakhir 2015
Keterangan Catatan JUMLAH
Pendapatan Usaha
Pendapatan Air 2f,17 Rp 7,276,498,943
Pendapatan Non Air 2f,18 Rp 1,602,038,211
Jumlah Pendapatan Usaha Rp 8,878,537,154
Beban Usaha
Beban Sumber Air 2f,19 Rp 771,456,375
Beban Pegawai 2f,20 Rp 2,422,835,196
Beban Listrik 2f,21 Rp 1,088,209,707
Beban BBM 2f,22 Rp 119,911,700
Beban Pemakaian Bahan 2f,23 Rp 28,514,120
Beban Pemeliharaan 2f,24 Rp 474,865,756
Beban Penyusutan 2f,25 Rp 1,176,232,943
Beban Penyisihan Piutang 2f,26 Rp 136,477,691
Beban Usaha Lainnya 2f,27 Rp 1,590,318,721
Jumlah Beban Usaha Rp 7,808,822,209
Laba (Rugi) Usaha Rp 1,069,714,945
Pendapatan (Beban) Lain-lain 2f,28 Rp 28,030,078
Laba (Rugi) SebelumPajak Rp 1,097,745,023
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142
Lampiran 3
PEMERINTAH KOTA KUPANG
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Jln. S. K. Lerik No.2Telp.(0380) 828869 – KupangE-mail:[email protected]
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Neraca
UntukTahunBerakhir 2015
ASET catatan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan JUMLAH
Aset lancar : Kewajiban Jangka Pendek :
kas dan bank 2b,3 Rp 4,477,316,593
Hutang Usaha 10 Rp 8,417,884
Piutang Usaha- bersih 2c,4 Rp 1,996,384,278 Hutang Pajak 11 Rp 81,800,881
Piutang Non Usaha- bersih 5 Rp 79,944,198 Hutang Bank 12 Rp 140,214,850
Persediaan 2d,c Rp 518,013,477 Hutang Lain-lain 13 Rp 9,270,684
Biaya dibayar dimuka 7 Rp -
Jumlah Aset Lancar Rp 7,071,658,546 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 239,704,299
Aset Tidak lancar :
Aset Tetap 2e,8 Kewajiban Jangka Panjang :
Nilai perolehan Aset Tetap Rp 23,766,757,036
Hutang Bank 12 Rp -
AkumulasiPenyusutan (Rp 6,352,483,313) Kewajiban Imbalan Kerja 14 Rp 73,416,441
NilaiBuku Rp 17,414,273,723
Jumlah Kewajiban Jangka
Panjang
Rp 73,416,441
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143
Aset Lain-lain 9 Rp 1,786,446,379 Jumlah Kewajiban Rp 313,120,740
Jumlah Aset Tidak
Lancar Rp 19,200,720,102
Ekuitas :
Modal 15 Rp 24,861,512,885
Saldo Laba (Rugi) 16 Rp 1,097,745,023
Jumlah Ekuitas Rp 25,959,257,908
JUMLAH ASET Rp 26,272,378,648
JUMLAH KEWAJIBAN DAN
EKUITAS Rp 26,272,378,648
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144
Lampiran 4
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA KUPANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015
(disajikan dalam rupiah)
Kewajiban Imbalan Kerja 73,416,441
Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja 73,416,441
14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA
15. MODAL PEMERINTAH DAERAH
Saldo awal 22,351,512,885
Penambahan 2,500,000,000
Jumlah Modal 2,044,759,957
16. SALDO LABA (RUGI)
Saldo awal 1,231,782,954
Laba (rugi) tahun berjalan 894,007,463
Jumlah Saldo Laba (Rugi) 2,044,759,957
17. Pendapatan Air
Harga Air Rp 5,865,013,943
Jasa Administrasi Rp 1,389,185,000
Penjualan Air Lainnya Rp 22,300,000
Jumlah Pendapatan Air Rp 7,276,498,943
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
145
18. Pendapatan Non Air
Sambungan Baru 1,135,842,143
Bea Balik Nama 43,651,482
Denda -
Pendapatan Pendaftaran 242,977,500
Lain-lain 179,567,086
Jumlah Pendapatan Non Air 1,602,038,211
19. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Sewa Aula 47,500,000
Pendapatan Denda Pemasangan Ilegal 2,467,080
Pendapatan Jasa Giro 9,613,126
Pendapatan Bunga Deposito 28,030,078
Jumlah Pendapatan Lain-lain 87,610,284
20. Biaya Sumber Air
Biaya Pembelian Air Baku 771,456,375
Jumlah Biaya Sumber Air 771,456,375
21. Biaya Pegawai
Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14,969,110
Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5,038,500
Biaya pegawai administrasi dan umun 2,402,827,586
Biaya imbalan kerja -
Jumlah Biaya Pegawai 2,422,835,196
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
146
22. Biaya Listrik
Biaya Listrik 1,088,209,707
Jumlah Biaya Listrik 1,088,209,707
24. Biaya BBM
Biaya BBM Operasi Sumber Air 119,911,700
Jumlah Biaya BBM 119,911,700
25. Biaya Pemakaian Bahan
Pemakaian Bahan Pembantu 28,514,120
Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28,514,120
26. Biaya Pemeliaharaan
Biaya Pemeliharaan Sumber Pengelolahan
Air 100,052,126
Biaya Pemeliharaan Transmisi dan
Distribusi 220,057,891
Biaya Pemeliharaan Kantor 154,755,739
Jumlah Biaya Pemeliharaan 474,865,756
23. Biaya Pemeliaharaan
Biaya Pemeliharaan Sumber Pengelolahan
Air 100,052,126
Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220,057,891
Biaya Pemeliharaan Kantor 154,755,739
Jumlah Biaya Pemeliharaan 474,865,756
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
147
27. Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219,112,157
Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337,468,440
Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air 850,000
Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi dan
Distribusi 478,743,718
Biaya Penyusutan Bangunan Gedung 55,479,913
Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 60,027,811
Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor 24,413,404
Biaya Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor 137,500
Jumlah Biaya Penyusutan 1,176,232,943
28. Biaya Penyisihan Piutang
Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136,477,691
Jumlah Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136,477,691
29. Biaya Usaha Lainnya
Biaya Kantor 141,433,285
Biaya Hubungan Langganan 62,948,000
Biaya Penelitian dan Pengembangan 36,940,000
Biaya umum rupa 1,348,997,436
Jumlah Biaya Usaha Lainnya 1,590,318,721
30. Biaya Lain-lain
Biaya Bunga Bank 59,580,206
Jumlah Biaya Lain-lain 59,580,206
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
148
Lampiran 5
Rincian beban umum rupa-rupa perusahaan tahun 2015
Keterangan Jumlah
Biaya Sumbangan Rp 500,000
Biaya Telepon Rp 103,868,366
Biaya Iklan / Promosi Rp 100,950,344
Biaya Rapat Tamu Rp 86,340,560
Biaya Representasi Rp 56,250,000
Biaya Sewa Sistem Rp 97,291,920
Biaya Alat Tulis Kantor Rp 104,200,716
Biaya Fotocopy Rp 72,534,500
Biaya cleaning service Rp 91,798,390
Biaya Perjalanan Dinas Rp 89,730,835
Biaya Administrasi Kantor Rp 118,750,360
Biaya konsumsi pegawai Rp 88,250,750
Biaya karanganbunga HUT Bank NTT
ke-52 Rp 2,750,500
Biaya Pajak Rp 80,744,439
Biaya sewa gudang Rp 137,350,000
Biaya transport mahasiswa magang Rp 6,550,000
Biaya Sumbangan Pendidikan Rp 90,616,011
Biaya Materai Rp 20,519,745
Jumlah Rp 1,348,997,436
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149
Lampiran 6
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Per 31 Desember 2015
Keterangan Jumlah
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Tahun 2014 Rp 1,097,745,023
Ditambah Koreksi Fiskal Positif :
Biaya Bantuan dan Sumbangan Rp 500,000
Biaya Representasi Rp 56,250,000
Jumlah Koreksi Fiskal Positif Rp 56,750,000
Dikurangi Koreksi Fiskal Negatif :
Bunga Deposito Rp 9,613,126
Jasa Giro Rp 28,030,078
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif Rp (37,643,204)
Laba Fiskal Setelah koreksi
positif / negative Rp 1,116,851,819
Bagian yang mendapat fasilitas pengurangan :
4.800.000.000 x 1.116.851.819 = 603.803.154
8.878.537.154
1.116.851.819 - 603.803.154 =513.048.666
Pajak yang harus dibayar :
50% x 25% x 603.803.153,56 = 75.475,394
25% x 513.048.665,73 = 128.262.166
Jumlah PPhTerutang 203.737.561
PPh Pasal 25 128.413.000
Jumlah pajak yang masih harus dibayar 75.324.561
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150
Lampiran 7 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG
Penyusutan Aset Tetap
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015
(disajikan dalam rupiah)
KELOMPOK / JENIS HARTA Bulan dan Tahun
Perolehan
Harga
Perolehan
Masa
Manfaat Prosentase
Penyusutan
tahunan
Alat-alat kerja/ bengkel Januari 2013
14,481,000 4 tahun 25% 3,620,250
Alat-alat perhubungan Januari 2013
3,450,000 4 tahun 25% 862,500
Inventaris kantor rupa-rupa Januari 2013
550,000 4 tahun 25% 137,500
Mebel September 2015
180,169,750 4 tahun 25% 15,014,146
Mesin kantor Januari 2014
133,292,158 4 tahun 25% 33,323,040
Peralatan dan perlengkapan rupa-rupa Januari 2015
28,831,500 4 tahun 25% 7,207,875
Kendaraan roda 2 Januari 2011
65,784,465 5 tahun 20% 13,156,893
Kendaraaan roda 4 November 2015
540,312,504 4 tahun 25% 11,256,511
Instalasi pompa lainnya Februari 2015
2,309,989,800 8 tahun 12.5% 264,686,331
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
151
Instalasi pompa-peralatan pompa Januari 2014
467,037,841 8 tahun 12.5% 58,379,730
Instalasi transdit Oktober 2015
15,319,798,967 8 tahun 12.5% 478,743,718
Aula Januari 2012
494,150,000 20 tahun 5% 24,707,500
Bangunan kantor Januari 2009
615,448,250 20 tahun 5% 30,772,413
Instalasi pompa bangunan dan
perbaikannya Januari 2014
1,268,750 20 tahun 5% 63,438
Instalasi sumber lainnya Januari 2011
712,214,050 20 tahun 5% 35,610,703
Instalasi sumber reservoir Januari 2013
1,245,086,914 20 tahun 5% 62,254,346
Instalasi sumber sumur produksi Januari 2010
874,358,850 20 tahun 5% 43,717,943
Instalasi pengolahan air Januari 2010
17,000,000 20 tahun 5% 850,000
Instalasi pompa pembangkit listrik Januari 2013
286,778,813 20 tahun 5% 14,338,941
Instalasi sumber air bangunan dan
perbaikannya Januari 2013
1,550,583,290 20 tahun 5% 77,529,165
Total Biaya Penyusutan 1,176,232,939
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
152
Lampiran 8
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI