2.1. Etika Rujukan

1. Pengertian Rujukan Medis

Rujukan medis merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk

masalah kedokteran yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit (kuratif) dan atau

memulihkan status kesehatan pasien (rehabilitatif).

Jenis-Jenis Rujukan Medis

1) Rujukan Pasien (Transfer of Patient)

Merupakan penatalaksanaan pasien dari strata pelayanan kesehatan yang

kurang mampu ke strata pelayanan yang lebih sempurna atau sebaliknya,

untuk pelayanan tindak lanjut.

2) Rujukan Ilmu Pengetahuan (Transfer of Knowledge)

Merupakan pengiriman dokter yang lebih ahli dari strata pelayanan kesehatan

yang lebih ahli dari strata pelayanan kesehatan yang lebih mampu ke strata

pelayanan yang kurang mampu atau sebaliknya, untuk bimbingan dan diskusi,

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

3) Rujukan Bahan Pemeriksaan Laboratorium (Transfer of Specimens)

Merupakan pengiriman bahan-bahan pemeriksaan laboratotium dari srata

pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke strata yang lebih mampu atau

sebaliknya, untuk tindak lanjut.

2. Tata Cara Rujukan Medis Berdasarkan Pembagian Wewenang dan

Tanggung Jawab

1) Interval Referral, merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

penderita sepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu,

dan selama jangka waktu tersebut dokter tersebut tidak menanganinya

2) Collateral Referral, merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab

penanganan penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja

3) Cross Referral, merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab

penanganan penderita kepada dokter lain untuk selamanya

4) Split Referral, merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab

penanganan penderita sepenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan

selama jangka waktu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab tersebut

dokter pemberi rujukan tidak ikut campur

3. Tata Cara Rujukan Berdasarkan Kode Etik

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia :

Pasal 11 :

Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian

Ayat 2 :

Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi

wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan

kompetensi yang sesuai.

Ayat 3 :

Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan

kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut

pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup.

Ayat 4 :

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin

melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan

berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan,

dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Himpunan Peraturan Tentang Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia Konsil Kedokeran Indonesia

1) Dalam situasi dimana penyakit atau kondisi pasien di luar kompetensinya

(karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan ataupun

keterbatasan peralatan yang tersedia), maka dokter atau dokter gigi wajib

menawarkan kepada pasien untuk dirujuk atau dikonsultasikan kepada dokter

atau dokter gigi lain atau sarana pelayanan kesehatan lain yang lebih sesuai.

2) Upaya perujukan dapat tidak dilakukan, apabila situasi yang terjadi antara lain

sebagai berikut:

a) kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk;

b) keberadaan dokter atau dokter gigi lain atau sarana kesehatan yang lebih

tepat, sulit dijangkau atau sulit didatangkan;

c) atas kehendak pasien.

Dasar : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51

huruf b.

Mendelegasikan Pekerjaan Kepada Tenaga Kesehatan Tertentu yang Tidak Memiliki

Kompetensi Untuk Melaksanakan Pekerjaan Tersebut

1) Dokter atau dokter gigi dapat mendelegasikan tindakan atau prosedur

kedokteran tertentu kepada tenaga kesehatan tertentu yang sesuai dengan

ruang lingkup keterampilan mereka.

2) Dokter atau dokter gigi harus yakin bahwa tenaga kesehatan yang menerima

pendelegasian tersebut, memiliki kompetensi untuk itu.

3) Dokter atau dokter gigi, tetap bertanggung jawab atas penatalaksanaan pasien

yang bersangkutan.

Dasar : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3).