RUMAH SAKIT

SEJARAH Dahulu rumah sakit sebagai suatu lembaga yang terlindungi oleh doktrin CHARITABLE COMMUNITY

dalam tuntutan hukum rumah sakit tidak akan mungkin menanggung ganti rugi yang harus dibayarkan karena putusan pengadilan mengenai perkara gugatan pasien

RUMAH SAKITUNIKPadat modalPadat karyaPadat tehnologiPadat peralatanPadat profesiPadat masalahPadat dstnya.

Peralatan canggih

PELBAGAI TEORI UNTUK MENEGAKKAN DOKTRIN CHARITABLE COMMUNITY

Teori pertama adalah teori kepercayaan (trust theory) dana yang dikelola suatu lembaga derma hanya bertujuan untuk membantu pasienTeori kedua adalah implied waiver menyatakan bahwa pasien ditanggung oleh dana yang berasal dari derma sehingga pasien dianggap dengan sendirinya menanggalkan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila terdapat kecelakaan

Teori ketiga adalah Respondent superior atasan atau majikan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan bawahan atau pekerja apabila pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan atasan atau majikan

Lembaga-lembaga derma bukan merupakan organisasi yang bertujuan mencari keuntungan, maka rumah sakit tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan-perbuatan bawahan. maka haluan pengadilan untuk membatasi tanggung jawab rumah sakit dilandaskan atas kepentingan umum.

RUMAH SAKIT merupakan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakatkeberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat yang sedang menderita sakit rumah sakit menjadi satu mata rantai system pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif mengandung kompleksitas penanganan (manajemen) lumayan tinggi

Di Belanda , menurut Maeijer (1971) Rumah sakit merupakan badan usaha yang mempunyai ciri tersendiri; usahanya tertuju pada pemeriksaan medis dan perawatan medis pasien yang masuk rumah sakit. Rumah sakit bukan merupakan badan usaha dalam arti perusahaan yang bertujuan mencari untung atau keuntungan di bidang harta kekayaan.

EBMMUTU ETIKIsu makro rumah sakit :SAFE- TYSafety hadirsendiri/explisit,tetap terkaitdgn MutuSafety is a fundamental principle of patient care and a critical component of quality management. (World Alliance for Patient Safety, Forward Programme, WHO, 2004)

PERKEMBANGAN RUMAH SAKITRumah sakit menjadi suatu lembaga yang berperan sebagai organisasi yang merupakan pusat pelayanan kesehatan atau unit pelayanan kesehatan.Menurut undang undang rumah sakit adalah tempat pengobatan dan perawatan orang sakit yang ada di dalam pengawasan seorang dokter yang mendapat ijin untuk menjalankan praktek. (PP No. 27 tahun 1953)

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan Unit Sosio Ekonomi yang harus mengutamakan tugas kemanusiaan dan mendahulukan fungsi sosialnya bukan bertujuan mencari keuntungan semata (Kodersi-2001)

Ciri Rumah Sakit modern adalah padat karya, juga semakin padat modal, padat tehnologi bahkan padat perubahan dan penyesuaian sehingga unsur sumber daya manusia senantiasa perlu di program untuk peningkatan mutu pelayanan RS.

FUNGSI RUMAH SAKIT

Rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipiil yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa.

Rumah Sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medik karena sebagai tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah medik dalam melakukan tugasnya

- Dari segi hukum rumah sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat

Badan Hukum dapat digolongkan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu :

1. badan hukum publik2. badan hukum perdata

RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPEMILIKAN

RS. Pemerintah (baik milik DEPKES maupun milik PEMDA)RS. milik TNI-POLRI RS . milik BUMNRS. milik Swasta

RUMAH SAKIT BERDASARKAN MUTU PELAYANAN RS. Kelas D : hanya menyediakan minimum pelayanan medik dasar. RS. Kelas C : rumah sakit yang dilayani oleh empat spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang (dokter spesialis radiology, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis anestesi)RS. Kelas B : rumah sakit dengan pelayanan spesialistik, lengkap dan sub spesialistik terbatasRS Kelas B dibagi menjadiRS kelas B pendidikanRS. Kelas B non-pendidikan RS. Kelas A adalah rumah sakit pusat rujukan dengan kemampuan pelayanan spesialistik dan sub spesialistik luas.

SURAT EDARAN DIRJEN YANMED NO. YM.02.04.3.5.2504 PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN, DOKTER DAN RUMAH SAKIT

Kewajiban Rumah Sakit

11. Rumah sakit wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya

13. Rumah Sakit wajib membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik , non medik

RS wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan catatan dan rekam medis serta keterangan-2 non medik pasien lainnya.

Hal ini erat kaitannya dengan hak menengok dan hak milik data medis pasien

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKITTanggung jawab umumTanggung jawab khusus yang meliputi tanggung jawab hukum, etik dan tata tertib atau disiplin

Tanggung jawab umum rumah sakit merupakan kewajiban pimpinan RS menjawab pertanyaan-2-an mengenai permasalahan-2 peristiwa , kejadian dan keadaan di RS.

Tanggung jawab khusus jika ada anggapan bahwa RS telah melanggar kaidah -2 baik dalam bidang hukum, etik maupun tata tertib atau disiplin

TUJUAN DOKTRIN RESPONDENT SUPERIOR

adanya jaminan bahwa ganti rugi dibayarkan kepada pasienmengingat bahwa hukum dan keadilan menghendaki sikap tindak hati-hati.Doktrin charitable community dalam bidang hukum tidak dapat dipergunakan lagi terhadap tanggung jawab hukum rumah sakit.

Uraian pasal 1653 KUHP Perdata :

badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum yaitu pemerintah atau negarabadan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, danBadan hukum yang diperkenankan dan diadakan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau kesusilaan serta adat kebiasaan yang disebut sebagai badan hukm keperdataan.

PERKARA HUKUMTahun 1957 timbul perkara pasien menggugat rumah sakit (perkara BING vs THUNING) PENGADILAN DI New York menerapkan doktrin RESPONDENT SUPERIOR yang artinya rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. doktrin respondent superior didasarkan atas prinsip kokoh hukum dan keadilan mengenai tanggung jawab hukum sehingga kekebalan hukum meruipakan suatu pengecualian. Sudah sepatutnya bahwa petugas yang menyelenggarakan kepentingan umum bertindak hati-hati. pengadilan menyatakan bahwa sikap hati-hati bukan hanya berkaitan dengan moral, tetapi juga merupakan hukum yang benar pemberian derma memang merupakan kegiatan mulia, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan sikap tindak hati-hati dilupakan.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT

1. Tanggung jawab umumadalah kewajiban Pimpinan Rumah Sakit untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan, peristiwa, kejadian dan keadaan di Rumah Sakit.

2. Tanggung jawab khususRumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKITPERSONILDUTY OF CAREEQUIPMENT

Garis besar tanggung jawab rumah sakitTanggung jawab rumah sakit Sebagai suatu badan yang diwakili oleh Kepala Rumah sakit secara keseluruhanTanggung jawab di bidang kedokteran diwakili oleh profesi kedokteranTanggung jawab di bidang keperawatan yang diwakili oleh profesi /staf keperawatan

MASALAH DI RUMAH SAKITTUNTUTAN TERHADAP RSJenis masalah yang mengecewakan & mampu menjadi masalah hukum - ganggunan keamanan - gangguan kenyamanan - mis komunikasi - perilaku petugas - aspek profesionalisme

Unit yang potensial & perlu diwaspadai - reception, information - admision; billing - pelayanan laboratorium - pelayanan farmasi - unit perawatan

*Procedures were laid down for documenting hospitalisation for other illnesses whether cardiac or non-cardiac, and for events requiring the stopping of trial medication. Procedures were also defined for cases of worsening heart failure or renal function. For the former, sequential options included increasing the dose of diuretics, decreasing or discontinuing calcium channel blockers, adjustment of the digoxin dose, increasing the dose of other non-ACE inhibitor vasodilators and increasing the background lisinopril dose from 2.5 to 5 mg. For the latter, decreasing or discontinuing diuretics or calcium channel blockers or non-ACE inhibitor vasodilators was considered together with a decrease in background lisinopril therapy.Detailed procedures also existed for the starting and stopping of trial medication following an acute myocardial infarction. A listing of allowed and disallowed concomitant medication was provided and the procedure for recording serious adverse events was detailed.