Etik Aii
-
Upload
sarah-novita-sipahutar -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
Transcript of Etik Aii
ETIKA KEDOKTERAN II
HUKUM KEDOKTERAN
H.Pardjaman Tojo , dr, SpPA,SpPF.SH.
TUJUAN
Sesudah menyelsaikan pendidikan Etika Kedokteran di Fakultas
Kedokteran Maranatha,mahasiswa harus sudah :
1.Mampu melaksanakan Profesi Kedokteran sesuai dengan moral
Pancasila , serta menghayati dan mengamalkan Etika Kedokteran dan Lafal
Sumpah Dokter Indonesia.
2.Mengenal Perundang-undangan ( Hukum Positip ),yang
berhubungan dengan kesehatan serta secara preventif dapat mencegah
perbuatan hukum yaitu yang berakibat sanksi hukum
3.Mengerti kasus-kasus perbuatan hukum dibidang
kesehatan,termasuk pelanggaran Etika Kedokteran ,dan Lafal Sumpah
Dokter.
4.Menunjukan kepekaan terhadap nilai-nilai sosial budaya,dan agama
yang ada dan tumbuh berkembang dalam masyarakat.
5.Menunjukan sifat terbuka dan dapat menilai sifat dirinyauntuk
senantiasa bertanggung jawab ,menghargai dan menaruh perhatian terhadap
sesama manusia.
Tujuan
1.Bidang Kognitif adalah pengetahuan Etika Kedokteran II
2.Bidang Afektif,perubahan sikap mahasiswa (Coas ) dan dokter
3.Bidang psikomotor : Kertampilan
2
Kognitif
1.Pengetahuan dibidang Etika Kedokteran, Lafal Sumpah Dokter,Etika
Rumah Sakit , Perundang-undangan dibidang Kesehatan
2.Pengertian berupa meramalkan perbuatan hukum , yang tidak sesuai
dengan Etika Kedokteran, Lafal Sumpah Dokter, perundangan dibidang
Kesehatan, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, Perdata dan Administrasi
3.Sinatiasa mapu menjelaskan masalah (Kasus-kasus ) pelanggaran
Etika , Lafal Sumpah Dokter , Pidana , Perdata , Administrasi dibidang
Kesehatan.
Afektif
1.Penerimaan /Perhatian berupa kesadaran untuk menerima
perbuatan
2.Penginsyapan kesadaran kepuasan untuk menyanggupi
3.Penghargaan peningkatan diri pada keyakinan
4.Penerimaan suatu nilai
Evaluasi bidang kognitif
a.tiap mata kurikulum ujian
b.menganalisa suatu casus / masalah perbuatan hukum dibidang kese
hatan
c.meramalkan perbuatan hukum dan sanksi dibidang kesehatan
Evaluasi afektif
a.menilai sekap tingkak laku mahasiswa coasiten dan dokter.
MATERI PERKULIAHAN
HUKUM KESEHATAN
i.Pengertian Umum.
1.Pengerian Hukum , Hukum Kedokteran , Hukum Kesehatan
2.Kenapa diperlukan hukum yg mengatur dokter dan pasien
a.ubi societas ibi ius
b.adanya pertentangan kepentingan dokter / pasien
c.homo homini lupus (dokter sebagai raja ) rugikan pasien
d.hukum dan kekuasan (dokter ) power ten tu korup
3.Kenapa orang ( dokter ) harus mentaati hukum
a.Tuhan ( Ketuhanan Yang maha Esa )
b.orang bijak (Hipocrates)
c.kedaulatan negara
d.kedaulatan hukum ( masyarakat tau hukum )
e.perjanjian masyarakat ( dokter dengan pasien
4.Tujuan Hukum
a.Tiori Etis : Keadilan dan Kesusilaan
pasien meninggal harus bayar sangat mahal ?
b.Utility : manfaat bagi semua manusia ( dokter dg pasien )
dokter tidak rugikan pasien
pasien tak tau terima kasih menuntut dokter
c.Perdamaian : Hidup tentram ( dokter dg pasien)
difensive medicine (dokter ) .tidak bertentangan kepentingan
d.Keadilan : Fungsi ( dokter dg paramedis ). Komutatif (rata )
e.Kepastian Hukun ( hak/ kewajiban dokter dan pasien )
3
Sumber Hukum
1.Undang-Undang ( UU KES, Per Men Kes, KUHP,KUH Perdata )
2.Kebiasaan ( Pakaian Berpraktek , Sopan Santun )
3.Perjan jian ( Perjanjian therapeutic antara dokter dan pasien )
4.Yurisprudensi ( kasus dr Ida Ningrum .penetahuan ketran[pilan rata )
5.Internasional ( HAM pasien , WHO , Narcotica / psikotropika )
Kaidah /Norma dengan sanksinya
1.Agama
2.Kesopanan
3.Kesusilaan Kode Eti / Lafal Sumpah Dokter
4.Hukum ( Negara )
Macam-macam Hukum
1.Hukum Tertulis ( Pidana , Perdata , Administrasi )
2.Hukum Adat ( Dokter PTT, perhatian adat istiadat di masyarakat )
3.Hukum Publik ( melindungi masyarakat , individu dg negara ,
negara superior , memaksa )
4. Hukum Privat ( individu dg indinidu , dokter dg pasien , kedudukan
sama hak / kewajiban , GANTI RUGI )
Tindak Pidana (Simon )
1.perbuatan manusia
2.diancam pidana
3 berhubungan dengan kesalahan
4.dilakukan oleh orang yg mampu bertanggung jawab
Dokter Bedah melkukan oprasi appendix ,tujuan pengobatan tak dikukum
5
Kesalahan
a.kemampuan bertanggung jawag
b.batin pelaku
kesengajaan ----- kealpaan
c.tidak ada alasan ( pembenar dan pemaaf )
Melawan Hukum
1.Formal memenuhi rumusan Undang- undang
2. Materiil
a.perbuatan yang tercela
b.bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat
c.bertentangan dengan norma sosial masyarakat.
Dipidana bila
1.unsur perbuatan
a.tidak melakukan KUHP 531 , 304
b.melakukan ( abortus , euthanasia )
2.unsur subjective
a.Pemaaf
b.Pembenar
c.Tak dapat bertanggung jawab.
II Hubungan Dokter dengan Pasien
1Sebagai perikatan ( definisi )
2.wanprestasi
a.ganti rugi dg uang
b.tak dapat dinilai dg uang ( luka /cacat harga diri )
6
Sumber Perikatan 1233
1.Undang –undang
a.hubungan darah ( kewajiban orang tua pada anak )
b.secara diam-diam mengikatkan diri (tolong pasen suka rela)
d.perbuatan melanggar hukum 1365 /1366
2.Persetujuan
1313 definisi
1338 bebas membuat persetujuan
1320 syah persetujuan
1.sepakat 2.kecakapan , 3 hal tertentu 4. Halal
abortus /euthanasia tak halal
1330 tak cakap berbuat ( kaitan dg informed consent )
330 dewasa
Ganti rugi , Biaya , Bunga karena wanprestasi
Keadaan memaksa
III.Hukum Positip
1.KUHP
2.KUH Perdata
3.Izin praktek (Administratif
4.UU Kesehatan
5.UU Konsumen
6 UU Narkotika / Psikotropika
7.prosedur izin praktek
7
IV Malpraktek
V.Hak dan Kewajiban Dokter
Vi Hak dan Kewajiban Pasien
VII.Tanggung jawab Rumah Sakit
VIII.Standar Profesi
IIX.Informed consent dan Medical Record
X.Standar Profesi
Xi.Peran Pengawasan IDI dan sanksi
XII.Lisencing Law / UU Konsumen
XIII.Aspek Legal pada Unite gawat darurat
III.Hukum Positip
1.Surat Saki
a.cara pemberian surat sakit
b.sanksi KUHP 267 , 268.
2.PP 10 tahun 1966 Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
a.untuk mahasiswa FK dan tenaga kesehatan
b.sanksi
3.UU.No 8 tahun 1961 wajib Kerja Sarjana
a.sank si pidana
4.PP 58 tahun 1958 Wajib Daftar ijasah Dokter/Dokter gigi
a.sanksi pidana
5.UU 10 tahun 1951 Mengatur Ternaga Dr Partikulir Dlm Kead Genting
8.
6.UU.No 6 tahun 1962 Tentang Wabah
a.penyakit yang harus dilaporkan
b.sanksi pidana
7.UU.No 6 tahun 1963 Tenaga Kesehatan
a.Tenaga Kesehatan Sarjana / Bukan Sarjana
b.mahasiswa Fakultas Kedokteran bukan tenaga kesehatan
c.tindakan administratif
(a) melakukan tindak pidana (b) tergangagu kesehatan
pisik / mental (c) melanggar etika (d).kesalahan teknis
berbahaya (e) membahayakan kepentingan umum
8.PP No 36 tahun 1964.Tentang Pendaftaran ijasah dan Pemberian
izin Menjalankan Pekerjaan Dokter
a.izin ditolak bila
9.UU No 3 tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa
a.syarat-syarat untuk dapat dirawat
b.aspek legal bila dirawat
1.harta benda dan perwalian
2.dirampas kemerdekaan
3.KUHP 333 dan 267
10.PP no 26 tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter
a.sumpah palsu KUHP pasal 242
11.PP No 18 tahun 1980 Tentang tranfusi Darah
a.perbuatan yang dilarang dan sanksi
9
12.PP No 18 tahun 1981 Tentang Bedah mayat Klinis / Transplantasi
a.definisi mati b.syarat bedah mayat klinis dan anatomi c.syarat
transplantasi organ d. sanksi
13.Kep Pres No 37 tahun 1991 Dokter PTT
(a).kewajiban dokter PTT (b) hak/pemberhentian (c)sanksi
14.PermenKes 385/ tahun 1989 Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin
(a) waktu masa bakti (b) berlaku izin praktek (c) dilarang
15.UU No 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan
(a).definisi tenaga kesehatan (b) syarat abortus therapeutic
(b) syarat kehamilan diluar alami (d) keahlian dan kewenangan
(e) transplantasi/tranfusi (f) standar profesi dan hak pasien
(g)ganti rugi (h) ada izin (I) Kefarmasian (y ) penyidikan
(k ) sanksi pidana, (l) luka berat / mati pemberatan pidana
16.UU n0 22/1997 dan UU N0 5 ?1997 mengenai Narkotika
dan Psikotropika
a.jenis dan golongan Narkotika /Psikotropika
b.hak dan kewajiban Dokter
c cara penyim[panan dan laporan
d.syarat pengobatan / rehabilitasi
e.sanksi pidana
17,IDI pembinaan dan pengawasan dokter
18.Izin Praktek
a.kewajiban memiliki izin (1) UU Kes ps 59 (2) PerMes Kes
385/1989 (3) KUHP 512a / 378
10
19.Kepentingan dokter masuk IDI
20.Syatar tidak berlakunya Izin praktek
21.Meracik obat
(a) PP No 1 /1988 pasal 12 (b) UU Kes pasal 82 (c) Kefarma-
Ian UU Kes 13 dan 63 (d) KUHP 204,205,386
22.Kwetansi Pengobatan
a.KUHP 390,381,382,263
23.Rahasia Kedokteran
(a) Lafal Sumpah Dokter (b) KODEKI (c) PP 10 /1966
(c) KUHP 322 (e) sanksi pidana dan perdata
24.Pertolongan Darurat
(1.)KODEKI ps 12.(2)UU Kes ps 5 (3) KUHP 531 dan 304
25.Medical Record ( Catatan Medik )
a.keharusan
b.fungsi – bukti – hak pasien – dokter pengganti – penyidikan
c.kepemilikan
d.aspek legal
26.Standar Profesi
a.wajib UU Kes 53
b. tugas MDTK
c.sesuai standar profesi
1.teliti/hati-hati 2.sesuai ukuran medis sikon 3.everage
4 sesuai dg KODEKI 5 wajar tak over skill/terapi/care
6.pencegahan
11
. .
27.Malpraktek Medik
1.pengertian 2.syarat malpraktek 3 pembuktian malpraktek
4.Sanksi KUHP 359,360,361, Perdata 1365
28.Kesopanan Berpraktek// Tutur Kata Dokter
a.Lafal Sumpah Dokter dan KODEKI
b sanksi KUHP 310,315,320.
29.Abortus Kriminal
a.Lafal Sumpah Dokter /Kodeki
b. UU Kes pasal 80
c.KUHP 347,348,349,350.
30.Euthanasia
a.melangar Lafal Sumpah Dokter dan KODEKI
b.melanggar norma agama
c.KUHP 344.
31.Perdata
a.UU Kes pasal 55
b.Perdata
1365,1366,1367,1371,330
32.Aspek Legal di Rumah Sakit
a.Jenis rumah Sakit
b.fungsi rumah sakit
c.Dokter – Rumah Sakit – Paien dan Perawat
d Pendelegasian wewenang / hak hak perawat
12
33.Hak dan Kewajiban dokter
a.Kewajiban
1.health care 2.hormati hak pasien 3,standar profesi
b.Hak
1 bekerja sesuai dg standar medik 2.hak menolak
3.ahiri hubungan dg pasien 4.privacy 5.informasi
yang benar 6.imbalan jasa
34.Hak Pasien
1.informasi dan pesetujuan I informed Consent ) 2.memilih
dokter dan RS 3.rahasia kedokteran 4.menolak pengobatan
5.pendapat kedua 6.rekaman medis
Kewajiban
1mengikuti prosedure pengobatan dan tata tertib Rumah Sakit
2.membayar biaya perawatan dan pengobatan dan jasa dr/ RS
35 INFORMED CONSENT
a,pengertian
b.aspek legal perlindungan perdata / pidana
c.syrat formal dan marerial infoemed consent
d.materi yang harus diinformasikan
e.syarat syahnya informed consent
f.siapa yang berhak mendanda tangani
.---------------------
ETIKA KEDOKTERAN II
HUKUM KEDOKTERAN
H.Pardjaman Tojo , dr, SpPA,SpPF.SH.
TUJUAN
Sesudah menyelsaikan pendidikan Etika
Kedokteran di Fakultas Kedokteran
UNJANI,mahasiswa harus sudah :
1.Mampu melaksanakan Profesi Kedokteran
sesuai dengan moral Pancasila , serta menghayati
dan mengamalkan Etika Kedokteran dan Lafal
Sumpah Dokter Indonesia.
2.Mengenal Perundang-undangan ( Hukum
Positip ),yang berhubungan dengan kesehatan
serta secara preventif dapat mencegah perbuatan
hukum yaitu yang berakibat sanksi hukum
3.Mengerti kasus-kasus perbuatan hukum
dibidang kesehatan,termasuk pelanggaran Etika
Kedokteran ,dan Lafal Sumpah Dokter.
4.Menunjukan kepekaan terhadap nilai-nilai
sosial budaya,dan agama yang ada dan tumbuh
berkembang dalam masyarakat.
5.Menunjukan sifat terbuka dan dapat menilai
sifat dirinyauntuk senantiasa bertanggung
jawab ,menghargai dan menaruh perhatian
terhadap sesama manusia.
Tujuan
1.Bidang Kognitif adalah pengetahuan Etika
Kedokteran II
2.Bidang Afektif,perubahan sikap mahasiswa
(Coas ) dan dokter
3.Bidang psikomotor : Kertampilan
2
Kognitif
1.Pengetahuan dibidang Etika Kedokteran,
Lafal Sumpah Dokter,Etika Rumah Sakit ,
Perundang-undangan dibidang Kesehatan
2.Pengertian berupa meramalkan perbuatan
hukum , yang tidak sesuai dengan Etika
Kedokteran, Lafal Sumpah Dokter, perundangan
dibidang Kesehatan, Kitab Undang –Undang
Hukum Pidana, Perdata dan Administrasi
3.Sinatiasa mapu menjelaskan masalah
(Kasus-kasus ) pelanggaran Etika , Lafal Sumpah
Dokter , Pidana , Perdata , Administrasi dibidang
Kesehatan.
Afektif
1.Penerimaan /Perhatian berupa kesadaran
untuk menerima
perbuatan
2.Penginsyapan kesadaran kepuasan untuk
menyanggupi
3.Penghargaan peningkatan diri pada
keyakinan
4.Penerimaan suatu nilai
Evaluasi bidang kognitif
a.tiap mata kurikulum ujian
b.menganalisa suatu casus / masalah
perbuatan hukum dibidang kese
hatan
c.meramalkan perbuatan hukum dan sanksi
dibidang kesehatan
Evaluasi afektif
a.menilai sekap tingkak laku mahasiswa
coasiten dan dokter.
MATERI PERKULIAHAN
HUKUM KESEHATAN
i.Pengertian Umum.
1.Pengerian Hukum , Hukum Kedokteran ,
Hukum Kesehatan
2.Kenapa diperlukan hukum yg mengatur
dokter dan pasien
a.ubi societas ibi ius
b.adanya pertentangan kepentingan dokter
/ pasien
c.homo homini lupus (dokter sebagai raja )
rugikan pasien
d.hukum dan kekuasan (dokter ) power ten
tu korup
3.Kenapa orang ( dokter ) harus mentaati
hukum
a.Tuhan ( Ketuhanan Yang maha Esa )
b.orang bijak (Hipocrates)
c.kedaulatan negara
d.kedaulatan hukum ( masyarakat tau
hukum )
e.perjanjian masyarakat ( dokter dengan
pasien
4.Tujuan Hukum
a.Tiori Etis : Keadilan dan Kesusilaan
pasien meninggal harus bayar
sangat mahal ?
b.Utility : manfaat bagi semua manusia
( dokter dg pasien )
dokter tidak rugikan pasien
pasien tak tau terima kasih menuntut
dokter
c.Perdamaian : Hidup tentram ( dokter dg
pasien)
difensive medicine (dokter ) .tidak
bertentangan kepentingan
d.Keadilan : Fungsi ( dokter dg
paramedis ). Komutatif (rata )
e.Kepastian Hukun ( hak/ kewajiban dokter
dan pasien )
3
Sumber Hukum
1.Undang-Undang ( UU KES, Per Men Kes,
KUHP,KUH Perdata )
2.Kebiasaan ( Pakaian Berpraktek , Sopan
Santun )
3.Perjan jian ( Perjanjian therapeutic antara
dokter dan pasien )
4.Yurisprudensi ( kasus dr Ida
Ningrum .penetahuan ketran[pilan rata )
5.Internasional ( HAM pasien , WHO ,
Narcotica / psikotropika )
Kaidah /Norma dengan sanksinya
1.Agama
2.Kesopanan
3.Kesusilaan Kode Eti / Lafal Sumpah
Dokter
4.Hukum ( Negara )
Macam-macam Hukum
1.Hukum Tertulis ( Pidana , Perdata ,
Administrasi )
2.Hukum Adat ( Dokter PTT, perhatian adat
istiadat di masyarakat )
3.Hukum Publik ( melindungi masyarakat ,
individu dg negara ,
negara superior , memaksa )
4. Hukum Privat ( individu dg indinidu , dokter
dg pasien , kedudukan
sama hak / kewajiban , GANTI
RUGI )
Tindak Pidana (Simon )
1.perbuatan manusia
2.diancam pidana
3 berhubungan dengan kesalahan
4.dilakukan oleh orang yg mampu bertanggung
jawab
Dokter Bedah melkukan oprasi appendix ,tujuan
pengobatan tak dikukum
5
Kesalahan
a.kemampuan bertanggung jawag
b.batin pelaku
kesengajaan ----- kealpaan
c.tidak ada alasan ( pembenar dan pemaaf )
Melawan Hukum
1.Formal memenuhi rumusan Undang- undang
2. Materiil
a.perbuatan yang tercela
b.bertentangan dengan rasa keadilan
dalam masyarakat
c.bertentangan dengan norma sosial
masyarakat.
Dipidana bila
1.unsur perbuatan
a.tidak melakukan KUHP 531 , 304
b.melakukan ( abortus , euthanasia )
2.unsur subjective
a.Pemaaf
b.Pembenar
c.Tak dapat bertanggung jawab.
II Hubungan Dokter dengan Pasien
1Sebagai perikatan ( definisi )
2.wanprestasi
a.ganti rugi dg uang
b.tak dapat dinilai dg uang ( luka
/cacat harga diri )
6
Sumber Perikatan 1233
1.Undang –undang
a.hubungan darah ( kewajiban orang tua
pada anak )
b.secara diam-diam mengikatkan diri
(tolong pasen suka rela)
d.perbuatan melanggar hukum 1365 /1366
2.Persetujuan
1313 definisi
1338 bebas membuat persetujuan
1320 syah persetujuan
1.sepakat 2.kecakapan , 3 hal tertentu
4. Halal
abortus /euthanasia tak halal
1330 tak cakap berbuat ( kaitan dg
informed consent )
330 dewasa
Ganti rugi , Biaya , Bunga karena
wanprestasi
Keadaan memaksa
III.Hukum Positip
1.KUHP
2.KUH Perdata
3.Izin praktek (Administratif
4.UU Kesehatan
5.UU Konsumen
6 UU Narkotika / Psikotropika
7.prosedur izin praktek
7
IV Malpraktek
V.Hak dan Kewajiban Dokter
Vi Hak dan Kewajiban Pasien
VII.Tanggung jawab Rumah Sakit
VIII.Standar Profesi
IIX.Informed consent dan Medical Record
X.Standar Profesi
Xi.Peran Pengawasan IDI dan sanksi
XII.Lisencing Law / UU Konsumen
XIII.Aspek Legal pada Unite gawat darurat
III.Hukum Positip
1.Surat Saki
a.cara pemberian surat sakit
b.sanksi KUHP 267 , 268.
2.PP 10 tahun 1966 Wajib Simpan Rahasia
Kedokteran
a.untuk mahasiswa FK dan tenaga
kesehatan
b.sanksi
3.UU.No 8 tahun 1961 wajib Kerja Sarjana
a.sank si pidana
4.PP 58 tahun 1958 Wajib Daftar ijasah
Dokter/Dokter gigi
a.sanksi pidana
5.UU 10 tahun 1951 Mengatur Ternaga Dr
Partikulir Dlm Kead Genting
8.
6.UU.No 6 tahun 1962 Tentang Wabah
a.penyakit yang harus dilaporkan
b.sanksi pidana
7.UU.No 6 tahun 1963 Tenaga Kesehatan
a.Tenaga Kesehatan Sarjana / Bukan
Sarjana
b.mahasiswa Fakultas Kedokteran bukan
tenaga kesehatan
c.tindakan administratif
(b) melakukan tindak pidana (b)
tergangagu kesehatan
pisik / mental (c) melanggar etika
(d).kesalahan teknis
berbahaya (e) membahayakan
kepentingan umum
8.PP No 36 tahun 1964.Tentang Pendaftaran
ijasah dan Pemberian
izin Menjalankan Pekerjaan Dokter
a.izin ditolak bila
9.UU No 3 tahun 1966 Tentang Kesehatan
Jiwa
a.syarat-syarat untuk dapat dirawat
b.aspek legal bila dirawat
1.harta benda dan perwalian
2.dirampas kemerdekaan
3.KUHP 333 dan 267
10.PP no 26 tahun 1960 Tentang Lafal
Sumpah Dokter
a.sumpah palsu KUHP pasal 242
11.PP No 18 tahun 1980 Tentang tranfusi
Darah
a.perbuatan yang dilarang dan sanksi
9
12.PP No 18 tahun 1981 Tentang Bedah mayat
Klinis / Transplantasi
a.definisi mati b.syarat bedah mayat klinis
dan anatomi c.syarat
transplantasi organ d. sanksi
13.Kep Pres No 37 tahun 1991 Dokter PTT
(a).kewajiban dokter PTT (b)
hak/pemberhentian (c)sanksi
14.PermenKes 385/ tahun 1989 Pelaksanaan
Masa Bakti dan Izin
(d) waktu masa bakti (b) berlaku izin
praktek (c) dilarang
15.UU No 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan
(a).definisi tenaga kesehatan (b) syarat
abortus therapeutic
(e) syarat kehamilan diluar alami (d)
keahlian dan kewenangan
(f)transplantasi/tranfusi (f) standar profesi
dan hak pasien
(g)ganti rugi (h) ada izin (I) Kefarmasian
(y ) penyidikan
(k ) sanksi pidana, (l) luka berat / mati
pemberatan pidana
16.UU n0 22/1997 dan UU N0 5 ?1997
mengenai Narkotika
dan Psikotropika
a.jenis dan golongan Narkotika
/Psikotropika
b.hak dan kewajiban Dokter
c cara penyim[panan dan laporan
d.syarat pengobatan / rehabilitasi
e.sanksi pidana
17,IDI pembinaan dan pengawasan dokter
18.Izin Praktek
a.kewajiban memiliki izin (1) UU Kes ps 59
(2) PerMes Kes
385/1989 (3) KUHP 512a / 378
10
19.Kepentingan dokter masuk IDI
20.Syatar tidak berlakunya Izin praktek
21.Meracik obat
(b) PP No 1 /1988 pasal 12 (b) UU Kes
pasal 82 (c) Kefarma-
Ian UU Kes 13 dan 63 (d) KUHP
204,205,386
22.Kwetansi Pengobatan
a.KUHP 390,381,382,263
23.Rahasia Kedokteran
(b) Lafal Sumpah Dokter (b) KODEKI (c)
PP 10 /1966
(f)KUHP 322 (e) sanksi pidana dan
perdata
24.Pertolongan Darurat
(1.)KODEKI ps 12.(2)UU Kes ps 5 (3)
KUHP 531 dan 304
25.Medical Record ( Catatan Medik )
a.keharusan
b.fungsi – bukti – hak pasien – dokter
pengganti – penyidikan
c.kepemilikan
d.aspek legal
26.Standar Profesi
a.wajib UU Kes 53
b. tugas MDTK
c.sesuai standar profesi
1.teliti/hati-hati 2.sesuai ukuran medis
sikon 3.everage
4 sesuai dg KODEKI 5 wajar tak over
skill/terapi/care
6.pencegahan
11
. .
27.Malpraktek Medik
1.pengertian 2.syarat malpraktek 3
pembuktian malpraktek
4.Sanksi KUHP 359,360,361, Perdata
1365
28.Kesopanan Berpraktek// Tutur Kata Dokter
a.Lafal Sumpah Dokter dan KODEKI
b sanksi KUHP 310,315,320.
29.Abortus Kriminal
a.Lafal Sumpah Dokter /Kodeki
b. UU Kes pasal 80
c.KUHP 347,348,349,350.
30.Euthanasia
a.melangar Lafal Sumpah Dokter dan
KODEKI
b.melanggar norma agama
c.KUHP 344.
31.Perdata
a.UU Kes pasal 55
b.Perdata
1365,1366,1367,1371,330
32.Aspek Legal di Rumah Sakit
a.Jenis rumah Sakit
b.fungsi rumah sakit
c.Dokter – Rumah Sakit – Paien dan
Perawat
d Pendelegasian wewenang / hak hak
perawat
12
33.Hak dan Kewajiban dokter
a.Kewajiban
1.health care 2.hormati hak pasien
3,standar profesi
b.Hak
1 bekerja sesuai dg standar medik
2.hak menolak
3.ahiri hubungan dg pasien 4.privacy
5.informasi
yang benar 6.imbalan jasa
34.Hak Pasien
1.informasi dan pesetujuan I informed
Consent ) 2.memilih
dokter dan RS 3.rahasia kedokteran
4.menolak pengobatan
5.pendapat kedua 6.rekaman medis
Kewajiban
1mengikuti prosedure pengobatan dan tata
tertib Rumah Sakit
2.membayar biaya perawatan dan
pengobatan dan jasa dr/ RS
35 INFORMED CONSENT
a,pengertian
b.aspek legal perlindungan perdata /
pidana
c.syrat formal dan marerial infoemed
consent
d.materi yang harus diinformasikan
e.syarat syahnya informed consent
f.siapa yang berhak mendanda tangani
.---------------------