EKSISTENSI DAN FUNGSI DPRD DALAM SISTEM …skripsi.narotama.ac.id/files/12105078 - Z.F.JOHNNY...
-
Upload
truongcong -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
Transcript of EKSISTENSI DAN FUNGSI DPRD DALAM SISTEM …skripsi.narotama.ac.id/files/12105078 - Z.F.JOHNNY...
EKSISTENSI DAN FUNGSI DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 ( Studi di DPRD Kota Malang )
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM DALAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM
PADA PROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
O l e h :
Z.F.JOHNNY HEHAKAYA
NIM : 12105078
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUMPROGRAM PASCA SARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2007
TESIS DISETUJUI
PADA TANGGAL, 04 November 2007
TIM PENGUJI TESIS
Ketua : DR.RA.Sriretno K. Dhewi, SH., MH .................................
Anggota : Djarot Pribadi, SH., MH .................................
: Endah Lestari D., SH., MH .................................
LEMBAR PENGESAHAN
EKSISTENSI DAN FUNGSI DPRD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 ( Studi di DPRD Kota Malang )
Di Setujui pada Tgl,
Dosen Pembimbing,
Dr. Sadjiono, SH, M Hum
Mengetahui,Ka. Prodi Magister Hukum
Universitas Narotama Surabaya
Dr. Sadjiono, SH, M Hum
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat .
Bergantunglah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Dengan landasan hikmat dan pengetahuan berarti mengamalkan kebesaranNya.
Ini adalah Hukum, yang mewarnai sejarah.
Orang yang bijak akan berperan dalam sejarah.
Berpijaklah pada hukum Tuhan yang sempurna, karena Dialah Sumber
Keadilan dan Kebenaran !!!
A B S T R A K
Tesis dengan judul “Eksistensi dan Fungsi DPRD dalam sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004” ( Studi di DPRD Kota Malang).
Sejak adanya Pemerintahan Daerah pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka sejak itu pula DPRD telah berperan sebagai Wakil Rakyat Daerah dan dianggap sebagai Badan Legislatif.
Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, telah diberlakukan berturut-turut tujuh (7) Undang-undang, yaitu Undang-undang No.1 tahun 1945, Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No.1 tahun 1957, Undang-undang No. 18 tahun 1965, Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan terkhir Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketujuh Undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dan sedang berlaku (Undang-undang No. 32 tahun 2004), kesemuanya mengatur pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan bertumpu pada tiga asas, yaitu asas Desentralisasi dengan peran Otonomi Daerah, asas Dekonsentrasi berupa pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada aparat Pemerintah Pusat di Daerah dan asas Pembantuan (Madebewind).
Pada masa Pemerintahan Orde Lama yang diterapkan adalah sistem “Otonomi riil seluas-luasnya”, yang lebih menonjol adalah pelaksanaan asas Desentralisasi. Pada masa Pemerintahan Orde Baru dengan sistem “Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
Sejak Reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang, kembali lagi ke “Otonomi riil seluas-luasnya”, namun dalam praktek, DPRD dahulu sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Badan Legislatif, sejakberlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Eksistensinya bertambah dengan “Lembaga Pemerintahan Daerah”. Dengan demikian unsur Pemerintahan Daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah.
Tentang pelaksanaan fungsi DPRD dalam Eksistensinya sebagai : Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Legislatif dan Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD : tidak mampu membawa aspirasi rakyat, tidak mampu membuat dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah termasuk Rancangan APBD.
Telah menjadi kenyataan bahwa memang DPRD kurang berhasil membawa aspirasi rakyat disebabkan Anggota-anggota DPRD terdiri dari berbagai fraksi yang berada dalam kendali politik praktis oleh Partai Politik masing-masing.Sedangkan Pimpinan DPRD juga berada dalam kendali fraksinya masing-masing,walaupun umumnya anggota DPRD berpendidikan tinggi.
KATA PENGANTAR
Segala Puji Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang kusembah, karena
atas perkenanNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tanpa Tuhan Allah yang
kusembah, saya tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu saya bertumpu padaNya
yang merupakan sumber dari segala sumber ilmu.
Dengan kerendahan hati yang tulus, saya mohon agar Tuhan Allah memakai
seluruh kehidupan saya bagi Kemuliaan dan Kebesaran namaNya, untuk
menyatakan Cinta Kasih, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan CiptaanNya.
Sangat sulit bagi saya melukiskan luapan kegembiraan akan menyandang
gelar Magister Hukum (MH), namun bersamaan dengan itu, muncul pula
pertanyaan lain. “Apakah saya mampu mengamalkan gelar itu bagi masyarakat ?,
bagi Keadilan dan Kebenaran ?”. Hal inilah yang menjadi pergumulan saya
menghadapi godaan hidup yang menantang di depan. Perasaan senang dan
mengabdi, serta hidup tenang dengan penuh resiko dan rintangan.
Agaknya ungkapan di atas ada pada persimpangan jalan. Sebab sejak
menjadi mahasiswa Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya, saya
bercita-cita akan mencapai jenjang kemagisteran tersebut, serta bercita-cita bahwa
ilmu yang saya peroleh itu akan diabdikan bagi kehidupan rakyat banyak.
Sementara itu sebagai generasi penerus bangsa dan bernegara yang tentunya
usia semakin bertambah dan godaan untuk hidup senang semakin mengganjal.
Satu harapan pasti yang saya yakini kiranya Tuhan Allah sajalah yang senantiasa
memberi hikmat akal budi dan kekuatan, agar dalam setiap tindakan dan
pengambilan keputusan lebih mendengar suara Tuhan Allah.
Dengan selesainya penulisan tesis ini, saya teringat kepada mereka yang
sangat berjasa dan berbudi baik dalam menyelesaikan studi saya ini. Pertama, saya
menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang
mengasuh saya dan kepada pemberi semangat, Istri dan anak-anakku yang
terkasih Altobili dan Stefanie serta keluarga besar Hehakaya-Kontu. Demikian
pula secara khusus kepada Prof. Drs. Piet. A. Sahertian (alm), sebelum beliau
meninggal dunia telah berpesan kepada saya agar lebih memprioritaskan
Pendidikan minimal sampai S2, hal inilah yang mendorong saya terus berpacu
mengejar pendidikan yang berkesinambungan. Amanat ini menggugah saya untuk
tidak tinggal diam, tetapi mencari dan selalu memandang ke depan tanpa menoleh
kebelakang, yang dikandung maksud agar saya tidak boleh melihat kegagalan-
kegagalan masa lalu. Juga kepada Prof. Dr.Willem Mantja, Mpd dan Istri (Pdt.
Mieke Mantja-Runtu Sth) yang selalu memberi semangat dan membantu dalam
Do’a.
Dalam kesempatan ini pula ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :
1. Bapak Dr. Sadjiono, SH., M.Hum. selaku Dosen pembimbing yang dengan
penuh kesabaran dan sangat setia menuntun saya dalam penulisan tesis ini,
sehingga dapat terselesaikan.
2. Bapak Amiruddin, SH selaku orang tua yang selalu mengingatkan saya agar
segera bisa menyelesaikan Program S2.
3. Bapak Drs. Artono, SH., M.Hum, Ketua Dewan Penasihat Dewan
Pimpinan Pusat Ikadin yang telah memberikan motivasi dan dorongan
sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
4. Bapak Pdt. Henri B.Dc. Jakob Sth, Ketua Majelis Jema’at GPIB Sejahtera
Malang dan Bapak Ir. Julles HF. Saroinsong, Ketua I Majelis Jema’at GPIB
Immanuel Malang beserta seluruh Majelis Jema’at GPIB Sejahtera
Malang, atas dukungan Do’a, sehingga terselesaikannya tesis ini.
5. Rekan sejawat Abdul Wahab Adinegoro, SH., MH yang telah memberikan
semangat dan dorongan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas
Akademis sekarang ini.
Kiranya kita semua senantiasa mendapat hikmat akal budi dari Tuhan Allah
Yang Maha Mulia dan penuh Cinta Kasih, biarlah penulisan ini dapat menambah
wawasan dan khasanah literatur khususnya di bidang ilmu hukum.
Surabaya, November 2007
Z.F.JOHNNY HEHAKAYA
D A F T A R I S I
Halaman
Halaman Judul .................................................................................. i
Lembar Persetujuan ......................................................................... ii
Lembar Pengesahan .......................................................................... iii
Lembar Motto .................................................................................. iv
Abstrak ............................................................................................. v
Kata Pengantar ................................................................................. vi
Daftar Isi ............................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................. 5
C. Tinjauan Pustaka .............................................................. 6
D. Metodologi Penelitian ....................................................... 7
E. Tujuan Penelitian ............................................................... 8
F. Manfaat Penelitian ............................................................ 9
G. Sistematika ......................................................................... 9
BAB II EKSISTENSI DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2004
A. Kedudukan DPRD ............................................................ 11
B. Tugas dan Wewenang DPRD ............................................ 16
C. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah .......................... 42
BAB III FUNGSI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH di KOTA MALANG :
A. Fungsi Legislasi ................................................................. 49
B. Fungsi Anggaran .............................................................. 60
C. Fungsi Pengawasan .......................................................... 66
BAB IV P E N U T U P
A. Kesimpulan ....................................................................... 70
B. Saran-Saran ....................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
DAFT AR PUSTAK A
Ateng Syafrudin, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah Dari masa ke masa,
Cetakan 1, CV Mandar Maju, Bandung, 1991.
Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Edisi Pertama, PT Bina
Aksara, Jakarta, 1983
Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum Penjelasan-Penjelasan Istilah-istilah
Hukum Belanda-Indonesia untuk Studi dan Praktek, Perusahaan
Daerah Sumatra Utara, Medan, 1969.
Marbun B.N., DPRD Daerah Pertumbuhan masalah & Masa depannya, Ghalia
Indonesia, Jakarta 1982.
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah
No. 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib DPRD, Cetakan Pertama, Fokus Media, Bandung, 2004.
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang (SK. DPRD Kota Malang No. 44 tahun
2005 dan No.12 tahun 2006), DPRD Kota Malang, 2006.
Soebekti dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cetakan 4, PT Pradnya Paramita,
Jakarta, 1979.
Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
Cetakan 3, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
Undang-Undang No, 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, Firma, Bandung, 2004.
Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR
DPD dan DPRD, Cetakan Pertama, Dahara Prize, Semarang, 2004.
Undang-undang Republik Indonesia No.12 tahun 2003 tentang PEMILU 2004,
Citra Umbara, Bandung, 2004.
Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia : UUD–RI 1945 hasil
Amandemen, Konstitusi RIS dan UUD Sementara RI 1950, Asa
Mandiri, Jakarta, 2006
Van Der Tas, Kamus Hukum, Cetakan 2, Timur Mas, Djakarta, 1961.