Ekowisata sebagai aspek lingkungan
Transcript of Ekowisata sebagai aspek lingkungan
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
LIA KUSUMANINGRUM, S.HUT., M.SC
APA ITU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ?
PENDAHULUAN
Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadaplingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernahpuas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadaplingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif.
Profesor Paul R. Ehrlich, Universitas Stanford dan isterinya, Anne Ehrlich (1968)
: kelaparan terjadi di seluruh dunia l970an dan 1980an, karena kelebihan
penduduk dan gejolak sosial, perlu adanya pembatasan pertumbuhan
penduduk . spt. Teori Thomas Malthus.
Robert Malthus mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan antara
pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi),
mau tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan
dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam
bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan
jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurasan sumber daya alam
dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam bersifat terbatas.
Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa
kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah
parah.
• Banyak Kritik, antara lain kelaparan memang belumdapat dihilangkan, tetapi akar penyebabnya ketidakstabilan politik, bukan kekurangan pangan . EkonomIndia dan pemenang hadiah Nobel, Amartya Sen :negara dengan demokrasi dan pers bebas hampirtidak pernah menderita kelaparan berkepanjangan.
• Faktor utama pro kontra: keterkaitan pertumbuhanpenduduk, terbatasnya lahan pertanian, dengankemajuan teknologi, perbaikan tingkat kesehatan,(Pro Kontra adalah kelaziman dalam IPTEK).
• Fakta : ancaman global perubahan Iklim telahmembuktikan adanya korelasi kuat antara jumlahmanusia eksponensial dengan emisi Gas Rumah Kaca
Kesepakatan agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan
hidup di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 merupakan sebuah
kemenangan dari misi menyelamatan bumi yang didorong oleh
semangat gerakan ekologi dalam (deep ecology).
Kesepakatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagian
integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi (biosfir),
sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada
suatu negara dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Bumi dan
sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup
seperti manusia karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan.
DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Upaya masyarakat internasional untuk penyelamatan lingkungan melalui
KTT Bumi, yang dikenal dengan Wold Summit on Sustainable
Development di Johanesburg, Afrika Selatan (2002) telah merumuskan
deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan
dokumen berisi program aksi (the programe of action) dan deklarasi
politik (the political declaration) tentang pembangunan berkelanjutan
yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan
agenda 21.
Agenda 21 berisi kesepakatan mengenai program pembangunan
berkelanjutan, yang harus ditinjaklanjuti oleh negara-negara peserta
konferensi Rio de Janeiro tahun 1992.
KTT Bumil972, Stockholm
KTT Bumi l992, Rio de Janeiro
KTT Bumi 2002, Johannesburg
KTT Bumi 2012, Rio de Janeiro
KTT SDG 2015, New York
KTT MDG New York, 2000
PENGERTIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan
atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang.
HAKEKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Prinsip pembangunan berkelanjutan membedakan sifat sumberdaya alam. Pada SDA tidak dapat diperbarui, perlu upaya sumber daya alternatif untuk menggantikan SDA yang habis dan diinvestsikan ke SDA terbarukan (pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan SDM).
Fungsi ekosistem yang tidak mendapatkan imbalan jasa (nilai ekonomi) karena tidakada pasar berakibat borosnya penggunaannya dan acuh pada komponen ekosistemSDA mengalami degradasi, pencemaran dan kehancura. Penilaian terhadap jasalingkungan merupakan bagian penting pembangunan berkelanjutan.
Transformasi total dari pembangunan konvensional ke pembangunan berkelanjutandengan memperhatikan:
• Sifat khas SDA yang dapat diperbarui agar berlanjut
• Sifat khas SDA tidak dapat diperbarui pengembangan aktivitas alternatifberbasis SDA terbarui
• Nilai Jasa Lingkungan dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan khusus
Tiga Cakupan Program Pembangunan Berkelanjutan
World Summit on Sustainable Development (Johannesburg,2002)
a. Memberantas kemiskinan terutama bagi mereka yang berpendapatan <US$1/kapita/hari, tidak mendapatkan
pendidikan, kesehatan, air bersih
b. Mengurangi penggunaan SDA dan energi serta pembuanganlimbah dan polusi
c. Melindungi dan mengelola SDA penunjang sistem kehidupanserta lingkungan agar ampu menopag pembangunan secara
berkelanjutan
Sustainable Development
3 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN(Munashinge, 1993)
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasiyang akan datang.
Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya,sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari).
Setiap kagiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat laindimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang.
Pembangungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baikfisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak SDA yangada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pemanfaatan SDA
Output:
•Kelestarian fungsi LH,
•Peningkatan nilaidukung ekosistem,
•Pemanfaatanberkelanjutan.
Outcome:
Pembangunan berkelanjutan(peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan kelestariantata nilai kelangsungankehidupan)
Pengelolaan LH
Prinsip pengelolaan LH,
1. Pengendalian Kerusakan LH Green Issue:
• Konservasi SDA (keanekaragaman hayati, Air, Energi, dan SDA Lainnya);
• Kesesuaian peruntukan pemanfaatan/fungsi lahan Tata ruang/tataguna lahan;
• Pengembangan nilai dukung ekosistem peningkatan produktivitas lahan/kawasan(nilai tambah, bentuk, dan pola pemanfaatan berkelanjutan);
2. Pengendalian pencemaran LH (Pengelolaan Limbah/Sampah) Brown Issue:
• Minimalisasi limbah/sampah { Teknologi bersih (hemat bahan baku/energi) dan 3R}
• Pengolahan limbah/sampah { Kompos, Biogas, incenerator, Landfill, dll.}
Ekonomi (Growth)
Sosial (stabil, harmonis dan sejahtera) Ekologi (aman & lestari)
Kelembagaan lingkungan Penegakan hukum
DI INDONESIA SEHARUSNYA DITERAPKAN 5 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
IDEALNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
1. pertama, berkelanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumia. memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati;b. memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin; c. memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetika, keanekaragaman species dan
keanekaragaman tatanan lingkungan.
2. Kedua, berkelanjutan ekonomi; dalam perpektif ini pembangunan memiliki dua hal utama, yakni, berkelanjutanekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro, menjamin ekonomi secara berkelanjutan danmendorong efesiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral untukmencapainya; a. sumber daya alam dimana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang “tangible”
dalam rangka akunting ekonomi; b. koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksikan. Secara prinsip harga sumber daya alam harus
merefleksikan biaya ekstraksi/pengiriman, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan.
3. Ketiga, berkelanjutan sosial budayaa. stabilitas penduduk, b. pemenuhan kebutuhan dasar manusia, c. Mempertahankan keanekaragaman budaya dand. mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
4. Keempat, kelembagaanPengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan tatakepemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Kelima, berkelanjutan pertahanan dan keamananKeberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalammaupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.
IDEALNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTANDI INDONESIA
Pengelolaan Lingkungan Indonesia (1978 – Sekarang)
KEBIJAKAN
• Pembangunan Berkelanjutan termuat GBHN 1973 -1978 :
• Dalam pelaksanaan pembangunan sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaantersebut harus diusahakan tidak merusak tata lingkungan hidupmanusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dandengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akandatang.
I. Repelita II 1974 – 1979
Kebijaksanaan sebagai landasan bagi pengelolaan Sumber Daya
Alam + Lingkungan Hidup yang lintas sektoral
II. Repelita III 1979 – 1983
Dalam 3 program:
1. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air;
2. Program Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Pengembangan Meteorologi dan Geofisika
III. Repelita IV 1983 - 1988
3 program yang sama dengan Repelita III ditambah dengan satu
program berupa Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup.
IV. GBHN 1999 – 2004
Pendayagunaan Sumber Daya Alam untuk kemakmuran rakyat
dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan
ekonomi dan budaya lokal, serta penataan ruang.
V. RPJMN 2004 – 200 Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber
Daya Aalam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
VI. Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs (3 Pilar
Sosial Ekonomi dan Lingkungan) dan Tindak Lanjut Tim Koordinasi
Nasional Peta Jalan, RAN dan RAD.
VII. RPJMN 2020 – 2024 Pembangunan Rendah Karbon dan
Berketahanan Iklim – SDGs + Penanggulangan Bencana.
Intervensi:
- Bauran Energi : EBT, Efisiensi energi, Biofuel, Pengurangan
subsidi BBM dan Fosil, B30-B100, mobil listrik
- Kehutanan dan Lahan
- Reforestasi dan Deforestasi
- Pengendalian Karhutla
- Pengelolaan Hutan Lestari
- Restorasi Ekosistem Gambut
- Moratorium Kelapa Sawit dan Hutan Primer
Pengelolaan Lingkungan Indonesia (1978 – Sekarang)
• REGULASI NASIONAL
• UU 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- PP 29/ 86 tentang AMDAL.
• Keppres 23/1990 tentang Pengedalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)
• UU 23 /1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• UU 18/2018 tentang Pengelolaan Sampah
•
• UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan.
- PP 54/2016 tentang Perubahan Atas PP 71/2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan
- Perpres 77/2018 Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
• UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
- PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengeloalaan Lingkungan Hidup.
- PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
• RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
• Keppres 135/1998 Pengesahan UN Convention on Combat Desertification.
• UU 19/2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention
• on Persistent Organic (POP)
- Perpres 60/2005 tentang Pengesahan Konvensi Basel.
- UU 10/2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam
• UU 5/1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity.
- UU 21/2004 tentang Pengesahan Protokol cartagena.
- UU 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya
• UU 6/1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change,
- UU 17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protokol ,
- UU 16/2016 tentang Pengesahan :Persetujuan Paris.
• UU 26/2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary
Haze Pollution (AATHP)
• Perpres 33/2005 tentang Pengesahan Protokol Montreal
• UU 11/2017 Pengesahan Konvensi Minamata.
• Dilengkapi dengan berbagai turunan peraturan pelaksanannya :
PP,Perpres, Permen , Perda
Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia (1974 – 2021)
1. 1974 - Only One Earth
2. 1975 – Human Settlement
3. 1976 - Water :Vital Resource for Life
4. 1977 – Ozon Layer Environmental Concern : Land Loss & Soil Degradation
5. 1978 – Development without Destruction
6. 1979 – Only One Future for Our Children : Development without Destruction
7. 1980 – A New Challenge for the New Decade without Destruction
8. 1981 – Ground Water : the Toxic Chemicals in Human Food Chains
9. 1982 – Ten Years after Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)
10. 1983 – Managing and Disposing Hazardous Waste : Acid Rain and Energy
11. 1984 – Desertification
12. 1985 – Youth Population and the Environment
13. 1986 – A Tree for Peace
14. 1987 – Environment and Shelter : More than a Roof
15. 1988 – When People Put the Environment, Development will Last
16. 1989 – Global Warming : Global Warning
17. 1990 – Children and The Environment
18. 1991 – Climate Change Needs for Global Partnership
19. 1992 – Only One Earth, Care and Share
20. 1993 – Poverty and the Environment
21. 1994 – Only One Earth Family
22. 1995 – We the Peoples : United for the Global Environment
23. 1996 – Our Earth Our Habitat, Our Home
24. 1997 – For Life on Earth 1998 : Our Earth Save Our Seas
25. 2000 -The Environment Millennium : Time to Act.
26. 2001 - Connect with the World Wide Web of Life.
27. 2002 – Give Earth A Chance.
28. 2003 - Water – Two Billion People are Dying for.
29. 2004 – Water, Seas and Oceans – Dead or Life
30. 2005 – Green Cities – Plan for Planet.
31. 2006 – Desert and Desertification – Don’t Desert Drylands
32. 2007 – Melting Ice – a Hot Topic.
33. 2008 – Kick the Habit towards a Low Carbon Economy.
34. 2009 – Your Plant Needs You – United to Combat Climate Change.
35. 2010 – Many Species One Planet, Our Future
36. 2011 – Forests Nature at Your Service.
37. 2012 - Green Economy : Does it Include You.
38. 2013 – Think – Eat – Save.
39. 2014 – Raise Your Voice not the Sea Level.
40. 2015 – Seven Billion Dreams, One Planet, Consume with Care
41. 2016 – Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade.
42. 2017 – Connecting People to Nature – in the City and on the Land, from the
poles to the Equator.
43. 2018 – Beat Plastic Pollution. 44. 2019 – Beat Air Pollution.
44. 2020 – It’s Time for Nature.
45. 2021 – Ecosystem Restoration
TANTANGAN ABAD 21 DI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SDA & LH UNTUK MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1• Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan.
2• Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan
pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah.
3• Luas hutan semakin menyusut
4• Kekurangan sumber daya air dan pencemaran air.
5• Kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya (NMI) dengan negara
sedang berkembang (NSB) akan makin jauh..
6• luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan
7• Perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran.
8• Pencemaran udara
Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang (implementasinya rendah).
Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah berjalan
Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal
1
2
3
Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan
Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup
Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup
4
5
6
7
Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Kompleksitas Pelaksanaan TPB/SDGs Memerlukan Komitmen & Usaha yangKuat
Perpres No. 59/2017 ttg TPB sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs
Pengarusutamaan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD) Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran
Peraturan Gubernur sebagai dasarhukum penetapan dan pelaksananRAD
Keberadaan Sekretariat SDGs diPemerintah Provinsi (melalui SKGubernur)
Pelaksanaan TPB/SDGssebagai GERAKAN
Komitmen semua Stakeholders (Pemerintah dan Aktor Non-Pemerintah)
Proses yang partisipatif dalam penyusunan
semua pihak terlibat dari awal
Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur
akurasi dan sumber data
Sumber Pendanaan yang jelas Pemerintah
(APBN/APBD) danswasta
Tanggung jawab Pelaksanaan setiap indikator
ada K/L atau OPD pengampu
Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas dan
transparansi Strategi Komunikasi tepat dan efektif
Komitmen Bersama Legal Basis yang Kuat Strategi yang Baik
8
MDGs (2000-2015) SDGs(2015-2030)
Goals 8 17
Targets 21 169
Indicators 60 ~289
PriorityAreas HumanDevelopment Holistic:Economic,Social,Environment,
governance
Scope DevelopingCountries Universal
AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL : MDGs SDGs
44
Achieving SDGs
contributes to
addressing the
challenges ofthe
21st Century
Sustainable Development Goals 2030
• Millenium Development Goals (MDGS), kesepakatan 189 negara PBB 2000-2015 di New York dengan 8 tujuan :
1) mengatasi kemiskinan dan kelaparan,
2) pendidikan dasar,
3) kesetaraan gender dan perempuan,
4) menurunkan jumlah kematian anak
5) kesehatan para ibu
6) membasmi HIV, malaria dan penyakit lainnya
7) menjamin keberlanjutan lingkungan dan
8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
• Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati 193 negara PBB 2016-2030 di New York dengan 17 tujuandengan 169 capaian.
Tugas Kelompok
1. Menjelaskan 1 tujuan SDGs sesuai dengan nomor kelompok
2. Mengapa tujuan tersebut perlu di lakukan untuk mencapaiThe Global Goals
3. Bagaimana upaya agar topik/tema tersebut dapat mencapaiThe Global Goals
Buatlah sebuah poster dan presentasikan minggu depan