efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah kota surakarta ...
Transcript of efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah kota surakarta ...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009
Oleh :
M. SAMSUL BAHRI F.
K 7403229
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009
OLEH :
M. SAMSUL BAHRI F.
K 7403229
Ditulis dan diajukan sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata
Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
PERSETUJUAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Persetujuan Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Sudarno, S.Pd, M.Pd M. Sabandi, S.E, M.Si
NIP. 1968 11 25 1994 03.1.002 NIP. 1972 09 13 2005
01.1.001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
PENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan diterima untuk
memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Pada hari :
………………………...
Tanggal :
………………………...
Tim Penguji Skripsi
Nama Terang Tanda Tangan
Ketua : ……………..
Sekretaris : ……………..
Anggota I : ……………..
Anggota II : ……………..
Disahkan oleh :
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
1960 0727 1987 02.1.002
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
ABSTRAK
M. Samsul Bahri F. K 7403229. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009.
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Maret 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui kontribusi Pendapatan
Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. (2)
Mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta tahun 2004-2009. (3) Mengetahui tingkat efeisiensi pemungutan Pajak
Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009. (4) Mengetahui tingkat efektifitas
pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang
digunaan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi data-data
perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan metode dokumentasi dan kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis rasio atau CCER (Cost of Collection Eficiensy
Ratio), yaitu dengan membandingkan input atau biaya yang dikeluarkan dan
realisasi penerimaan Pajak Daerah, jika diperoleh nilai (x < 100%) berarti efisien,
(x = 100%) berarti efisiensi berimbang, (x > 100%) berarti tidak efisien. Tingkat
efektifitas dihitung dengan membandingkan antara target dan realisasi
pemungutan Pajak Daerah, jika diperoleh nilai (x < 100 %) berarti tidak efektif, (x
= 100 %) berarti efektifitas berimbang, (x >100%) berarti efektif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan
analisis rasio menunjukkan bahwa kondisi pemungutan Pajak Daerah Kota
Surakarta tahun 2004-2009 sudah efektif dan efisien. Rata-rata tingkat efisiensi
6,5%, tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 2,6%, tingkat efisiensi
terendah pada tahun 2004 dengan tingkat efisiensi 11,2%. Tingkat efektifitas
tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104,9% dan terendah pada tahun 2009
yaitu sebesar 101.7%, rata-rata tingkat efektifitas tahun anggaran 2004-2009
adalah adalah 102,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta
berhasil menggunakan bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya
pemungutan atas pajak yang bersangkutan dan mampu mencapai target
pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan.
Saran yang bisa diambil berdasarkan hasil penelitian di atas, Pemerintah
Kota Surakarta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan
mengoptimalkan penggalian Pajak Daerah. Optimalisasi penggalian Pajak Daerah
bisa dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah,
dengan melakukan kajian atau penghitungan potensi Pajak Daerah dan melakukan
evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dijadikan payung hukum pemungutan
Pajak Daerah. Pengawasan yang ketat terhadap petugas yang memungut perlu
ditingkatkan untuk mengurangi kebocoran dana pemungutan Pajak Daerah.
Transparansi penggunaan anggaran perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat
mampu mengawasi pelaksanaan anggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
MOTTO
Ngelmu iku kalakone kanti laku.
Sopo Temen Bakal Tinemu.
Sopo Salah, Seleh.
Ojo rumongso biso, nanging, biso’o rumongso.
Semakin padi berisi, semakin merunduk.
Awal kekerdilan seseorang adalah ketika ia menganggap dirinya telah besar, dan
tidak mau belajar dari orang lain.
Sejarah tidak akan pernah mencatat orang dengan perjalanan hidup yang biasa-
biasa saja. Sejarah hanya mencatat orang-orang besar dengan karya besar.
Sebaik-baik diantara kamu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.
Bergerak Menebar Manfaat.
Ikhtiar, Tawakal, Sabar, Syukur.
Beribadah, Berkarya, Meraih Surga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan kepada:
Orang tuakau tercinta,
Saudara-saudara yang telah
memberikan doa terbaik untukku,
Guru-guru kami yang telah
memberikan pelajaran bagi kami
Sahabat-sahabat seperjuangan yang
selalu memberikan motivasi
Dan semua orang yang telah berjasa
bagai ku….
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah
melimpahkan segala Ramat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulisan skripsi
ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Dalam penulisan ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, petunjuk
bantuan serta saran-saran yang bermanfaat bagi berbagai pihak, yang semuanya
itu memberikan kemudahan dan menunjang dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segenap rasa syukur,
hormat dan bajía mengucapkan rasa tarima kasih yang sebesar-besarnya kepada
yang terhormat:
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan P.IPS FKIP UNS yang telah memberikan ijin dalam penulisan
skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS yang telah memberikan
ijin dalam penulisan skripsi ini.
4. Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin
dalam penulisan skripsi ini.
5. Sudarno, S.Pd, M.Pd. selaku pembimbing pertama yang telah dengan sabar
memberikan bimbingan pengarahan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
6. M. Sabandi, SE, M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah dengan sabar
memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan.
7. Leny Noviani, S.Pd. M.Si. selaku pembimbing akademik yang sudah dengan
sabar membimbing proses studi penulis selama tujuh tahun dan memberikan
kuliah privat kepada penulis, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu
yang bermanfaat yang menjadi amal jariyah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
8. Dosen-dosen FKIP UNS khususnya Program Studi Ekonomi bidang Keahlian
Khusus Pendidikan Tata Niaga jurusan Pendidikan Ilmu Sosial yang telah
membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga bisa
menyelesaikan penelitian ini.
9. Ir. H. Joko Widodo, Walikota Surakarta yang sudah banyak memberikan
akses dan kemudahan dalam mengakses data-data dalam penelitian ini.
10. YF. Soekasno, Ketua DPRD Surakarta yang telah melibatkan penulis dalam
pembahasan penyusunan anggaran daerah Surakarta sehingga semakin
memahamkan materi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Budi Yulianto, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Surakarta yang telah memberikan data-data dalam penelitian
ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Surakarta, Maret 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN ABSTRAK v
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II LANDASAN TEORI 7
A. Otonomi Daerah 7
B. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 10
C. Pajak Daerah 12
D. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah 17
E. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah 19
F. Penelitian Terdahulu 19
G. Kerangka Pemikiran 22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 24
A. Tempat dan Waktu Penelitian 24
B. Populasi dan Sampel 24
C. Teknik Pengumpulan Data 24
D. Rancangan Penelitian 26
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
E. Teknik Analisis Data 26
BAB IV HASIL PENELITIAN 30
A. Diskripsi Lokasi Penelitian 30
B. Deskrpsi Permasalahan Penelitian 37
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 39
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 52
A. Simpulan 52
B. Implikasi 53
C. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 57
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
DAFTAR TEBEL
Halaman
Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008 3
Tabel 2. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2004-2008 4
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin 32
Tabel 4. Luas Daerah, Pembagian Wilayah Administrasi dan
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2008 33
Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1995-2008 34
Tabel 6. Penduduk Usia 5 thun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi
yang ditamatkan di Kota Surakarta tahun 2008 35
Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian
(Usia 10 tahun ke atas) di Kota Surakarta Tahun 2007-2008 36
Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000 37
Tabel 9. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Kota Surakarta Tahun 2004-2009 40
Tabel 10. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta Tahun 2004-2009 43
Tabel 11. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
tahun 2004-2008 46
Tabel 12. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2004-2009 49
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan
Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009 40
Grafik 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009 41
Grafik 3. Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009 42
Grafik 4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta Tahun 2004-2009 44
Grafik 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009 44
Grafik 6.Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009 46
Grafik 7. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009 50
Grafik 8. Target Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009 51
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta
Lampiran 2. Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun 2009
Lampiran 3. Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun 2008
Lampiran 4. Nota Keuangan APBD Kota Surakarta Tahun 2007
Lampiran 5. Target dan Realisasi PAD Kota Surakarta Tahun 2002-2006
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan sistem
pemerintahan dari sistem sentralisasi manjadi sistem desentralisasi dan
dekonsentrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya
yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui asas
desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Berdasarkan asas desentralisasi dan
dekonsentrasi lahirlah daerah otonom dan wilayah adminisratif yang
mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi pemerintahan.
Tujuan dari otonomi daerah adalah daerah mampu mengurusi persoalan
daerahnya secara lebih otonom, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran daerah, karena yang lebih mengetahui persoalan daerah adalah daerah
itu sendiri. Harapannya Pemerintah Daerah mampu secara lebih otonom menggali
dan mengelola kekayaan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerahnya.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu
menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya, sehingga kemandirian
keuangan daerah juga meningkat, yang pada akhirnya dapat dioptimalkan untuk
pembangunan daerah.
Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang
meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan
dari pemerintah pusat. Sedangkan pendaptan daerah dalam arti sempit adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Lain-lain pendaptan daerah yang sah.
Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan dalam Undang-
undang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali dan
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai komponen utama Pendapatan
Daerah. Tujuan otonomi daerah mewujudkan kemandirian keuangan daerah dapat
terwujud jika Pemerintah Daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
sehingga mampu membiayai pembangunan daerah, maka kesejahteraan
masyarakat yang merata di Indonesia akan terwujud.
Sistem otonomi daerah diterepkan dengan harapan mampu mewujudkan
kesejahteraan masyrakat yang merata ternyata belum sesuai dengan kenyataan
yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah di
berbagai daerah di Indonesia. Selama ini sumbangan dan bantuan dari pemerintah
pusat masih menjadi sumber terbesar dari pendapatan daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar.
Persoalan rendahnya kemandirian keuangan daerah juga menjadi
persoalan pada Pemerintah Kota Surakarta. Potensi Pendapatan Asli Daerah
belum tergali secara optimal, sehingga kemandirian keuangan daerah Kota
Surakarta masih rendah. Realisasi penggalian Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja daerah yang cukup
besar. Sehingga ketergantungan Pendapatan Daerah Surakarta masih sangat tinggi
pada dana perimbangan dari pusat. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel 1.1 tentang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
kontribusi dan daya tumbuh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Surakarta tahun 2004-2009 sebagai berikut:
Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap
Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008
Tahun
Anggaran PAD Pendapatan
Daerah
Kontribusi Pertumbuhan
Kontribusi
1 2 3 4 5
2004 59.101.372.207 369.147.584.321 16,01% -
2005 66.134.871.255 373.595.789.346 17,70% 110,57%
2006 78.637.865.549 510.880.033.618 15,39% 86,95%
2007 89.430.977.982 601.429.870.735 14,87% 84,00%
2008 102.989.919.369 751.267.161.957 14,6% 89,06%
Rata-rata 79.259.001.272 521.264.087.995 15,54% 74,12%
Sumber : DPPKAD Kota Surakarta
Dari 1.1 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta masih sangat rendah. Rata-rata
kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Surakarta
tahun 2004-2008 sebesar 521,264,087,995 atau 15,54% dari keseluruhan
Pendapatan Daerah. Bahkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
menurun dari tahun ke tahun, tahun 2005 kontribusinya mencapai 17,7% dan pada
tahun 2008 menurun hingga 14,6%. Pertumbuhan kontribusi Pendapatan Asli
Daerah Koa Surakarta juga menurun, pada tahun 2005 sebesar 110,57% dan pada
tahun 2008 sebesar 89,06%. Artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta tidak sebanding dengan banyaknya dana perimbangan dari pemerintah
pusat dan naiknya kebutuhan anggaran daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Tabel 2. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap
Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2008
Tahun
Anggaran Dana
Perimbangan
Pendapatan
Daerah
Kontribu
si
Pertumbuha
n Kontribusi
1 2 3 4 5
2004 272.175.050.845 369.147.584.321 16,01% -
2005 270.158.691.362 373.595.789.346 17,70% 98,08%
2006 431.666.955.420 510.880.033.618 15,39% 116,87%
2007 451.279.770.315 601.429.870.735 14,87% 88,78%
2008 596.707.189.804 751.267.161.957 14,6% 105,85%
Rata-rata 404.397.531.549 521.241.519.846 77,00% 81,92%
Sumber : DPPKAD Kota Surakarta
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Pendaptan Daerah masih di dominasi oleh
Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Dari rata-rata Pendapatan Daerah Kota
Surakara tahun 2004-2008 sebesar Rp 521.264.087.995,00 kontribusi Dana
Perimbangan mencapai Rp 404.397.531.549,00 atau 77% dari total Pendapatan
Daerah. Hal ini menujukkan adanya persoalan rendahnya rasio kemandirian
keuangan daerah yang serius di Kota Surakarta dan tingginya angka
ketergantungan keuangan daerah kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Persoalan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah di Kota
Surakarta harus diatasi dengan meningkatkan dan menggali kembali potensi
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta juga harus
melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian Pendapatan Asli
Daerah Kota Surakarta, sehingga dapat meningkatkan Penndapatan Asli Daerah
Kota Surakarta dan meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota
Surakarta.
Pajak daerah merupakan komponen utama dari sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Surakarta maka diperlukan evaluasi dan analisis realisasi Pajak
Daerah dari penggalian yang sudah dilakukan. Analisis tersebut dapat mencakup
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta,
efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Surakarta. Dengan analisis efisiensi dan efektifitas pemungutan
pajak daerah dapat dijadikan bahan evalusi penggalian Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk
menentukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Akhirnya kemandirian keuangan daerah
Kota Surakarta dapat meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah
yang tinggi, sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta dapat meningkat.
B. Perumusan Masalah
1. Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta terhadap
Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta tahun 2004-2009?
3. Berapa tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun
2004-2009?
4. Berapa tingkat efektifitas pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun
2004-2009?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kota Surakarta tahun 2004-2009?
2. Mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta tahun 2004-2009?
3. Mengetahui tingkat efeisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
tahun 2004-2009?
4. Mengetahui tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
tahun 2004-2009?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya penerapan teori
Perpajakan dan Manajemen Keuangan Negara.
2. Untuk mendukung teori-teori yang ada hubungannya dengan Perpajakan dan
Manajemen Keuangan Negara.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat
evaluasi dalam pengambilan kebijakan penetapan target pemungutan Pajak
Daerah dan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa
Program Tata Niaga dalam pengayaan mata kuliah Manajemen Keuangan
Negara dan Perpajakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Otonomi Daerah
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia. Telah terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari
sistem sentralisasi manjadi sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Hal ini sesuai
dengan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu bahwa penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui asas desentralisasi dan asas
dekonsentrasi. Berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi lahirlah daerah
otonom dan wilayah adminisratif yang mencerminkan pembagian tugas dan
wewenang atau fungsi pemerintahan.
Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mengefektifkan kinerja
pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dipandang tidak
efisien dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sebagai
mana yang dinyatakan oleh Nurlan Darise sebagai berikut:
Penyelenggaraan otonomi daerah, disamping merupakan amanat
konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan
pemerintah saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik
dimasa lalu tidak sesuai lagi, karena disamping tidak efisien, juga tidak
sesuai dengan perkembangan kehidupan msyarakat yang membaik dan
lebih maju karena faktor internal maupun faktor eksternal. (Nurlan Darise,
2007:13)
Sehingga negara Indonesia yang luas dan terdiri dari beberapa pulau yang
tersebar diseluruh pelosok nusantara, tidak bisa di urus secara sentralistik, karena
yang lebih mengetahui kebutuhan daerah adalah pemerintah daerah masing-
masing. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah
mamapu mengambil kebijakan secara otonom sesuai kebutuhan daerah masing-
masing, sehingga daerah bisa semakin berkembang dan akhirnya yang diharapkan
adalah kesejahteraan masyarakat meningkat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
1. Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani,
yaitu autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti aturan. Dari aspek
etimologi, otonomi daerah berarti zelfwergwing atau perundingan sendiri.
Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat teknis yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah meliputi faktor yang menjadi dasar
pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan,
dan faktor lainnya.
Otonomi daerah dilihat dari fungsinya merupakan kebijakan yang bagus,
karena kebijakan otonomi daerah tersebut mengandung sejumlah nilai positif
setidaknya dalam hal seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan
masyarakat, memungkinkan partisipasi warga atau citizen participation,
memungkinkan adanya perbedaan kemampuan politik daerah empowerment local
politics, kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, memungkinkan
kompetensi yang sehat antar daerah, menghindarkan monopolitik kebijakan, dan
pertumbuhan ekonomi akan lebih besar.
Nurlan Darise (2007:14) menyatakan bahwa ―Pemberian otonomi daerah
diarahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat‖. Melihat
konsepsi tentang otonomi daerah diatas, sepintas tidaklah terlalu sulit bagi
Indonesia untuk mulai menerapkan kebijakan tersebut, sebab sejauh yang
diketahui publik atau masyarakat senantiasa merespon secara positif tentang
kebijakan otonomi daerah, memberikan peluang pendidikan politik termasuk
praktik berdemokrasi, mengefisienkan pelayanan publik, disamping mempercepat
pembangunan di daerah itu sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
2. Landasan Otonomi Daerah
Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan atas asas desentralisasi yang diwujudkan dengan
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur kerangka landasannya dalam
Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: (i) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: ―Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.‖ (ii) pasal 18 yang
menyatakan : ―Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan
bentuk dan susunan pemerintahnnya ditetapkan dengan undang-undang dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah bersifat istimewa.‖
3. Tujuan Otonomi Daerah
Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah memungkinkan
daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah
dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Keasatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi ysng
diwujudkan dalam otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab lebih
tepat diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dengan
adanya desentralisasi akan memberikan berbagai keuntungan antara lain:
a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan dipusat pemerintahan.
b. Dalam menghadapi masalah mendesak yang membutuhkan tindakan
yang lebih cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi instruksi dari
pusat.
c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk, karena setiap
keputusan dapat segera diselesaikan.
d. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan
pengkhususan bagi kepentingan tertentu.
e. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah
pusat. (Josef Riwu Kaho, 2001:12)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
B. Sumber-Sumber Pendapan Daerah
Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tenteng Pemerintahan
Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Secara lebih rinci sumber-sumber pendaptan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 BAB VIII tentang Keuangan
Daerah pasal 157, PAD terdiri dari
a. Hasil Pajak Daerah
Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di
daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
b. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah juga ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanannya
di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang
melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan
undang-undang.
c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Perda
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
d. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan terdiri atas:
a. Dana bagi hasil
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana bagi hasil
yang bersumber dari pajak terdiri dari:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan,
pertambangan serta kehutanan;
2) Bea perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTP) sektor pedesaan,
perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
3) Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:
1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan
(IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap
(landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan;
3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari
penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan
hasil perikanan;
4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan;
5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan;
6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan
setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan
dari wilayah daerah yang berangkutan.
b. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase
tertentu dari pendataan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU
suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menetapkan pada
aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai
dengan undang-undang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
c. Dana Alokasi Khusus
DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka
pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:
1) Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar
prioritas nasional;
2) Mendanai kegiatan khusus yang diusukan daerah tertentu.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendaptan daerah yang sah merupakan seluruh pendaptan daerah
selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-
lain pendaptan daerah yang ditetapkan pemerintah.
C. Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Daerah
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang dikutip oleh
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2002:4), ‖Pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan‖.
Sedangkan Prof. Dr. Mardiasmo (2003), ―pajak daerah adalah pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah‖. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah, yang dinaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Lebih jauh lagi Davey mengemukakan tentang pajak daerah yang diartikan
sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
a. Pajak yang dipingut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari
daerah sendiri.
b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional dimana bentuk
penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
d. Pajak yang dipungut dan diadakan oleh Pusat tetapi hasil
penguntukannya diberikan kepada dan dibagikan hasinya dengan, atau
dibebani pungutan oleh pemerintah daerah. (Davey, 1989:39-40)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang
dipungut oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung dan digunakan
untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-
undang dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam APBD.
2. Timbulnya Pajak Daerah
Pajak Daerah timbul karena adanya pelaksanaan desentralisasi yang
menimbulkan daerah-daerah otonom yang memberikan kemungkinan bagi
pelaksanaan asas tugas perbantuan. Dan dengan keberadaan otonomi tersebut
maka tiap daerah diberikan hak dan kewenagan utnuk mengurus rumah tangganya
sendiri termasuk salah satunya adalah mengurus tentang pajak daerah.
Ada ciri-ciri yang membedakan pajak daerah degan pajak negara, adapun
ciri-ciri pajak daerah
a. Pajak daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada
daerah sebagai pajak daerah.
b. Penyerahan dilakukan dengan undnag-undang
c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-
undang dan atau peraturan hukum lainnya.
d. Hasil pungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran
daerah sebagai badan hukum publik. (Kano, 1990:130)
3. Ketentuan Umum Pajak Daerah
a. Dasar Hukum Pengenaan Pajak
Pemerintah Daerah dalam melakukan ektifitas memungut,
mengadministrasi dan menetapkan tarif pajak daerah harus sesuai dengan
peruangangan yang berlaku. Dasar hukum dalam penetapan pungutan pajak
daerah antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
1) Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentnag Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34
tahun 2000 tentnag Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997.
2) Peraturan Peerintah nonor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 9 tahun 2002 tenteng Pajak Hotel.
4) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 10 tentng Pajak Restoran.
5) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 1998 tentnag Pajak
Hiburan.
6) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 5 tahun 1999 tentang Pajak
Reklame.
7) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 7 tahun 2003 tentang Pajak
Penerangan Jalan.
8) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 11 tahun 2002 tentang Pajak
Parkir.
9) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar
pengenaan pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar
pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:
a) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan
terhadap hotel.
b) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada restoran.
c) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
d) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas
nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame
e) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang
dipakai.
f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual
hasil pengambilan bahan galian golongan C.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
g) Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang
berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakai
tempat parkir kendaraan bermotor
b. Jenis Pajak Daerah Kota Surakarta
Daerah kota atau kabupaten berhak untuk menentukan jenis pajak yang
dipungut oleh daerah. Peerintah Kota Surakarta melakkan pemungutan pajak
yang dipungut oleh daerah. Pemerintah Kota Surakarta melakukan pungutan Pajak
Daerah atas Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan
jalan dan pajak parkir. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pajak
tersebut:
1) Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas semua pelayanan hotel. Sedangakan yang
disebut hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
(Perda Kota Surakarta no. 9 tahun 2002).
2) Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan
minuman di restauran. Dan yang disebut dengan Restoran adalah tempat
menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,
tidak termasuk usaha jsa boga dan katering (Perda Kota Surakarta No. 10
Tahun 2002)
3) Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atau pungutan setiap penyelenggaraan hibuaran.
Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permaianan,
keramaian dan atau bidang jasa lain atau dinikmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk dalam fasilitas untuk olahraga (perda Kota
Surakarta No. 3 tahun 1998)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
4) Pajak Reklame
Pajak relame adalah iuran wajib yang dilakukan kepada pribadi atau badan
kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penyelenggaraan
reklame. Sedangkan pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat,
perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan
dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau untuk menarik perhatian
umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat
dilihat, dibaca, dan atau didengar dari satu tempat oleh umum kecuali yang
dilakukan oleh pemerintah (Perda Kota Surakarta No. 5 tahun 1999).
5) Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga
listrik (Perda Kota Surakarta No. 7 Tahun 2003)
6) Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir
diluar badan jalan oleh orang atau pribadi atau badan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotot, tidak bermotor
dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dan yang dimaksud
fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat
khusus yang dapat berupa badan taman parkir atau gedung parkir. Sedangkan
faslitas parkir untuk umum adalah faslitas parkir diluar badan jalan berupa
taman parkir atau gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang
berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir. (Perda Kota
Surakarta no 11 tahun 2002)
c. Tarif Pajak Daerah
Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak
daerah memegang peranan penting. Tarif Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh
Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis
pajak daerah antara lain:
1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
3) Tarif Pajak Hiburan ditertapkan paling tinggi sebesar 35%
4) Tarif Pajak Reklame ditetaapkan paling tinggi sebesar 25%
5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
6) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi
sebesar 20%
7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat
pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak daerah kota atau
kabupaten. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota atau kabupaten, tarif
pajak kota atau kabupaten ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau
kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan wajib pajak untuk melakukan
kegiatan yang dikenai pajak.
Penetapan tarif yang paling tinggi tesebut bertujuan utnuk memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani
sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk emberi peluang kepada
pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai
dengan kondisi masyarkat di daerahnya.Termasuk membebaskan pajak bagi
masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam penetapan tarif pajak juga dapat
diadakan klasifikasi atau penggoongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak
atau berdasarkan jenis objek pajak
D. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
1. Efisiensi
Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat
dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang
digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasioanal dapat dikatakan efisien
apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan
sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Spending well).
Tolok ukur hasil kebijakan anggaran pajak yaitu:
a. Hasil guna (effectivness)
Hasil guna pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan
suatu pajak dan potensi pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak
membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak
terhutang masing-masing.
b. Daya Guna (efficiency)
Daya guna adalah bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk
menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan.
c. Upaya Pajak
Upaya pajak merupakan pengukuran hasil sistem suatu pajak
dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak daerah yang
bersangkutan. (Devas, 1989:43)
2. Pengukuran Efisiensi
Mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat
outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data
realisasi biaya utuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.
Berukut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:
Kriteria Efisiensi adalah :
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efisien.
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efisiensi
berimbang.
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti tidak efisien.
Realisasi Biaya untuk Meraih Pendapatan
Efisiensi = x 100%
Realisasi Pendapatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
E. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah
1. Efektivitas
Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan
atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya
berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan
operasioanal efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran
akhir kebijakan (spending wisely)
2. Pengukuran Efektivitas
Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target
pendapatan sektor publik. Pegukuran tingat efektivitas memerlukan data-data
realisasi pendapatan dan anggaran atau taregt pendapatan. Berikut formula untuk
mengukur tingkat efisiensi:
Kriteria Efektivitas:
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif.
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efektivitas
berimbang.
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti efektif.
F. Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian Mohammad Ridunsyah dengan, bahwa Penerimaan
Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi
pembiayaan rutin dan pembangunaan di suatu daerah otonom. Jumlah
penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh
banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan serta
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan
kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi
Realisasi Pendapatan Efektivitas = x 100%
Target Penerimaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu
tahun anggaran 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi
sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap total penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya,
dikaitkan dengan kemempuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat
cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000
rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang
berasal dari retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan
kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan
per tahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD
dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor
perlu dilakukan beberapa langkah diantranya perlu dilakukan peningkatan
intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian
dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi
daerah baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.
Penelitian yang dilakukan oleh Heru Priyo Digdo, yang bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, seberapa
besar tingkat kecenderungan efektivitas retribusi daerah, seberapa besar tingkat
elastisitas retribusi terhadap perubahan PAD dan bagaimana prospek realisasi
penerimaan retribusi daerah pada tahun yang akan datang dengan menggunakan
trend. Penelitian dilakukan dilakukan di Kabupaten Bantul dengan data yaitu
realisasi penerimaan retribusi daerah dan penerimaan PAD dari tahun anggaran
1994/1995-2003.
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan kontribusi retribusi daerah
Kabupaten Bantul terhadap PAD pada periode tahun anggaran 1994-1995-2003
mengalami penurunan dari 67,6% pada tahun 1994/1995 menjadi 56,2% pada
tahun 2003. Efektivitas pengelolaan retribusi terhadap PAD dari tahun anggaran
1994/1995 – 2003 bisa dikatakan cenderung efektif karena target yang ditetapkan
dapat tercapai dan efektivitasnya diatas 100% dengan nilai total rata-rata
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
efektivitasnya adalah sebesar 102,2%. Elastisitas retribusi terhadap PAD di
Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 1995/1996-2003 menujukan nilai
koefisien elastisitasnya rata-rata 1,04%, hal ini berarti retribusi daerah bersifat
elastis karena retribusi daerah relatif peka terhadap PAD. Analisis trend retribusi
terhadap PAD untuk masa yang akan dating yaitu tahun anggaran 2004-2005
cenderung mengalami peningkatan. Terbukti dari hasil perhitungan dan analisis
trns retribusi pada dua tahun ke depannya diprediksikan meningat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
G. Kerangka Pemikiran
Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Surakarta menjadi
persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Rendanya kemandirian
keuangan daerah bisa ditinggatkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah
yang paling besar nilainya. Sehingga dalam penelitian ini akan dihitung tingkat
efisiensi dan efektivitas pungutan Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan data
tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2009, dihitung pada tingkat efisiensi
pemungutan Pajak Daerah sudah efisien ataukah belum efisien. Sedangakan
dalam tingkat efektivitasnya, apakah selama lima tahun terakhir pemungutan
Pajak Daerah berada pada tingkat efektif (sesuai target) atau belum efektif (tidak
sesuai target).
Rendahnya Rasio
Kemandirian Keuangan
Daerah
Tingkat Efisiensi Tingkat Efektivitas
Belum Efisien Sudah Efisien Sesuai Target Tidak Sesuai
Kebijakan Kebijakan
Pendapatan Asli Daerah
Optimal
Pajak Daerah Sebagai
Komponen Utama PAD
Pemungutan Pajak Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Dengan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak
Daerah, dapat membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan
kebijakan yang ditempuh guna meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga
dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
BAB III
METODOLOGI
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Pemerintah Kota
Surakarta yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Surakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai
dengan bulan Nopember 2010.
B. Populasi dan Sampel
Murti Sumarni (2005:69) mengatakan bahwa, ―populasi merupakan
keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang
terbatas (finite) maupun tidak terbatas (infinite). Populasi dapat berupa subyek
yang mempunyai kualitas.‖ Ia juga menyatakan, ―sampel adalah bagian populasi
yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi.‖ (Murti Sumarni,
2005:70)
Populasi dalam penelitian ini adalah kualitas subyek penelitian, yaitu
kinerja pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surakarta yang meliputi
target, realisasi, dan biaya pemungutan Pajak daerah Surakarta. Dalam penelitian
ini tidak mengambil sampel dari seluruh populasi. Obyek dalam penelitian ini
adalah seluruh kinerja pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2002 s.d.
2009.
C. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyeknya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
maupun berdasarkan informasi dari pihak lain yang dianggap relevan, yaitu
sumber tertulis yang berupa sumber tidak tertulis.
Dokumen yang diguakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersal dari beberapa instansi terkait atau Kantor Dinas yang berkaitan langsung
dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah. Sumber meliputi:
1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009.
2. Realisasi penerimaan Pandapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2004-
2009.
3. Target pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009
4. Realisasi pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009.
5. Biaya pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan.
1. Metode Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (1999:148) mengatakan bahwa ―dokumentasi
adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,
transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasati, notulen rapat, agenda dan
sebagainya.‖ Jadi metode dokumentasi merupakan suatu laporan tertulis dari suatu
peristiwa dan sengaja disimpan sebagai dokumen atau sumber data.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen rencana
anggaran penggalian Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Asli
Daerah Kota Surakarta yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Metode Kepustakaan
Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menggunakan
pedoman dari buku-buku literatur yang ada hubungnnya dengan penelitian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
D. Rancangan Penelitian
Murti Sumarni (2005:47) mengatakan bahwa, ―desain penelitian merupakan
perencanaan, struktur, dan strategi penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan
dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi.‖
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa kontribusi dan tingkat
efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta. Bentuk
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan
analisis rasio. Mudrajad Kuncoro (2003) mengatakan bahwa, ―analisis kuantitatif
merupakan analisis yang menggunakan data yang dikutip dalam suatu skala
numerik atau angka.‖ Analisis deskriptis menurut Murti Sumarni (2006:101)
mengatakan bahwa, ―analisis deskriptif berguna untuk menunjukkan pengukuran
kondisi atau posisi suatu subyek pada waktu tertentu‖.
Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data-data yang terkait
dengan kierja pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta, yang meliputi data
realisasi Pendapatan Asli Daerah, terget pemungutan Pajak Daerah, realisasi
pemungutan Pajak Daerah, dan biaya pemungutan Pajak Daerah. Data yang sudah
terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu penghitungan secara kuantitatif
kontribusi, efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah dengan
menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.
Hasil analisis kemudian di diskripsikan untuk menjelaskan kontribusi dan tingkat
efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta beserta faktor-
faktor yang mempengaruhi.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisir data
dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu dengan mengunakan metode analisis rasio atau Cost of
Collection Efficiensy Ratio (CCER), yaitu dengan membandingkan input atau
biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan Pajak Daerah dan realissasi
penerimaan Pajak Daerah. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Pajak Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target penerimaan Pajak
Daerah dengan Realisasi penerimaan Pajak Daerah.
1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Pendapatan Daerah
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah adalah indikator yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap total
Pendapatan A Daerah. Untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pandapatan Daerah menggunakan rumus sebagai berikut:
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat rasio
kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah,
berarti semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin
tinggai rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surakarta sudah
mampu mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah dan
ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah
Pusat semakin rendah. Dengan demikian Pendapatan Daerah tinggi dan bisa
digunakan sebesar-besarnya untuk pembangaunan daerah.
2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi Pajak Daerah adalah indikator yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak Daerah terhadap total Pendapatan
Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah terhadap Pandapatan
Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut:
Penerimaan Pajak Daerah tahun ke-n
Kontribusi Pajak Daerah = x 100%
Penerimaan PAD tahun ke-n
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun ke-n
Kontribusi PAD = x 100%
Pendapatan Daerah tahun ke-n
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Semakin besar penerimaan Pajak Daerah berarti semakin besar pula
tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana bila
kontribusi Retribusi Daerah semakin tinggi maka Pendapatan Asli Daerah akan
meningkat. Apabila terjadi hal sebaliknya dimana kontribusi Pajak Daerah turun
maka perlu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui
pemungutan Pajak Daerah.
3. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat degan
konsep produktivitas. Menurut Mohammad Mahsun (2006: 187) menyatakan
bahwa ―Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengguakan perbandingan antara
output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost output)”. Sehingga
untuk mengukur tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah dengan
membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah dengan hasil perolehan
Pajak Daerah.
Untuk menghitung efisiensi pemungutan Pajak Daerah menggunakan
rumus sebagai berikut:
Kriteria Efisiensi adalah :
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti efisien.
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efisiensi
berimbang.
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x > 100%) berarti tidak efisien.
4. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah
Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan
tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas pada dasarnya
berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan
operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan
Biaya Pemungutan Pajak Daerah tahun ke-n
Efisiensi Pajak Daerah = x 100%
Penerimaan Pajak Daerah tahun ke-n
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
dan sasaran akhir. Untuk menghitung efektivitas pemungutan Pajak Daerah
dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan Pajak Daerah
dengan target pendapatan Pajak Daerah. Menurut Mohammad Mahsun (2006:187)
menyatakan bahwa ―Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data
realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.‖
Untuk menghitung efektivitas pemungutan Pajak Daerah bisa dilakukan
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Kriteria Efektivitas:
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( x = 100%) berarti efektivitas
berimbang.
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( x >100%) berarti efektif.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun ke-n
Efektivitas Pajak Daerah = x 100%
Target Penerimaan Pajak Daerah tahun ke-n
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Kota
Surakarta dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Kota Surakarta saat ini telah
mengalami pertumbuhan yang pesat, karena letaknya yang strategis, karena diapit
oleh Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Selain itu
Kota Surakarta juga berada di tengah-tengah di antara wilayah DIY dan
Semarang, hal ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatan pendapatan
daerah yaitu yang berasal dari sektor pariwisata dan perdagangan.
Tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di Kota Surakarta memicu
tumbuhnya potensi pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta, yang merupakan
salah satu penopang pendaptan Asli Daerah Kota Surakarta, sehingga menarik
untuk melakukan penelitian tentang Pajak Daerah di Kota Surakarta. Berikut di
sampaikan deskripsi Kota Surakarta yang meliputi kondisi geografis, kondisi
sosial dan sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi regional.
1. Kondisi Geografis dan Sumberdaya Alam
Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan
sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan
pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 meter diatas permukaan air laut.
Dengan luas sekitar 44km2, Kota Surakarta terletak di antara 110 45’ 15‖ – 110
45’ 35‖ Bujur Timur dan 70’ 36‖ – 70’ 56‖ Lintang Selatan. Kota Surakarta
dibelah dan dialiri oleh tiga sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes,
dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada zaman dahulu sangat terkenal dengan
keelokan panorama serta lalu lintas perdagangan.
Batas wilayah kota Surakarta sebelah utara adalah Kabupaten Karanganyar
dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah timur adalah Kabupaten
Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Batas wilayah sebelah barat adalah
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sedang batas wilayah sebelah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah
kecamatan yang terdiri dari 51 kelurahan yang mencangkup 592 RW dan 2644
RT.
Suhu udara maksimum Kota Surakarta adalah 32,5o Celcius, sedang suhu
udara minimum adalah 21,9o Celcius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS
dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240o.
Solo beriklim tropis, sedang musim penghujan dan kemarau bergantian sepanjang
6 bulan tiap tahunnya.
Kota Surakarta merupakan salah satu Kota Budaya di Indonesia, hal ini
dapat dilihat dengan adanya peninggalan sejarah yaitu berupa bangunan Keraton
Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran, bangunan oleh kolonialisme Belanda
Benteng Verstenburg dan Bangunan Pasar Gedhe Hardjonegoro yang dahulu kala
merupakan pusat perekonomian di Kota Surakarta.
Kota Surakarta merupakan urban area, sehingga potensi sumber daya alam
yang terkandung di dalamnya relatif terbatas. Sebagaimana karakteristik daerah
perkotaan lainnya, sektor pertanian di Kota Surakarta memiliki peranan dan
kontribusi yang semakin menurun dalam pembentukan produksi daerah, bahkan
untuk kepentingan penyediaan hasil bumi, Kota Surakarta mengandalkan dari
daerah sekitar, baik produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan,
maupun peternakan. Lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Surakarta sudah
banyak beralih fungsi menjadi areal pemukimam dan industri.
2. Kondisi Sosial dan Sumber Daya Manusia
Kondisi sosial politik sejak tahun 2004 lalu dapat dikatakan relatif tenang
dan stabil. Modal dasar ini nampaknya tidak disia-siakan oleh para pelaku
ekonomi. Pulihnya Pasar Gedhe juga member andil bergeraknya pembangunan
ekonomi di Kota Surakarta. Keadaan di atas tentu merupakan hasil upaya terpadu
baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tahun 2004 merupakan tahun dengan
situasi sosial politik yang paling kondusif sejak terjadinya krisis multidimensi
beberapa waktu yang lalu. Keadaan ini mendorong para pelaku ekonomi tumbuh
kembali secara sehat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah merupakan unsur penting
bagi pembagunan. Penduduk yang besar jika dibina dan dikembangkan dengan
baik akan menjadi potensi dan Sumber Daya Manusia yang tangguh dalam
mendukung pembangunan. Jumlah penduduk Kota Surakarta dari tahun ke tahun
terus bertambah. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang secara
potensial dan dinamis mampu mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber daya
Buatan yang ada yang ada untuk mecapai tingkat produktivitas yang optimal
sehingga dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Meningkatnya
jumlah penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
di karenakan untuk di Jawa Tengah Kota Surakarta termasuk dalam kota yang
cukup maju dan berkembang dibandingkan kota-kota lainnya di jawa tengah.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Total Rasio Jenis
Kelamin
1 2 3 4 5
2003 242,591 254,643 254,643 95,27
2004 249,278 261,433 261,433 95,35
2005 250,868 283,672 283,672 88,44
2006 254,259 258,639 258,639 98,31
2007 246,132 269,240 515,372 91,42
2008 247,245 275,690 522,935 89,68
Sumber: BPS Kota Surakarta
Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2008 adalah 522,935 jiwa
terdiri dari 247,245 laki-laki dan 275,690 perempuan. Jumlah penduduk tahun
2008 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lima tahun sebelumnya pada
tahun 2003 hasil sensus sebesar 254,643 jiwa, berarti dalam lima tahun terakhir
Kota Surakarta mengalami kenaikan sebanyak 21,047 jiwa. Meningkatnya jumlah
penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Tabel 4. Luas Daerah, Pembagian Wilayah Administrasi
dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta tahun 2008
Kecamatan Luas
Wilayah
(km2)
Jumlah
Penduduk
Kelurahan Kepadatan
Penduduk
1 2 3 4 5
Serengan 3,19 63,558 7 19,899
Laweyan 8,63 109,930 11 12,723
Jebres 12,58 142,292 11 11,311
Pasar Kliwon 4,82 87,980 9 18,272
Banjarsari 14,81 162,093 13 10,945
Jumlah 44,04 565,853 51 12,849
Sumber : BPS Kota Surakarta
Apabila jumlah penduduk pada Tahun 2008 tersebut dibandingkan dengan
luas wilayah yang sebesar 4.404 km2, kepadatan penduduknya adalah 12.849
jiwa/km2 yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, 51 kelurahan yang mencakup 529
RW dan 2645 RT. Sebagaian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan dan
juga sektor industri dan jasa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah
kecamatan Banjarsari. Sedangan yang paling sempit wilayahnya adalah Serengan.
Dan wilayah serengan merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, dengan
luas wilayah yang kecil yaitu 3,19 km2
kepadatan pendudunya mencapai 19.899
jiwa/km2.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta
Tahun 1995-2008
Tahun Jumlah
Penduduk
Pertumbuhan Jiwa dari
Kurun Waktu Sebelumnya
Pertumbuhan
Penduduk (%)
1 2 3 4
2003 497234 7020 0.48
2004 510711 13477 2.71
2005 534540 23829 4.66
2006 512898 -21642 -4.05
2007 515372 2.474 0,48
2008 522.935 7.563 1,47
Sumber : BPS Kota Surakarta
Berdasarkan tabel pertumbuhan penduduk diatas, penduduk di wilayah
Kota Surakarta selalu mengalami tingkat pertumbuhan yang positif, kecuali pada
2006. Pada tahun 2006, pertumbuhan penduduk di angka -4,05% hal ini terjadi
karena adanya factor mortalitas atau kematian dan berpindahnya tempat tinggal
seseorang.
3. Kondisi Sosial Ekonomi
a. Kemampuan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Komposisi berdasarkan tingkat pendidikan adalah jumlah penduduk
menurut tingkat pendidikan yang telah dan sedang ditempuh, dalam hal ini
pendidikan formal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Surakarta,
komposisi penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Tabel 6. Penduduk Usia 5 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
ditamatkan di Kota Surakarta tahun 2008
Pendidikan Tertinggi Laki-laki Perempuan Jumlah Total
1 2 3 4
Tdk Punya Ijasah SD 36.745 41.008 77.752
SD 36.268 49.779 86.047
SMP Umum / Kejuruan 41.246 43.139 84.384
Madrasah Tsanawiyah 474 474 948
SMU 1423 1897 3.319
Madrasah Aliyah 54.995 53.341 108.337
SMK 237 474 711
D I / II 12.566 14.220 26.786
D III/Sarmud 1.658 3.319 4.977
DIV /S1 9.244 10.902 20.146
S2/S3 28.448 24.656 53.103
JUMLAH 1.897 24.656 53.103
Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2006 (diolah)
Pendidian yang paling tinggi yang ditamatkan di wilayah Kota Surakarta
yang jumlahnya paling besar adalah tamatan Madrasah Aliyah. Sedangan untuk
urutan yang ke dua, adalah penduduk dengan lulusan SD. Kemudian penduduk
tamatan SMP berada di urutan ke tiga. Sedangan untuk tamatan dari sebuah PT
atau seorang sarjana sebesar 20.146jiwa. Pendidikan terakhir seseorang
penduduk dapat menentukan tingkat mata pencaharian di wilayah Kota
Surakarta.
b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Komposisi menurut mata pencaharian merupakan jumlah penduduk yang
bekerja (usia 10 tahun ke atas) menurut pekerjaan yang dijalaninya. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik Surakarta, pada tahun 2008 jenis lapangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
pekerjaan yang ditekuni penduduk Kota Surakarta ada berbagai macam. Pada
table dibawah akan memperlihatkan banyaknya penduduk menurut mata
pencahariannya.
Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian
(Usia 10 tahun ke atas) di Kota Surakarta Tahun 2007-2008
Mata Pencaharian 2007 2008
1 2 4
Petani Sendiri 450 456
Buruh Tani 438 429
Pengusaha 8.752 8.254
Buruh Industri 74.655 70.034
Buruh Bangunan 63.114 62.759
Pedagang 32.710 32.374
Angkutan 15.347 15.776
PNS/TNI/POLRI 26.445 26.424
Pensiunan 16.974 22.683
Lain-lain 162.526 162.290
JUMLAH 401.411 401.179
Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2006 (diolah)
Mata pencaharian yang paling banyak berdasarkan tabel diatas adalah
sebagai buruh industri sebesar 70.034. banyak penduduk Sedangan dari mata
pencaharian yang lain menunjukan angka pertumbuhan yang negatif, ini berarti
banyak penduduk yang alih profesi.
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu
daerah. Perhitungan PDRB yang dilakukan dengan harga konstan berarti dalam
perhitungan telah dihilangkan pengaruh-pengaruh terhadap merosotnya nilai
mata uang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
Perhitungan PDRB Kota Surakarta Tahun 2007-2008 berdasarkan harga
konstan 2000 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2005-2006
(Jutaan Rupiah)
Lapangan Usaha 2007 2008
1 2 4
Pertanian 4.259,39 4.726,23
Penggalian 2.525,78 2.945,24
Industri Pengolahan 1.681.790,35 1.838.499,20
Listrik, Gas, dan Air bersih 186.120,5 203.337,92
Bangunan 924.664,68 1.140.846,43
Perdagangan, Hotel, dan
Restoran
1.711.789,42 1.984.698,20
Angkutan dan Komunikasi 802.106,24 884.951,75
Keuangan, Sewa, dan Jasa
Perusahaan
763.887,99 863.921,29
Jasa-jasa 831.953,32 977.959,30
PDRB 6.909.094,57 7.901.886,06
Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2006 (diolah)
Berdasarkan table 4.6 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007-2008
sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran memberikan kontribusi paling besar
pada PDRB Kota Surakarta. Dan yang memberikan kontribusi paling kecil
adalah sektor penggalian yaitu sebesar 2.945,24. Sektor pertanian merupakan
sektor yang konstan. Dan untuk sektor-sektor lainnya (industri pengolahan;
bangunan; perdagangan; angutan dan kominikasi; keuangan, sewa dan jasa
perusahaan dan jasa-jasa) mengalami kenaikan.
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian
1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dari Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Asli Daerah merupakan salah satu dari komponen Pendapatan Daerah yang
harapannya mampu digali dan dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan Pendapatan Daerah. Salah satu dari tujuan diberlakuannya otonomi
daerah adalah Pemerintah Daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi
daerahnya sehingga mampu mendorong meningkatnya Pendapatan Daerah.
Mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap
Pendapatan Daerah Kota Surakarta menjadi penting diteliti, untuk mengetahui
seberapa besar potensi daerah Kota Surakarta yang sudah dioptimalakan oleh
Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kota
Surakarta.Tinggi rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dan salah satu tolok ukur
tingkat keberhasilan pembangunan daerah
2. Kontribusi Pajak Daerah Kota Surakarta
Pajak Daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah,
sehingga menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut tentang kontribusi Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Kontribusi Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah indikator yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah, sekaligus bisa digunakan untuk membandingkan Sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah yang lain. Semakin besar hasil pemungutan Pajak Daerah
Kota Surakarta, harapannya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta.
3. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara input yang
digunakan dengan output yang dihasilkan.Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
merupakan hubungan antara biaya yang digunakan untuk memungut Pajak Daerah
dengan hasil pemungutan Pajak Daerah. Mengetahui tingkat efesiensi
pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta menjadi penting untuk mengetahui
bagaimana proses pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta, dan sejauh mana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
potensi Pajak Daerah bisa di optimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah. Pemungutan dikatakan efisien jika hasil pemungutan Pajak Daerah bisa
dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Harapannya semakin efesien
pemungutan Pajak Daerah, mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta.
4. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan
tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektifitas pemungutan Pajak Daerah
merupakan hubungan antara hasil pemungutan Pajak Daerah dengan target
pemungutan Pajak Daerah yang sudah ditetapkan. Tingkat efektifitas pemungutan
Pajak Daerah Kota Surakarta penting untuk diketahui untuk melihat seberapa
besar tingkat capaian hasil penggalian Pajak Daerah Kota Surakarta terhadap
terget yang sudah ditetapkan. Pemungutan Pajak Daerah dikatakan efisien jika
target pemungutan setiap tahunnya terpenuhi. Semakin tinggi tingkat efesiensi
pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta, harapannya semakin mendorong
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori
1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dihitung
dengan menghitung persentase Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian
dari Pendapatan Daerah. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah menentukan
tingkat kemandirian keuangan daerah dan optimalisasi penggalian potensi
pendapatan daerah. Tinggi rendahnya kemandirian keuangan daerah menjadi
tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, karena salah satu tujuan dari
otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pembanguan daerah
dengan mengoptimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah. Berikut kita sajikan
tabel kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun
2004-2009 :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Tabel 9. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009
Tahun
Anggaran
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Pendapatan Daerah Kontribusi
1 2 3 4
2004 59.101.372.207 369.147.584.321 16,01%
2005 66.134.871.255 373.595.789.346 17,70%
2006 78.637.865.549 510.880.033.618 15,39%
2007 89.430.977.982 601.429.870.735 14,87%
2008 102.989.919.369 751.267.161.957 13,71%
2009 101.972.318.682 728.938.187.952 13,99%
Rata-Rata Tingkat Kontribusi 15,28%
Sumber : DKRPP Pemkot Surakarta (data diolah)
Grafik 4.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota
Surakarta Tahun 2004-2009
Dari tabel 4.7 bisa diketahui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pendapatan Daerah Kota Solo tahun 2004-2009 masih rendah. Dengan
demikian tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Solo masih rendah. Rata-rata
tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 15,28% dari seluruh
total Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Dalam artian, Pendapatan Daerah Kota
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kontribusi PAD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Surakarta masih didominasi oleh Dana Perimbnagan dari Pemerintah Pusat baik
Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahkan pada
tahun 2009 kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 13,99%,
walaupun realisai Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat, namun
tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Dengan demikian
diperlukan penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah, untuk menentukan
terget penggalian Pendapatan Asli Daerah yang akhirnya seluruh potensi
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta bisa dioptimalkan untuk digali. Dengan
demikian kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta semakin meningkat, dan
bisa digunakan seoptimal mungkin untuk pembangunan daerah.
Grafik 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009
Grafik 4.1 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah secara
umum kecenderungannya menurun, tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar
17,7% dan terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 13,71%. Namun realisasi
Pendapatan Asli Daerah memiliki kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada
grafik 4.2 bisa diketahui realiasasi Pendapatan Asli Daerah terendah pada tahun
2004 sebesar Rp 59,101,372,207,00 dan terus naik tertinggi pada tahun 2008
sebesar Rp 102,989,919,369,00. Dari sini bisa dilihat bahwa kontribusi
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Realisasi PAD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan pada saat realisasi
Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami kenaikan, hal ini karena
Pendapatan Daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya,
terendah pada tahun 2005 sebesar Rp 369,147,584,321,00 dan tertinggi pada
tahun 2008 sebesar Rp 728,938,187,952,00. Hal ini menunjukkan bahwa Dana
Perimbangan dari Pemerintah Pusat masih mendominasi anggaran daerah Kota
Surakarta dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun..
Grafik 4.3 Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009
Dari grafik 4.2 dan grafik 4.3 bisa diketahui bahwa Pendapatan Daerah
dan Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2008, hal ini karena pada tahun
2008 Pemerintah Kota Surakarta mamapu melebihi target Pendapatan Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah yang sudah di tetepkan. Anggaran Pendapatan Daerah
tahun 2008 setelah perubahan ditergetkan sebesar Rp 732.622.437.640, mampu
direalisasikan sebesar Rp 751.267.161.957,00 atau melebihi terget anggaran
sebesar Rp18.644.724.317,00 artinya realisasi anggaran melebihi terget anggaran
Pendapatan Daerah sebesar 102,54%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008
ditergetkan sebesar Rp 96.199.901.000,00 mampu direalisasikan sebesar Rp
102.989.919.369,00 melebihi target sebesar Rp 6.790.018.369,00 atau melebihi
target sebesar 107.06%.
2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
0
200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendapatan Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah
indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sekaligus bisa digunakan untuk
membandingkan dengan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain.
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan
membandingkan antara realisasi pendapatan Pajak Daerah dengan total realisasi
Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 10. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009
Tahun
Anggaran Pajak Daerah
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kontribusi
1 2 3 4
2004 27.395.764.287 59.101.372.207 46,35%
2005 29.089.219.883 66.134.871.255 43,98%
2006 29.089.219.883 78.637.865.549 36,99%
2007 41.404.082.034 89.430.977.982 46,30%
2008 46.855.622.021 102.989.919.369 45,50%
2009 52.163.818.689 101.972.318.682 51,15%
Rata-Rata Tingkat Kontribusi 45.05%
Sumber : DKRPP Pemkot Surakarta (data diolah)
Dari tabel 4.8 bisa kita ketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta termasuk tinggi. Rata-rata tingkat
kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
mencapai 45.05%, bahkan pada tahun 2009 kontribusi Pajak Daerah mencapai
51,15%. Dalam artian kontribusi Pajak Daerah mendominasi pemasukan
Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah yang lain, misalnya Retribusi Daerah atau Hasil Pengelolaan Daerah
Yang Dipisahkan, dan Lain-lian Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Bahkan
kontribusi Pajak Daerah setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2004
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
kontribusi Pajak Daerah Rp 27,395,764,287,00, dengan tingkat kontribusi
mencapai 46,35% pada tahun 2009 meningkat mencapai Rp 52,163,818,689,00
dengan tingkat kontribusi 51,15%. Tingginya sumbangan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah harapannya mampu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah yang bisa digunakan untuk peningkatan Pendapatan Daerah yang akhirnya
bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah.
Grafik 4.4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Surakarta Tahun 2004-2009
Grafik 4.5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009
0
10
20
30
40
50
60
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kontribusi Pajak Daerah
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Realisasi Pajak Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Dari grafik 4.4 bisa diketahui kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar
36,99% dan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 51,15%. Hal ini sejalan
dengan realisasi Pajak Daerah yang ditunjukkan dalam grafik 4.5 pemungutan
Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 52,163,818,689,00
melebihi Rp 700.818.689,00 dari target pemungutan Pajak Daerah tahun 2009
yaitu sebesar Rp 51.463.000.000,00 atau 101,36% dari target pemungutan Pajak
Daerah.
3. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah
Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah dihitung dengan dengan
membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah dengan hasil perolehan
Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dikatan efisien jika perbandingan biaya
pemungutan untuk memperoleh Pajak Daerah kurang dari 100% (x < 100%) dari
realisasi penerimaan Pajak Daerah. Jika biaya pemungutan pajak daerah sama
dengan realisasi pemungutan Pajak Daerah (x = 100%) maka pemungutan Pajak
Daerah dikatakan efisien berimbang. Dan jika biaya pemungutan Pajak Daerah
melebihi realisasi pemungutan Pajak Daerah (x < 100%), maka pemungutan Pajak
Daerah tidak efisien.
Menurut Fauzi dalam Putu Mahardika (1997), nilai efisiensi sebaiknya
kecil, karena semakin kecil akan menunjukkan tingkat yang semakin baik,
dikatakan efisien jika nilai efisiensinya lebih kecil dari 20% atau 0,2. Sehingga
dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surakarta adalah baik. Dengan
adanya kondisi pemungutan pajak daerah yang efisien dapat menambah
pendapatan daerah dan menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota
Surakarta. Berikut adalah tabel tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota
Surakarta tahun 2004-2009, yang dihitung dari perbandingan antara biaya
pemungutan Pajak Daerah dan realisasi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
tahun 2004-2009 :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Tabel 1. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009
Tahun
Anggaran Biaya Pemungutan
Penerimaan Pajak
Daerah Efisiensi
1 2 3 4
2004 3.071.761.743 27.395.764.287 11,2%
2005 2.409.615.110 29.089.219.883 8,3%
2006 1.317.000.000 35.589.765.500 3,7%
2007 3.519.953.000 41.404.082.034 8,5%
2008 2.333.377.890 46.855.622.021 5,0%
2009 1.348.440.637 52.163.818.689 2,6%
Rata-Rata Tingkat Efisiensi 6.5%
Sumber : DKRPP Pemkot Surakarta (data diolah)
Tabel diatas menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Daerah mampu digali
dengan biaya pemungutan yang kecil dan tingkat efisiensi kurang dari 20%,
dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009 bisa
dikatakan sudah efisien, dengan rata-rata tingkat efisiensi 6,5%, bahkan pada
tahun 2009 tingkat efisiensinya mencapai 2,6%. Semakin kecil persentase biaya
pemungutan Pajak Daerah maka pemungutan Pajak Daerah semakin efisien.
0
2
4
6
8
10
12
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Efisiensi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Grafik 4.6 Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009
Dari grafik 4.6 bisa diketahui bahwa tingkat efisiensi yang tertinggi pada
tahun 2009 yaitu sebesar 2,6% dan efisiensi terendah pada tahun 2004 dengan
tingkat efisiensi 11,2%. Hal ini sejalan dengan tingkat realisasi Pajak Daerah,
dimana realisasi Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar
Rp52,163,818,689,00 realisasi Pajak Daerah terendah pada tahun 2004 yaitu
sebesar Rp 27,395,764,287,00. Dengan demikian semakin tinggi efisiensi
pemungutan Pajak Daerah maka akan semakin besar realisasi pendapatan Pajak
Daerah.
Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan biaya
pemungutan Pajak Daerah yang rendah yaitu sebesar Rp 1.348.440.637,00
dengan tingkat realisasi yang tinggi yaitu sebesar Rp51.313.000.000,00. Hal ini
menyebabkan rasio biaya pemungutan terhadap realisasi Pajak Daerah rendah,
sehingga efisiensi pemungutan Pajak Daerah tinggi.
Kenaikan realisasi Pajak Daerah pada tahun 2009 dipengaruhi oleh hal-
hal sebagai berikut :
a. Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp 6.700.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp 7.251.331.746,00 atau 108,23% melebihi anggaran sebesar Rp
44.588.060,00.
b. Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp 9.000.000.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp 9.044.588.060,00 atau 100,50% melebihi
anggaran sebesar Rp 44.588.060,00.
c. Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp 4.780.000.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp 5.107.465.262,00 atau 106,85% melebihi
anggaran sebesar Rp Rp 327.465.262,00.
d. Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp 4.500.000.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp 3.850.377.341,00 atau 85,56% kurang dari
anggaran sebesar Rp 649.622.659,00.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
e. Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp 25.538.000.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp 25.937.479.080,00 atau 102,92% melebihi
anggaran sebesar Rp 399.479.080,00.
f. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp 945.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp 972.577.200 atau 102,92% melebihi anggaran sebesar Rp
27.577.200,00.
Sedangkan tingkat efisiensi terrendah pada tahun 2004, hal ini karena
tingginya biaya pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2004 yaitu sebesar
Rp3.071.761.743,00 dan rendahnya realisasi Pajak Daerah pada tahun 2004 yaitu
sebesar Rp 27.395.764.287,00. Hal ini menyebabkan tingginya rasio biaya
pemungutan terhadap realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004, sehingga
efisiensi rendah. Rendahnya realisasi pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2004
disebabkan oleh target pemungutan Pajak Daerah yang rendah yaitu sebesar Rp
26.800.000.000,00.
Rendahnya realisasi pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2004
dipengaruhi olah hal-hal sebagai berikut:
a. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 3.500.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp 3.508.030634,00 melebihi anggaran sebesar Rp 8,030,634,00.
b. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 4.250.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp 4.334.169.371,00 melebihi anggaran sebesar
Rp 3,909,169,371,00.
c. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 2.100.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp 2.104.804.295,00 melebihi anggaran sebesar Rp 4,804,295,00.
d. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp2.015.892.093,00 melebihi anggaran sebesar Rp15,892,093,00.
e. Pajak Penerangan Jalan ditargetkan sebesar Rp 14.875.000.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp 15.357.687.894,00 melebihi anggaran sebesar
Rp 482,687,894,00.
f. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp 75.000.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp 75.180.000,00 melebihi anggaran sebesar Rp 180,000,00.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
4. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah
Perhitungan tingkat efektifitas ini digunakan untuk mengukur hubungan
antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan terget pemungutan pajak daerah.
Melalui analisis efektifitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan
pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada satu periode
tertentu, disamping itu analisis efektifitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya target penerimaan Pajak Daerah
yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penentuan target realisasi
Pajak Daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam
memungut Pajak Daerah.
Pemungutan Pajak Daerah dikatakan efektif jika realisasi pemungutan
Pajak Daerah lebih dari target pemungutan pajak daerah (x > 100%). Pemungutan
Pajak Daerah dikategorikan efektifitas berimbang jika penerimaan realisasi
pemungutan Pajak Daerah sama dengan target pemungutan Pajak Daerah (x =
100%). Jika pemungutan Pajak Daerah tidak sesuai dengan target yang ditentukan
atau kurang dari 100% (x < 100%) maka pemungutan Pajak Daerah tidak efektif.
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektifitas pemungutan pajak
daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2004-2009 dapat diketahui sebagai berikut.
Tabel 12. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun Aanggaran 2004-2009
Tahun
Anggaran
Penerimaan Pajak
Daerah Target Efektifitas
1 2 3 4
2004 27.395.764.287 26.800.000.000 102.2%
2005 29.089.219.883 28.264.398.621 102.9%
2006 35.589.765.500 34.490.000.000 103.2%
2007 41.404.082.034 39.465.953.000 104.9%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
2008 46.855.622.021 45.781.000.000 102.3%
2009 52.163.818.689 51.313.000.000 101.7%
Rata-Rata Tingkat Efektifitas 102.9%
Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektifitas
pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2004-2009
menunjukkan hasil yang efektif. Bahkan dengan peningkatan terget pemungutan
Pajak Daerah setiap tahunnya, Pemerintah Kota Surakarta tetap mampu mencapai
target pemungutan yang sudah ditetepkan. Pada tahun 2004 target pemungutan
Pajak Daerah ditetepkan sebesar Rp 26,800,000,000,00 dengan tingkat efisiensi
102,2%, terget ini meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2009 di
targetkan Rp 51,313,000,000,00, dengan tingkat efisiensi 101,7% dan setiap tahun
Pemerintah Kota Surakarta mampu memenuhi target pemungutan Pajak Daerah
yang sudah ditentukan. Selanjutnya diketahui pula, tingkat efektifitas rata-rata
pertahun adalah 102,9%. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata, tingkat
efektifitas pemungutan pajak daerah di Kota Surkarta efektif, hal ini merupakan
keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pemungutan Pajak
Daerah.
Grafik 4.7 Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009
Dari grafik 4.7 bisa diketahui bahwa efektifitas pemungutan Pajak Daerah
Kota Surakarta tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104.9% dan terendah
pada tahun 2009 yaitu sebesar 101.7%. Pemungutan Pajak Daerah tertinggi pada
100
100.5
101
101.5
102
102.5
103
103.5
104
104.5
105
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Efektifitas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
tahun 2007, hal ini karena Pemeritah Kota Surakarta mampu melampaui terget
pemungutan Pajak Daerah yang tinggi, dari terget pemungutan Pajak Daerah
sebesar Rp 39,465,953,000,00 mampu direalisasikan sebesar
Rp41,404,082,034,00 melebihi target sebesar Rp 1,938,129,034,00 atau 104,9%
dari target yang sudah ditetapkan.
Tingkat efektifitas pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta terendah
pada tahun 2009, yaitu sebesar 101.7%, namun demikian realisasi pemungutan
Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2009. Hal ini karena Pemerintah Kota
Surakarta menetapkan terget pemungutan yang tinggi pada tahun 2009 yaitu
sebesar Rp 51.313.000.000,00 mampu direalisasikan sebesar Rp
52.163.818.689,00. Namun demikian Pemerintah Kota Surakarta mampu melebihi
target pemungutan Pajak Daerah pada semua tahun anggaran, dengan demikian
pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah efektif pada semua tahun
anggaran.
Grafik 4.8 Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
Tahun 2004-2009
Pada grafik 4.8 bisa diketahui bahwa target pemungutan Pajak Daerah
senantiasa meningkat dari tahun ke tahun berikutnya, tertinggi pada tahun 2009
sebesar Rp 51,313,000,000,00 dan terendah pada tahun 2004 sebesar
Rp26,800,000,000,00. Meningkatnya target pemungutan Pajak Daerah setiap
tahunnya, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk senantiasa
meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, dengan demikian harapannya
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Target Pemungutan Pajak Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Pendapatan Asli Daerah meningkat dan mampu meningkatkan Pendapatan
Daerah yang bisa digunakan sebesar-besarnya untuk mendorong terciptanya
kesejahteraan hidup masyarakat Kota Surakarta.
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis ratio dalam pemungutan
Psajak Daerah Kota Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai
berikut:
A. Simpulan
1. Berdasarkan analisis rasio menunjukkan bahwa kondisi pemungutan Pajak
Daerah Kota Surakarta sudah efisien. Rata-rata tingkat efisiensi 6,5%, tingkat
efisiensi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 2,6% dan efisiensi terendah pada
tahun 2004 dengan tingkat efisiensi 11,2%. Tingkat efisiensi terendah adalah
11,2% sehingga pada tahun anggaran 2002-2009 masih di bawah 20%,
dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah efektif. Hal
ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta berhasil menggunakan
bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya pemungutan atas pajak
yang bersangkutan. Pemerintah Kota Surakarta mempunyai produktivitas yang
baik dalam mengelola pajak daerah karena dapat mencapai suatu target kinerja
dengan pengggunaan sumberdaya dan biaya yang serendah-rendahnya.
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan
kondisi pada tingkat yang sudah efektif. Tingkat efektifitas tertinggi pada
tahun 2007 yaitu sebesar 104.9% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar
101.7%, rata-rata tingkat efektifitas tahun anggaran 2004-2009 adalah adalah
102,9%. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah
fisien karena surealisasi pemungutan Pajak Daerah sudah mampu melebihi
target pwmungutan yang sudah ditetapkan. Bahkan Pemerintah Kota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
Surakarta menaikkan target pemungutan Pajak Daerah setiap tahun. Hal ini
membuktikan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Surakarta dalam
meningkatkan pendapatan Pajak Daerah yang harapnnya mampu
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
B. Implikasi
1. Berdasarkan hasil simpulan diatas, pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
sudah dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kajian lebih lanjut
mengenai pemungutan Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah yang lain sehingga
bisa dijadikan dasar yang komprehensif dalam pengembilan kebijakan dalam
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
2. Pajak Daerah Kota Surakarta yang sudah dipungut secara efektif dan efisien
perlu dipertahankan. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah, perlu
dilakuakan kajian tentang ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah Kota
Surakarta.
C. Saran
1. Berdasarkan penelitian di atas, pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta
adalah efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, Pemerintah Kota Surakarta
harus meningkatkan kinerja. Dengan merekrut pegawai yang benar-benar
disiplin dan jujur dalam melaksanakan pemungutan pajak, sehingga dapat
mengurangi biaya pemungutannya.
2. Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan evaluasi terhadap Peraturan
Daerah yang dijadikan payung hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
sehingga Pemerintah Kota Surakarta mampu dengan leluasa melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
3. Melakukan kajian penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah dan di
publikasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas
berapa potensi, target, dan realisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
4. Melakukan pengawasan ketat terhadap semua petugas atau pegawai yang di
tugaskan memungut Pendapatan Asli Daerah, sehingga mengurangi adanya
kebocoran dana pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang dipungut secara langsung dari
masyarakat, maka Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan transparansi
anggaran, sehingga masyarakat mampu mengawasi pelaksanaan anggaran
daerah.