EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA ...
Transcript of EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA ...
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 566 . 2, November 2019
EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
DI DESA BINANGON KECAMATAN MUARA KOMAM
KABUPATEN PASER
Fahreza ; Jauhar Arifin)* ; Lilis Suryani)**
[email protected] ; [email protected];[email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten
Paser Program Beras Sejahtera (Rastra) yang ada di Desa Binangon ini adalah salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan
oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan
rendah ( rumah tangga miskin ) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah
tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, serta
mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Beras
Sejahtera (Rastra) di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam. Mendukung teori dari Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa indikator tercapainya efektivitas
adalah : Tercapai tidaknya sasaran.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif kuantitatif, dengan
metode pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Analisis data menggunakan rumus persentasi untuk melihat besar kecilnya frekuensi jawaban dalam angket
dikembangkan oleh Muhammad Ali (1998:84).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser terlaksana Efektif dengan persentasi
sebesar 63,8%. faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Rastra di
Desa Binangon adalah: a.) Komunikasi yang terjalin kurang baik karena dilaksanakan secara cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana untuk melakukan sosialisasi program, b.)
Terbatasnya jumlah alokasi beras bantuan, c.) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
program, d.)Keterlambatan pengiriman beras
Kata Kunci : Efektivitas Program Beras Sejahtera ( Rastra )
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 567 . 2, November 2019
EFFECTIVENESS OF PROSPEROUS RICE PROGRAM
(RASTRA) IN BINANGON VILLAGE, MUARA KOMAM
DISTRICT PASER REGENCY
ABSTRACT
This research was conducted in Binangon Village, Muara Komam District, Paser
Regency Prosperous Rice Program (Rastra) in Binangon Village, is one of the programs to
accelerate poverty reduction and social protection in food by the Central Government in the form of subsidized rice assistance to low-income households poor households) aims to reduce
the expenditure burden of target households in meeting food needs.
The purpose of this research is to find out and analyze, and find out what are the factors that become obstacles in the implementation of the Prosperous Rice (Rastra) program in
Binangon Village, Muara Komam District. Supporting the theory of Sondang P. Siagian (2001:
24) who argues that indicators of achieving effectiveness are: Whether or not the target is achieved.
The method used in this research is quantitative descriptive, with data collection
methods using observation and questionnaires. Data analysis uses the percentage formula to see
the size of the frequency of answers in a questionnaire developed by Muhammad Ali (1998: 84).
The results of this study indicate that the Prosperous Rice Program (Rastra) in
Binangon Village, Muara Komam District, Paser Regency was carried out effectively with a percentage of 63.8%. the factors which become obstacles in the implementation of the
Literature Program in Binangon Village are: a.) Communication is not good because it is
implemented quickly and lack of time for implementers to carry out program socialization, b.)
Limited amount of allocation of aid rice, c.) lack of community understanding of the program, d.) Late delivery of rice
Keywords: Effectiveness of the Prosperous Rice Program (Rastra)
PENDAHULUAN
Kemiskinan diartikan sebagai suatu
keadaan dimana seseorang tidak sanggup
untuk memelihara dirinya yang sesuai
dengan taraf kehidupan kelompok dan juga
tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga
mental maupun fisiknya dalam kelompok
tersebut.Hal tersebut ditandai dengan
adanya berbagai kekurangan dan ketidak
berdayaan diri para miskin.
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 568 . 2, November 2019
Sesungguhnya merupakan kenyataan
yang tidak dapat disangkal lagi bahwa
mengentaskan rakyat dari kemiskinan
merupakan suatu tantangan sentral yang
menyebabkan Negara-negara yang sedang
membangun menempatkan pembangunan
ekonomi pada peringkat teratas dalam skala
pembangunan nasional masing-masing.
Prioritas demikian menyebabkan banyak
pemerintahan Negara bangsa yang secara
gencar mengejar pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, disertai oleh pembagian hasil-
hasilnya untuk dinikmati oleh warga
masyarakatnya.
Era reformasi telah membawa
perubahan dalam sistem pemerintahan dari
tingkat pusat sampai ke Desa. sesuai dengan
undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa , sebagai sebuah kawasan yang
otonom diberikan hak-hak istimewa,
diantaranya adalah terkait pengelolaan
keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan
kepala desa serta proses pembangunan
desa.
Pada saat ini di Desa Binangon di
diami berbagai macam suku yang ada di
situ. Sebagai Desa yang berada di
Kabupaten Paser yang memiliki banyak
program kesejahteraan untuk rakyatnya
Termasuk program beras sejahtera
(RASTRA) yang Saat ini sedang
dilaksanakan di seluruh desa dikabupaten
Paser.
Program beras sejahtera (Rastra) yang
dahulunya dikenal dengan nama awal
Operasi Pasar Khusus (OPK) mulai tercipta
sejak juli 1998 akibat krisis pangan yang
mendorong mahasiswa dan masyarakat
menuntut penurunan harga beras,
aksesibilitas keluarga miskin untuk
mendapatkan pangan pokok pada saat itu
sangat sulit sekali akibat dari kenaikan
harga pokok yang ujung-ujungnya
menurunkan daya beli masyarakat, pada
masa orde baru pemerintah memperkenalka
n program baru yaitu subsidi harga beras
melalui OPK (Operasi Pasar Khusus)
pelaksanaan program ini hanyalah bersifat
sebagai program penyelamatan keluarga
miskin dari kondisi rawan pangan sebagai
dampak terjadinya krisis multidimensi yang
terjadi pada tahun 1997.
Setelah beberapa tahun program ini
dijalankan, tepatnya pada tahun 2002
pemerintah kemudian merubah nama
Operasi Pasar Khusus menjadi beras untuk
Masyarakat Miskin atau Raskin sebagai
upaya mempertajam makna program yang
bersifat kesejahteraan sosial untuk
meningkatkan dan membuka akses keluarga
miskin terhadap pangan/beras agar lebih
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 569 . 2, November 2019
tepat sasarannya perubahan nama ini juga
diikuti dengan perubahan mekanisme
penyaluran bantuan serta hal penargetan
penerima manfaat. Kouta atau alokasi raskin
untuk setiap kabupaten dan kota ditetapkan
berdasarkan penghitungan penduduk miskin
oleh BPS. Ditiap Kabupaten dan Kota,
Pemerintah setempat menentukan lagi
alokasi untuk tiap titik distribusi. Untuk
level terbawah, pemerintah desa
menentukan siapa saja rumah tangga yang
berhak menerima bantuan Raskin.
Program raskin merupakan implementa
si dari intruksi presiden (Inpres) nomor 08
tahun 2008 tentang kebijakan perberasan
nasional. Kemudian Presiden mengintruksik
an kepada Menteri dan Kepala Lembaga
Pemerintahan Non Kementrian tertentu,
serta Gubernur dan Bupati/ Walikota
diseluruh indonesia untuk melakukan upaya
peningkatan pendapatan petani, ketahanan
pangan, pengembangan ekonomi perdesaan
dan stabilitas ekonomi nasional. Perubahan
utama terjadi dalam hal penargetan
penerima manfaat. Kouta atau alokasi raskin
untuk tiap kabupaten dan kota ditetapkan
berdasarkan penghitungan penduduk miskin
oleh BPS. Pada bulan september 2015,
Program Raskin berubah nama menjadi
program beras sejahtera (Rastra)
penggantian nama ini dilakukan oleh
pemerintah guna merubah paradigma
masyarakat bukan untuk membantu
masyarakat yang miskin melainkan
mengurangi beban pengeluaran serta
mencukupi kebutuhan pangan. Penilitian ini
mendukung oleh Yuliana (2016) “
Efektivitas Program Raskin diKota Baru”.
pelaksanaan program beras miskin (Raskin)
pada Kota Baru sudah berjalan dengan baik
berdasarkan Pedoman Umum Raskin yang
dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota. Pola distribusi dan
penyimpanan digudang Kelurahan sudah
terjaga dengan baik. Yudista suryadirta
taufik (2018) Efektivitas pengelolaan
program Raskin dalam peningkatan
kesejahteraan diKelurahan Watuliandu
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,
pembagian raskin dikelurahan watuliandu
sudah cukup efektif hal ini ditunjukan
dengan Pemerintah daerah kabupaten
kolaka yang memberikan tanggung jawab
sepenuhnya kepada pihak kelurahan. Shin
auly frida S (2011) Efektivitas pelaksanaan
program Raskin (Beras untuk Keluarga
Miskin) (Studi Kasus: Kelurahan VI Suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok),
Hasil penelitian dilapangan diperoleh bahwa
proses pelaksanaan program Raskin sudah
berjalan dengan baik. Proses
pelaksanaannya sesuai dengan proses
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 570 . 2, November 2019
pelaksanaan yang ada di Pedoman Umum
Raskin.
tidak didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Yepi Yegibalom (2001)
“Efektifitas program Beras di Maga Sari “,
belum Efektif yaitu waktu yang terbatas
pada perencanaan menyebabkan program
pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”.
Keterbatasan waktu tersebut turut mempeng
aruhi keberhasilan pelaksanaan masing-
masing tahapan dan keseluruhan program
dalam pentargetan ditemui adanya
kesalahan sasaran (mistargeting) dalam
tingkat yang relatif tinggi. Robert F
Damanik, (2012) “Analisis Efektivitas
Distribusi Beras Miskin (Raskin) di
Tanjung selor. (Studi Kasus : Kelurahan
Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan,
Kota Tebing Tinggi)”.
Berdasarkan Gap teori tersebut diatas,
maka penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
“Efektivitas Program Beras Sejahtera
(Rastra) Di Desa Binagon Kecamatan
Muara Komam Kabupaten Paser”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis efektifitas
dari pada program Rastra di desa Binangon
kecamatan Muara Komam kabupaten Paser
. dan Untuk mengetahui Faktor apa sajakah
yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan program Rastra di desa
Binangon kecamatan Muara Komam
kabupaten Paser .
Manfaat dari penelitian ini secara
teoritis diharapkan dapat Mendukung teori
dari Sondang P. Siagian (2001:24) yang
berpendapat bahwa indikator tercapainya
Efektivitas adalah : tercapai tidaknya
sasaran. Dan faktor penghambat menurut
Pedro Harmoko (2009) dalam
penelitiannya: 1.Komunikasi yang terjalin
kurang baik karena dilaksanakan secara
cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana
untuk melakukan sosialisasi program, 2.
terbatasnya jumlah alokasi beras bantuan,
3.kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap program, 4.keterlambatan
pengiriman beras. Mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Yuliana (2016) “
Efektivitas Program Raskin diKota Baru”.
pelaksanaan program beras miskin (Raskin)
pada Kota Baru sudah berjalan dengan baik
berdasarkan Pedoman Umum Raskin yang
dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota. Pola distribusi dan
penyimpanan digudang Kelurahan sudah
terjaga dengan baik. Yudista suryadirta
taufik (2018) Efektivitas pengelolaan
program Raskin dalam peningkatan
kesejahteraan diKelurahan Watuliandu
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 571 . 2, November 2019
pembagian raskin dikelurahan watuliandu
sudah cukup efektif hal ini ditunjukan
dengan Pemerintah daerah kabupaten
kolaka yang memberikan tanggung jawab
sepenuhnya kepada pihak kelurahan. Shin
auly frida S (2011) Efektivitas pelaksanaan
program Raskin (Beras untuk Keluarga
Miskin) (Studi Kasus: Kelurahan VI Suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok),
Hasil penelitian dilapangan diperoleh bahwa
proses pelaksanaan program Raskin sudah
berjalan dengan baik. Proses
pelaksanaannya sesuai dengan proses
pelaksanaan yang ada di Pedoman Umum
Raskin.
Tidak mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Yepi Yegibalom (2001)
“Efektifitas program Beras di Maga Sari “,
belum Efektif yaitu waktu yang terbatas
pada perencanaan menyebabkan program
pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”.
Keterbatasan waktu tersebut turut
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
masing-masing tahapan dan keseluruhan
program dalam pentargetan ditemui adanya
kesalahan sasaran (mistargeting) dalam
tingkat yang relatif tinggi. Robert F
Damanik, (2012) “Analisis Efektivitas
Distribusi Beras Miskin (Raskin) di
Tanjung selor. (Studi Kasus : Kelurahan
Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan,
Kota Tebing Tinggi)”.
Adapun manfaat secara praktis
diharapkan dapat menjadi bahan masukan
Agar dapat menjadi bahan masukan baik
langsung maupun tidak langsung kepada
aparat desa Binangon dalam pelaksanaan
program beras sejahtera (Rastra) di Desa
Binangon Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser dan menjadi bahan
masukan baik langsung maupun tidak
langsung kepada Tim koordinasi Program
Rastra Kabupaten dan Sekretariat Program
Rastra Kabupaten.
LANDASAN TEORI
Administrasi Publik.
Administrasi Publik terdiri dari dua
kata, yaitu administrasi dan publik.
Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau
kerjasama dalam rangka mencapai tujuan
yang sudah ditentukan atau diarahkan.
Definis lainnya yang dapat diajukan adalah
kegiatam implementasi kebijakan.
Sedangkan publik dapat diartikan sebagai
negara, klien, konsumen, warga masyarakat,
dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam
wacana di Indonesia lebih berkembang
administrasi publik disamakan dengan
administrasi negara.Dari pengertian dua kat
a tersebut, maka administrasi public dapat d
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 572 . 2, November 2019
iartikan sebagai sebuah proses menjalankan
keputusan/kebijakan untuk kepentingan
negara, warga masyarakat. Terdapat
pengertian yang singkat, administrasi public
merupakan metode pemerintahan Negara (p
roses politik) administration of publik, for
public dan by public. Dengan demikian
administrasi publikmerupakan proses
pemerintahan publik, untuk publik dan oleh
publik.
Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata dasar
efektif.Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Kata efektif mempunyai arti
efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa
hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan,
daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu
kegiatan orang yang melaksanakan tugas
dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada
dasarnya menunjukkan pada taraf
tercapainya hasil.
Sementara itu Abdurahmat (2003)
“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
pekerjaan tepat pada waktunya. Dan James
L.Gibson dkk(1996)berpendapat bahwa
efektivitas adalah pencapaian sasaran dari
upaya bersama, derajat pencapaian sasaran
menunjukkan derajat efektivitas.
Sedangkan, menurut Sondang P.
Siagian (2001:24) dalam bukunya
“manajemen sumber daya manusia
memberikan definisi sebagai berikut :
“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
barang atas jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektivitas menunjukkan
keberhasilan dari segi: tercapai tidaknya
sasaran.
Akan tetapi, dalam pencapaian hasil
(Efektivitas) tentunya dipengaruhi oleh
beberapa faktor-faktor penghambat. Adapun
faktor-faktor penghambat efektivitas itu
menurut Pedro Harmoko (2009) dalam
penelitiannya: 1.Komunikasi yang terjalin
kurang baik karena dilaksanakan secara
cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana
untuk melakukan sosialisasi program, 2.
terbatasnya jumlah alokasi beras bantuan,
3.kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap program, 4.keterlambatan
pengiriman beras.
Berdasarkan pendapat Muasaroh
(2010) efektivitas dapat dijelaskan bahwa
efektivitas suatu program dapat dilihat dari
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 573 . 2, November 2019
aspek-aspek antara lain: (1) aspek tugas atau
fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas
jika melaksanakan tugas dan fungsinya; (2)
aspek rencana atau program, yang dimaksud
dengan rencana atau program disini adalah
rencana pembelajaran yang terprogram, jika
seluruh rencana dapat dilaksanakan maka,
rencana atau program dikatakan efektif; (3)
Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas
suatu program juga dapat dilihat dari
berbagai fungsi atau setidaknya aturan yang
telah dibuat dalam rangka menjaga
berlangsungnya proses kegiatan. Jika aturan
ini dilaksanakan dengan baik berarti
ketentuan atau aturan telah berlaku secara
efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi
ideal, suatu program kegiatan dikatakan
efektif dari sudut hasil jika tujuan atau
kondisi ideal program tersebut dapat
dicapai.Penilaian aspek ini dapat dilihat dari
prestasi yang dicapai.
Kebijakan
Kebijakan merupakan suatu rangkaian
alternatif yang siap dipilih berdasarkan
prinsip-prinsip tertentu.Sedangkan
kebijaksanaan berkenaan dengan suatu
keputusan yang memperbolehkan sesuatu
yang sebenarnya tidak dilarang berdasarkan
alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan
kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain.
Kebijakan publik menurut Chaizi
Nasucha(2004), mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah kewenangan
pemerintah dalam pembuatan suatu
kebijakan yang digunakan ke dalam
perangkat peraturan hukum. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk menyerap
dinamika sosial dalam masyarakat, yang
akan dijadikan acuan perumusan kebijakan
agar tercipta hubungan sosial yang
harmonis. Definisi kebijakan publik diatas
dapat dikatakan bahwa : (1) kebijakan
publik dibuat oleh pemeritah yang berupa
tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan
publik harus berorientasi pada kepentingan
publik, (3) kebijakan publik adalah tindakan
pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau
tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi
kepentingan publik.
Jenis-jenis kebijakan publik
Jenis-jenis kebijakan publik dapat
ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagai
berikut : (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, (2)
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan
Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5)
Peraturan Daerah.
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 574 . 2, November 2019
Menurut Nugroho (2006) kebijakan
publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
(1) kebijakan bersifat makro, yaitu
kebijakan yang bersifat umum. (2)
kebijakan bersifat meso yaitu kebijakan
yang bersifat menengah atau memperjelas
pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri,
Peraturan Gubernur, peraturan Bupati, dan
Peraturan Wali Kota. (3) kebijakan bersifat
mikro, yaitu kebijakan yang bersifat
mengatur pelaksanaan/implementasi dari
kebijakan.
Proses kebijakan publik
Menurut AG Subarsono (2004)
mengatakan bahwa proses kebijakan publik
adalah serangkaian intelektual yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang
bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
yaitu mulai dai (1) penyusunan agenda, (2)
formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan,
(4) implementasi kebijakan, (5) evaluasi
kebijakan.
Program
Menurut Sukrisno (2004) program
adalah kata, ekspresi atau kenyataan yang
disusun dan dirangkai menjadi satu
kesatuan prosedur, yang berupa urutan
langkah untuk menyelesaikan masalah yang
di imlementasikan dengan bahasa
pemprograman.
Dasar hukum pelaksanaan program
rastra
Adapun Dasar Hukum yang mendasari
pelaksanaan kebijakan Program Rastra
adalah sebagai berikut :
a. Intruksi Presiden No. 3 Tahun
2012 tentang Kebijakan pengadaan
Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh
Pemerintah.
b. Peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan pelaksanaan
Program Rastra yang tertera dalam
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2014 yang menjadi
Pedoman Umum Rastra yaitu sebagai
berikut:
1) Undang-Undang No.19 Tahun
2003, tentang Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).
2) Undang-Undang No. 32 Tahun
2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3) Undang-Undang No. 18 Tahun
2012, tentang Pangan.
4) Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2015.
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 575 . 2, November 2019
5) Peraturan Pemerintah No. 68
Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
6) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun
2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum
BULOG.
7) Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
8) Peraturan Pemerintah No. 38
Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
9) Peraturan Pemerintah No. 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).
10) Peraturan Presiden RI No. 15
Tahun 2010, tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.
11) Peraturan Presiden RI tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
12) Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan
Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
13) Permendagri No. 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14) Permendagri No. 42 tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.
15) Permenkeu tentang Penunjukan
Kementerian Sosial sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Program
Raskin;
16) Permensos No. 24 Tahun 2013
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan.
17) Kepmenko Kesra No. 29 Tahun
2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
18) Instruksi Mendagri No.:
541/3150/ SJ tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan
Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat;
Kemiskinan
Menurut Supriatna(2000) Kemiskinan
merupakan situasi serba kekurangan yang
terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin.
Penduduk pada umumya ditandai oleh
rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas
kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta
kesejahteraannya sehingga menunjukkan
lingkaran ketidakberdayaan.Kemiskinan
disebabkan oleh terbatasnya sumber daya
manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan
terutama dari tingkat pendidikan formal
maupun nonformal dan membawa
konsekuensi terhadap pendidikan informal
yang rendah.
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 576 . 2, November 2019
SedangkanSudantoko(2009) definisi
kemiskinan terbagi atas tiga yaitu
kemiskinan relatif, kemiskinan absolut,
kemiskinan struktural dan kultural yaitu
sebagai berikut :
a) Kemiskinan relatif
merupakan kondisi masyarakat karena
kebijakan pembangunan yang belum
mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat sehingga menyebabkan
ketimpangan distribusi pendapatan.
b) Kemiskinan secara absolut
ditentukan berdasarkan ketidakmampuan
untuk mencukupi kebutuhan pokok
minimum.
c) Kemiskinan struktural dan
kultural merupakan kemiskinan yang
disebabkan kondisi struktur dan faktor-
faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu
yang membelenggu seseorang.
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan
Kemiskinan
Setiap permasalahan, pasti ada faktor-
faktor yang mempengaruhinya yang
menyebabkan timbulnya permasalahan,
begitu juga dengan kemiskinan di Negara
Indonesia. Beberapa faktor yang
menyebabkan kemiskinan yaitu sebagai
berikut :
a. Kemiskinan yang terlampau
rendah
b. Malas bekerja
c. Keterbatasan sumber daya alam
d. Terbatasnya lapangan pekerjaan
e. Keterbatasan modal, dan
f. Beban keluarga.
Prinsip Pengelolaan Rastra
Agar program beras sejahtera (Rastra)
dapat berjalan sesuai dengan prosedur
secara efektif diperlukan adaya kerjasama
dari semua pihak baik dari pemerintah
maupun masyarakat.Karena tujuan dari
Raskin sendiri adalah untuk menanggulangi
kemiskinan dan menjadikan masyarakat
sejahterasesuai dengan prinsip pengelolaan
Rastra yaitu sebagai berikut :
a. Keberpihakan kepada rumah
tangga sasaran (RTS), yang maknanya
mendorong RTM untuk berperan aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan seluruh
kegiatan rastra .
b. Transparansi, yaitu membuka
akses informasi kepada lintas pelaku rastra
terutama masyarakat penerima Raskin, yang
harus tahu memahami dan mengerti adanya
kegiatan raskin .
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 577 . 2, November 2019
c. Partisifatif, yaitu mendorong
berperan secara aktif pada setiap tahapan
Rastra, mulai dari tahapan sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian.
d. Akuntabilitas, yaitu mengikat
bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin
harus dapat dipertanggungjawabkan.
Rumah tangga yang menerima Rastra
Syarat Rumah Tangga Yang Berhak
Menerima Bantuan Beras Sejahtera (Rastra)
adalah sebagai berikut :
a. Rumah tangganya tergolong
miskin sesuai dengan data dari BPS.
b. Rumah tangga miskin yang
memiliki anggota rumah tangga yang besar
yaitu terdiri dari balita dan anak sekolah.
c. Apabila kepala rumah tangganya
perempuan,maka itu termasuk dalam
kelompok miskin atau tidak mampu.
d. Rumah tangga yang kondisi fisik
rumahnya tidak layak huni.
e. Rumah tangga yang
berpenghasilan rendah dan tidak tetap.
Tingkat Keefektivitan Distribusi Rastra
Efektivitas kinerja Program Rastra
diukur berdasarkan kriteria tolok ukur yang
sering disebut dengan 6 tepat (6T), meliputi
tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas
dan administrasi. Terlepas dari catatan
kinerja Program Rastra yang tergolong
memiliki efektivitas rendah, pemerintah
masih memiliki waktu dan ruang yang
cukup luas dalam melakukan berbagai
perbaikan dan penyempurnaan Program
Raskin sehingga mampu menjawab
tantangan efektivitas 6T ke depan.
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 578 . 2, November 2019
KERANGKA KONSEPTUAL
METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan kuantitatif
dimana dalam penelitian ini dilakukan
hanya bersifat deskriptif yang memberikan
gambaran tentang permasalahan yang akan
diteliti dalam bentuk angka-angka.
Penelitian ini digunakan karena sesuai
dengan objek dan pokok permasalahan yang
akan diteliti yang memerlukan suatu
pengamatan dan pemahaman yang cermat
dan seksama terhadap objek penelitian.
Berdasarkan hal tersebut dapat
dikemukakan bahwa, memecahkan masalah
dan menjawab permasalahan yang dihadapi
pada situasi sekarang, dilakukan dengan
langkah-langkah pengumpulan data, dan
membuat kesimpulan tentang suatu keadaan
secara objektif dalam suatu deskriptif
situasi. (Muhammad Ali, 1982:120)
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan
penulis dalam penelitian ini yaitu deskriftif
dengan pendekatan kuantitatif. Yang
menekankan fenomena-fenomena yang
diambil dari langkah-langkah pengumpulan
data baik lewat observasi (pengamatan)
maupun Angket.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014
Tentang Pedoman Umum Rastra
faktor penghambat menurut Pedro Harmoko (2009) dalam penelitiannya:
1. Komunikasi yang terjalin kurang baik karena dilaksanakan secara cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana untuk melakukan sosialisasi program,
2. terbatasnya jumlah alokasi beras bantuan,
3. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program,
4. keterlambatan pengiriman beras .
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang
kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran
beras oleh pemerintah
Indikator Rastra 6T :
1. Tepat Sasaran
2. Tepat Jumlah
3. Tepat Harga
4. Tepat Waktu
5. Tepat Kualitas
6. Tepat
Adiministrasi
Teori Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24) :
Tercapai tidak nya sasaran
Tim koordinasi Rastra dan Tim Sekretariat Program Rastra Nomor 07 Tahun 2017 Kabupaten paser Tentang Penunjang
Kelancaran Pelaksanaan Program Rastra.
Program Rastra di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten
Paser sudah Efektif
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 579 . 2, November 2019
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa
Binangun Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser yang mendapat bantuan
Program beras sejahtera (Rastra). Pemilihan
lokasi
penelitian ini berdasarkan pada
pertimbangan sebagai berikut.Dalam
pelaksanaan program Pemerintah seperti
program Rastra ini tentunya sangat rawan
akan permasalahan baik dalam
pelaksanaan pendataan rumah tangga
sasaran maupun proses distribusi beras
sejahtera (Rastra). Penulis ingin
mengetahui tentang hambatan dalam
pelaksanaan Program Beras Sejahtera
(Rastra) di Desa Binangun Kecamtan
Muara Komam.
Jenis dan Sumber Data
Data primer
Data primer merupakan data penunjang
data utama yang digunakan peneliti untuk
memperoleh jawaban atas masalah peneliti
yang sedang dikaji. Dalam proses penelitian
didefinisikan sebagai sekumpulan informasi
yang diperoleh yang diperoleh peneliti
langsung dari lokasi penelitian melalui
sumber pertama (Responden atau informan
melalui angket dari masyarakat yang
menerima Rastra sebanyak 35 orang.
Data skunder
Data skunder merupakan data
penunjang yang keberadaannya hanya
digunakan memperkuat, melengkapi, atau
mendukung data primer. Data sekunder
dimaknai sebagai data yang tidak dperoleh
dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti
berada dalam posisi bukan orang pertama
yang mengumpulkan data. Peneliti
memanfaatkan data yang telah dikumpulkan
pihak lain. Data sekunder tersebut terdiri
dari : 1) Dokumen, arsip – arsip dan laporan
kegiatan yang ada dikantor Desa Binangon
Kecamatan Muara Komam. 2) Artikel dan
informasi dari jurnal internet. 3) Peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
Sumber informasi/ Responden
Pemilihan sumber informasi digunakan
untuk mengarahkan pengumpulan data
sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksi
informasi yang menguasai permasalahan
mendalam serta dapat dipercaya untuk
menjadi sumber data.
Berikut sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 580 . 2, November 2019
Orang yaitu Masyarakat yang menerima
Rastra.
Teknik Pengumpulan Data
Observasi
Observasi yaitu kegiatan melihat
mengamati, dan mencermati serta mencatat
secara sistematis fenomena – fenomena
yang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu.
Dalam penelitian ini peneliti terjun
langsung ke lokasi untuk menyelidiki
praktek distribusi beras bagi rata beras
bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan
rendah di Desa Binangon Kecamatan Muara
Komam Kabupaten Paser yaitu tentang dari
mana dan dimana beras bersubsidi di serah
terimakan, siapa yang bertanggung jawab
untuk membaginya, kapan dan berapa kali
beras didistribusikan dalam setahun serta
bagaimana mekanisme pembagian beras
bersubsidi kepada masyarakat.
Penulis mengadakan pengamatan dan
pencatatan apa adanya dilapangan terhadap
berbagai fenomena yang ada hubungannya
dengan program beras sejahtera (Rastra) di
Desa Binangon Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser .Melalui observasi,
peneliti belajar tentang perilaku, dan makna
dari perilaku tersebut (Sugiyono 2013).
1. Angket
Angket merupakan teknik pengumpulan
data dengan cara mengajukan pertanyaan
tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh
responden sesuai dengan petunjuk
pengisian. Kelebihan dari angket adalah
bersifat praktis, biasanya angket digunakan
apabila: pertama, jumlah responden yang
dijadikan sebagai sumber data jumlahnya
cukup banyak. Kedua, angket digunakan
apabila ingin menggali pendapat atau opini
responden tentang isu-isu yang sedang
berkembang. Ketiga, biasanya
permasalahan yang digali melalui angket
adalah permasalahan yang sangat terbatas.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian
kuantitatif Efektivitas Program Beras
Sejahtera (Rastra) di Desa Binangon
Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser
dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan,
observasi, selama pelaksanaan penelitian
dilapangan. Analisis data kuantitatif
dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pengumpulan data
ini menggunakan angket (koesioner) yang
berupa sebuah pertanyaan tertulis dan harus
dijawab oleh repoden. Menurut Arikunto
(2006: 151) mengemukakan bahwa “angket
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 581 . 2, November 2019
(koesioner) adalah sejumlah pertanyaan
tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan
tentang pribadinya. Tabulasi adalah suatu
proses peringkasan data dan penampilannya
dalam bentuk yang rapi untuk kepentingan
analisis yang lebih lanjut.
Presentasi data digunakan untuk
melihat besar kecilnya frekuensi jawaban
dalam angket yang dihitung dalam jumlah
frekuensi, karena jumlah jawaban pada
setiap angket berbeda. Sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh
Muhammad Ali (1998:184), bahwa rumus
untuk menghitung presentasi adalah :
P=F/N x 100%
Keterangan :
P : Presentai
F : Frekuensi
N : Jumlah Responden
HASIL PENELITIAN DAN PEMBA
HASAN
Berdasarkan dari hasil pengumpulan
data angket/ kuisioner yang telah diperoleh,
maka dapat disimpulkan bahwa Program
Rastra di Desa Binangon Kecamatan Muara
Komam Kabupaten Paser, bias dikatakan
sudah Berjalan “Efektif”, hal ini dapat kita
dilihat dari hasil persentasi jawaban para
kuesioner. yaitu sebesar 63,8% sudah
berada dalam kategori Efektif.
Dalam pencapaian hasil (Efektivitas)
program rastra ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang menjadi penghambat
menurut Pedro Harmoko (2009) dalam
penelitiannya yaitu,
1.Komunikasi yang terjalin kurang
baik karena dilaksanakan secara cepat dan
kurangnya waktu bagi pelaksana untuk
melakukan sosialisasi program,
2.Terbatasnya jumlah alokasi beras
bantuan,
3.Kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap program, serta
4.Keterlambatan pengiriman beras.
Dari hasil rekapitulasi data kuesioner
untuk faktor penghambat program rastra di
desa binangon kecamtan muara komam
kabupaten paser di atas diperoleh persentasi
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 582 . 2, November 2019
sebesar (74%) kuesioner yang menjawab
TIDAK . Dari hasil ini dapat terlihat, bahwa
mayoritas responden menyatakan Tidak.
Oleh karena itu, maka keempat indikator
tersebut tidak menjadi faktor penghambat
dalam pelaksanaan program Rastra di Desa
Binagon Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser.
Hasil penelitian ini didukung oleh,
penelitian dari. Yuliana (2016) “ yang
berjudul “Efektivitas Program Raskin
diKota Baru”, Yudista suryadirta taufik
(2018) yang berjudul “Efektivitas
pengelolaan program Raskin dalam
peningkatan kesejahteraan diKelurahan
Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten
Kolaka”, dan Shin auly frida S (2011) yang
berjudul “Efektivitas pelaksanaan program
Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin)
(Studi Kasus: Kelurahan VI Suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok)”.
Tetapi penelitian ini menolak hasil
penelitian yang dilakukan oleh, Yepi
Yegibalom (2001) dengan judul “Efektifitas
program Beras di Maga Sari “, dan Robert
F Damanik, (2012) “Analisis Efektivitas
Distribusi Beras Miskin (Raskin) di
Tanjung selor. (Studi Kasus : Kelurahan
Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan,
Kota Tebing Tinggi)”.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di desa Binangon Kecamatan
Muara Komam Kabupaten Paser dengan
penyebaran angket yang telah dijawab oleh
informan dan pembahasan hasil penelitian
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
maka dapat dapat ditarik kesimpulan yaitu :
1. Program beras sejahtera di desa
Binangon Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser berjalan efektif 63,8%.
2. Tidak ada faktor penghambat
dalam Program Beras Sejahtera di desa
Binangon Kecamatan Muara Komam.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku
Ali,Muhammad (1998),Strategi
Penelitian Pendidikan, Jakarta Angkasa
Laksono, A. 2015. Buku Pedoman Umum
Raskin. Kementrian Koordinator
Bidng Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia.
Martono, nanang. 2015. Metode Penelitian
Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.
Pasolong,Harbani. 2010. Teori Administras
Publik. Jakarta : Alfabeta
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 583 . 2, November 2019
Ridwar. 2005. Hukum Administrasi Negara.
Jakarta: Rajawali Pers.
Siagian, Sondang P. (2001). Administrasi
Pembangunan. Surabaya : Pustaka
Agung
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan
Publik. Bandung: Alfabeta
Sumardi,dkk.(1982).Kemiskinandan
Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali
Pers.
Sumaryadi,Nyoman I. 2005.Efektivitas
Im plementasi Kebijakan Otonomi
Daerah. Jakarta : Citra Utama
Sugiyono prof. Dr., 2013. Metode Peneliti n
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R& D, Bandung : Cv. Alfa Beta
TimDosen.2018Pedoman Penulisan Skripi
dan Penulisan Usulan Penelitian.Sekol
ah Tinggi Ilmu Administrasi Publik
A. Perundang – Undangan
Inpres nomor 03 tahun 2012 tentang kebijak
an pengadaan gabah/beras dan
penyaluran beras oleh Pemerintah.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia nomor 54 tahun 2014 yang
menjadi pedoman umum Rastra.
B. Jurnal
Robert F damanik, (2012) analisis Efektivita
s distribusi beras miskin (Raskin) di
Tanjung Selor.
Shin aulyfrida S (2011) Efektivitas pelaksan
a program raskin (Beras untuk keluarg
a miskin) di Keluhan VI suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Suluk.
Yepi Yegibalom (2001) Efektivitas
program beras di Maga Sari
Yuliana (2016) Efektivitas program
raskin di Kota Baru.
Yudista suryadita taufik (2018) Efektivitas
pengelolaan program raskin dalam peni
ngka tankesejahteraandi Kelurahan Wa
tuliandu KecamatanKolaka Kabupaten
Kolaka.
Pedro Harmoko (2009) Efektivitas Program
Raskin di Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta.
C. Internet dan sumber lainnya
Data profil desa binangonkecamatan muara
komam kabupaten paser 2018.
JAPB : Vol. 2, No. 2, November 2019 584 . 2, November 2019
Pemerintahan 2018. Data Jumlah
Sasaran Rastra. Kantor Desa Binangon
Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser
2018.
http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0303/12/opini/176818.htm
downloaded at februari 25, 2018.