Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
-
Upload
publish-what-you-pay-pwyp-indonesia -
Category
Government & Nonprofit
-
view
840 -
download
6
Transcript of Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
1
Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, “Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Jakarta, 17 November 2015
© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Jakarta, 17 November 2015
EFEKTIFITAS PTSP DALAM REFORMASI DAN TRANSPARANSI PERIZINAN SEKTOR SDA
KONFERENSI NASIONAL TATA KELOLA SUMBER DAYA EKSTRAKTIF
Oleh:
Hanung Harimba Rachman (Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya)
PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL
Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL TRIWULAN III / 2015
4
Indonesia Investment Coordinating Board
INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
5
ANGKA PENGANGGURAN
2 Juta Tenaga kerja yang terserap setiap tahunnya
463 ribu
Tenaga kerja yang terserap setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2004
290 ribu
Tenaga kerja yang terserap setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2013
164 ribu Tenaga kerja yang terserap setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2014
10 Juta Tenaga kerja yang terserap dalam kurun waktu 2014-2019
TARGET PEMERINTAH
TERKAIT TENAGA KERJA
5,4 Persen Target pertumbuhan ekonomi 2015 (revisi)
370 Ribu Tenaga kerja yang terserap setiap 1% pertumbuhan ekonomi untuk target 2 juta
7,24 Juta
Jumlah penganggur terbuka per Agustus 2014
9,68 Juta
Orang kategori setengah penganggur per Agustus 2014
26,09 Juta
Orang kategori bekerja paruh waktu per Agustus 2014
ELASTISITAS TENAGA KERJA
MENURUN
Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI JANUARI – SEPTEMBER 2015
6
Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI SEKTOR PRIORITAS
7
Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN RENCANA INVESTASI SEKTOR PRIORITAS
8
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT DI BKPM
Indonesia Investment Coordinating Board
TIGA PRIORITAS UTAMA BKPM
10
Percepatan Pelayanan Perizinan • Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) • Penyederhanaan Administrasi Proses Perzinan
Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif Penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri sebagai tujuan investasi
Debottlenecking Permasalahan Investasi
Indonesia Investment Coordinating Board
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI 2015-2016
11
Penyederhanaan Perizinan Pengembangan PTSP Pusat
Perbaikan Peringkat EODB
PERIZINAN DASAR Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan
MARITIM Izin Pelabuhan), Industri Perikanan
INDUSTRI ORIENTASI EKSPOR Kelapa Sawit dan Turunannya
PARIWISATA&KAWASAN Hotel & convention center, KEK
INDUSTRI SUBSTITUSI IMPOR Industri Besi & Baja, Industri Bahan Baku Obat
PERTANIAN Tanaman Pangan, Peternakan
1
2
3
Pendelegasian wewenang seluruh perizinan investasi ke BKPM sebagai amanat Inpres no 4/2015 Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM
Penguatan IT PTSP Pusat dengan K/L dan integrasi sistem online dengan PTSP Daerah
Fokus Pada 5 Indikator dengan Peringkat di atas 100
1. Starting a business ( peringkat 115)
2. Dealing with Construction Permit (peringkat 153)
3. Registering Property ( peringkat 117)
4. Paying Taxes ( peringkat 160)
5. Enforcing Contract ( peringkat 172)
INDUSTRI PADAT KARYA Industri Tekstil, Industri Makanan Minuman
HILIRISASI Smelter
4 Pembentukan PTSP di 18 KEK dan 15 KI melalui MoU dengan Pemda & administrator KEK
5 Audit pelayanan PTSP Daerah. Selanjutnya bekerja sama dengan MenPANRB menyusun standard layanan PTSP Daerah
Peningkatan layanan contact center dan pengaduan PTSP Pusat
Kebijakan Pro Investasi Revisi Daftar Negatif Investasi, Insentif KEK, Tax Holiday, Tax Allowance
Indonesia Investment Coordinating Board
IZIN YANG SUDAH DIDELEGASIKAN KE PTSP PUSAT BKPM
12
No. Kementerian/LPNK Jumlah Izin yang Didelegasikan Peraturan Terkait
1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 3 Permenaker No. 25 Tahun 2014, tgl 18 Desember 2014
2 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 17 Permenhut No. 97/Menhut-II/2014, tgl 24 Desember 2014 dan
Permen LH-K No. P.1/Menhut-II/2015, tgl 27 Januari 2015
3 KEMENTERIAN PU & PERA 7 Permen PU-Pera No. 22/PRT/M/2014, tgl 29 Desember 2014
4 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 9 Permendag No. 96/M.DAG/PER/12/2014, tgl 24 Desember 2014 dan Permendag No. 10/M-DAG/PER/1/2015, tgl 29 Januari 2015
5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10 Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
42 (bertahap) Permen ESDM No. 23 Tahun 2015, tgl 31 Juli 2015
11 Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, tgl 12 Agustus 2015
6 KEMENTERIAN KEUANGAN (PAJAK DAN BEA CUKAI) 1 Permenkeu No. 258/PMK.011/2014, tgl 30 Desember 2014
7 KEPOLISIAN RI 6 Skep No. POL.: SKEP/638/XII/2009, tgl 23 Desember 2009
8 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 6 Permenperin No. 122/M-IND/PER/12/2014, tgl 15 Desember 2014
9 KEMENTERIAN PERTANIAN 5 Kepmentan No. 1312/Kpts/KP.340/12/2014, tgl 29 Desember 2014
10 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 7 Permenhub No. PM 3 Tahun 2015, tgl 6 Januari 2015
11 KEMENTERIAN PARIWISATA 20 Permenpar No. 2 Tahun 2014, tgl 16 Desember 2014 dan Pemenpar No. 1 Tahun 2015, tgl 19 Januari 2015
12 KEMENTERIAN KOMINFO 5 Permenkominfo No. 40 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
13 KEMENTERIAN KESEHATAN 9 Permenkes No. 93 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
14 KEMENTERIAN DIKBUD 1 Permendikbud No. 69 Tahun 2014, tgl 17 Juli 2014
15 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2015, tgl 15 Januari 2015
16 KEMENTERIAN AGRARIA/BPN 0 Permen ATR/Ka BPN No. 15 Tahun 2014, tgl 29 Desember 2014 (layanan gambaran dan informasi ketersediaan/status lahan)
17 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DIRJEN IMIGRASI) 0
Memberikan layanan konsultasi perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal
18 KEMENTERIAN PERTAHANAN 0
19 LEMBAGA SANDI NEGARA 0
20 BSN 0
21 BPOM 0
22 PLN 0 Masih belum menempatkan pejabatnya di PTSP Pusat BKPM
TOTAL 160
Indonesia Investment Coordinating Board
TIGA TIPE BUSINESS PROCESS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI PTSP PUSAT
13
1. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Secara Daring “Online Business Process”
Proses penerbitan perizinan secara online “tanpa tatap muka” sudah dilakukan BKPM sejak bulan Desember 2014. Penerbitan perizinan ini atas bidang-bidang usaha yang didegelasikan oleh Kementerian/Lembaga sejak tahun 2010.
2. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Satu Tahap Melalui LO Kementerian/Lembaga di PTSP Pusat
Proses penerbitan perizinan dan non perizinan satu tahap melalui LO dilakukan sejak peresmian PTSP Pusat di bulan Januari 2015. Pengertian satu tahap di sini adalah bahwa penerimaan dan penerbitan dilakukan di PTSP Pusat, tanpa proses penelaahan secara detail di Direktorat Teknis, Kementerian karena bobot penelaahan teknis dapat dilakukan oleh LO di PTSP Pusat.
3. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dua Tahap Melalui LO Kementerian/Lembaga di PTSP Pusat dan Direktorat Teknis di Kementerian Pusat
Proses penerbitan perizinan dan non perizinan dua tahap melalui LO dan Direktorat Teknis Kementerian Pusat dilakukan sejak peresmian PTSP Pusat di bulan Januari 2015. Pengertian dua tahap di sini adalah bahwa setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh LO di PTSP Pusat, berkas permohonan akan ditelaah secara detail dan menyeluruh oleh Direktorat Teknis di Kementerian Pusat karena bobot teknis yang membutuhkan analisa kunjungan lapangan dan juga peralatan yang khusus, serta keterlibatan dinas-dinas teknis terkait di daerah.
Indonesia Investment Coordinating Board
PTSP PUSAT TELAH MENERBITKAN 9.596 IZIN (JANUARI – SEPTEMBER 2015)
14
No. Sektor Total
1 Keuangan (fasilitas fiskal); 598
2 Perindustrian; 1776
3 Perdagangan; 3342
4 ESDM; 645
5 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 629
6 Perhubungan; 102
7 Komunikasi dan Informatika; 177
8 Pertanian; 131
9 Kesehatan; 32
10 Pariwisata; 755
11 Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 203
12 Pendidikan dan Kebudayaan; 41
13 Kelautan dan Perikanan; 15
14 Ketenagakerjaan; 11
15 Kepolisian ( Jasa keamanan) 951
16 Perizinan Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing (KPPA) 188
Total Keseluruhan Perizinan 9.596
K/L Pendukung PTSP Pusat (tidak menerbitkan izin)
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
Kementerian Pertahanan
BPOM
BSN
PLN
Lemsaneg
Indonesia Investment Coordinating Board
IMPLIKASI PELAKSANAAN PTSP PUSAT DI BKPM
15
No. Jenis Perizinan Sebelum PTSP
(Selama Th 2014) Setelah PTSP
(15 Jan – 4 Agustus 2015)
1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Sementara
14 31
2 IUPL 56 21
3 Izin Operasi 0 0
4 IUJPTL 8 12
5 SKT Panas Bumi 163 136
6 Penetapan Wilayah Usaha 10 2
Jumlah 251 202
Penyederhanaan Perizinan dan Nonperiizinan di Bidang ESDM
Rata-rata waktu penerbitan Izin dari 202 IUPTL-S/IUPTL-T dan usaha penunjang lainnya adalah 5 (lima) hari kerja dengan jumlah pengunjung harian rata-rata 15 orang.
Sumber: Kemen terian ESDM
Contoh: di Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)
Indonesia Investment Coordinating Board
PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN DI PTSP PUSAT
16
PTSP BKPM telah menyederhanakan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari
Permasalahan perizinan adalah banyaknya jenis perizinan dan saling mempersyaratkan, sehingga perlu penyederhanaan untuk mempersingkat waktu, terutama perizinan lahan/pertanahan, lingkungan, dan daerah;
Metode yang digunakan untuk penyederhanaan perizinan adalah Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) serta penyederhanan administrasi proses perizinan.
Telah dilakukan perubahan Permen Baru dari Kementerian/ Lembaga terkait untuk mendukung PTSP Pusat Ketenagalistrikan (Sektor Agraria, Sektor Kehutanan dan Sektor Perhubungan).
Menteri ESDM telah mendelegasikan wewenang penerbitan 10 izin usaha ketenagalistrikan kepada Kepala BKPM Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, yaitu:
a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
b) Izin Operasi
c) Penetapan Wilayah Usaha
d) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
e) Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
f) Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
g) Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
h) Izin Panas Bumi
i) Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi
j) Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi
Indonesia Investment Coordinating Board
CAPAIAN PERBAIKAN PERIZINAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN (IPP PEMILIHAN LANGSUNG)
17
Jenis Izin / Non Izin SLA (Hari) Rekomendasi Penyederhanaan SLA (Hari)
Bad
an
Usa
ha
Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Badan Hukum PT 1 Badan Hukum PT 1 NPWP/NPPKP 1 NPWP/NPPKP 1 TDP 3 TDP*) 3
Ko
nst
ruks
i/R
ealis
asi
Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi 5 Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi 5 Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 45 IUPTL Sementara 5 Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
45 Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
45
Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero 60 Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero 60 Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya - Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya - Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT)
14 Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT)
14
Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) 30 Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) 7 Izin Lokasi/SITU 14 Izin Lokasi *) tidak diperlukan apabila sdh ada IPKH 14 Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan 120 Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan 52 Izin Lingkungan dan AMDAL 115 Izin Lingkungan*) Diintegrasikan /AMDAL pemprakarsa 10 AMDAL LALIN 90 AMDAL LALIN Izin Gangguan 14 Izin Gangguan
Hak Atas Tanah (HGB) 165 Hak Atas Tanah (HGB) *) 50 Izin Mendirikan Bangunan 14 Izin Mendirikan Bangunan *) 14 Ijin terminal khusus dan navigasi dari Kemenhub (Jetty) 81 Ijin penetapan lokasi terminal khusus dari Kemenhub *) 5
Ketenagakerjaan 23 Ketenagakerjaan 3 Utilitas (air, telepon) 14 Utilitas (air, telepon) *) 14 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 1 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan *) 1 Pembebasan bea impor dari Kemenkeu (IUPTL) 7 SK Pembebasan bea impor dari dari BKPM *) 7 Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu 10 Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu*) Rincian Impor Barang (RIB) 7 Rincian Impor Barang (RIB) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 3 Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Persyaratan
kontraktor Sertifikat Badan Usaha 3 Sertifikat Badan Usaha Sertifikat Laik Operasi 5 Sertifikat Laik Operasi 5
Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (untuk kepentingan sendiri: 14 hari, untuk kepentingan sementara: 20 hari)
30 Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
5
Total Penyelesaian 923 Total Penyelesaian 256
Keterangan: *) Paralel Capaian penyederhanaan Dalam pembahasan
Indonesia Investment Coordinating Board
5 CAPAIAN PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN
18
33.8%
35.0%
36.3%
37.6%
38.9%
66.2% 65.0% 63.7%
62.4%
61.1%
Penyederhaan izin pertanahan melalui Permen Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan
Penanaman Modal.
No Jenis Layanan Sebelum disederhanakan Setelah
disederhanakan ( Peraturan Kepala BPN No.1/2010)
1 Informasi Ketersediaan tanah *) 11 hari kerja 7 hari kerja
2 Pertimbangan teknis pertanahan 10 Hari kerja 7 hari kerja
3
Pengukuran Bidang tanah 18 hari kerja 10 hari kerja
-Luas s/d 10 Ha 30 hari kerja 20 hari kerja
-Luas s/d 10 s/d 1.000 Ha 41 hari kerja 30 hari kerja
-Lebih dari 1.000 Ha
4
Hak Guna Usaha (HGU) 38 hari kerja 30 hari kerja
-Luas s/d 200 Ha 78 hari kerja 50 hari kerja
-Luas 200 s/d 1.000 Ha 93 hari kerja 60 hari kerja
-Luas 1.000-3.000 Ha 108 hari kerja 80 hari kerja
-Luas 3.000-6.000 Ha 123 hari kerja 90 hari kerja
-Lebih dari 6.000 Ha
5
Hak Guna Bangunan (HGB) 31 hari kerja 20 hari kerja
-Luas s/d 2 Ha 50 hari kerja 30 hari kerja
-Luas 2 s/d 15 Ha 86 hari kerja 50 hari kerja
-Lebih dari 15 Ha
*) Tidak termasuk perizinan, sehingga tidak masuk dalam perhitungan capaian.
Indonesia Investment Coordinating Board
13 CAPAIAN PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN (TERKAIT HUTAN)
19
Diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan PTSP.
No Jenis Layanan Sebelum Disederhanakan Setelah Disederhanakan
1 Izin Pelepasan Kawasan Hutan 111 hari kerja
47 hari kerja (Permenhut no. 33 tahun 2010)
2 Perpanjangan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan 60 hari kerja
20 hari kerja (Permenhut no. 18 tahun 2011)
3 Dispensasi Pelepasan Kawasan Hutan 30 hari
22 hari kerja (Permenhut no. 33 tahun 2010)
4 Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang
90 Hari Kerja 52 hari kerja
(Permenhut no. 16 tahun 2014)
5 Izin Definitif Pinjam Pakai Kawasan Hutan 90 Hari Kerja
52 hari kerja (Permenhut no. 16 tahun 2014)
6 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi 110 hari kerja
52 hari kerja (Permenhut no. 16 tahun 2014)
7 Perpanjangan Persetujuan Prinsip Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
85 hari kerja 38 hari kerja
(Permenhut no. 16 tahun 2014)
8 Perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang
55 hari kerja 21 hari kerja
(Permenhut no. 16 tahun 2014)
9 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri/Alam (IUPHHK-HTI)
128 hari kerja 25 hari kerja
(Permenhut no. 31 tahun 2014)
10 Izin Usaha atau Izin Perluasan Primer Hasil Hutan Kayu diatas 6000 M3/tahun
60 hari kerja 15 hari kerja
(Permenhut no. 55 tahun 2014)
11 Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi
25 hari kerja 25 hari kerja
(Permenhut no. 63 tahun 2009)
12 Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam 51 Hari Kerja
51 hari kerja (Permenhut no. 48 tahun 2010)
13 Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam
50 hari kerja 33 hari kerja
(Permenhut no. 64 tahun 2013)
Indonesia Investment Coordinating Board
4 CAPAIAN PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN (TERKAIT PERHUBUNGAN)
20
33.8%
35.0%
36.3%
37.6%
38.9%
66.2% 65.0% 63.7%
62.4%
61.1%
Diatur dalam Permen Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen Perhubungan Nomor 51 Tahun 201 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
No Jenis Layanan Sebelum Disederhanakan
Setelah Disederhanakan ( Permenhub no 51/2011)
1 Izin penetapan lokasi terminal khusus 21 hari kerja 5 hari kerja
2 Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus
30 hari kerja 5 hari kerja
3 Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus untuk melayani kepentingan umum
28 hari kerja 5 hari kerja
4 Izin penetapan terminal khusus 21 hari kerja 14 hari kerja
Indonesia Investment Coordinating Board
LAMA PROSES PERIZINAN BIDANG PERTANIAN (PERKEBUNAN)
21
Jenis Izin / Non Izin Sebelum Penyederhanaan
SLA (Hari) Sesudah Penyederhanaan SLA (Hari)
Bad
an U
sah
a
Badan Hukum PT 1 - Single Submission Badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan Izin Prinsip Penanaman Modal.
- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (single submission application).
- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.
3
NPWP/NPPKP 1
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3
Izin Prinsip Penanaman Modal 3
Ko
nst
ruks
i/R
ealis
asi
Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan 17 - Rekomtek Perkebunan sudah mencakup: Pertimbangan Teknis kehutanan, penetapan Lokasi, berdasarkan peta wilayah usaha dengan peta RTRW provinsi dan kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).
20
Pertimbangan Teknis Lahan dari Dinas Kehutanan
30
Izin Lokasi/SITU 14
Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
120 - Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan mengacu kepada Rekomtek
15
Izin Lingkungan dan AMDAL 115 - Izin lingkungan di luar studi ANDAL 10
AMDAL LALIN 90
Izin Gangguan di Daerah 14
IUP Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota)
57 IUP Daerah dihapus karena informasi telah dicakup dalam Izin Usaha
-
Hak Atas Tanah (HGU) 165 Hak Atas Tanah (HGU) dilakukan penyederhanaan SOP 40
Izin Mendirikan Bangunan 14 Izin Mendirikan Bangunan 14
Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll) 23 Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll) 7
Utilitas (Listrik, air, telepon) 50 Utilitas (Listrik, air, telepon) 40
BPJS 1 BPJS 1
Fasilitas (API dan Masterlist) 10 Fasilitas (API dan Masterlist) 10
Izin Pemasukan Benih 16 Izin Pemasukan Benih 5
Izin Usaha 7 Izin Usaha 7
Total Penyelesaian 751*) Rekomendasi Total Penyelesaian 172
*) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah
Indonesia Investment Coordinating Board
LAMA PROSES PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN
22
Jenis Izin / Non Izin Sebelum Penyederhanaan
SLA (Hari) Sesudah Penyederhanaan SLA (Hari)
Bad
an U
sah
a
Izin Prinsip Penanaman Modal 3 - Single Submission badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan Izin Prinsip Penanaman Modal.
- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (single submission application).
- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.
3 Badan Hukum PT 1
NPWP/NPPKP 1
TDP 3
Ko
ntr
uks
i/R
ealis
asi
Ketetapan Rencana Kota 15 Ketetapan Rencana Kota dan penetapan Lokasi dijadikan satu proses, berdasarkan peta wilayah usaha dengan peta RTRW provinsi dan kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).
14 Izin Lokasi/SITU 14
Izin Lingkungan dan AMDAL 115 Izin lingkungan diluar studi ANDAL atau UKL/UPL. 10
AMDAL LALIN 90
Izin Gangguan di Daerah 14
Izin Mendirikan Bangunan 14 Izin Mendirikan Bangunan 14
Hak Atas Tanah (HGB) 165 Hak Atas Tanah (HGB) dilakukan penyederhanaan SOP 7
Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll)
23 Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll) 7
Utilitas (Listrik, air, telepon) 50 Utilitas (Listrik, air, telepon) 40
BPJS 1 BPJS 1
Fasilitas (API, Masterlist, TA, TH) 25 Fasilitas (API, Masterlist, TA, TH) disederhanakan sesuai SOP 14
Izin Usaha 7 Izin Usaha 7
Perl
ind
un
gan
Ko
nsu
me
n
Pendaftaran Produk 7 Penyederhanaan Izin-Izin Perlindungan Konsumen digabung menjadi satu proses atau menjadi simultan
25
Izin Edar (untuk mamin) 26
SNI 98
Total Penyelesaian 672*) Total Penyelesaian 152 *) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah
Indonesia Investment Coordinating Board
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG ON GOING PROCESS PEMBAHASAN
23
1. Kementerian Perhubungan Bidang Usaha yang ada di dalam Daftar Negatif Investasi (terbuka
dengan persyaratan) namun belum tercakup dalam pendelegasian, seperti: Multimoda
Terdapat sekitar 18 perizinan bidang Perhubungan yang akan menyusul didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM
Standar Operasional dan Prosedur yang masih belum dan harus dilengkapi terkait perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan yang didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM
2. Kementerian Kesehatan Bidang Usaha yang ada di dalam Daftar Negatif Investasi (terbuka
dengan persyaratan) namun belum tercakup dalam pendelegasian, seperti: Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (penyewaan peralatan medik)
Terdapat sekitar 11 perizinan bidang Kesehatanyang akan menyusul didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM
Pembahasan bilateral dengan K/L dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan pendelegasian
Indonesia Investment Coordinating Board
PENGUATAN PTSP PUSAT TERKAIT SEKTOR SDA
24
NO KEMENTERIAN/
LEMBAGA DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN TINDAK LANJUT PERKEMBANGAN
1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menteri KKP mendelegasikan/melimpahkan perizinan (yang belum didelegasikan/dilimpahkan ke PTSP –Pusat BKPM) yaitu : Izin Usaha Perikanan Tangkap
Surat Kepala BKPM Nomor 49/A.1/2015 mengenai tindak lanjut pendelegasian wewenang tanggal 27 Januari 2015
Kepala BKPM telah mengirimkan surat kepada Menteri KKP untuk membahas mengenai pendelegasian izin ke BKPM
2 KEMENTERIAN PERTANIAN
Menteri Pertanian melakukan revisi atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tatacara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal, sehingga bidang usaha yang dipersyaratkan rekomendasi hanya bidang usaha yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, yaitu : 1. Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok (luas
lebih dari 25 Ha) 2. Budi daya Tanaman Pangan (luas lebih dari 25 Ha) 3. Perkebunan (luas lebih dari 25 Ha) 4. Industri Pengolahan hasil perkebunan 5. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan
Rekayasa
Kepala BKPM telah bertemu dengan Menteri Pertanian, menyepakati pembahasan mengenai bidang-bidang usaha pertanian yang memerlukan rekomendasi
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (1)
25
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
1 7/24/14 264 s.d 279/A.5/2014
Pemetaan Perizinan Usaha pada Kementerian/ Lembaga
Para menteri dan kepala lembaga
- Pemetaan Perizinan Usaha pada Kementerian/ Lembaga
-
2 10/30/14 Kunjungan Bapak Presiden RI ke PTSP BKPM
Presiden RI
- -
3 11/4/14 Fasilitas Bea Masuk atas importasi mesin peralatan untuk pembangkit tenagalistrikan
Badan Kebijakan Fiskal
- Usulan Kebijakan Quick wins pada Permenkeu 176/PMK.011/2009 Jo 76/2012 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal sekaligus mencabut permenkeu 54/PMK.011/2008
Industri pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri dan industri pembangkit listrik yang akan menjual listriknya untuk group perusahaan dan/ atau kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus.
4 12/29/14 469/A.5/2014
Pembahasan Persiapan Peluncuran PTSP Nasional
Para Sekjen Kementerian dan Deputi BKPM
Pembahasan peluncuran PTSP Nasional -
5 1/13/15 33/A.1/2015 Tindak Lanjut Pendelegasian Wewenang
Menteri Pariwisata
Permenpar 59/2009, Permenpar Nomor 2/2014
Pendelegasian kewenangan penerbitan pendaftaran usaha kepariwisataan lebih mundur dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 59 Tahun 2009.
Sepanjang bidang usaha tidak didelegasikan, proses perizinan/ pendaftaran usaha bidang kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan/ diproses di PTSP Pusat (BKPM)
6 1/27/15 49/A.1/2015 Tindak Lanjut Pendelegasian Wewenang
Menteri Kelautan dan Perikanan
Perpres 39/2014, Permen KP PER.30/MEN/2009, Permen KP 3/PERMEN-KP/2015
Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan di bidang kelautan dan perikanan dalam Permen KP 3/PERMEN-KP/2015, lebih mundur dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009
Sepanjang bidang usaha tidak didelegasikan, proses perizinan/ pendaftaran usaha bidang kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan/ diproses di PTSP Pusat (BKPM)
7 2/6/2015 87/A.1/2015 Usulan Penyederhanaan AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Permen LH P.97/Menhut-II/2014
Penyederhanaan perizinan dan non perizinan Kementerian terkait penanaman modal
Terdapat 35 Jenis perizinan yang didelegasikan pada PTSP yaitu izin pelepasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan serta izin lingkungan
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (2)
26
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
8 2/6/2015 88/A.1/2015 Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Walikota Cilegon UU 32/2014, Perpres 97/2014
Permohonan petunjuk pelaksanaan atas urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota di bidang penanaman modal dalam Lampiran huruf R
9 2/17/2015 185/A.1/2015
Permintaan penyampaian uraian tugas pejabat pada PTSP Pusat
Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan
Permenkeu No.258/PMK.011/2014
Pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas fiskal penanaman modal kepada Kepala BKPM sepenuhnya dapat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM
Disamping penugasan penerimaan permohonan kiranya pejabat yang ditugaskan dapat memberikan konsultasi perpajakan.
10 2/18/2015 193/A.1/2015
Penyederhanaan Perizinan secara Nasional
Menteri Lingkungan Hidup
UU 32/2009, PP 27/2012 , Permendagri 27/2009
Izin lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) sebagai persyaratan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri
Merevisi Permenperin 05/M-IND/PER/2/2014 dengan menghapuskan Persyaratan Izin Lingkungan sebagai persyaratan untuk Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri.
11 2/18/2015 190/A.1/2015
Pemberian Tunjangan Kinerja Lainnya Bagi Penugasan Pejabat Pada PTSP Pusat di BKPM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Kepmen ESDM 4270 K/70/MEM/2014
Pengajuan tunjangan kinerja lainnya oleh BKPM
Pada surat keputusan penugasan dapat ditambahkan penjelasan administrasi kepegawaian bahwa administrasi kepegawaian, gaji dan tunjangan kinerja diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan tunjangan kinerja lainnya dibebankan pada mata anggaran PTSP Pusat/BKPM
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (3)
27
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
12 2/18/2015 191/A.1/2015
Pemberian Tunjangan Kinerja Lainnya Bagi Penugasan Pejabat Pada PTSP Pusat di BKPM
Menteri Kesehatan
Kepmenkes HK.02.02/MENKES/8/2015
Pengajuan tunjangan kinerja lainnya oleh BKPM
ada surat keputusan penugasan dapat ditambahkan penjelasan administrasi kepegawaian bahwa administrasi kepegawaian, gaji dan tunjangan kinerja diberikan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan tunjangan kinerja lainnya dibebankan pada mata anggaran PTSP Pusat/BKPM
13 2/18/2015 192/A.1/2015
Pemberian Tunjangan Kinerja Lainnya Bagi Penugasan Pejabat Pada PTSP Pusat di BKPM
Menteri Komunikasi dan Informatika
Kepmen Kominfo 1036/2014
Pengajuan tunjangan kinerja lainnya oleh BKPM
Pada surat keputusan penugasan dapat ditambahkan penjelasan administrasi kepegawaian bahwa administrasi kepegawaian, gaji dan tunjangan kinerja diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan tunjangan kinerja lainnya dibebankan pada mata anggaran PTSP Pusat/BKPM
14 2/23/2015 194/A.1/2015
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM
Menteri Luar Negeri
- Penyebaran informasi mengenai PTSP Pusat dan mendukung pelaksanaan Diplomasi Ekonomi
Meneruskan informasi mengenai PTSP Pusat pada seluruh Kantor Perwakilan RI di luar negeri
15 2/24/2015 197/A.1/2015
Penyederhanaan Perizinan secara Nasional
Menteri Perhubungan
UU 32/2009 - PP 27/2012, UU 22/2009 - PP 32/2011
Integrasi pengaturan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (ANDAL Lalin) dengan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
1. ANDAL Lalin dapat diintegrasikan dalam kewajiban ANDAL sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 32/2009,
2. Menghapus/menghilangkan persyaratan ANDAL Lalin sebagai persyaratan untuk memperoleh perizinan tidak saling mempersyaratkan (interlocking)
16 2/24/2015 196/A.1/2015
Pembinaan dan administrasi kepegawaian pada PTSP Pusat di BKPM
Menteri KP - Pejabat Kementerian KP tidak hadir selama 7 dan 9 hari kerja
Kementerian KP tidak memberikan penugasan lain dan keharusan mengutamakan penugasan pelayanan perizinan dan nonperzinan bidang kelautan dan perikanan
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (4)
28
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
17 3/4/2015 208/A.1/2015 s.d
241/A.1/2015
Penunjukan Pejabat Penghubung Pada Kantor
Perwakilan Daerah
33 Gubernur - - Menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung pada kantor perwakilan daerah yang ada di Jakarta sebagai PIC dalam pelayanan investasi dan perizinan daerah
18 3/5/2015 295/A.1/2015
PenyederhanaanPerizinan Secara Nasional
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014
- Melakukan perubahan Perturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 dengan catatan sbb:
a. Mengubah ketentuan Pasal 25 perlu menetapkan SOP baru dengan mengacu pada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014, dimana telah disepakati proses permohonan di BKPM 7 hari kerja dan Kementerian 45 hari kerja
b. Pasal 26, menghapus persyaratan wajib izin usaha serta izin lingkungan dan AMDAL
19 3/5/2015 292/A.1/2015
PenyederhanaanPerizinan Secara Nasional
Menteri Dalam Negeri
Permendagri No.32 Tahun 2010
- Mencabut/membatalkan Permendagri No.32 Tahun 2010 sehingga penerbitan IMB oleh daerah hanya mengacu pada satu pedoman teknis IMB dari Menteri Pekerjaan Umum
20 3/5/2015 253/A.1/2015
PenyederhanaanPerizinan Secara Nasional
Menteri Agraria dan
Tata Ruang / Kepala BPN
Permen Negara Agraria No.2 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 6
- Meninjau Permen Menteri Agraria dan Tata Ruang
yang saling mempersyaratkan (interlocking)
21 3/5/2015 253/A.1/2015
Penyederhanaan Perizinan secara Nasional
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN
Peraturan Menteri Negara Agaria/ Kepala BPN 2/1999
Penyederhanaan perizinan pertanahan dan perizinan lokasi saling mempersyaratkan (interlocking)
Perubahan Peraturan Menteri bahwa pengaturan Izin Lokasi dapat ditambahkan ketentuan bahwa Izin Lokasi menjadi dasar bagi persyaratan perizinan lainnya seperti IMB, Izin Lingkungan atau Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus/ Jetty
22 3/6/2015 293/A.1/2015
Perbaikan Kemudahan Berusaha (EODB) Indonesia,
Indikator Paying Taxes
Menteri Keuangan
- - a. Membuat dasar hukum Peraturan Menteri bagi pelaporan pajak dari Wajib Pajak Badan secara on-line (e-filling) yang dapat diakses pada web-site Ditjen Pajak dan tidak melalui perusahaan ASP serta tidak berbayar
b. Membangun sistem pelaporan pajak bagi WP Badan secara on-line,prioritas DKI Jakarta dan Surabaya sesuai lokus EoDB 2016 dan dimplementasikan Mei 2015
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (5)
29
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
23 3/6/2015 297/A.1/2015
Usulan Mengenai Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan
Menteri Tenaga Kerja
- - a. Usulan formulasi kenaikan upah: Kenaikan UM = Inflasi Tahunan + (0,5 x Pertumbuhan ekonomi)
b. Pertimbangan terhadap Pasal 26 ayat (1) butir d, Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.12 Tahun 2013, persyaratn tersebut menjadi hal yang kontraproduktif dan mengurangi kesempatan bagi TKI untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing
c. UU No.71 Tahun 1981, Pasal 6 ayat (1),diusulkan:wajib lapor ketenagakerjaan tidak diawal pendirian usaha, tetapi masa pelaporan paling lambat 6 bulan setelah perusahaan beroperasi
24 3/6/2015 294/A.1/2015
PenyederhanaanPerizinan Secara Nasional
Menteri Tenaga Kerja
1. Permen Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989
2. Permen Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1999
3. Permen Tenaga Kerja Nomor PER.75/MEN/2002
- Meninjau dan mencabut/membatalkan Permen Tenaga Kerja yang saling mempersyaratkan (interlocking)
25 3/20/2015 391/A.1/2015
Informasi Pelayanan Perizinan di
PTSP Pusat BKPM
Ketua Asosiasi /Himpunan/
Perkumpulan/Kemitraan Pengusaha
- Informasi Pelayanan Perizinan PTSP Pusat BKPM
-
26 3/20/2015 393/A.1/2015
Dukungan Percepatan Penggabungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Sulawesi Utara
Menteri Dalam Negeri
- Fungsi pennaaman modal dan fungsi penyelenggaraan PTSP masih terpisah yaitu fungsi PTSP dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara dan fungsi penanaman modal dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov.Sulut
Mendorong Gubernur Sulawesi Utara dan di Prov/kab/kota lainnya di seluruh Indonesia untuk mempercepat penggabungan instansi yang menyelenggarakan fungsi penanaman modal dengan instansi yang menyelenggarakan fungsi PTSP
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (6)
30
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
27 3/31/2015 441 - 461/A.1/2015
Penyerahan Hak akses untuk
User ID PTSP Pusat
20 K/L - - -
28 4/9/2015 641/A.1/2015
Pendelegasian Kewenangan Bidang Ekonomi Kreatif
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No. 1 Tahun 2015
Permohonan penerbitan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengenai pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di bidang ekonomi kreatif dalam rangka PTSP
-
29 4/9/2015 642/A.1/20151
Honorarium Dengan Besaran Khusus bagi Pejabat/Pegawai yang ditugaskan pada PTSP pusat di BKPM
Menteri Keuangan
- Petugas PTSP Pusat di BKPM sampai saat ini belum menerima honorarium dengan besaran khusus. Belum ada kepastian honorarium yang akan mereka terima dan kapan diterimanya. Petugas berencana untuk tidak aktif bertugas mulai awal bulan Mei sampai ada kejelasan pemberian honorarium.
Menteri Keuangan diharapkan mempercepat penetapan besaran honorarium petugas PTSP Pusat
30 13-05-2015 802/A.1/2015
Izin Usaha Perfilman Kepala Badan Ekonomi Kreatif
UU No. 33 Tahun 2009
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerbitkan Peraturan Menteri tentang izin Pendaftaran dan Izin Usaha Perfilman.
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (7)
31
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
27 3/31/2015 441 - 461/A.1/2015
Penyerahan Hak akses untuk
User ID PTSP Pusat
20 K/L - - -
28 4/9/2015 641/A.1/2015
Pendelegasian Kewenangan Bidang Ekonomi Kreatif
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata No. 1 Tahun 2015
Permohonan penerbitan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengenai pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di bidang ekonomi kreatif dalam rangka PTSP
-
29 4/9/2015 642/A.1/20151
Honorarium Dengan Besaran Khusus bagi Pejabat/Pegawai yang ditugaskan pada PTSP pusat di BKPM
Menteri Keuangan - Petugas PTSP Pusat di BKPM sampai saat ini belum menerima honorarium dengan besaran khusus. Belum ada kepastian honorarium yang akan mereka terima dan kapan diterimanya. Petugas berencana untuk tidak aktif bertugas mulai awal bulan Mei sampai ada kejelasan pemberian honorarium.
Menteri Keuangan diharapkan mempercepat penetapan besaran honorarium petugas PTSP Pusat
30 13-05-2015 802/A.1/2015
Izin Usaha Perfilman Kepala Badan Ekonomi Kreatif
UU No. 33 Tahun 2009
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerbitkan Peraturan Menteri tentang izin Pendaftaran dan Izin Usaha Perfilman.
31 19-06-2015 807/A.1/2015
Percepatan Pembentukan BPMPTSP di kabupaten kota
Gubernur:
Papua, NTT, NTB, Maluku, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat,
UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014;
- Diharapkan Gubernur segera mendorong para bupati untuk segera membentuk instansi yang melakukan fungsi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan
Indonesia Investment Coordinating Board
MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (8)
32
NO TANGGAL
SURAT NOMOR SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
32 7/24/2015 ..../A.1/2015 Penyederhanaan perizinan
Menteri Perhubungan Permenhub 74/2015 jo 78/2015
Diharapkan Menhub meninjau kembali perizinan dan persyaratan perizinan, pendelegasian kewenangan tambahan dan pembaruan surat penugasan Pejabat pada PTSP Pusat.
Perizinan dan persyaratan perizinan dibidang perhubungan menjadi lebih sederhana dan pendelegasian kewenangan tambahan dan pembaruan surat penugasan Pejabat pada PTSP Pusat.
33 7/24/2015 ..../A.1/2015 Penyederhanaan perizinan
Menteri Kesehatan Permenkes No 56/2015
Diharapkan Menkes meninjau kembali perizinan dan persyaratan perizinan, pendelegasian kewenangan tambahan
Perizinan dan persyaratan perizinan dibidang kesehatan menjadi lebih sederhana dan pendelegasian kewenangan tambahan dan pembaruan surat penugasan Pejabat pada PTSP Pusat.
34 7/24/2015 ..../A.1/2015 Penyederhanaan perizinan di daerah dan PTSP
Mendagri UU No. 23/2014 Diharapkan Mendagri :
1) Mempercepat penerbitan PP sebagai implementasi UU No 23/2014
2) Permendagri Pedoman dan Tatacara Pelayanan Perizinan secara paralel serta Permendagri Pedoman Penempatan dan murtasi pejabat di daerah.
Penerbitan PP sebagai implementasi UU No 23/2014 dapat menjadi acuan bagi daerah membentuk BPMPTSP, Percecapan perizinan didaerah serta adanya pedoman mutasi di daerah.
Indonesia Investment Coordinating Board
RENCANA KERJA PTSP PUSAT 2015-2017
33
No Aktivitas
2015 2016 2017
Juli-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des
PTSP PUSAT
1 Mendorong pendelegasian penuh izin investasi K/L ke BKPM
PTSP DAERAH
2 Audit standard pelayanan PTSP Daerah
3 Penyusunan standard pelayanan PTSP Daerah ( BKPM, KemenPANR,)
4 Implementasi standard pelayanan PTSP Daerah
PENGEMBANGAN SISTEM IT
1 Penyempurnaan sistem online PTSP Pusat
2 Penguatan contact center PTSP Pusat
2 Pengembangan konektivitas dan akses IT PTSP Pusat dengan IT K/L
Indonesia Investment Coordinating Board
TIMELINE KERJA PTSP PUSAT
34
A. Bidang usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi: 1. Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. SP Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Persetujuan perubahan penanaman modal 4. Persetujuan perubahan pemegang saham 5. Persetujuan perubahan investasi dan pembiayaan 6. Persetujuan perubahan anggaran dasar perusahan 7. Persetujuan perubahan direksi dan komisaris
B. Bidang usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi: 1. Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. SP Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Izin Usaha Tetap dalam rangka PMA*)
C. Bidang usaha ketenagalistrikan: 1. Untuk kepentingan umum: Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. Untuk kepentingan sendiri:
- Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas - SP Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan
3. lzin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi*)
D. Bidang usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi: 1. Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. SP Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Izin Usaha Tetap dalam rangka PMA*)
Keterangan: *) Diterbitkan oleh BKPM a.n Menteri ESDM.
Sudah diperbaharui dengan Permen ESDM No. 23/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sudah diperbaharui dengan Permen ESDM No. 35/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sudah diperbaharui dengan Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Indonesia Investment Coordinating Board
RENCANA KERJA PENYEDERHANAAN PERIZINAN 2015-2017
35
No Aktivitas K/L terlibat 2015 2016 2017
Juli-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des
PERIZINAN DAERAH (PERIZINAN DASAR) 1 Izin Lokasi KemenATR/BPN
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) KemenPUPERA
3 Izin Lingkungan KemenLHK
MARITIM 1 Izin Pelabuhan Kemenhub
2 Izin Industri Perikanan KKP
INDUSTRI PADAT KARYA 1 Industri Tekstil Kemenperin
2 Industri Makanan dan Minuman Kemenperin
PARIWISATA DAN KAWASAN 1 Hotel Berbintang dan Convention
Center Kemenpar
2 Izin di KEK Lintas K/L
INDUSTRI SUBSTITUSI IMPOR 1 Industri bahan baku obat Kemenkes
2 Industri besi dan baja Kemenperin
PERTANIAN 1 Perizinan terkait tanaman pangan Kementan
2 Perizinan Peternakan Kementan
INDUSTRI ORIENTASI EKSPOR 1 Industri kelapa sawit dan produk
turunannya Kemenperin, Kementan
HILIRISASI 1 Smelter KemenESDM
PERATURAN/IZIN LAINNYA 1 Evaluasi Perpes 39/2014 tentang
DNI Lintas K/L
2 Revisi Aturan Tax Holiday Lintas K/L
3 Izin Rumah Sakit Kemenkes
4 Aturan insentif KEK Lintas K/L
DEBOTTLENECKING PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL
Indonesia Investment Coordinating Board
KENDALA REALISASI INVESTASI
37
Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KENDALA INVESTASI (1)
38
KENDALA REALISASI INVESTASI UPAYA MENGATASI KENDALA
1. Kepastian UMR 5 tahun. Keputusan Rapat Wapres pada 22 September 2015 : Formulasi UMR ditetapkan 5 tahun sekali, namun kenaikan UMR setiap tahun, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi (t-1), penetapan formulasi bukan atas dasar komponen hidup layak (KHL). RPP saat ini sedang finalisasi di Kemenhukham
2. Jaminan Keamanan saat penetapan UMR. • Telah dilaksanakan pertemuan ( 21/09) Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Kepala BPKP, dan Kepala BKPM dengan anggota Apindo untuk membahas permasalahan dan isu-isu yang berkembang di bidang ekonomi dan keamanan.
• Pertemuan ( 03/06) Kepala BKPM bersama Kapolda Metro Jaya (03/06) telah mengadakan pertemuan dengan pengelola kawasan industri, Apindo, Kadin, dan Asosiasi perusahaan untuk membahas pengamanan kawasan industri sebagai objek vital nasional
3. Perlu mendorong perpanjangan GSP Eropa dan Amerika Serikat dan/atau mempercepat FTA.
Telah dilakukan rapat K/L terkait dengan Mendag tanggal 25 September 2015 membahas Scooping Paper kemungkinan FTA Indonesia - EU
4. Kurangnya pasokan listrik saat kontruksi pabrik .
Sebagian perusahaan sudah mendapatkan pasokan listrik antara lain PT Asahimas Chemical dan PT Nesia Pan Pacific Clothing . Sementara perusahaan lainnya seperti PT Cemindo Gemilang dan PT Rayon Utama Makmur belum mendapatkan listrik
5. Dalam membangun listrik untuk sendiri, perlu mendapat fasilitas pemerintah (Lahan, perizinan, gardu transmisi).
Antara lain : Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dan PT Bayang Nyalo Hidro (BNH)
6. Perizinan TKA yang sulit. Sudah terbit Permenaker No. 16 tahun 2015, yang menetapkan TKA tidak harus sarjana, tidak wajib bahasa Indonesia, TAO1 dihilangkan dan proses lebih cepat. Masih ada beberapa keluhan antara lain : - Kewajiban bagi Direksi dan Komisaris yang berdomisili di luar negeri untuk memiliki
IMTA - Adanya kebutuhan TKA bagi masing-masing perusahaan yang spesifik pada tahap
konstruksi dan produksi yang perlu diakomodasi
Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KENDALA INVESTASI (2)
39
KENDALA REALISASI INVESTASI UPAYA MENGATASI KENDALA
7. RTRW tidak fleksibel mengakomodasi kebutuhan investasi.
Sudah diedarkan surat petunjuk teknis Menko Perekonomian No. S 163/M.EKON/07/2015 untuk seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Perlu dukungan penuh dari kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat revisi RTRW. Misalnya untuk PT Nobellis BDI Asena dan PT Chevron Pasific Indonesia
8. Lain-lain 1. Importasi Bahan Baku Antara lain PT Asahimas Chemical dan PT Asia Pulp and Paper
2. PPA Listrik Proses PPA lama dan tidak ada kepastian waktu 3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha : Tidak adanya kepastian ( rekomendasi yang sudah dikeluarkan bisa dihapus) 4. Permasalahan terkait bidang hukum dan keamanan
• Pidana Perizinan Antara lain : PT Coca Cola Bottling (Sumedang) , PT Chevron Pasific Indonesia (Duri, Riau) , PT Jakarta Tank Terminal (Jakarta Utara)
• Ketenagakerjaan Antara lain : PT Well Harvest Winning Alumina ( Ketapang, Kalbar) , PT General Energy ( Buleleng, Bali)
• Penolakan Masyarakat Antara lain : PT Gunung Garuda (Bekasi)
• Gangguang Keamanan Antara lain : PT Konawe Putra Propertindo ( Sulut), PT Laju erdana Indah (Sumsel)
• Ketidaksinkronan aturan Antara lain : PT Lotte Chemical Titan Nusantara (CIlegon)
• Gugatan Arbitrase Antara lain : PT Indonesia Coal Development/ Kasus Churchill (Arbitrase : ICSID/ International Convention for Settlement Investment Dispute)
5. Perkembangan Aturan Terkait Investasi ( slide berikut)
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Indonesia Investment Coordinating Board
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
41
Pemerintahan Presiden JOKOWI JK menaruh perhatian pada
Perlindungan Investor dan Kepastian Hukum dalam
Berinvestasi
Kepastian Syarat dan Waktu Perizinan, sehingga tercapai perizinan yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi
Melalui kegiatan fasilitasi investasi terhambat, pengawalan perusahaan tahap konstruksi dan pengawalan investasi existing yang mengalami masalah
Melalui penciptaan iklim kondusif bagi keberlangsungan investasi seperti, perbaikan kemudahan memulai usaha Indonesiao (EoDB), keikutsertaan kebijakan BKPM dalam Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah, termasuk diantaranya peluncuran Izin Investasi 3 Jam
1. Penyederhanaan
Perizinan
2.
Memfasilitasi
Investasi Terhambat
3.
Peningkatan
Investasi
Indonesia Investment Coordinating Board
1. PENYEDERHANAAN PERIZINAN
42
Saat ini, BKPM sedang melakukan koordinasi penyederhanaan perizinan di bidang: Izin Pelabuhan Izin Mendirikan
Bangunan Izin Lingkungan Total Izin : 29 Izin
160 Perizinan telah didelegasikan ke PTSP 107 Izin Des 2014-Jun
2015 53 izin jul-Okt 2015
PTSP Pusat telah menerbitkan 9.596 Izin (Jan s.d Sept 2015)
Indonesia Investment Coordinating Board
IZIN INVESTASI 3 JAM
43
Izin Investasi Izin Konstruksi dan Deregulasi Aturan Fasilitas
Info
graf
is: K
emko
min
fo, 2
015
1 IZIN INVESTASI 3 JAM • Produk perizinan: Izin Prinsip, Akta Pendirian Perusahaan, dan NPWP • Kriteria Pemohon: Rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan/atau rencana
penyerapan TKI minimal 1.000 orang • Mulai berlaku sejak 26 Oktober 2015
2 IZIN INVESTASI IZIN KONSTRUKSI • Izin khusus yang berlaku di kawasan industri atau kawasan berikat tertentu untuk dapat memulai
kegiatan konstruksi, tanpa terlebih dahulu memiliki perizinan pelaksanaan konstruksi lainnya • Perusahaan wajib memenuhi norma/standard berinvestasi yang wajib selesai saat perusahaan
mulai produksi komersial • Implementasi menunggu PP Kawasan Industri. Dilaksanakan di wilayah pilot project
3 PERKA NO 18/2015 (TAX ALLOWANCE) • SOP PersetujuanTax Allowance dari sebelumnya 28 hari (18 hari di BKPM dan 10
hari di Kemenkeu ) menjadi 25 hari (18 hari di BKPM dan 7 hari di Kemenkeu)
4 PERKA NO 19/2015 ( TAX HOLIDAY) • SOP Persetujuan Tax Holiday dari sebelumnya 125 hari (65 hari di BKPM dan 60
hari di Kemenkeu) menjadi 45 hari (25 hari di BKPM dan 20 hari di Kemenkeu)
Indonesia Investment Coordinating Board
2. MEMFASILITASI INVESTASI TERHAMBAT
44
PENGAWALAN PERUSAHAAN TAHAP KONSTRUKSI (54+26 perusahaan)
Indonesia Investment Coordinating Board
DESK KHUSUS INVESTASI – TEKSTIL & SEPATU
45
Progress
DKI TS Telah menerima 41 LAPORAN dari perusahaan Tekstil dan Bahan Baku Tekstil Terdapat potensi 24.509 karyawan yang dirumahkan/PHK, tahapannya masih pengurangan jam kerja
akibat penurunan volume produksi BKPM sudah memanggil perusahaan-perusahaan yang mengadukan permasalahan. Permasalahan yang
diangkat lebih bersifat umum dan sebagian sudah terjawab melalui paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah
NO MASALAH YANG DIHADAPI TINDAK LANJUT
1 Impor illegal
• BKPM bersama dengan Direktorat Jendral Bea Cukai bersama-sama melakukan pencegahan impor illegal, dengan penyitaan 4 kontainer pakaian impor di Jakarta dan Purwakarta dengan nilia Rp 2,3 miliar.
Pengetatan impor, dengan ditemukannya 120 kontainer berisi produk tekstil dan alas kaki di Surabaya.
2 Tarif listrik Discount tarif hingga 30% untuk pemakaian pukul 23.00-08.00
Penundaan pembayaran hingga 40% untuk industri padat karya dan industri berdaya saing lemah
3 Penetapan Upah Minimum Kurang realistis di beberapa daerah Contoh: karawang yang menjadi upah minimum tertinggi di Indonesia
Kebijakan pemberlakuan formula pengupahan untuk waktu tertentu
4 Belum adanya perjanjian perdagangan dengan EU dan AS
BKPM akan membentuk tim persiapan EU CEPA dan TPP. Terdiri dari eselon I BKPM ditambah 2 pelaku usaha. BKPM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk segera dibahas strategi perundingan yang bisa ditempuh
Indonesia Investment Coordinating Board
3. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
46
120 Tahun 2015
109 Tahun 2016
PERINGKAT INDONESIA NAIK 11 PERINGKAT
Indikator dengan Ranking yang naik
No Indikator Ease of Doing Business 2015 2016 (+)
1
Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit)
153 107
2 Penyambungan Listrik (Getting electricity)
78 46
3 Pembayaran Pajak (Paying taxes) 160 148
4 Akses Perkreditan (Getting credit)
71 70
5 Penegakan Kontrak (Enforcing contract)
172 170
Indikator dengan Ranking yang turun
No Indikator Ease of Doing Business 2015 2016 (+)
1 Memulai Usaha (Starting a business)
155 173
2 Pendaftaran Properti (Registering property)
117 131
3 Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders)
62 105
4 Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor)
43 88
5 Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)
75 77
Tahun ini Indonesia masuk ke group 24 performers countries, karena sejak 2 Juni 2014-1 Juni 2015 Indonesia telah mengimplementasikan perbaikan kemudahan berusaha untuk 3 indikator atau lebih dari 10 indikator yang diukur, yaitu memulai usaha, akses perkreditan dan pembayaran pajak
Ease of Doing Business Indonesia
Indonesia Investment Coordinating Board
TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY
47
Jenis Jumlah Perusahaan
Tax Allowance 13 Perusahaan
Tax Holiday 4 Perusahaan
Perusahaan Penerima Tax Allowance berdasar sektor: Komponen suku cadang kendaraan
bermotor Pengadaan gas alam Industri kimia organik Industri ban Industri minyak pelumas Pengusahaan tenaga panas bumi
Perusahaan Penerima Tax Holiday Berdasar Sektor Industri Oleokimia Industri Petrokimia Industri Pulp dan Tissue
Indonesia Investment Coordinating Board
PEMBAHASAN REVISI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)
48
Isu Contoh Kasus
Banyak Bisnis Baru Berkembang Perlu Payung dan Kepastian Hukum
• Pemakaman: belum jelas rumahnya, tidak diatur dalam DNI sehingga asing tidak dilarang • Senior Living: BKPM sudah menerima minat investasi untuk senior living,
di antaranya dari Jepang senilai US$ 40 Juta dan Australia senilai US$ 26 Juta. Persoalannya: masa berlaku visa, kategorisasi usaha, Kementerian pembina dan tidak diatur dalam DNI
Banyak bisnis diatur lebih dari satu lembaga, sehingga tidak ada kepastian hukum
• Kegiatan kelistrikan. Kalau dari fisik kegiatan, dapat dikategorikan kontraktor elektrikal yang izinnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Tapi, karena yang dikerjakan instalasi listrik pembangkit maka berada di bawah Kementerian ESDM. Masing-masing Kementerian berbeda pengaturannya, tapi secara fisik di lapangan sama.
Kebijakan DNI menggambarkan visi pengembangan investasi
• Usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang cukup clear menggambarkan visi pengembangan investasi sektor maritim. KKP mengusulkan sektor hulu ditutup untuk asing, sementara sektor hilir dibuka seluas-luasnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 5292 1334
f . +62 21 5264 211
www.bkpm.go.id
Thank You
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)