E-Purchasing

E-PurchasingBalai Layanan Pengadaan Secara ElektronikProvinsi Jawa BaratMaret, 2015

Dasar Hukum E-PurchasingPerka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem E-Purchasing;Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5 untuk Menjalankan E-Tendering dan E-Purchasing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia Barang/Jasa Pemerintah;E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;Aplikasi E-Purchasing adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;Kontrak payung adalah surat perjanjian kerjasama antara LKPP dengan penyedia barang/jasa.Prosedur E-Purchasing - PersiapanPPKMelakukan pendaftaran untuk mendapat user id dan password;Menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan perjanjian;Menyampaikan surat kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan; Pokja ULP/Pejabat PengadaanMelakukan pendaftaran untuk mendapat user id dan password;Menerima, menyimpan dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat dari PPK.Penyedia Barang/JasaMelakukan pendaftaran untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.Prosedur E-Purchasing - PelaksanaanPembuatan paket oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan;Pengiriman permintaan pembelian barang/jasa oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan;Persetujuan pembelian barang/jasa oleh penyedia barang/jasa;Perjanjian pembelian barang/jasa antara PPK dan penyedia barang/jasa.SE Kepala LKPP No. 1/2013Dalam hal aplikasi E-Purchasing mengalami kendala operasional :PPK menyampaikan permintaan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan;Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi;Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian kepada penyedia;Penyedia memberikan persetujuan;PPK dan Penyedia menandatangani perjanjian.Kep. Deputi Monev & PSI No 3/2015Pihak yang melakukan e-Purchasing:Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing.PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id (user id panitia untuk membuat paket, dan user id ppk untuk menyetujui paket).(1)

(2)

Alamat : https://e-katalog.lkpp.go.id/e-catalogue/

Katalog Obat

Jaringan DistributorKontrak PayungAlamat Latihan : katalog-obat.lkpp.go.id/e-purchasing-obat-lat

Terima kasih