UJIAN AKHIR SEMESTER

E-GOVERNMENT

FIRMAN KHAIRUL HAKIMKELAS : MAP REGULER

7775143385

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

SERANG 2015

UAS E-GOVERNMENT

Kelas : s2 MAP

Tipe : Tipe Take Home

1. Jelaskan pengertian dengan contoh e-government dengan menyebutkan sebuah situs pelyanan

pajak di indonesia dan menjelaskan gunanya!

2. Jelaskan tugas kelompok presentasi saudara?

3. Jelaskan peran komitmen walikota surabaya dalam kemajuan e-government di daerahnya, dengan

menjelaskan situs dan fungsinya.

4. Analisa sebuah situs pemerintahan dari sudut birokratnya, jelaskan dengan melihat struktur

organisasinya dan siapa yang bertanggung jawab terhadapa e-governmentnya

5. Jelaskan Perkembangan e-government di indonesia seperti apa?

Penjelasan

1. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan

informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan

dengan pemerintah.

A. Keuntungan E-Government

a. Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik

b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum

c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh

B. Aplikasi dalam e-Pajak

a. E-SPT

b. E-Filing

c. E-Registration

d. E-Billing

Pengertian e-SPT

Aplikasi yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak untuk digunakan oleh wajib

pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT(setoran pajak tahunan).

Kelebihan e-SPT

Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam

bentuk, media CD/disket Data perpajakan terorganisir dengan baik, Sistem aplikasi e-

SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.

Pengertian e-Filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT

tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website direktorat jenderal

pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau application service provider

(ASP)

Pengertian e-Registration

E-registration adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat

lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk

mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

Sistem dalam e-Registration

Sistem yang digunakan dalam e-registration terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana

pendaftaran Wajib Pajak secara online

b. Sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses

pendaftaran Wajib Pajak

Pengertian e-Billing

E-Billing adalah sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System)

menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik

Kelebihan sistem e-Billing

Cepat

Mudah

Nyaman

Fleksibel

2. Infrastruktur E-Government

Infrastruktur merupakan sesuatu yang merujuk pada sistem fisik yang menyediakan

transfortasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang di

butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkup sosial dan ekonomi. sistem

infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi2 sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat. sistem infrastruktur juga dapat di definisikan sebagai fasilitas-fasilitas

dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang di bangun dan yang di butuhkan untuk

berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Pengembangan e-government

merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. E-

government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti

menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan

penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Salah satu unsur yang harus ada di dalam e-government

adalah infrastruktur IT sebagai penunjang keberlangsungan e-government itu sendiri.

Infrastruktur IT berfungsi untuk mewadahi aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan e-government

yang dijalankan oleh pihak pemerintah dan memberikan akses layanan kepada masyarakat,

sebuah layanan e-government yang handal tidak bisa lepas dari sebuah infrastruktur IT yang

handal, terdesain, terimplementasi dan terpelihara secara baik sesuai denganstandar.

Pengembangan e-government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat)

infrastruktur utama, meliputi :

Suprastruktur e-government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen

lembaga (e-leadeship), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di

tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation).

Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi,

teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan

Infrastruktur Portal Pemerintah.

Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda

berbagi data (data sharing), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat

dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik.

Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar

muka (interface), dan aplikasi back office yang lebih lanjut dapat dilihat pada

Panduan Standar Mutu, Jangkauan Layanan dan Pengembangan Aplikasi.

Seluruh infrastruktur tersebut akan dibangun dalam satu kerangka berpikir yang utuh,

yang selanjutnya dikembangkan menjadi cetak biru pengembangan e-government di setiap

lembaga pemerintah.

3. . Komitmen Kota Surabaya terhadap Perkembangan E-Government

Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen pelayanan

publikadalah aplikasi E-Procurement, suatu sistem pengadaan barang dan jasa publik yang

dikelola secara elektronik berbasis web. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah

kurang efisiennya sistem pengadaan barang dan jasa secara manual seperti yang selama ini

terjadi di banyak daerah. Selain tidak efisien, praktik pengadaan barang dan jasa secara manual

ternyata penuh dengan ekses korupsi, kolusi antara rekanan dan pejabat pemerintah, sehingga

kualitas barang dan jasa yang diperoleh tidak sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Pengadaan barang dan jasa melalui lelang secara on line di kota Surabaya mula-mula

dilakukan dengan dibukanya situs web dengan nama www.lelangserentak.com pada tahun 2003.

Sarana awal e-government Pemerintah Kota Surabaya untuk lelang publik tersebut dibuka

dengan keinginan yang kuat untuk menciptakan sistem lelang yang efisien, transparan, akurat,

tepat waktu, dan menghemat anggaran publik. Seiring dengan perkembangan minat warga

Surabaya yang meningkat dalam penggunaan fasilitas internet, situs ini ternyata mendapat

tanggapan yang sangat positif dari warga masyarakat, terutama para pengusaha atau rekanan

swasta yang selama ini kesulitan untuk mendapat akses ke jalur-jalur birokrasi Pemerintah Kota

Surabaya yang terkadang rumit dan tidak transparan. Pada saat yang sama, para pejabat Pemkot

Surabaya juga melihat bahwa biaya yang harus dialokasikan untuk pengembangan sistem ini

sebenarnya cukup murah sedangkan keuntungan dari segi efisiensi biaya sangat besar.

Maka selanjutnya Pemkot Surabaya punya komitmen untuk menyempurnakan sistem

lelang serentak tersebut dengan membuka situs yang lebih formal dengan nama

www.surabayaeproc.or.id pada tahun 2004. Kebijakan pelaksanaan eprocurement tersebut

tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2004 jo nomor 30 tahun 2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-Procurement).

Sistem internal yang terdapat di jajaran Pemkot Surabaya itu selanjutnya disebut Surabaya

e-Procurement System (SePS) yang mengaitkan database tentang kebutuhan pengadaan barang

dan jasa dengan banyak asosiasi rekanan atau pengusaha bisnis kecil secara on line. Sejak

dilaksanakannya e-procurement, lebih banyak lagi transaksi pengadaan barang dan jasa dapat

dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya melalui media elektronik. Pada tahun 2005.

Aplikasi lain yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya adalah Gessy (Gateway for Short

Message System). Sistem SMS Gateway ini memiliki kegunaan mengirim pesan secara massal,

mengambil data dari database, membuat autoresponder SMS, dan membuat interface berbasis

web. Salah satu manfaatnya adalah warga Kota Surabaya dapat dengan mudah mendapatkan

informasi mengenai data kependudukannya di wilayah Surabaya cukup dengan mengirim SMS.

Gessy juga dapat menyajikan data jumlah penduduk Kota Surabaya lengkap dengan gendernya

atau untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif. Pemkot Surabaya juga memanfaatkan

sistem SMS Gateway sebagai sarana pengaduan proyek fisik

Terobosan lain yang kini tengah dilakukan Pemkot Surabaya adalah menambah sidik jari

dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP). Terobosan ini sebagai tambahan identitas seseorang di

samping KTP Nasional. Ke depan, Pemkot seudah menyiapkan konsep pengembangan sistem

integrasi dalam pemanfaatan KTP di samping sebagai identitas diri dapat juga dimanfaatkan

sebagai integrasi untuk intervensi program pemerintah dan penggali potensi. Misalnya melalui

KTP yang telah terintegrasi, akan dapat terdeteksi identitas pe nerima bantuan bagi keluarga

miskin. Pada sektor pendidikan, dapat dimanfaatkan juga sebagai validasi pembayaran biaya

sekolah dan penerimambantuan beasiswa.

4. Analisis Situs Pemerintahan (Bantenprov.go.id)

Kehadiran teknologi informasi yang berbasiskan internet di institusi pemerintah ditandai

dengan munculnya berbagai website di tiap-tiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, dengan tampilan beragam dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi dari institusi yang bersangkutan. Sebagian dari institusi pemerintah tersebut sudah ada

yang melakukan jasa pelayanan secara online.

Situs Bantenprov.go.id Apabila dilihat dari frekuensi update berita, fitur-fitur yang

disajikan bantenprov.go.id cukup informatif. Namun untuk memberikan informasi publik, baik

itu masyarakat biasa, pelaku bisnis maupun pemerintahan lain, dinilai belum dapat memenuhi

keinginan atas lengkapnya informasi, hal ini tampak pada dinas dan badan di bawah Pemprov

Banten yang belum mempunyai website atau sub-domain sendiri.

Dari data yang ada, selain masih sedikitnya link eksternal yang terhubung dengan

bantenprov.go.id, masih terdapat lembaga yang menggunakan domain .com, .org, blogspot.

Padahal, informasi yang disajikan di dalamnya sangat penting bagi masyarakat. Dari sini bisa

disimpulkan bahwa link eksternal bantenprov.go.id butuh pengelolaan lebih baik lagi, dan smeua

ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

selaku pengelola Situs ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten

dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah

Proivnsi Banten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pemerintah Provinsi Banten secara ex officio

dikelola oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten. Untuk mendelegasikan

pemenuhan permintaan informasi ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah

dibentuk pula PPID Pembantu.

Dengan sajian informasi lengkap kepada publik di setiap instansi atau lembaga di Pemprov

Banten maka akan sangat membantu optimalisasi layanan publik. Kita berharap website

bantenprov.go.id sebagai pintu gerbang online provinsi Banten, dan masyarakat akan

mendapatkan informasi yang holistik dan lengkap.

5. E-Government di Indonesia

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat

pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaian

aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah

pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan

aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan

dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di

beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak

melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metode pelayanan

tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari

penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa

faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana danprasarana teknologi informasi, serta

kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa

dikenal e-government, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.

E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan

yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan

pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-

Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan

informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan

pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi

publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses

kepemerintahan yang demokratis.

Pada tahun 2015, Indonesia nampaknya tak main-main dengan rencana pelaksanaan

e-government. Baru-baru ini pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemberdayan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi telah resmi menjalin kesepakatan kerjasama

dengan Korea Selatan untuk membangun E-Government. Selain Korea Selatan, Australia dan

Singapura juga menjadi bidikan pemerintah Indonesia untuk proyek ini.1

Ketiga negara ini memang sengaja ditarget sebagai mitra kerja dikarenakan mereka

memiliki pengalaman dan telah menerapkan e-government sejak lama. Pemerintahan  elektronik

atau E-Government ini memang merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan

pemerintahan yang transparan dan terbuka yang ditergetkan rampung pada taun 2019.

Program E-Government yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Aparatur Negara

dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini ditargetkan pada tahun 2019 sudah

diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam program itu, pemerintah sendiri membaginya

dalam lima tahap yang masing-masing tahap diberi tengat waktu selama satu tahun. Tahap

1 https://www.maxmanroe.com/indonesia-sambut-e-government-seperti-apa-pemerintahan-tersebut.html. Diakses pada Tanggal 25 Juni 2015.

pertama adalah membuat dan menyeragamkan folder-folder yang akan digunakan sebagai dasar

pembuatan web masing-masing instansi pemerintahan

Pemerintahan dengan bentuk eletronik ini bisa sangat efisien dan efektif dalam segala

urusan pemerintahan. Sebagai bentuk negara demokratis, pemerintahan elektronik ini juga

menawarkan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan dari penyelenggara pemerintahan

pada rakyatnya. Model pemerintahan ini sendiri bisa berupa Government-to-

Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B)serta Government-

to-Government (G2G). Dengan jaringan yang cukup luas ini e-government diharapkan mampu

meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan publik dengan rasa nyaman dan aksesibilitas yang

mumpuni.