DUKUNGAN SEKTOR JASA KEUANGAN TERHADAP...
Transcript of DUKUNGAN SEKTOR JASA KEUANGAN TERHADAP...
DUKUNGAN SEKTOR JASA
KEUANGAN TERHADAP
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
WIMBOH SANTOSO, SE, MS.c, Ph.DKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, 18 Januari 2018
PINA DAY – KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Peran Infrastruktur dalam Perekonomian...
Peningkatan infrastruktur di suatu negara sangat diperlukan karena memiliki pengaruhpositif terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan tingkat kemiskinan.
Sumber: Meeting Asia’s Infrastructure-ADB
PDB Per Kapita dan Indeks Infrastruktur*Tingkat Kemiskinan dan Indeks Infrastruktur*
*) Infrastruktur Indeks dihitung berdasarkan tingkat ketersediaan infrastruktur jalan, bandara, listrik, telepon, dan lainnya.
Setiap 1% kenaikan pada belanja infrastruktur berdampak pada peningkatan PDB suatu negara sebesar 0,20%-0,40%.
Posisi Indonesia terkait indeks daya saing infrastruktur cenderung masih rendah dibanding peer countries...
Sumber: The Global Competitiveness Report 2017–2018 dan Indonesia economic quarterly october 2017, World Bank
Public Capital Stock Per Capita
*) dari 137 negara
Peringkat Indeks Daya Saing Infrastruktur*
Thailand:Peringkat 43
Malaysia:Peringkat 22
Indonesia:Peringkat 52
Indeks Kualitas Infrastruktur
Posisi Indonesia terkait rasio investasi infrastruktur juga cenderung masih rendah dibanding peer countries...
Sumber:http://www.unescap.org/sites/default/files/SEA_01_Day%201%20PM_Mr%20Alfredo%20Perdiguero_Infrastructure%20Financing%20Challenges%20in%20Southeast%20Asia%20%28Aperdiguero%2029%20Aug%202017%29.pdf
Rata-Rata Rasio Investasi Infrastruktur terhadap PDB (2010-2014)
Perkembangan pembangunan infrastruktur sudah on track...
Sejak 2014, trend alokasi APBN untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terusmeningkat menggantikan belanja subsidi energi.
Sumber: Republic of Indonesia Presentation Book, December 2017
Perbandingan Alokasi APBN ke Sektor Infrastruktur VS Subsidi Energi (Triliun Rp)
310
341.8
119.194.4 89.9 94.5
155.9 154.7
256.1269.1
388.3410.7
2013-R 2014-R 2015-R 2016-R 2017-R 2018
Subsidi Energi (Listrik & BBM) Infrastruktur
Kebutuhan pembiayaan cukup besar namun ruang fiskal untuk pendanaan infrastruktur cenderung terbatas...
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur 37 proyekprioritas (2017-2025) adalah sebesar Rp1.794 triliun.
Sumber: Bank Indonesia dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Alokasi Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur
2017 2018 2019 ≥ 2020 TOTAL
APBN 30,619 25,026 28,017 19,530 52,430 155,622 8.67%
BUMN 30,499 60,400 102,115 152,114 228,925 574,053 32.00%
SWASTA 63,643 86,013 166,493 183,053 565,269 1,064,471 59.33%
TOTAL 124,761 171,439 296,625 354,697 846,624 1,794,146 100.00%
TahunRealisasi
Pendanaan
PSN ≤ 2016
Alokasi
Pendanaan
(Rp Miliar)
Share
Pembiayaan
APBN hanya mampu membiayai 8,7% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktursehingga terdapat funding gap sebesar 91,3% yang perlu alternatif pembiayaan lainnya.
Pemanfaatan instrumen sektor jasa keuangan untuk pembiayaan infrastruktur...
▪ Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset PT
Jasa Marga (Persero), Tbk dengan nilai
penerbitan Rp2 triliun;
▪ Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset PT
PLN (Persero) senilai Rp4 triliun;
▪ Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
sebesar Rp2,7 triliun (akumulatif);
Pembiayaan Perbankan ke Sektor Infrastruktur
▪ Pemanfaatan produk Dana Investasi Real
Estate (DIRE) dengan underlying asset Solo
Grand Mall;
▪ RDPT PT Bandar Udara Internasional Jawa
Barat (proses)
▪ Pembiayaan Proyek Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum dan Proyek
Pembangunan Jaringan Serat Optik/Palapa
Ring, dsb
Diversifikasi sumber alternatif/outlet pembiayaan infrastruktur jangka panjangmelalui instrumen di pasar modal...
Green Bonds
Efek Beragun Aset (EBA)
Perpetual Bonds
Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA)
Obligasi Daerah
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Proyek infrastruktur yang didanai melalui green bonds harus memenuhi syarat menjaga kelestarian lingkungan.
Pengembangan KIK-EBA dengan underlying future cash flowseperti tagihan listrik PLN, pendapatan jalan tol, dsb.
Koordinasi dengan otoritas terkait khususnya menyangkut aspek perpajakan.
Pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui skema Kontrak Investasi Kolektif untuk dapat disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur.
Penerbitan obligasi tenor jangka sangat panjang untukkebutuhan financing proyek jangka panjang.
TERIMA KASIH