DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN ......Jaminan Produk Halal untuk konsumen dalam negeri dan...
Transcript of DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN ......Jaminan Produk Halal untuk konsumen dalam negeri dan...
DUKUNGAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGEMBANGAN
INDUSTRI PRODUK HALAL EKSPOR
Dr. (HC) Airlangga Hartarto, MBT., MBA.
24 Oktober 2020
INDONESIA MENUJU PUSAT PRODUSEN HALAL DUNIA
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
OUTLINE
OVERVIEW INDUSTRI HALAL INDONESIA
PENDORONG UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
RENCANA IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL (KIH) & PELUANG INDUSTRI HALAL DI KAWASAN KHUSUS
4
3
2
1
TANTANGAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UU CIPTA KERJA6
5
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
PENDORONG UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL1
Pendorong Utama Pengembangan Ekonomi Syariah
Sumber: State Of The Global Islamic Economy Report2019/2020
3
Konsumen
Peningkatan Penduduk Muslim Global
dari 1,7 Miliar di 2014 menjadi 2,2 Miliar
di tahun 2030 (+29,4%)
Peningkatan Kesejahteraan
Total PDB OKI diproyeksikan tumbuh
6,2% pada tahun 2023, dibandingkan
dengan proyeksi pertumbuhan global
sebesar 5,8%, dengan PDB per kapita
tumbuh 4,3%.
Peningkatan Kesadaran Beragama
76,3% Muslim menganggap agama
'sangat penting’ dan 96% wisatawan
Muslim sangat mempertimbangkan
faktor ketersediaan makanan halal.
Peningkatan Konektivitas Digital
Negara OKI termasuk ke dalam 15 dari
50 negara teratas untuk tingkat
penetrasi smartphone. Permintaan solusi
keuangan Islam digital sedang
berkembang dan mendorong ekosistem
digital yang kuat.
Berkembangnya paham
konsumerisme etis
66% konsumen bersedia membayar
lebih bagi produk etis, misalnya dalam
bentuk produk makanan organik halal.
Pelaku Usaha
Pemerintah
Investor
Pertumbuhan Perusahaan
Multinasional
Meningkatnya partisipasi perusahaan
multinasional, misalnya dalam industri
makanan halal, mengisyaratkan peran
penting ekonomi Islam dalam
mendorong pertumbuhan bisnis.
Perdagangan Produk Halal
Negara-negara OKI secara
keseluruhan bergantung pada
impor pangan. Untuk itu, antar negara
OKI saat ini mencari peluang untuk
meningkatkan kerjasama perdagangan.
DIVERSIFIKASI DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI:
224 Juta orang di negara-negara OKI
masih kekurangan nutrisi. Untuk itu,
negara dengan populasi Muslim
mayoritas, sedang mencari jalan baru
untuk pertumbuhan ekonomi.
Peraturan
Telah adanya inisiatif harmonisasi
standar dan akreditasi halal global
Peluang Investasi
Investor selalu mencari keuntungan yang
lebih tinggi. Saat ini investasi di ekonomi
Islam, termasuk sektor makanan,
keuangan, hingga gaya hidup, menjadi
peluang investasi yang diminati.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
OVERVIEW INDUSTRI HALAL INDONESIA
4
1
• Indonesia adalah negara dengan Penduduk Muslim terbesar di Dunia, yakni 87.2% dari
268 juta penduduk Indonesia, yang merupakan 13% dari seluruh populasi Muslim di dunia[1].
• Kebutuhan Produk Halal Indonesia sangat besar.
Untuk mengembangkan potensi Indonesia dan memenuhi kebutuhan pasar global,
diperlukan:
1. Pengembangan kawasan khusus yang menghasilkan produk halal.
2. Jaminan Produk Halal untuk konsumen dalam negeri dan luar negeri.
• Ekspor Produk Halal dari
Indonesia ke negara-negara
OKI, sebesar 10,7% (urutan
ke-tiga).
• Ekspor Indonesia ke pasar
global hanya sebesar 3.8%
(USD7.6 M)[2].
[1] worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country[2] Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap, 2018
2.a
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5
OVERVIEW INDUSTRI HALAL INDONESIA
Dari data Global Islamic Economy (GIE) Indicator, yang
mengukur kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara,
Indonesia menempati peringkat ke-5 pada tahun
2019/2020 (berdasarkan GIE Report 2019/2020). Peringkat
ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya
(2018/2019) yang menempati peringkat ke-10.
Dari 6 sektor yang dinilai, aspek Halal food, Media &
Recreation, dan Pharma & Cosmetics merupakan 3 sektor
yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi performa
sektor lain. Pengembangan sektor-sektor ini dapat menjadi
peluang industri halal di Kawasan Khusus.
Indonesia mempunyai 4 strategi utama untuk mewujudkan
pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan
Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: 1) Penguatan halal
value chain; 2) Penguatan keuangan syariah; 3) Penguatan
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan
4) Penguatan ekonomi digital.
Sejumlah Program Utama dalam Penguatan Halal Value
Chain: 1) Halal Hub Daerah; 2) Sertifikasi Halal;
3) Kampanye Halal Lifestyle; 4) Insentif investasi; dan
5) Kerjasama Internasional.
Global Islamic Economy Report 2019/2020
2.b
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Logistik Halal (Hub, Rute, Tata kelola, Gudang, Transportasi, Port)
Keuangan dan Perbankan Syariah
Pengurangan limbah & dampak
lingkungan, beralih dari bahan baku
hewani ke tumbuhan
Bahan baku Halal, penanganan
barang, transportasi dan distribusi
Proses SertifikasiHalal
Ketelusuran, Pelacakan & Pengujian (Blockchain, AI, integrated systems, IoT, RFID, etc.)
Sistem Jaminan Halal/Halal Assurance System (HAS)
Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Halal Global yang akan mempelopori HalalTraceability dan Halal Assurance System yang terpercaya
Serifikasi Halal, kontrol kanal
distribusi
Label branding dan pemasaran sesuai
Syariah
Pengembangan
Rantai Nilai
Halal
terintegrasi
dengan Halal
Traceability
System dan
Halal Assurance
System
Kerangka Rantai Nilai Halal Indonesia
Pasar Domestik & Global
Sumber: KNEKS,2020
RENCANA IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
6
3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI HALAL
Kawasan Industri Bintan Inti
(6.5 - 100 Ha), Bintan - Kepulauan Riau
Kawasan Industri Jakarta Pulogadung
(… Ha), Jakarta Timur - DKI JakartaPembahasan re-masterplan (RDTR DKI)
Kawasan Industri Surya Borneo
(146.5 Ha), Kotawaringin Barat -
Kalimantan Tengah
Kawasan Industri Modern Cikande
(500 Ha), Serang - BantenKawasan Industri Batamindo
(17 Ha), Batam - Kepulauan Riau
Kawasan Industri Safe N Lock
(100 Ha), Sidoarjo - Jawa TimurSumber: Kementerian Perindustrian, 2020
2 Kawasan dalam proses permohonan verifikasi Kawasan Industri Halal
4 Kawasan dalam persiapan pengembangan Kawasan Industri Halal
7
4.a
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8
2. Mengembangkan klaster industri halal di
Kawasan Khusus yang sudah ada. Misalnya:
• Industri FnB dan kosmetik di KEK Sei
Mangkei dan KEK Kendal;
• Industri fashion di KEK Kendal;
• Industri media dan rekreasi di KEK
Singhasari;
• Industri farmasi di KEK Bitung;
• Industri wisata di KEK Mandalika, KEK
Tanjung Lesung, dan KEK Tanjung Kelayang.
1. Mengembangkan Kawasan
Khusus di satu lokasi
untuk menampung seluruh
komponen industri halal
(makanan, minuman,
fashion, keuangan, wisata,
hiburan dan media, farmasi,
serta kosmetik).
HALAL
CLUSTER
HALAL
ZONE
Bahan Baku(lokal/impor)
HULU ANTARA HILIR
Pelatihan Konsultasi R&D
ALL HALAL CERTIFIED
SUPPORTING
POTENSI MODEL BISNIS DI KAWASAN KHUSUS
Bahan Baku dan Proses Pengiriman Bahan Baku Halal
Pengemasan, Pemyimpanan dan
Distribusi Halal
Produksi/Penyembelihan/
Pengolahan Halal
PELUANG INDUSTRI HALAL DI KAWASAN KHUSUS4.b
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
TANTANGAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
Produksi
Konsumsi
Ekosistem
• Pemanfaatan potensi SDA belum optimal
• Proses produksi belum efisien
• Daya saing industri belum kompetitif
• Literasi produsen rendah terhadap halal
• Literasi masyarakat rendah terhadap produk
non-halal dan turunannya
• REGULASI HALAL belum lengkap
• Infrastruktur halal belum banyak tersedia
dari tiap rantai nilai
• Riset halal tertinggal dalam hal subtitusi
bahan baku non-halal dan material impor
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2020
TANTANGAN KEBIJAKAN
9
5
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja
1. Penetapan kehalalan Produk oleh MUI (termasuk MUI di provinsi dan MPU/Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh)
• Dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal oleh MUI yang memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja*)
(sejak MUI menerima hasil pemeriksaan/ pengujian produk dari LPH/ Lembaga Pemeriksa Halal)
• Disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal
• Sertifikat Halal diterbitkan BPJPH paling lama 1 hari kerja (sejak Fatwa Kehalalan Produk).
2. Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga
keagamaan atau Yayasan Islam).
3. Sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenai biaya.
4. Untuk Pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal yang
ditetapkan BPJPH.
5. Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh ormas islam dan perguruan tinggi negeri, dan
perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Islam)
6. Percepatan waktu proses penerbitan sertifikat halal, dengan memberikan pembatasan waktu atas proses penerbitan
sertifikasi halal.
• Keputusan Fatwa Halal dibatasi 3 hari untuk memberikan kepastian layanan, dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip dalam pemberian fatwa halal. Namun jika
melewati 3 hari, tidak otomatis dianggap halal.
• Teknis pengaturan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Catatan*):
10
6
perekonomianRIekon.go.id@perekonomianRI
“Ekonomi Unggul, Indonesia tfaju”
TERIMA KASIH
11
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
CONTOH EKOSISTEM RANTAI NILAI INDUSTRI FARMASI DAN KOSMETIK HALAL
Sumber: Indonesia Islamic Economic Masterplan2019-2024
✓ Pembiayaan Syariah
sebagai input bagi
industri di dalam
proses industri, baik
untuk pmbelian bahan
baku, proses produksi
maupun distribusi dan
promosi.
✓ Dengan mergernya
bank syariah maka
memperbesar
pembiyaan industri
halal di Indonesia
12
13
1. Syarat Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
▪ memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
▪ memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
▪ memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
2. Dalam hal LPH didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan
hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam
berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum, serta dapat bekerjasama dengan BUMN atau
BPOM (jika di suatu wilayah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat).
3. Untuk permintaan Fatwa kepada MUI: 1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH. 2) Dalam hal hasil
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
• Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah;
• Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi
dan/atau dikenai sanksi administrasi.
Catatan:
14
AUDITOR HALAL
▪ Diangkat dan diberhentikan oleh LPH;
▪ Persaratan pengangkatan: 1) warga negara Indonesia; 2) beragama Islam; 3) berpendidikan paling rendah
sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata
boga, atau pertanian;
4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan 5)
mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
▪ Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi, dan dapat dilakukan
pengujian di laboratorium.
▪ Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima
belas) hari kerja, serta jika diperlukan, dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH.
• Auditor Halal bertugas untuk melakukan pemeriksaan produk, bahan, dan pengolahan produk yang diajukan permohonan sertifikasi halal.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai auditor halal diatur dalam Peraturan Pemerintah
Catatan:
15
PENETAPAN FATWA HALAL OLEH MUI
• Batas waktu penetapan fatwa halal untuk memberikan kepastian layanan, dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip dalam
pemberian fatwa halal. Selain itu pertimbangan lain berupa telah dilakukan perluasan dengan melibatkan MUI Provinsi & MPU Aceh.
• Namun jika melewati 3 hari, tidak otomatis dianggap halal.
• Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Diusulkan dalam PP bahwa pelaksanaan 3 hari nantinya tetap dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan persyaratan, antara lain hambatan teknis tidak dapat dilakukannya Sidang Fatwa Halal oleh MUI.
Catatan:
• Penetapan Kehalalan Produk dilakukan oleh MUI (termasuk MUI di Provinsi dan MPU/ Majelis Permusyawaratan Ulama di
Aceh):
o Dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal oleh MUI yang memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja (sejak MUI
menerima hasil pemeriksaan/ pengujian produk dari LPH/ Lembaga Pemeriksa Halal)
o Disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal
o Sertifikat Halal diterbitkan BPJPH paling lama 1 hari kerja (sejak Fatwa Kehalalan Produk).
• Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan
dan/atau pengujian produk dari LPH.
• Penetapan kehalalan Produk diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.
• Disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
16
PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL
• Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan
Produk.
❑ Sertifikat Halal berlaku selama 4 tahun (kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan).
❑ Sertifikat Halal wajib diperpanjang paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.
❑ Apabila dalam pengajuan perpanjangan Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses
produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan
sertifikat halal.
MASA BERLAKU SERITIKAT HALAL DAN PERPANJANGAN
17
Sumber: Kementerian KUKM dan BPS, 2018
USAHA MIKRO
USAHA KECIL
USAHA MENENGAH
USAHA BESAR
Total jumlah usaha
64.199.606 unit
▪ Aset : > 500 Juta – 10 Milyar
▪ Omzet: > 2,5 Milyar – 50 Milyar
▪ Aset : > 50 Juta – 500 Juta
▪ Omzet: > 300 Juta – 2,5 Milyar
▪ Aset : Max. 50 Juta
▪ Omzet: Max. 300 Juta
▪ Aset : > 10 Milyar
▪ Omzet: > 50 Milyar
Kewajiban Sertifikasi Halal untuk UMK
▪ Seluruh Pelaku Usaha diwajibkan untuk melakukan Sertikasi Halal,
termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
▪ Jumlah UMK yang sangat besar (sekitar 64,1 juta unit usaha), belum
sebanding dengan ketersediaan layanan di BPJPH maupun di MUI;
▪ Pengenaan biaya untuk pelaksanaan Sertifikasi Halal akan memberatkan
pelaku usaha UMK
▪ Perlu diberikan perlakuan khusus untuk Pelaku Usaha UMK terkait
kewajiban Sertifikasi Halal
▪ Pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK,
didasarkan atas pernyataan pelaku UMK, berdasarkan
standar halal yang ditetapkan BPJPH.
▪ Sertifikasi halal untuk UMK tidak dikenai biaya.
SERTIFIKASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA UMK
Bagi UMKPercepatan & Kemudahan Sertifikasi Jaminan Produk Halal
UU Cipta Kerja
Pasal 48 UU Cipta Kerja
18
Halal Indonesia untuk masyarakat dunia
1. UU Cipta Kerja memberi kemudahan pelaku usaha peroleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan
produk. MUI adalah lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk.
2. UU Cipta Kerja memberi kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan keterukuran bagi para pelaku usaha dalam pengurusan
sertifikat halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
3. UU Cipta Kerja memberi ruang peran serta masyarakat melalui Ormas Islam untuk mendirikan LPH, penyiapan auditor halal,
penyelia halal, dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Semangat Cipta Kerja membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK atau dengan istilah nol rupiah.
5. Sertifikasi halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bisa didasarkan atas pernyataan diri atau self declare berdasarkan
standar halal yang ditetapkan BPJPH.
6. Self declare produk UMK tidak bermakna pelaku usaha bisa begitu saja menyatakan produknya halal tanpa dasar. Tetap ada
persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar kehalalan produk.
7. Kaidahnya jelas, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Produk dengan No Risk dan Low Risk boleh dilakukan
self declare. Kalau yang bukan No Risk dan Low Risk tidak boleh self declare.
8. Untuk memudahkan pelaku UMK, akan diterbitkan panduan atau standar self declare produk halal. Semua produk dengan self
declare wajib ikuti mekanisme yang diterbitkan BPJPH.
9. Self declare dan standarnya diharapkan menjadi solusi sertifikasi halal bagi produk UMK di tanah air yang jumlahnya
mencapai 64juta.
19
20
#OmnibuslawBerkah