Drs. SUGIYONO, M. Si · 2016-04-02 · Bandung, 23 September 2014 ... Pemberdayaan Perempuan dan...
Transcript of Drs. SUGIYONO, M. Si · 2016-04-02 · Bandung, 23 September 2014 ... Pemberdayaan Perempuan dan...
KEBIJAKAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PTSP DI DAERAH
Drs. SUGIYONO, M. Si Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bandung, 23 September 2014
KONDISI TAHUN 2014
2
1. Jumlah penduduk ± 237,56 juta orang
2. Penduduk miskin ± 28,55 juta orang
3. Inflasi bulan Mei 2014 ± 0,16%
4. Pertumbuhan ekonomi ± 5 – 5,2%
5. Jumlah wisatawan ± 726,3 Ribu orang pada bulan Mei
6. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) = 3,63
7. Predikat Invesment Grade dari lembaga pemeringkat Fitch
Rating dan Moody’s Investor Service
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR HUKUM
3
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. UU 28 /2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP
38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
3. PP 79/2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan. Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
4. PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Permendagri 24/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Permendagri 20/2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah
7. Inpres 3/2006 tentang Paket kebijakan perbaikan iklim investasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ketentuan umum 1. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat
PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
2. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
3. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
4. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan PPTSP, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.
7. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundangundangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan :
Pelayanan publik;
Pemberdayaan masyarakat;
Peran serta masyarakat;
Daya saing daerah;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAHAN DAERAH
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.
Pelayanan Publik : Kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai
dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa dan atau
penyelenggara pelayanan publik.
Standar pelayanan : Berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.
Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
6
PERINGKAT DAYA SAING GLOBAL 2013 S.D 2014 DARI 148 NEGARA
BERDASARKAN WORLD ECONOMIC FORUM
7
NEGARA-NEGARA ASEAN PERINGKAT
(dari 148 Negara)
Singapura 2
Malaysia 24
Brunai 26
Thailand 37
Indonesia 38
Philpina 59
Vietnam 70
Laos 81
Kamboja 88
Myanmar 139
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
8
126 Jenis Perizinan Pada 22 Sektor
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
/APBN
URUSAN PEMERINTAHAN
9
• Politik Luar Negeri; • Pertahanan; • Keamanan; • Yustisi; • Moneter dan Fiskal; • Agama.
URUSAN PEMERINTAH
• Urusan wajib yaitu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
• Urusan pilihan yaitu suatu urusan pemerintahan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah;
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN WAJIB
10
a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan Hidup; d. Pekerjaan Umum; e. Penataan Ruang; f. Perencanaan Pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olahraga;
i. Penanaman modal; j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; k. Kependudukan dan Catatan Sipil; l. Ketenagakerjaan;
(Pasal 7 (2) PP 38/2007)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
11 (Pasal 7 (2) PP 38/2007)
m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan Informatika; r. Pertanahan; s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpustakaan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
URUSAN PILIHAN
12
(Pasal 7 (2) PP 38/2007)
a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. Industri g. Perdagangan;dan h. ketransmigrasian
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LATAR BELAKANG
13
Kondisi perekonomian Indonesia awal Tahun 2006 kurang menggembirakan:
- Pertumbuhan Ekonomi lambat (5,6 %)
- Angka Kemiskinan (17,75%) dan pengangguran masih tinggi (11,1%)
- Kesenjangan daya saing makin melebar
- Iklim investasi tidak kondusif
INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006
Tentang Paket Kebijakan Investasi
(85 Tindakan)
Penyederhanaan Pelayanan Perijinan
Satu Pintu Satu Atap bagi UMKM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KONDISI PERIJINAN
1. Tidak ada kepastian hukum
2. Sistem dan prosedur tdk
jelas
3. persyaratan terlalu banyak
4. proses berbelit-belit
5. Waktu lama tdk ada limit
6. Mahal, bernuansa KKN dan
pungli
7. Terkesan rigid dan tidak
ramah
UU DASAR 1945
UU 32 TAHUN 2004
UU 25 TAHUN 2007
INPRES 3 TAHUN 2006
Kepastian hukum
Penyederhanaan:
Mudah, Murah,
Nyaman, Cepat,
Transparan,
Akuntabel dan Tidak
Diskriminatif dan
Tidak KKN.
Adanya PTSP
SDM profesional.
IKLIM INVESTASI
GLOBALISASI
REFORMASI
MINAT INVESTOR
MINAT INVESTOR
PROSES DEREGULASI
Pelayanan Publik
LOW
UP
PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU
15
SKPD A
SKPD B
SKPD C
SKPD D
SKPD E
SKPD F
SKPD G
SKPD H Pemohon
Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor, Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih..
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAYANAN TERPADU SATU ATAP
16
Pemohon
PTSA
Meja
Penerimaan
SKPD A
SKPD B
SKPD C
SKPD D
SKPD E
SKPD F
Pemohon datang ke satu tempat, tapi pemrosesan masih di masing-masing kantor, tidak banyak pengaruh dalam hal kecepatan dan biaya pelayanan..
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17
Pemohon
PTSP
Meja Penerimaan
Tim Teknis
Pemohon datang ke satu tempat, pelayanan bisa lebih cepat dan lebih murah..
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR HUKUM
18
(1) Penyelenggaraan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Permendagri No 24 Tahun 2006 merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata
cara membangun sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik,
transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan
kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.
Hakekat : 1. PTSP : kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaan
perijinan dan non perijinan dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan
di satu tempat;
2. Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati/Walikota
kepada Kepala PTSP;
3. Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
(2). Pembentukan Kelembagaan PTSP Diatur Berdasarkan
Permendagri No. 20 Tahun 2008
DASAR KETETAPAN
Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
• meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;
Sasaran PTSP
20
•Mempercepat waktu pelayanan
•Menekan biaya pelayanan (pengurangan biaya)
•Menyederhanakan persyaratan
Tujuan PTSP
TUJUAN DAN SASARAN PTSP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MANFAAT PTSP
Bagi Masyarakat Bagi Dunia Usaha Bagi Pemerintah
Untuk memberikan
kemudahan perizinan
(minat usaha tinggi)
Mendapatkan pelayanan
efisien (waktu dan biaya )
Mengalokasikan banyak
waktu dan biaya pada
kegiatan produktif
Mengurangi
beban
administratif
Meningkatkan
daya saing dan
kemandirian
daerah
Terbangunnya
citra yang baik
Mencegah
terjadinya KKN
dan Pungli
Memperoleh pelayanan publik yang lebih baik Mendapatkan kepastian dan jaminan hukum
KELEMBAGAAN
• Dalam rangka meningkatkan pelayanan
masyarakat dibidang perijinan dibentuk unit
pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan
Badan atau Kantor.
• Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
PEMBENTUKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan Data Perkembangan PTSP ..
169
6
283
23
Jumlah PTSP Berdasar Kelembagaan
BadanDinasKantorUnit
23
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEDUDUKAN
• Badan atau Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
• Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
• Kepala Sekretariat adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
a) Sederhana
b) Jelas dan pasti
c) Waktunya pasti
d) Hukumnya pasti
e) Aksesnya mudah
f) Yaman
g) Kondisi Wilayah
h) disiplin, sopan dan ramah
PRINSIP PENYELENGGARAAN PTSP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYEDERHANAAN PELAYANAN 1. Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu.
2. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup :
a. Pelayanan permohonan perizinan dilakukan oleh PPTSP;
b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar
waktu yang telah ditetapkan dalam Perda;
c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Perda;
d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan
proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan
prosedurnya;
e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua
atau Lebih permohonan perizinan;
f. Pembebasan biaya perizinan bagi UMKM yang ingin memulai usaha baru
sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
27
ALUR UTAMA PTSP
1. Lembaga PTSP merupakan operator yang mempunyai tugas
untuk menerbitkan izin dan membatalkan izin bukan sebagai lembaga regulator yang menerbitkan kebijakan;
2. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait PTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Lingkup Tugas PTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DATA PERKEMBANGAN PTSP
0
100
200
300
400
500
600
Provinsi Kabupaten Kota JumlahJumlah 34 413 98 545
Sudah Terbentuk PTSP 31 363 97 491
Belum Terbentuk PTSP 3 50 1 54
MEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PTSP
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REKAPITULASI IZIN DAN NON IZIN SELURUH INDONESIA
Jumlah izin yang paling banyak
29
Jumlah izin yang paling sedikit
a. Provinsi : Jawa Barat : 208 izin
b. Kabupaten : Kupang : 157 izin
c. Kota : Mojokerto : 117 izin
a. Provinsi : Kalimantan Timur : 13 izin
b. Kabupaten : Piringsewu : 5 izin
c. Kota : Prabumulih : 5 izin
a. Daerah yang perizinannya masih ditanda tangani oleh Kepala Daerah : 107 Daerah
b. Daerah yang perizinannya masih ditanda tangani oleh Sekda : 64 Daerah
c. Daerah yang perizinannya masih ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Sekda : 28 Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN PTSP
30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.
PEMERINTAH
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nas.
DIKOORDINASIKAN MENDAGRI Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis
Kab/Kota 31
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Satuankerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan
terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan perijinan.
• Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara
berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan
mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
• Pembinaan, meliputi pengembangan sistern, sumber Jaya manusia, dan jaringan
kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
Koordinasi secara berkala;
Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan publik.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PTSP KE DEPAN
33
1. Mendorong percepatan memulai usaha dari 17 hari menjadi
7 hari.
2. Percepatan pembentukan PTSP bagi daerah yang belum
membentuk.
3. Meningkatkan status kelembagaan PTSP menjadi Badan.
4. Pelimpahan kewenangan penandatanganan ijin dan non ijin
yang masih ditandatangani oleh Kepala Daerah, Sekda dan
SKPD.
5. Melibatkan Kementerian/Lembaga seperti Menko
Perekonomian, Bappenas, UKP4, KPK dan Inspektorat Jenderal.
6. Mendorong daerah agar lebih kreatif dalam menyusun
program kegiatan untuk pengembangan PTSP.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
34
1. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Fasilitasi dan koordinasi kebijakan Pemerintah;
3. Mensinergikan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HAL-HAL YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
1. Membentuk kelembagaan PTSP dengan landasan hukum Peraturan Daerah paling lama sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2014, bagi daerah yang belum membentuk.
2. Melimpahkan sepenuhnya kewenangan pelayanan perizinan yang masih ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD kepada kelembagaan PTSP.
3. Menyederhanakan perizinan baik dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedurnya.
4. Memungut biaya yang terkait dengan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
35
36
KERANGKA STRANAS PPK
Jangka Panjang (2012-2025)
Jangka Menengah (2012-2014)
1. Pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional 2. Mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan
internasional secara efektif 3. Mengembangkan Reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan
penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, tersistematisasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi
4. Membangun pendidikan dan budaya anti korupsi 5. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK yang transparan dan terkonsolidasi
MISI
36
VISI:
Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung oleh sistem nilai budaya yang berintegritas
Terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas
Strategi, Indikator Keberhasilan, Peranti Anti Korupsi dan Fokus Kegiatan Prioritas
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014 terdiri dari 8 (delapan) Aksi :
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
6. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan
Perangkat Daerah.
7. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
8. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu
1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi
Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP.
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah
kepada lembaga PTSP.
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi
Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP).
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP.
HUMAS
BPPT
DINAS
KEUANGAN
BAPPEDA
BIRO
UMUM
EVALUASI KINERJA PELAPORAN B03 AD-PPK SELURUH INDONESIA TAHUN 2014
38
NO BULAN KATAGORI
TOTAL BIRU HIJAU KUNING MERAH ABU-ABU
1 B04 6 1.676 159 2.661 110 4.612
2 % 0,13 % 36,34 % 3,44% 57,69% 2,38% 100 %
3 B06 - 2.196 213 2.182 19 4.612
4 % - 48 % 4,62% 47 % 0,41% 100 %
0
2.196
213
2.182
19
Biru
Hijau
Kuning
Merah
Abu
6
1.676
159
2.661
110
Biru
Hijau
Kuning
Merah
Abu
Jokowi Terapkan PTSP Jakarta di Indonesia Kamis, 18 September 2014 | 15:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo berencana menerapkan pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) DKI Jakarta di Indonesia. Jokowi menamakan programnya itu pusat pelayanan terpadu satu pintu nasional atau one-
stop national service.
Nanti akan ada semacam one-stop national service. Perizinan terpadu, tapi skalanya nasional," ujar Jokowi di Balaikota,
Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang.
Unit pelayanan tersebut, lanjut Jokowi, mengakomodasi seluruh perizinan di Indonesia, misalnya izin pertambangan dan
izin pendirian usaha. Unit pelayanan itu direncanakan bakal berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Jokowi belum mau memberikan informasi lebih rinci soal rencana tersebut. Pasalnya, pihaknya masih melakukan kajian
terhadap hal itu. Namun, Jokowi menegaskan bahwa pelayanan satu pintu harus diterapkan di Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta menerapkan PTSP di Ibu Kota sejak pertengahan 2014. Seluruh izin
warga DKI, mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, izin usaha, dan
sebagainya, melalui unit tersebut.
Saat menjadi calon presiden, Jokowi kerap mendapatkan keluhan dari sejumlah kepala daerah, yakni soal sulitnya
mendapatkan izin di daerah. Hal itu juga yang kian menguatkan rencana Jokowi mendirikan pelayanan terpadu satu pintu
skala nasional.
39
40
KEMENTERIAN DALAM NEGERI