Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah Kementerian...
Transcript of Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah Kementerian...
Layanan Utama
a. Pengelolaan kawasan konservasi perairan
daerah dan kawasan konservasi pesisir dan
pulau-pulau kecil yang dikelola pemerintah
daerah
1 Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan
Konservasi
2 Pencadangan Kawasan Konservasi
3 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi
4 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan
Pengelola Kawasan Konservasi
5 Penyiapan Penetapan Kawasan Konservasi
6 Penataan Batas Kawasan Konservasi
7 Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi
8 Pengawasan dan penegakan hukum
9 Monitoring Sumberdaya, sosial, ekonomi dan
budaya.
10 Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan
Kawasan Konservasi
11 Pendidikan kawasan konservasi
12 Pembinaan, Pendampingan dan
Pemberdayaan Masyarakat
13 Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem
14 Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi
15 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Kawasan Konservasi
c. Perlindungan terhadap ekosistem perairan
pesisir dan pulau-pulau kecil (diluar
kawasan konservasi perairan nasional dan
kawasan strategis/strategis nasional
tertentu) dari kegiatan yang merusak
dan/atau mencemari
1 Sosialisasi konservasi jenis ikan
2 Penanganan mamalia terdampar
3 Sarana dan prasarana pengelolaan konservasi
jenis ikan
4 Pengawasan dan penegakan hukum
pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
5 Pembinaan, Pendampingan dan
Pemberdayaan Masyarakat pemanfaatan jenis
ikan yang dilindungi
1 Pengelolaan data dan informasi sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau kecil
Pengawasan terhadap pengelolaan ruang
laut sampai dengan 12 mil di luar minyak
dan gas bumi
Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan
a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir
sampai dengan 12 mil laut dari garis
pantai, kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
Penetapan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah
Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahKementerian Kelautan dan Perikanan
1. Kelautan, Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil
Penerbitan izin dan
pemanfaatan ruang laut
di bawah 12 mil di luar
minyak dan gas bumi
Pengelolaan ruang laut
sampai dengan 12 mil di
luar minyak dan gas bumi
b. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil
Pengelolaan kawasan konservasi
d.
NO SUB URUSAN KEWENANGANDrat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
2 Penyusunan RZWP3K dan penetapannya
dalam peraturan daerah
3 Penyebarluasan RZWP3K ke publik dan
pemerintah kabupaten/kota
1 Penyusunan Dokumen final Rencana Zonasi
Rinci (RZR)
2 Pengelolaan data dan informasi sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau kecil pada zona
terpilih
3 Penyebarluasan RZR ke stakeholder terkait
1 Penyusunan peraturan gubernur tentang tata
cara (SOP) penerbitan perizinan pemanfaatan
wilayah pesisir dan PPK
2 Analisis terhadap permohonan perizinan
3 Penyusunan sistem aplikasi perizinan (online)
4 Penentuan/penetapan biaya perizinan
5 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan izin lokasi perairan pesisir dan
izin pengelolaan
6 Penatausahaan data perizinan
7 Fasilitasi program penerbitan izin lokasi dan
izin pengelolaan untuk masyarakat lokal dan
tradisional
8 Penyiapan pelayanan penerbitan izin lokasi
dan izin pengelolaan di tingkat
desa/kelurahan bagi masy. lokal dan
tradisional
9 Identifikasi masyarakat hukum adat yang
tidak diwajibkan izin
10 Identifikasi masyarakat lokal dan tradisional
1 Penyusunan perangkat SOP penerbitan
rekomendasi izin lokasi perairan lintas
provinsi
2 Analisis permohonan rekomendasi
3 Penyusunan sistem aplikasi
4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
5 Penatausahaan data rekomendasi
1 Penyusunan perangkat SOP penerbitan
pertimbangan izin lokasi reklamasi dan izin
pelaksanaan reklamasi
2 Analisis permohonan pertimbangan
3 Penyusunan sistem aplikasi p
4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Penatausahaan data perizinan
e. Pemberian fasilitasi perizinan izin lokasi
dan izin pengelolaan untuk masyarakat
lokal dan tradisional
Penerbitan pertimbangan izin
lokasi reklamasi dan izin
pelaksanaan reklamasi untuk
kawasan strategis nasional
tertentu, perairan pesisir di
kawasan strategis nasional dan
lintas provinsi5
b. Penerbitan izin pengelolaan sampai dengan
12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
Penerbitan izin lokasi perairan
pesisir dan izin pengelolaan sampai
dengan 12 mil laut dari garis
pantai, kecuali yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat
c. Penerbitan izin reklamasi sampai dengan 12
mil laut dari garis pantai, kecuali yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
Penerbitan rekomendasi izin lokasi
perairan lintas provinsi sampai
dengan 12 mil laut dari garis
pantai
a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir
sampai dengan 12 mil laut dari garis
pantai, kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
Penetapan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Penetapan Rencana Zonasi Rinci
1. Kelautan, Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil
Penerbitan izin dan
pemanfaatan ruang laut
di bawah 12 mil di luar
minyak dan gas bumi
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
d. Penerbitan rekomendasi pengelolaan ruang
sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai
f. Pengawasan terhadap izin dan pemanfaatan
ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak
dan gas bumi
1 Identifikasi Teknologi Tepat Guna bagi
Masyarakat Pesisir
a. pengambilan keputusan; 2 Sosialisasi Teknologi Tepat Guna bagi
Masyarakat Pesisir
b. pelaksanaan pengelolaan; 3 Bimbingan Teknis Teknologi Tepat Guna bagi
Masyarakat Pesisir
c. kemitraan antara masyarakat, dunia
usaha, dan pemerintah/ pemerintah
daerah;
4 Introduksi Teknologi Tepat Guna bagi
Masyarakat Pesisir
d. pengembangan dan penerapan kebijakan
nasional di bidang lingkungan hidup;
5 Pembinaan dan Pendampingan Teknologi
Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir
e. pengembangan dan penerapan upaya
preventif dan proaktif untuk mencegah
penurunan daya dukung dan daya
tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;
6 Kemitraan dalam rangka Identifikasi
Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat
Pesisir
f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi
yang ramah lingkungan;
7 Fasilitasi dan Intermediasi Akses Permodalan
g. penyediaan dan penyebarluasan informasi
lingkungan; dan
8 Fasilitasi Akses Kredit Program Sektor
Kelautan dan Perikanan
9 Pembinaan dan Pendampingan Akses
Permodalan
10 Fasilitasi akses dan sarana pemasaran
11 Fasilitasi kemitraan untuk pemasaran usaha
masyarakat Pesisir dan PPK
1 Identifikasi, inventarisasi dan analisis lokasi
dan kebutuhan sarana dan prasarana
perikanan tangkap yang akan disediakan
2 Koordinasi perencanaan
penyediaan/pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap (penangkapan
dan pengangkutan ikan)
3 Penyediaan/pengembangan sarana prasarana
perikanan tangkap (penangkapan dan
pengangkutan ikan)
4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan penyediaan/pengembangan sarana
dan prasarana perikanan tangkap
(penangkapan dan pengangkutan ikan)
1 Pengumpulan data dan informasi pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait
pengelolaan sumber daya ikan di wilayah
laut
Penyediaan data dan informasi
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan
Penatausahaan data perizinan
Pemberdayaan kelompok
masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil
h. pemberian penghargaan kepada orang yang
berjasa di bidang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.
a. Penyediaan sarana dan prasarana
pendaratan ikan
Penyediaan/pengembangan sarana
dan prasarana perikanan tangkap
(penangkapan dan pengangkutan
ikan)
Penerbitan pertimbangan izin
lokasi reklamasi dan izin
pelaksanaan reklamasi untuk
kawasan strategis nasional
tertentu, perairan pesisir di
kawasan strategis nasional dan
lintas provinsi5
2. Perikanan Tangkap Pengelolaan penangkapan
ikan di wilayah laut
sampai dengan 12 mil
1. Kelautan, Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil
Pemberdayaan
masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil
Penerbitan izin dan
pemanfaatan ruang laut
di bawah 12 mil di luar
minyak dan gas bumi
Penumbuhan dan peningkatan kesadaran dan
tanggung jawab masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil dalam:
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
2 Pengolahan dan analisis data dan informasi
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan
3 Penyajian data dan informasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan
c. Penjaminan pemenuhan standar
pengelolaan perikanan, termasuk
ketertelusuran ikan hasil tangkapan
Penyelenggaraan bimbingan teknis
penangkapan ikan bagi nelayan
yang melakukan kegiatan
penangkapan ikan di wilayah laut
sampai dengan 12 mil.
1 Identifikasi nelayan yang melakukan kegiatan
penangkapan ikan di wilayah laut sampai
dengan 12 mil.
2 Pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan
ikan bagi nelayan yang melakukan kegiatan
penangkapan ikan di wilayah laut sampai
dengan 12 mil
3 Monitoring, evaluasi dan pembinaan nelayan
yang telah memperoleh bimbingan teknis
penangkapan ikan bagi nelayan yang
melakukan kegiatan penangkapan ikan di
wilayah laut sampai dengan 12 mil
d. Penjaminan ketersediaan sarana usaha
perikanan tangkap untuk pemenuhan
kegiatan penangkapan dan/atau
pengangkutan ikan
e. Penyediaan prasarana usaha perikanan
tangkap untuk pemenuhan kegiatan
penangkapan dan/atau pengangkutan ikan
a. Penerbitan izin usaha di bidang perikanan
tangkap, melalui layanan perizinan usaha
perikanan tangkap terpadu satu pintu
Penyediaan layanan penerbitan
perizinan untuk kapal perikanan
berukuran diatas 10 GT sampai
dengan 30 GT kepada pelaku
usaha.
1 Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen
kapal perikanan berukuran diatas 10 GT
sampai dengan 30 GT yang diajukan
permohonan perizinannya.
2 Pelayanan penerbitan perizinan untuk kapal
perikanan berukuran diatas 10 GT sampai
dengan 30 GT.
3 Monitoring dan evaluasi penerbitan perizinan
untuk kapal perikanan berukuran diatas 10
GT sampai dengan 30 GT.
b. Penjaminan penerbitan izin usaha
penangkapan ikan dan/atau pengangkutan
ikan yang memenuhi persyaratan ramah
lingkungan
Pembinaan usaha perikanan
tangkap yang menggunakan kapal
perikanan berukuran diatas 10 GT
sampai dengan 30 GT.
1 Identifikasi dan perencanaan pembinaan
pelaku usaha perikanan tangkap yang
menggunakan kapal perikanan berukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
2 Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan
pelaku usaha perikanan tangkap yang
menggunakan kapal perikanan berukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
b. Penyediaan data dan informasi terkait
pengelolaan sumber daya ikan di wilayah
laut
Penyediaan data dan informasi
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan
Penerbitan izin usaha
perikanan tangkap untuk
kapal perikanan
berukuran diatas 5 GT
sampai dengan 30 GT
2. Perikanan Tangkap Pengelolaan penangkapan
ikan di wilayah laut
sampai dengan 12 mil
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pelaku usaha perikanan tangkap
yang menggunakan kapal perikanan
berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30
GT.
c. Pembinaan perizinan usaha perikanan
tangkap
d. Pengawasan terhadap usaha perikanan
tangkap yang menggunakan kapal
perikanan berukuran diatas 10 GT sampai
dengan 30 GT
a. Pemberian izin lokasi pembangunan
pelabuhan perikanan serta pengelolaan
pelabuhan perikanan provinsi
Penerbitan surat penetapan
lokasi/izin lokasi pembangunan
pelabuhan perikanan
1 Penyediaan data dan informasi terkait lokasi
pembangunan pelabuhan perikanan provinsi
2 Identifikasi dan analisis untuk penetapan
lokasi/izin lokasi pembangunan pelabuhan
perikanan
3 Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi
pembangunan pelabuhan perikanan.
b. Penyediaan data dan informasi terkait
lokasi pembangunan serta pengelolaan
pelabuhan perikanan provinsi
Penyediaan/pembangunan fasilitas
pelabuhan perikanan untuk
pelaksanaan fungsi pelabuhan
perikanan provinsi
1 Perencanaan penyediaan/pembangunan
fasilitas pelabuhan perikanan provinsi
2 Pelaksanaan penyediaan/pembangunan
fasilitas pelabuhan perikanan provinsi
3 Monitoring dan evaluasi
penyediaan/pembangunan fasilitas
pelabuhan perikanan provinsi.
c. Penjaminan pengelolaan pelabuhan
perikanan yang memenuhi standar nasionalPengelolaan pelabuhan perikanan
provinsi yang memenuhi standar
nasional
1 Penyiapan kelembagaan dan SDM pengelola
pelabuhan perikanan provinsi.
2 Dukungan operasional pengelolaan
pelabuhan perikanan provinsi
3 Monitoring dan evaluasi pengelolaan
pelabuhan perikanan provinsi.
d. Penjaminan ketersediaan prasarana
pelabuhan perikanan untuk pelaksanaan
fungsi pelabuhan perikanan provinsi
e. Penyediaan layanan pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi
f. Pembinaanpembangunan serta pengelolaan
pelabuhan perikanan provinsi
Penerbitan izin usaha
perikanan tangkap untuk
kapal perikanan
berukuran diatas 5 GT
sampai dengan 30 GT
2. Perikanan Tangkap
Penetapan lokasi
pembangunan serta
pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
a. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan,
melalui layanan penerbitan izin pengadaan
kapal perikanan
Pelayanan penerbitan izin
(rekomendasi) pengadaan kapal
penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan dengan ukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30
GT.
1 Identifikasi, analisis dan verifikasi penerbitan
izin (rekomendasi) pengadaan kapal
penangkap dan pengangkut ikan dengan
ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
yang diusulkan oleh pelaku usaha.
2 Penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan
kapal penangkap dan pengangkut ikan
dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan
30 GT.
3 Pembinaan dalam proses pengadaan kapal
penangkap dan pengangkut ikan dengan
ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan penerbitan izin (rekomendasi)
pengadaan kapal penangkap dan pengangkut
ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai
dengan 30 GT.
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin
pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau
kapal pengangkut ikan
c. Penjaminan pengadaan kapal penangkap
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang
memenuhi standar keselamatan dan
keamanan pelayaran, serta standar
penanganan ikan (laik tangkap dan laik
simpan)
d. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan usaha
dalam proses pengadaan kapal perikanan
e. Pembinaan pelaksanaan pengadaan kapal
perikanan
a. 1 Identifikasi, analisis dan verifikasi layanan
pendaftaran kapal penangkap ikan dan
pengangkut ikan sebagai kapal perikanan.
2 Pelaksanaan layanan pendaftaran kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
sebagai kapal perikanan.
3 Penyediaan layanan penerbitan buku kapal
perikanan
4 Penyediaan layanan data dan informasi
terkait daftar kapal perikanan
5 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
pendaftaran kapal perikanan
b. Penerbitan buku kapal perikanan
2. Perikanan Tangkap
Penyediaan layanan pendaftaran
kapal penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan dengan ukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
sebagai kapal perikanan.
Pendaftaran kapal penangkap dan kapal
pengangkut sebagai kapal perikanan,
melalui layanan pendaftaran kapal
perikanan
Penerbitan izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan
dengan ukuran di atas 5
GT sampai dengan 30 GT
Pendaftaran kapal
perikanan dengan ukuran
diatas 5 GT sampai
dengan 30 GT
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
c. Penyediaan data dan informasi terkait
daftar kapal perikanan
d. Pembinaan pendaftaran kapal perikanan
a. Penerbitan izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
Penerbitan izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
1 Sarana dan prasaran layanan perizinan
usaha
2 Penyusunan SOP perizinan usaha
3 Pemantauan penerbitan usaha bidang
perikanan budidaya
4 Evaluasi penerbitan perizinan usaha bidang
perikanan budidaya
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin
usaha di bidang pembudidayaan ikan
Penyediaan data dan informasi
terkait izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
1 Penyediaan perangkat penguatan jaringan
data dan informasi
2 Publikasi terkait perizinan usaha
c. Penjaminan proses produksi
pembudidayaan ikan yang memenuhi
jaminan pangan serta lingkungan
Penjaminan proses produksi
pembudidayaan ikan yang
memenuhi jaminan pangan serta
lingkungan
1 Pembinaan dan pemantauan penerapan cara
budidaya ikan yang baik
d. Penjaminan usaha pembudidayaan ikan
yang memenuhi standar nasional dan
internasional
Penjaminan usaha pembudidayaan
ikan yang memenuhi standar
nasional dan internasional
1 Pendampingan kelembagaan dan fasilitasi
kemitraan usaha
e. Penjaminan ketersediaan sarana usaha
pembudidayaan ikan untuk pemenuhan
kegiatan pembudidayaan ikan
Penjaminan ketersediaan sarana
usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan
pembudidayaan ikan
1 Penyediaan sarana usaha budidaya ikan
f. Penyediaan prasarana usaha
pembudidayaan ikan untuk pemenuhan
kegiatan pembudidayaan ikan
Penyediaan prasarana usaha
pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan
pembudidayaan ikan
1 Pembangunan prasana pembudidyaan ikan
e. Penyediaan induk dan benih untuk
pembudidayaan ikan air payau dan laut
Penyediaan induk dan benih untuk
pembudidayaan ikan air payau dan
laut
1 Penyediaan induk unggul yang dihasilkan
UPTD/UPR
2 Penyediaan benih/bibit bermutu yang
dihasilkan UPTD/UPR
f. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan
lingkungan
Penyediaan layanan kesehatan
ikan dan lingkungan
1 Pengendalian penyakit ikan (survaillance)
2 Pemenuhan sarana prasaran laboratorium
kesehatan ikan dan lingkungan
3 Monitoring residu ikan
4 Rehabilitasi lingkungan/kawasan budidaya
h. Penyediaan akses investasi usaha
pembudidayaan ikan
Penyediaan akses investasi usaha
pembudidayaan ikan
1 Promosi/forum investasi usaha budidaya
2. Perikanan Tangkap
Pendaftaran kapal
perikanan dengan ukuran
diatas 5 GT sampai
dengan 30 GT
3. Perikanan Budidaya Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
i. Pengawasan terhadap usaha
pembudidayaan ikan yang usahanya lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi
Pengawasan terhadap usaha
pembudidayaan ikan yang
usahanya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi
1 Pemantauan usaha budidaya
a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan
Penerbitan izin usaha pemasaran
dan pengolahan hasil perikanan
lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi
1 Penerimaan dan pendokumentasian usulan
izin usaha pengolahan dan pemasaran lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi
2 Verifikasi usulan izin usaha pengolahan dan
pemasaran lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi yang efektif
dan efisien
3 Penerbitan rekomendasi izin usaha
pengolahan dan pemasaran lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi yang efektif dan efisien
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin
usaha pemasaran dan pengolahan hasil
perikanan
Penyediaan data dan informasi
terkait izin usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan
1 Identifikasi dan verifikasi data unit
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2 Diseminasi informasi data unit pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
Penjaminan usaha pengolahan
yang memenuhi kelayakan dasar
untuk menghasilkan produk yang
memenuhi jaminan mutu dan
keamanan pangan serta
peningkatan nilai tambah
1 Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan
dasar pengolahan
c. Penjaminan usaha pemasaran yang
memenuhi standar produk nasional dan
internasional
Penjaminan usaha pemasaran
yang memenuhi standar produk
nasional dan internasional
1 Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan
dasar usaha pemasaran
d. Penjaminan pasokan bahan baku usaha
pengolahan dan pemasaran untuk
pemenuhan kebutuhan industri
pengolahan dan pangan
Penjaminan pasokan bahan baku
usaha pengolahan dan pemasaran
untuk pemenuhan kebutuhan
industri pengolahan dan pangan
1 Identifikasi ketersediaan bahan baku dilokus-
lokus produksi perikanan
2 Tata kelola penyimpanan bahan baku sebagai
stok ikan dalam rangka ketahanan pangan
daerah
3 Tata kelola distribusi bahan baku untuk
memenuhi kebutuhan industri lokal dan
antar wilayah
4 Pembentukan dan penguatan kelembagaan
rantai pasok bahan baku industri tingkat
provinsi
4. Pengolahan dan
Pemasaran
Penerbitan izin usaha
pemasaran dan
pengolahan hasil
perikanan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
e. Penyediaan akses pasar dan promosi
produk perikanandan hasil perikanan
Penyediaan akses pasar dan
promosi hasil perikanan nasional
dan internasional
1 Pengembangan jaringan dan sistem
pemasaran di wilayah provinsi
2 Penanganan hambatan pemasaran di wilayah
provinsi
3 Promosi produk kelautan dan perikanan
dalam rangka peningkatan konsumsi ikan
f. Penyediaan layanan pengujian mutu dan
keamanan pangan produk perikanan
Penyediaan akses pasar dan
promosi hasil perikanan nasional
dan internasional
1 Pengembangan jaringan dan sistem
pemasaran di wilayah provinsi
2 Penanganan hambatan pemasaran di wilayah
provinsi
3 Promosi produk kelautan dan perikanan
dalam rangka peningkatan konsumsi ikan
g. Pembinaan mutu dan keamanan hasil
perikanan bagi usaha pengolahan dan
pemasaran
Penyediaan layanan pengujian
mutu dan keamanan pangan
produk perikanan
1 Pelayanan pengujian mutu dan keamanan
pangan produk perikanan tingkat provinsi
h. Pengawasan terhadap usaha pemasaran
dan pengolahan hasil perikanan lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi
Pembinaan mutu dan keamanan
hasil perikanan bagi usaha
pengolahan dan pemasaran
1 Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan
pangan melalui sosialisasi, bimtek, pelatihan,
dan sarana belajar lainnya kepada pelaku
usaha pengolahan hasil ikan di wilayahnya
2 Penguatan kelembagaan mutu daerah
Penyediaan akses pembiayaan bagi
pelaku usaha pengolahan dan
pemasaran
1 Kerjasama pembiayaan usaha kelautan dan
perikanan oleh lembaga bank dan bukan
bank
Penyediaan peralatan/media
pengujian mutu dan keamanan
pangan produk perikanan
1 Pengadaan peralatan/media pengujian mutu
dan keamanan pangan produk perikanan
Pengawasan kepatuhan pelaku
usaha pengolahan dan pemasaran
1 Pengembangan sistem pengawasan
kepatuhan usaha pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan tingkat provinsi
2 Rekomendasi hasil pengawasan kepatuhan
usaha pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan di wilayah provinsi
a. Peningkatan tertib operasional pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan
sampai dengan 12 mil
Patroli pengawasan SDKP di
wilayah perairan sampai dengan 12
mil laut
01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan
logistik untuk operasi di wilayah perairan
sampai dengan 12 mil
b. Perlindungan terhadap sumber daya
kelautan dan perikanan dari kegiatan yang
merusak dan/atau mencemari
02. Penyediaan logistik personel dan armada
untuk operasi di wilayah perairan sampai
dengan 12 mil
c. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber
daya kelautan dan perikanan sampai
dengan 12 mil
03. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable
Boat/Rubber Boat
04. Perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable
Boat/Rubber Boat
5. Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan
sampai dengan 12 mil
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik
untuk operasi di wilayah perairan sampai
dengan 12 mil
Patroli pengawasan SDKP di
wilayah darat
01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan
logistik untuk operasi di wilayah darat
02. Penyediaan logistik personel dan armada
untuk operasi di wilayah darat
03. Operasional kendaraan bermotor roda 4/roda
2
04. Perawatan kendaraan bermotor roda 4/roda 2
05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik
untuk operasi di wilayah darat
Pengadaan/pembangunan
sarana/armada pengawasan SDKP
01. Rapat perencanaan
pengadaan/pembangunan sarana
pengawasan SDKP
02. Pekerjaan konstruksi Speed Boat/Rigid
Inflatable Boat/Rubber Boat
03. Pengadaan kendaraan bermotor roda4/roda 2
04. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
armada (navigasi, komunikasi, keselamatan,
tambat la buh, lampu dan perkakas)
05. Pengadaan suku cadang dan mesin bagi
armada yang rusak
06. Rapat evaluasi pengadaan/pembangunan
sarana pengawasan SDKP
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana/bangunan pengawasan
SDKP
01. Rapat perencanaan
pembangunan/rehabilitasi
prasarana/bangunan pengawasan SDKP
02. Pengadaan lahan untuk prasarana/bangunan
pengawasan SDKP
03. Pekerjaan konstruksi kantor Pos/UPTD
Pengawasan SDKP
04. Rehabilitasi kantor Pos/UPTD Pengawasan
SDKP
05. Pekerjaan konstruksi garasi/steiger untuk
Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
06. Rehabilitasi garasi/steiger untuk Speed
Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
07. Rapat evaluasi pembangunan/rehabilitasi
prasarana/bangunan pengawasan SDKP
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
Pengawasan kawasan Konservasi
Perairan Daerah yang dikelola
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
01. Rapat perencanaan pengawasan pengelolaan
kawasan konservasi perairan daerah
02. Identifikasi stakeholders /pelaku usaha di
kawasan konservasi perairan daerah
03. Pengawasan ketaatan stakeholders /pelaku
usaha di kawasan konservasi perairan daerah
04. Rapat evaluasi pengawasan pengelolaan
kawasan konservasi perairan daerah
Pengawasan pemanfaatan jenis
ikan yang dilindungi melalui
Peraturan Daerah yang dikelola
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
01. Rapat perencanaan pengawasan pemanfaatan
jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan
Daerah
02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan jenis
ikan yang dilindungi izin provinsi
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha
pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi izin
provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan pemanfaatan
jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan
Daerah
Pengawasan pelaku usaha
pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil izin provinsi
yang taat terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan
01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku
usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil izin provinsi
02. Identifikasi pelaku usaha pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil izin provinsi
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil izin provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil izin provinsi
Pengawasan pelaku usaha
pengelolaan jasa kelautan izin
provinsi yang taat terhadap
ketentuan peraturan perundang-
undangan
01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku
usaha pengelolaan jasa kelautan izin provinsi
02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan pasir
(laut, granit, timah, dan SDNH lainnya), serta
garam izin provinsi
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha
pemanfaatan pasir (laut, granit, timah, dan
SDNH lainnya), serta garam izin provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha
pengelolaan jasa kelautan izin provinsi
Pengawasan unit usaha
pengolahan hasil perikanan izin
provinsi yang taat terhadap
peraturan perundang-undangan
01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha
pengolahan hasil perikanan izin provinsi
02. Identifikasi unit usaha pengolahan hasil
perikanan izin provinsi
03. Pengawasan ketaatan unit usaha pengolahan
hasil perikanan izin provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan unit usaha
pengolahan hasil perikanan izin provinsi
Pengawasan unit usaha budidaya
ikan izin provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang taat
terhadap peraturan perundang-
undangan
01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha
budidaya ikan izin provinsi dan/atau
kabupaten/kota
02. Identifikasi unit usaha budidaya ikan izin
provinsi dan/atau kabupaten/kota
03. Pengawasan ketaatan unit usaha budidaya
ikan izin provinsi dan/atau kabupaten/kota
04. Rapat evaluasi pengawasan pengawasan unit
usaha budidaya ikan izin provinsi dan/atau
kabupaten/kota
Pengawasan pelaku usaha
penangkapan ikan dengan kapal
ukuran < 30 GT yang taat terhadap
peraturan perundang-undangan
01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku
usaha penangkapan ikan dengan kapal
ukuran < 30 GT
02. Identifikasi pelaku usaha penangkapan ikan
dengan kapal ukuran < 30 GT
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha
penangkapan ikan dengan kapal ukuran < 30
GT
04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha
penangkapan ikan dengan kapal ukuran < 30
GT
Pembentukan/penumbuhan
Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang aktif
membantu pengawasan SDKP
01. Pembentukan POKMASWAS
Page 8 of 14
Layanan UtamaNO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
LAYANAN UTAMA
Usulan Baru KKP
Komponen Imput
02. Pemberian bantuan perlengkapan personel
POKMASWAS
03. Pemberian bantuan alat komunikasi bagi
POKMASWAS
04. Pemberian bantuan perahu motor bagi
POKMASWAS
05. Pemberian bantuan bangunan Pos
POKMASWAS
06. Pengadaan sarana penyadaran masyarakat
(public awareness )
Forum koordinasi pengawasan
SDKP tingkat provinsi
01. Rapat forum koordinasi pengawasan SDKP
tingkat provinsi
Layanan advokasi/fasilitasi
penanganan konflik nelayan
01. Advokasi penanganan konflik nelayan
02. Fasilitasi pemulangan nelayan
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Rifky Effendi Hardijanto
1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Hukum
3. Sesditjen PT
4. Sesditjrn PB
5. Sesditjrn PSDKP
6. Sesditjrn PDS
Lembar Pengesahan
Page 8 of 14
A. Provinsi
a. Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan
kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang
dikelola pemerintah daerah
b. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil
c. Perlindungan terhadap ekosistem perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil (diluar kawasan konservasi perairan
nasional dan kawasan strategis/strategis nasional
tertentu) dari kegiatan yang merusak dan/atau
mencemari
d. Pengawasan terhadap pengelolaan ruang laut sampai
dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi
a. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir sampai dengan
12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat
a. Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil
b. Penetapan Rencana Zonasi Rinci
b. Penerbitan izin pengelolaan sampai dengan 12 mil laut
dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
c. Penerbitan izin lokasi perairan pesisir dan izin
pengelolaan sampai dengan 12 mil laut dari garis
pantai, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat
c. Penerbitan izin reklamasi sampai dengan 12 mil laut
dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
d. Penerbitan rekomendasi pengelolaan ruang sampai
dengan 12 mil laut dari garis pantai
e. Pemberian fasilitasi perizinan izin lokasi dan izin
pengelolaan untuk masyarakat lokal dan tradisional
f. Pengawasan terhadap izin dan pemanfaatan ruang laut
di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah
Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah DaerahKementerian Kelautan dan Perikanan
Usulan Baru KKP
LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMA
1. Kelautan, Pesisir,
dan Pulau-Pulau
Kecil
Pengelolaan ruang laut
sampai dengan 12 mil di
luar minyak dan gas bumi
NO SUB URUSAN KEWENANGANDrat PP Urusan Konkuren
Penerbitan izin dan
pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar minyak
dan gas bumi
e. Penerbitan pertimbangan izin lokasi reklamasi dan
izin pelaksanaan reklamasi untuk kawasan strategis
nasional tertentu, perairan pesisir di kawasan
strategis nasional dan lintas provinsi
a. Pengelolaan kawasan konservasi
b. Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan
d. Penerbitan rekomendasi izin lokasi perairan lintas
provinsi sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai
Page 1 of 6
Usulan Baru KKP
LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMANO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil
a. pengambilan keputusan;
b. pelaksanaan pengelolaan;
c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan
pemerintah/ pemerintah daerah;
d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di
bidang lingkungan hidup;
e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan
proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan
daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah
lingkungan;
g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan;
dan
h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di
bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
a. Penyediaan sarana dan prasarana pendaratan ikan a. Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana
perikanan tangkap (penangkapan dan pengangkutan
ikan)
b. Penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan
sumber daya ikan di wilayah laut
b. Penyediaan data dan informasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan
c. Penjaminan pemenuhan standar pengelolaan
perikanan, termasuk ketertelusuran ikan hasil
tangkapan
d. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan
tangkap untuk pemenuhan kegiatan penangkapan
dan/atau pengangkutan ikan
e. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap untuk
pemenuhan kegiatan penangkapan dan/atau
pengangkutan ikan
a. Penerbitan izin usaha di bidang perikanan tangkap,
melalui layanan perizinan usaha perikanan tangkap
terpadu satu pintu
a. Penyediaan layanan penerbitan perizinan untuk kapal
perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30
GT kepada pelaku usaha.
2. Perikanan Tangkap Pengelolaan penangkapan
ikan di wilayah laut sampai
dengan 12 mil
Penerbitan izin usaha
perikanan tangkap untuk
kapal perikanan berukuran
diatas 5 GT sampai dengan
30 GT
1. Kelautan, Pesisir,
dan Pulau-Pulau
Kecil
Penumbuhan dan peningkatan kesadaran dan tanggung
jawab masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam:
Pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau
kecil
c. Penyelenggaraan bimbingan teknis penangkapan ikan
bagi nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan
ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
Page 2 of 6
Usulan Baru KKP
LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMANO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
b. Penjaminan penerbitan izin usaha penangkapan ikan
dan/atau pengangkutan ikan yang memenuhi
persyaratan ramah lingkungan
c. Pembinaan perizinan usaha perikanan tangkap
d. Pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap yang
menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10
GT sampai dengan 30 GT
a. Pemberian izin lokasi pembangunan pelabuhan
perikanan serta pengelolaan pelabuhan perikanan
provinsi
a. Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi
pembangunan pelabuhan perikanan
b. Penyediaan data dan informasi terkait lokasi
pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan
provinsi
b. Penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan
perikanan untuk pelaksanaan fungsi pelabuhan
perikanan provinsi
c. Penjaminan pengelolaan pelabuhan perikanan yang
memenuhi standar nasional
d. Penjaminan ketersediaan prasarana pelabuhan
perikanan untuk pelaksanaan fungsi pelabuhan
perikanan provinsi
e. Penyediaanlayanan pengelolaan pelabuhan perikanan
provinsi
f. Pembinaanpembangunan serta pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi
a. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan, melalui layanan
penerbitan izin pengadaan kapal perikanan
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut
ikan
c. Penjaminan pengadaan kapal penangkap ikan
dan/atau kapal pengangkut ikan yang memenuhi
standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
standar penanganan ikan (laik tangkap dan laik
simpan)
d. Pengawasan kepatuhan pelaksanaan usaha dalam
proses pengadaan kapal perikanan
2. Perikanan Tangkap
Penerbitan izin usaha
perikanan tangkap untuk
kapal perikanan berukuran
diatas 5 GT sampai dengan
30 GT
Penetapan lokasi
pembangunan serta
pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi
Penerbitan izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan
dengan ukuran di atas 5 GT
sampai dengan 30 GT
c. Pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang
memenuhi standar nasional
b. Pembinaan usaha perikanan tangkap yang
menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10
GT sampai dengan 30 GT.
a. Pelayanan penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan
kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Page 3 of 6
Usulan Baru KKP
LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMANO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
e. Pembinaan pelaksanaan pengadaan kapal perikanan
a. Pendaftaran kapal penangkap dan kapal pengangkut
sebagai kapal perikanan, melalui layanan pendaftaran
kapal perikanan
b. Penerbitan buku kapal perikanan
c. Penyediaan data dan informasi terkait daftar kapal
perikanan
d. Pembinaan pendaftaran kapal perikanan
a. Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan a. Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di
bidang pembudidayaan ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di
bidang pembudidayaan ikan
c. Penjaminan ketersediaan sarana usaha
pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan
pembudidayaan ikan
c. Penjaminan proses produksi pembudidayaan ikan
yang memenuhi jaminan pangan serta lingkungan
d. Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan
untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan
d. Penjaminan usaha pembudidayaan ikan yang
memenuhi standar nasional dan internasional
e. Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan
ikan air payau dan laut
e. Penjaminan ketersediaan sarana usaha
pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kegiatan
pembudidayaan ikan
f. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan f. Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan
untuk pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan
g. Pembinaan usaha pembudidayaan ikan g. Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan
ikan air payau dan laut
h. Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan
h. Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan
ikan
i. Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan
ikan
i. Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan
yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
j. Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan
yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi
a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan
a. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha
pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
b. Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha
pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
2. Perikanan Tangkap
Penerbitan izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan
dengan ukuran di atas 5 GT
sampai dengan 30 GT
Pendaftaran kapal perikanan
dengan ukuran diatas 5 GT
sampai dengan 30 GT
Perikanan Budidaya3.
4. Pengolahan dan
Pemasaran
Penerbitan izin usaha
pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan lintas
daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah
provinsi
Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi
a. Penyediaan layanan pendaftaran kapal penangkap
ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT sebagai kapal
perikanan.
a. Pelayanan penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan
kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Page 4 of 6
Usulan Baru KKP
LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMANO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
c. Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi standar
produk nasional dan internasional
c. Penjaminan usaha pengolahan yang memenuhi
kelayakan dasar untuk menghasilkan produk yang
memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan
serta peningkatan nilai tambah
d. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan
dan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan industri
pengolahan dan pangan
d. Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi
standar produk nasional dan internasional
e. Penyediaan akses pasar dan promosi produk
perikanandan hasil perikanan
e. Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan
dan pemasaran untuk pemenuhan kebutuhan
industri pengolahan dan pangan
f. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan
pangan produk perikanan
f. Penyediaan akses pasar dan promosi hasil perikanan
nasional dan internasional
g. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi
usaha pengolahan dan pemasaran
g. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan
pangan produk perikanan
h. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi
usaha pengolahan dan pemasaran
i. Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha
pengolahan dan pemasaran
j. Penyediaan peralatan/media pengujian mutu dan
keamanan pangan produk perikanan
k. Pengawasan kepatuhan pelaku usaha pengolahan
dan pemasaran
a. Peningkatan tertib operasional pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil
a. Patroli pengawasan SDKP di wilayah perairan sampai
dengan 12 mil laut
b. Perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan
perikanan dari kegiatan yang merusak dan/atau
mencemari
b. Patroli pengawasan SDKP di wilayah darat
c. Pengadaan/pembangunan sarana/armada
pengawasan SDKP
d. Pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan
pengawasan SDKP
e. Pengawasan kawasan Konservasi Perairan Daerah
yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku
5. Pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan
sampai dengan 12 mil
c. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil
4. Pengolahan dan
Pemasaran
Penerbitan izin usaha
pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan lintas
daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah
provinsi
h. Pengawasan terhadap usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan
Page 5 of 6
Usulan Baru KKP
LAYANAN UTAMALAYANAN UTAMANO SUB URUSAN KEWENANGAN
Drat PP Urusan Konkuren
f. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
melalui Peraturan Daerah yang dikelola sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
g. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil izin provinsi yang taat
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
h. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan
izin provinsi yang taat terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan
i. Pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan
izin provinsi yang taat terhadap peraturan perundang-
undangan
j. Pengawasan unit usaha budidaya ikan izin provinsi
dan/atau kabupaten/kota yang taat terhadap
peraturan perundang-undangan
k. Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dengan
kapal ukuran < 30 GT yang taat terhadap peraturan
perundang-undangan
l. Pembentukan/penumbuhan Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) yang aktif membantu
pengawasan SDKP
m. Forum koordinasi pengawasan SDKP tingkat provinsi
n. Advokasi/fasilitasi penanganan konflik nelayan
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Rifky Effendi Hardijanto
5. Pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan
sampai dengan 12 mil
c. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan
Perikanan
1 Kepala Biro Perencanaan
2 Kepala Biro Hukum & Org
3 Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap
4 Sesditjen Perikanan Budidaya
5 Sesditjen PSDKP
6 Sesditjen PDS
7 Sesditjen PRL
Lembar Pengesahan
Page 6 of 6
PROVINSI
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Urusan 25 01 SUB URUSAN - KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 01 1 PROGRAM KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kewenangan 25 01 1 01 Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan
gas bumi
Layanan Utama 25 01 1 01 01 Pengelolaan kawasan konservasi
Komponen input 01. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Konservasi
02. Pencadangan Kawasan Konservasi
03. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi
04. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Kawasan
Konservasi
05. Penyiapan Penetapan Kawasan Konservasi
06. Penataan Batas Kawasan Konservasi
07. Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi
08. Pengawasan dan penegakan hukum
09. Monitoring Sumberdaya, sosial, ekonomi dan budaya.
10. Layanan Perizinan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
11. Pendidikan kawasan konservasi
12. Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
13. Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem
14. Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi
15 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Layanan Utama 25 01 1 01 02 Pengelolaan Konservasi Jenis Ikan
Komponen input 01. Sosialisasi konservasi jenis ikan
02. Penanganan mamalia terdampar
03. Sarana dan prasarana pengelolaan konservasi jenis ikan
04. Pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan jenis ikan yang
dilindungi
05. Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
Kewenangan 25 01 1 02 Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di
luar minyak dan gas bumi
Layanan Utama 25 01 1 02 01 Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
01. Pengelolaan data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil
02. Penyusunan RZWP3K dan penetapannya dalam peraturan daerah
03. Penyebarluasan RZWP3K ke publik dan pemerintah kabupaten/kota
Layanan Utama 25 01 1 02 02 Penetapan Rencana Zonasi Rinci
Komponen input 01. Penyusunan Dokumen final Rencana Zonasi Rinci (RZR)
02. Pengelolaan data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau
kecil pada zona terpilih
03. Penyebarluasan RZR ke stakeholder terkait
Layanan Utama 25 01 1 02 03 Penerbitan izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan sampai
dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
Komponen input 01. Penyusunan peraturan gubernur tentang tata cara (SOP) penerbitan
perizinan pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK
02. Analisis terhadap permohonan perizinan
03. Penyusunan sistem aplikasi perizinan (online)
04. Penentuan/penetapan biaya perizinan
05. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin lokasi perairan
pesisir dan izin pengelolaan
06. Penatausahaan data perizinan
KODE
Page 1 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
07. Fasilitasi program penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk
masyarakat lokal dan tradisional
08. Penyiapan pelayanan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan di
tingkat desa/kelurahan bagi masy. lokal dan tradisional
09. Identifikasi masyarakat hukum adat yang tidak diwajibkan izin
10. Identifikasi masyarakat lokal dan tradisional
Layanan Utama 25 01 1 02 04 Penerbitan rekomendasi izin lokasi perairan lintas provinsi sampai
dengan 12 mil laut dari garis pantai
Komponen input 01. Penyusunan perangkat SOP penerbitan rekomendasi izin lokasi
perairan lintas provinsi
02. Analisis permohonan rekomendasi
03. Penyusunan sistem aplikasi
04. Pembinaan, monitoring dan evaluasi
05. Penatausahaan data rekomendasi
Layanan Utama 25 01 1 02 05 Penerbitan pertimbangan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan
reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu, perairan pesisir di
kawasan strategis nasional dan lintas provinsi
Komponen input 01. Penyusunan perangkat SOP penerbitan pertimbangan izin lokasi
reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi
02. Analisis permohonan pertimbangan
03. Penyusunan sistem aplikasi p
04. Pembinaan, monitoring dan evaluasi
05. Penatausahaan data perizinan
Kewenangan 25 01 1 03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Layanan Utama 25 01 1 03 01 Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
Komponen input 01. Identifikasi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir
02. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir
03. Bimbingan Teknis Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir
04. Introduksi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Pesisir
05. Pembinaan dan Pendampingan Teknologi Tepat Guna bagi
Masyarakat Pesisir
06. Kemitraan dalam rangka Identifikasi Teknologi Tepat Guna Bagi
Masyarakat Pesisir
07. Fasilitasi dan Intermediasi Akses Permodalan
08. Fasilitasi Akses Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan
09. Pembinaan dan Pendampingan Akses Permodalan
10. Fasilitasi akses dan sarana pemasaran
11. Fasilitasi kemitraan untuk pemasaran usaha masyarakat Pesisir dan
PPK
BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Urusan 25 02 Sub Urusan - Perikanan Tangkap
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 02 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kewenangan 25 02 2 01 Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12
mil
Layanan Utama 25 02 2 01 01 Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
(penangkapan dan pengangkutan ikan)
Komponen input 01. Identifikasi, inventarisasi dan analisis lokasi dan kebutuhan sarana
dan prasarana perikanan tangkap yang akan disediakan02. Koordinasi perencanaan penyediaan/pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap (penangkapan dan pengangkutan ikan)
03. Penyediaan/pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap
(penangkapan dan pengangkutan ikan)
Page 2 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
04. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
(penangkapan dan pengangkutan ikan)
Layanan Utama 02 Penyediaan data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya ikan
Komponen input 01. Pengumpulan data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya ikan
02. Pengolahan dan analisis data dan informasi pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan
03. Penyajian data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya ikan
Layanan Utama 03 Penyelenggaraan bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan
yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut sampai
dengan 12 mil.
Komponen input 01. Identifikasi nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di
wilayah laut sampai dengan 12 mil.
02. Pelaksanaan bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan yang
melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut sampai
dengan 12 mil
03. Monitoring, evaluasi dan pembinaan nelayan yang telah memperoleh
bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan yang melakukan
kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil
Kewenangan 25 02 2 02 Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan
berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT
Layanan Utama 25 02 2 02 01 Penyediaan layanan penerbitan perizinan untuk kapal perikanan
berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT kepada pelaku usaha.
Komponen input 01. Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan
berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diajukan
permohonan perizinannya.
02. Pelayanan penerbitan perizinan untuk kapal perikanan berukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
03. Monitoring dan evaluasi penerbitan perizinan untuk kapal perikanan
berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Layanan Utama 02 Pembinaan usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal
perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Komponen input 01. Identifikasi dan perencanaan pembinaan pelaku usaha perikanan
tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT
sampai dengan 30 GT.
02. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaku usaha perikanan
tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT
sampai dengan 30 GT.
03. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelaku usaha
perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan berukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Kewenangan 25 02 2 03 Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi
Layanan Utama 25 02 2 03 01 Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi pembangunan pelabuhan
perikanan
Komponen input 01. Penyediaan data dan informasi terkait lokasi pembangunan
pelabuhan perikanan provinsi
02. Identifikasi dan analisis untuk penetapan lokasi/izin lokasi
pembangunan pelabuhan perikanan
03. Penerbitan surat penetapan lokasi/izin lokasi pembangunan
pelabuhan perikanan.
Layanan Utama 02 Penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan untuk
pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan provinsi
Page 3 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
Komponen input 01. Perencanaan penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan
perikanan provinsi
02. Pelaksanaan penyediaan/pembangunan fasilitas pelabuhan
perikanan provinsi
03. Monitoring dan evaluasi penyediaan/pembangunan fasilitas
pelabuhan perikanan provinsi.
Layanan Utama 03 Pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi yang memenuhi standar
nasional
Komponen input 01. Penyiapan kelembagaan dan SDM pengelola pelabuhan perikanan
provinsi.
02. Dukungan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
03. Monitoring dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
Kewenangan 25 02 2 04 Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30
GT
Layanan Utama 25 02 2 04 01 Pelayanan penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan kapal penangkap
ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai
dengan 30 GT.
Komponen input 01. Identifikasi, analisis dan verifikasi penerbitan izin (rekomendasi)
pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan dengan ukuran
diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diusulkan oleh pelaku
usaha.02. Penerbitan izin (rekomendasi) pengadaan kapal penangkap dan
pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
03. Pembinaan dalam proses pengadaan kapal penangkap dan
pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
04. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penerbitan izin
(rekomendasi) pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan
dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Kewenangan 25 02 2 05 Pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran diatas 5 GT sampai
dengan 30 GT
Layanan Utama 25 02 2 05 05 Penyediaan layanan pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT
sebagai kapal perikanan.
Komponen input 01. Identifikasi, analisis dan verifikasi layanan pendaftaran kapal
penangkap ikan dan pengangkut ikan sebagai kapal perikanan.
02. Pelaksanaan layanan pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal
pengangkut ikan sebagai kapal perikanan.
03. Penyediaan layanan penerbitan buku kapal perikanan
04. Penyediaan layanan data dan informasi terkait daftar kapal perikanan
05. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pendaftaran kapal perikanan
BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Urusan 25 03 Sub Urusan - Perikanan Budidaya
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 03 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kewenangan 25 03 3 01 Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsiLayanan Utama 25 03 3 01 01 Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Sarana dan prasaran layanan perizinan usaha
02. Penyusunan SOP perizinan usaha
03. Pemantauan penerbitan usaha bidang perikanan budidaya
04. Evaluasi penerbitan perizinan usaha bidang perikanan budidaya
Page 4 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
Layanan Utama 25 03 3 01 02 Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Penyediaan perangkat penguatan jaringan data dan informasi
02. Publikasi terkait perizinan usaha
Layanan Utama 25 03 3 01 03 Penjaminan proses produksi pembudidayaan ikan yang memenuhi
jaminan pangan serta lingkungan
Komponen input 01. Pembinaan dan pemantauan penerapan cara budidaya ikan yang baik
Layanan Utama 25 03 3 01 04 Penjaminan usaha pembudidayaan ikan yang memenuhi standar
nasional dan internasional
Komponen input 01. Pendampingan kelembagaan dan fasilitasi kemitraan usaha
Layanan Utama 25 03 3 01 05 Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Penyediaan sarana usaha budidaya ikan
Layanan Utama 25 03 3 01 06 Penyediaan prasarana usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan
kegiatan pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Pembangunan prasana pembudidyaan ikan
Layanan Utama 25 03 3 01 07 Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayaan ikan air payau dan
laut
Komponen input 01. Penyediaan induk unggul yang dihasilkan UPTD/UPR
02. Penyediaan benih/bibit bermutu yang dihasilkan UPTD/UPR
Layanan Utama 25 03 3 01 08 Penyediaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan
Komponen input 01. Pengendalian penyakit ikan (survaillance)
02. Pemenuhan sarana prasaran laboratorium kesehatan ikan dan
lingkungan
03. Monitoring residu ikan
04. Rehabilitasi lingkungan/kawasan budidaya
Layanan Utama 25 03 3 01 09 Penyediaan akses investasi usaha pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Promosi/forum investasi usaha budidaya
Layanan Utama 25 03 3 01 10 Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan yang usahanya
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Komponen input 01. Pemantauan usaha budidaya
BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Urusan 25 04 Sub Urusan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 04 1 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kewenangan 25 04 1 01 Penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Layanan Utama 25 04 1 01 01 Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Komponen input 01. Penerimaan dan pendokumentasian usulan izin usaha pengolahan
dan pemasaran lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi
02. Verifikasi usulan izin usaha pengolahan dan pemasaran lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang efektif dan
efisien
03. Penerbitan rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang efektif
Page 5 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
Layanan Utama 25 04 1 01 02 Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan
Komponen input 01. Identifikasi dan verifikasi data unit pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
02. Diseminasi informasi data unit pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
Layanan Utama 25 04 1 01 03 Penjaminan usaha pengolahan yang memenuhi kelayakan dasar untuk
menghasilkan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan
pangan serta peningkatan nilai tambah
Komponen input 01. Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan dasar pengolahan
Layanan Utama 25 04 1 01 04 Penjaminan usaha pemasaran yang memenuhi standar produk nasional
dan internasional
Komponen input 01. Bimbingan teknis/pendampingan kelayakan dasar usaha pemasaran
Layanan Utama 25 04 1 01 05 Penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran
untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan dan pangan
Komponen input 01. Identifikasi ketersediaan bahan baku dilokus-lokus produksi
perikanan
02. Tata kelola penyimpanan bahan baku sebagai stok ikan dalam rangka
ketahanan pangan daerah
03. Tata kelola distribusi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan
industri lokal dan antar wilayah
04. Pembentukan dan penguatan kelembagaan rantai pasok bahan baku
industri tingkat provinsi
Layanan Utama 25 04 1 01 06 Penyediaan akses pasar dan promosi hasil perikanan nasional dan
internasional
Komponen input 01. Pengembangan jaringan dan sistem pemasaran di wilayah provinsi
02. Penanganan hambatan pemasaran di wilayah provinsi
03. Promosi produk kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan
konsumsi ikan
Layanan Utama 25 04 1 01 07 Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk
perikanan
Komponen input 01. Pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan
tingkat provinsi
Layanan Utama 25 04 1 01 08 Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha
pengolahan dan pemasaran
Komponen input 01. Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan pangan melalui
sosialisasi, bimtek, pelatihan, dan sarana belajar lainnya kepada
pelaku usaha pengolahan hasil ikan di wilayahnya
02. Penguatan kelembagaan mutu daerah
Layanan Utama 25 04 1 01 09 Penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pengolahan dan
pemasaran
Komponen input 01. Kerjasama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan oleh lembaga
bank dan bukan bank
Layanan Utama 25 04 1 01 10 Penyediaan peralatan/media pengujian mutu dan keamanan pangan
produk perikanan
Komponen input 01. Pengadaan peralatan/media pengujian mutu dan keamanan pangan
produk perikanan
Layanan Utama 25 04 1 01 11 Pengawasan kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran
Komponen input 01. Pengembangan sistem pengawasan kepatuhan usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan tingkat provinsi
02. Rekomendasi hasil pengawasan kepatuhan usaha pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan di wilayah provinsi
Page 6 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Urusan 25 05 Sub Urusan - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 05 1 PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kewenangan 25 05 1 01 Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
sampai dengan 12 mil
Layanan Utama 25 05 1 01 01 Patroli pengawasan SDKP di wilayah perairan sampai dengan 12 mil
Komponen input 01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di
wilayah perairan sampai dengan 12 mil
02. Penyediaan logistik personel dan armada untuk operasi di wilayah
perairan sampai dengan 12 mil
03. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
04. Perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di
wilayah perairan sampai dengan 12 mil
Layanan Utama 25 05 1 01 02 Patroli pengawasan SDKP di wilayah darat
Komponen input 01. Rapat perencanaan patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di
wilayah darat
02. Penyediaan logistik personel dan armada untuk operasi di wilayah
darat
03. Operasional kendaraan bermotor roda 4/roda 2
04. Perawatan kendaraan bermotor roda 4/roda 2
05. Rapat evaluasi patroli dan penyediaan logistik untuk operasi di
wilayah daratLayanan Utama 25 05 1 01 03 Pengadaan/pembangunan sarana/armada pengawasan SDKP
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengadaan/pembangunan sarana pengawasan
SDKP
02. Pekerjaan konstruksi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
03. Pengadaan kendaraan bermotor roda4/roda 2
04. Pengadaan peralatan dan perlengkapan armada (navigasi,
komunikasi, keselamatan, tambat la buh, lampu dan perkakas)
05. Pengadaan suku cadang dan mesin bagi armada yang rusak
06. Rapat evaluasi pengadaan/pembangunan sarana pengawasan SDKP
Layanan Utama 25 05 1 01 04 Pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan pengawasan SDKP
Komponen input 01. Rapat perencanaan pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan
pengawasan SDKP
02. Pengadaan lahan untuk prasarana/bangunan pengawasan SDKP
03. Pekerjaan konstruksi kantor Pos/UPTD Pengawasan SDKP
04. Rehabilitasi kantor Pos/UPTD Pengawasan SDKP
05. Pekerjaan konstruksi garasi/steiger untuk Speed Boat/Rigid
Inflatable Boat/Rubber Boat
06. Rehabilitasi garasi/steiger untuk Speed Boat/Rigid Inflatable
Boat/Rubber Boat
07. Rapat evaluasi pembangunan/rehabilitasi prasarana/bangunan
pengawasan SDKP
Layanan Utama 25 05 1 01 05 Pengawasan kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
perairan daerah
02. Identifikasi stakeholders /pelaku usaha di kawasan konservasi
perairan daerah
03. Pengawasan ketaatan stakeholders /pelaku usaha di kawasan
konservasi perairan daerah
04. Rapat evaluasi pengawasan pengelolaan kawasan konservasi perairan
daerah
Page 7 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
Layanan Utama 25 05 1 01 06 Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan
Daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang
dilindungi melalui Peraturan Daerah
02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi izin
provinsi03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang
dilindungi izin provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
melalui Peraturan Daerah
Layanan Utama 25 05 1 01 07 Pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil izin provinsi yang taat terhadap ketentuan peraturan
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil izin provinsi
02. Identifikasi pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil izin provinsi
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil izin provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil izin provinsi
Layanan Utama 25 05 1 01 08 Pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan izin provinsi yang
taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa
kelautan izin provinsi
02. Identifikasi pelaku usaha pemanfaatan pasir (laut, granit, timah, dan
SDNH lainnya), serta garam izin provinsi
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pasir (laut, granit,
timah, dan SDNH lainnya), serta garam izin provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan
izin provinsi
Layanan Utama 25 05 1 01 09 Pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan izin provinsi yang
taat terhadap peraturan perundang-undangan
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha pengolahan hasil
perikanan izin provinsi
02. Identifikasi unit usaha pengolahan hasil perikanan izin provinsi
03. Pengawasan ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan izin
provinsi
04. Rapat evaluasi pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan
izin provinsi
Layanan Utama 25 05 1 01 10 Pengawasan unit usaha budidaya ikan izin provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan unit usaha budidaya ikan izin
provinsi dan/atau kabupaten/kota
02. Identifikasi unit usaha budidaya ikan izin provinsi dan/atau
kabupaten/kota
03. Pengawasan ketaatan unit usaha budidaya ikan izin provinsi
dan/atau kabupaten/kota
04. Rapat evaluasi pengawasan pengawasan unit usaha budidaya ikan
izin provinsi dan/atau kabupaten/kota
Layanan Utama 25 05 1 01 11 Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal ukuran <
30 GT yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
Komponen input 01. Rapat perencanaan pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan
dengan kapal ukuran < 30 GT
02. Identifikasi pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal ukuran <
30 GT
Page 8 of 9
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
03. Pengawasan ketaatan pelaku usaha penangkapan ikan dengan kapal
ukuran < 30 GT
04. Rapat evaluasi pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dengan
kapal ukuran < 30 GT
Layanan Utama 25 05 1 01 12 Pembentukan/penumbuhan Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang aktif membantu pengawasan SDKP
Komponen input 01. Pembentukan POKMASWAS
02. Pemberian bantuan perlengkapan personel POKMASWAS
03. Pemberian bantuan alat komunikasi bagi POKMASWAS
04. Pemberian bantuan perahu motor bagi POKMASWAS
05. Pemberian bantuan bangunan Pos POKMASWAS
06. Pengadaan sarana penyadaran masyarakat (public awareness )
Layanan Utama 25 05 1 01 13 Forum koordinasi pengawasan SDKP tingkat provinsi
Komponen input 01. Rapat forum koordinasi pengawasan SDKP tingkat provinsi
Layanan Utama 25 05 1 01 14 Advokasi/fasilitasi penanganan konflik nelayan
Komponen input 01. Advokasi penanganan konflik nelayan
02. Fasilitasi pemulangan nelayan
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Rifky Effendi Hardijanto
1 Kepala Biro Perencanaan
2 Kepala Biro Hukum & Org
3 Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap
4 Sesditjen Perikanan Budidaya
5 Sesditjen PSDKP
6 Sesditjen PDS
7 Sesditjen PRL
Lembar Pengesahan
Page 9 of 9
B. Kabupaten/Kota
No. Sub Urusan Kewenangan
a. Pemberian fasilitas bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan
a. Pemberian fasilitas bantuan
pendanaan, pembiayaan dan/atau
sarana dan prasarana
a. Identifikasi, verifikasi dan monitoring
nelayan kecil, Kelompok Usaha
Bersama (KUB) atau Koperasi Nelayan
b. Forum pelaku usaha penangkapan
ikan dengan lembaga keuangan
bank/non-bank
c. Bantuan pembiayaan untuk nelayan
kecil
d. Pencatatan kapal penangkap ikan
berukuran dibawah 10 GT
e. Bantuan kapal penangkap ikan
berukuran di bawah 10 GT
f. Bantuan alat penangkap ikan dan atau
alat bantu penangkap ikan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
a. Bimbingan teknis penangkapan ikan
bagi nelayan kecil
b. Bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran produk hasil penangkapan
ikan
c. Bimbingan manajemen usaha dan
kelembagaan kelompok usaha bersama
atau koperasi nelayan
c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan Diseminasi teknologi budidaya
d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha a. Forum kemitraan usaha penangkapan
ikan dalam lingkup kabupaten/kota
b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kemitraan usaha
penangkapan ikan
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi
Penerbitan media cetak/elektronik
teknis penangkapan ikan
1. Perikanan
Tangkap
Pemberdayaan nelayan
kecil dalam daerah
kabupaten/kota
Usulan Layanan Utama (Draft PP) Usulan Baru Komponen Input
Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah
Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Kementerian Kelautan dan Perikanan
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan.
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan.
Fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelompok usaha bersama,
asosiasi, koperasi atau Badan Usaha.
a. Penjaminan ketersediaan prasarana da
sarana untuk kegiatan pelelangan ikan
a. Penjaminan ketersediaan prasarana da
sarana untuk kegiatan pelelangan ikan
a. Pembangunan/rehabilitasi sarana
dan/atau prasarana TPI di luar
Pelabuhan Perikanan
b. Pengelolaan TPI dalam pelabuhan
perikanan
b. Penyediaan data dan informasi terkait
pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
b. Penyediaan data dan informasi terkait
pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
a. Penyediaan perangkat penguatan
jaringan data dan informasi
b. Pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data penyajian data.
c. Publikasi data dan informasi
pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
c. Penjaminan pengelolaan TPI yang
memenuhi standar
d. Penyediaan layanan pengelolaan TPI c. Penyediaan layanan pengelolaan TPI Operasional layanan pengelolaan TPI
sesuai standar
e. Penjaminan akses pasar hasil
penangkapan ikan
d. Penjaminan akses pasar hasil
penangkapan ikan
Identifikasi para pelaku usaha yang
terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan
f. Pembinaan pengelolaan TPI e. Pembinaan pengelolaan TPI Pembinaan kelembagaan pengelola TPI
a. Penerbitan izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
a. Penerbitan izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
a. Sarana dan prasaran layanan perizinan
usaha
b. Penyusunan SOP perizinan usaha
c. Pemantauan penerbitan usaha bidang
perikanan budidaya
d. Evaluasi penerbitan perizinan usaha
bidang perikanan budidaya
b. Penyediaan data dan informasi terkait
izin usaha di bidang pembudidayaan
ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait
izin usaha di bidang pembudidayaan
ikan
a. Penyediaan perangkat penguatan
jaringan data dan informasi
b. Publikasi terkait perizinan usaha
1. Perikanan
Tangkap
Pemberdayaan nelayan
kecil dalam daerah
kabupaten/kota
Pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
2. Perikanan
Budidaya
Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
c. Penjaminan ketersediaan sarana
usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
c. Penjaminan ketersediaan sarana
usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
Penyediaan sarana usaha budidaya
ikan
d. Penyediaan prasaraan usaha
pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
d. Penyediaan prasaraan usaha
pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
Pembangunan prasana
pembudidayaan ikan
e. Pengawasan terhadap usaha
pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam kabupaten/kota
e. Pengawasan terhadap usaha
pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam kabupaten/kota
Pemantauan usaha budidaya
a. Pemberian fasilitasi bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan
a. Pemberian fasilitasi bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan
a. Identifikasi, verifikasi dan monitoring
kelompok usaha kecil pembudidaya
ikan
b. Forum pelaku usaha kecil
pembudidaya ikan dengan lembaga
keuangan bank/non-bank
c. Bantuan pembiayaan usaha kecil
pembudidaya ikan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
a. Bimbingan teknis pembudidayaan ikan
b. Bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran produk hasil budidaya
c. Bimbingan manajemen usaha dan
kelembagaan kelompok pembudidaya
ikan
c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan Diseminasi teknologi budidaya
d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha a. Forum kemitraan usaha pembudidaya
ikan dalam lingkup kabupaten/kota
b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kemitraan usaha
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi
Penerbitan media cetak/elektronik
teknis pembudidayaan ikan
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan
Fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelompok, gabungan
kelompok, asosiasi, koperasi atau
Badan Usaha.
Pengelolaan
pembudidayaan ikan
Penyediaan induk dan benih untuk
pembudidayan ikan air tawar
Penyediaan induk dan benih untuk
pembudidayan ikan air tawar
a. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan
prasarana unit pembenihan (UPTD
Kabupaten/Kota)
2. Perikanan
Budidaya
Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
Pemberdayaan usaha kecil
pembudidayaan ikan
b. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan
prasarana Unit Pembenihan dalam
lingkup Kabupaten/Kota
c. Pembinaan Unit Pembenihan.
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Rifky Effendi Hardijanto
2.
B. Kabupaten/Kota
No. Sub Urusan Kewenangan
a. Pemberian fasilitas bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan
a. Pemberian fasilitas bantuan
pendanaan, pembiayaan dan/atau
sarana dan prasarana
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan
d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha d. Pemberian fasilitas kemitraan usaha
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan.
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan.
a. Penjaminan ketersediaan prasarana da
sarana untuk kegiatan pelelangan ikan
a. Penjaminan ketersediaan prasarana da
sarana untuk kegiatan pelelangan ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait
pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
b. Penyediaan data dan informasi terkait
pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
c. Penjaminan pengelolaan TPI yang
memenuhi standar
d. Penyediaan layanan pengelolaan TPI c. Penyediaan layanan pengelolaan TPI
e. Penjaminan akses pasar hasil
penangkapan ikan
d. Penjaminan akses pasar hasil
penangkapan ikan
f. Pembinaan pengelolaan TPI e. Pembinaan pengelolaan TPI
a. Penerbitan izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
a. Penerbitan izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait
izin usaha di bidang pembudidayaan
ikan
b. Penyediaan data dan informasi terkait
izin usaha di bidang pembudidayaan
ikan
Draft Rancangan Lampiran Peraturan Pemerintah
Matriks Kewenangan Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Usulan Layanan Utama (Draft PP) Usulan Baru
1. Perikanan
Tangkap
Pemberdayaan nelayan
kecil dalam daerah
kabupaten/kota
Pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
2. Perikanan
Budidaya
Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
c. Penjaminan ketersediaan sarana
usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
c. Penjaminan ketersediaan sarana
usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
d. Penyediaan prasaraan usaha
pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
d. Penyediaan prasaraan usaha
pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan
ikan
e. Pengawasan terhadap usaha
pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam kabupaten/kota
e. Pengawasan terhadap usaha
pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam kabupaten/kota
a. Pemberian fasilitasi bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan
a. Pemberian fasilitasi bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
b. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
c. Pemberian pendampingan c. Pemberian pendampingan
d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha d. Pemberian fasilitasi kemitraan usaha
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi
e. Pemberian kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan
f. Pemberian fasilitasi pembentukan dan
pembinaan kelembagaan
Pengelolaan
pembudidayaan ikan
Penyediaan induk dan benih untuk
pembudidayan ikan air tawar
Penyediaan induk dan benih untuk
pembudidayan ikan air tawar
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Rifky Effendi Hardijanto
2. Perikanan
Budidaya
Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota
Pemberdayaan usaha kecil
pembudidayaan ikan
1 Kepala Biro Perencanaan
2 Kepala Biro Hukum & Org
3 Plt. Sesditjen Perikanan Tangkap
4 Sesditjen Perikanan Budidaya
Lembar Pengesahan
KABUPATEN/KOTA
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
BIDANG/ URUSAN 25 URUSAN BIDANG PERIKANAN
Sub Urusan 25 01 SUB URUSAN PERIKANAN TANGKAP
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 01 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kewenangan 25 01 1 01 Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
Layanan Utama 25 01 1 01 01 Pemberian fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan/atau sarana
dan prasarana
Komponen input 01. Identifikasi, verifikasi dan monitoring nelayan kecil, Kelompok Usaha
Bersama (KUB) atau Koperasi Nelayan
02. Forum pelaku usaha penangkapan ikan dengan lembaga keuangan
bank/non-bank
03. Bantuan pembiayaan untuk nelayan kecil
04. Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran dibawah 10 GT
05. Bantuan kapal penangkap ikan berukuran di bawah 10 GT
06. Bantuan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan
07. Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi
Layanan Utama 25 01 1 01 02 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Komponen input 01. Bimbingan teknis penangkapan ikan bagi nelayan kecil
02. Bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk hasil
penangkapan ikan
03. Bimbingan manajemen usaha dan kelembagaan kelompok usaha
bersama atau koperasi nelayan
Layanan Utama 25 01 1 01 03 Pemberian pendampingan
Komponen input 01. Diseminasi teknologi budidaya
Layanan Utama 25 01 1 01 04 Pemberian fasilitas kemitraan usaha
Komponen input 01. Forum kemitraan usaha penangkapan ikan dalam lingkup
kabupaten/kota
02. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha
penangkapan ikan
Layanan Utama 25 01 1 01 05 Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi
Komponen input 01. Penerbitan media cetak/elektronik teknis penangkapan ikan
Layanan Utama 25 01 1 01 06 Pemberian fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan.
Komponen input 01. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama,
asosiasi, koperasi atau Badan Usaha.
Kewenangan 25 01 1 02 Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Layanan Utama 25 01 1 02 01 Penjaminan ketersediaan prasarana da sarana untuk kegiatan
pelelangan ikan
01. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan/atau prasarana TPI di luar
Pelabuhan Perikanan
02. Pengelolaan TPI dalam pelabuhan perikanan
Layanan Utama 25 01 1 02 02 Penyediaan data dan informasi terkait pengelolaan dan
penyelenggaraan TPI
Komponen input 01. Penyediaan perangkat penguatan jaringan data dan informasi
02. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penyajian data.
03. Publikasi data dan informasi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
Layanan Utama 25 01 1 02 03 Penyediaan layanan pengelolaan TPI
Komponen input 01. Operasional layanan pengelolaan TPI sesuai standar
Layanan Utama 25 01 1 02 04 Penjaminan akses pasar hasil penangkapan ikan
Komponen input 01. Identifikasi para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan
pelelangan ikan
Layanan Utama 25 01 1 02 05 Pembinaan pengelolaan TPI
Komponen input 01. Pembinaan kelembagaan pengelola TPI
Sub Urusan 25 02 SUB URUSAN PERIKANAN BUDIDAYA
KODE
Page 1 of 3
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
Unsur Dinas (Nama
Bidang)
25 02 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kewenangan 25 02 1 01 Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Layanan Utama 25 01 1 01 01 Penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Sarana dan prasaran layanan perizinan usaha
02. Penyusunan SOP perizinan usaha
03. Pemantauan penerbitan usaha bidang perikanan budidaya
04. Evaluasi penerbitan perizinan usaha bidang perikanan budidaya
Layanan Utama 25 01 1 01 02 Penyediaan data dan informasi terkait izin usaha di bidang
pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Penyediaan perangkat penguatan jaringan data dan informasi
02. Publikasi terkait perizinan usaha
Layanan Utama 25 01 1 01 03 Penjaminan ketersediaan sarana usaha pembudidayaan ikan untuk
pemenuhan kegiatan pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Penyediaan sarana usaha budidaya ikan
Layanan Utama 25 01 1 01 04 Penyediaan prasaraan usaha pembudidayaan ikan untuk pemenuhan
kegiatan pembudidayaan ikan
Komponen input 01. Pembangunan prasana pembudidayaan ikan
Layanan Utama 25 01 1 01 05 Pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam kabupaten/kota
Komponen input 01. Pemantauan usaha budidaya
Kewenangan 25 02 1 02 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan
Layanan Utama 25 01 1 02 01 Pemberian fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan
Komponen input 01. Identifikasi, verifikasi dan monitoring kelompok usaha kecil
pembudidaya ikan
02. Forum pelaku usaha kecil pembudidaya ikan dengan lembaga
keuangan bank/non-bank
03. Bantuan pembiayaan usaha kecil pembudidaya ikan
Layanan Utama 25 01 1 02 02 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Komponen input 01. Bimbingan teknis pembudidayaan ikan
02. Bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk hasil budidaya
03. Bimbingan manajemen usaha dan kelembagaan kelompok
pembudidaya ikan
Layanan Utama 25 01 1 02 03 Pemberian pendampingan
Komponen input 01. Diseminasi teknologi budidaya
Layanan Utama 25 01 1 02 04 Pemberian fasilitasi kemitraan usaha
Komponen input 01. Forum kemitraan usaha pembudidaya ikan dalam lingkup
kabupaten/kota
02. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha
pembudidaya ikan
Layanan Utama 25 01 1 02 05 Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi
Komponen input 01. Penerbitan media cetak/elektronik teknis pembudidayaan ikan
Layanan Utama 25 01 1 02 06 Pemberian fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan
Komponen input 01. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok, gabungan
kelompok, asosiasi, koperasi atau Badan Usaha.
Kewenangan 25 02 1 03 Pengelolaan pembudidayaan ikan
Layanan Utama 25 01 1 03 01 Penyediaan induk dan benih untuk pembudidayan ikan air tawar
Page 2 of 3
URUSAN/SUB-URUSAN/PROGRAM/KEWENANGAN/LAYANAN
UTAMA/KOMPONEN INPUT
KODE
Komponen input 01. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan
(UPTD Kabupaten/Kota)
02. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Unit Pembenihan
dalam lingkup Kabupaten/Kota
03. Pembinaan Unit Pembenihan.
Jakarta, Maret 2017
Sekretaris Jenderal
Rifky Effendi Hardijanto
Page 3 of 3
FUNGSI BIDANG SEKSI
Fungsi I melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di
luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, serta
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
I melakukan pengumpulan
data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau
Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta
pemberdayaan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil.
II pengumpulan
data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi,
izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam,
izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata
bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan
izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT).
II melakukan pengumpulan
data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen
rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi,
penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan
kawasan konservasi.
Fungsi II penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan
penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil,
penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap,
izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut
ikan, dan pendaftaran
kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai
dengan 30 (tiga puluh) GT.
I melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan
penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
II pengumpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),
dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin
Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan
dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal
perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai
dengan 30 (tiga puluh) GT.
III
pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan
pelabuhan perikanan provinsi.
Fungsi III
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan
ikan,
pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
I pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
di bidang pembudidayaan ikan.
II pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT
sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
III pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Fungsi IV
-melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan,
-evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
I pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.
II melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan,
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
III melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan
dan perikanan.