DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
-
Upload
iwan-hermanto -
Category
Documents
-
view
237 -
download
0
Transcript of DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
1/36
KEPALA DESA TANJUNGSARI
PERATURAN DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN WISATA
CURUG CIMANINTIN TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI
Menimbang : a. bahwa kawasan wisata Curug Cimanintin
merupakan potensi wisata alam yang perlu
ditumbuh kembangkan menjadi sebuah
kawasan wisata yang menarik untukdikunjungi oleh pengunjung/wisatawan ;
b. bahwa perencanaan pengembangan dan
penataan kawasan wisata tersebut harus
berlandaskan pada manajemen pengelolaan
yang baik dan terencana serta mengacu kepada
RPJM Desa dan RKP Desa Tanjungsari Tahun
20016 ;
c. bahwa perencanaan dan pengelolaan kawasan
wiata tersebut di atas harus memperhatikan
dan memepertimbangkan beberapa aspek,baik
ekonomi,sosial, moral serta lingkungan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana hurup a,b dan c di atas perlu
menetapkan Peraturan Desa Tanjungsari
tentang Rencana Pengelolaan dan Penataan
Kawasan Wisata Curug Cimanintin
Mengingat :
1.
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
2/36
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor
4221);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844 );
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Republik Indonesia Nomor 4593);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 11,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
3/36
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
112,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1956
tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 132,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3776;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunanDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun
2015 Tentang Penetapan Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang
Pedoman Umum PerizinanUsaha Pariwisata;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor 18/KM.001/MKP/2011 tentang
Pedoman Umum PNPM Mandiri Pariwisata
melalui Desa Wisata;
Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
4/36
21.
22.
23.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
45);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat 2013-2018 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
nomor 11 Tahun 2005 tentang tata cara dan
teknik penyusunan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;
Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tanjungsari
Tahun 2015 – 2021;
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
5/36
32.
Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
dan
KEPALA DESA TANJUNGSARI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Provinsi adalah Propinsi Jawa Barat.
3.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
6.Camat adalah Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
7.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8.Desa adalah dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
6/36
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
9.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
10.Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di
Kecamatan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
adalah forum musyawarahstakeholders Tingkat
Kecamatan untuk mendapatkan masukan
prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati
kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan
tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visidan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan
pembangunan Desa;
12.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
selanjutnya disebut RKP Desa merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
7/36
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
13.Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran
RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.
14.Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik
mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta
dengan mempertimbangkan, antara lain,
keadilan gender, pelindungan terhadap anak,pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup,
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber
daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta
kearifan lokal.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
17.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh
mengenai karakter desa yang meliputi data dasar
keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
8/36
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana,
serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi di desa.
19.Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa
yang diinginkan.
20.Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yangharus dilaksanakan sehingga Visi dapat
terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanjungsari Tahun 2016
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN
a.Latar Belakang
b.Dasar Hukum
c.Tujuan dan Manfaat
d.Proses Penyusunane. Sistematika
b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN
DESA
a. Visi dan Misi
b. Gambaran Sosial Budaya
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
9/36
c. Gambaran Ekonomi
d. Gambanan Infrastruktur Desa
c. BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN
a.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
pada RKP Desa Tahun 2015
b.Identifikasi masalah berdasarkan
RPJM Desa.
c. Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusahan sosial
yang berkepanjangan
d.Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerahd. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
a.Rencan Program dan Kegiatan
Pembangunan Desa
b.Usulan Program dan Kegiatan Supra
Desa
c. Kebijakan Keuangan Desa
e. BAB V : PENUTUP
f.LAMPIRA
N
: 1.Berita acara penyusunan RKP Desa
melalui Musyawarah Desa
2.Pagu indikatif Desa
3.Program dan Kegiatan pembangunan
yang masuk ke Desa
4.Rancangan RKP Desa
5.Lampiran rancangan RKP (5-8)
- Proposal Teknis
- Gambar Rencana Prasarana
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Pemeriksaan proposal Teknis RAB
6. Daftar usulan RKP Desa
7. Berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa
8. Berita acara Rancangan RKP Desa
melalui Musrenbang Desa
(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
10/36
Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 merupakan
landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa Tahun 2016.
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA),
serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan
dalam Forum Musyawarah Desa.
Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a.terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau
b.terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa
Tahun Anggaran 2016.
Pasal 8
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
11/36
Ditetapkan di Tanjungsari
pada tanggal
08-12-2015
KEPALA DESA TANJUNGSARI
SOPYAN SAORI
LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR 2 TAHUN 201
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2016
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
12/36
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPD Desa )TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota,
maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang
matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta
demokratisasi yang berkembang di desa.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan
Pemerintah Nomor 43/47 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,
keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan
pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan
sosial.
Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, yakni”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera
tanpa harus kehilangan jati diri.”
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
13/36
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP
Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan
atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta
adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP
Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desadengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat
gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman
atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa
selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran
bersangkutan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas
dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya
diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
B. LANDASAN HUKUM
1.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
14/36
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5.Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
15/36
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa barat 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa Barat 2013-2018 ();
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 11 Tahun
2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan Produk
Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 20
Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja
Pemerintah Desa!
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18
Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
16/36
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 13 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
30. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
( RPJM Desa ) Tanjungsari Tahun 2015 – 2021;
C. TUJUAN & MANFAAT
1.TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif
adalah sebagai berikut :
a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk
periode 1(satu) tahun;
b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d. Menetapkan kerangka pendanaan.
e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan
pembangunan di desa.
g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )
2.MANFAAT
a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat
dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong
masyarakat.
f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di
tingkat desa dan antar Desa;
D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2016Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungsari
Kecamatan Salopa Tahun 2016 ini telah melalui proses yang
melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari
unsur Pemdes, BPD, Lembaga kemasyarakatn Desa, tokoh
masyarakat, perwakilan perempuan, Kelompok Ekonomi, Warga
Miskin, Anak, um difabel. Keterlibatan tersebut dimulai sejak
dilaksanakannya Lokakarya sampai pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun prinsip penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:1. Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan
participatory,
2. Prioritas dan Sinergitas
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal desa
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
17/36
E. SISTIMATIKA
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten TasikmalayaTahun
2016 adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUANa. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan dan Manfaat
d. Proses Penyusunan
e. Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
e. Visi dan Misi
f. Gambaran Sosial Budaya
g. Gambaran Ekonomi
h. Gambanan Infrastruktur Desa
BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN
e. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKP Desa Tahun 2015
f. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.
g.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana
alam, krisis politik, krisis ekonomi dan ataukerusahan sosial yang berkepanjangan
h.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
d.Rencana Program dan Kegiatan
Pembangunan Desa
e. Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa
f. Kebijakan Keuangan Desa
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN : 1.Berita acara penyusunan RKP Desa
melalui Musyawarah Desa
2.Pagu indikatif Desa
3.Program dan Kegiatan pembangunan
yang masuk ke Desa
4.Rancangan RKP Desa
5.Lampiran rancangan RKP (5-8)
- Proposal Teknis
- Gambar Rencana Prasarana
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
18/36
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Pemeriksaan proposal Teknis RAB
6. Daftar usulan RKP Desa
7. Berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Desa
8. Berita acara Rancangan RKP Desa
melalui Musrenbang Desa
BAB II
GAMBARAN UMUM DESA
a. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan
kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanjungsari ini
dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-
pihak yang berkepentingan di Desa Tanjungsari seperti
pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama,
lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.
Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja
wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan
pertimbangan diatas Visi Desa Tanjungsari adalah :
“Terwujudnya Desa Tanjungsari sebagai Desa yang religius
Islami, mandiri, terunggul dan terdepan dalam pembangunan
Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, ekonomi,
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
19/36
sosial dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun
2021“.
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang
memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa
agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi,
pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat
di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi,
misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan
partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa
Tanjungsari, sebagaiman proses yang dilakukan maka misi Desa
Tanjungsari adalah :
1.Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa; dan berahlakul karimah
2.Menguatkan Kelembagaan ,Keagamaan
3.Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan pendidikan;
4.Meningkatkan aktivitas Sektor Pertanian dan Kesehatan
5.Mendorong pertumbuhan Ekonomi
6.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa
7.Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan bersih
8.Menumbuh kembangkan kebersamaan dalam Pembangunan
9.Menumbuh kembangkan Generasi yang Mandiri dan
Berprestasi.
10.Mengembangkan Kerja sama desa antar Dusun dan pihak
lain yang saling menguntungkan
11. Peningkatan Pengentasan Kemiskinan
b. Gambaran Umum Sosial Budaya
1. Demografi
Gambaran umum demografis kami lampirkan dalam bentuk tabel,
adapun mengenai gambaran umum demografis Desa Tanjungsari
tertuang pada tabel 1.2 dibawah ini :
Tabel 1.1
Banyaknya Penduduk Desa Tanjungsari
Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015
No Kelompok
Umur
Laki-laki Perempuan Jumlah
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
20/36
1 0-4 289 311 600
2 5-12 316 350 666
3 13-15 243 266 509
4 16-19 235 263 498
5 20-24 229 256 485
6 25-29 217 252 469
7 30-34 205 244 449
8 35-39 234 258 492
9 40-44 230 241 471
10 45-49 207 224 431
11 50-54 183 215 398
12 55-59 179 178 357
13 60-64 150 163 313
14 65-69 103 115 218
15 70-74 85 85 170
16 >75 57 63 120
Jumlah 3.162 3.484 6.646
Adapun mengenai perubahan jumlah penduduk pada tahun 2015
tercatat:
- Lahir : 25 orang
- Mati : 8 orang- Pindah : 8 orang
- Datang : 8 orang
2.1.3. Keadaan Sosial
Jumlah Penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk
menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur
berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik
penting yang diperlukan dalam peredaran pembangunan.
Secara umum hal ini berkaitan dengan kepentingan
penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam
berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan
pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur wilayah.
Penduduk Desa Tanjungsari rata-rata mengalami
peningkatan menjadi 6646 jiwa pada akhir tahun 2015.
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
21/36
Pertumbuhan penduduk sebesar 5,8 % tersebut masih lebih
kecil dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten
Tasikmalaya. Sejalan dengan pencepatan pembangunan ibu
kota diperkirakan pertumbuhan penduduk Desa Tanjungsari
akan lebih meningkat, sehubungan degan pertumbuhan
kawasan ibu kota kabupaten yang menjadi daya tarik
terjadinya urbanisas.
Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen
utama yang mempengaruhi indeks pendidikan suatu daerah
yang besarannya tergantung pada tingkat partisifasi penduduk
usia sekolah pada setiap jenjang baik partisipasi kasar maupun
partisifasi murni menurut jenis kelamin laki-laki dan
perempuan. Dalam menyusun program dan tolak ukur kinerja
sektor pendidikan memerlukan basis data penduduk menurut
kelompok umur usia 0-24 tahun menurut jenis kelamin serta
penduduk usia 7 tahun.
Penduduk Desa Tanjungsari menurut kelompok umur,
proporsi terbesar berada pada kelompok umur 5-12 tahun
yaitu sebesar 666 orang, yang terdiri dari 316 orang laki-laki
dan 350 orang perempuan pada tahun 2015. Kemudian
kelompok umur 13 tahun keatas sebesar 5.980 orang, yang
terdiri dari 2.846 orang laki-laki dan 3.134 orang perempuan.
2.1.3.1. Kesehatan
Secara umum capaian derajat kesehatan di Desa
Tanjungsari sudah makin meningkat walaupun pencapaiannya
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian disadari
sampai tahun ini masih dihadapkan pada beberapa masalah
dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang erat
hubungannya dengan kesehatan. Untuk memenuhi derajat
kesehatan masyarakat yang ideal, desa Tanjungsari mengacu
kepada Visi Dinas Kabupaten Tasikmalaya yaitu “terwujudnya
Kabupaten Tasikmalaya religius islami mandiri unggul di bidang
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
22/36
agri bisnis dan berbasis kan pedesaan pada tahun 2016”,
dalam artian pada tahun 2016 melalui peningkatan sumber daya
manusia yang beriman dan ber takwa serta ber akhlakul karimah,
penyehatan lingkungan dan peran serta masyarakat untuk
berprilaku hidup bersih dan sehat.
Urusan yang dilaksanakan pemerintah desa Tanjungsari
dalam bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan diantaranya pembangunan Puskesmas
Pembantu, pembangunan Posyandu disetiap kedusunan beserta
pengadaan mebeleir, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang layak terutama bagi masyarakat miskin tanpa membebankan
biaya melalui program JAMKESMAS DAN JAMJESDA NON
QUOTA.
Perkembangan kondisi kesehatan masyarakat di Desa
Tanjungsari dapat ditunjukan melalui beberapa indicator pada
tabel 1.3 di bawah ini :
Table 1.2
Perkembangan Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa
Tanjungsari
No Indicator Satuan 2014 2015
1 Meningkatkan Persalinan
dengan Tenaga Kesehatan
(NAKES)
orang 5 5
5 Meningkatkan;
- Posyandu
-
Pustu
Buah
7
1
7
16 Adanya petugas kesehatn
didesa;
- Perawat
- Bidan
orang
1
2
1
1
Adapun tempat pelayanan kesehatan yang terdapat di Desa
Tanjungsari adalah Puskesmas Pembantu dan Posyandu
sebanyak 7 unit besarta sasarannya.
2.1.3.2. Pendidikan
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
23/36
Indeks pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa
indikator dilapangan, seperti wajar DIKNAS 9 tahun, keberadaan
sarana dan prasarana pendidikan, minat belajar masyarakat,
menurunnya angka yang tidak sekolah atau putus sekolah dan
keadaan penunjang pendidikan lainnya.
Saat ini rata-rata penduduk Desa Tanjungsari hanya
sampai memanfaatkan pendidikan SD atau rata-rata lama
sekolah 6,75 tahun lebih baik dibandingkan kondisi pada tahun
sebelumnya yang rat-rat tidak lulus SD. Pada tingkat SD/Mi
angka partisifasi murni telah mendekati 100%, hal ini berarti
semua anak usia 7-12 tahun berada disekolah. Pada tingkat
SMP/MTS anak usia 13-15 tahun yang berada disekolah baru
mencapai sekitar 50%, hal ini akan menjadi pekerjan pemerintah
desa dalam memutuskan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk
tingkat SMA/MA baru sekitar 10% anak usia 16-18 tahun
melanjutkan ke tingkat SMA atau yang sederajatnya.
Kondisi Pendidikan di desa Tanjungsari dapat dilihat
pada beberapa indikator sebagaimana tercantum pada tabel
berikut ini :
Tabel 1.3
Kondisi Pendidikan Desa Tanjungsari Tahun 2015
INDIKATOR SATUAN
REALISASI
Tahu
n2012
Tahun
2013
Tahu
n2014
Tahu
n2015
1 Jumlah
Rombongan
Belajar:
- TKA/RA
- SD
- MI
- SLTP
-
SLTA
Buah
-
3
2
2
-
2
3
2
2
-
3
3
2
3
-
5
3
2
3
1
2 Ruang kelas
- TKA/RA
- SD
Ruang
5
18
6
18
7
18
8
18
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
24/36
- MI
- SLTP
12
6
12
6
12
9
12
9
3 Jumlah Guru:
- TKA/RA
-
SD- MI
- SLTP
Orang
10
86
6
13
88
6
20
108
9
32
128
9
4 Jumlah Murid:
- TKA/RA
- SD
- MI
- SLTP
Orang
243
418
182
185
251
421
220
180
276
416
231
200
332
432
251
250
2.1.3.3. Agama
Didesa Tanjungsari dikenal dengan kehidupan
masyarakat yang religius, hal ini dapat dilihat banyaknya Mesjid
dan Majelis Talim sarta Lembaga Pendidikan Agama Islam.
Tabel 1.4
Rekafitulasi Data Mesjid dan Madrasah Diniyah
Desa Tanjungsari Tahun 2015
N
oKepunduhan
Jumlah Mesjid Jumla
h Jumlah santri
Besa
r
keci
l
jumla
hMDA
Laki-
laki
perempua
n
1 Nangerang 1 6 7 3 21 15
2 Silenjang 2 8 10 4 19 16
3 Cikasungka 2 9 11 4 17 13
4 Jayamukti 2 7 9 3 20 16
5 Cibadak 3 4 7 3 17 13
6 Cipariuk 1 5 6 1 18 147 Mekarsari 1 6 7 2 23 19
8 Suniabana 2 7 9 2 25 21
Jumlah 14 52 66 21 160 127
2.1.4. Keadaan Ekonomi
Pendukung terbesar struktur Perekonomian Desa
Tanjungsari adalah sektor Pertanian, sehingga perlu
dikemukakan komoditas-komoditas yang mendukung sektor
pertanian dan perkembangannya agar kedepan lebih dapat
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
25/36
memperkuat perekonomian desa Tanjungsari menuju ke arah
yang lebih matang.
2.1.4.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
A. Padi
Lahan sawah di Desa Tanjungsari seluas 2.700. Ha, terdiri
dari 44,5% Pengairan teknis, 32,21% pengairan setengah
teknis,0% Pengairan sederhana, tadah Hujan 23,64%
Tabel 1.5
Lahan Sawah di Desa Tanjungsari
Jenis Lahan Luas (Ha) %
Pengairan Teknis -
Pengairan setengah
teknis
105,08
Pengairan sederhana 48,64-
Tadah hujan 24,83
Jumlah 1.771,04 100%
Dari luas lahan sekitar 178,55 Ha dengan produksi yang
semakin meningkat dari tahun ketahun hal ini berkaitan
dengan penggunan pupuk organik yang mulai dikembangkan
oleh masyarakat petani yang dapat meningkatkan produktivitas
tanaman padi.
B. Palawija
Tiga komoditi palawija yang dikembangkan di desa
Tanjungsari adalah ketela pohon, jagung,cabai,umbi
jalar,kangkung, dan kacang tanah.
C. Sayuran
Komoditas sayuran yang dikembangkan di Desa Tanjungsari
antara lain Cabe, Kacang panjang dan Mentimun
D. Buah-buahan
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
26/36
Komoditi buah-buahan yang ada di desa Tanjungsari dan
dikembangkan adalah Manggis, Duku, durian, pisang,
Mangis adalah salah satu buah-buahan dari desa
Tanjungsari yang telah dikenal di daerah lain bahkan diluar
negeri.
2.1.4.2. Perternakan dan Hasil Hutan
Perkembangan produksi komoditas perkebunan yang ada
di Desa Tanjungsari diantanya : Cengkih,kelapa, aren dan kopi
A.Kehutanan
Produksi kayu rakyat sebagai salah satu produk komoditi
hasil hutan yang mengalami peningkatan dari tahun
ketahun. Komoditi yang paling banyak dihasilkan adalah
kayu albasiah hampir disetiap hari para pengusaha kayu
mengangkut kayu dari hutan milik rakyat
B. Peternakan
Usaha ternak yang ada di desa Tanjungsari terbagi menjadi
2( dua) kategori yaitu :
Usaha ternak kecil meliputi domba dan kambing dan asaha
ternak unggas meliputu ayam Itik angsa dll.
Budidaya peternakan domba dan kambing hampir disetiap
wilayah desa Tanjungsari sifatnya masih perseorangan.
Budidaya ternak Kerbau dan Sapi hamper disetiap Dusun
dan bersipat masih perorangan.
Tabel 1.6
Populasi Ternak kecil dan Unggas
Komoditi Satuan Populasi
2011 2012 2013 2014 2015
Domba ekor 180 210 240 260 360
Kambing ekor 230 250 210 200 400
Ayam
ras/Pedaging
ekor 6000 6.000 5.000 5.000 4.000
Ayam Bukan
ras
ekor 1.500 1.800 500 500 1.000
Itik ekor 300 200 300 100 200
Kebau ekor 121 130 142 150 131
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
27/36
Sapi ekor 111 102 90 100 75
C. Perikanan
Potensi perikanan yang ada di Desa Tanjungsari adalah
Potensi perikanan darat terutama kolam yang telah
dimanfaatkan oleh masyarakat hampir 80%
2.1.4.3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi merupakan Guru perekonomian Rakyat
Indonesia Maka Pelaksanan urusan koperasi dan usaha kecil
menengah merupakan salah satu periotas program
pembangunan di Desa Tanjungsari. Koperasi dan Usaha Kecil
merupakan sektor riel yang berada di desa. Oleh karena itu
program prioritas adalah fasilitas dan pengembangan usaha
jasa peningkatan usaha kecil dan koperasi serta pengembagan
kelembagan koperasi dan usaha kecil diantaraya:
- SPP secara umum dikelola oleh UPK BKM
- SPP Khusus perempuan) dikelola oleh TPK
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian wilayah desa
Secara administratif Desa Tanjungsari terbagi menjadi 8
wilayah kepunduhan atau sebutan lainnya meliputi 42 RT
dengan batas-batas wilayah sebagi berikut:
- Sebelah Utara : Desa Tanjungsari
- Sebelah Timur : Desa Jayasari
- Sebelah Selatan : Desa Sindangasih
- Sebelah Barat : Desa Mandalahayu
Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah desa
Tanjungsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 1.7
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
28/36
NoNama
Kepunduhan
Nama Kepala
Kepunduhan
Jumlah
Pendudu
k*)
Luas
Wilayah
(Ha)
1 Nangerang Obing 624 312,5
2 Silenjang Hadrudin 1021 300,0
3 Cikasungka Memon 820 300,6
4 Jayamukti Jenal Mustopa 758 310,4
5 Cibadak Aa Satriana 1213 405,5
6 Cipariuk Muhtar Gojali 759 410,5
7 Makarsari Dedi 882 320,0
8 Suniabana Kiman 569 340,5
Jumlah 6.646 2.700.
BAB III
PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan
semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga
disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan,
kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi
akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi
permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkatsignifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi
permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung
menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program
pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.
Identifikasi dan Perumumusan prioritas program dan kegiatan dalam
RKP Desa Tahun 2016 Desa Tanjungsari dilakukan berdasarkan 4
aspek, sebagai berikut :
A.BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN
SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan
melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan
yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2015
dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016.
Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program
dan kegiatan sebagai berikut :
1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a.
b.....
2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
29/36
a......
b.....
c....
3.Bindang Pimbinaan Masyarakat
a......
b.....
4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a......
b.....
B.BERDASARKAN RPJM Desa
Berdasarkan peraturan Desa Tanjungsari nomor 1 Tahun 2015
tentang RPJM Desa Tanjungsari tahun 2015-2021 prioritas
program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a......
b.....
2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan
d......
e.....
f....
3.Bindang Pimbinaan Masyarakat
a...... b.....
4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a......
b.....
C.PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH
RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerahdalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan
prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi
Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun
berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa
benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara
menyeluruh.
D.BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi
berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik
disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang
apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah
bagi masyarakat. Berdasarkan analisa keadaan darurat program
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
30/36
dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :
2. ..................
3. ....................
BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
A.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Tanjungsari
yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya
didasarkan pada perumusan prioritas program dan kegiatan.
Prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan
efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa
Tanjungsari secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
1.PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESAPrioritas program pembangunan sekala desa merupakan
program pembangunan yang sepenuhnya mampu
dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur
dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
31/36
teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.
Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut
meliputi :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a...... b.....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
a......
b.....
3. Bindang Pimbinaan Masyarakat
a. ....
b. .....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. ....
b. .....
2.PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA
KECAMATAN/KABUPATEN
Prioritas program pembangunan sekala
kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan
pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat
desa Tanjungsari tetapi pemerintah desa tidak mampu
melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut
secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai
karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara
sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik
SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas
pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa
Tanjungsari yang dipilih secara partisipatif pada forum
musrenbangdesa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pengembangan Wilayah :
1.1. Rehabilitasi jembatan yang menghubungkan desa
TANJUNGSARI dengan desa ................
1.2. Pembuatan jalan makadam sepanjang 500 M yang
menghubungkan desa TANJUNGSARI dengan
desa ....................
1.3.Dst.............
2. Bidang Ekonomi:
2.1.Pengadaan traktor untuk kelompok tani ayam
makmur
2.2.Pelatihan desainer batik tulis bagi 15 pengrajin
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
32/36
batik tradisional
2.3.Dst ............
3. Bidang Sosial & Budaya :
3.1.Pelatihan calon TKI/TKW sebanyak 5 orang
3.2.Pengadaan alat-alat kesehatan untuk polindes,
terutama pengadaan alat persalinan3.3.Bantuan buku – buku mata pelajaran bagi siswa
SD/SMP dari RTM sebanyak 50 anak
3.4.Dst............
B.KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan
desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan
keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan PeraturanPelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil
masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )
secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya
dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat
Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya
memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yangpengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun
anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang
baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan
penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada
teknis implementasinya.
1.Pendapatan Desa
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali olehdesa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi
realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi
sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan,
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
33/36
Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Tanjungsari Tahun Anggaran
2016 sebesar Rp. …………….. (dengan huruf), yang berasal
dari :
No Uraian Jumlah
1 Pendapatan Asli Desa Rp…
2 Dana Desa bersumber APBN Rp…
3 Bagi Hasil Pajak Daerah Rp…
3 Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp…
4 ADD Rp…
5 Bantuan Keuangan dari
Kabupaten
Rp…
a. Dari Pemerintah Rp…
b. Dari Pemerintah
Propinsi
Rp…
c. Dari Pemerintah
Kabupaten
Rp…
6 Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga
Rp…
7 Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah
Rp…
Jumlah Rp…
2.Belanja Desa
Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut :
a. Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan
Desa sebesar 70 %
No Bidang Jumlah
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp
2 Pelaksanaan pembangunan Desa Rp
3 Pembinaan kemasyarakatan Desa Rp
4 Pemberdayaan masyarakat Rp Jumlah
b. Operasional penyelanggaraan pemerintahan desa sebesar
30%
No Uraian Jumlah
1 Penghasilan tetap dan tunjangan
kepala Desa dan perangkat Desa
Rp
2 Operasional Pemerintah Desa Rp
3 Tunjangan dan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa
Rp
4 Insentif rukun tetangga dan rukun
warga
Rp
Jumlah
.
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
34/36
3.Pembiayaan.
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Tanjungsari belum dapat
menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping
sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau
perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
c. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas,
mencakup:
d. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahunsebelumnya;
e. Pencairan Dana Cadangan;
f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
g. Penerimaan Pinjaman
h. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas,
mencakup:
i. Pembentukan Dana Cadangan;
j. Penyertaan Modal Desa; dan
k. Pembayaran Utang
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
35/36
BAB V
P E N U T U P
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa padadasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun
desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring
evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di
desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain
akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang
informasi bagi masyarakat tidak memadahi.
Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif
dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong
percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.
Ditetapkan di Tanjungsari
Pada tanggal 08 Desember 2015
Kepala Desa Tanjungsari
SOPYAN SAORI
-
8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc
36/36
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.Berita acara penyusunan RKP Desa melalui
Musyawarah Desa
2.Pagu indikatif Desa
3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk
ke Desa
4. Rancangan RKP Desa
5. Lampiran rancangan RKP (5-8)
- Proposal Teknis
- Gambar Rencana Prasarana
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Pemeriksaan proposal Teknis RAB
6. Daftar usulan RKP Desa
7. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RKP Desa
8. Berita acara Rancangan RKP Desa melalui
Musrenbang Desa