Dr.achmad JKN NHA
-
Upload
lucky-lina -
Category
Documents
-
view
36 -
download
3
description
Transcript of Dr.achmad JKN NHA
04-Dec-13
1
NASIONAL HEALTH ASSURANCE (NHA)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
OLEH : dr. ACHMAD FARICH., MM
MENGAPA PERLU MEMILIKIJAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung olehIndividu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayaipelayanan kesehatan bersama “Ringan Samadijinjing berat sama dipikul “
Ada kepastian biaya
Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit, muda & tua, antara penduduk & antar daerah
2
04-Dec-13
2
DESAIN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
www.jpkm-online.net
PROVIDER PESERTA/PASIEN
BPJS KES
Pelayanan KesehatanKOMPREHENSIF
ProspektifPembayaran
iuran
Paket Benefit
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,
BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,
MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN
SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR,
KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
JAM. KESEHATAN
TERKENDALI
KONTRAK /MOU
TELAAH UTILISASI
KONTROL,
PENGAWASAN
STANDAR,DSB
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2
04-Dec-13
3
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1)
1. Jaminan kesehatan diselenggaran secara nasionalberdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas(Pasal 19 UU SJSN)
2. Jaminan Kesehatan harus dapat memberikanperlindungan, manfaat dan Akses pelayanankesehatan yang sama untuk seluruh penduduk
Bagaimana caranya?
Bagaimana Kesiapan Daerah Faskes, SDM ?
3. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukansekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada
Reformasi Sistem
4. JKN harus dapat memberikan pelayanan secaramenyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhanmedis berdasarkan kebutuhan dasar yg layak(UU SJSN pasal 22 )
Bagaimana Pelaksanaannnya? Komprehensif seperti apa?
Kebutuhan dasar seperti apa? 5. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam
pembiayaan kesehatan sehingga terjadi crosssubsidi antara penduduk dan antara daerah
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (2)
04-Dec-13
4
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (3)
6. Jaminan Kesehatan harus dapat menjawab danmemberikan jalan keluar pada situasiketidaksamaan daerah dlm memenuhi kebutuhanpelayanan, seperti :a. Distribusi Faskes dan SDM yang belum sama
dan belum meratab. Kecukupan biaya kesehatan antar daerah yg
sangat timpangc. kecukupan untuk biaya operasional dan
kecukupan dalam membayar biaya Yankes7. JKN membangun solidaritas antar Penduduk dalam
konteks NKRI7
DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(4)
• Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayananUKP, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
• Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin
• JKN memberlakukan sistem rujukan (terstrukturdan berjenjang) meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier
• Faskes yang digunakan milik Pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS
04-Dec-13
5
BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harusmembayar Iuran melalui outlet-outlet yang disediakan seperti bank yg bekerja sama, dll
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayarPemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukanmendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
9
PESERTA DAN IURAN
Wajib
Penerima upah
Pekerja dan Pemberi Kerja
Non Penerima
Upah
Kelompok/
/Kel/Individu
PBI Pemerintah
Iuran
Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran
Peserta
04-Dec-13
6
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali
biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2019, dilakukan:1. Pengalihan & integrasi kepesertaan2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
Peta Jalan Menuju KepesertaanSemesta (UHC)
20% 50% 75% 100%
20% 50% 75% 100%
10% 30% 50% 70% 100% 100%
`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%
USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100%
USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100%
USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur
Kepesertaan dan
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan Perusahaan
dan sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan
50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan
Lain
257,5 juta peserta (semua penduduk)
dikelola BPJS Keesehatan
Tingkat Kepuasan Peserta 85%
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan
B
S
K
73,8 juta belum jadi peserta
90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan Operasional
Kesehatan bagi TNI Polri
86,4 juta PBI2,6 PBI dr non KTP
Sebagian keciljamkesda
04-Dec-13
7
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat PelayananPerseorangan yg Mencakup Pelayanan KesehatanPromotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif,termasuk Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai YangDiperlukan.
PAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantudengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga,kursi roda dan korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;a) Tidak sesuai prosedurb) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJSc) Pelayanan bertujuan kosmetik,d) General check up, pengobatan alternatif,e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi,f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Pesertadidaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satuFasKes tingkat pertama yang ditetapkan olehBPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasidinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilihFasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatanpada Fasilitas Kesehatan tingkat pertamatempat Peserta terdaftar.
04-Dec-13
8
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat3 tidak berlaku bagi Peserta yang:a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau
b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layananrujukan, maka Faskes tk pertama harusmerujuk ke Faskes rujukan tk lanjut ygterdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan ygberlaku
04/12/2013 www.jpkm-online.net Structured
Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
Unstructured
Strukturisasi pelayanan dg. sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Sistem Rujukan
04-Dec-13
9
1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI
17
18
NO PERATURAN JUMLAH TAHAP
1 PERATURAN PEMERINTAH
7 berkas selesai harmonisasi
2 PERATURAN PRESIDEN 3 berkas selesai harmonisasi
3 PERATURAN MENTERI 4 berkas Selesai
Total 14 berkas Seluruhnya selesai
PROGRESS REGULASI
Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
sebanyak 14 berkas, dan seluruhnya telah selesai disiapkan
04-Dec-13
10
2. KESIAPAN FASILITAS KESEHATANDALAM RANGKA PELAKSANAAN
JKN
FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2)
Faskes yg digunakan pd JKN 1 Januari 2014 adalah yang sekarang melayani:
• Jamkesmas
• JPK Jamsostek
• TNI Polri
• Askes PNS
Faskes sesuai kebutuhan melalui:
• Perjanjian Kerja Sama
20
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
04-Dec-13
11
FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2)
Fasilitas Kesehatan tkPrimer/Pertama:
• Puskesmas : 9.599
• Klinik Pratama : 6.250
• RS Pratama/Bergerak: 24
• Praktek Mandiri - Dokter : 22.556 - Dokter Gigi: 3.418 - Bidan : 126.276
• Bidan & Perawat dengan kewenangan di daerah tertentu.
Fasilitas Kesehatan tkLanjutan/Rujukan:
• Rumah Sakit Umum: 1.687
• Rumah Sakit Khusus: 492
• Klinik Spesialis: 1.649
• Balai Kesehatan: 600
21
JENIS FASKES PRIMER
BEKERJASAMA DGN ASKES
JUMLAH FASKES PRIMER YG ADA &
BLM BEKERJASAMA
DGN ASKES
FASKES PRIMER YG POTENSIAL
BEKERJASAMA DI THN 2014
PUSKESMAS 9.599 0 9.599
KLINIK/DR/ DRG/SWASTA
3.132 26.998 30.130
TOTAL 12.731 26.998 39.729
JUMLAH FASKES PRIMER YANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES
22
04-Dec-13
12
0000000001111111111
33334444556
88
10
36
33
57
116
510
35
71
72
12
118
63
520
73
822
87
44
107
22
105
104
5
9
163
157
42
21
11
107
1
2
2
41
1
113
35
52
32
1
2
11
151
61
102
1
1
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LAMPUNG
JAWA BARAT
BANTEN
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
DKI JAKARTA
JAWA TENGAH
DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
SULAWESI TENGAH
GORONTALO
SULAWESI BARAT
PAPUA BARAT
ACEH
BENGKULU
BALI
PAPUA
SUMATERA UTARA
RIAU
BABEL
KALIMANTAN TIMUR
KEPULAUAN RIAU
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAH
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI UTARA
<= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA
Satu dokter melayani 2,500 peserta JKNTahun 2013
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri
Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis
di RS Pemerintah Kelas C & D
Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar
JENIS TENAGA
KETERSEDIAAN
KEKURANGAN
PESERTA PPDSBK
SUDAH LULUS S.D
2013
PREDIKSI LULUS
PADA 2014
PREDIKSI LULUS
SETELAH 2014
Sp.A 739 149 50 296 197SpOG 567 319 67 218 187Sp.B 612 247 44 224 207
Sp.PD 641 219 63 283 227Sp.An 319 229 60 189 141
JUMLAH 2.878 1.061 284 1210 959
24Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013
04-Dec-13
13
MENTERI KESEHATAN
1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer
• Promotif & Preventif
2. Panduan Praktek Klinik
• Panduan Praktek Klinik
3. Modul PLJJ:
• e-learning & e-training
Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan
25
Kesiapan Sistem & Penguatan Rujukan
1. Penguatan Sistem Rujukan
• 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda
2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS RujukanRegional.
• Anggaran Rp. 1 T New Inisiative 2014
3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan
4. Ina CBGs
5. HTA
26
04-Dec-13
14
KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER DAN RUJUKAN
• IF Kab/Kota dan IFRS telah menyusun rencana pengadaan utkkebutuhan 1 thn (2014) sejak bulan Oktober 2013.
• Monitoring Fornas diintegrasikan dengan sistem informasi RS.
KetersediaanObat
• Formularium Nasional (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tgl 19 September 2013).
• 514 item zat aktif dlm 913 kekuatan/bentuk sediaan.Daftar Obat
• Rencana Kebutuhan Obat (RKO) nasional utk faskes primer danrujukan thn 2014 telah disusun sejak Agustus 2013.RKO
• Penetapan harga dlm e-catalogue dilakukan secara nasional
• Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaanlangsung) berdasarkan e-catalogue , dilakukan sejak 1 Juni 2013, update 16 Desember 2013.
• Industri Farmasi yg berpartisipasi: 29 (Juni 2013) & potensi 100 (Oktober 2013).
e-catalogue
27
28
1. Penyusunan Bahan sosialisasi:• Telah disusun bahan sosialisasi
diantaranya adalah kumpulanperundangan, buku FrequentQuestion and Aswer, Bukupedoman sosialisasi, Leaflet danIklan Layanan Masyarakat.
• Sedang dalam proses produksiposter dan spanduk tentang JKNyang akan dipasang di fasilitaskesehatan
SOSIALISASI DAN ADVOKASI
04-Dec-13
15
2. Pelaksanaan Sosialisasi
• Advertorial tentang JKN di Media cetak dan elektronik (on-line)
• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan running text di TV nasional dan Radio
• Talkshow di beberapa TV Nasional dan Radio
• Sosial media melalui Tweeter @puskomdepkes dan Utube
• Pengembangan microcite JKN di website kemkes.go.id
• Pertemuan/worshop/seminar dengan sasaran masyarakat umum, stakeholder dan kementerian dan Lembaga
29
3. IURAN, TARIF DANSUSTAINABILITAS
30
04-Dec-13
16
IURAN JKN (PERUBAHAN PERPRES 12/2013)
PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KET
PBI NILAI NOMINAL(per jiwa)
Rp. 19.225,- Ranap kelas 3Pasal 16A, 23
PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN
5% (per keluarga )
2% dari pekerja3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23
PEKERJAPENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL
4,5 % (per keluarga) dan
5% (per keluarga)
s/d 30 Juni 2015:0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
mulai 1 Juli 2015:1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2Pasal 16C, 23
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA
NILAI NOMINAL (per jiwa)
1. Rp 25,500,-2. Rp 42,500,-3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 32. Ranap kelas 23. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23
31
BESARAN IURAN PBI 2014
SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN
BESARAN IURAN PBI
(Rp)
KEBUTUHAN ANGGARAN
(Rp)
Masyarakatmiskin & tidakmampu sejumlah86,4 juta jiwa
APBN 19.225/ jiwa/bulan
19,93 T/tahun
32
04-Dec-13
17
SUMBER DANA JKN
33
KEMENKES
PEM
ERIN
TAH
BPJS KES
PBI
PNSTNI AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL
POLRI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL
PENSIUNAN
VETERAN
JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI
KERJA
PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI)
BA
YAR
IUR
AN
TARIF KAPITASI
NO JENIS FASILITAS KESEHATAN TK
PERTAMA
KAPITASIRp
1 Puskesmas 3000 – 6000
2RS Pratama/KlinikPratama/Dokter Praktek 8.000 – 10.000
3 Dokter Gigi Praktek 2.000
04-Dec-13
18
TARIF RAWAT INAP FASKES TK I
NO JENIS FASILITAS KESEHATAN
TARIF
1 Puskesmas 100.000
2RS Pratama
100.000
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC 25.000
2 Persalinan Normal 600.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr
750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual)
175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal
125.000
7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik 100.00015.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
04-Dec-13
19
KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1. RS kelas A
2. RS kelas B
3. RS kelas C
4. RS kelas D
5. RSU Rujukan Nasional
6. RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF
PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
Perawatankelas1, 2 dan3
Kenaikankelas3 ke 2: 20%
Kenaikankelas3 ke 1: 40 %
KELAS KENAIKAN
KELAS A 29,66%
KELAS B 37,62%
KELAS C 53.92%
KELAS D 53.19%
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S
04-Dec-13
20
REGIONALISASI
• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota
perbedaan kemahalan harga obat dan alat
medik habis pakai
• Terdapat 5 skala/index
• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes
dengan asosiasi faskes
• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan
BPJS Kesehatan
4. INTEGRASI JAMKESDA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
40
04-Dec-13
21
1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melaluipengelolanya adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidakmampu yang dibiayai Pemda
• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untukmendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan danmembayar iuran
JAMKESDA DALAM ERA JKN
KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttgJaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:
“Penduduk yg belum termasuk sebagai PesertaJaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm programJaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan olehpemerintah daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”
42
04-Dec-13
22
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1)
1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan UpayaKesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagiFakir miskin dan Tidak mampu
2. Pembiayaan yang bersifat Upaya KesehatanPerorangan (UKP) menjadi tanggung jawabmasyarakat melalui kontribusi iuranmasyarakat.
3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45pasal 34 ayat2)
43
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasilpendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerahmasih membutuhkan subsidi operasional dari.
5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDMkesehatan termasuk pendistribusiannya menjaditanggung jawab Pusat dan daerah
6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturantermasuk penetapan Pedoman, standar-standar, danpenyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.
44
04-Dec-13
23
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN
• Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasaryang wajib dipenuhi disamping pendidikan
• Pemerintah daerah wajib mengembangkansistem jaminan sosial termasuk jaminankesehatan
• Pemerintah daerah harus mengalokasikananggaran urusan kesehatan minimal 10% daritotal belanja APBD diluar gaji.
KESIMPULAN
1. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014
2. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN
3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat
4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan
5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas 46
04-Dec-13
24
TERIMA KASIH47