Dr. Ir. Muhammad Hudori, M
Transcript of Dr. Ir. Muhammad Hudori, M
Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si
Medan, 24 Juni 2019
SAMBUTANDIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
3
30,8%
22,2%Balita di dunia
mengalamistunting
Indonesia negara ke-5 dengan jumlah balita tertinggi mengalami
stunting
Kerangka Penyebab Stunting
Konvergensi Multi Sektor Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting
DINAS PERKIM &
LH
DINAS
PU & PR
DINAS KESEHATA
N
DINAS PENDIDIKA
N
DINAS PERTANIAN
, PETERNAK
AN & PERKEBUN
AN
DINAS SOSIAL,PP,P
A & KB
DINAS KETAHAN
AN PANGAN
& PERIKANA
N
DINAS PM & PEMDES
KEPALA DAERAH & DPRD (Komitmen & Kebijakan
BAPPEDA (Koordinator Program)
ENABLING FACTOR
1) Layanan PMT untuk bumil KEK dan balita kurus
2) Pemberian tablet tambah darah untk bumil dan remaja putri
3) Layanan bumil K4
4) Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan – 59 bulan)
5) Imunisasi dasar lengkap
6) Pelayanan ibu Nifas
7) Pemberian zinc balita diare
8) Balita gizi mendapat perawatan
9) ASI eksklusif dan MP ASI
10) Penyediaan sanitasi yang layak
11) Penyediaan air minum yang layak
12) Konseling gizi dan Bina keluarga balita
13) Layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
14) Program perlindungan sosial : JKN/ Jamkesda, program keluarga harapan
15) Kawasan rumah pangan Lestari
INTERVENSI SPESIFIK | Sektor Kesehatan INTERVENSI SENSITIF | Sektor Non-Kesehatan
6
KEMENDAGRI TELAH MENETAPKAN INMENDAGRI NOMOR 440/1959 SJ TENTANG INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2018
7
SURAT MENDAGRI KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA TERKAIT PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING KEPADA KAB/KOTA
Kerangka Penanganan Stunting
Intervensi Gizi Spesifik
(berkontribusi 30%)
Intervensi yangditujukan kepada anakdalam
1.000Hari Pertama Kehidupan (HPK).Kegiatan
ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.
Intervensi spesifik bersifat jangka pendek,
hasilnya dapat dicatat dalamwaktu relatif
pendek.
Intervensi Gizi
Sensitif
(berkontribusi 70%)
Intervensi yangditujukanmelalui berbagai
kegiatan pembangunan diluar sektor
kesehatan.Sasarannya adalahmasyarakat
umum,tidak khusus untuk 1.000HPK.
1
2
PEMDA MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
DILAKSANAKAN PENILAIAN
KINERJA PEMDA TERHADAP
PELAKSANAAAN 8 AKSI
KONVERGENSI PADA BULAN
AGUSTUS SETIAP TAHUNYA.
TAHUN 2019 PELAKSANAAN
AKSI 1-AKSI 4 DAN TAHUN 2020
SELURUH AKSI KONVERGENSI
8 Aksi Konvergensi / Integrasi penurunan stunting
Aksi #2 RENCANA KEGIATAN
Aksi #3 REMBUK STUNTING
Aksi #4 PERBUP / PERWALI TENTANG
PERAN DESA
Aksi #1 ANALISA SITUASI
Aksi #5 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
Aksi #6 MANAJEMEN DATA
Aksi #7 PENGUKURAN & PUBLIKASI
Aksi #8 REVIU KINERJA TAHUNAN
10
Pengorganisasian merupakan unsur manajemenyang penting untuk memberi arah sehinggaintervensi penurunan stunting terintegrasi bisaberjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi, danreviu kinerja. Dalam memastikan efektivitaspelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di daerah, perlu pembagian peran dantanggung jawab yang jelas antara pemerintahprovinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampaidengan pemerintahan di tingkat desa.
Data tim koordinasiyang dibentuk baru78 Pemda Kab/Kota dan 21 Provinsi.
DALAM MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING MEMBUTUHKAN
PENGORGANISASIAN
11
HASIL MONITORING KEMENDAGRI TERHADAP PENGORGANISASIAN PEMDA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
01Semua tim koordinasi dipimpin
langsung oleh Kepala Daerah
dengan ketua pelaksana oleh
Sekretaris Daerah atau Kepala
Bappeda.
03Tim koordinasi telah memiliki uraian
tugas, dalam meningkatkan
keterpaduan/konvergensi intervensi
gizi, sebagaimana tercantum dalam
Strategi Nasional Percepatan
Pencegahan Stunting.
02Masih terdapat struktur tim
koordinasi yang belum melibatkan
OPD yang menangani urusan
pekerjaan umum, sosial, pendidikan,
dan pemberdayaan masyarakat dan
desa..
04Tim koordinasi belum dilengkapi
dengan rencana kerja tim.
12
1. ACEH TIMUR2. ACEH TENGAH3. PIDIE4. KERINCI5. TANJAB TIMUR6. KEP. SERIBU7. KULON PROGO8. BANTUL9. PANDEGLANG10.LEBAK11.GIANYAR12.BULELENG13.BOLMONG14.BOLMUT
1. ACEH2. JAMBI3. DKI JAKARTA4. DI YOGYAKARTA5. BANTEN6. BALI7. SULUT8. SULTRA9. MALUKU10.PAPBAR
2018-2019masih terdapat 24 kabupaten/kota
di 10 (sepuluh) provinsi yang belum mengikuti bimbingan teknis
8 (delapan) aksi konvergensi, sehingga belum melaksanakan aksi
ke-1
15. BUTON16. KOLAKA17. MALUKU TENGAH18. KEP. ARU19. SERAM BAGIAN BARAT20. MANOKWARI21. SORSEL22. TAMBRAUW23. PEG. ARFAK24. KOTA SORONG
DAERAH YANG BELUM MENDAPATKAN BIMTEK 8 AKSI KONVERGENSI
13
01
Meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsidalam melakukan pembinaan, pemantauan dan
evaluasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi
.
02Meningkatkan kapasitas PemerintahKabupaten/Kota.
03Memperkuat kapasitas pemerintah provinsi
dalam melakukan penilaian kinerja untukkonvergensi program di Kabupaten/Kota.
SASARAN PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI/INTEGRASI
04Memfasilitasi pembelajaran praktik yang baikantar kabupaten.
14
PERAN PROVINSI DALAM PENCEGAHAN STUNTING
Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota.
Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan
pencegahan stunting
Kampanye dan promosi pencegahan stunting dengan pendekatan
behavior change communication (BCC)
Stakeholder learning review pembelajaran
antar kabupaten/kota.
Membentuk tim koordinasi yang sudah ada untuk pencegahan
stunting
Kampanye dan promosi pencegahan stunting dengan pendekatan
behavior change communication (BCC)
Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting
terintegrasi di kab/kota.
Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting
Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam pencegahan stunting
Peran Provinsi dalam Pembinaan dan Pengawasan KinerjaKabupaten/Kota
Ukuran keberhasilan
• Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan seluruh aksi integrasi
• Tingkat realisasi program/kegiatan intervensi gizi terintegrasi di tingkatkabupaten/kota
• Kenaikan cakupan intervensi gizi
• Kenaikan cakupan Rumah Tangga 1000 HPK yang mengakses intervensi gizi secarasimultan
Provinsi diharapkan mengembangkan cara-cara inovatif dalam pembinaan danpengawasan sehingga Kab/Kota termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya
16
Saat ini konvergensi masih pada aksi 1-4 yang masih menjadi domain Kemendagri sebagai sektor utama, sementara untuk aksi 5-7 membutuhkan peran lintas sektor terutama kemenkes dan Kemendes untuk memastikan tools penurunan prevensi di pedomani dan dilaksanakan oleh daerah
Dukungan lintas kementerian agar Kab/Kota memang siap mengikutipenilaian kinerja pada Agustus 2019.
Dukungan pembiayaan penilaiankinerja, mengantisipasi pemerintahprovinsi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakannya padatahun pertama (Agustus2019).
Intervensi pencegahan dan penurunanprevalensi stunting masih belum masihbelum optimal pada sasaran 1000 HPK.
Insentif bagi kabkota dengan predikatkinerja teratas dan pemberianpenghargaan terhadap upayaPemerintah Daerah dalam upayakonvergensi pencegahan danpenurunan stuntung tion.
Pemerintah Pusat melalui KementerianDalam Negeri akan menyediakandukungan teknis melalui tenaga ahliyang berbasis di Provinsi, dukunganmonitoring pelaksanaan aksi berbasisweb dan fasilitasi koordinasipembinaan teknis dengan kementerianteknis.
DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN ISU-ISU YANG MEMBUTUHKAN KESEPAKATAN LINTAS KEMENTERIAN DALAM UPAYA KONVERGENSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
17
DATA ANGGARAN URUSAN KESEHATAN PROVINSI TAHUN 2018
14.19
4.44
9.65
10.75
8.19
10.06
11.79
5.16
9.66
6.81
13.87
3.6
4.8
8.99
2.8
12.44 12.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
AC
EH
SUM
UT
SUM
BA
R
RIA
U
KEP
RI
JAM
BI
BEN
GK
ULU
SUM
SEL
BA
BEL
LAM
PU
NG
DK
I JA
KA
RTA
JAB
AR
BA
NTE
N
JATE
NG DI.…
JATI
M
KA
LBA
R
Persentase Penganggaran
9.71
14.9
11.68
8.98
10.33
16.69
7.22
11.36
7.11
8.72 8.43
9.83
6.21
8.17 7.93
6.41
1.37
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
KA
LTEN
G
KA
LSEL
KA
LTIM
KA
LTA
RA
SULB
AR
SULU
T
GO
RO
NTA
LO
SULT
ENG
SULS
EL
SULT
RA
BA
LI
NTB
NTT
MA
LUK
U
MA
LUK
U U
TAR
A
PA
PU
A
PA
PU
A B
AR
AT
Persentase…
TERIMA KASIH