DPUPRPKP - banjarkota.go.id
Transcript of DPUPRPKP - banjarkota.go.id
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas seijin dan
kehendaknya, sampai saat ini kita masih di beri kesehatan dan kesempatan
sehingga dapat memaparkan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar
yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran
strategis. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang dirumuskan dalam rencana
strategis.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas,terukur dan legitimate
sebagai bentuk aktualisasi instansi pemerintah dalam mempertangggungjawabkan
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai media akuntabilitas,media
hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar.
Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar
kinerja di masa yang akan datang lebih produktif, efektif, efisien baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya.
Banjar, Februari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kota Banjar
Ir. H. EDY DJATMIKO, MM
NIP. 19620416 199003 1 008
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 ii
D A F T A R I S I
Kata Pengantar …………………………………………………………….. i
Daftar Isi ……………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Struktur Organisasi………... ……………………………………. 1
1.2 Tugas dan Fungsi.. ………………………………………………. 4
1.3 Isu Strategis ………………...……………………………………. 20
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ………………….……. 21
1.5 Sarana dan Prasarana …………………………………………… 22
1.6 Sistematika LKIP ………………………………………………... 23
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis ……………………………………………….. 25
2.2 Perjanjian Kinerja ………………………………………..……… 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja ………………………………………………… 59
3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………… 90
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………… 95
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar merupakan unsur pelaksana bidang Pekerjaan
Umum, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan, melaksanakan urusan pekerjaan umum berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi Jawa Barat.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar mengacu pada Peraturan
Wali Kota Banjar nomor : 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Serta
Peraturan Wali Kota Banjar nomor : 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan. Susunan Organisasi Dinas,
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Bina Marga, membawahi :
a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
a. Seksi Perencanaan Irigasi, Sungai dan Rawa; dan
b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi, Sungai, Rawa.
e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
a. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 2
c. Seksi Pengembangan Kawasan.
f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan, membawahi :
a. Seksi Tata Ruang dan Layanan Pertanahan;
b. Seksi Perumahan; dan
c. Seksi Pengembangan Permukiman.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar dapat dilihat
pada Gambar 1.1.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 3
GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJAR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB
BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAW
AIAN
SUB
BAGIAN
PERENCAN
AAN DAN
KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
BINA
MARGA
BIDANG
SUMBER
DAYA AIR
BIDANG
CIPTA
KARYA
BIDANG
TATA
RUANG
DAN
PERUMAHA
N
SEKSI
PERENCAN
AAN
JALAN
DAN
JEMBATA
SEKSI
PERENCAN
AAN
JARINGAN
IRIGASI,
SUNGAI
DAN RAWA
SEKSI
BANGUNAN
GEDUNG
DAN JASA
KONSTRUK
SI
SEKSI
TATA
RUANG
DAN
LAYANAN
PERTANAH
AN
SEKSI
PEMBANG
UNAN DAN
PEMELIHA
RAAN
JALAN
DAN
JEMBATAN
SEKSI
PEMBANG
UNAN DAN
PEMELIHA
RAAN
JARINGAN
IRIGASI,
SUNGAI
DAN RAWA
SEKSI
PENYEHAT
AN
LINGKUNG
AN
PERMUKIM
AN
SEKSI
PERUMAHA
N
SEKSI
PENGEMBA
NGAN
PENGAWAS
AN
SEKSI
PENGEMBA
NGAN
PERMUKIM
AN
UPTD
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 4
1.2 Tugas dan Fungsi
Tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar diuraikan kedalam
masing-masing sub unit kerja, sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan kewenangan daerah bidang pekerjaan umum,
penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan
tugas lain sesuai dengan kebijakan Wali Kota.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan
kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kesekretariatan,
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi internal
dinas, sekretaris mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP-AP) meliputi semua Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas;
b. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan yang meliputu program,
anggaran dan sistem informasi bidang pekerjaan umum, penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
c. Penyusunan petunjuk teknis bidang pekerjaan umum, penataan
ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
d. Penyusunan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan urusan
umum yang meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum
dan organisasi, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
e. Penyusunan petunjuk teknis tentang urusan keuangan meliputi
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi fasilitasi ganti rugi dan
tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan lainnya;
g. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
h. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan dinas; dan
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 5
i. Penyusunan Laporan kegiatan dibidang tugasnya.
✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu pimpinan merencanakan dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, merencanakan dan melaksanakan
urusan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset, urusan rumah tangga
dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur
(SOP-AT) yang akan dilaksanakan oleh dinas;
b. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Sasaran
Kerja Pegawai (SKP);
c. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
d. Penyiapan bahan penyusunan, penginventarisan dan pengkoordinasian
data dalam rangka penatausahaan;
e. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis
kantor;
f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian
dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan
tugasnya;
i. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan (rencana kerja)
dinas beserta dokumen pedukungnya;
j. Penyiapan dan penyusunan usulan kepangkatan, kenaikan pangkat,
mutasi pemberhentian dan pensiunan pegawai;
k. Pemrosesan cuti pegawai, menganalisa usulan dan merekomendasikan
pemberian ijin belajar.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 6
✓ Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
pimpinan dan melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan keuangan
yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan keungan yang meliputi
urusan perencanaan program, pembendaharaan, akuntansi, verifikasi,
fasilitas ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan
penyusunan program;
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan penyajian data statistik;
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian dan analisasi, pengkajian dan
analisis laporan;
e. Penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan;
f. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan
program dan proyek;
h. Perencanaan kegiatan dinas berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA),
Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya;
i. Penyiapan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP-AP) seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan/Dinas;
j. Pelaksanaan Koordinasi dengan lintas program atau dengan lintas
sektoral;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;
l. Penyusunan Laporan kegiatan dibidang tugasnya;
m. Penyusunan Rencana Kegiatan Urusan Perencanaan dan Keuangan;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 7
n. Pelaksanaan Penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai
bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
o. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dinas;
p. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
q. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran
pendapatan dan belanja dinas;
r. Pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
s. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
t. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub
perencanaan dan keuangan;
u. Penyusunan rencana kegiatan urusan perbendaharaan;
v. Pelaksanaan kegiatan urusan akuntansi;
w. Pelaksanaan verifikasi dan perhitungan anggaran belanja dan
pendapatan;
x. Pemberian fasilitasi ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP);
y. Pengelolaan administrasi keuangan dan pemeliharaan dokumen
keuangan;
z. Penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan;
aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang keuangan.
c. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan petunjuk teknis dan pengendalian bidang prasarana jalan dan
pembangunan pemeliharaan jembatan dan penyelenggaraan jalan kota.
Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
a. Penyediaan Jalan Kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
dan pusat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. Penyediaan jalan kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
c. Penyusunan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan jalan Kota;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 8
d. Pemberian advise/rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang
pengawasan jalan;
e. Penyusunan petunjuk teknis dan pengendalian bidang prasarana jalan
dan jembatan;
f. Pembinaan dan pengawasan pembangunan bidang prasarana jalan dan
jembatan;
g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
✓ Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan.Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, dan
peningkatan jalan dan jembatan;
b. Penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan, dan
peningkatan jalan dan jembatan;
c. Penyusunan program pembangunan perbaikan jalan dan jembatan;
d. Penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan jalan
dan jembatan; dan
e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
✓ Seksi Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan
mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan dan merencanakan
urusan bidang Bina Marga. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan
dan jembatan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan
lahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kota;
b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;
c. Penetapan status jalan desa dan jalan kota;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 9
d. Penyediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu
melakukan perjalanan;
e. Penyediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan
selamat;
f. Penyediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman;
g. Penyediaan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan rencana;
h. Penyusunan bahan pedoman operasional peenyelenggaraan jalan
penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa dan
jalan kota;
i. Penyusunan bahan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan
untuk jalan kota.
d. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok untuk
pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman tanggul
pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota, pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang
luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kota, Pengelolaan
dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kota, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam
daerah kota, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota. Bidang Sumber
Daya Air mempunyai fungsi:
a. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air
yang menjadi kewenangannya;
b. Penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai
kewenangan kota;
c. Pengelolaan Kawasan lindung sumber daya air pada wilayah kota;
d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan peruntukan
dan pengusahaan sumber daya air dalam satu Kota;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 10
e. Pemberdayaan pemangku kepentingan sumber daya air dalam
wilayah Kota;
f. Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang menjadi kewenangannya;
g. Pemberian rekomendasi ijin pembangunan, pemanfaatan,
pengusahaan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran
irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi
yang berada dalam satu Kota;
h. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kota;
i. Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota;
j. Penyusunan Regulasi dan kebijakan dan strategi pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
k. Penyediaan informasi untik mendukung pengelolaan dan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang
menjadi kewenangan Daerah Kota;
l. Penyusunan bahan rekomendasi teknis untuk bahan penyelenggaraan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
m. Penyusunan petunjuk teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
n. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen
pelayanan air minum di wilayah Kota;
o. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada Kecamatan,
Pemerintah Desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam
penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM);
p. Penyusunan bahan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM);
q. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM);
r. Penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik pada sistem
pengelolaan air limbah dalam Daerah Kota;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 11
s. Penyediaan pelayanan sistem Drainase yang terhubung langsung
dengan sungai dalam Daerah Kota;
t. Pemberian advise teknis layanan izin/rekomendasi teknis
pemanfaatan pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan saluran
drainase (contoh untuk pemasangan kabel fiber Optik (FO));
u. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan
peningkatan sistem drainase;
v. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan
prasarana drainse.
✓ Seksi Perencanaan Jaringan Irigasi,sungai dan Rawa
Seksi Perencanaan Jaringan irigasi, sungai dan rawa mempunyai
tugas pokok membantu melaksanakan dan merencanakan urusan Bidang
Sumber Daya Air. Seksi Perencanaan Jaringan irigasi, sungai dan rawa
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sungai
danau waduk dan pantai pada wilayah dalam satu Kota;
b. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air dalam
wilayah Kota;
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan air baku untuk
kebutuhan masyarakat pada sumber daya air yang menjadi
kewenangannya;
d. Perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan penyediaan bangunan
pengaman pantai pada wilayah sungai;
e. Pengendalian bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai
kewenangan;
f. Penyusunan kebijakan penetapan kawasan lindung sumber daya air
pada wilayah Kota;
g. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung
sumber daya air pada wilayah Kota;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 12
h. Penyusunan dan pelaksanaan dan pngkoordinasian kebijakan dalam
rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan,
peruntukan dan pengusahaan sumber daya air;
i. Penyusunan pedoman dan pelasanaan pembentukan wadah koordinasi
sumber daya air di Tingkat Kota;
j. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan
pemangku kepentingan sumber daya air;
k. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan saluran irigasi;
l. Perencanaan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala Kota;
m. Pengkajian pertimbangan teknis bahan rekomendasi;
n. Pemrosesan penertiban rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan
dan atau pembongkaran saluran irigasi;
o. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan
pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota;
p. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM;
q. Penyiapan bahan kebijakan dan penyusunan kajian teknis
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ;
r. Penyusunan sistem informasi/data base pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM);
s. Penyediaan sistm pengelolaan air limbah setempat yang memadai;
t. Penyediaan system pengelolaan air limbah skala
komunitas/kawasan/Kota.
✓ Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Sungai dan
Rawa
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Sungai dan Rawa
mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan dan merencanakan
urusan Bidang Sumber Daya Air. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa mempunyai fungsi:
a. Penyediaan system jaringan irigasi, yang terhubung langsung dengan
sungai dalam Daerah Kota;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 13
b. Pemberian advise teknis layanan izin/rekomendasi teknis pemanfaatan
pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan saluran drainase
(contoh untuk pemasangan kabel Fiber Optic (FO))
c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan
peningkatan system drainase;
d. Penylenggaraan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan
prasarana drainase.
e. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok pelaksanaan
pengkoordinasian kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan bangunan gedung, penetapan status bangunan dan lingkungan
yang dilindungi dan dilestarikan, penyelenggaraan jasa konstruksi,
pengelolaan dan pengembangan air minum, pengelolaan dan
penyelenggaraan sarana prasarana sanitasi dan air limbah, pengelolaan dan
pengembangan drainase skala kawasan, penataan bangunan dan
lingkungan serta pengembangan kawasan strategis yang se-arah dengan
kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah daerah
dan provinsi. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan fasilitasi pemberian
perizinannya;
b. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelatihan tenaga terampil jasa
konstruksi;
c. Penyelenggaraan dan fasilitasi penertiban izin uaha, pengawasan tertib
usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM);
e. Mengumpulkan dan mengolah data basis dalam lingkup prasarana
sanitasi dan air limbah/drainase sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;
f. Pengelolaan dan pengembangan system drainase skala kawasan;
g. Pengelolaan dan pengembangan sanitasi lingkungan;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 14
h. Penyelenggaran penataan bangunan dan lingkungan;
i. Penyelenggaraan dan pengembangan kawasan strategis yang se-arah
dengan kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan
pemerintah daerah dan provinsi.
✓ Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Seksi bangunan gedung dan jasa konstruksi mempunyai tugas pokok
penyelenggaraan bangunan gedung, pemberian dan fasilitas izin
mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung,
penetapan status bangunan dan lingkungannya serta pengelolaan jasa
konstruksi. Seksi bangunan gedung dan jasa konstruksi mempunyai
fungsi:
a. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan
rumah Negara yang menjadi aset pemerintah Kota;
b. Pelayanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) dn penerbitan sertifikat
lain fungsi bangunan gedung;
c. Penyusunan harga satuan bangunan strategis;
d. Pengembangan dan penelitian, penyediaan istem data dan informasi
penyelenggaraan bangunan gedung;
e. Pemberian bantuan teknik pembangunan gedung-gedung daerah;
f. Penetapan status bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan;
g. Penataan bangunan dan lingkungan.
✓ Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan fasilitasi
pngembangan penyehatan lingkungan permukiman. Seksi Penyehatan
Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional
penyehatan lingkungan permukiman;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 15
b. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan
penyehatan lingkungan permukiman;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan
permukiman;
d. Fasilitasi, penyediaan, pembangunan, penyusunan regulasi kebijakan
dan strategi, penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi serta
pemantauan dan evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM);
f. Mengumpulkan dn mengolah data basis dalam lingkup prasarana
sanitasi dan air limbah/drainase sebagai bahan penyusunan rncana
kegiatan;
g. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase skala kawasan;
h. Pengelolaan dan pengembangan sanitasi lingkungan.
✓ Seksi Pengembangan Kawasan
Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan
pengembangan kegiatan kawasan strategis yang se-arah dengan kebijakan
umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi.
Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerjanya sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian
pengembangan kawasan strategis;
c. Pelaksanaan pengkajian bahan dan koordinasi dalam rangka fasilitasi
pngembangan kawasan;
d. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur dan utilitas kawasan;
e. Melakukan pengendalian serta pengawasan rencana penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 16
f. Pengembangan Kawasan strategis yang se-arah dengan kebijakan
umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
h. Merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi;
i. Penyusunan Laporan kegiatan di bidang tugasnya.
f. Bidang Tata Ruang dan Perumahan
Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas pokok
menyusun rencana, membina, monitoring, evaluasi dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang dan
Perumahan. Bidang Tata Ruang dan Perumahan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di Bidang Tata
Ruang dan Perumahan;
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata
Ruang dan Perumahan;
c. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan
permukiman pada tingkat kota;
d. Pelaksanaan Koordinasi kerja sama dan fasilitasi di Bidang Tata Ruang
dan Perumahan;
e. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring penyelenggaraan urusan
Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
f. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian program di bidang Tata
Ruang dan Perumahan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
✓ Seksi Tata Ruang dan Pertanahan
Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok
membantu merencanakan dan melaksanakan urusan Bidang Tata Ruang
dan Perumahan. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana dan program kerja sesuai dengan bidang
tugasnya;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 17
b. Pelaksanaan kebijakan tata ruang dan layanan pertanahan yang telah
ditetapkan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijkan, penerbitan, pencabutan,
pembinaan dan pengendalian ijin lokasi;
d. Pengumpulan dan pengolahan data kebijakan dalam fasilitasi pemberian
ijin lokasi;
e. Penyiapan dan pengolahan data kebijakan dalam fasilitasi inventarisasi
dan identifikasitanah milik pemerintah;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
✓ Seksi Perumahan
Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan
dan merencanakan urusan Bidang Tata Ruang dan Perumahan. Seksi
Perumahan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di
bidang perumahan;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang perumahan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan pada tingkat kota;
d. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi di bidang
perumahan;
e. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan;
f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat;
g. Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 18
✓ Seksi Pengembangan Permukiman
Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas pokok
membantu melaksanakan dan merencanakan urusan Bidang Tata Ruang
dan Perumahan. Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di
bidang permukiman;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang permukiman;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan
pengembangan permukiman pada tingkat kota;
d. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama dan fasilitasi di bidang
permukiman;
e. Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman;
f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan permukiman bagi masyarakat;
g. Fasilitasi peningkatan kualitas permukiman;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis
Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengelolaan
Alat Berat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi pengurusan perlengkapan
rumah tangga dan surat menyurat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Alat Berat;
b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Alat Berat;
c. Pengelolaan administrasi Keuangan meliputi penyusunan Anggaran dan
Pengurusan Retribusi Alat Berat;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 19
d. Penyusunan Rencana/Petunjuk yang akan dijadikan pegangan dalam
rangka pengelolaan Alat-alat Berat;
e. Pemantauan, pencatatan dan penganalisaan peristiwa-peristiwa yang
menyangkut Alat-alat Berat;
f. Pelaksanaan pengaturan pemeliharaan dan pengendalian Alat-alat berat;
g. Pemeliharaan sarana dan prasarana Alat-alat Berat;
h. Pemantauan dan pelaksanaan pengaturan pembagian tugas harian para
personil alat berat;
i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis
Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang laboratorium
dan pengujian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana operasional dan pengendalian pengujian;
b. Pengawasan dan pengendalian pengujian;
c. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelistrikan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis
Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di unit ketenagalistrikan
dan penerangan jalan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:
a. Perencana dan Pelaksana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis
Dinas; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Dinas.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 20
1.3 Isu Strategis
Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencananaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa yang
akan datang kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi dikelola dengan dua
cara yaitu apabila tidak diantisipasi maka dapat menimbulkan kerugian yang
besar apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun selamanya
dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Metode penentuan
isu-isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara (1) melalui pembahasan
focus grup discussion (FGD) yang melibatkan pakar dan stakeholder atau
(2) menggunakan metode pembobotan. Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Banjar yaitu melalui pembahasan FGD yang melibatkan pakar yang telah
berpengalaman dalam merumuskan isu strategis dan dihadiri oleh
Stakeholder terkait. Metode ini dapat menentukan program prioritas dan
kegiatan prioritas. Isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing
bidang kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kemantapan Jaringan Jalan,
2. Peingkatan Perkembangan arus lalu lintas yang tinggi teruntama untuk
kendaraan dinas,
3. Peningkatan Jaringan irigasi melalui kualitas fungsi daluran pembawa,
4. Peningkatan kapasitas aya tamping saluran pembuang sebagai sarana
pengendali banjir,
5. Peningkatan infrastruktur pmerintahan yang representatif yang
menunjang laju pembangunan,
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 21
6. Peningkatan model pengembangan perumahan dan permukiman, baik
dari sarana dan prasarana sehingga ramah lingkungan dan layak huni,
7. Peningkatan sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik,
8. Peningkatan pelayanan air bersih yang mudah dan murah bagi
masyarakat,
9. Peningkatan pemanfaatan tata ruang kota, dan
10. Peningkatan pembangunan di kawasan perbatasan.
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
pada Tahun 2018 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang laki-laki dan 8
(delapan) orang perempuan dan 120 (seratus dua puluh) orang Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang terdiri dari 93 (Sembilan puluh tiga)
orang laki-laki dan 27 (dua puluh tujuh) orang perempuan dengan status
kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SD hingga S-2. Berikut
kami sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1
Komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar menurut tingkat pendidikan
No
Pendidikan SD SMP SMA D3 S 1 S 2
Jumlah Status
Kepegawai
an
L P L P L P L P L P L P
1 NON PNS 2 0 1 0 59 12 1 0 2 0 28 15 120
2 CPNS - - - - - - - - - - - - 0
3 PNS 1 0 3 0 23 0 2 0 10 2 10 6 57
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 22
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berdasarkan
Status dan Pangkat/Golongan Pegawai
Gol/Pangkat
I II III IV
Jumlah a b c d a b c d a b c d a b c d
No Status
Kepegawaian
1 CPNS - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2 PNS 0 0 1 0 3 2 16 5 9 2 7 10 1 0 1 0 57
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP
Tabel 1.3
Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan jabatan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1 Diklat PIM Tk. IV 2
2 Diklat PIM Tk. III 0
3 Diklat PIM Tk. II 1
JUMLAH 3
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP
Tabel 1.4
Keadaan pegawai berdasarkan jabatan
No Uraian Jumlah
A Jabatan Struktural
1. Eselon II 1
2. Eselon III 5
3. Eselon IV 10
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP
1.5 Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun
2018 didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut:
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 23
a. Bangunan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar memiliki bangunan gedung kantor 2 lantai
seluas 476 m2 yang beralamat di Jalan Ir. Purnomosidi No.1 Kota Banjar,
bangunan tersebut dalam keadaankondisi baik.
b. Kendaraan Dinas
Untuk menunjang kelancaran mobilitas pegawai Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan
tersedianya kendaraan dinas, yaitu :
❖ Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 13 (tiga belas) unit kondisi baik;
❖ Kendaraan dinas roda 6 sebanyak 5 (lima) unit kondisi baik; dan
❖ Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 20 (dua puluh) unit kondisi baik.
c. Sarana Penunjang lainnya
Sarana penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar diantaranya:
❖ Meja dan Kursi
Semua pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar sudah memiiki meja dan kursi
masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kondisi meja
dan kursi tersebut berada dalam kondisi baik.
❖ Laptop dan Notebook
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Banjar dalam menunjang kelancaran tugas pokok
dan fungsinya ditunjang dengan keberadaan Laptop dan Notebook.
❖ Printer
1.6 Sistematika LKIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun
berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Negara
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 24
Pedayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1 Struktur Organisasi
1.2 Tugas dan Fungsi
1.3 Isu Strategis
1.4 Sumber Daya Manusia
1.5 Sarana dan Prasarana
BAB II Perencanaan Kinerja
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi dan Misi
2.1.2 Tujuan
2.1.3 Sasaran
2.2 Perjanjian Kinerja
BAB III Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV Penutup
Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 25
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi dan Misi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan, yang mencerminkan cita-cita atau harapan yang
ingin dicapai dan dilandasi oleh kondisi eksisting permasalahan dan potensi
serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Kondisi
yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi di akhir periode
yang dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha
- usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk
memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.
Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota
Banjar tahun 2014-2018, maka visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014 – 2018
adalah:
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG HANDAL UNTUK
MENDUKUNG BANJAR YANG AGAMIS, MANDIRI DAN
SEJAHTERA
Infrastruktur yang handal adalah prasarana yang dibangun dan
dipelihara dengan baik sehingga mampu mendukung pemenuhan hak dasar
masyarakat secara optimal. Bahkan lebih jauh, infrastruktur yang tersedia
pada prinsipnya akan menjadi modal sosial mayarakat yang memegang
peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat
ketahanan pangan, energi dan air , serta mampu meningkatkan daya saing di
tingkat regional dan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan agamis,
mendiri dan sejahtera sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjar dalam
Rancangan Awal RPJMD Tahun 204-2018. Dengan terumuskannya Visi
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar tersebut, maka diharapkan dapat
menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui
peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 26
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi tersebut, maka misi Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar yang ingin mencapai pada Tahun 2014 – 2018, yaitu:
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur;
2. Meningkatkan pengelolaan jalan dan jembatan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air;
4. Mengoptimalkan pengelolaan energi sumber daya mineral;
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan,
Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan
Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta
Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2.1.2 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima)
tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi
dan permasalahan serta isu utama bidang pekerjaan umum kota Banjar tahun
2014-2018.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar 2014-2018 adalah :
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan menerapkan
organisasi yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan pelayanan prasarana jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap untuk mempermudah aktifitas perdagangan barang dan jasa;
3. Meningkatkan fasilitas sumber daya air untuk mendukung peningkatan
hasil produksi pertanian serta mengendalikan daerah potensial
pertanian dari bencana banjir;
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 27
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan energi
sumber daya mineral;
5. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan terlaksananya
pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Norma Standar
Pedoman Manual Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
6. Terwujudnya pengendalian dan pembinaan penataan ruang, pembinaan
dan pengendalian tata bangunan dan gedung, serta pengawasan
bangunan dan gedung agar sesuai dengan standar keamanan dan
keselamatan di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma
Standar Pedoman Manual Penataan Ruang.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dapat di ukur dengan
indikator sebagai berikut:
1. Tertib administrasi kepegawaian;
2. Tertib administrasi keuangan;
3. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
4. Panjang jalan yang dibangun sepanjang 10,21 Km;
5. Panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar 99,7 %;
6. Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 8 (delapan) buah;
7. Saluran drainase yang dibangun seluas 13.566 M3;
8. Kermeer yang dibangun seluas 17.610 M3;
9. Jaringan irigasi dalam kondisi baiksebesar 79.99%
10. Saluran pembuang yang dibangun sepanjang 54.082M’
11. Rumah tangga Pra KS yang terlayani jaringan listrik sebanyak 3900
KK.
12. Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang sebanyak 400
titik dan penerangan jalan lingkungan/desa sebanyak 2000 titik serta
saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebanyak 100 titik.
13. Jumlah daya listrik yang terpasang sebanyak 10 unit
14. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan 100 %
15. Tersedianya pranata tata ruang kota dan pengendalian pemanfaatan
ruang 41 dok.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 28
2.1.3 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam jangka
waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis
SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi
sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan
pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat
dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014-2018
adalah:
1. Meningkatnya kinerja aparatur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur
dengan indikator:
a. Tertib administrasi kepegawaian
b. Tertib administrasi keuangan
c. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan
2. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
a. Panjang jalan yang di bangun
b. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
c. Jumlah jembatan yang di bangun
d. Saluran drainase yang di bangun
e. Keermer yang di bangun
3. Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis
maupun pedesaan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 29
a. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.
b. Panjang saluran pembuang yang di bangun.
4. Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
a. Rumah tangga Pra KS yang terlayani jaringan listrik.
b. Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU)/
penerangan jalan lingkungan/desa dan saluran udara tegangan rendah
(SUTR).
c. Jumlah daya listrik yang terpasang
5. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan
infrastruktur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi
d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
e. Penurunan rumah tidak layak huni
f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan
aman
h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
j. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
k. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan
cepat tumbuh
m. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota
Banjar
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 30
n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di kab/kota
6. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian
tata bangunan dan gedung
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur
dengan indikator:
a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Sasaran strategis Jangka Menengah
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
Tahun 2014-2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET KONDISI
AKHIR 2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatnya
kinerja
aparatur
Tertib
administrasi
kepegawaian
% 100 100 100 100 100 100.00
Tertib
administrasi
keuangan
% 100 100 100 100 100 100.00
Tertib
administrasi
program,
evaluasi dan
pelaporan
% 100 100 100 100 100 100.00
2 Meningkatnya
kualitas jalan,
jembatan dan
bangunan
pelengkap
Panjang jalan
yang
dibangun
m 1,134 4,500 280 2,300 2,000 10,214.00
Persentase
panjang jalan
dalam kondisi
baik
% 94.60 95.30 97.80 99.00 99.70 99.70
Jumlah
jembatan yang
di bangun
unit 5 1 1 - 1 8.00
Saluran
drainase yang
di bangun
m3 2,502 2,963 2,588 1,975 3,538 13,566.00
Keermer yang
di bangun
m3 2,450 3,400 3,960 2,660 5,140 17,610.00
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 31
3 Meningkatnya
fungsi saluran
pembuang dan
jaringan irigasi
teknis maupun
pedesaan
Persentase
jaringan
irigasi dalam
kondisi baik
% 51.67 62.33 68.74 75.28 79.99 79.99
Panjang
saluran
pembuang
yang di
bangun
m' 6,683 13,758 10,703 10,745 12,193 54,082.00
4 Tercapainya
pemenuhan
kebutuhan
listrik untuk
masyarakat
Rumah tangga
Pra KS yang
menggunakan
listrik
kk 12555 1800 600 550 500 450 16,455.00
Jumlah
titik/lokasi
yang terlayani
penerangan
jalan
lingkungan/de
sa
titik 2676 400 400 400 400 400 4,676.00
Jumlah
titik/lokasi
yang terlayani
penerangan
jalan umum
(PJU)
titik 844 80 80 80 80 80 1,244.00
Jumlah
saluran udara
tegangan
rendah
(SUTR) yang
terpasang
tiang 912 20 20 20 20 20 1,012.00
Jumlah daya
listrik yang
terpasang
unit 23 2 2 2 2 2 33.00
5 Penyehatan
lingkungan
permukiman
dan
pengembangan
infrastruktur
Tersedianya
sistem
jaringan
drainase skala
kawasan dan
skala kota
m 18821 8600 5000 5000 5000 5000 47,421.00
Peningkatan
rumah tangga
pengguna air
bersih
% 86.36 86.68 87.01 87.26 87.45 87.57 87.57
Peningkatan
rumah tangga
bersanitasi
% 72.5 72.64 72.72 73.24 73.65 74.45 74.45
Penurunan
lingkungan
permukiman
kumuh
% 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.56
Penurunan
rumah tidak
layak huni
% 8.3 7.30 6.40 5.50 4.70 3.80 3.80
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 32
Tersedianya
air baku untuk
memenuhi
kebutuhan
pokok
minimal
sehari-hari
% 68.07 67.50 0.75 0.77 0.79 0.80 0.80
Tersedianya
Prasarana,
sarana dan
utilitas
perumahan
yang sehat
dan aman
m 35000 5120 6000 6000 6000 6000 64,120.00
Tersedianya
sistem air
limbah
setempat yang
memadai
% 71.58 71.79 72.00 72.22 72.43 72.64 72.64
Tersedianya
sistem air
limbah skala
komunitas/ka
wasan/ kota
unit 10 0 10 10 10 10 50
Meningkatnya
cakupan
pelayanan air
minum/bersih
perpipaan
Titik 17417 17417 18417 19417 20417 21417 114,502
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
untuk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan
Dok 55 5 4 5 4 5 78
Tersedianya
sarana dan
prasarana
penunjang
wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
Paket 33 2 4 4 5 4 52
Meningkatnya
pelayanan dan
pembinaan
jasa kontruksi
di Kota
Banjar
% 100 100 100 100 100 100 100.00
Tersedianya
pedoman
Harga Standar
Bangunan
Gedung
Negara
(HSBGN) di
kab/kota
% 100 100 100 100 100 100 100.00
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 33
6 Penataan ruang
serta
peningkatan
pembinaan dan
pengendalian
tata bangunan
dan gedung
Dokumen
perencanaan
penataan
ruang teknis
Dok 3 4 6 6 6 6 31
Dokumen
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Dok 0 1 3 3 3 3 13
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah Lembar / Dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.
Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018.
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dinas PUPRPKP Kota Banjar
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kinerja
aparatur
1. Tertib administrasi kepegawaian
2. Tertib administrasi keuangan
3. Tertib administrasi program,
evaluasi dan pelaporan
100%
100%
100%
2 Meningkatnya kualitas
jalan, jembatan dan
bangunan pelengkap
1. Persentase Panjang Jalan Dalam
Kondisi Baik
2. Panjang Jalan yang di Bangun
3. Jumlah Jembatan yang di Bangun
99,07%
2.000 m
1 buah
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 34
4. Saluran Drainase yang Dibangun
5. Keermer Yang Dibangun
3.538 m3
5.140 m3
3 Meningkatnya fungsi
saluran pembuang dan
jaringan irigasi teknis
maupun pedesaan
1. Persentase Jaringan Irigasi Dalam
Kondisi Baik
2. Panjang Saluran Pembuang yang
di Bangun
79,99%
12.193 m'
4 Tercapainya pemenuhan
kebutuhan listrik bagi
masyarakat
1. Rumah Tangga Pra KS yang
menggunakan Listrik
2. Jumlah titik/lokasi yang terlayani
Penerangan Jalan
Lingkungan/Desa
3. Jumlah titik/lokasi yang terlayani
Penerangan Jalan Umum (PJU)
4. Jumlah Saluran Udara Tegangan
Rendah (SUTR) yang terpasang
5. Jumlah Daya Listrik yang
terpasang
450 KK
400 Titik
80 Titik
20 Tiang
2 Unit
5 Penyehatan lingkungan
permukiman dan
pengembangan
infrastruktur
1. Tersedianya sistem jaringan
drainase sekala kawasan dan
sekala kota
2. Peningkatan rumah tangga
pengguna air bersih
3. Peningkatan rumah tangga
bersanitasi
4. Penurunan lingkungan
permukiman kumuh
5. Penurunan rumah tidak layak
huni
6. Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
5.00 m
87,57%
74,45%
0,56%
3,80%
80%
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 35
7. Tersedianya prasaran, sarana dan
utilitas perumahan yang sehat dan
aman
8. Tersedianya sistem air limbah
setempat yang memadai
9. Tersedianya sistem air limbah
skala komunitas/kawasan /kota
10. Meningkatnya cakupan pelayanan
air minum /bersih perpipaan
11. Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan untuk
mendukung pembangunan
berkelanjutan
12. tersedianya sarana dan prasarana
penunjang wilayah strategis dan
cepat tumbuh
13. Meningkatnya pelayanan dan
pembinaan jasa konstruksi di
Kota Banjar
14. Tersedianya pedoman harga
standar bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di kabupaten/kota
6.000 m
72,64%
10%
21.417 KK
5 dok
4 paket
100%
100%
6 Penataan ruang serta
peningkatan pembinaan
dan pengendalian tata
bangunan dan gedung
1. Dokumen perencanaan penataan
ruang teknis
2. Dokumen pengendalian
pemanfaatan ruang
6 dok
3 dok
Anggaran belanja langsung tahun 2018 Dinas PUPRPKP yang
dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 36
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
Dinas PUPRPKP Kota Banjar Tahun 2018
NO SASAR
AN
INDIKATOR
SASARAN
KINERJA
PROGRAM KEGIATAN PAGU
ANGGARAN
% ANGGA
RAN
TARGET REALISA
SI %
1 Meningkatnya kinerja aparatur
Tertib Administrasi kepegawaian
100 % 100 % 100.00 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,699,100,000 2.68
1 penyediaan jasa surat menyurat
7,500,000 0.00
Tertib Administrasi keuangan
100 % 100 % 100.00 % 2 penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
3,023,000,000 1.72
3 penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
25,000,000 0.01
Tertib Administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan
100 % 100 % 100.00 % 4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
25,000,000 0.01
5 penyediaan jasa administrasi keuangan
300,000 0.00
6 penyediaan jasa kebersihan kantor
64,600,000 0.04
7 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11,000,000 0.01
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 37
8 penyediaan alat tulis kantor
100,000,000 0.06
9 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90,000,000 0.05
10
penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
4,000,000 0.00
11
penyediaan peralatan rumah tangga
7,600,000 0.00
12
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
43,200,000 0.02
13
penyediaan makanan dan minuman
42,000,000 0.02
14
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
430,000,000 0.25
15
penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
646,800,000 0.37
16
penyediaan jasa iklan /publikasi
30,000,000 0.02
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 38
17
penyediaan jasa pengamanan kantor
70,100,000 0.04
18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
67,000,000 0.04
19
penyediaan jasa informasi rencana umum penggadaan (RUP)
12,000,000 0.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21,668,028,593 12.36
1 pengadaan kendaraan dinas/oprasional
410,800,000 0.23
2 pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
265,200,000 0.15
3 pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
200,000,000 0.11
4 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional
208,600,000 0.12
5 penyediaan bahan bakar minyak (BBM)
145,000,000 0.08
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 39
Program Peningkatan Disiplin aparatur
64,900,000 0.04
1 pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
45,000,000 0.03
2 pengadaan atribut pakaian
19,900,000 0.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
80,000,000 0.05
1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
80,000,000 0.05
Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,000,000 0.06
1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
15,000,000 0.01
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 40
2 Penyusunan pelaporan semesteran SKPD
10,000,000 0.01
3 penyusunan rencana kerja SKPD
15,000,000 0.01
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
20,000,000 0.01
5 penyusunan Renstra SKPD
40,000,000 0.02
2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
Panjang jalan yang dibangun
2,000
m'
410
m'
20.50 % Program pembangunan jalan dan jembatan
55,146,388,842 31.47
1 Pembangunan Jembatan Citanduy lll (DAK)
4,779,058,842 2.73
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
99.70 % 91.18
% 91.45 % 2 Perencanaan T - 1 Jalan Dan Jembatan
500,000,000 0.29
3 penigkatan jalan Nahromi
2,000,000,000 1.14
Jumlah jembatan yang di bangun
1 bh
0 bh
0.00 % 4 Peningkatan Jalan Pagerbatu
2,325,000,000 1.33
5 Peningkatan Jalan Sirnagalih
900,000,000 0.51
Saluran drainase yang di bangun
3,538 m3
2,252.26
m3
63.66 % 6 Peningkatan Jalan Rancamaneuh
1,200,000,000 0.68
7 Peningkatan Jalan Veteran
1,230,000,000 0.70
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 41
Keermer yang dibangun
5,140 m3
5,999.87
m3
116.73 % 8 Peningkatan jalan Margaluyu Tahap ll (DAK)
7,695,000,000 4.39
9 Peningkatan Jalan Pasir Sireum (DAK)
1,570,000,000 0.90
10
Peningkatan Jalan Situsaeur (Dak)
4,133,130,000 2.36
11
Peningkatan Jalan Langensari Tahap III
10,000,000,000 5.71
12
Pembangunan Jembatan Citanduy lll (Lanjutan)
749,200,000 0.43
13
Peningkatan jalan Tembungkerta
600,000,000 0.34
14
Survey Kondisi jalan Se-kota Banjar (DAK)
65,000,000 0.04
15
Peningkatan jalan cigadung(Banprov)
5,000,000,000 2.85
16
Peningkatan jalan langensari (Banprov)
5,000,000,000 2.85
17
Peningkatan Jalan Ciaren Tahap ll (Banprov)
2,000,000,000 1.14
18
Peningkatan jalan priagung Tahap ll (Banprov)
2,500,000,000 1.43
19
Peningkatan jalan Binangun Tahap lll (Banprov)
1,200,000,000 0.68
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 42
20
pembangunan jalan ganesa
200,000,000 0.11
21
peningkatan jalan pedati
1,500,000,000 0.86
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
615,000,000 0.35
1 Pembangunan Drainase jalan Puloerang
215,000,000 0.12
2 pembangunan drainase jalan purnomosidi
200,000,000 0.11
3 pembangunan drainase jalan karangtengah
200,000,000 0.11
Program pembangunan turap/ talud/ bronjong
200,000,000 0.11
1 pembangunan keermer jalan rejasari
200,000,000 0.11
Program Rehabilitas / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
3,200,000,000 1.83
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 43
1 Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Banjar
3,000,000,000 1.71
2 Pemeliharaan Jembatan Gantung Karangsari
200,000,000 0.11
Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
350,000,000 0.20
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat
100,000,000 0.06
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan laboratorium
50,000,000 0.03
3 Pengadan peralatan kebinamargaan
200,000,000 0.11
3 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
78
% 66.72
% 85.55 % Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4,650,000,000 2.65
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
500,000,000 0.29
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 44
2 Peningkatan saluran Tersier BSA.2 T.1 kanan (Banprov)
500,000,000 0.29
3 Peningkatan Saluran Tersier BSA.4 T.1 kanan (Banprov)
1,000,000,000 0.57
4 Peningkatan saluran Tersier BPT.3 Kiri (Banprov)
1,000,000,000 0.57
5 Penigkatan Saluran Tersier BPT.2 Kiri (Banprov)
1,000,000,000 0.57
6 Perencanaan T-1 2019
200,000,000 0.11
7 Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi dan saluran pembuang
150,000,000 0.09
8 Peningkatan saluran tersier BPL. 12 kanan
200,000,000 0.11
9 Peningkatan saluran tersier BPH. 1
100,000,000 0.06
Panjang Saluran Pembuang yang dibangun
12,193
m'
3837.36
m'
31.47 % Program Pengendalian Banjir
9,250,000,000 5.28
1 Pembangunan saluran Pembuang Cibeet (Banprov)
1,000,000,000 0.57
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 45
2 Pembangunan saluran Pembuang Blok Nyumbang (Banprov)
500,000,000 0.29
3 Pembangunan Saluran Pembuang Ciaren (Banprov)
1,500,000,000 0.86
4 Pembangunan saluran Pembuang Anak Blok Tahu (Banprov)
1,000,000,000 0.57
5 Pembangunan saluran Pembuang Situ Batu (Banprov)
1,000,000,000 0.57
6 Pembangunan saluran Pembuang Cibuntu (Banprov)
1,000,000,000 0.57
7 Pembangunan saluran Pembuang Cibeureum (Banprov)
500,000,000 0.29
8 Pembangunan saluran Pembuang Blok Kulur (banprov)
1,000,000,000 0.57
9 Pembangunan saluran Pembuang Pagak (Banprov)
500,000,000 0.29
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 46
10
Pembangunan saluran Pembuang Cikawalu (Banprov)
1,000,000,000 0.57
11
Pembangunan saluran pembuang Cikawalu Hulu
150,000,000 0.09
12
Pembangunan saluran pembuang anak langensari
100,000,000 0.06
4 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan
Rumah tangga Pra KS yang menggunakan listrik
450 kk
0 kk
0.00 % Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2,600,000,000 1.48
1 Pengandaan dan Pemeliharaan Rutin PJU
150,000,000 0.09
Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan lingkungan/desa
400 titik
88 titik
88.00 % 2 Rehab PJU di Wilayah Kota Banjar
100,000,000 0.06
3 Pemasangan PJU Wilayah kec. Banjar
200,000,000 0.11
Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU)
80 titik
90 titik
112.50 % 4 Pemasangan PJU Kec. Pataruman - Langensari
200,000,000 0.11
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 47
5 Pemasangan PJU jalan banjar kolot - karangpucung
200,000,000 0.11
Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang
20 tiang
0 tiang
0.00 % 6 Pemasangan PJU situ Bentang
200,000,000 0.11
7 penataaan penerangan lampu jembatan Citanduy
200,000,000 0.11
Jumlah daya listrik yang terpasang
2 unit
0 unit
0.00 % 8 Pemasangan lampu sorot jembatan terminal ,parungsari,langenasri
200,000,000 0.11
9 Pemasangan PJU Jalan sumanding - sukarame
200,000,000 0.11
10
Pemasangan penerangan jalan lingkungan sukarame lapang gajah
200,000,000 0.11
11
Pemasangan penerangan jalan lingkungan Rawa onom
200,000,000 0.11
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 48
12
Pemasangan penerangan jalan lingkungan Balokang patrol - karang tengah
200,000,000 0.11
13
Pemasangan penerangan jalan lingkungan kalapajajar - pananjung - pataruman
200,000,000 0.11
14
pengadaan alat PJU
150,000,000 0.09
5 Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur
Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota
5,000
m 3440
m 68.80 % Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
7,150,000,000 4.08
1 Pembangunan Drainase Lingkungan pangadegan Kel. Hegarsari
1,300,000,000 0.74
Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
88
% 85.8
% 97.98 % 2 Pembangunan Drainase Perbatasan Muktisari - Waringinsari (Banprov)
1,000,000,000 0.57
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 49
3 Pembangunan Drainase dusun sukamaju Desa Mulyasari (Banprov)
1,450,000,000 0.83
Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi.
74
% 73.71
% 99.01 % 4 Pembangunan Drainase Dusun Sukaharja Desa Karyamukti (Banprov)
3,000,000,000 1.71
5 pembuatan dan perbaikan drainase kel. Banjar
200,000,000 0.11
Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh
1
% 0.09
% 183.93 % 6 pembuatan dan perbaikan drainase kel. Bojongkantong
200,000,000 0.11
Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
4
% 1.72
% 154.74 % Program Lingkungan Perumahan sehat
15,190,000,000 8.67
1 Penyehatan Lingkungan (Pendukung Program P2WKSS)
500,000,000 0.29
Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok minimal Sehari-hari
80
% 87.89
% 109.86 % 2 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan banjar
720,000,000 0.41
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 50
3 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Mekarsari
663,750,000 0.38
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang sehat dan aman
6000 m 31295.96
m 521.60 % 4 Pembangunan Infrastruktur kelurahan Purwaharja
932,500,000 0.53
5 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Karangpanimbal
411,250,000 0.23
Tersedianya Sistem Air Limbah setempat yang memadai
72.64 % 73.71
% 101.47 % 6 Pembangunan infrastruktur Kelurahan pataruman
855,000,000 0.49
7 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Hegarsari
1,238,000,000 0.71
Tersedianya Sistem Air Limbah skala Komunitas/Kawasan/Kota
10 unit
13 unit
130.00 % 8 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Muktisari
861,000,000 0.49
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 51
9 Pembangunan infrastruktur Kelurahan Bojongkantong
913,500,000 0.52
Meningkatnya Cakupan Pelayanan air minum/bersih perpipaan
21417 titik
21500
titik
100.39 % 10
Pembangunan infrastruktur Kelurahan Situbatu
810,000,000 0.46
11
Verifikasi Pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan rendah
60,000,000 0.03
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5.00 dok
6.00
dok
120.00 % 12
fasilitasi Penataan kawasan permukiman kumuh
75,000,000 0.04
13
Penyusunan data Dasar (baseline)PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman ( pendampingan operasional BKM)
100,000,000 0.06
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 52
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
4 paket
7 paket
175.00 % 14
Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP)
50,000,000 0.03
15
Pembuatan Dan Perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Muktisari (Banprov)
750,000,000 0.43
Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Banjar
100 % 100 % 100.00 % 16
Pembuatan Dan Perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Pataruman (Banprov)
750,000,000 0.43
17
Pembuatan Dan Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan situbatu (Banprov)
750,000,000 0.43
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kab/Kota
100 % 100 % 100.00 % 18
Pembuatan Dan perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Mekarsari(Banprov)
500,000,000 0.29
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 53
19
Pembuatan dan perbaikan Jalan lingkungan Kelurahan Banjar(Banprov)
500,000,000 0.29
20
Pembuatan dan Perbaikan jalan Lingkungan Kelurahan Purwaharja(Banprov)
700,000,000 0.40
21
Pembuatan dan Perbaikan jalan Lingkungan Kelurahan karangpanimbal (banprov)
750,000,000 0.43
22
Pembuatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Hegarsari(Banprov)
550,000,000 0.31
23
Pembuatan dan perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Bojongkantong(Banprov)
750,000,000 0.43
23
pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan parkit
200,000,000 0.11
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 54
25
Pembuatan dan perbaikan Jalan Lingkungan Kelurahan Bojongkantong
200,000,000 0.11
26
pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan kelurahan situbatu
200,000,000 0.11
27
pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan kelurahan mekarsari
200,000,000 0.11
28
pembuatan dan perbaikan jalan lingkungan kelurahan pataruman
200,000,000 0.11
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
50,000,000 0.03
1 Verifikasi Izin Mendirikan Bangunan
50,000,000 0.03
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
1,650,000,000 0.94
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 55
2 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih
300,000,000 0.17
1 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK)
500,000,000 0.29
3 Fasilitasi Sanitasi Lingakungan Berbasis Masyarakat
50,000,000 0.03
4 Pembangunan sanitasi lingkungan kec. Langensari
200,000,000 0.11
5 Pembangunan sanitasi lingkungan kec. Pataruman
200,000,000 0.11
6 Pembangunan sanitasi lingkungan kec. Banjar
200,000,000 0.11
7 Optimalisasi Air Bersih di Kota Banjar
200,000,000 0.11
Program Pengembangan Wilayah strategis Dan Cepat Tumbuh
46,825,000,000 26.72
1 Pembinaan Jasa Kontruksi
50,000,000 0.03
2 Perencanaan Infrastruktur Keciptakaryaan (Banprov)
500,000,000 0.29
3 Penataan Kawasan Banjar convention Hall
2,500,000,000 1.43
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 56
4 Pemeliharaan Infrastruktur keciptakaryaan
1,000,000,000 0.57
5 Penataan kawasan pasar Muktisari
400,000,000 0.23
6 Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Langensari (Lanjutan)
14,975,000,000 8.55
7 Penataan Kawsan sub DENPOM
200,000,000 0.11
9 Pembangunan RSUD Langensari Kota Banjar (Lanjutan) (Banprov)
25,000,000,000 14.27
10
Penyempurnaan Banjar Convention Hall (Banprov)
2,000,000,000 1.14
11
Penataan kawasan koramil Langensari
200,000,000 0.11
Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan tanah
725,000,000 0.41
1 Pengadaan lahan Muktisari Tahap 2
725,000,000 0.41
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 57
6 Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis
6 dok
12 dok
200.00 % Program Perencanaan Tata Ruang
300,000,000 0.17
1 KLHS Untuk Draft RTRK
150,000,000 0.09
Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3 dok
6 dok
200.00 % 2 KLHS untuk RTBL
150,000,000 0.09
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
175,000,000 0.10
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian ruang
50,000,000 0.03
2 Kajian Akademis dan Draft Perwal Tentang Sempadan Bangunan Di Kota Banjar
50,000,000 0.03
3 Penyusunan Rencana kerja Pelaksanaan Sinergitas Dan Pengendalian Ketataruangan
25,000,000 0.01
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 58
4 Penyelenggaraan perencanaan , pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui BKPRD
50,000,000 0.03
Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan tanah
60,000,000 0.03
1 Identifikasi Aset Tanah pemerintahan Kota Banjar
60,000,000 0.03
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 59
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja
dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini
dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data
kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data
selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala
penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤50% Sangat Rendah
Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari
sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
3.1.1 Meningkatnya kinerja aparatur
Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja
Tertib administrasi kepegawaian, Tertib administrasi keuangan dan indikator
Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan sebagai penanda dari
sasaran meningkatnya kinerja aparatur. Hasil pengukuran terhadap indikator
tersebut adalah sebagai berikut:
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 60
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur
NO Indikator Capaian Tahun
Sebelumnya
Tahun 2018 Target
akhir
Renstra
(2018)
Capaian
s/d 2018 Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tertib Administrasi
kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Tertib Administrasi
keuangan
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Tertib Administrasi
Program, Evaluasi
dan Pelaporan
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Sumber: Sekretariat DPUPRPKP
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya
Kinerja Aparatur menunjukan capaian kinerja yang sangat tinggi karena
mencapai 100%. Capaian kinerja ketiga indikator ini sebesar 100%, dalam
arti memenuhi target. Penghitungan indikator bersifat non komulatif.
Pencapaian ini juga secara akumulasi dari tahun sebelumnya telah
mencapai 100% dari target kinerja pada akhir Renstra pada tahun 2018 yaitu
sebesar 100%. Pencapaian indikator-indikator ini menunjukan bahwa
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Banjar berhasil mencapai sasaran meningkatnya
kinerja aparatur. Hal ini didukung oleh 5 (Lima) Program dan 31 (Tiga Puluh
Satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.3
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4,699,100,000 4,452,812,180 94.76
1 penyediaan jasa surat
menyurat
7,500,000 7,350,000 98.00
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 61
2 penyediaan komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
3,023,000,000 2,857,193,595 94.52
3 penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
25,000,000 24,994,000 99.98
4 penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/oprasional
25,000,000 16,911,700 67.65
5 penyediaan jasa
administrasi keuangan
300,000 168,000 56.00
6 penyediaan jasa
kebersihan kantor
64,600,000 62,459,386 96.69
7 penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
11,000,000 7,800,000 70.91
8 penyediaan alat tulis
kantor
100,000,000 93,275,000 93.28
9 penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
90,000,000 86,500,000 96.11
10 penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
4,000,000 3,707,500 92.69
11 penyediaan peralatan
rumah tangga
7,600,000 7,598,100 99.98
12 penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
43,200,000 33,545,722 77.65
13 penyediaan makanan dan
minuman
42,000,000 12,621,500 30.05
14 Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
430,000,000 429,999,977 100.00
15 penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi
/teknis perkantoran
646,800,000 630,607,500 97.50
16 penyediaan jasa iklan
/publikasi
30,000,000 29,722,200 99.07
17 penyediaan jasa
pengamanan kantor
70,100,000 70,100,000 100.00
18 Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah
67,000,000 66,560,000 99.34
19 penyediaan jasa informasi
rencana umum
penggadaan (RUP)
12,000,000 11,698,000 97.48
02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,229,600,000 1,194,317,767 97.13
1 pengadaan kendaraan
dinas/oprasional
410,800,000 410,649,527 99.96
2 pengadaan peralatan dan 265,200,000 257,189,050 96.98
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 62
perlengkapan kantor
3 pemeliharaan rutin
/berkala gedung kantor
200,000,000 196,615,500 98.31
4 pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/oprasional
208,600,000 184,863,690 88.62
5 penyediaan bahan bakar
minyak (BBM)
145,000,000 145,000,000 100.00
3 Program Peningkatan
Disiplin aparatur
64,900,000 64,760,200 99.78
1 pengadaan pakaian
khusus hari- hari tertentu
45,000,000 44,985,200 99.97
2 pengadaan atribut pakaian 19,900,000 19,775,000 99.37
05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
aparatur
80,000,000 70,100,000 87.63
1 Bimbingan Teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
80,000,000 70,100,000 87.63
06
Program Peningkatan
pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100,000,000 57,966,500 57.97
1 penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikthisar realisasi kinerja
SKPD
15,000,000 14,941,000 99.61
2 Penyusunan pelaporan
senesteran SKPD
10,000,000 9,797,000 97.97
3 penyusunan rencana kerja
SKPD
15,000,000 13,407,000 89.38
4 Penyusunan Perencanaan
Anggaran SKPD
20,000,000 19,821,500 99.11
5 penyusunan Renstra
SKPD
40,000,000 - 0.00
23
Program Peningkatan sarana
Dan Prasarana
Kebinamargaan
350,000,000 319,570,000 91.31
1 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Alat-alat
Berat
100,000,000 100,000,000 100.00
2 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Peralatan
laboratorium
50,000,000 22,555,000 45.11
3 Pengadan peralatan
kebinamargaan
200,000,000 197,015,000 98.51
JUMLAH 6,523,600,000 6,159,526,647 94.42
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 63
3.1.2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja
Panjang Jalan yang dibangun, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik,
Jumlah Jembatan yang dibangun, Saluran Drainase yang dibangun dan
Keeremer yang dibangun sebagai penanda dari sasaran meningkatnya kualits
jalan, jembatan dan bangunan pelengkap. Hasil pengukuran terhadap
indikator tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan dan Bangunan
Pelengkap
NO Indikator
Capaian
Tahun
Sebelumnya
Tahun 2018 Target
akhir
Renstra
(2018)
Capaian s/d
2018 Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Panjang jalan
yang
dibangun
13,812 m' 2,000 m' 410 m' 20.50 % 10,214 m' 14,222.00 m'
Persentase
panjang jalan
dalam
kondisi baik
93.07 % 99.70 % 91.18 % 91.45 % 99,70 % 91.64 %
Jumlah
jembatan
yang di
bangun
9 bh 1 bh 0 bh 0.00 % 8 bh 9 bh
Saluran
drainase yang
di bangun
12,245.29 m3 3,538 m3 2,252.26 m3 63.66 % 13,566 m3 14,497.55 m3
Keermer
yang
dibangun
11,559.98 m3 5,140 m3 5,999.87 m3 116.73 % 17,610 m3 17,559.85 m3
Sumber: Bidang Bina Marga DPUPRPKP
Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Panjang jalan yang dibangun
realisasinya sebesar 2000 m’ dari target 410 m’. Capaian Kinerja Indikator
Panjang Jalan yang dibangun sebesar 20.50% (Sangat Rendah), tetapi dilihat
dari Target akhir Renstra untuk Panjang Jalan yang dibangun sampai dengan
Tahun 2018 sepanjang 14.012 m dari target Renstra sepanjang 10.214 m
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 64
dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 137.18% (Sangat
Tinggi).
Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam
Kondisi Baik realisasinya adalah 91.18% dari target 99.70%. Persentase
Panjang Jalan dalam kondisi Baik diambil dari Indikator Kinerja Utama
(IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
Jalan dlm kondisi baik (kondisi awal thn sebelumnya) + penanganan Jalan thn sekarang
X 100 Panjang Jalan (Prediksi Penambahan Jalan/Tahun)
Jalan dalam kondisi baik tahun 2017 : 215.070 m (sumber: data inventarisasi jalan)
Penanganan Jalan Tahun 2018 : 410 m (sumber: laporan bulanan)
Panjang Jalan : 236.320 m (sumber: data inventarisasi jalan)
Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018:
215,070 + 410 x 100 =
215,480 x 100 = 91.18%
236,320 236,320
Faktor penyebab menurunnya persentase Jalan dalam kondisi baik
dikarenakan kondisi jalan banyak yang rusak. Dan penanganan jalan tahun
2018 hanya 410 m.
Pada Tahun 2018 untuk Indikator Jumlah Jembatan yang dibangun
realisasinya 0 dari target 1 capaian kinerja indikator ini 0% (tidak tercapai),
tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Jumlah jembatan yang dibangun
sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 9 buah jembatan dari target Renstra 8
buah jembatan dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar
112.50% (Sangat Tinggi).
Untuk Indikator Saluran Drainase yang dibangun target Tahun
2018 sebesar 3.538 m3 realisasi sebesar 2.252,26 m3. Capaian Kinerja
Indikator Saluran Drainase yang dibangun untuk Tahun 2018 sebesar 63.66
% (tidak tercapai), tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Saluran
drainase yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 14.497,55 m3
dari target Renstra 13.566 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra
sebesar 106.87% (Sangat Tinggi).
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 65
Untuk Indikator Keermer yang dibangun target Tahun 2018 sebesar
5.140 m3 realisasi sebesar 5.999,87 m3. Capaian Kinerja Indikator Saluran
Drainase yang dibangun untuk Tahun 2018 sebesar 116.73 % (Tercapai),
tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Saluran drainase yang dibangun
sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 17.559,85 m3 dari target Renstra
17.610 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 99.72%
(Sangat Tinggi).
Untuk indikator Saluran Drainase yang Dibangun dan Kermeer yang
di bangun di hitung dengan satuan m3 dikarenakan :
Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
Capaian2017
Capaian2018
Panjang jalan yang dibangun(m)
835 580 4,950 7,447 410
Persentase panjang jalandalam kondisi baik (%)
95.35 93.42 95.60 93.07 91.18
Jumlah jembatan yang dibangun (buah)
5 1 2 1 0
Saluran drainase yang dibangun (m3)
1,056.51 1,743.39 5,728.00 3,717.39 2,252.26
Keermer yang dibangun (m3) 971 2,228.22 5,521.07 2,839.69 5,999.87
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 66
1. Perhitungan volume Pasangan Batu sesuai Isi dari pasangan tersebut
2. Volume perhitungan disesuaikan dengan ketinggian dari elevansi kontur
tanah yang akan dipasang batu dan mempengaruhi isi dari volume
pasangan tersebut, sehingga mempengaruhi perbedaan m’ dari setiap
satuan kubikasinya dari pasangan batu tersebut dengan nilai lebih bisa di
ukur secara jelas.
Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah
meningkatkan aksebilitas dan interkoneksi antar wilayah, dengan
meningkatkan kondisi ruas-ruas jalan dari jalan tanah menjadi jalan tanah
yang sudah diperkeras, serta membuka kawasan terisolasi dengan melakukan
perintisan jalan menuju kawasan potensial yang menghubungkan seluruh
pusat kegiatan dalam wilayah yang pada akhirnya akan memperlancar
perputaran roda perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah.
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 4 (Empat)
Program dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3.5
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan
dan Bangunan Pelengkap
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
15 Program pembangunan jalan
dan jembatan
55,146,388,842 54,945,724,842 99.64
1 Pembangunan Jembatan
Citanduy lll (DAK)
4,779,058,842 4,779,058,842 100.00
2 Perencanaan T - 1 Jalan
Dan Jembatan
500,000,000 461,357,000 92.27
3 penigkatan jalan Nahromi 2,000,000,000 1,997,059,000 99.85
4 Peningkatan Jalan
Pagerbatu
2,325,000,000 2,315,706,000 99.60
5 Peningkatan Jalan
Sirnagalih
900,000,000 891,665,000 99.07
6 Peningkatan Jalan
Rancamaneuh
1,200,000,000 1,197,313,000 99.78
7 Peningkatan Jalan Veteran 1,230,000,000 1,223,661,000 99.48
8 Peningkatan jalan 7,695,000,000 7,678,228,000 99.78
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 67
Margaluyu Tahap ll (DAK)
9 Peningkatan Jalan Pasir
Sireum (DAK)
1,570,000,000 1,568,216,000 99.89
10 Peningkatan Jalan Situsaeur
(Dak)
4,133,130,000 4,121,361,000 99.72
11 Peningkatan Jalan
Langensari Tahap III
10,000,000,000 9,984,422,000 99.84
12 Pembangunan Jembatan
Citanduy lll (Lanjutan)
749,200,000 749,200,000 100.00
13 Peningkatan jalan
Tembungkerta
600,000,000 579,122,000 96.52
14 Survey Kondisi jalan Se-
kota Banjar (DAK)
65,000,000 60,677,000 93.35
15 Peningkatan jalan
cigadung(Banprov)
5,000,000,000 4,977,533,000 99.55
16 Peningkatan jalan
langensari (Banprov)
5,000,000,000 4,983,753,000 99.68
17 Peningkatan Jalan Ciaren
Tahap ll (Banprov)
2,000,000,000 1,996,751,000 99.84
18 Peningkatan jalan priagung
Tahap ll (Banprov)
2,500,000,000 2,488,563,000 99.54
19 Peningkatan jalan Binangun
Tahap lll (Banprov)
1,200,000,000 1,195,923,000 99.66
20 pembangunan jalan ganesa 200,000,000 196,775,000 98.39
21 peningkatan jalan pedati 1,500,000,000 1,499,381,000 99.96
16
Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-
gorong
615,000,000 600,976,000 97.72
1 Pembangunan Drainase
jalan Puloerang
215,000,000 210,731,000 98.01
8 pembangunan drainase
jalan purnomosidi
200,000,000 195,056,000 97.53
9 pembangunan drainase
jalan karangtengah
200,000,000 195,189,000 97.59
17 Program pembangunan turap/
talud/ bronjong
200,000,000 195,544,000 97.77
1 pembangunan keermer
jalan rejasari
200,000,000 195,544,000 97.77
18
Program Rehabilitas /
Pemeliharaan Jalan Dan
Jembatan
3,200,000,000 3,145,171,250 98.29
1 Pemeliharaan Rutin Jalan di
Kota Banjar
3,000,000,000 2,946,945,250 98.23
2 Pemeliharaan Jembatan
Gantung Karangsari
200,000,000 198,226,000 99.11
JUMLAH 59,161,388,842 58,887,416,092 99.54
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 68
3.1.3 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis
maupun pedesaan
Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan Panjang saluran pembuang
yang dibangun sebagai penanda dari sasaran meningkatnya kualits jalan,
jembatan dan bangunan pelengkap. Hasil pengukuran terhadap indikator
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Pembuang dan Jaringan Irigasi
Teknis maupun Pedesaan
NO Indikator
Capaian
Tahun
Sebelumnya
Tahun 2018 Target
akhir
Renstra
(2018)
Capaian s/d
2018 Target Realisasi
%
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persentase
Jaringan
Irigasi dalam
Kondisi Baik
66.29 % 79.99 % 66.72 % 83.41 % 79.99 % 66.72 %
2 Panjang
Saluran
Pembuang
yang
dibangun
26,367.75 m' 12,193 m' 3,837.36 m' 31.47 % 54,082 m' 30,205.11 %
Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPRPKP
Pada tahun 2018 untuk perhitungan Indikator Kinerja Persentase
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik diambil dari Indikator Kinerja Utama
(IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:
Jaringan irigasi kondisi baik(kondisi awal thn sblmnya)+penanganan jaringan irigasi
thn skrg
X 100
total panjang sal irigasi
Jaringan Irigasi kondisi baik Tahun 2017 : 68.044,24 m
Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2018 : 2.549,33 m
Total Panjang Saluran Irigasi : 105.811,60 m
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 69
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2018:
68,044.24 + 2,549.33 x 100 =
70,594 x 100 = 66.72% 105,812 105,812
Untuk indikator Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
target Tahun 2018 sebesar 77.99% realisasi sebesar 66.72%, capaian
indikator ini sebesar 85.55% (tidak tercapai). Panjang Saluran Pembuang
Yang Dibangun realisasinya adalah 3.837,36 m’ dari target 12.193 m’
indikator tersebut dapat dikatakan tidak tercapai.
Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah
untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi semi teknis
dan teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam mensupply
kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat di atur dengan baik
Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
Capaian2017
Capaian2018
Persentase Jaringan Irigasidalam Kondisi Baik (%)
53.21 57.66 63.17 66.29 66.72
Panjang Saluran Pembuangyang dibangun (m)
7,446.03 4,410.88 10,396.10 4,114.74 3,837.36
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 70
dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang
lebih baik.
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 2 (dua)
Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3.7
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Fungsi Saluran Pembuang
dan Jaringan Irigasi Teknis maupun Pedesaan
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
24
Program Pengembangan dan
Pengelolaan jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
4,650,000,000 4,465,104,100 96.02
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan
Irigasi
500,000,000 488,523,100 97.70
2 Peningkatan saluran Tersier
BSA.2 T.1 kanan (Banprov)
500,000,000 488,624,000 97.72
3 Peningkatan Saluran Tersier
BSA.4 T.1 kanan (Banprov)
1,000,000,000 897,818,000 89.78
4 Peningkatan saluran Tersier
BPT.3 Kiri (Banprov)
1,000,000,000 975,514,000 97.55
5 Penigkatan Saluran Tersier
BPT.2 Kiri (Banprov)
1,000,000,000 976,931,000 97.69
6 Perencanaan T-1 2019 200,000,000 196,486,000 98.24
7 Pemeliharaan rutin Jaringan
Irigasi dan saluran pembuang
150,000,000 147,352,000 98.23
8 Peningkatan saluran tersier
BPL. 12 kanan
200,000,000 196,041,000 98.02
9 Peningkatan saluran tersier
BPH. 1
100,000,000 97,815,000 97.82
28 Program Pengendalian Banjir 9,250,000,000 8,971,263,500 96.99
1 Pembangunan saluran
Pembuang Cibeet (Banprov)
1,000,000,000 969,557,000 96.96
2 Pembangunan saluran
Pembuang Blok Nyumbang
(Banprov)
500,000,000 483,767,000 96.75
3 Pembangunan Saluran
Pembuang Ciaren (Banprov)
1,500,000,000 1,454,493,000 96.97
4 Pembangunan saluran
Pembuang Anak Blok Tahu
(Banprov)
1,000,000,000 977,034,000 97.70
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 71
5 Pembangunan saluran
Pembuang Situ Batu
(Banprov)
1,000,000,000 967,553,000 96.76
6 Pembangunan saluran
Pembuang Cibuntu
(Banprov)
1,000,000,000 968,218,000 96.82
7 Pembangunan saluran
Pembuang Cibeureum
(Banprov)
500,000,000 484,225,000 96.85
8 Pembangunan saluran
Pembuang Blok Kulur
(banprov)
1,000,000,000 967,654,000 96.77
9 Pembangunan saluran
Pembuang Pagak (Banprov)
500,000,000 476,763,000 95.35
10 Pembangunan saluran
Pembuang Cikawalu
(Banprov)
1,000,000,000 977,262,000 97.73
11 Pembangunan saluran
pembuang Cikawalu Hulu
150,000,000 146,741,500 97.83
12 Pembangunan saluran
pembuang anak langensari
100,000,000 97,996,000 98.00
JUMLAH 13,900,000,000 13,436,367,600 96.66
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
3.1.4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat
Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja
Rumah tangga Pra KS yang menggunakan listrik, Jumlah titik/lokasi yang
terlayani penerangan jalan lingkungan/desa, Jumlah titik/lokasi yang terlayani
penerangan jalan umum (PJU), Jumlah saluran udara tegangan rendah
(SUTR) yang terpasang, dan Jumlah daya listrik yang terpasang. Hasil
pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja
Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat
NO Indikator
Capaian
Tahun
Sebelumnya
2018
Target akhir
Renstra
(2018)
Capaian s/d
2018
Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rumah tangga Pra
KS yang
menggunakan
3,170 kk 450 kk 0 kk 0.00 % 3,900 kk 3,170 kk
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 72
listrik
2 Jumlah titik/lokasi
yang terlayani
penerangan jalan
lingkungan/desa
567 titik 400 titik 88 titik 88.00 % 2000 titik 655 titik
3 Jumlah titik/lokasi
yang terlayani
penerangan jalan
umum (PJU)
625 titik 80 titik 90 titik 112.50 % 400 titik 715 titik
4 Jumlah saluran
udara tegangan
rendah (SUTR)
yang terpasang
473 tiang 20 tiang 0 tiang 0.00 % 100 tiang 473 tiang
5 Jumlah daya listrik
yang terpasang
36 unit 2 unit 0 unit 0.00 % 10 unit 36 unit
Sumber: UPTD Kelistrikan DPUPRPKP
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 73
Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah
meningkatkan ekonomi produktif masyarakat dan memperluas akses jaringan
listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh listrik.
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 1 (Satu)
Program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.9
Realisasi Capaian Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Listrik
Bagi Masyarakat
Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
Capaian2017
Capaian2018
Rumah tangga Pra KS yangmenggunakan listrik (kk)
1,828 707 0 635 0
Jumlah titik/lokasi yangterlayani penerangan jalan
lingkungan/desa (titik)260 182 125 0 88
Jumlah titik/lokasi yangterlayani penerangan jalan
umum (PJU) (titik)59 142 424 0 90
Jumlah saluran udarategangan rendah (SUTR)yang terpasang (tiang)
26 20 0 427 0
Jumlah daya listrik yangterpasang (unit)
0 2 0 34 0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 74
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
17
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2,600,000,000 2,563,681,800 98.60
1 Pengandaan dan Pemeliharaan
Rutin PJU
150,000,000 141,388,000 94.26
2 Rehab PJU di Wilayah Kota
Banjar
100,000,000 98,358,800 98.36
3 Pemasangan PJU Wilayah kec.
Banjar
200,000,000 199,069,000 99.53
4 Pemasangan PJU Kec.
Pataruman - Langensari
200,000,000 198,633,000 99.32
5 Pemasangan PJU jalan banjar
kolot - karangpucung
200,000,000 197,898,000 98.95
6 Pemasangan PJU situ Bentang 200,000,000 197,657,000 98.83
7 penataaan penerangan lampu
jembatan Citanduy
200,000,000 197,770,000 98.89
8
Pemasangan lampu sorot
jembatan terminal
,parungsari,langenasri
200,000,000 197,796,000 98.90
9 Pemasangan PJU Jalan
sumanding - sukarame
200,000,000 197,846,000 98.92
10
Pemasangan penerangan jalan
lingkungan sukarame lapang
gajah
200,000,000 198,031,000 99.02
11 Pemasangan penerangan jalan
lingkungan Rawa onom
200,000,000 197,071,000 98.54
12
Pemasangan penerangan jalan
lingkungan Balokang patrol -
karang tengah
200,000,000 197,274,000 98.64
13
Pemasangan penerangan jalan
lingkungan kalapajajar -
pananjung - pataruman
200,000,000 196,974,000 98.49
14 pengadaan alat PJU 150,000,000 147,916,000 98.61
JUMLAH 2,600,000,000 2,563,681,800 98.60
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
3.1.5 Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan
Infrastruktur
Sasaran Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan
infrastruktur misi ke 5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yaitu “Meningkatkan Pembangunan
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 75
Infrastruktur Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana
Permukiman” pencapaian sasaran ini diperoleh melalui 14 indikator kinerja.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi
capaian yang tertuang dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan,
Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
NO Indikator
Capaian
Tahun
Sebelumnya
2018 Target
akhir
Renstra
(2018)
Capaian
s/d 2018 Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tersedianya Sistem
Jaringan Drainase
Skala Kawasan dan
Skala Kota
56,800.85 m 5,000 m 3,440 m 68.80 % 28,600 m 60,240.
85
m
2 Peningkatan Rumah
Tangga Pengguna Air
Bersih
86.08 % 87.57 % 84.54 % 96.54 % 87.57 % 85.80 %
3 Peningkatan Rumah
Tangga Bersanitasi.
73.32 % 74.45 % 72.63 % 97.56 % 74.45 % 73.71 %
4 Penurunan
Lingkungan
Permukiman Kumuh
0.95 % 0.56 % 0.09 % 183.93 % 0.56 % 0.09 %
5 Penurunan Rumah
Tidak Layak Huni
2.66 % 3.8 % 1.71 % 152.23 % 3.8 % 1.72 %
6 Tersedianya Air Baku
untuk Memenuhi
Kebutuhan Pokok
minimal Sehari-hari
87.89 % 80 % 87.89 % 109.86 % 80 % 87.89 %
7 Tersedianya
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan
yang sehat dan aman
32,499.15 m 6,000 m 31,29
5.96
m 521.60 % 29,120 m 63,795.
11
m
8 Tersedianya Sistem
Air Limbah setempat
yang memadai
73.32 % 72.64 % 72.63 % 100.28 % 72.64 % 73.71 %
9 Tersedianya Sistem
Air Limbah skala
Komunitas/Kawasan/
Kota
29 u
n
i
t
10 u
n
i
t
13 u
n
i
t
130.00 % 40 u
n
i
t
42 u
n
i
t
10 Meningkatnya
Cakupan Pelayanan
air minum/bersih
perpipaan
104,798 t
i
t
i
k
21,417 t
i
t
i
k
21,500 t
i
t
i
k
100.39 % 21,417 t
i
t
i
k
126,298 t
i
t
i
k
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 76
11 Tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan untuk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan
32 d
o
k
5 d
o
k
6 d
o
k
120.00 % 23 d
o
k
38 d
o
k
12 Tersedianya sarana
dan prasarana
penunjang wilayah
strategis dan Cepat
Tumbuh
80 p
a
k
e
t
4 p
a
k
e
t
7 p
a
k
e
t
175.00 % 54 p
a
k
e
t
87 p
a
k
e
t
13 Meningkatnya
Pelayanan dan
Pembinaan Jasa
Konstruksi di Kota
Banjar
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
14 Tersedianya pedoman
Harga Standar
Bangunan Gedung
Negara (HSBGN) di
Kab/Kota
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Sumber: Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang dan Perumahan DPUPRPKP
Indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air
Bersih diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi
perhitungan sebagai berikut:
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga
58.642
69.364
= 84.54 %
Untuk indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air
Bersih pada tahun 2018 realisasinya 84.54 % dari target 87.57 % tidak
dapat mencapai target dikarenakan indikator kinerja belum bisa
mengimbangi kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin
meningkat.
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
X 100 %
X 100 % Rumah Tangga Pengguna Air Bersih =
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 77
Tabel 3.11
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Banjar
per 31 Desember 2018
No Kecamatan Jumlah Jumlah Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih
1 Kec. Pataruman 8,335 16,806
2 Kec. Banjar 20,215 19,376
3 Kec. Purwaharja 21,233 7,102
4 Kec. Langensari 19,581 15,358
Jumlah 69.364 58,642
Sumber: Bidang Cipta Karya
Indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi
diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan
sebagai berikut:
Jumlah rumah tangga bersanitasi
Jumlah rumah tangga
50.378
69.364
= 72.63 %
Untuk indikator kinerja Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi
pada tahun 2018 realisasinya 72.63 % dari target 74.45 % tidak dapat
mencapai target dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi
kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat.
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
X 100 %
X 100 % Rumah Tangga Bersanitasi =
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 78
Tabel 3.12
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Bersanitasi di Kota Banjar
per 31 Desember 2017
No Kecamatan Jumlah Jumlah Rumah Tangga
Bersanitasi
1 Kec. Pataruman 8,335 14,776
2 Kec. Banjar 20,215 15,525
3 Kec. Purwaharja 21,233 5,190
4 Kec. Langensari 19,581 14,887
Jumlah 69.364 50,378
Sumber: Bidang Cipta Karya
Indikator kinerja Penurunan Lingkungan Permukiman Kumuh
diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan
sebagai berikut:
Luas Kawasan Kumuh
Luas Wilayah x100%
11,99
13.197 x100% = 0.09%
Untuk Indikator kinerja Kawasan Kumuh pada tahun 2018
realisasinya 0.09% dari target 0.56% sudah mencapai target. Luas Kawasan
Kota Banjar Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 79
Tabel 3.13
Luas Kawasan Kota Banjar tahun 2018
No Kelurahan/Desa Kecamatan Luas (ha)
1 Neglasari Banjar 1.9
2 Cibeureum Banjar 1.71
3 Balokang Banjar 0.9
4 Banjar Banjar 6.6
5 Mekarsari Banjar 2.59
6 Karangpanimbal Purwaharja 14.04
7 Pataruman Pataruman 2.86
8 Hegarsari Pataruman 3.1
9 Sinartanjung Pataruman 21.53
10 Kujangsari Langensari 19.45
11 Bojongkantong Langensari 5.85
12 Rejasari Langensari 6.42
13 Muktisari Langensari 16.7
14 Waringinsari Langensari 21.43
Jumlah 125.08
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 80
Tabel 3.14
Luas Kawasan Kumuh Kota Banjar tahun 2018
Kecamatan % Luas
Kawasan
Penurunan
Kawasan
Kumuh
Luas
Kawasan
Kumuh (Ha)
Luas
Wilayah
(Ha)
Pataruman 0.06 % 27,49 24,40 3,09 5.405
Banjar 0.08 % 13,70 11,59 2,11 2.624
Purwaharja 0.16 % 14,04 11,11 2,93 1.827
Langensari 0.12 % 69,85 65,99 3,86 3.341
0.09 % 125,08 113,09 11,99 13.197
Sumber: Bidang Tata Ruang dan Perumahan
Indikator kinerja Penurunan Rumah Tidak Layak Huni diambil dari
Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:
jumlah rumah tidak layak huni
jumlah rumah di wilayah kota x100%
1.047
61.063 x100% = 1,71 %
Untuk Indikator kinerja Penurunan Rumah Tidak Layak Huni pada
tahun 2018 realisasinya 1.71% dari target 3.58% sudah mencapai target.
Luas Kawasan Kota Banjar Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 81
Tabel 3.15
Rumah Tidak Layak Huni Kota Banjar per 31 Desember 2018
No Kecamatan Prosentase
Jumlah
RTLH
(Tahun
2017)
Jumlah
RTLH
Diperbaiki
Tahun
2018
Jumlah
RTLH
Tahun
2018
Jumlah
Rumah
Rumus
1 Pataruman 0.91 % 372 200 172 18.933
2 Banjar 1.63 % 398 110 288 17.710
3 Purwaharja 0.98 % 193 121 72 7.328
4 Langensari 3.01 % 604 89 515 17.100
Jumlah 1.71 % 1.567 520 1.047 61.071
Sumber : Bidang Tata Ruang dan Perumahan
Indikator kinerja Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang
Memadai diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi
perhitungan sebagai berikut:
jumlah sistem air limbah yang ada
jumlah sistem air limbah yang seharusnya ada x100%
50.378
69.364 x100% = 72.63 %
Untuk indikator kinerja tersedianya sistem air limbah yang memadai
pada tahun 2018 realisasinya 72.63 % dari target 72.64 % tidak dapat
mencapai target dikarenakan indikator kinerja belum bisa mengimbangi
kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang semakin meningkat.
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 82
Tabel 3.16
Data Jumlah KK dengan Sistem Air Limbah Setempat 2017 - 2018
No Kecamatan Jumlah
Jumlah KK dengan
sistem air limbah
setempat
1 Kecamatan Purwaharja 8,335 5.190
2 Kecamatan Banjar 20,215 15.525
3 Kecamatan Pataruman 21,233 14.776
4 Kecamatan Langensari 19,581 14.887
Jumlah 69.364 50.378
Sumber : Bidang Cipta Karya
Indikator kinerja Tersedianya Sistem Air Limbah Skala
Komunitas/Kota pada tahun 2018 realisasinya sebanyak 13 unit dari target
10 unit. Lokasi 13 unit yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu di Desa
Binangun, Desa Karyamukti, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Situbatu,
Desa Sukamukti, Desa Bojongkantong, Desa Langensari, Kantor Dinas
Komunikasi dan Informatika, Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan Bangsa dan
Politik, dan RSUD Langensari. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018
sebanyak 42 unit. Indikator ini dapat dikatakan sudah mencapai target baik
untuk tahun 2018 terhadap target akhir Renstra sudah melebihi target.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 83
Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
Capaian2017
Capaian2018
Tersedianya SistemJaringan Drainase SkalaKawasan dan Skala Kota
(m)
13,350 10,979.75 26,101.10 6,370.00 3,440
Tersedianya Prasarana,Sarana dan Utilitas
Perumahan yang sehatdan aman (m)
3,920.90 15,553 3,276.80 9,748.45 31,295.96
Meningkatnya CakupanPelayanan air
minum/bersih perpipaan(titik)
17,417 17,561 34,710 35,110 21500
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 84
Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
Capaian2017
Capaian2018
Peningkatan Rumah TanggaPengguna Air Bersih
82.19 82.14 77.84 86.08 84.54
Peningkatan Rumah TanggaBersanitasi.
72.29 72.8 69.83 73.32 72.63
Penurunan LingkunganPermukiman Kumuh
0.64 0.52 1.11 0.95 0.09
Penurunan Rumah TidakLayak Huni
6.89 6.63 4.95 2.66 1.71
Tersedianya Air Baku untukMemenuhi Kebutuhan Pokok
minimal Sehari-hari75.88 73.66 78.81 87.89 87.89
Tersedianya Sistem AirLimbah setempat yang
memadai72.15 72 71.33 73.32 72.63
Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan
untuk mendukungpembangunan berkelanjutan
(dok)
8 17 0 7 6
Meningkatnya Pelayanandan Pembinaan Jasa
Konstruksi di Kota Banjar100 100 100 100 100
Tersedianya pedoman HargaStandar Bangunan Gedung
Negara (HSBGN) di Kab/Kota100 100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 85
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 7 (Tujuh)
Program dengan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 3.17
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20,438,428,593 20,175,018,750 98.71
6 pembangunan kompleks
perkantoran cikadu
9,000,000,000 8,982,541,500 99.81
7
pembangunan gedung kantor dinas
pemberdayaan masyarakat, desa,
kesatuan bangsa dan politik
1,500,000,000 1,496,824,750 99.79
8
pembangunan gedung kantor dinas
pengendalian penduduk dan
keluarga bencana
2,200,000,000 2,134,661,400 97.03
9
pembangunan gedung kantor dinas
sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
3,000,000,000 2,972,277,600 99.08
10 pembangunan SDN 2 Muktisari 1,500,000,000 1,479,182,150 98.61
11 Pembangunan gedung kantor
Bappeda kota banjar (Banprov)
2,488,428,593 2,371,878,550 95.32
12
pembangunan gedung kantor
DPMPTSP kota banjar (Lanjutan)
(Branprov)
750,000,000 737,652,800 98.35
16 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
7,150,000,000 6,920,937,037 96.80
2
Pembangunan Drainase
Lingkungan pangadegan Kel.
Hegarsari
1,300,000,000 1,272,394,000 97.88
3
Pembangunan Drainase Perbatasan
Muktisari - Waringinsari
(Banprov)
1,000,000,000 976,713,850 97.67
4
Pembangunan Drainase dusun
sukamaju Desa Mulyasari
(Banprov)
1,450,000,000 1,381,721,000 95.29
5
Pembangunan Drainase Dusun
Sukaharja Desa Karyamukti
(Banprov)
3,000,000,000 2,899,313,887 96.64
6 pembuatan dan perbaikan drainase 200,000,000 195,131,250 97.57
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 86
kel. Banjar
7 pembuatan dan perbaikan drainase
kel. Bojongkantong
200,000,000 195,663,050 97.83
16 Program Lingkungan Perumahan
sehat
15,190,000,000 14,710,544,650 96.84
1 Penyehatan Lingkungan
(Pendukung Program P2WKSS)
500,000,000 489,836,600 97.97
2 Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan banjar
720,000,000 703,203,500 97.67
3 Pembangunan infrastruktur
Kelurahan Mekarsari
663,750,000 642,570,000 96.81
4 Pembangunan Infrastruktur
kelurahan Purwaharja
932,500,000 910,708,600 97.66
5 Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan Karangpanimbal
411,250,000 401,043,000 97.52
6 Pembangunan infrastruktur
Kelurahan pataruman
855,000,000 829,543,200 97.02
7 Pembangunan infrastruktur
Kelurahan Hegarsari
1,238,000,000 1,213,129,000 97.99
8 Pembangunan infrastruktur
Kelurahan Muktisari
861,000,000 835,247,400 97.01
9 Pembangunan infrastruktur
Kelurahan Bojongkantong
913,500,000 888,454,200 97.26
10 Pembangunan infrastruktur
Kelurahan Situbatu
810,000,000 790,217,000 97.56
11
Verifikasi Pembangunan
perumahan Masyarakat
Berpenghasilan rendah
60,000,000 59,802,000 99.67
12 fasilitasi Penataan kawasan
permukiman kumuh
75,000,000 74,737,800 99.65
13
Penyusunan data Dasar
(baseline)PSU Kawasan
Perumahan dan Permukiman (
pendampingan operasional BKM)
100,000,000 99,133,500 99.13
14
Operasional Kegiatan Kelompok
Kerja Perumahan dan kawasan
Permukiman (Pokja PKP)
50,000,000 39,651,250 79.30
15
Pembuatan Dan Perbaikan Jalan
lingkungan Kelurahan Muktisari
(Banprov)
750,000,000 728,006,400 97.07
16
Pembuatan Dan Perbaikan Jalan
lingkungan Kelurahan Pataruman
(Banprov)
750,000,000 710,210,400 94.69
17
Pembuatan Dan Perbaikan Jalan
Lingkungan Kelurahan situbatu
(Banprov)
750,000,000 721,063,400 96.14
18
Pembuatan Dan perbaikan Jalan
lingkungan Kelurahan
Mekarsari(Banprov)
500,000,000 477,462,000 95.49
19
Pembuatan dan perbaikan Jalan
lingkungan Kelurahan
Banjar(Banprov)
500,000,000 475,803,600 95.16
20
Pembuatan dan Perbaikan jalan
Lingkungan Kelurahan
Purwaharja(Banprov)
700,000,000 670,359,000 95.77
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 87
21
Pembuatan dan Perbaikan jalan
Lingkungan Kelurahan
karangpanimbal (banprov)
750,000,000 713,568,400 95.14
22
Pembuatan dan Perbaikan Jalan
Lingkungan Kelurahan
Hegarsari(Banprov)
550,000,000 528,805,000 96.15
23
Pembuatan dan perbaikan Jalan
Lingkungan Kelurahan
Bojongkantong(Banprov)
750,000,000 729,040,400 97.21
23 pembuatan dan perbaikan jalan
lingkungan parkit
200,000,000 196,448,000 98.22
25
Pembuatan dan perbaikan Jalan
Lingkungan Kelurahan
Bojongkantong
200,000,000 197,048,000 98.52
26 pembuatan dan perbaikan jalan
lingkungan kelurahan situbatu
200,000,000 195,490,000 97.75
27 pembuatan dan perbaikan jalan
lingkungan kelurahan mekarsari
200,000,000 196,053,000 98.03
28 pembuatan dan perbaikan jalan
lingkungan kelurahan pataruman
200,000,000 193,910,000 96.96
22 Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
50,000,000 49,994,000 99.99
1 Verifikasi Izin Mendirikan
Bangunan
50,000,000 49,994,000 99.99
27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Limbah
1,650,000,000 1,616,271,200 97.96
2 Pembangunan Infrastruktur Air
Bersih
300,000,000 289,042,250 96.35
1 Pembangunan Prasarana Sanitasi
(DAK)
500,000,000 484,500,000 96.90
3 Fasilitasi Sanitasi Lingakungan
Berbasis Masyarakat
50,000,000 49,759,000 99.52
4 Pembangunan sanitasi lingkungan
kec. Langensari
200,000,000 198,120,050 99.06
5 Pembangunan sanitasi lingkungan
kec. Pataruman
200,000,000 198,119,250 99.06
6 Pembangunan sanitasi lingkungan
kec. Banjar
200,000,000 196,934,050 98.47
7 Optimalisasi Air Bersih di Kota
Banjar
200,000,000 199,796,600 99.90
29 Program Pengembangan Wilayah
strategis Dan Cepat Tumbuh
46,825,000,000 46,557,065,550 99.43
1 Pembinaan Jasa Kontruksi 50,000,000 50,000,000 100.00
2 Perencanaan Infrastruktur
Keciptakaryaan (Banprov)
500,000,000 472,170,000 94.43
3 Penataan Kawasan Banjar
convention Hall
2,500,000,000 2,497,640,800 99.91
4 Pemeliharaan Infrastruktur
keciptakaryaan
1,000,000,000 988,392,150 98.84
5 Penataan kawasan pasar Muktisari 400,000,000 398,980,100 99.75
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 88
6 Pembangunan Rumah Sakit Umum
Daerah Langensari (Lanjutan)
14,975,000,000 14,913,270,300 99.59
7 Penataan Kawsan sub DENPOM 200,000,000 197,549,000 98.77
9 Pembangunan RSUD Langensari
Kota Banjar (Lanjutan) (Banprov)
25,000,000,000 24,906,472,000 99.63
10 Penyempurnaan Banjar
Convention Hall (Banprov)
2,000,000,000 1,936,116,950 96.81
11 Penataan kawasan koramil
Langensari
200,000,000 196,474,250 98.24
32
Program Penataan Penguasaan ,
Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan tanah
725,000,000 698,527,050 96.35
2 Pengadaan lahan Muktisari Tahap
2
725,000,000 698,527,050 96.35
JUMLAH 91,978,428,593 90,678,364,237 98.59
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
3.1.6 Pencapaian Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung
Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung misi ke 6 Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yaitu
“Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan
Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta Melaksanakan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang” pencapaian sasaran ini diperoleh melalui
indikator kinerja dokumen perencanaan penataan ruang teknis dan dokumen
pengendalian pemanfaatan ruang.
Secara rinci, pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui realisasi
capaian yang tertuang dalam tabel dibawah ini:
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 89
Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja
Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung
NO Indikator
Capaian
Tahun
Sebelumnya
2018 Target
akhir
Renstra
(2018)
Capaian
s/d 2018 Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dokumen
Perencanaan
Penataan Ruang
Teknis
16 dok 6 dok 12 dok 200 % 28 dok 28 dok
2 Dokumen
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
8 dok 3 dok 6 dok 200 % 13 dok 14 dok
Sumber: Bidang Tata Ruang dan Perumahan DPUPRPKP Kota Banjar
Untuk pencapaian indikator Dokumen Perencanaan Penataan
Ruang Teknis Tahun 2018 realisasinya 12 dokumen dari target 6 dokumen
dengancapaian kinerja sebesar 200%. Pencapaian ini telah memenuhi
target akhir Renstra 2018 dengan Capaian sebanyak 28 dokumen.
Sedangkan untuk indikator Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tahun 2018 realisasinya 6 dokumen dari target 3 dokumen dengan capaian
kinerjanya sebesar 200 %. Pencapaian indikator ini juga telah memenuhi
trget khir Renstra 2018 dengan capaian sebanyak 14 dokumen dari targer
13 dokumen.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 90
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 3 (Tiga)
Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Capaian Tabel 3.19
Realisasi Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan
pengendalian tata bangunan dan gedung
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
32
Program Penataan Penguasaan ,
Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan tanah
60,000,000 58,695,600 97.83
1 Identifikasi Aset Tanah
pemerintahan Kota Banjar
60,000,000 58,695,600 97.83
33 Program Perencanaan Tata Ruang 300,000,000 296,116,000 98.71
1 KLHS Untuk Draft RTRK 150,000,000 148,044,800 98.70
2 KLHS untuk RTBL 150,000,000 148,071,200 98.71
35 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
175,000,000 123,606,000 70.63
1 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Pengendalian ruang
50,000,000 49,676,000 99.35
2 Kajian Akademis dan Draft
Perwal Tentang Sempadan
Bangunan Di Kota Banjar
50,000,000 49,470,000 98.94
3 Penyusunan Rencana kerja
Pelaksanaan Sinergitas Dan
25,000,000 24,460,000 97.84
Capaian2014
Capaian2015
Capaian2016
Capaian2017
Capaian2018
Dokumen PerencanaanPenataan Ruang Teknis
4 7 5 0 12
Dokumen PengendalianPemanfaatan Ruang
1 3 3 1 6
-
2
4
6
8
10
12
14
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 91
Pengendalian Ketataruangan
4 Penyelenggaraan perencanaan ,
pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang melalui
BKPRD
50,000,000 34,848,000 69.70
JUMLAH 535,000,000 478,417,600 89.42
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
3.2 Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 98.57 % dari
total anggarab yang dialokasikan sebesar Rp. 175.248.417.435,00. Jika dilihat dari
realisasi anggaran persasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program
Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan kegiatan Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) pada sasaran
Meningkatnya kinerja aparatur (100.00%) dan Program Pembangunan jalan dan
jembatan pada kegiatan Pembangunan Jembatan Citanduy III (DAK) dan
Pembangunan Jembatan Citanduy III (Lanjutan) serta Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kebinamargaan pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Alat-alat Berat pada sasaran Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap (100.00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada kegiatan
Penyusunan Renstra SKPD (0.00%) kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana
karena kegiatan tersebut memerlukan Narasumber dari Pusat sedangkan saat ini
belum bisa mendapatkan Narasumber yang dapat memberikan asistensi.
Efisisensi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dengan indikator yang
dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input
tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan tertentu, maka
efisiensinya akan semakin rendah. Begitu sebaliknya, semakin rendah sumber
daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisisensi anggarannya akan
semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 92
Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
pada tabel berikut:
Tabel 3.20
Realisasi Kinerja dan Anggaran
NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
KEUANGAN
TARGET REALISASI % PAGU
ANGGARAN REALISASI %
1 Meningkatnya
kinerja
aparatur
Tertib
Administrasi
kepegawaian
100 % 100 % 100.00 % Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4,699,100,000 4,452,812,180 94.76
Tertib
Administrasi keuangan
100 % 100 % 100.00 % Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
21,668,028,593 21,369,336,517 98.62
Tertib Administrasi
Program,
Evaluasi dan Pelaporan
100 % 100 % 100.00 % Program Peningkatan
Disiplin aparatur
64,900,000 64,760,200 99.78
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
aparatur
80,000,000 70,100,000 87.63
Program
Peningkatan
pengembangan sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100,000,000 57,966,500 57.97
2 Meningkatnya kualitas jalan,
jembatan dan
bangunan pelengkap
Panjang jalan yang dibangun
2,000 m'
410 m'
20.50 % Program pembangunan
jalan dan
jembatan
55,146,388,842 54,945,724,842 99.64
Persentase
panjang jalan dalam kondisi
baik
99.70 % 91.18 % 91.45 % Program
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong
-gorong
615,000,000
600,976,000
97.72
Jumlah jembatan
yang di bangun
1 b
h
0 b
h
0.00 % Program
pembangunan turap/ talud/
bronjong
200,000,000 195,544,000 97.77
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 93
Saluran drainase yang di bangun
3,538 m3
2,252.26 m3
63.66 % Program Rehabilitas /
Pemeliharaan
Jalan Dan Jembatan
3,200,000,000 3,145,171,250 98.29
Keermer yang
dibangun
5,140 m
3
5,999.8
7
m
3
116.73 % Program
Peningkatan
sarana Dan Prasarana
Kebinamargaan
350,000,000 319,570,000 91.31
3 Meningkatnya
fungsi saluran
pembuang dan jaringan irigasi
teknis maupun
pedesaan
Persentase
Jaringan Irigasi
dalam Kondisi Baik
78 % 66.72 % 83.41 % Program
Pengembangan
dan Pengelolaan jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya
4,650,000,000 4,465,104,100 96.02
Panjang Saluran
Pembuang yang
dibangun
12,193 m
'
3837.36 m
'
31.47 % Program
Pengendalian
Banjir
9,250,000,000 8,971,263,500 96.99
4 Meningkatnya fungsi saluran
pembuang dan
jaringan irigasi teknis maupun
pedesaan
Rumah tangga Pra KS yang
menggunakan
listrik
450 kk
0 kk
0.00 % Program Pembinaan dan
Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
2,600,000,000 2,563,681,800 98.6
Jumlah
titik/lokasi yang
terlayani penerangan jalan
lingkungan/desa
400 t
i
ti
k
88 t
i
ti
k
88.00 %
Jumlah
titik/lokasi yang
terlayani penerangan jalan
umum (PJU)
80 t
i
ti
k
90 t
i
ti
k
112.50 %
Jumlah saluran
udara tegangan rendah (SUTR)
yang terpasang
20 t
ia
n
g
0 t
ia
n
g
0.00 %
Jumlah daya listrik yang
terpasang
2 un
i
t
0 un
i
t
0.00 %
5 Penyehatan Lingkungan
Permukiman
dan Pengembangan
Infrastruktur
Tersedianya Sistem Jaringan
Drainase Skala
Kawasan dan Skala Kota
5,000 m 3440 m 68.80 % Program Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong
7,150,000,000 6,920,937,037 96.80
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 94
Peningkatan Rumah Tangga
Pengguna Air
Bersih
88 % 84.54 % 96.54 % Program Lingkungan
Perumahan sehat
15,190,000,000 14,710,544,650 96.84
Peningkatan
Rumah Tangga Bersanitasi.
74 % 72.63 % 97.56 % Program
Penataan Bangunan dan
Lingkungan
50,000,000 49,994,000 99.99
Penurunan Lingkungan
Permukiman
Kumuh
1 % 0.09 % 183.93 % Program Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan
Limbah
1,650,000,000 1,616,271,200 97.96
Penurunan
Rumah Tidak
Layak Huni
4 % 1.71 % 152.23 % Program
Pengembangan
Wilayah strategis Dan Cepat
Tumbuh
47,325,000,000 47,043,969,300 99.41
Tersedianya Air
Baku untuk
Memenuhi Kebutuhan
Pokok minimal
Sehari-hari
80 % 87.89 % 109.86 % Program
Penataan
Penguasaan , Pemilikan,
Penggunaan Dan
Pemanfaatan tanah
725,000,000 698,527,050 96.35
Tersedianya
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan yang
sehat dan aman
6000 m 31295.96 m 521.60 %
Tersedianya
Sistem Air Limbah setempat
yang memadai
72.64 % 72.63 % 99.98 %
Tersedianya
Sistem Air Limbah skala
Komunitas/Kawa
san/Kota
10 u
ni
t
13 u
ni
t
130.00 %
Meningkatnya Cakupan
Pelayanan air
minum/bersih perpipaan
21417 ti
t
ik
21500 ti
t
ik
100.39 %
Tersedianya dokumen
perencanaan
pembangunan untuk
mendukung
pembangunan berkelanjutan
5.00 do
k
6.00 do
k
120.00 %
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 95
Tersedianya sarana dan
prasarana
penunjang wilayah strategis
dan Cepat
Tumbuh
4 pa
k
et
7 pa
k
et
175.00 %
Meningkatnya Pelayanan dan
Pembinaan Jasa
Konstruksi di Kota Banjar
100 % 100 % 100.00 %
Tersedianya
pedoman Harga Standar
Bangunan
Gedung Negara (HSBGN) di
Kab/Kota
100 % 100 % 100.00 %
6 Penataan ruang
serta
peningkatan pembinaan dan
pengendalian
tata bangunan dan gedung
Dokumen
Perencanaan
Penataan Ruang Teknis
6 d
o
k
12 d
o
k
200.00 % Program
Perencanaan Tata
Ruang
300,000,000 296,116,000 98.71
Dokumen
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
3 d
ok
6 d
ok
200.00 % Program
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
175,000,000 123,606,000 70.63
Program
Penataan
Penguasaan , Pemilikan,
Penggunaan
Dan Pemanfaatan
tanah
60,000,000 58,695,600 97.83
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 96
BAB IV
PENUTUP
Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
hamper tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 dan target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Capaian Kinerja
a. Capaian 31 indikator kinerja Tahun 2018 dari target yang diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:
12 indikator melebihi target (>100%) yaitu:
1) Keeremer yang dibangun,
2) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum,
3) Penurunan Lingkungan permukiman kumuh,
4) Penurunan Rumah Tidak Layak Huni,
5) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari,
6) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat
dan aman,
7) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota,
8) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan,
9) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan,
10) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis
dan cepat tumbuh,
11) Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis, dan
12) Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Tinggi (91%≤100%)
yaitu:
1) Tertib Administrasi,
2) Tertib Administrasi Keuangan,
3) Tertib administrasi Program, evaluasi dan pelaporan,
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 97
4) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik,
5) Peningkatan rumah tangga pengguna Air bersih,
6) Peningkatan rumah tangga bersanitasi,
7) Tersedianya sistem Air Limbah setempat yang memadai,
8) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota
Banjar, dan
9) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di Kab/Kota.
2 Indikator yang memenuhi kriteria Tinggi (76%≤90%) yaitu:
1) Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik,
2) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan
lingkungan/desa.
1 Indikator yang memenuhi kriteria Sedang (66%≤75%) yaitu:
1) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala
kota.
1 Indikator yang memenuhi kriteria Rendah (51%≤65%) yaitu:
1) Saluran Drainase yang dibangun.
6 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Rendah (≤50%) yaitu:
1) Panjang jalan yang dibangun,
2) Jumlah jembatan yang dibangun,
3) Panjang saluran pembuang yang dibangun,
4) Rumah tangga pra KS yang mengguanakan Listrik,
5) Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang,
dan
6) Jumlah daya listrik yang terpasang.
Penyebab tidak tercapainya indikator-indikator tersebut dikarenakan
beberapa indikator telah memenuhi target renstra sehingga untuk tahun 2018
anggaran dialokasikan untuk memenuhi target indikator renstra 2014-2018.
Serta ada indikator yang pembaginya meningkat setiap tahun sehingga
realisasinya tidak dapat mengimbangi target pada perjanjian kinerja Tahun
2018.
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 98
b. Capaian 31 indikator kinerja dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun
2018 dari target Renstra Tahun 2014-2018 sebagai berikut:
16 indikator melebihi target (>100%) yaitu:
1) Panjang jalan yang dibangun,
2) Jumlah jembatan yang dibangun,
3) Saluran Drainase yang dibangun ,
4) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum,
5) Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang,
6) Jumlah daya listrik yang terpasang,
7) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala
kota,
8) Penurunan Lingkungan permukiman kumuh,
9) Penurunan Rumah Tidak Layak Huni,
10) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari,
11) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat
dan aman,
12) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota,
13) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan,
14) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan,
15) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis
dan cepat tumbuh,dan
16) Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Tinggi (91%≤100%)
yaitu:
1) Tertib Administrasi,
2) Tertib Administrasi Keuangan,
3) Tertib administrasi Program, evaluasi dan pelaporan,
4) Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik,
5) Kermeer yang dibangun,
6) Tersedianya sistem Air Limbah setempat yang memadai,
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 99
7) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota
Banjar,
8) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di Kab/Kota, dan
9) Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis.
2 Indikator yang memenuhi kriteria Tinggi (76%≤90%) yaitu:
1) Rumah tangga pra KS yang mengguanakan Listrik,
2) Peningkatan rumah tangga pengguna Air bersih,
2 Indikator yang memenuhi kriteria Sedang (66%≤75%) yaitu:
1) Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik,
2) Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi.
1 Indikator yang memenuhi kriteria Rendah (51%≤65%) yaitu:
1) Panjang saluran pembuang yang dibangun.
1 Indikator yang memenuhi kriteria Sangat Rendah (≤50%) yaitu:
1) Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan
lingkungan/desa.
Penyebab tidak tercapainya indikator Persentase Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik dan Panjang saluran pembuang yang dibangun
dikarenakan karena dalam menentukan target yang terlalu besar dan kondisi
dimensi di lapangan kurang dari target. Adapula indikator kinerja yang
belum mengimbangu kenaikan jumlah penduduk/jumlah keluarga yang
semakin meningkat seperti p-ada indikator peningkatan rumah tangga
bersanitasi. Sedangkan untuk indikator Jumlah titik/lokasi yang terlayani
penerangan jalan lingkungan/desa tidak maksimal pelaksanaannya
dikarenakan tidak adanya usulan dari desa dan adanya peraturan tentang
hibah yang menerangkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum
sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.
2. Realisasi Anggaran
Capaian indikator kinerja tahun 2018 tersebut didukung dengan
anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
Tahun Anggaran 2018. Anggaran perubahan Dinas Pekerjaan Umum,
DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 100
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun
2018 adalah sebesar Rp. 175.248.417.435,00 dengan realisasi anggaran
pada tahun 2018 sebesar Rp. 172.740.671.726,00 atau sebesar 98.57 %.
3. Langkah-langkah untuk peningkatan Kinerja Tahun 2019
Langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan kinerja 2019 yaitu:
Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi
untuk mengurangi adanya permasalahan ketidaksesuaian perencanaan
dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan,
Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultasi lebih mengutamakan
kinerja dan kompetensi penyedeia jasa, tidak saja memenangkan
penyedia jasa dengan penawaran terendah,
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agar leih ditingkatkan,
Pada saat perencanaan, penganggaran maupun implementasi, smua
komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang
sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Banjar, Februari 2019
Kepala
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kota Banjar
Ir. H. EDY DJATMIKO, MM
NIP. 19620416 199003 1 008