Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam...
Transcript of Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam...
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
1
KATA PENGANTAR
Perjanjian Kinerja adalah bagian bagian dari Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dibuat oleh
Kementerian dan seluruh Unit Eselon I dan II di lingkungannya yang merupakan
perwujudan kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam menetapkan kinerja
dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis atasannya. Kontrak
Kinerja merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit
kerja dalam jangka tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan
potensi yang ada.
Kontrak Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri difokuskan untuk sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu (1)
Meningkatnya pengembangan Kapasitas Logistik dan Sarana Perdagangan; (2)
Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok; (3) Meningkatnya
Konsumsi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional; (4)
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang PDN; (5)
Meningkatnya persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di
toko swalayan. Sasaran strategis memiliki indikator yang disebut Key
Performance Indikator (KPI) atau lazim disebut Indikator Kinerja Utama (IKU).
Penyusunan dan penetapan IKU harus memenuhi Kriteria SMART (specific,
measureable, achievable, realistic, time framed). IKU ini yang kemudian
diperjanjikan dan merupakan kontrak kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri .
Dalam rangka mencapai sasaran strategis perdagangan dalam negeri
tersebut, Direktorat jenderal Perdagangan Dalam Negeri terus berupaya untuk
mengimplementasikanya melalui program dan kegiatan yang sejalan dengan
prioritas pembangunan nasional. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa
target sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri, tidak mungkin dapat
tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku
kepentingan dan instansi terkait. Oleh karena itu, harus terus dilakukan
koordinasi yang baik dan konstruktif agar tujuan, sasaran dan target
pembangunan perdagangan dalam negeri tahun 2016 dapat tercapai dengan baik.
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri ini merupakan acuan dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian
Perdagangan dan sasaran strategis pembangunan perdagangan dalam negeri
tahun 2016, semoga upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kontrak kinerja ini memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Jakarta, April 2016
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
BAB I KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 3
A. Pendahuluan 3
B. Tujuan 3
C. Sasaran 3
D. Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan 3
BAB II METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA 6
BAB III PENUTUP 12
BAB IV LAMPIRAN 13
Lampiran 1 Dokumen Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016 13
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
3
A. PENDAHULUAN
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah
menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor
perdagangan antara lain, perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan
dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
B. TUJUAN
Tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri adalah :
1. Peningkatan efesiensi dan efektifitas distribusi;
2. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
3. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; dan
4. Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri.
C. SASARAN
Berdasarkan tujuan yang hendak akan dicapai tersebut maka Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dilakukan pada tahun 2016, yaitu :
1. Meningkatnya pengembangan Kapasitas Logistik dan Sarana Perdagangan;
2. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok;
3. Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah
Tangga Nasional;
4. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang PDN;
5. Meningkatnya persentase barang produksi dalam negeri yang
diperdagangkan di toko swalayan.
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, mengemban tugas untuk
melaksanakan “Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri”. Program ini
menjadi tugas Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam membantu
Kementerian Perdagangan mewujudkan Sasaran Strategis 2015-2019.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
4
Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran program ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, melalui
penajaman penyusunan program dan kegiatan yang lebih fokus; peningkatan
kerjasama dan koordinasi dengan unit-unit teknis dalam lingkup Direktorat
Jenderal dan pemangku kepentingan lainnya; penyusunan program dan
anggaran, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan; penyusunan dan harmonisasi peraturan/kebijakan perdagangan
dalam negeri; dan pembinaan/ pengembangan SDM dan organisasi; serta
peningkatan pelayanan operasional perkantoran dan pimpinan. 2. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting, melalui penyempurnaan berbagai rancangan kebijakan
terkait distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di dalam
negeri; peningkatan efektivitas pasokan dan kebutuhan bahan kebutuhan
pokok masyarakat; peningkatan efektivitas monitoring stok dan harga
bahan kebutuhan pokok melalui pengembangan Sistem Informasi
Pemantauan Pasar Bahan Pokok. 3. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Perdagangan melalui pengembangan kapasitas pelaku logistik;
pengembangan konektivitas sektor perdagangan; pengembangan pasar
rakyat; pemberdayaan manejemen pasar peningkatan keterhubungan
(connectivity) sarana distribusi dalam negeri; revitalisasi pasar tradisional
dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional; pembangunan
pusat distribusi serta fasilitasi pembangunan sarana distribusi di daerah-
daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terpencil dalam rangka percepatan
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. 4. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
dilakukan dengan Promosi Produk UMKM Dalam Negeri melalui Pameran
Produk Dalam Negeri Regional dan Nasional; Forum Dagang Produk Dalam
Negeri; Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui
sektor pendidikan, lembaga keagamaan dan media elecktronik/cetak; serta
melalui Kampanye Perubahan Pola Konsumsi; Pemberian Bantuan Sarana
Usaha Perdagangan. 5. Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan melalui
penyusunan dan penyempurnaan kebijakan untuk mendorong peningkatan
iklim usaha yang lebih kondusif; pengembangan dan peningkatan data dan
informasi perusahaan; serta peningkatan kapasitas UMKM melalui
pengembangan usaha waralaba.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
5
6. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dengan fokus
kegiatan pada stabilisasi harga berupa penyelenggaraan pasar murah,
harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iklim, usaha dan
pengembangan pasar domestik daerah melalui kegiatan monitoring harga
barang kebutuhan pokok, forum dan pengawasan perpupukan, sosialisasi dan
harmonisasi kebijakan pembinaan usaha, pembinaan usaha kecil dan
menengah melalui penyelenggaraan pameran produk dalam negeri dan
pangan nusa serta forum dagang.
Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri adalah meningkatnya efektivitas kebijakan yang
menunjang pengembangan perdagangan dalam negeri. Sementara itu, Indikator
kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yang dicapai dari pelaksanaan
program ini adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi
sebesar 20%
2. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah <14.2%
3. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu <9%
4. Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga
nasional 92.5%
5. Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah
dengan sistem informasi Kemendag 80 Kab/Kota
6. Persentase barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan di toko
swalayan 65%
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
6
A. PERTUMBUHAN OMZET PEDAGANG PASAR RAKYAT TIPE A YANG TELAH
DIREVITALISASI
Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Pertumbuhan omzet pedagang
pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi antara lain adalah Meningkatnya
omzet pedagang pasar rakyat Tipe A.
Perhitungan dalam menentukan persentase kenaikan omzet Pedagang yaitu dengan rumus sebagai berikut :
𝑂𝑚𝑧𝑒𝑡 = 𝑂𝑛 − 𝑂𝑛−1
𝑂𝑛−1𝑥100
Keterangan :
𝑂𝑛 = Omzet Tahun Berjalan
𝑂𝑛−1 = Omzet Tahun Sebelumnya
Omzet yang digunakan adalah omzet tahunan dengan menjumlahkan omzet seluruh pedagang dalam satu tahun berjalan dan membandingkan dengan omzet tahun sebelumnya. Dari rumus tersebut kita dapatkan persentase kenaikan atau penurunan omzet pedagang dalam satu tahun.
B. KOEFISIEN VARIASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR
WILAYAH DAN ANTAR WAKTU
Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat
disparitas harga barang kebutuhan pokok antar wilayah. Jumlah barang
kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung kaefisien variasi ini berjumlah
10 macam, yaitu: beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng,
susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan telur.
Secara definisi, koefisien variasi dihitung sebagai berikut:
1. Data yang digunakan adalah harga bulanan masing-masing komoditas untuk
34 ibu kota provinsi.
2. Berdasarkan data tersebut, dihitung rata-rata dan standard deviasi harga
bulanan nasional untuk masing-masing komoditi.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
7
3. Nilai koefisien variasi diperoleh dengan membandingkan standard deviasi
harga bulanan nasional dengan rata-rata harga bulanan nasional untuk
masing-masing komoditas. Angka tersebut dinyatakan dalam bentuk
persentase (dikalikan 100%).
4. Setelah diperoleh nilai koefisien variasi per bulan untuk masing-masing
komoditas, selanjutnya dihitung rata-rata koefisien variasi bulanan seluruh
komoditas.
5. Berdasarkan nilai tersebut, dihitung rata-rata koefisien variasi tahunan. Nilai
terakhir inilah yang dijadikan nilai capaian IKU 3 ini. Sebagai catatan,
perhitungan IKU ini dilakukan oleh BP2KP Kemendag dengan menggunakan
data harga dari Dinas Perdagangan Provinsi. (contoh perhitungan koefisien
variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dapat dilihat pada
lampiran)
Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga
kebutuhan pokok antar wilayah/provinsi makin rendah. Dengan kata lain,
disparitas harganya makin kecil. Ini adalah hal yang diharapkan.
Koefisien variasi harga barang strategis antar wilayah
Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat
disparitas harga barang strategis antar wilayah. Jumlah barang strategis yang
dipakai dalam menghitung koefisien variasi ini hanya 1 macam, yaitu: Semen Tiga
Roda 50 kg.
Secara definisi, koefisien variasi dihitung sebagaimana pada perhitungan
koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah (IKU 3).
1. Data yang digunakan adalah data harga bulanan komoditas semen tiga roda
50 kg dari 34 ibu kota provinsi.
2. Berdasarkan data tersebut, dihitung rata-rata dan standard deviasi harga
bulanan nasional untuk semen tiga roda 50 kg.
3. Koefisien variasi diperoleh dengan membagi standard deviasi harga bulanan
nasional dengan rata-rata harga bulanan nasional, angka tersebut kemudian
dinyatakan dalam persentase (dikalikan 100%).
4. Setelah diperoleh nilai koefisien variasi untuk masing-masing bulan
selanjutnya dihitung rata-rata koefisien variasi tahunan. Nilai terakhir inilah
yang dijadikan nilai capaian IKU 4. Sebagai catatan, perhitungan IKU ini
dilakukan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan data
harga dari Dinas Perdagangan Provinsi (Perhitungan koefisien variasi harga
barang strategis antar wilayah dapat dilihat pada lampiran).
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
8
Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga
barang strategis antar wilayah/provinsi makin rendah. Dengan kata lain, disparitas harganya makin kecil. Ini adalah hal yang diharapkan.
Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat
stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode
1 tahun). Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung
kaefisien variasi ini berjumlah 10 macam, yaitu: beras, gula pasir, jagung, kedelai,
tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan
telur.
Secara definisi, koefisien variasi dihitung dengan cara sebagai berikut:
1. Data yang digunakan adalah data harga bulanan nasional untuk masing-
masing komoditas, contoh: harga rata-rata nasional cabe pada bulan Januari
s/d Desember.
2. Selanjutnya dihitung nilai standard deviasi dan harga rata-rata untuk periode
12 bulan tersebut. Contoh: dari jumlah harga rata-rata nasional cabe selama
12 bulan pada butir 1 dibagi 12 akan diperoleh harga rata-rata nasional per
bulan per tahun. Untuk menghitung standar deviasi, diperoleh dengan
menghitung jumlah selisih harga bulanan dengan harga rata-rata bulanan per
tahun dibagi periode data (12) dikurangi 1.
3. Koefisien variasi antar waktu diperoleh dengan cara standard deviasi
dibandingkan dengan harga rata-rata per bulan per tahun.
4. Terakhir dihitung rata-rata koefisien variasi antar waktu untuk ke-10 macam
komoditi yang ditentukan. Angka terakhir inilah yang dijadikan IKU 7. Sebagai
catatan, perhitungan IKU ini dilakukan oleh BP2KP Kemendag dengan
menggunakan data harga dari BPS. (Perhitungan koefisien variasi harga
barang kebutuhan pokok antar waktu dapat dilihat pada lampiran).
Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasis harga
kebutuhan pokok antar waktu makin rendah. Dengan kata lain, stabilitas harganya
sepanjang waktu semakin baik. Ini adalah hal yang diharapkan.
Koefisien variasi harga barang strategis antar waktu
Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat
stabilisasi harga barang strategis antar waktu (antar bulan dalam periode 1
tahun). Jumlah barang strategis yang dipakai dalam menghitung koefisien variasi
ini berjumlah 1 macam, yaitu: Semen Tiga Roda.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
9
Secara definisi, koefisien variasi harga barang strategis antar waktu dihitung
dengan cara sebagaimana perhitungan koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
Semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasis harga
barang strategis antar waktu makin rendah. Dengan kata lain, stabilitas harganya sepanjang waktu semakin baik. Ini adalah hal yang diharapkan.
C. PENINGKATAN KONTRIBUSI PRODUK DALAM NEGERI DALAM KONSUMSI
RUMAH TANGGA NASIONAL DAN PERSENTASE BARANG PRODUKSI DALAM
NEGERI YANG DIPERDAGANGKAN DI TOKO SWALAYAN
Pertumbuhan tingkat konsumsi barang dalam negeri terhadap PDB secara
tahunan digunakan sebagai basis perhitungan peningkatan kontribusi konsumsi
barang dalam negeri karena pertumbuhan merupakan indikator dasar untuk
menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk dalam negeri.
Apabila pertumbuhan positif dan semakin tinggi menunjukkan adanya perbaikan
kinerja yang baik, dan sebaliknya jika pertumbuhan negatif menunjukkan kinerja
yang kurang baik.
Perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan Rasio penggunaan barang
produksi dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Cara perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus:
𝑔 = 1 −𝐼𝑏𝑘
𝐾𝑟𝑡𝑥 100
dimana :
g adalah Rasio penggunaan barang produksi dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga,
Ibk adalah nilai Impor Barang Konsumsi,
Krt adalah nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga,
100 sebagai faktor pengali persen.
Data Konsumsi Rumah Tangga, Belanja Barang Pemerintah, Nilai Impor Barang
yang dibutuhkan untuk perhitungan indikator Pengeluaran Konsumsi Barang
Dalam Negeri diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik yang diterbitkan
setiap tahun.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
10
D. TERINTEGRASINYA LAYANAN PERIJINAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI
DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI KEMENDAG
Peraturan terkait perijinan perdagangan di masing-masing daerah sering tidak
sinkron dengan peraturan yang ada di Pusat sehingga kadang masih dianggap
menghambat dalam penanaman modal dan investasi di daerah. Oleh karena itu
Kementerian Perdagangan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Perijinan
Online (SIPO) yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun Direktorat
Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2013
untuk menghimpun dan memberikan kemudahan bagi daerah (instansi penerbit)
dalam menyampaikan data tentang usaha dan perusahaan yang bersumber dari
penerbitan SIUP, IUTM, TDP dan STPW.
Pada tahun 2013, aplikasi SIPO baru diterapkan di 5 daerah di wilayah
Jabodetabek, pada tahun 2014 di 10 (sepuluh) kota yaitu Kota Medan, Kota
Padang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar, Kota
Pontianak, Kota Makassar dan Kota Ambon, dan pada tahun 2015 diterapkan di
45 (empat puluh lima) di wilayah Jawa dan sebagian Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan pengembangan dan perluasan SIPO tahun 2016 dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan bagi daerah (instansi penerbit) SIUP, TDP, STPW dan
IUTM dalam menyampaikan laporan data SIUP, TDP, STPW dan IUTM melalui
integrasi aplikasi SIPO dan melalui pengembangan fitur-fitur yang diperlukan.
Secara garis besar kegiatan ini berupa Pengembangan dan Perluasan SIPO;
a. Pengembangan Aplikasi SIPO
- Menambahkan modul Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) di aplikasi
SIPO. Modul ini dibuat berdasarkan Permendag Nomor:90/M-
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
- Menambahkan hak akses petugas loket untuk aplikasi SIPO. Petugas loket
dapat mengentri data-data permohonan yang bersifat umum serta dapat
mencetak tanda terima permohonan.
- Menambahkan modul Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan sesuai
dengan ketentuan dalam Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 77/M-
DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan
Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.
- Menambahkan fitur untuk melihat cetakan dan hasil upload scan sertifikat
perijinan pada fitur Tracking di login administrator.
- Menambahkan laporan Rekapitulasi penerbitan, pembaharuan dan
penghapusan SIUP dan TDP berdasarkan bentuk perusahaan pada login
user administrator, operator, supervisor dan login view
kab/kota/provinsi. Laporan bisa dieksport dalam format excel dan PDF.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
11
- Menambahkan data master KBLI di SIPO dengan data KBLI 2015. Data
master KBLI yang lama tetap dipertahankan sebagai acuan data-data
permohonan lama.
b. Perluasan Integrasi Aplikasi SIPO
- Migrasi data lama dari database milik daerah ke database aplikasi SIPO.
Data lama yang bisa dilakukan migrasi adalah data yang tersimpan dalam
bentuk database komputer atau format Microsoft Excel yang
memungkinkan untuk dilakukan migrasi data.
- Melakukan integrasi data penerbitan SIUP, TDP, STPW dan IUTM antara
database aplikasi milik daerah dengan database SIPO.
- Melakukan migrasi data TDP dari aplikasi WDP 2010 versi Microsoft
Access dan Aplikasi LKTP ke database SIPO untuk data TDP yang
diterbitkan mulai tahun 2012. Data-data TDP yang dimigrasi adalah data-
data yang belum ada di database SIPO.
E. PERSENTASE BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI YANG DIPERDAGANGKAN DI
TOKO SWALAYAN
a. Pengawasan Barang Produksi Dalam Negeri di Toko Swalayan
Dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019
menjelaskan bahwa target toko swalayan harus memenuhi produk dalam
negeri adalah sebesar 65%. Perhitungan dilakukan dengan cara
pengawasan ke toko swalayan dengan membuat rata-rata produk dalam
negeri yang telah dilakukan pengawasan. Selain itu dilakukan juga temu
usaha dengan toko swalayan dengan harapan dapat tercipta harmonisasi
tentang bagaimana pelaku usaha dalam negeri dapat berkontribusi
terhadap toko swalayan. b. Temu Usaha UKM dengan Ritel/Toko Modern
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah mitra binaan Kementerian Perdagangan dan Dinas
Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota yang ingin memperluas pasar,
khususnya pasar nasional dengan tujuan meningkatkan akses pemasaran
bagi pelaku usaha melalui kemitraan usaha dengan memanfaatkan
jaringan distribusi ritel/toko modern. Keluaran kegiatan yang terdiri dari 600 Pelaku Usaha mitra binaan yang
diberikan bimbingan pemasaran dan kemitraan usaha, serta dipertemukan
dengan pelaku usaha pusat oleh-oleh/ritel modern dengan harapan dapat
membuka akses pasar bagi pelaku UMKM dan pada akhirnya meningkatkan
omset usaha.
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016
12
Kontrak Kinerja Kegiatan berisi keseluruhan proses penetapan kegiatan
tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Kontrak Kinerja Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2016 disusun berdasarkan DIPA yang
diterbitkan pada tanggal 7 Desember Tahun 2015.
Pembiayaan untuk pelaksanaan program pengembangan perdagangan
dalam negeri beserta kegiatan di dalamnya diuraikan dalam Rencana Kerja
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tahun
2016 bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang telah disetujui oleh
Kementerian Keuangan sebesar Rp.2.064.410.000.000 (Dua Triliun Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
Anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh
kegiatan di Pusat dan mengakomodasi sebagian kegiatan Daerah dengan
harapan dapat mencapai realisasi kinerja memuaskan serta output yang
maksimal memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk tercapainya sasaran
dan target masing-masing kegiatan